Seratus delapan belas tahun yang lalu, sebuah pemantik bernama “Boedi Oetomo” menyalakan api kesadaran kolektif kita sebagai satu bangsa.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 20 Mei 1908 silam adalah momentum ketika para cerdik pandai memutuskan untuk keluar dari sekat-sekat kedaerahan demi melawan kolonialisme fisik.
Hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali memperingati Harkitnas ke-118. Namun, di tengah riuh rendah seremoni, upacara formalitas, dan pidato optimisme birokrasi, ada kontras tajam yang tidak bisa lagi kita tutup-tutupi dengan angka statistik yang dipercantik.
Wajah ekonomi kita hari ini sedang mengalami disorientasi yang serius. Ketika pemerintah pusat terus menggaungkan narasi kepercayaan diri tinggi di tengah ketidakpastian global, masyarakat di akar rumput khususnya di daerah-daerah justru sedang menanggung beban terberat dari akumulasi kebijakan makro yang salah arah.
Hari ini, makna “kebangkitan” sedang diuji bukan oleh ancaman militer asing, melainkan oleh realitas dapur warga yang kian menjerit akibat inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan hantaman beban utang negara yang kian membengkak.
Dua Wajah Realitas: Overconfidence Pusat versus Jeritan Pasar
Jika kita mendengarkan pemaparan resmi dari balik meja-meja megah di ibu kota, Indonesia seolah-olah menjadi lanskap yang imun terhadap krisis global.
Pemerintah dengan sangat percaya diri menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih terjaga di kisaran 5 persen, proyek strategis nasional (PSN) terus dipacu, dan pembangunan infrastruktur fisik berjalan sesuai target.
Bahkan, penambahan utang luar negeri baru maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang masif kerap didefinisikan sebagai langkah “aman” dan “terukur” selama rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) belum melewati batas undang-undang.
Namun, mari kita matikan televisi pejabat dan melangkah ke wajah kedua: realitas konkret di pasar-pasar tradisional, pesisir pantai, dan sawah-sawah di daerah. Di tingkat tapak, masyarakat sedang dihantam oleh badai triple-crisis yang sangat nyata:
- Anjloknya Nilai Tukar Rupiah:
Depresiasi rupiah terhadap dollar AS yang terus terseret ke zona merah telah memicu fenomena imported inflation (inflasi barang impor). - Lonjakan Harga Barang Pokok:
Komoditas pangan utama, mulai dari beras, gula, minyak goreng, hingga daging, meroket ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. - Ambruknya Daya Beli:
Pendapatan riil masyarakat tidak bergerak, sementara pengeluaran untuk kebutuhan perut melonjak drastis. Akibatnya, barang-barang pokok yang diproduksi di tanah kita sendiri kini menjadi barang mewah yang hampir tidak terbeli oleh sebagian besar kelas pekerja dan petanic atau bahkan ASN kelas rendah sekalipun.
Kontras ini melahirkan pertanyaan retoris yang menggugah kewarasan kita bernegara: Untuk siapa sebenarnya pembangunan ini didedikasikan, jika jembatan dan jalan tol yang megah dibangun menggunakan utang, sementara rakyat di bawahnya kesulitan membeli sekantong beras?
Anatomi Krisis: Bagaimana Kebijakan Utang Mencekik Daerah
Sikap overconfidence pemerintah pusat dalam mengelola utang negara bukanlah tanpa risiko bagi daerah. Ada kesalahpahaman umum bahwa utang adalah urusan “orang-orang di pusat” dan tidak ada hubungannya dengan petani di pelosok daerah.
Ini adalah kekeliruan fatal. Dalam sistem postur anggaran kita, setiap rupiah yang dipinjam oleh negara membawa konsekuensi beban bunga dan cicilan pokok yang wajib dibayar melalui APBN.
Ketika nilai tukar rupiah melemah secara akumulatif, biaya untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri dalam mata uang asing (seperti dollar AS) otomatis membengkak secara eksponensial.
Di sinilah letak jebakannya. Guna mengamankan pembayaran utang dan menjaga kredibilitas di mata investor global, pemerintah pusat terpaksa melakukan penghematan ruang fiskal.
Dampak dominonya langsung terasa di daerah melalui dua jalur utama:
1. Pemotongan dan Stagnasi Dana Transfer ke Daerah (TKD)
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi urat nadi pembangunan pemerintah daerah tidak mampu mengompensasi laju inflasi.
Ketika anggaran daerah tersendat, proyek-proyek pelayanan publik lokal seperti perbaikan jalan kabupaten, pembangunan puskesmas pembantu, dan subsidi pupuk daerah langsung mandek.
Daerah dipaksa mandiri secara finansial di saat kapasitas ekonomi lokal mereka sendiri sedang tiarap. (baca juga: https://birokratmenulis.org/simalakama-uu-hkpd-ambisi-fiskal-pusat-yang-mematikan-pembangunan-daerah/)
2. Transmisi Krisis Sektor Pertanian dan UMKM
Sektor pertanian, yang menjadi tumpuan mayoritas masyarakat di luar Jakarta, menjadi korban paling tragis dari pelemahan rupiah ini.
Biaya produksi pertanian melonjak drastis karena komponen input seperti pupuk non-subsidi, pakan ternak, obat-obatan pertanian, hingga suku cadang mesin traktor rata-rata memiliki komponen impor yang sensitif terhadap dollar.
Saat biaya tanam melonjak dua hingga tiga kali lipat, para petani di daerah dihadapkan pada kenyataan pahit: harga jual gabah atau hasil bumi mereka di tingkat tengkulak justru ditekan karena daya beli konsumen di perkotaan sedang ambruk. Petani mengalami kerugian struktural secara berulang.
Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah yang selama ini menjadi jaring pengaman sosial ekonomi, mulai kehabisan napas karena modal kerja yang makin mahal dan pasar yang lesu.
Redefinisi Kebangkitan: Saatnya Bottom-Up, Bukan Top-Down
Melihat kondisi yang penuh dengan paradoks ini, memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tidak boleh lagi sekadar menjadi ritual kosmetik tahunan.
Harkitnas tahun ini harus menjadi momentum perlawanan intelektual dan kultural terhadap ilusi pertumbuhan yang semu. Kita harus berani mendefinisikan ulang arti “Kebangkitan Nasional” dari kacamata daerah.
Jika pemerintah pusat saat ini sedang tersandera oleh kalkulasi politik jangka pendek dan beban utang yang mereka ciptakan sendiri, maka lokomotif kebangkitan Indonesia harus dipindahkan ke daerah.
Kebangkitan nasional hari ini adalah Kebangkitan Berdikari (Kemandirian secara Organik dari Bawah). Ada tiga pilar utama yang harus diperjuangkan oleh setiap warga negara untuk mewujudkan kebangkitan paradigma ini:
Pertama: Menegakkan Kedaulatan Pangan Lokal
Kita harus menghentikan kecanduan akut terhadap kebijakan impor dan sentralisasi pangan yang rapuh terhadap gejolak geopolitik global. Daerah-daerah di Indonesia harus diberikan otonomi penuh dan dukungan fiskal untuk membangun kedaulatan pangannya sendiri.
Kebangkitan berarti menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan desa, mendiversifikasi konsumsi pangan nonberas berdasarkan kearifan lokal (seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian), serta memotong mata rantai distribusi yang monopolistik.
Jika setiap daerah mampu mengamankan pasokan pangannya secara mandiri tanpa bergantung pada stabilitas kurs dollar di Jakarta, maka fondasi ekonomi nasional secara keseluruhan tidak akan mudah goyah saat diguncang krisis dunia.
Kedua: Desentralisasi Ekonomi dan Proteksi Sektor Riil
Pemerintah daerah tidak boleh lagi silau dengan masuknya investasi asing skala besar (PMA) yang padat modal namun minim menyerap tenaga kerja lokal dan kerap merusak ekosistem lingkungan.
Kebangkitan ekonomi daerah berarti memprioritaskan alokasi APBD untuk memperkuat ekosistem ekonomi mikro:
- koperasi produksi,
- pasar tradisional, dan
- UMKM berbasis komoditas lokal.
Sektor-sektor ini telah teruji secara historis pada krisis 1998 dan 2008 sebagai bantalan ekonomi yang paling elastis dan tahan banting, justru karena mereka tidak terpapar oleh utang valuta asing dan tidak menggunakan bahan baku impor.
Ketiga: Konsolidasi Suara Kritis Masyarakat Daerah
Bentuk tertinggi dari Kebangkitan Nasional di era modern adalah lahirnya kesadaran kritis warga negara di tingkat tapak. Masyarakat daerah mulai dari kalangan akademisi kampus daerah, aktivis, petani, hingga kaum muda tidak boleh lagi pasif menerima narasi lipstik kosmetik dari pusat.
Warga negara harus berani mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah daerah maupun pusat.
Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak yang kita bayarkan dan setiap rupiah dari utang yang diatasnamakan rakyat, benar-benar dikonversi menjadi stimulus yang menyentuh urusan perut dan pendidikan anak-anak di daerah, bukan untuk membiayai proyek mercusuar yang tidak fungsional.
Penutup: Mengembalikan Ruh Perjuangan 1908
Sejarah mencatat bahwa Boedi Oetomo lahir pada tahun 1908 bukan karena instruksi atau fasilitas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia.
Ia lahir dari kegelisahan mendalam para mahasiswa STOVIA yang melihat kemiskinan dan kebodohan di sekeliling mereka akibat sistem tanam paksa dan eksploitasi kolonial. Mereka bangkit secara mandiri, menggunakan nalar kritis, dan mengonsolidasikan kekuatan dari bawah.
Hari ini, spirit 1908 itu harus kita panggil kembali untuk menghadapi realitas 2026. Kita tidak bisa lagi terus-menerus pasrah pada arah kebijakan ekonomi makro pusat yang terlalu percaya diri dengan utang namun gagap memitigasi krisis di tingkat bawah.
Daerah tidak boleh hanya dijadikan objek penarik suara saat pemilu atau sekadar penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa mendapatkan hak keadilan pembangunan yang setara.
Kebangkitan Nasional ke-118 tidak akan kita temukan di dalam ruang-ruang rapat steril di ibu kota yang sibuk merestrukturisasi utang negara atau merancang pidato-pidato normatif.
Kebangkitan itu sedang diuji hari ini di gubuk-gubuk petani yang bertahan menanam di tengah mahalnya pupuk, di lapak-lapak pedagang pasar daerah yang menolak gulung tikar di tengah himpitan inflasi, dan di dalam pikiran setiap warga negara yang berani bersuara menuntut keadilan ekonomi.
Sudah saatnya kita membumikan arah pembangunan. Jika kita ingin Indonesia benar-benar bangkit dan selamat dari badai global, maka selamatkanlah daerah terlebih dahulu.
Sebab, Indonesia tidak akan pernah bisa berdiri tegak jika kaki-kakinya di daerah sedang rapuh dan gemetar menahan beban yang dipaksakan dari pusat. Saatnya membangun Indonesia dari daerah, demi kebangkitan nasional yang sejati dan berkeadilan.
0 Comments