Dalam tradisi tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan lembaga negara, masa awal jabatan kerap dipandang sebagai honeymoon period, sebuah fase bulan madu tempat seorang pejabat publik menyesuaikan diri, mengonsolidasikan kekuatan internal, dan memetakan peta jalan birokrasi.
Namun, dinamika yang terjadi di tubuh Polri pasca dilantiknya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menunjukkan fenomena yang berbeda. Tidak ada jeda adaptasi, tidak ada masa transisi yang lambat. Sesaat setelah pengambilan sumpah jabatan, gelombang mutasi jabatan posisi strategis serta penindakan hukum menggema di berbagai wilayah tanah air secara serentak.
Peristiwa mencolok yang dirasakan oleh masyarakat adalah maraknya Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN).
Dari kawasan-kawasan rawan yang bertahun-tahun dikenal “tersentuh hukum namun tak pernah tuntas” seperti Kampung Ambon, Kampung Boncos, dan Kampung Bahari di Jakarta, hingga kantong-kantong peredaran gelap di Sumatra Utara, Kalimantan, hingga Sulawesi, aksi penggerebekan dan penangkapan berlangsung intensif.
Aksi masif ini memantik pertanyaan mendasar di ruang publik: Apakah gebrakan pascalantik ini sekadar letupan emosional, show of force sesaat untuk mencuri perhatian publik, ataukah ini merupakan kompas terukur yang memperlihatkan arah kebijakan (policy direction) kepemimpinan Trunojoyo di bawah nahkoda baru?
Untuk menjawabnya, kita tidak bisa hanya melihat tindakan aparat di lapangan secara parsial. Arah kebijakan seorang pimpinan lembaga hukum tertinggi dapat dibaca dengan menghubungkan tiga pilar utama:
- rekam jejak institusionalnya,
- visi doktrinal yang disampaikan saat fit and proper test, serta
- respons terhadap gap antara capaian statistik dengan realita yang dirasakan warga sehari-hari.
1. Transfusi Keahlian BNN dan Deklarasi Perang terhadap Kejahatan Luar Biasa
Langkah cepat pemberantasan narkoba pascadilantik tidak dapat dilepaskan dari latar belakang Jenderal Suyudi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Penunjukan beliau sebagai Kapolri membawa implikasi strategis: masuknya cara pandang, data intelijen, serta keahlian operasional BNN secara langsung ke dalam tubuh kepolisian nasional.
Selama menjabat di BNN, beliau secara konsisten menegaskan bahwa peredaran gelap narkotika di Indonesia bukan lagi sekadar kejahatan pidana biasa (ordinary crime), melainkan bentuk perang terselubung (proxy war) yang dirancang untuk merusak ketahanan nasional dan menghancurkan kualitas sumber daya manusia generasi muda.
Ketika beliau memegang komando tertinggi di Polri, doktrin ini langsung ditransfusikan menjadi kebijakan operasional di seluruh jajaran Polda, Polres, hingga Polsek.
Perbedaan mendasar dari penindakan kali ini terletak pada pendekatan sistemik. Penggerebekan sarang narkoba dilakukan melalui pemetaan jaringan terintegrasi yang menyasar ekosistem kejahatan dari hulu ke hilir.
Kapolri baru ingin menegaskan bahwa kejahatan luar biasa (extraordinary crime) khususnya narkoba dan judi online sebagai sasaran tembak utama yang tidak boleh diberi ruang kompromi sedikit pun.
2. Anatomi Doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”: Membedah Uji Kelayakan di DPR RI
Arah kebijakan seorang Kapolri secara formal dirumuskan dalam doktrin yang diusungnya saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI. Dalam pemaparannya, Jenderal Suyudi mengusung gagasan utama yang diberi tajuk “Polisi Bersama Masyarakat”.
Jika dibedah secara filosofis dan sosiologis, doktrin ini mengandung empat pilar kuncinya:
A. People-Centered Policing (Pemolisian Berpusat pada Rakyat)
Selama ini, pemolisian sering kali terjebak dalam pendekatan yang bersifat top-down dan birokratis. Polisi hadir sebagai pemegang otoritas hukum yang cenderung berjarak dengan warga.
Melalui doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”, orientasi tugas perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum digeser secara mendasar: kebutuhan rasa aman warga di tingkat tapak (bottom-up) menjadi tolok ukur utama keberhasilan kinerja kepolisian.
B. Kritik Publik sebagai Early Warning System
Salah satu poin paling krusial dan jujur dari paparan beliau di DPR adalah pengakuan atas beratnya tantangan reformasi kultural di internal Polri. Kapolri baru secara terbuka menyatakan bahwa kritik, keluhan, dan sorotan tajam dari masyarakat tidak boleh dipandang sebagai wujud permusuhan atau ancaman terhadap reputasi institusi.
Sebaliknya, suara publik ditegaskan sebagai early warning system (sistem peringatan dini) berbasis fakta yang sangat berharga untuk mendeteksi penyimpangan anggota di lapangan sebelum menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
C. Pembersihan Internal (Zero Tolerance)
Kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak akan pernah mendapatkan simpati jika aparatnya sendiri tersandung masalah integritas. Oleh karena itu, doktrin ini memuat garis tegas mengenai penegakan disiplin internal.
Sanksi tegas hingga Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dicanangkan bagi oknum anggota Polri yang terbukti menjadi “penjaga” jaringan kejahatan, membocorkan informasi operasi, melakukan pungutan liar, maupun mengonsumsi narkotika.
D. Kehadiran Fisik dan Penataan Ketertiban Publik
Doktrin ini menekankan pentingnya kehadiran fisik polisi di ruang-ruang publik. Bukan sekadar menempatkan pos polisi di jalan protokol, melainkan memastikan Bhabinkamtibmas dan personel Polsek hadir mendengarkan warga, menertibkan aksi premanisme, serta mengayomi kegiatan ekonomi masyarakat agar berlangsung tanpa intimidasi.
3. Koreksi atas Era Presisi: Menutup Jurang Antara Statistik dan Realita
Untuk melihat keberanian arah kebijakan baru ini, kita perlu melakukan perbandingan kritis dengan kepemimpinan periode sebelumnya di bawah panji PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).
| Dimensi Indikator | Era PRESISI (Listyo Sigit Prabowo) | Era Polisi Bersama Masyarakat (Suyudi Ario Seto) |
|---|---|---|
| Model Pendekatan | Technocratic & System-Driven (Digitalisasi, Aplikasi, Modernisasi Sarpras) | Cultural & Operation-Driven (Kehadiran Lapangan, Penindakan Masif, Penguatan Komunitas) |
| Fokus Penegakan Hukum | Restorative Justice & Penanganan Perkara Berbasis Digital | Zero Tolerance pada Kejahatan Terorganisir & Pembersihan Sarang Kejahatan |
| Indikator Utama | Capaian Kinerja Statistik, Persentase E-TLE, Aplikasi Pelayanan | Rasa Aman Fisik Warga, Pengikisan Oknum, Kecepatan Respons Aduan |
Era Presisi berhasil membawa Polri memasuki era modernisasi teknologi yang sangat progresif. Kehadiran tilang elektronik (E-TLE), aplikasi pembuatan SIM (SINAR), hingga sistem administrasi digital merupakan warisan penting yang memotong potensi pungli di jalanan. Di atas kertas, capaian kinerja instansi melonjak tajam dengan persentase penyelesaian kasus dan kepuasan teknis yang tinggi.
Namun, di tingkat tapak, masyarakat merasakan adanya gap yang cukup lebar antara klaim statistik tersebut dengan realita sosial. Digitalisasi pelayanan ternyata tidak serta-merta menghilangkan sikap apatis sebagian oknum dalam merespons aduan warga secara konvensional.
Lahirnya fenomena sindiran publik seperti “No Viral, No Justice” di media sosial menjadi bukti sahih bahwa masyarakat merasa laporannya baru ditindaklanjuti secara serius apabila sudah menjadi riuh dan viral di ruang siber.
Di sisi lain, publik juga berulang kali diuji oleh terungkapnya kasus-kasus besar yang melibatkan oknum perwira mulai dari keterlibatan dalam bisnis judi online hingga peredaran narkotika. Hal ini memperlihatkan bahwa canggihnya sistem digital tidak akan berguna jika perbaikan kultural (cultural transformation) di tingkat mentalitas aparat terabaikan.
Arah kebijakan yang ditunjukkan Jenderal Suyudi pada awal jabatannya merupakan jawaban langsung untuk menutup jurang tersebut. Gebrakan penggerebekan di lapangan dan instruksi langsung ke jajaran bawah adalah pesan tegas bahwa polisi tidak boleh bersembunyi di balik layar aplikasi.
Kehadiran fisik, ketegasan tindakan, dan empati di lapangan adalah kunci utama untuk mengembalikan public trust yang sempat tergerus.
4. Ujian Konsistensi dan Tantangan di Masa Depan
Meskipun arah kebijakan awal Kapolri anyar ini terlihat sangat jelas, tegas, dan menjanjikan, dunia penegakan hukum selalu menuntut pembuktian jangka panjang. Menilai keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak cukup hanya dari performa 100 hari pertama atau gebrakan di minggu-minggu awal pelantikan.
Ada beberapa tantangan krusial yang akan menguji konsistensi arah kebijakan “Polisi Bersama Masyarakat”:
A. Bahaya Menjadi Shock Therapy Sesaat
Operasi penindakan masif seperti Gerebek Sarang Narkoba sangat rentan terjebak menjadi kegiatan seremonial atau sekadar shock therapy jika tidak diikuti oleh pembenahan sistemik. Begitu operasi selesai dan sorotan media meredup, ada risiko jaringan kejahatan kembali tumbuh di tempat yang sama.
Tantangannya adalah bagaimana membangun sistem pengawasan melekat (waskat) di tingkat Polsek dan Polres agar wilayah yang telah dibersihkan benar-benar steril secara permanen.
B. Menjaga Keseimbangan Antara Penindakan Tegas dan HAM
Dalam semangat memberantas kejahatan luar biasa, polisi dituntut untuk bertindak cepat dan tegas. Namun, batas antara “tindakan tegas terukur” dan “tindakan represif berlebihan” sangatlah tipis.
Kapolri harus memastikan bahwa seluruh jajaran di lapangan tetap mematuhi standar operasional prosedur (SOP) serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang ugal-ugalan justru akan mencederai filosofi “Polisi Bersama Masyarakat” itu sendiri.
C. Konsistensi Penegakan Hukum Internal
Masyarakat akan melihat apakah janji zero tolerance terhadap oknum aparat berlaku setara di semua lini. Keberanian menindak oknum berpangkat rendah harus sejalan dengan keberanian memproses perwira menengah hingga perwira tinggi yang terbukti merusak citra institusi. Hanya dengan keadilan internal yang tanpa pandang bulu, doktrin ini akan dihormati oleh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.
Kesimpulan: Arah yang Jelas, Menanti Pembuktian Berkelanjutan
Dari seluruh rangkaian peristiwa pascapelantikan dimulai dari konsistensi visi saat fit and proper test di Komisi III DPR RI, pemetaannya terhadap ancaman kejahatan narkotika berbasis pengalaman BNN, hingga gebrakan Operasi Gerebek Sarang Narkoba secara serentak di berbagai daerah kita berharap dapat menjaga arah kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi dapat berkomitmen dan terartikulasi dengan presisi.
Beliau tidak memilih jalur aman dengan sekadar melanjutkan rutinitas birokrasi, melainkan langsung melakukan penetrasi operasional untuk merespons keresahan paling mendasar di masyarakat.
Arah kebijakannya sangat terang: menggeser fokus Polri dari sekadar digitalisasi administrasi menuju perbaikan kultural, ketegasan penindakan kejahatan komunitas, serta kehadiran fisik aparat sebagai pelindung rakyat di tingkat tapak.
Doktrin “Polisi Bersama Masyarakat” merupakan sebuah kontrak sosial antara Kapolri baru dengan seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat tentu menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas keberanian serta kecepatan langkah di awal masa jabatan ini.
Namun, sejarah penegakan hukum di Indonesia mengajar kita untuk tetap kritis dan mengawal perjalanan ini.
Ukuran keberhasilan sejati dari kepemimpinan Jenderal Suyudi kelak bukanlah seberapa banyak jumpa pers pengungkapan kasus di bulan pertama, melainkan seberapa konsisten rasa aman, keadilan, dan ketenangan hukum dapat dirasakan oleh seluruh warga negara hingga akhir masa jabatannya.
0 Comments