Indonesia tidak pernah kekurangan cerita tentang kekayaan lautnya. Kita memiliki garis pantai yang panjang, sumber daya ikan yang melimpah, bentang alam pesisir yang indah, dan pulau-pulau yang membuat wisatawan dari berbagai penjuru dunia rela datang berkunjung. Dalam banyak forum pembangunan, kekayaan itu kerap disebut sebagai modal besar Indonesia untuk bertumbuh.
Namun, di balik optimisme tersebut, ada pertanyaan yang belum sepenuhnya selesai kita jawab:
- Mengapa daerah yang kaya sumber daya laut tidak selalu berhasil menyejahterakan masyarakatnya?
- Mengapa kekayaan alam yang begitu besar sering kali belum otomatis berubah menjadi kualitas hidup yang lebih baik bagi warga yang tinggal paling dekat dengannya?
Pertanyaan itu pernah menjadi titik berangkat penelitian yang kami lakukan beberapa tahun silam, ketika masih berstatus mahasiswa program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Kami memilih Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah provinsi kepulauan yang kaya potensi bahari, tetapi juga lama dikenal menghadapi tantangan pembangunan yang tidak sederhana. Penelitian tersebut kemudian dipublikasikan oleh Atlantis Press pada awal 2019 dengan judul “A Blue Economy for Better Economic Development: A Case Study of East Nusa Tenggara, Indonesia.“
Saat ini, ketika ekonomi biru semakin sering dibicarakan sebagai arah pembangunan masa depan, saya merasa pertanyaan lama itu justru semakin relevan. NTT memberi contoh yang menarik: potensi alamnya besar, kegiatan ekonomi bergerak, tetapi persoalan kesejahteraan belum benar-benar selesai.
Ketika Data Berbicara
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekonomi NTT tumbuh 5,14 persen pada 2025. Jika kita melihat tren yang lebih panjang, pertumbuhan ekonomi NTT relatif stabil di kisaran lima persen sebelum pandemi, sempat terkontraksi pada 2020, lalu kembali pulih secara bertahap.
Akan tetapi, cerita tentang kesejahteraan tidak sesederhana cerita tentang pertumbuhan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan NTT masih berada pada 17,52 persen. Angka ini memang lebih baik dibandingkan satu dekade lalu, tetapi tetap menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya menghapus kerentanan sosial yang dihadapi masyarakat.
Di banyak wilayah perdesaan, tantangannya bahkan lebih berat karena akses pasar, infrastruktur, dan layanan dasar belum selalu sekuat yang dibutuhkan. Karena itu, ketika kita membicarakan kemajuan NTT, kita tidak cukup hanya melihat laju pertumbuhan, tetapi juga perlu memeriksa siapa yang paling menikmati hasil pertumbuhan tersebut.
Namun, angka provinsi dapat menyembunyikan perbedaan yang tajam antardaerah. Data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa perekonomian di:
- Rote Ndao tumbuh 7,96 persen,
- Manggarai Barat 5,82 persen,
- Kota Kupang 5,70 persen, sedangkan
- Timor Tengah Selatan dan Malaka masing-masing 4,16 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 berkisar pada 7,57% di Kota Kupang hingga 29,23 persen di Sumba Tengah. Di Manggarai Barat, angka kemiskinannya masih 16,09 persen, dan di Sabu Raijua mencapai 27,18 persen.
Perbedaan ini tidak serta-merta membuktikan bahwa pertumbuhan gagal mengurangi kemiskinan, karena karakter perekonomian, kependudukan, dan akses pelayanan tiap daerah berbeda.
Akan tetapi, ia menunjukkan mengapa kebijakan ekonomi biru perlu disesuaikan dengan struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat, bukan dirancang seragam untuk seluruh NTT. (Sumber: BPS NTT, pertumbuhan PDRB kabupaten/kota 2025 dan Susenas Maret 2025.)
Menentukan Sektor Prioritas
Dalam penelitian yang lalu, kami tidak sekadar ingin menegaskan bahwa NTT memiliki potensi kelautan yang besar. Itu sudah cukup jelas. Yang lebih penting adalah memahami sektor mana yang paling layak diprioritaskan agar manfaat ekonomi bisa menyebar lebih luas.
Dengan menggabungkan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), Location Quotient (LQ), dan kajian kualitatif, kami menemukan bahwa pariwisata bahari dan perikanan merupakan dua sektor prioritas yang layak dikembangkan dalam kerangka ekonomi biru.
Mengapa dua sektor itu penting? Karena keduanya tidak hanya menghasilkan penerimaan langsung. Jika dikelola dengan baik, keduanya juga dapat menciptakan efek pengganda.
- Perikanan, misalnya, dapat mendorong kegiatan pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, perdagangan, hingga jasa pendukung lainnya.
- Sementara itu, pariwisata bahari berpotensi menggerakkan usaha kuliner, transportasi lokal, penginapan, kerajinan, bahkan produk pertanian dan peternakan yang memasok kebutuhan kawasan wisata.
Di situlah letak pesan penting dari penelitian kami: pembangunan ekonomi biru seharusnya tidak berhenti pada eksploitasi potensi alam, tetapi harus memastikan bahwa potensi tersebut terhubung dengan mata pencaharian masyarakat setempat.
Persoalan ini menjadi penting karena dalam praktiknya, pertumbuhan belum tentu identik dengan pemerataan nilai tambah. Sebuah kawasan wisata bisa ramai, tetapi masyarakat sekitar belum tentu menjadi pelaku utama. Nelayan bisa bekerja keras di laut, tetapi keuntungan yang lebih besar mungkin justru dinikmati oleh pelaku perdagangan atau pengolahan di luar daerah.
Dalam kondisi seperti itu, daerah terlihat berkembang, tetapi masyarakat lokal tetap berada di posisi yang rapuh. Laut yang kaya baru sungguh berarti apabila manfaat ekonominya juga tinggal di daerah, bukan justru lebih banyak bocor ke luar.
Ketika Flores Diguncang Gempa
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin mendesak setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Dalam laporan BPBD NTT tertanggal 4 September 2026, bencana yang menjangkau tujuh kabupaten tersebut dilaporkan menewaskan 129 orang, menyebabkan lebih dari 1.210 orang luka-luka, dan memaksa sekitar 87 ribu jiwa mengungsi.
Kerusakan awal mencakup puluhan ribu rumah dan ribuan fasilitas strategis; kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp2,59 triliun. Ini bukan sekadar statistik kebencanaan. Terganggunya rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, pelabuhan, dan jalur distribusi turut mengancam kehidupan ekonomi keluarga.
Angka dampak ini merupakan laporan awal dan tidak boleh dicampur dengan hasil verifikasi berikutnya. (Sumber: BPBD NTT, 4 September 2026.)
Penanganannya juga memperlihatkan betapa rumit membangun kembali wilayah kepulauan. BNPB pada 7 September melaporkan 51.591 rumah telah diverifikasi dari 102.384 rumah dalam daftar awal pendataan, dengan 2.382 rumah dinyatakan rusak berat pada tahap verifikasi tersebut.
Hingga 28 September, pembangunan hunian sementara telah berjalan di beberapa kabupaten. 561 unit di antaranya dalam proses pembangunan di Manggarai Timur, sementara di Manggarai 110 unit sedang dibangun dan empat unit telah selesai.
Pemerintah juga menyiapkan opsi dana tunggu hunian, pendataan penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat, serta dokumen rencana rehabilitasi-rekonstruksi.
Semua angka itu bersifat sementara dan memiliki tanggal pelaporan berbeda. Bagi saya, proses ini mengingatkan bahwa akuntabilitas pembangunan bukan hanya urusan seberapa cepat proyek selesai, tetapi juga seberapa akurat kebutuhan warga dikenali dan seberapa jauh pemulihan mengembalikan mata pencaharian mereka. (Sumber: BNPB, 7 dan 29 September 2026.)
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi makin relevan jika kita melihat konteks bencana di NTT. Pada 2026, BPBD NTT masih mencatat ratusan kejadian bencana dan belasan ribu warga terdampak atau mengungsi.
Pemulihan pascagempa Flores juga menunjukkan bahwa wilayah kepulauan seperti NTT tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ketahanan.
Artinya, strategi pembangunan tidak bisa semata mengejar aktivitas ekonomi, melainkan juga harus memperhitungkan risiko guncangan yang sewaktu-waktu dapat merusak mata pencaharian, infrastruktur, dan pelayanan dasar.
Ekonomi Biru: Bukan Sekadar Jargon
Dalam konteks seperti itu, ekonomi biru semestinya dibaca bukan hanya sebagai agenda memanfaatkan sumber daya laut, tetapi sebagai cara membangun ekonomi wilayah kepulauan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
- Inklusif, karena masyarakat lokal harus menjadi bagian dari rantai nilai.
- Berkelanjutan, karena kerusakan ekosistem akan merusak sumber penghidupan itu sendiri.
- Tangguh, karena daerah pesisir dan kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan bencana alam.
Kabar baiknya, arah kebijakan nasional mulai memberi ruang untuk cara pandang seperti ini. Ekonomi biru kini telah masuk ke dalam agenda pembangunan jangka panjang Indonesia. Ini perkembangan yang patut diapresiasi.
Namun seperti biasa, tantangan sesungguhnya ada pada implementasi: bagaimana konsep yang terdengar baik itu benar-benar diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi rumah tangga nelayan, pelaku usaha kecil, perempuan pesisir, dan generasi muda di daerah.
Karena itu, menurut saya, ada setidaknya tiga hal yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, pembangunan sektor unggulan harus dipandang sebagai sebuah ekosistem, bukan proyek yang berdiri sendiri. Perikanan membutuhkan rantai dingin, akses pasar, pengolahan, dan pembiayaan. Pariwisata membutuhkan koneksi dengan usaha lokal agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh pelaku besar.
Kedua, ukuran keberhasilan perlu diperluas. Bukan hanya investasi, produksi, atau jumlah kunjungan, tetapi juga keterlibatan usaha lokal, kualitas pekerjaan, dan perubahan kesejahteraan rumah tangga.
Ketiga, kebijakan pembangunan harus memperhitungkan ketahanan wilayah, terutama di daerah kepulauan yang rentan terhadap bencana.
Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari NTT mungkin justru sederhana: kekayaan alam tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan. Laut yang kaya memang membuka peluang, tetapi peluang itu hanya akan berarti jika dihubungkan dengan kebijakan yang adil, rantai nilai yang inklusif, dan tata kelola yang berpihak pada masyarakat setempat.
Karena itu, ketika kita berbicara tentang ekonomi biru, pertanyaan paling penting bukan sekadar bagaimana memanfaatkan laut sebesar-besarnya, melainkan bagaimana menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang hidup paling dekat dengannya.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kelautan bukan hanya tentang berapa banyak ikan yang ditangkap, berapa besar ekonomi tumbuh, atau berapa ramai wisatawan datang.
Keberhasilannya juga tentang apakah keluarga nelayan hidup lebih layak, usaha kecil lokal bertumbuh, dan generasi berikutnya masih mewarisi laut yang sehat sekaligus menghadirkan harapan.
Laut yang kaya seharusnya tidak hanya membuat angka ekonomi terlihat besar. Ia seharusnya membuat rakyat di sekitarnya benar-benar lebih sejahtera.
Daftar rujukan singkat
Mahardianingtyas, S., Safitra, D. A., & Agustio, A. (2019). A blue economy for better economic development: A case study of East Nusa Tenggara, Indonesia. Dalam Proceedings of the Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018) (hlm. 165–173). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.22
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berita Resmi Statistik pertumbuhan ekonomi NTT 2016–2026.
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berita Resmi Statistik kemiskinan NTT, Maret 2025 dan Maret 2026.
BPBD Provinsi NTT. Data Bencana di Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
BNPB. Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air, 25 Juni 2026.
0 Comments