Suatu hari pada awal 1960-an, Teuku Markam datang ke kantor Jawatan Imigrasi untuk mengurus paspor. Paspor diplomatik tepatnya, meskipun ia bukan diplomat. Ia pengusaha kaya asal Aceh, dekat dengan Presiden Sukarno, bergaul dengan para menteri, penyumbang dana negara, dan disebut-sebut ikut menyumbang emas untuk Monumen Nasional.
Dalam ukuran politik zaman itu, Markam bukan sekadar saudagar. Ia semacam VIP nasional sebelum istilah VIP menjadi alasan untuk memotong antrean di bandara. Maka ia meminta paspor diplomatik.
Bagi warga biasa, paspor adalah dokumen perjalanan. Bagi diplomat, paspor diplomatik adalah dokumen negara. Bagi orang yang merasa punya hubungan baik dengan penguasa, mungkin paspor diplomatik tampak seperti kartu anggota. Cukup tunjukkan kedekatan, lalu negara mengurus sisanya.
Masalahnya, yang sedang menjabat Kepala Jawatan Imigrasi saat itu adalah Hoegeng Iman Santoso. Ini jelas kesialan kecil bagi siapa pun yang percaya bahwa semua pejabat punya harga, tinggal menunggu penawaran yang tepat.
Hoegeng menjelaskan bahwa paspor diplomatik bukan hadiah ulang tahun bagi pengusaha kaya. Ada prosedur, ada rekomendasi Departemen Luar Negeri, dan ada syarat bahwa pemegangnya memang menjalankan tugas diplomatik. Markam tidak memenuhi syarat itu. Selesai.
Tetapi dalam sejarah birokrasi Indonesia, kata “selesai” sering berarti “berapa biayanya?” Markam lalu menawarkan uang bulanan untuk kebutuhan rumah tangga Hoegeng. Kalimatnya mungkin tidak berbunyi “ini suap”, sebab suap di Indonesia hampir tidak pernah memperkenalkan diri dengan nama aslinya.
Ia lebih suka menyamar sebagai uang rokok, uang terima kasih, uang koordinasi, uang bensin, uang makan, atau dana silaturahmi.
Suap kita memang sopan. Ia datang dengan senyum, kadang dibungkus amplop, kadang dibungkus perhatian. Hoegeng tidak tertarik pada bentuk perhatian seperti itu. Ia naik pitam, menunjuk pintu, lalu mempersilakan Markam keluar.
Jika tidak keluar baik-baik, katanya, ia akan menendang sang pengusaha keluar. Tidak ada rapat lanjutan. Tidak ada pembentukan tim kecil. Tidak ada disposisi “mohon ditelaah sesuai ketentuan”. Hanya ada pintu dan penolakan.
Di negeri yang kini gemar membangun sistem digital untuk mengurangi tatap muka, mungkin Hoegeng adalah versi paling awal dari layanan antisuap. Tidak perlu aplikasi, tidak perlu kode OTP, cukup pejabat yang tidak ingin dibeli.
Yang membuat kisah ini lebih menarik adalah kelanjutannya. Beberapa hari kemudian, Hoegeng dan Markam bertemu Presiden Sukarno di Istana. Markam diterima lebih dahulu. Hoegeng melihat keduanya akrab. Ini situasi yang biasanya membuat orang memilih menjadi dekorasi ruangan: hadir, tersenyum, lalu diam.
Hoegeng justru menyampaikan bahwa “anak emas” Bung Karno itu telah mencoba menyogoknya demi paspor diplomatik. Bayangkan suasananya. Presiden, pengusaha kesayangan presiden, dan seorang pejabat yang baru saja membuka perkara di depan sumber kekuasaan.
Tidak ada grup WhatsApp untuk membocorkan percakapan. Tidak ada kamera ponsel untuk merekam ekspresi. Hanya ada keheningan yang mungkin lebih mahal daripada emas Monas.
Sukarno lalu menegur Markam dan meminta penjelasan. Markam, menurut kisah yang dituturkan Hoegeng, hanya tertunduk. Dalam politik, orang yang terbiasa menjadi besar sering kali tidak siap ketika berhadapan dengan satu orang yang tidak mau mengecil.
Kisah ini penting bukan karena kita merasa perlu merindukan masa lalu. Masa lalu Indonesia juga penuh transaksi, patronase, dan orang-orang yang mendadak menjadi ahli aturan ketika kepentingannya terganggu. Namun, Hoegeng menunjukkan bahwa di tengah sistem yang akrab dengan kedekatan kekuasaan pun, selalu ada ruang untuk mengatakan tidak.
Masalah kita hari ini sebenarnya tidak terlalu berbeda. Masyarakat masih mengenal “orang dalam”. Masyarakat masih tahu bahwa beberapa urusan bisa menjadi cepat jika ada telepon dari atas. Masyarakat masih melihat proyek, jabatan, izin, dan layanan publik bergerak lebih lincah ketika didorong nama keluarga, jaringan partai, atau kedekatan dengan pejabat.
Bahkan istilahnya makin canggih. Nepotisme disebut jaringan. Titipan disebut aspirasi. Perlakuan khusus disebut diskresi. Konflik kepentingan disebut komunikasi. Dan ketika semuanya terbongkar, kita menggelar konferensi pers dengan wajah prihatin, seolah korupsi baru saja ditemukan oleh tim arkeologi.
Padahal akar persoalannya sederhana. Terlalu banyak orang menganggap negara sebagai rumah besar yang bisa dimasuki melalui pintu belakang. Yang punya uang masuk lewat ruang tamu. Yang punya koneksi lewat pintu samping.
Sementara itu, warga biasa tetap diminta duduk di kursi plastik dekat loket, menunggu nomor antrean yang tidak bergerak karena petugas sedang “koordinasi”.
Hoegeng mengajarkan sesuatu yang tidak rumit, tetapi mahal untuk dipraktikkan. Hukum harus membuat orang kaya merasa sama kecilnya dengan warga biasa ketika melanggar aturan. Sebaliknya, hukum harus membuat warga biasa merasa sama besar haknya ketika berurusan dengan negara.
0 Comments