Indonesia Menuju Deagrarisation?

by | Apr 15, 2026 | Birokrasi Melayani, Refleksi Birokrasi | 0 comments

Bukan tanpa sebab jika (petani) Indonesia digambarkan ibarat tikus mati di lumbung padi.  Saat ini, di tengah-tengah kenaikan harga pangan, banyak petani dan nelayan yang tidak mampu untuk membeli kebutuhan beras. Bahkan, tidak mengherankan ketika banyak dari mereka yang beralih mengkonsumsi tiwul dan nasi aking. 

Disadari atau tidak, fenomena kemiskinan yang menimpa petani dan nelayan disebabkan oleh disorientasi kebijakan pembangunan yang telah menahun. Sejak jaman kemerdekaan hingga kini, para pemikir bangsa telah tercekoki dengan teori modernisasi dengan industrialisasi sebagai pusat pembangunan. 

Seakan kita lupa terhadap potensi alam Indonesia, anugerah Tuhan yang Esa. Potensi alam yang oleh Koes Plus digambarkan dalam lagu yang berjudul “Kolam Susu” tidak cukup menggugah para penguasa untuk memanfaatkannya secara maksimal.

Ilusi menjadi negara industri

Kita lebih suka berilusi untuk menjadi negara industri maju sebagaimana diungkapkan oleh WW Rostow. Dalam teorinya, Ia menjelaskan tahap-tahap perkembangan negara di mana negara yang mayoritas rakyatnya sebagai petani tradisional adalah tahap awal dari perkembangan negara.

Sementara tahap akhir, dari lima tahap perkembangan negara menurut Rostow, adalah tahap konsumsi massa tingkat tinggi (High Mass Consumption) yang dicirikan dengan negara industri. Contoh negara dengan high mass consumption adalah negara-negara di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang.

Inilah yang kemudian menjadi kiblat pembangunan kita, seolah untuk menjadi negara maju harus menjadi negara industri. Lambat-laun perhatian pada sektor agraris dan maritim sebatas di atas kertas.

Namun, tidak didukung oleh kebijakan nyata. Akibatnya, petani dan nelayan bukan merupakan profesi pilihan melainkan keterpaksaan.

Ironi bagi para petani dan nelayan

Bisa Anda bayangkan bagaimana kehidupan dua jenis profesi ini: selain harus berhadapan dengan alam berupa musim kemarau dan hujan, mereka juga harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro agraris dan maritim.

Menjadi pemandangan umum, betapa petani dihadapkan pada sulit dan mahalnya untuk mendapatkan pupuk. Namun ketika panen datang harga tidak menentu akibat serbuan produk pertanian impor.

Kondisi demikian menjadikan sektor agraris dan maritim menjadi tidak seksi dan lambat laun mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Meski BPS (2023) mencatat bahwa jumlah petani milenial (petani berumur 19–39 tahun) sebesar 6,18 juta (21,93% dari total petani) masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah pendudukan dalam rentang usia yang sama yaitu 92,7 juta.

Dengan demikian dapat dianalogikan lebih dari 80 persen penduduk “meninggalkan” sektor pertanian atau telah terjadi deagrarisation atau migrasi. Ironisnya, migrasi yang dilakukan bukan migrasi vertikal dalam arti mendapat pekerjaan yang lebih layak, namun migrasi horizontal.

Banyak yang pindah dan beralih profesi di sektor informal dan formal seperti menjadi sopir angkutan umum, ojek buruh bangunan, pabrik, pedagang kaki lima dan lain sebagainya dengan penghasilan yang tidak lebih baik.

Menyusutnya lahan pertanian

Fenomena deagrarisation in diperparah dengan semakin menyusutnya lahan pertanian produktif. BPS (2021) sebagaimana dikutip Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN mencatat bahwa:

Penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun dengan kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari. Sementara kemampuan mencetak sawah hanya 40 ribu hektare setiap tahun.

Dengan demikian sudah saatnya kondisi ketidakstabilan harga pangan dalam negeri dijadikan momentum untuk menentukan haluan yang lebih jelas dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang berlandaskan pada potensi Indonesia.

Pembangunan yang bertumpu pada sektor agraris dan maritim. Karena hanya dengan pembangunan yang berlandaskan pada kemampuan dan potensi diri saja yang diyakini mampu bertahan dari berbagai krisis. 

Reorientasi Pembangunan

Terlebih selama manusia itu hidup, pasti butuh makan, sementara pertumbuhan penduduk dunia akan meningkat pesat dalam beberapa dekade mendatang.

Menurut PBB melalui laporan bertajuk ”Prospek Populasi Dunia: Populasi dunia diproyeksikan tumbuh dari 8,2 miliar (2024) menjadi puncak sekitar 10,3 miliar pada pertengahan 2080-an, sebelum menurun menjadi 10,2 miliar pada tahun 2100.

Pertumbuhan ini didorong oleh negara berkembang, sementara banyak negara maju mengalami penurunan populasi. Tingkat kesuburan global menurun, menuju angka penggantian pada 2050. Sebuah pangsa yang menjanjikan bagi produksi pangan dan perikanan.

Petuah bijak mengatakan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bakat dan potensi yang berbeda. Demikian pula untuk menjadi negara maju dalam tahap high mass consumption, Indonesia tidak harus meniru bagaimana negara-negara maju membangun perekonomiannya.

Untuk menjadi maju, Indonesia tidak harus menjadi Amerika Serikat, tidak perlu pula kita  mengidentikan diri sebagai Jepang, Singapura atau bahkan Malaysia. Kita hanya harus menjadi diri kita sendiri.

Indonesia yang berkarakter, Indonesia yang Indonesia, yang berlandaskan pada kemampuan dan potensi diri sendiri. Karena tidak mungkin kita akan bisa menjadi Jepang, Amerika Serikat, Singapura atau bahkan Malaysia. 

Namun, tentu kita boleh meniru bagaimana Amerika dan Jepang memproteksi sektor pertanian. Mereka mengalokasikan triliunan dolar dari anggaran negara untuk memanjakan para petani. Mereka juga sangat selektif dalam hal impor produk pertanian meski dalam era perdagangan bebas.

Indonesia adalah Indonesia, negeri subur dan kaya akan laut. Inilah yang harus kita bangun. Terlebih pembangunan sektor pertanian dan perikanan sejatinya lebih sederhana daripada sektor industri.

Mari hentikan Deagrarisasi

Indonesia telah memiliki modal dasar berupa tanah yang subur, laut yang luas dan petani dan nelayan yang merupakan mayoritas penduduk. Ibaratnya, pemerintah tidak perlu lagi memberikan pelatihan dan pendidikan secara massif.

Bandingkan dengan pembangunan sektor industri di mana diperlukan modal yang tidak sedikit seperti saran pembangunan pabrik dan mesin-mesin, belum lagi harus ada pelatihan, mengingat pekerja Industri merupakan tenaga terampil. 

Memang kita tidak boleh anti industrialisasi, namun industri yang mendukung sektor pertanian dan perikanan. Bukan industri yang justru kontra produktif dengan lapangan kerja mayoritas rakyatnya.

Rasanya, jika perintah lebih berkomitmen membangun sektor ini dari hulu hingga hilir, dari masa tanam hingga pasca panen, sektor agraris dan maritim akan kembali menjadi primadona bagi kalangan muda. Maka, fenomena deagrarisation dapat dihentikan, sehingga kita tidak terjebak pada krisis pangan serta kemiskinan.

0
0
Eko Budi Prayitno ◆ Active Writer

Eko Budi Prayitno ◆ Active Writer

Author

Alumni Administrasi Negara dari UNS dan Univ. Brawijaya, serta Cooperation Policy pada Ritsumeikan Asia Pasifik University Japan. Di samping profesi sebagai PNS Kabupaten Temanggung, juga menjadi dosen pada UI UPBJJ Yogyakarta dan aktif dalam komunitas penulis Temanggung.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sekilas Pergerakan Birokrat Menulis

Galeri Buku

Event

Diskusi STIA LAN

Diskusi Makassar

Diskusi Tjikini

Kerja sama dengan Kumparan

Mengikuti Kompetisi Riset KPK

Narasumber Diskusi Publik UGM

Program Dialog

Popular Post