oleh Redaksi | Nov 16, 2018 | Birokrasi Berdaya |
- Sejak tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan kajian atas peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), terutama peran inspektorat daerah di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Kajian ini mencakup penguatan kelembagaan inspektorat daerah, yaitu agar inspektorat daerah dapat lebih berkinerja, independen, dan berintegritas. Dengan penguatan ini, diharapkan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan kepala daerah sebagai tersangka dapat menurun di daerah.
- Kemudian, Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kantor Staf Kepresidenan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Revisi Peraturan Pemerintah ini telah disampaikan ke Presiden dan sampai dengan saat ini masih dalam proses
- Terdapat lima aspek strategis terkait revisi Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu:
- Pelaporan hasil pengawasan inspektorat daerah akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk kepentingan supervisi pengawasan, khususnya atas hasil pengawasan yang memuat informasi indikasi tindak pidana korupsi;
- Penguatan peran inspektorat daerah dalam pencegahan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah;
- Penambahan unit kerja di inspektorat daerah yang akan bertugas melakukan pemeriksaan investigatif;
- Pengangkatan dan pemberhentian inspektur daerah atas izin pemerintah pusat; dan
- Penyetaraan eselon inspektur daerah menjadi setingkat sekretaris daerah.
- Oleh beberapa pihak, beberapa aspek strategis di atas dipandang dapat memperkuat posisi inspektorat daerah sehingga hasil-hasil pengawasan mereka secara nasional nantinya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya pemerintahan Sebagai contoh, penyetaraan eselon inspektur daerah menjadi setingkat sekretaris daerah akan menjadikan inspektorat daerah bekerja lebih profesional, independen, dan berintegritas ketika mengawasi sebuah organisasi perangkat daerah (OPD).
- Namun demikian, oleh beberapa pihak, argumentasi bahwa peningkatan eselon inspektur daerah setara dengan sekretaris daerah dapat meningkatkan profesionalitas, independensi, dan integritas inspektorat daerah masih dapat dipertanyakan. Hal ini mengingat hasil penilaian atas kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan rendahnya jumlah inspektorat daerah yang memiliki kapabilitas level 3.
- Rendahnya kapabilitas inspektorat daerah tersebut mengindikasikan terdapat persoalan kompetensi dan profesionalitas inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan. Hingga saat, ini secara umum, inspektorat baru mampu melaksanakan tugas-tugas terkait dengan kepatuhan OPD terhadap peraturan (compliance-oriented) daripada melaksanakan pengawasan yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan (governance) dan pencapaian tujuan strategis pemerintahan daerah (governance-and performance-oriented).
- Selain itu, narasi besar peningkataan eselonisasi inspektorat untuk mencegah korupsi politik (di tingkat kepala daerah) dapat menjadi bumerang bagi inspektorat sendiri. Saat inspektorat telah diberi kewenangan lebih, kemudian masih saja terjadi korupsi politik yang notabene berada di luar jangkauan sistem, maka inspektorat akan tertuduh menjadi biang kelemahan sistem. Inspektorat akan menjadi kambing hitam atas terjadinya korupsi tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka usaha pencegahan korupsi politik akan lebih difokuskan lagi untuk perbaikan kelemahan inspektorat, hal itu justru akan semakin menjauh dari substansi akar masalah kenapa korupsi politik masih saja terjadi.
- Beberapa kasus tindak pidana korupsi juga telah membuktikan bahwa peningkatan eselon di daerah tidak menunjukkan semakin independen dan berintegritasnya seorang pejabat Sebagai contoh, sekretaris daerah sering tidak berkutik jika berhadapan dengan kepala daerah, yang dipilih melaiui proses politik, yang melakukan tindakan tidak benar. Selain itu, masih terdapat juga sekretaris daerah yang justru menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi walaupun eselonnya adalah tertinggi di pemerintahan daerah.
- Karena itu, Pergerakan Birokrat Menulis memandang upaya peningkatan eselon inspektur daerah setara dengan sekretaris daerah adalah kontra produktif karena permasalahan mendasar terkait kompetensi dan profesionalitas inspektorat daerah serta penyebab terjadinya korupsi politik kurang diperhatikan. Jika dibiarkan, upaya peningkatan eselon inspektur daerah hanya akan menghasilkan inspektur daerah yang memiliki kewenangan yang besar, tetapi tetap tidak dapat berbuat banyak.
- Pergerakan Birokrat Menulis memandang bahwa yang perlu dilakukan pertama sekali adalah perbaikan sistem rekrutmen inspektur daerah agar dapat menghasilkan inspektur daerah yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Dengan perbaikan sistem rekrutmen ini, kita dapat menghasilkan inspektur daerah yang memiliki kemampuan untuk mendorong dan memotivasi OPD menindaklanjuti hasil pengawasan, menegakkan tata kelola pemerintahan di daerah, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani publik.
- Dengan menimbang berbagai hal di atas, Pergerakan Birokrat Menulis menyatakan sikap menolak peningkatan eselon inspektur daerah menjadi setara dengan sekretaris daerah.
- Sebagai alternatifnya, kami menyatakan sikap:
- Mendorong Pemerintah untuk menetapkan syarat-syarat yang lebih ketat terkait proses rekrutmen inspektur daerah, yaitu dengan mengedepankan aspek kompetensi, profesionalitas, dan integritas. Perlu juga kiranya dilakukannya sertifikasi atas calon inspektur daerah oleh BPKP;
- Mendorong perbaikan sistem rekrutmen inspektur daerah, yaitu dengan proses seleksi secara terpusat yang dikelola oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar lebih akuntabel dan transparan serta menghasilkan inspektur daerah yang kompeten, profesional, dan berintegritas; dan
- Mendorong Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung sepenuhnya peningkatan kapabilitas APIP, terutama dari segi peningkatan kompetensi, fasilitas, dan kesejahteraan para personil inspektorat daerah.
16 November 2018
Kontak Person: M. Rizal (0813-4880-7899)
Email: [email protected]
oleh Dewi Utari ▲ Active Writer | Okt 24, 2018 | Birokrasi Berdaya |
Ada dua kemungkinan capaian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), yakni berhasil (memberi manfaat bagi pengguna) atau gagal. Meskipun demikian, berhasil ataupun gagal sama-sama memiliki peluang untuk bersinggungan dengan masalah kriminalisasi.
Manakala beberapa orang sudah berasumsi bahwa semakin besar anggaran semakin banyak keuntungan yang bisa didapat, maka ‘mereka’ akan terdorong untuk ikut menikmati atau merasakan manisnya ‘kue’ PBJ. ‘Mereka’ biasanya bermodalkan berbagai macam aturan dan ketentuan.
Siapa ‘mereka’? Mari kita simak perlahan uraian demi uraian dalam tulisan ini.
Proyek Gagal Berarti Mengandung Pidana?
Apakah proyek PBJ yang gagal mengindikasikan adanya tindakan pidana? Bisa ya, kalau dalam uji materiil ditemukan adanya unsur kejahatan, alias unsur mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan melawan hukum) dapat ditemukan dan dibuktikan.
Sementara itu, jika ternyata kegagalan tersebut disebabkan karena faktor administrasi, menurut saya tidak selayaknyalah kegagalan itu lantas digiring ke arah pidana. Apalagi jika mens rea-nya sering tidak pernah diungkap ataupun dicari tahu oleh yang berwenang.
Di sisi lain, keberhasilan sebuah proyek PBJ tak jarang dilakukan dengan cara ‘berdarah-darah’ dari sebuah tim. Apalagi jika tim yang ditunjuk adalah orang-orang yang secara rutin juga mengerjakan pekerjaan lainnya, alias pekerjaan proyek PBJ adalah sambilan.
Adapun mengenai banyaknya proyek gagal atau wanprestasi dari sebab administrasi, ternyata di dalamnya mengandung berbagai macam permasalahan. Uraian di bawah ini menggambarkan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam proses administrasi, tapi seringkali ‘dipaksa’ berujung pada pidana.
Kasalahan Rancangan Pengadaan Berarti Memperkaya Diri Sendiri?
Proses rancangan pengadaan yang kurang akurat yang mencakup metodologi, waktu, dan biaya, biasanya terjadi karena kurangnya kemampuan petugas pengadaan terhadap penguasaan materi kegiatan yang akan dilaksanakan.
Namun, di dalam pemeriksaan, ‘mereka’ terbiasa langsung menuduh insan pengadaan melakukan penyimpangan dengan niat memperkaya diri sendiri. Padahal, seharusnya, adanya penyimpangan oleh insan pengadaan perlu diteliti apakah disengaja ataukah karena sebab lain.
Beberapa rancangan pengadaan yang dilakukan oleh insan pengadaan yang tidak kompeten bisa jadi disebabkan oleh penempatan pegawai yang didasarkan atas pesanan (bukan atas kehendak pribadi mereka). Jika yang terjadi adalah sang pegawai menjadi korban salah penempatan, apakah adil jika dia dipersalahkan? Siapakah yang bertanggung jawab dalam hal ini?
Adalah wajar ketika di dalam pengaturan rancangan pengadaan yang dilakukan oleh orang yang tidak sesuai kompetensinya akan menghasilkan suatu kesalahan teknis terhadap rancangan metodologi dan waktu, yang akhirnya berimbas pada muara besaran biaya.
Jika ditelusur lebih jauh, kesalahan rancangan pengadaan sebenarnya dilakukan oleh banyak pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat di dalam sistem. Di dalam penyidikan, si aktor di luar sistem yang justru menikmati hasil, sementara jejaknya tidak pernah terlacak.
Dokumen Perencanaan Tidak Berkualitas Adalah Perbuatan Melawan Hukum?
Terdapat beberapa dokumen perencanaan yang disusun dengan suatu kondisi khusus. Di antaranya, ada dokumen perencanaan yang disusun untuk memenuhi ‘pesan sponsor’, atau di bawah tekanan pihak tertentu. Masih banyak insan pengadaan yang tidak berkutik atas tekanan tersebut karena alasan keselamatan dirinya, meskipun hati nurani menentangnya.
Akibatnya, banyak dokumen perencanaan yang tidak berkualitas. Hal tersebut disebabkan oleh adanya ‘pesan sponsor’, yang menyebabkan penyedia jasa dokumen perencanaan menggunakan tenaga ahli di bawah spesifikasi.
Hasil Detail Engineering Design (DED) dengan asumsi dasar perencanaan yang kurang tepat, tentunya berakibat fatal terhadap terjadinya kegagalan suatu struktur (pekerjaan konstruksi).
Ketika pemeriksaaan ataupun penyelidikan dilakukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak memiliki kompetensi tidak akan tahu di mana letak kesalahannya. Ia pun kemudian dipaksa untuk bertanggung jawab atas hal yang tidak dilakukannya dan tidak diniatkannya.
Pemaksaan pertanggungjawaban tersebut lantas digiring menuju adanya suatu bentuk perlawanan hukum yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Padahal, pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan.
Hal itu terlihat naif tatkala ‘mereka’ tidak meneliti lebih lanjut tentang bagaimana isi kualitas dokumen perencanaan dan siapa yang ada di balik itu. Bahkan, ketidakhadiran satu pun peserta tender saat aanwijzing tidak juga diperhatikan oleh ‘mereka’.
Sementara itu, pihak penekan yang ada di balik penyebab dokumen perencanaan tidak berkualitas tidak pernah tersentuh.
Menjadi Kambing Hitam
Sering terjadi pelaksanaan pekerjaan fisik tertunda karena belum terpenuhinya keabsahan dokumen kepemilikan tanah. Tertundanya status tanah sering terkendala karena proses pengukuran yang membutuhkan biaya ‘plus-plus’.
Tentunya tidak mungkin di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, dianggarkan biaya ‘plus-plus’ di luar ketentuan norma yang berlaku. Dalam formulir proses pengukuran tanah yang membutuhkan tanda tangan dari berbagai pihak pun, juga tak luput dari ketamakan orang yang terkesima dengan besaran nilai pekerjaan fisik, sehingga mematok ‘biaya tanda tangan’ di luar batas kewajaran.
Dalam hal ini, sebenarnya terlihat siapa yang mempunyai niatan melawan hukum. Namun, di dalam pembuktian tindak pidana, hal semacam ini sering diabaikan. Bagi ‘mereka’, tetap insan pengadaan yang bersalah.
Dalam proses administrasi pengalihan hak kepemilikan tanah untuk kepentingan umum, insan pengadaan sering dijadikan kambing hitam dan dituduh melakukan kejahatan.
Ketika pemenuhan permintaan ‘plus-plus’ diambilkan dari marjin keuntungan penyedia jasa pekerjaan fisik, lantas ‘mereka’ langsung berasumsi telah terjadi tindak pidana mark up harga atau pencurian kualitas pekerjaan.
Berbagai ‘Pengeluaran’
Banyaknya intervensi dan tekanan dalam pelaksanaan pekerjaan menambah panjang derita insan pengadaan. Sering insan pengadaan dipaksa untuk melakukan kebijakan di luar kewenangannya untuk mengatasi hambatan administrasi.
Dalam banyak kasus, PPK, sebagai manajer pengadaan yang mewakili negara untuk mengikat kesepakatan bersama penyedia jasa dipaksa menjadi manusia super yang dituntut mampu bekerja di luar batas kewenangannya. Posisi seperti itu membuat PPK bak telur di ujung tanduk.
Di sisi lain, PPK harus mempertanggungjawabkan kualitas pekerjaan sejak awal proses pengadaan hingga Final Hand Over. Dalam hal ini insan pengadaan diharuskan untuk siap dengan berbagai kemungkinan ‘pengeluaran’.
‘Pengeluaran’ itu antara lain untuk biaya seremonial, kunjungan pejabat, permohonan bantuan/proposal, sewa lokasi pekerjaan, kunjungan aparat penegak hukum (APH), tunjangan hari raya (THR) dan bonus akhir tahun, sampai pada sarana prasarana jalur mudik lebaran.
Biaya seremonial meliputi jamuan makan, sewa meja kursi, tenda, soundsystem, panggung dan segala pernak-perniknya. Biaya kunjungan pejabat meliputi tiket pulang pergi, akomodasi, sewa mobil dengan segala kegiatan ‘entertainment’-nya.
Sedangkan permohonan bantuan/proposal dari berbagai kalangan dapat berujud apa saja, mulai dari permintaan gapura, pos ronda, biaya tujuh belasan, biaya sewa/kontrak kantor suatu lembaga, biaya iklan, sampai pada permintaan pribadi oknum.
Permohonan bantuan/proposal tersebut ada yang bersifat memaksa dan mengancam akan dibawa ke ranah hukum dan dilaporkan kepada aparat, biasanya dilakukan dengan modal UU Pemberantasan Tipikor , UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perlindungan Konsumen, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Ketenagakerjaan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ataupun produk perundang-undangan lainnya.
Mengenai permintaan ‘biaya kunjungan’ APH, seringkali sungguh di luar kendali, sangat tergantung keinginan dan selera pribadi mereka. Meski tidak ditemukan permasalahan dan tidak ditemukan kerugian keuangan negara, tetap saja para APH menganggap banyak permasalahan yang seolah perlu diselesaikan segera. Kasus-kasus yang umum dipermasalahkan adalah kasus konflik interen pekerja, hutang piutang, kecelakaan kerja, juga kebersihan dan lingkungan.
Adapun pada saat bulan puasa menjelang lebaran, terdapat dua macam pengeluaran yang biasanya harus ditanggung, yaitu pemberian THR dan sarana prasarana jalur mudik lebaran. Biaya sarana prasarana jalur mudik lebaran, khusus untuk pengadaan berupa pembangunan fisik jalan, seakan sudah menjadi tuntutan wajib dilaksanakan meski sebenarnya tidak disertakan di dalam kontrak.
Ancaman Berdatangan
Berbagai ‘pengeluaran’ tersebut di atas sekali lagi adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh insan pengadaan. Mau tidak mau, beban ‘pengeluaran’ itu pun terpaksa dikomunikasikan dengan para penyedia jasa karena tidak mungkin PPK atau insan pengadaan lainnya memiliki dana sebesar itu.
Telah banyak ancaman yang diderita oleh insan pengadaan jika pengeluaran itu urung disediakan. Bukan hanya insan pengadaan, perihal ancaman ini, penyedia jasa pun ikut terkena imbasnya.
Ancaman kepada penyedia yang seringkali dilakukan adalah berupa pemberhentian pekerjaan. Akhirnya, daripada menanggung rugi dari sewa alat kerja jika pekerjaan dihentikan, maka penyedia terpaksa harus memenuhi permintaan sejumlah biaya.
Adapun ancaman yang diderita insan pengadaan sangat beragam, mulai dari ancaman karir sampai pada ancaman kriminalisasi.
Khusus mengenai ancaman kriminalisasi, strategi ampuh yang digunakan untuk menjerat insan pengadaan adalah dengan pasal pembiaran kepada pelaku tindak pidana. Berikut bunyi pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”
Dengan pasal pembiaran tersebut, oknum APH bergerak leluasa untuk mengambil keuntungan dari suatu proyek. Insan pengadaan yang diperiksa dan didatangi pun terpaksa menemani mereka hingga malam hari dengan segala entertainment-nya selama berhari-hari. Bahkan, terkadang pemeriksaan dilakukan selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.
Tentu saja kondisi itu akan sangat mengganggu waktu kerja dan jam biologis manusia normal pada umumnya. Terpaksa jalan yang ditempuh oleh insan pengadaan adalah kooperatif. Melawan pun percuma, toh insan pengadaan hanya akan menjadi sitting duck.
Epilog
Dalam pelaksanaan kegiatan, atasan seolah-olah tidak mau tahu tentang segala permasalahan tersebut. Pelaku pengadaan diposisikan harus mampu mengatasi segala tekanan dari bawah, samping dan atas tersebut, meski itu di luar kewenangannya.
Manakala segala biaya permasalahan tersebut di atas sudah sampai pada batas maksimal marjin keuntungan penyedia jasa, pelaku pengadaan pastilah berpikir dari mana biaya tersebut akan diambilkan kalau bukan dari mengurangi kualitas pekerjaan.
Tentu saja, hal ini akan sangat membahayakan bagi posisi PPK yang sudah menandatangani kontrak/perjanjian kerja. Posisi PPK dapat dikriminalisasi dengan mudah meski segala permasalahan tersebut datang dari luar kendali seorang PPK yang bekerja dalam sebuah tim. Lagi-lagi, pasal pembiaran menjadi senjata ampuh tanpa memedulikan actus reus dan mens rea.
Itulah yang menjawab pertanyaan, “Mengapa orang baik bisa korupsi?” Karena memang perbedaan antara dipaksa korupsi dengan dituduh korupsi adalah sangat tipis, setipis kertas koran.
Di saat banyak pejabat publik, sekelompok golongan masyarakat, dan oknum APH terlihat sedang ‘kelaparan’, insan pengadaan seperti berada pada waktu dan tempat yang salah.
oleh Sofia Mahardianingtyas ◆ Professional Writer | Agu 3, 2018 | Berita, Birokrasi Berdaya |
Tonggak peristiwa besar dalam sejarah manusia banyak dipengaruhi oleh tulisan. Bagi sebuah kekuasaan, tulisan bahkan bisa dianggap begitu menakutkan. Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka keluar masuk bui dan diasingkan oleh kolonial Belanda karena tulisan mereka.
Pramoedya Ananta Toer (Pram) dibekap bertahun-tahun di Pulau Buru karena tulisannya dianggap mengganggu kekuasaan. Tulisan mereka dilarang beredar dan buku-bukunya dibakar. Atas tindakan ini Pram pun berseloroh, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”
Hari itu, Selasa siang di penghujung bulan Juli 2018, puluhan birokrat dari berbagai instansi pemerintah berkumpul di sebuah aula di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Jakarta.
Mereka menjadi peserta sebuah diskusi publik bertajuk “Birokrasi dan Literasi Kritis: Tantangan Pasca-Reformasi”. Diskusi tersebut dipantik oleh dua orang luar bisa yaitu Nurul Qomariyah Pramisti (Redaktur Eksekutif Tirto.id) dan Rudy M. Harahap (editor in chief birokratmenulis.org.) Benang merah yang selalu digaungkan selama diskusi adalah menumbuhkan literasi kritis.
Para peserta diskusi sebagian besar merupakan birokrat dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan lain-lain.
Latar belakang kebirokratan mereka memang bervariasi, tetapi satu persamaan yang menyatukan semangat belajar pada hari itu adalah ketertarikan mereka menjadi penulis. Lebih tepatnya lagi, sesuai dengan tema acara hari itu, niatnya adalah untuk menjadi birokrat yang aktif berkontribusi meningkatkan kualitas membaca, menulis, dan berdiskusi secara produktif. Khalayak menyebutnya sebagai kegiatan literasi.
Moderator diskusi, Alih Aji Nugroho (STIA-LAN Jakarta) mengawali diskusi dengan memaparkan statistik rendahnya tradisi literasi di Indonesia. Terpuruk, mungkin adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan betapa tertinggalnya bangsa kita dalam soal literasi. Disarikan dari berbagai studi, literacy rate, tahun 2016 kita menjadi juru kunci di level ASEAN.
Dalam hal produktivitas tulisan, baik nasib penerbitan buku dalam berbagai genre maupun paper karya ilmiah akademis kita masih sangat jauh tertinggal dibandingkan negara lain di Asia Timur. Indonesia baru mampu menerbitkan rata-rata 800 judul buku setiap tahunnya. Angka yang sangat jauh dibandingkan negara tetangga, Malaysia, dengan produksi 1500-an judul. Lebih memprihatin lagi jika disandingkan dengan Jepang yang rata-rata menelurkan 15.000 judul buku setiap tahunnya.
Adakah yang salah? Sebagai bagian dari birokrasi, pedulikah kita?
Birokrat Kritis, Bukan Birokrat Pengritik
Rudy memulai paparannya dengan menyoroti kultur masyarakat Indonesia, yang lebih mengedepankan aspek oral daripada tulisan sebagai salah satu penyebab rendahnya tingkat literasi. Sebagai masyarakat yang memiliki oral culture, kita lebih senang berkomunikasi secara verbal dengan bertatap muka.
Sebagian masyarakat kita lebih menyukai sowan sebagai sarana menyampaikan pendapat kepada atasan, daripada menyampaikannya melalui tulisan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan cepatnya pertukaran informasi secara tulis, melalui e-mail, ternyata kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sangat berbeda dengan budaya barat yang lebih mengedepankan komunikasi teks, dibandingkan dengan komunikasi secara verbal.
Karena tradisi literasi teks yang rendah itu, masyarakat terlihat gagap dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi. Alhasil, ketika media elektronik memudahkan proses komunikasi, kita lebih banyak disibukkan dengan bermedia sosial, sekedar mengalihkan komunikasi oral ke dalam huruf-huruf. Sebaliknya, kita semakin sulit fokus pada satu hal.
Alih-alih merancang strategi untuk membangun literasi, yang justru muncul adalah solusi sesaat tanpa memikirkan dampak lainnya. Aplikasi Slido adalah salah satu contohnya di mana khalayak dapat menyampaikan pendapat maupun pertanyaan secara online real time saat sebuah seminar atau workshop di laksanakan.
Efektivitas strategi sepertinya masih disangsikan. Dalam hal ini, Rudy menekankan pentingnya menanamkan etika dalam menggunakan media elektronik. Terasa menjadi sebuah ironi manakala masyarakat yang belum literate, di sisi lain tidak ada dukungan etika menggunakan media elektronik yang kuat.
Rudy juga menekankan pentingnya seorang birokrat memiliki pemikiran kritis. Dalam paparannya, Rudy mencoba menjawab “Mengapa birokrat harus terliterasi?”. Jawabannya adalah karena kita para aparatur sipil negara sedang hidup di zaman demokrasi, di mana siapa pun warga negara Indonesia bisa menjadi seorang presiden negeri ini. Siapa pun dengan level pendidikan apapun bisa menjadi pemegang kekuasaan dalam lembaga legislatif, asalkan berhasil melalui seleksi politis bernama pemilihan umum.
Sistem demokrasi nyata-nyata menghasilkan para politisi, yang mana tidak sedikit jumlahnya, adalah politisi tanpa kompetensi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mayoritas media massa pun belakangan ini terbukti tak mampu benar-benar independen, dikooptasi oleh politisi yang berkuasa ataupun oposisi. Padahal tindakan ini sangat berbahaya bagi stabilitas negara dan mengacaukan upaya edukasi. Mereka menjadi oportunis karena tidak memiliki social security selayaknya yang dimiliki oleh birokrat.
Birokrat dianggap lebih settle posisinya, karena telah diangkat menjadi pegawai resmi pemerintah yang digaji secara rutin. Tinggal dikembalikan saja pada individu masing-masing apakah birokrat itu akan menjadi ‘pegawai negeri’ biasa-biasa saja, atau menjadi birokrat yang kritis.
Birokrat kritis inilah yang nanti akan mampu mendobrak paradigma lama bahwa birokrasi identik dengan prosedur berlebihan yang mempersulit, rumit, dan kurang produktif.
Kritis, apakah perlu dan pantas seorang birokrat bersikap kritis? Pertanyaan ini berkali-kali muncul dalam diskusi. Bukankah para ASN adalah pelaksana teknis tugas dari kepala negara, menteri, dirjen, dan seterusnya, dan semuanya telah disusun rapi berdasarkan urutan perencanaan jangka panjang, menengah, tahunan, bulanan dan sedetail-detailnya?
Jika birokrat berlaku kritis, tidakkah sikap kritis itu nanti akan justru kontraproduktif bagi institusi sebagai suatu badan, dan manajemen negara secara keseluruhan? Bukankah sikap kritis, terutama yang ditunjukkan ke khalayak umum, cenderung berkonotasi melemahkan nama baik pemerintah?
Rudy lalu menegaskan perbedaan antara kritis (being critical) dengan kritik (critic, to criticize). Kritis yang dimaksud di sini adalah critical thinking, yaitu pola berpikir yang mengedepankan cara pandang terhadap suatu isu secara tajam tetapi dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan berbagai aspek positif maupun negatifnya. Sikap ‘kritis’ (being critical) berbeda dengan ‘mengkritik’ (to criticize) yang hanya memberikan komentar negatif tanpa turut berpikir mencari solusi atas suatu permasalahan.
Bagi seorang birokrat, sikap kritis menunjukkan bahwa ia terpelajar, peduli akan kualitas kinerja pemerintahan, dan tentunya lebih berkontribusi dalam rangka memperbaiki kondisi. Dengan sikap kritis itu pula, para birokrat yang sejak disahkan menjadi pegawai negeri, telah terseleksi dan dipercaya berkompetensi, tidak mati kreativitasnya hanya karena telah aman memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
Namun, jiwa birokrat perlu disadarkan kembali bahwa ada banyak sekali hal yang harus dibenahi di negeri ini. Sebagai birokrat, kita adalah ujung tombak untuk bergerak. Di era teknologi informasi yang luar biasa pesat perkembangannya, birokrat Indonesia harus lebih banyak berkontribusi. Dengan sikap kritisnya, setiap birokrat tidak akan menjadi sekedar pegawai negeri biasa-biasa saja, tetapi akan lebih terliterasi, lebih termotivasi untuk membaca, menulis, dan berdiskusi.
Tentang bersikap kritis ini, Rudy juga memberikan warning agar berhati-hati dengan agenda kapitalisme. Agenda ini dapat menyusup secara halus sehingga tanpa sadar kita sudah menjadi bagiannya. Agenda reformasi birokrasi yang selama ini kita yakini sebagai ‘obat’ dari segala permasalahan birokrasi masih perlu kita kritisi.
Bagaimanapun, reformasi birokrasi tak lepas dari agenda-agenda neoliberal yang dalam proses kelahirannya tidak mempertimbangkan konteks negara berkembang. Bisakah agenda yang lahir di negara maju diterapkan di negara kita? Sudahkah agenda-agenda tersebut sesuai dengan tradisi dan konteks masyarakat kita?
Kualitas, Bukan Kuantitas Tulisan
Diskusi semakin menarik saat pembicara kedua, Nurul Qamaria Pramisti mulai bercerita tentang Tirto.id yang lahir sebagai media alternatif di saat sebagian besar media online berlomba menjadi media yang mengedepankan kuantitas pemberitaan.
Tirto.id memiliki misi untuk menyajikan tulisan dengan konteks yang utuh. Berkat kegigihan Nurul dan kawan-kawannya di media ini, Tirto.id yang baru berdiri pada Januari 2016, saat ini menjadi satu-satunya media online Indonesia yang dipercaya oleh media sekelas Facebook dalam program third party fact checking untuk menulis secara lengkap, objektif, dan menarik isu-isu yang kontradiktif di kalangan netizen.
Dengan program tersebut, Tirto.id mampu mengetahui sebaran unggahan (konten) di Facebook, termasuk memprediksi potensi viral dan misinformasi. Sebagi contoh, Tirto.id mampu melakukan fact check atas kasus bendera Zohri dan juga misinformasi tentang kasus pengembangan Lapangan Banteng yang baru beberapa saat lalu menjadi viral di media sosial.
Bagi Nurul, menyajikan tulisan yang berkualitas jauh lebih penting daripada kecepatan pemberitaan ataupun hit atau total views pembaca terhadap konten tulisan mereka. Untuk menghasilkan tulisan yang kritis dan berkualitas, ada sebuah proses yang harus dilalui.
Untuk membangkitkan daya kritis penulis Tirto.id, Nurul mewajibkan penulis dalam satu hari membaca buku. Tak hanya itu, setiap hari Rabu, para penulis juga diwajibkan untuk mengikuti diskusi. Nurul tidak ingin penulis-penulis Tirto.id hanya menjadi mesin penghasil tulisan, yaitu seorang penulis yang mampu menghasilkan banyak tulisan, tetapi miskin perspektif. Jika yang dilakukan hanya sekedar menulis dan menulis, kualitas tulisan tidak akan bisa terjaga.
Dalam hal membaca, Nurul pun sangat menegaskan pentingnya membaca berbagai bacaan yang multi perspektif, dari yang kekiri-kirian, tengah, hingga haluan kanan. Semakin banyak ragam buku yang dibaca akan membentuk kekritisan penulis.
Dalam membaca, Nurul juga mengharuskan untuk membaca seluruhnya, bukan hanya pendahuluan atau kesimpulan saja. Untuk kategori indepth, salah satu kategori tulisan Tirto.Id, referensi tulisan yang harus dibaca oleh penulis juga harus banyak, minimal lima tulisan. Harapannya, akan lahir tulisan yang tidak hanya berdasarkan satu narasi, tapi tulisan yang kaya narasi.
Epilog
Diskusi yang digelar siang hingga sore hari itu menjadi pembuka rangkaian acara literasi yang akan diadakan oleh STIA LAN Jakarta. Secara simultan STIA LAN akan mengadakan kelas menulis dan kelas penelitian sosial yang merupakan aktualisasi dari CPNS STIA LAN Jakarta untuk meningkatkan tradisi literasi.
Menjadi sebuah kesimpulan menarik di akhir diskusi, bahwa literasi di kalangan masyarakat, terutama birokrat, tidak hanya berhenti pada kebiasaan membaca dan menulis. Birokrat terliterasi tidak hanya sekedar menghasilkan birokrat sebagai mesin penghasil tulisan. Namun, lebih dari itu, yaitu perlunya berpikir kritis dalam mengamati berbagai fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Kemampuan memahami fenomena dengan berbagai sudut lalu membingkainya dalam sebuah analisis tajam inilah yang disebut sebagai berpikir kritis.
Dengan berpikir kritis, maka tulisan pun akan semakin memiliki ketajaman analisis dan kaya perspektif. Dengan berpikir kritis, maka solusi yang ditemukan pun bukan sekedar menghentikan gejala, tetapi mampu menyentuh akar permasalahan.
Birokrat perlu terliterasi secara kritis agar tidak selalu terjebak pada ilusi ‘solusi tiada henti’.***
oleh Zamzam Muhammad Fuad ▲ Active Writer | Jul 14, 2018 | Birokrasi Berdaya |
Dalam salah satu rubriknya, Majalah Gatra yang terbit pada tanggal 11 Juli 2018 memuat tulisan berjudul “Rapor Merah Litbang Pelat Merah”. Ada tiga hal yang disorot oleh tulisan tersebut.
Pertama, dari sekian banyak unit penelitian dan pengembangan (Litbang) di kementerian/lembaga, hanya sedikit yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, tidak ada sinergitas antar-Litbang. Ketiga, Litbang tidak menggunakan anggaran secara efisien.
Solusi yang ditawarkan dalam tulisan itu adalah melebur (melikuidasi) beberapa unit Litbang menjadi satu unit Litbang yang terpusat.
Tulisan dalam Majalah Gatra tersebut sebenarnya bisa diringkas dalam ‘satu kedipan mata’, yaitu unit Litbang perlu dilikuidasi karena tidak produktif atau penelitiannya tidak efektif dan efisien.
Jika kita memercayai kesimpulan itu, berarti sama saja kita telah menuduh unit Litbang sebagai satu-satunya biang kerok mengapa hasil penelitiannya belum dapat memberi manfaat yang maksimal. Barangkali kesimpulan itu ada benarnya, tetapi masih ada hal lain yang belum dipertimbangkan dalam membuat kesimpulan.
Dalam tulisan saya sebelumnya tentang nasib hasil penelitian Litbang, saya mencoba mengurai mengapa hasil penelitian kita baru sekedar output, belum beranjak ke outcome. Yang membaca hasil penelitian Litbang malah justru bagian keuangan K/L atau Badan Pemeriksa Keuangan sebagai instrumen pertanggungjawaban keuangan.
Nahas. Tapi apakah itu murni kesalahan Litbang/peneliti Litbang? Menurut Gatra, ya. Menurut saya tidak demikian. Permasalahan manfaat penelitian Litbang lebih disebabkan oleh masalah sistemik.
Permasalahan produktivitas, efisiensi, dan pemanfaatan laporan hasil penelitian dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, hubungan unit Litbang dengan penentu kebijakan dalam suatu institusi. Kedua, ketentuan penetapan angka kredit bagi peneliti Litbang. Ketiga, karakter budaya masyarakat. Tulisan ini akan membahas ketiganya satu per satu.
Diskoneksi dengan Aktor Penentu Kebijakan
Dalam perpektif yang luas, unit Litbang harus dilihat sebagai unit kerja yang membantu perumusan suatu kebijakan, seperti tertuang dalam Pasal 99 UU Nomor 12 Tahun 2011.
Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa peneliti ikut serta dalam tahapan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. Selebihnya, peneliti relatif tidak terlibat dalam penetapan suatu peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana kita ketahui bersama, penetapan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik lebih merupakan sebuah keputusan politik (beradunya berbagai kepentingan). Kekuatan politik lebih memiliki kuasa untuk menggunakan atau tidak menggunakan sebuah laporan penelitian.
Dengan demikian, Litbang tidak dapat dikambinghitamkan apabila ada kebijakan publik yang dianggap kurang bermanfaat. Perlu digarisbawahi bahwa penetapan atau pengesahan suatu undang-undang tidak berada di tangan Litbang.
Dalam proses pembentukan kebijakan publik, unit Litbang/peneliti bertanggung jawab menghasilkan laporan penelitian, bukan pemanfaatan laporan penelitian. Dengan kata lain, laporan penelitian oleh unit Litbang (output) adalah satu hal, sementara pemanfaatan laporan penelitian unit Litbang (outcome) adalah satu hal lain.
Orang boleh tidak senang dengan pernyataan ini karena adanya kesan “cuci tangan” yang dilakukan oleh unit Litbang. Namun, begitulah yang terjadi di unit Litbang kementerian/lembaga. Persoalan unit Litbang bukan masalah diskoneksi antarunit Litbang, melainkan diskoneksi antara unit Litbang dengan penentu kebijakan.
Dengan demikian, apabila unit Litbang dirasa kurang efektif, sebaiknya diselidiki dulu bagaimana hubungan antara unit Litbang dengan para pengambil keputusan politik di kementerian/lembaga tersebut. Apakah harmonis? Apakah sering bertengkar? Apakah sudah pisah ranjang? Atau malah sudah bercerai?
Bagaimanapun, raison d’etre (misi) unit Litbang adalah untuk mendukung proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Jadi, sejak awal unit Litbang sebenarnya sudah memilih hidup dalam dunia yang serba politis.
Lalu, manakah yang sebaiknya mendominasi? Unit Litbang atau aktor-aktor penentu kebijakan? Dalam pemikiran Etzioni, jika unit Litbang mampu menentukan keputusan politik, maka berarti telah terjadi proses saintifikasi politik. Sebaliknya, kalau keputusan politik mengarahkan agenda penelitian, artinya telah terjadi politisasi sains.
Sejauh yang saya ketahui, Litbang sulit menentukan agenda kebijakan. Sebaliknya, agenda kebijakan bisa sangat mudah menentukan agenda penelitian. Artinya, penelitian hanya digunakan sebagai syarat administratif agar suatu peraturan perundang-undangan diketok. Jika Anda tidak percaya, silakan cek di setiap kementerian/lembaga bagaimana kualitas naskah akademik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
Saat ini, makna penelitian telah menyempit ke dalam fungsi administratif. Permasalahan Litbang K/L hari ini adalah keterputusan komunikasi antara ruang politik dan ruang intelektual.
Penghuni ruang politik dan penghuni ruang akademik agaknya memiliki pandangan sinis satu sama lain. Bagi penghuni ruang politik, para peneliti dianggap terlalu akademis dalam menyampaikan hasil-hasil penelitian.
Sebaliknya, peneliti yang menjunjung etika kebebasan akademis (academic freedom) menjadi skeptis terhadap agenda-agenda politik dan lebih memilih mengisi jurnal ilmiah daripada menjawab masalah-masalah kebijakan.
Jadi, tantangan kita ke depan bukanlah melebur (melikuidasi) unit-unit Litbang, tetapi bagaimana mengintensifkan komunikasi antara ruang politik (penentu kebijakan) dan ruang akademik (unit Litbang).
Terdesak oleh Aturan
Beberapa elemen masyarakat memang mempertanyakan manfaat hasil penelitian Litbang. Terkait dengan itu, pendapat Ignas Kleden patut dipertimbangkan. Menurut Kleden, penelitian dianggap bermanfaat jika memiliki relevansi intelektual dan relevansi sosial.
Sebuah penelitian memiliki relevansi atas keduanya ketika penelitian itu mampu menambal kekurangan penelitian sebelumnya, mampu menembus jurnal internasional, dan mampu menjawab persoalan masyarakat.
Kedua perspektif ini harus digunakan dalam analisis. Bisa jadi sebuah penelitian dinilai kurang memiliki manfaat praktis oleh masyarakat, tetapi ternyata memiliki manfaat dalam dunia teoritis.
Tampaknya Litbang cenderung terlalu banyak mencurahkan energinya untuk membuat penelitian yang memiliki relevansi intelektual. Ada kode aturan tertentu yang seolah membatasi unit Litbang untuk memiliki relevansi sosial.
Semua unit Litbang dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI mengatur banyak hal tentang peneliti, mulai dari standar penelitian yang baik sampai jenjang karir peneliti.
Dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014, peneliti diarahkan untuk berlomba-lomba mengisi jurnal ilmiah. Sebab, peneliti yang mampu mengisi jurnal ilmiah akan diganjar angka kredit yang lumayan besar. Padahal, untuk mengisi jurnal ilmiah, agenda riset harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kriteria tersebut adalah adanya kebaruan (novelty) dalam hasil penelitian.
Peneliti diharapkan mampu mencari tema-tema baru, temuan-temuan baru, atau konsep-konsep baru yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain. Pengejaran terhadap novelty ini termasuk dalam kategori relevansi intelektual.
Di sisi lain, institusi kementerian/lembaga cenderung tidak menuntut penelitian yang memiliki relevansi intelektual. Penelitian yang baik menurut institusi pemerintah adalah penelitian yang mampu menjawab kebutuhan lembaga (relevansi sosial).
Di titik inilah peneliti Litbang menghadapi dilema. Jika dirinya melakukan penelitian yang relevan secara sosial, maka dirinya terancam tidak bisa memasukkan penelitiannya ke dalam jurnal terakreditasi. Sebaliknya, kalau dirinya melakukan penelitian yang relevan secara intelektual, maka siap-siap saja penelitiannya dianggap tidak berguna oleh lembaga.
Dari diskusi dengan rekan-rekan peneliti, dilema seperti ini seringkali muncul. Saya pun pernah menghadapi dilema ini. Suatu kali pimpinan meminta untuk dibuatkan kajian dengan tema bikameralisme. Jika saya memenuhi permintaannya, maka penelitian saya nantinya akan relevan secara sosialm tetapi tidak memenuhi relevansi intelektual karena topik tersebut sudah banyak dibahas oleh peneliti lain, alias memiliki tingkat novelty yang rendah.
Ada baiknya LIPI meninjau kembali aturan tentang penilaian angka kredit. Misalnya, LIPI memberikan pengakuan yang lebih besar kepada penelitian internal yang diarahkan untuk memberikan manfaat pada institusi/masyarakat. Penelitian unit Litbang tidak melulu harus diterbitkan dalam sebuah jurnal ilmiah terakreditasi.
Lalu bagaimana menguji kualitas laporan hasil penelitian itu? Ada banyak jalan. Salah satunya adalah peneliti memaparkan laporan hasil penelitiannya dihadapan para penentu kebijakan dan LIPI.
Alergi Penelitian
Jared Diamond pernah bertanya, mengapa ada masyarakat yang begitu maju (progresif) dan ada masyarakat tertinggal yang masih terjebak pada praktik-praktik masa lalu?
Menurut Diamond, masyarakat tertinggal adalah lapisan masyarakat yang sudah terlalu mapan dengan zona nyamannya. Lapisan masyarakat ini kurang reseptif terhadap berbagai penemuan baru. Sebagus apapun penemuan yang dihasilkan akan tetap ditolak oleh segolongan masyarakat ini. Siapakah orang-orang yang termasuk pada golongan masyarakat tertinggal seperti ini? Bisa jadi itu adalah Anda dan juga saya sendiri.
Sebagai contoh, di zaman teknologi informasi seperti sekarang, mengapa tidak ada seorang pun yang mengusulkan pemilu dengan menggunakan teknologi digital? Padahal, pemilu dengan menggunakan teknologi digital dapat melakukan penghitungan suara secara realtime karena tidak perlu capek-capek menghitung satu per satu surat suara.
Tentu saja, pemilu dengan menggunakan teknologi digital ini mensyaratkan banyak persiapan yang cukup merepotkan. Namun, bukankah teknik coblos/contreng juga sering merepotkan dan bermasalah?
Inilah yang dimaksud dengan argumen Diamond tadi, bahwa kita seringkali telah mapan dengan zona nyaman kita. Kita cenderung enggan untuk mencoba dan merasakan hal-hal yang baru.
Contoh lain yang juga saya alami, saya pernah berdiskusi dengan pemenang sayembara penelitian pertanian. Topik penelitiannya adalah tentang System of Rice Intensification. Dalam penelitiannya, dia mampu menemukan teknik agar padi mampu bertahan hidup di daerah yang sulit air.
Penelitian tersebut telah diujicobakan di tiga wilayah di Jawa Barat dan berhasil. Saat saya menghadiri seminar penelitiannya dan menanyakan apakah hasil penelitiannya sudah dapat digunakan oleh para petani, pemenang sayembara itu justru kemudian mengeluh tentang ketiadaan dukungan pemerintah dan juga petani sendiri.
Dikatakannya, keduanya seperti kurang percaya pada hasil penelitian sebagai sebuah inovasi. Mereka cenderung kembali pada cara lama bercocok tanam. Mereka lebih memilih mencari cara agar air lebih banyak datang di saluan irigasi yang telah dibangun sebelumnya.
Dari contoh tersebut, argumen Diamond patut dipertimbangkan bukan? Lalu jika suatu penelitian unit Litbang tidak berguna, apakah yang salah penelitinya?
Epilog
Anggapan unit Litbang sebuah kementerian/lembaga kurang bermanfaat, tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi. Laporan Majalah Gatra tersebut, menurut saya, hanya menampilkan satu fenomena mengapa unit Litbang dianggap kurang bermanfaat dengan analisis yang apolitis.
Tiga alasan mengapa unit Litbang dianggap kurang bermanfaat, sebagaimana uraian saya di atas, adalah cara melihat permasalahan Litbang secara lebih komprehensif dan adil. Permasalahan tersebut bukan semata-mata ada pada unit Litbang, tetapi juga melibatkan beberapa aktor dan stakeholder, termasuk masyarakat kita yang masih ‘alergi’ dengan penelitian.***
oleh Redaksi | Jun 4, 2018 | Birokrasi Berdaya |
Tips ini bukan bertujuan untuk membela para insan pengadaan, yang memiliki kesalahan substansi dan material, saat dipanggil aparat penegak hukum (APH). Tips ini juga bukan bertujuan untuk mendiskreditkan para aparat APH dan menganggapnya sebagai seorang badguy, yang seolah tidak memahami peraturan pengadaaan barang/jasa, hanya ingin mendapatkan keberhasilan pada sebuah kasus, ataupun memperjualbelikan sebuah kasus.
Tips ini hanya berlaku bagi insan pengadaan yang tidak melakukan kesalahan, tetapi sedang mengalami indikasi akan terjadinya kriminalisasi, terlebih jika dirinya tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dari organisasi yang menaunginya.
Dan percayalah hal tersebut masih banyak sekali terjadi di negeri ini. Beberapa insan pengadaan menyatakan bahwa mereka melewatkan beberapa poin pada tips ini dan berujung pada hukuman yang bersifat kriminalisasi.
Redaksi birokratmenulis.org berusaha mengumpulkan berbagai pengalaman para insan pengadaan, terutama di daerah, yang pernah mengalami, mempraktikkan, dan membuktikan keampuhan tips ini. Beberapa insan pengadaan telah ‘terselamatkan’ dengan mempraktikkan tips berikut.
- Pertama, jawablah pertanyaan APH hanya sesuai pertanyaannya saja. Seorang insan pengadaan dalam menjawab pertanyaan tidak perlu bertele-tele termasuk memberikan pernyataan tambahan yang juga kemungkinan belum tentu sesuai fakta atau bersifat spekulasi.
Jawablah secara lugas, singkat, tetapi jelas sesuai fakta hanya terhadap apa yang ditanyakan oleh APH. Kepuasan penanya dalam memperoleh jawaban biarlah menjadi urusan penanya, insan pengadaan tidak perlu memikirkan hal itu, apalagi sok perhatian kepada penanya.
- Kedua, jangan tergiur untuk ikut masuk pada opini yang dibangun oleh APH yang menurut insan pengadaan tidak sesuai fakta. Salah satu teknik APH dalam bertanya adalah membuat sebuah skenario seolah nyata agar pihak penjawab mau mengakuinya.
Skenario tersebut misalnya adanya tuduhan kecurangan yang disengaja, persekongkolan, ataupun tindakan kesalahan lainnya.
Dalam kondisi demikian, lebih baik insan pengadaan tetap tenang, konsisten, dan menyampaikan jawaban dengan cara sopan tanpa disertai dengan nada tinggi. Atas tuduhan yang disebutkan, mintalah APH untuk membuktikan tuduhannya, insan pengadaan tidak perlu memberikan pernyataan yang justru menimbulkan ‘cerita’ lain yang justru membuat insan pengadaan semakin bingung menjawabnya.
Jawablah dengan meyakinkan jika perlu dengan sedikit senyum, sebagai contoh:
“Maaf Pak, saya tidak sehina itu. Saya hanya melaksanakan tugas sesuai apa yang menjadi tugas saya. Saya tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut karena memang saya tidak melakukannya. Jika Bapak memiliki bukti saya melakukan itu, silakan buktikan saja dan tunjukkan kepada saya.”
- Ketiga, terhadap pertanyaan yang bersifat menyalahkan dokumen pengadaan atau aturan, persilakan pihak penanya untuk menggugat pihak yang berkompeten. Tidak menutup kemungkinan APH menanyakan kepada insan pengadaan tentang kesalahan dokumen pengadaan, misalnya terkait format suatu surat ataupun bentuk kontrak pengadaan.
Jika demikian yang terjadi, pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab, tetapi berikan saja saran kepada APH untuk menggugat pihak penyusun format ataupun kontrak. Bahkan, insan pengadaan bisa saja berbalik bertanya kepada APH bagaimana format yang seharusnya menurut APH.
Bila pertanyaan semakin jauh menyalahkan sebuah aturan, persilakan APH untuk menanyakan dan menggugat pembuat aturan.
Perlu diingat, kontrak kerja pengadaan berada dalam ranah perdata berupa perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak dan berlaku sebagai aturan yang mengikat keduanya.
Pada saat APH menyalahkan dokumen pengadaan, mintalah kepada mereka untuk terlebih dahulu menggugat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) tentang perjanjian, atau dokumen LKPP, atau Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, ataupun Petunjuk Pelaksanaan APBD.
- Keempat, cermati kelengkapan unsur-unsur tuduhan perbuatan melanggar hukum (PMH). Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum jika memenuhi 4 unsur, yaitu: adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian akibat tindakan yg dituduhkan, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian (pasal 1365 KUHPdt).
Jika tuduhan tidak memenuhi empat unsur tersebut, maka insan pengadaan tidak dapat dikategorikan dalam tuduhan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, insan pengadaan memiliki dasar yang kuat untuk bertahan bahwa tidak melakukan suatu tindakan melanggar hukum.
- Kelima, bebaskanlah diri Anda jika kegiatan yang Anda lakukan adalah berdasarkan surat perintah. Dengan demikian, terhadap tuduhan persekongkolan yang dijatuhkan kepada insan pengadaan hanya karena menerima perintah secara tertulis dapat dengan mudah dipatahkan.
Hal tersebut didasarkan pada adanya tanggung jawab mutlak yang membebaskan penerima perintah dari segala tanggung jawab hukum (pasal 1367 KUHPdt).
- Keenam, jangan biarkan diri Anda berlarut-larut menunggu sesi pemeriksaan di kantor APH. Dalam pemanggilan oleh APH seringkali insan pengadaan dibiarkan menunggu untuk mendapatkan ‘giliran’. Saat seperti itu hanya akan membuat Anda gundah gulana, cemas, dan tidak produktif.
Oleh karena itu Anda dapat meminta izin untuk kembali ke kantor dengan alasan masih banyak tugas yang harus dikerjakan, dan mintalah kepastian waktu kepada pemeriksa agar Anda tetap produktif. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, tetap sibukkan diri Anda dengan membawa turut serta pekerjaan penting dari kantor atau tetap lakukan kegiatan yang Anda suka.
Bahkan, seorang insan pengadaan pernah membawa mesin jahit dan bordir portable ke kantor APH untuk mengisi waktu sembari menunggu datangnya saat pemeriksaan.
Hal tersebut bukan saja membuat waktu Anda tetap produktif, tetapi juga kegiatan yang Anda lakukan bisa jadi menggugah APH untuk menyegerakan waktu pemeriksaan.
- Ketujuh, jangan pernah menyerahkan pemberian kepada APH dalam bentuk apapun baik diminta ataupun tidak. Budaya memberikan sesuatu, seringkali berupa sejumlah dana, kepada APH masih menjadi kebiasaan beberapa orang di masyarakat kita. Hal itu biasanya bertujuan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan ataupun memang untuk memenuhi permintaan ‘oknum’ APH.
Jika hal tersebut masih terjadi, tidak menutup kemungkinan ‘oknum’ dan jajarannya tersebut mengulang perbuatannya di kemudian hari. Tentu saja praktik seperti ini tidak menyelesaikan permasalahan secara jangka panjang, justru praktik ini rawan kembali terulang di masa-masa berikutnya.
Pada saat menjumpai oknum yang meminta penyerahan sejumlah dana, Anda dapat menjawabnya dengan tenang, “Saya harus mencari dengan cara apa Pak, mohon maaf saya tidak sanggup.”
Epilog
Berbagai tips tersebut di atas tentu saja bukanlah tips yang selalu ‘manjur’ bagi insan pengadaan yang kebetulan mengalami hal yang sama, yaitu menjalani pemeriksaan oleh APH sementara insan pengadaan yang bersangkutan tidak melakukan tindakan tidak benar (wrongdoing).
Tips tersebut juga belumlah cukup untuk menggambarkan seluruh teknik atau strategi dalam menghindarkan diri dari kriminalisasi. Namun demikian, tips yang dirangkum dari beberapa sumber tersebut paling tidak dapat memberikan gambaran bagi insan pengadaan bahwa kejadian serupa memang banyak terjadi.
Lebih lanjut diperlukan soliditas dari seluruh insan pengadaan untuk dapat menjaga solidaritas atas terjadinya kejadian serupa yang menimpa insan pengadaan di sekitar Anda. Jangan biarkan teman Anda, sesama insan pengadaan, mengalaminya seorang diri.
Dukungan dan bantuan nyata baik moral maupun material sesama insan pengadaan lebih diperlukan daripada hanya sekadar mengingatkan adanya tips dan trik menghindari kriminalisasi yang masih banyak terjadi di seantero negeri.
***
oleh Andi P. Rukka ◆ Active Writer and Active Poetry Writer | Mei 4, 2018 | Birokrasi Berdaya |
Saat hendak ke lapangan tenis kemarin sore, saya kaget mendapati enam panggilan tak terjawab di ponsel. Mengagetkan, panggilan itu berasal dari atasan langsung saya ketika masih menduduki jabatan struktural. Karena sejak berhenti setahun yang lalu, kami tak pernah lagi berkomunikasi lewat telepon.
Saya menelepon balik dan memohon maaf. Beliau menjawab bijak, “Tidak apa-apa, Dek.” sambil tertawa. Kami berbasa-basi sejenak bertukar kabar tentang keluarga. Lalu sesudah jeda beberapa saat, saya pun memberanikan diri bertanya mengapa beliau menelepon.
Straight to the point, beliau menjawab bahwa ia penasaran saya tidak ikut seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang digelar oleh pemerintah daerah di tempat kami bekerja. Sebagai orang yang pernah memimpin saya beberapa tahun, mungkin dia menganggap saya bisa bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan salah satu jabatan yang lowong itu.
Saya tersentuh dengan perhatiannya. Tapi hati saya sama sekali tidak bergeming. Saya katakan bahwa peluang saya lulus adalah “nol”. Karena seleksi terbuka itu hanyalah akal-akalan kepala daerah untuk mengelola birokrasi sebagai arena praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
Dalam dua pilkada sebelumnya, saya selalu berdiri pada posisi “netral” (tepatnya “bukan pendukung”). Sesuatu yang lumrah di alam demokrasi, tetapi menjadi “dosa tak berampun” di tangan pemimpin yang “primitif”. Karena pilkada dianggap sebagai perebutan “kue kekuasaan”, maka dengan tidak terlibatnya saya sebagai pendukung, maka tentu saya tidak berhak ikut menikmati jatah kue yang mereka rebut dengan susah payah.
Atasan yang baik ini mencoba meyakinkan saya, bahwa seleksi ini akan jujur dan transparan. Saya hanya tertawa kecil mendengarnya. Merasa lucu dengan adanya dua kata itu dalam kebohongan terang-benderang ini. Pengalaman saya ketika lulus terbaik di Provinsi, Gubernur menggunakan “hak prerogatifnya” memilih orang yang kualitasnya “lebih rendah” dari saya karena di matanya saya bukan siapa-siapa. Saya bekerja di daerah yang jauh dari ibukota provinsi. Jelas luput dari pengamatan visual sang gubernur. Baginya, saya bukan “pejuang” yang patut “diganjar” dengan sebuah jabatan pimpinan tinggi.
Budaya “balas budi dan balas dendam” yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan demokrasi kita pasca reformasi ini, yang kemudian menjalar hingga ke daerah-daerah, membuat kesempatan banyak pegawai untuk bersaing secara sehat menjadi tertutup. Muncullah cerita tentang jual beli jabatan yang bagi sebagian birokrat dianggap peluang emas atau jalan pintas untuk meraih kedudukan secara instan. Cukup dengan segepok rupiah ataupun dolar, jadilah. Singkatnya, kata saya kepada beliau, percuma saya ikut seleksi karena saya bukan “pendukung” orang ini (tentu dengan nada santun).
Saya pikir, dia akan segera menghibur saya, menutup telepon lalu membiarkan saya berangkat ke lapangan tenis. Anak-anak juga terdengar mulai gelisah. Rupanya saya keliru. Dia katakan pilkada sudah lama berlalu, pasti sudah tidak berpengaruh dalam seleksi ini.
Saya jawab, ini bukan soal waktu. Ini soal selera. Saya bukan orang yang masuk dalam radar selera sang big boss. Pandangan saya tentang pemerintahan yang baik dan buruk juga berbeda dengannya, dengan demikian kecil kemungkinan bisa berpadu dalam tataran praksis.
Pandangan saya tentang seleksi terbuka juga berbeda jauh dengannya. Seleksi terbuka, menurut saya adalah upaya cerdas untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui penempatan orang-orang kompeten di berbagai bidang pekerjaan (jabatan), tetapi big boss kita hanya melihatnya sebagai jalan mendudukkan orang-orang yang dia like dalam jabatan-jabatan birokrasi yang ada. Lalu yang dia like ternyata hanya anak, menantu, dan para “penyumbang” tetapnya.
Lihatlah betapa hebat anak-anak, menantu atau penyumbang-penyumbang tetapnya. Mereka terpromosi begitu cepat melebihi kecepatan pegawai pada umumnya. Karier mereka laksana roket yang meluncur cepat menembus awan. Sementara orang lain harus merangkak dan berjuang dengan “berdarah-darah” sekedar untuk naik satu tingkat. Tetapi adakah dampaknya bagi perbaikan kinerja organisasi sektor publik kita?
Itulah yang menjadi sumber dari karut marut atau rendahnya kualitas pelayanan publik kita. Ruh seleksi terbuka itu sebagai “perbaikan” kinerja aparat, perbaikan kualitas pelayanan, dan terutama perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh birokrasi, hilang sama sekali. Padahal semakin banyak orang berkinerja tinggi yang dipekerjakan oleh organisasi akan membuat kinerja organisasi juga meningkat. Tentu yang paling diuntungkan adalah masyarakat sebagai pihak yang menerima layanan dari birokrasi. Itulah esensi dari seleksi terbuka.
Kelemahan lain proses seleksi terbuka kita adalah tidak adanya suatu mekanisme penjamin mutu yang credible untuk memastikan seluruh tahapan proses dan prosedur seleksi terbuka itu berjalan dengan jujur. Tidak ada standar baku yang bisa digunakan untuk mengakreditasi seluruh proses dan hasil-hasilnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan negara. User dan panitia seleksi bekerja tanpa parameter yang jelas sehingga terkesan hanyalah formalitas. Kualitas lulusan di daerah yang satu dengan daerah yang lain bisa sangat berbeda. Kepala daerah atau panitia seleksi dengan leluasa bisa ‘mempermainkan’ passing grade agar orang yang terpilih sesuai dengan keinginannya.
Yang lebih parah lagi, proses seleksi yang penting ini ternyata berjalan tanpa pengawasan. Padahal standardisasi dan pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan agar seluruh pejabat pimpinan tinggi pada setiap institusi pemerintahan yang ada di Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni. Bukankah JPT di daerah yang satu dengan daerah yang lain relatif sama tanggung jawab dan beban kerjanya? Risiko yang harus mereka hadapi juga bukankah kurang lebih sama? Dan tentu saja hak-hak kepegawaiannya pun pasti sama. Sehingga tentu tidak wajar apabila ada pejabat tinggi pratama di sebuah daerah, kualitasnya hanya sekelas pelaksana di daerah lain.
Untuk sederhananya, mari kita bandingkan seleksi terbuka itu dengan proses rekrutmen seorang driver atau seorang baby sitter. Saya yakin tidak ada orang yang mau bermain-main dengan proses seleksinya. Karena kesalahan dalam memilih driver atau baby sitter akan langsung dirasakan oleh user-nya. Tujuan rekrutmennya jelas, standar kompetensinya juga jelas, dan hasil yang diharapkan juga jelas. Yaitu seorang driver atau seorang baby sitter yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sang driver misalnya harus mahir mengemudikan kendaraan, paham aturan lalu lintas, dan tentu saja, pintar merawat atau menjaga kondisi kendaraan agar tetap baik. Sang baby sitter harus telaten, bisa mengurus bayi dengan baik, penyayang dan sebagainya.
Jadi, siapa pun, di mana pun, dan kapan pun orang merekrut driver atau baby sitter, tujuannya tidak mungkin berbeda. Caranya mungkin berbeda-beda, tetapi standar keahlian yang dituntut pasti relatif sama. Begitulah seharusnya seleksi terbuka itu dijalankan, steril dari tujuan-tujuan lain kecuali untuk menghasilkan pejabat birokrasi berkualitas agar pemerintahan bersahabat dengan rakyat.
Entah setuju dengan pendapat saya atau tidak, tetapi karena dia tetap terdiam, saya lanjutkan saja penjelasan saya, bahwa selama proses yang menggunakan uang rakyat ini tidak dibenahi, maka selama itu pula seleksi terbuka tersebut tidak akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, atau bagi bangsa dan negara.
Jadi, untuk apa saya mengikuti sebuah proses seleksi yang hasilnya tidak terukur, sarat kepentingan pribadi, dan relatif tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Di sisi kita para ASN, mungkin hanya buang-buang waktu, tenaga dan pikiran. Begitu pun di sisi para penyelenggara, kegiatan ini hanya semacam obyekan baru yang bisa jadi sumber penghasilan tambahan lainnya.
Yang merisaukan hati adalah ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kadang-kadang yang paling banyak menghambat berjalannya proses reformasi birokrasi di daerah adalah justru tangan-tangan politisi yang kepadanya disematkan jabatan sebagai pembina kepegawaian. Ironis, bukan? Si pembina adalah si penghancur itu sendiri.
Beliau merespon dengan berdehem beberapa kali, lalu menyatakan setuju dengan pendapat saya. Tetapi beliau lalu mengalihkan pembicaraan dengan menyatakan keprihatinannya terhadap pejalanan karier saya. Saya katakan bahwa saya tidak keberatan dengan kondisi saya saat ini. Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b, digaji setiap bulan, tetapi tidak mempunyai tugas dan fungsi apa-apa. Masuk kantor hanya sekedar mengisi absen, duduk ngopi sambil ngudut menunggu matahari sedikit lebih tinggi sebelum akhirnya pamit pulang. Kelihatannya menyedihkan, tetapi bagi saya, ini adalah blessing in disguise, sebuah kesempatan beristirahat dari beban kerja yang selama lebih 27 tahun terakhir ini saya geluti tanpa pernah mengambil cuti tahunan. Sebuah jeda yang bisa saya manfaatkan untuk melakukan hal-hal lain yang jarang saya lakukan sebelumnya. Saya jadi lebih sering membaca dan menulis, sesuatu yang sangat sulit saya lakukan ketika saya begitu aktif bekerja sebagai birokrat.
Lagi pula, seiring dengan makin menuanya usia, menduduki jabatan struktural bukan lagi prioritas dalam hidup saya. Banyak jalan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Tanpa jabatan struktural pun, saya tetap masih bisa berkontribusi terhadap negeri ini.
Sebagai seorang pegawai, keinginan terbesar saya sekarang hanyalah bekerja dengan tenang. Menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuan saya dengan keikhlasan yang lahir dari kebahagiaan mengabdi kepada masyarakat. Berjuang agar karya-karya saya bisa dinikmati oleh banyak orang, dan saya pun mendapatkan imbalan yang halal dan memadai untuk menghidupi istri dan anak-anak saya.
Jika pemerintahan sekarang tidak memberi saya kesempatan untuk menduduki jabatan penting dengan peluang berkontribusi secara maksimal, saya cukup bahagia dengan kondisi saya sekarang. Berkarya semampu saya dan berharap karya saya tetap bermanfaat bagi orang banyak.
Saya tidak mau disibukkan dengan huru-hara politik yang terjadi di sekitar saya, karena para politisi itu bekerja entah untuk tujuan apa. Rezim boleh berganti, pemimpin boleh datang dan pergi, tetapi pekerja birokrat yang profesional akan selalu ada untuk rakyat, dan bekerja bagi kemajuan bangsa dan negara.
Di luar rumah, anak-anak terdengar makin ribut memanggil saya karena hari makin sore. Akhirnya, tanpa menunggu komentar lebih lanjut dari beliau, saya mohon diri. Tak lupa berterima kasih sekali lagi atas perhatiannya kepada saya. Saya akhiri perbincangan itu dengan permohonan maaf, demi menepati janji pada anak-anak.***
Sri Gunawan on Memilih Mundur Dari PNS
Nyoi on Memilih Mundur Dari PNS
Anindita on Memilih Mundur Dari PNS
Nobita on Memilih Mundur Dari PNS
Teguh Hernanto on Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas dan Inovasi pada Pemda Banyuwangi, the Sun Rise of Java
Sofia Dian on Ternyata, Semakin Lama Jam Kerja, Kita Tidak Semakin Kaya!
