Dinas Pangan atau Dinas Ketahanan Pangan?

by Nanang Zulkarnaen | Oct 15, 2020 | Birokrasi Berdaya | 0 comments

Tulisan ini menyoal institusi yang mengurusi pangan dan pertanian di daerah. Di Kota Bandung, dinas yang mengurusi pangan dan pertanian sebenarnya sudah ada, dan sedang berjalan dengan nama Dinas Pangan dan Pertanian. Namun, baru-baru ini terbit beberapa perubahan peraturan dari pemerintah pusat yang karenanya pemerintah daerah harus menyesuaikan termasuk soal nomenklatur dinas dimaksud. Tulisan berikut merupakan buah fikir pribadi untuk menengarai hal tersebut.

18 Nopember Tahun 2016 Kota Bandung mengundangkan Perda Nomor 8 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung. Pasal 3 Perda ini memuat Tipologi Perangkat Daerah. Salah satu perangkat dalam pasal 3 perda dimaksud adalah dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan, dengan nomeklatur: Dinas Pangan dan Pertanian.

Perda Nomor 8 tahun 2016 mencabut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, beserta perubahannya. Pasal 16 Perda Nomor 13 di atas, menyebut Dinas pertanian sebagai dinas yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Terminologi Pertanian dan Pangan

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung memiliki peluang untuk mengubah susunan organisasi sehubungan dengan telah keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomeklatur perencanan pembangunan dan keuangan daerah. Peraturan dimaksud telah dipakai Pemerintah Kota Bandung dalam pemetaan RPJMD 2018-2023.

Dengan adanya peluang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemilihan nomenklatur dinas di daerah yang mengurusi urusan wajib pangan dan urusan pilihan subsektor pertanian dan subsektor peternakan, kembali mencuat.

Akankah Kota Bandung tetap mengusung nama yang sekarang dipakai berdasar Perda Nomor 8/2016, yakni Dinas pangan dan pertanian, atau kembali memakai nomenklatur Perda Nomor 13/2007.

Baik dalam Perda Nomor 8/2016 maupun Perda Nomor 13/2007, urusan pilihan pertanian bukan hanya mencakup tanaman pangan dan hortikultura tapi juga meliputi sub sektor perikanan dan peternakan.

Kedua Perda tersebut telah mengadopsi definisi teminologi pertanian secara luas. Definisi ini bukan hanya mengartikan pertanian sebagai upaya tanam menanam, tapi juga segala “proses kehidupan” yang terbantu oleh adanya fotosintesis dalam klorofil tumbuhan.

Fotosintesis, pemanfaatan karbohidrat yang terbentuk melalui proses biokimia di dalam hijau daun dengan bantuan sinar matahari tersebut, dilakukan oleh mahluk hidup lain seperti ternak atau ikan sepanjang siklus hidupnya. Dengannya, cakupan pertanian menjadi sangat luas meliputi seluruh sumber hayati dan melingkupi lebih dari satu sub sektor.

Pada keduanya tidak ada pertentangan mendasar tentang subsektor yang ditangani dinas. Alhasil, perangkat daerah yang diberi tugas mengurusi pertanian di kota Bandung selalu juga menyelenggarakan urusan subsektor peternakan dan perikanan sesuai kadar potensinya. Itu sudah berlangsung lama dan patut dinyatakan selesai.

Yang masih menjadi perdebatan dalam penyusunan perangkat daerah adalah soal apakah memakai istilah “ketahanan pangan” atau cukup dengan kata “pangan” saja. Untuk menguatkan pilihan, berikut disampaikan informasi terkait, dengan harapan dapat menjadi bahan pimpinan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut.

Sistem Pangan dan Amanat Undang-undang

Tahun 1968, Forrester mengembangkan metode pemodelan system dynamic sebagai alat konseptual untuk memahami struktur dan dinamika sistem yang kompleks. Dalam satu kesempatan kuliah di tahun 2004, Dr. M. Tasrif (dosen mata kuliah system dinamic di program magister Studi Pembangunan ITB) menyebutkan,

“Setiap sistem memiliki unsur dan pola keterkaitan. Dengan kata lain, memahami fenomena persoalan suatu sistem yang kompleks adalah memahami struktur dan pola keterkaitan di dalamnya.”

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang diundangkan di Jakarta tanggal 17 Nopember 2012, memuat banyak pasal penting yang menjelaskan urusan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia (Indonesia) yang paling utama. Pemenuhan pangan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945, sangat krusial untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

UU No.18/2012 mengamanatkan penyelenggaraan pangan bukan saja kepada pemerintah (pusat) tapi juga pemerintah daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Redaksional “penyelenggaraan pangan” disebut sebanyak 18 kali. 

Pasal 3 UU tersebut menyebut bahwa:

“Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan”.

Dalam setiap pasal yang menerangkan lebih lanjut perihal kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah daerah (selain pemerintah pusat) adalah pihak yang selalu disebut -sebut. Dengan membaca pasal 3 ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa:

1. Pengurusan pangan oleh pemerintah pusat dan daerah harus diselenggarakan bukan saja adil dan merata tapi juga harus berkelanjutan. Terminologi berkelanjutan selalu dikaitkan dengan manfaat yang harus diperoleh bukan saja untuk generasi sekarang tapi juga dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Generasi anak cucu yang akan meneruskan  cerita hidup generasi sebelumnya.
2. Ketahanan pangan hanya satu unsur dalam sistem penyelenggaraan pangan yang diamanatkan undang undang. Kecuali ketahanan pangan, penyelenggaraan pangan juga harus mencakup dua unsur penting lainnya, yakni kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Sintesis

Dengan membaca informasi di atas, pemilihan redaksional “ketahanan pangan” seperti termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43  tahun 2016, untuk dipadankan dengan “pertanian” dalam nomenklatur perangkat daerah di Kota Bandung, sepertinya perlu pertimbangan yang matang dengan tiga alasan:

Pertama, memilih nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian daripada Dinas Pangan dan Pertanian berpotensi menyempitkan peran pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik.

Dengan kata lain “Pangan” yang bagi pemerintah daerah adalah urusan wajib tersebut, skupnya menjadi terreduksi karena hanya terfokus pada ketahanan dengan mengabaikan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Padahal, Kota Bandung punya tantangan yang berat untuk urusan pangan. Misalnya, hingga saat ini Kota Bandung bukan penghasil pangan tapi menjadi konsumen pangan potensial. Namun, seperti disebut di undang-undang pangan, setiap warga punya hak akan pangan meskipun dalam keadaan darurat.

Dengan memakai skenario terburuk, misalnya keadaan darurat benar-benar terjadi di Kota Bandung, maka pangan menjadi hal yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar. Jika kemandirian pangan dimiliki setiap warga Kota Bandung, keadaan darurat dalam skenario bermasyarakat/bernegara pun diharapkan dapat terlalui.

Memang seperti utopia, tetapi beberapa langkah untuk menuju terwujudnya kemandirian pangan selalu diupayakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Program inovatif “Buruan SAE” yang diharapkan dapat diimplementasikan di semua wilayah Kota Bandung adalah upaya dini untuk bisa menyediakan pangan yang mengintegrasikan budidaya tanaman dan hewan sekaligus. Dengannya, kebutuhan karbohidrat dan protein berbasis hewani dapat dihasilkan dalam satu satuan pengelolaan.

Kedua, memilih nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian daripada Dinas Pangan dan Pertanian seolah kembali ke peraturan daerah yang lama. Tragisnya, jika benar-benar terjadi, itu akan menunjuk perda Kota Bandung Nomor 13/2007 yang lahir lima tahun sebelum undang-undang pangan diterbitkan.

Bukankah Perda Kota Bandung Nomor 13/2007 tersebut juga akhirnya dirubah oleh Perda Nomor 8/2016 dengan mempertimbangankan UU pangan tahun 2012 sebagai salah satu konsideran. Jadi, kalau di tahun 2016 saja telah dirubah maka kembali memilih istilah lama di tahun 2020, bisakah dikatakan sebagai sebuah kemunduran?

Ketiga, sejak 2016 hingga saat ini urusan wajib pangan dan urusan pilihan pertanian di Kota Bandung diselenggarakan oleh dinas tipe A yang bernomenklatur Dinas Pangan dan Pertanian. Kurun waktu empat tahun tersebut telah cukup kesempatan bagi pihak luar terkait untuk mengenali nomenklatur dimaksud untuk berbagai kepentingan.

Maka, apabila nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipilih daripada Dinas Pangan dan Pertanian, boleh jadi perlu ada adaptasi baru yang cenderung tidak perlu. Contohnya, penggantian logo dan stempel dinas adalah hal teknis kecil yang juga harus diurus.

Referensi:
Forrester, J. “W.(1968). Principles of Systems.” Cambridge, MA: Wright-Allen (1968): 225-230.

Generasi Muda Hari Ini, Pemimpin dan Pemilik Masa Depan

by Mardiko Bagus Sumitro ♥ Associate Writer | Oct 10, 2020 | Birokrasi Berdaya | 0 comments

Prolog

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan meletakkan secara jelas fungsi dan peran strategis dari pemuda dalam hal pemimpin dan kepemimpinan. Dalam konteks itu, pemuda perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan untuk mewujudkan pembangunan nasional di mana diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional.

Bahkan, untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Repulik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan kesatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan ini. Pada hakikatnya pemerintah melalui UU Kepemudaan ini berkeinginan untuk melahirkan sosok pemimpin muda sebagai calon pemimpin masa depan yang diharapkan dapat menjawab segala tantangan dan masalah secara cepat dan tuntas.

Sejak masa lalu dalam sejarah bangsa Indonesia telah banyak sekali tokoh pemuda yang kemudian lahir sebagai pemimpin besar di masa perjuangan kemerdekaan. Di antaranya seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, dan sebagainya.

Pembicaraan tentang pemimpin dan kepemimpinan sama tuanya dengan keberadaan manusia di bumi. Permasalahan pemimpin dan kepemimpinan tidak akan pernah redup, lenyap, atau hilang dari setiap diskursus pada setiap seminar, dan bahkan telah menjadi sebuah bidang studi yang diajarkan.

Karakteristik Pemimpin Muda

Dari banyaknya diskursus tentang konsep pemimpin atau kepemimpinan, satu hal yang menarik untuk dibahas adalah soal karakter pemimpin atau syarat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan menjadi pemimpin.

Karakter pemimpin yang dimaksud itu mesti terbentuk melalui proses yang lama, ditunjang oleh praktik langsung memimpin, dan penerapan ilmu karakter yang membentuk gaya kepemimpinan.

Namun, untuk dapat membina jiwa dan karakter kepemimpinan bagi para generasi muda tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan karena memerlukan usaha yang nyata dan pendekatan yang terus-menerus sejak dini.

Untuk membentuk  pemimpin muda mumpuni yang berkualitas, generasi muda hari ini perlu memiliki jiwa kompetisi dengan bangsa lain. Sosok calon pemimpin muda masa depan, bukan hanya pandai dalam hal intelektualitas tetapi juga dalam hal spiritual.

Generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kondisi bangsa saat ini dan tantangan yang mungkin akan dihadapi di masa depan, serta dapat memberikan harapan baru dan membawa angin segar bagi bangsa ini.

Generasi muda harus mampu mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin yang menumbuhkan patriotisme, menciptakan perubahan yang dinamis, berbudaya prestasi, dan semangat profesionalisme, serta mampu meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan –serta mampu membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kepemimpinan merupakan sikap atau proses seseorang dalam memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mewujudkan tujuan bersama. Sosok pemimpin muda tidak hanya mampu memengaruhi, namun juga menghargai pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang, tanpa mengabaikan alasannya. Sosok pemimpin muda haruslah bisa memimpin dan tentunya mau dipimpin.

Indonesia membutuhkan generasi muda yang berani, bijak, dan memiliki imajinasi, serta mimpi besar untuk mengubah hal-hal yang perlu diubah dan mempertahankan hal–hal yang sudah baik. Hadirnya golongan muda sebagai calon pemimpin masa depan menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia agar bangsa ini dapat hidup lebih baik lagi.

Epilog

Untuk dapat melahirkan atau menciptakan seorang pemimpin tidaklah semudah berucap dan membalikkan telapak tangan. Tantangan zaman yang terus berkembang dan dihadapi saat ini dan di masa depan menuntut para pemuda Indonesia terus belajar serta berusaha untuk mengasah dan membina jiwa kepemimpinannya.

Masalah yang dihadapi bangsa ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan energi serta sumbangsih para pemuda yang besar untuk dapat memecahkan atau menyelesaikannya.

Persoalan krisis kepemimpinan di Indonesia saat ini yang menjadi tantangan generasi muda Indonesia untuk kepemimpinan ke depan akan menjadi catatan sejarah dari masa ke masa khususnya yang berkuasa atau yang memimpin saat ini.

Indonesia tidak akan selamanya bergantung kepada generasi tua yang saat ini sedang memegang tampuk kepemimpin di negeri ini. Suatu saat mereka pasti akan memberikan tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara pada generasi muda.

Oleh karenanya, generasi muda saat ini dituntut harus  mengoptimalisasikan semua peran, pemikiran, dan potensinya dan menyiapkan dirinya demi kemajuan Indonesia di masa depan. Generasi muda Indonesia hari ini diharapkan kelak menjadi  pemimpin dan pemilik masa depan yang memegang estafet kepemimpinan generasi pemimpin saat ini.

*) Tulisan ini pernah di muat dalam Blog penulis: analisbagus.blogspot.com dengan judul “Mendorong Peran Pemimpin Muda Hari Ini, Pemilik dan Penggerak Masa Depan (Literasi Kepemimpinan Dalam Perspektif UU Kepemudaan).”

Cerita dari Kota Kembang: Buruan SAE dan Kota yang Nyaman

by Nanang Zulkarnaen | Sep 27, 2020 | Birokrasi Berdaya | 0 comments

Tulisan ini menyoal salah satu inovasi yang dilakukan Kota Bandung, dalam hal ini oleh Dinas Pangan dan Pertanian, dalam mewujudkan ketahanan pangan. Buruan SAE merupakan inovasi program karena mengembangankan kegiatan kampung berkebun yang telah dilakukan sejak lama di Kota Bandung, namun hanya memfokuskan pada praktek penanaman tanaman saja.

Melalui Buruan SAE, kegiatan kampung berkebun dibuat lebih terintegrasi dengan juga menambahankan upaya ternak dan perikanan di pekarangan rumah. Buruan (Bahasa Sunda) berarti pekarangan. Kata SAE (Bahasa Sunda) selain berarti bagus, tertata, atau rapi juga dipakai untuk menyingkat Sehat, Alami, dan Ekonomis.

Buruan SAE adalah Harapan

Dengan implementasi konsep Buruan SAE ini diharapkan potensi pekarangan rumah yang dimiliki masyarakat kota Bandung dapat memberi manfaat untuk pemiliknya. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk aktifitas program Buruan SAE, pelaku pertanian/ urban farming terintegrasi bukan hanya mendapatkan manfaat ekonomi tapi juga dapat berkontribusi dalam mendorong lingkungan yang sehat dan alami.

Saya menyusun tulisan ini setelah pada 18 Agustus 2020 dipanggil masuk di ruangan pak Gin Gin, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Kala itu, beliau baru saja mengikuti zoom meeting, menyoal diversifikasi pangan lokal.

Dalam ruangan sudah berkumpul beberapa orang staf beliau. Mereka semua pernah dikasih penghargaan oleh Pak Gin Gin dalam suatu kesempatan acara di kantor jalan Arjuna.  Atas kiprahnya selama beberapa bulan membantu menyukseskan inisiasi program Buruan SAE.

Di Kota Bandung Buruan SAE sedang gencar disosialisasikan. Ke seluruh wilayah kota. Berharap program ini dapat diadopsi banyak pihak diberbagai tapak. Dalam beberapa kali acara launching, program Buruan SAE banyak diberitakan media.

Untuk cita-cita kota yang nyaman, Buruan SAE adalah adalah harapan. Mimpi Bandung untuk punya lingkungan kota dengan kualitas yang terpelihara baik, bisa terdongkrak. Buruan SAE membantu mewujudkan kesegaran dan kesejukan bagi penghuni kota.

Kota yang layak ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukung yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku seluruh penghuninya, seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, harusnya bisa diwujudkan dengan mengadopsi seluas-luasnya Buruan SAE.

Inisiatif Proyek Perubahan

Buruan SAE adalah gagasan Pak Gin Gin. Beliau mengajukan program bertani dengan memanfaatkan lahan terbatas yang terdapat di pekarangan rumah. Pertama kali digagas saat mengajukan proyek perubahan dalam Diklatpim II, diklat bagi para pimpinan Organisasi Perangkat Daaerah (OPD).

Dengan program Buruan SAE yang dipertahankan dalam sidang di penghujung rangkaian Diklat, beliau keluar sebagai peserta terbaik dengan nilai yang sangat tinggi. Jauh melebihi nilai peserta diklat yang berasal dari kota/kabupaten lain. Prestasi ini diapresiasi langsung oleh Walikota Bandung, Mang Oded.

Buruan SAE sedang dikaji terap di Bandung: Ibukota Provinsi Jawa Barat Barat yang berslogan Jabar Juara. Kini Provinsi Jawa Barat dipimpin Kang Emil. Dengan menjadi Gubernur, sosok Kang Emil boleh jadi merupakan bukti sumbangsih Kota Bandung untuk Jabar juara lahir bathin.

Semasa menjabat walikota, Kang Emil pernah menggencarkan Kampung Berkebun. Selain itu, masih banyak inovasi kota yang ia pimpin dahulu, berhasil membawa Bandung menjadi Juara.

Kegiatan Kampung Berkebun yang sempat ramai, kini tetap menjadi bagian penting dalam program Buruan SAE. Melalui berbagai pengembangan, Kampung Berkebun yang pamornya sempat memuncak itu, sekarang telah bertransformasi dengan menu aktifitas yang lebih kaya dan lebih integratif. Bernama Buruan SAE.

“Buruan SAE diambil dari bahasa sunda. Buruan berarti pekarangan. Sae mengandung arti rapi, tertata dan bagus. Dalam program ini, kata SAE juga merupakan akronim untuk Sehat, Asri dan Ekonomis”, jelas Pak Gin gin dalam berbagai wawancara dengan banyak media.

Patut disebut Buruan SAE merupakan gagasan yang ditujukan  untuk  meningkatkan kapasitas dan aktifitas urban farming di Kota Bandung. Buruan SAE menyulap pekarangan agar termanfaatkan sebagai media urban farming yang terintegrasi. Ada jejak digital yang bisa pembaca akses di media sosial resmi Dispangtan. Dalam akun instagram dispangtan.bdg misalnya, berikut dikutipkan:

“Buruan SAE (Pekarangan Sehat Alami Ekonomis) merupakan program bertani dengan memanfaatkan lahan terbatas yang terdapat di pekarangan rumah dengan menanam tanaman pertanian (hortikultura dan buah), memelihara ikan, dan ternak serta mampu terintegrasi dengan ketahanan pangan keluarga, ekonomi keluarga dan lingkungan yang sehat.”

Dalam program Buruan SAE, tanaman pertanian yang ditanam di pekarangan rumah dapat berupa jenis hortikultura dan buah-buahan, serta diintegrasikan dengan ternak atau pemeliharaan ikan. Integrasinya lebih ditonjolkan untuk menyokong aspek ketahanan pangan keluarga, lingkungan yang sehat, dengan tetap memberi bobot penting dalam aspek ekonomi.

Manfaat

Beragam manfaat yang diharapkan dari operasionalisasi program Buruan SAE, bisa dirasakan bukan saja oleh pelakunya tapi juga lingkungan sekitar. Dengan semakin tertatanya lingkungan, dan akibat proses alami tumbuhan yang berfotosintesis, oksigen terproduksi untuk kelangsungan siklus kehidupan.

Lebih detilnya, Buruan SAE selalu dekat jarak manfaatnya dengan banyak hal, misalnya sadar makanan sehat dan membuka peluang potensi pasar. Di samping dapat memanen tanaman yang terkendali cara kelolanya dengan menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebih, melalui Buruan SAE, secara ekonomi, pelaku dapat meningkatkan pendapatan.

Dengan Buruan SAE diharapkan ada kontribusi dari praktik pertanian kota terhadap laju inflasi. Slogannya, urban farming peduli inflasi.

Dalam jangka panjang, Buruan SAE selain berpeluang menjadi sarana pendidikan sektor pertanian dan ekowisata, juga menjadi faktor penentu dalam menjadikan makanan sebagai mediator dalam meningkatkan keterlibatan sosial dan pengalaman berbudaya.

Buruan SAE menjadi alternatif untuk meningkatkan frekuansi interaksi antar masyarakat melalui ragam jenis sumber makanan yang dihasilkan. Budaya masyarakat juga dapat tergali saat terjadi pemanfaatan hasil dan dalam penyajian makanan yang makin variatif.

Terlebih, jika diversifikasi pangan lokal berhasil disematkan dalam Buruan SAE, dan waktu berhasil menguji kebiasaan masyarakat dari ketergantungan mengkonsumsi nasi, budaya baru yang tercipta tentu menjadi indikator nyata keberhasilan program yang kita bicarakan ini.

Meluaskan dan Mempertahankan

Tersiar kabar program Buruan SAE dilirik para pengambil kebijakan terkait di daerah lain. Suatu daerah bahkan mulai memodifikasi program. Kabar ini diceritakan rekan sejawat selepas ditugaskan mengikuti suatu rapat Di Bogor. Mereka memodifikasi program sejenis dengan mengarahkan para pelakunya dengan hanya memilih satu komoditas. Mungkin konsepnya ialah satu daerah pengelolaan, (dipilih) satu komoditas.

Implementasi Buruan SAE tidak harus diseragamkan. Lebih baik pemilihan komoditasnya diserahkan ke pelaku, yang mengelola langsung. Buruan SAE tidak boleh menjadi program yang dipaksakan dari atas. Misalnya dengan hanya memilih satu dua komoditas tanaman.

Biarkan masyarakat sesuai potensi dan keinginan yang dimilikinya mengembangkan sendiri dan bergembira dengan menanam jenis apa saja. Tanaman hias, hortikultura, buah-buahan bahkan jika ditanam secara tumpang sari pun, semoga menjadi jalan shodaqoh karena memberi ruang baru untuk makhluk hidup lain.

Mengundang jasad renik lain datang di pekarangan, untuk menyeimbangkan alam sekitar. Menuju keseimbangan biologis.

Yang justru harus diperhatikan lebih serius lagi adalah bagaimana Buruan SAE sebagai program dapat berkembang dengan teknologi tepat guna, melintasi batas administrasi wilayah, dilakukan beragam profesi, dan lintas generasi.

Warga Bandung dengan jumlah penduduk usia muda yang tidak sedikit, patut juga menjadi pertimbangan untuk kontribusi pentingnya dalam program. Katakanlah upaya ini sebagai antisipasi bonus demografi. Dapatkah Buruan SAE membuka peluang bagi kaum milenial. Dan bagaimana kaum milenial ini bercampur baur dalam pelaksanaan program, menjadi tantangan yang tidak mudah.

Segmentasi tipe urban farming dalam Buruan SAE mungkin bisa menjadi jawaban untuk sebesar-besarnya keterlibatan mereka. Misalnya memberikan stimulus untuk mengembangkan tanaman microgreen. Pasalnya untuk kegiatan urban farming di perkotaan, peran yang cukup dominan sejauh ini ditunjukkan oleh kaum perempuan dewasa. Seperti saya saksikan sejak 2015.

Mempertahankan Buruan SAE sebagai program berkesinambungan menjadi sangat penting. Kontinyuitas program pernah diwanti-wanti Umi Oded dalam suatu acara launching di wilayah. “Jangan sampai baru sebentar dilaksanakan sudah vakum ditengah jalan” Kata Umi, demikian kurang lebih.

Kadeudeuh Umi dalam memperhatikan program Buruan SAE, setali dengan Pak Wali. Mang Oded sudah demikian besar konsistensi kebijakannya untuk memajukan sektor pangan di Kota Bandung. Selain menjadi pemantik paling utama, dorongan pak Wali tersebut tentu menjadi penyemangat Pak Gin Gin dan jajaran Dispangtan dalam mengawal Buruan SAE hingga dapat memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat kota.

Dari Pekarangan ke Masyarakat yang Sejahtera

Kota yang nyaman adalah salah cita-cita yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023. Cita-cita lainnya yang memiliki irisan dengan harapan implementasi program Buruan SAE adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.

Demikian bunyi RPJMD. Buruan SAE mengupayakan ketahanan keluarga melalui penyediaan pangan sehat, karena terkendali proses penyajiannya.

Jika kita mengenal pepatah “dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat” maka Buruan SAE akan sangat besar jasanya dalam menyiapkan kesejahteraan paripurna masyarakat kota Bandung, karena RPJMD juga menyebut:

Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan yang paripurna seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

“Potensi yang kita miliki hanya pekarangan. Harus bisa dimanfaatkan optimal”, pungkas Pak Gin Gin sewaktu beliau memanggil saya di tanggal 18 Agustus 2020 itu. Saya kagum dengan kegigihan beliau. Tidak banyak pimpinan yang pandai mengeksekusi sebuah ide. Dan sejauh ini, karena tangan dinginnya, Buruan SAE sedang menggema gaungnya.

Jika keyakinan bahwa Buruan SAE akan sangat besar dampaknya terhadap kenyamanan kota, dalam kepala saya terlintas satu pertanyaan, “Akankah kesejahteraan masyarakat kota bisa sekaligus tercapai di masa datang dari pekarangan yang sekarang sedang kita rekayasa?” Semoga jawabanya positif.

Kreativitas Pembuatan Video Pembelajaran: Perlukah Mendapat Royalti?

by Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono ◆ Active Writer | Sep 24, 2020 | Birokrasi Berdaya | 0 comments

Semester gasal tahun akademik 2020/2021 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Akibat pandemi Covid-19, kegiatan akademik di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia berubah total. Dari yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini diselenggarakan secara daring untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Prosesi penerimaan mahasiswa pengenalan kehidupan kampus, ujian tugas akhir, dan pembelajaran di kelas hampir seluruhnya menggunakan media daring atau online.

Sayangnya, kondisi ini belum bisa terselenggara secara optimal karena akses internet yang belum merata dan menyebabkan terjadinya kendala dan hambatan dalam proses belajar mengajar. Semangat baru di tahun akademik ini tampaknya cukup berbeda karena hanya sebatas virtual mengingat penyebaran covid-19 masih tinggi.

Sebelum perkuliahan dimulai biasanya para dosen pengampu mata kuliah atau guru akan mempersiapkan perangkat pembelajaran, baik berupa kontrak kuliah, silabus, maupun rencana pembelajaran semester.

Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan. Namun, kondisi itu berbeda ketika pemerintah mengumumkan bahwa anak sekolah hingga mahasiswa di perguruan tinggi harus belajar di rumah.

Pro dan kontra terjadi, penyesuaian keadaan terus dilakukan, dan kebijakan atas kondisi ini terus dibenahi. Misalnya pemberian bantuan kuota internet dan keringanan jam belajar yang tidak lagi seperti biasa.

Akan tetapi untuk saat ini kreatifitas semakin diperlukan oleh guru dan dosen yang dituntut untuk menyajikan video-video pembelajaran jarak jauh. Hal itu perlu dilakukan untuk menarik siswa atau mahasiswa untuk belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang telah disusun tetap tercapai sesuai dengan indikator yang telah dibuat.

Akibat dari pembelajaran secara daring tersebut, maka tuntutan untuk membuat video pembelajaran atau mengoptimalkan metode pembelajaran online juga meningkat. Seorang guru atau dosen seolah berganti peran dari seorang guru biasa, menjadi seorang content creator yang disokong oleh teknologi. Namun sayangnya, tidak semua dapat melakukan hal itu karena keterbatasan.

Banyak aplikasi dan perangkat online ditawarkan, banyak jenis training yang digagas. Semua menuntut untuk diterapkan agar pembelajaran tetap berlangsung. Kegiatan tersebut juga secara psikologis akan mengubah mindset dan ketertarikan siswa atau mahasiswa yang mulai jenuh karena belajar dirumah.

Jika diperhatikan, konten video pembelajaran yang tersedia di kanal YouTube semakin banyak. Pengguna YouTube-pun meningkat tajam. Baik content creator maupun penikmatnya. Pengguna internet di Indonesia yang mengakses YouTube naik tajam saat pandemi covid-19.

Pada kuartal I-2020, YouTube meraup pendapatan iklan sebesar 4,04 miliar dollar AS (Rp 60,2 triliun) atau naik 33 persen dari periode yang sama tahun lalu yang meraup 3,03 miliar dollar AS (Rp 45,2 triliun).

Pertanyaannya, apakah pendapatan guru dan dosen yang membuat video pembelajaran naik juga seperti pendapatan YouTube yang naik secara fantastis? Bukankah dosen dan gurulah yang telah bekerja keras membuat video pembelajaran yang kemudian diunggah di YouTube?

Kegiatan dosen yang membuat konten video pembelajaran bisa menjadi nilai tambah. Kegiatan yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta itu dijalankan melalui kreativitas yang harus diapresiasi.

Dalam kegiatan itu, dosen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian sebagai penilaian kenaikan pangkat. Ada beberapa perguruan tinggi yang mulai memperhatikan hal ini dengan memberi insentif bagi dosen atau guru yang membuat video pembelajaran.

Namun bagaimana dengan royalti atas penggunaan dan penyebaran video pembelajaran yang telah dibuat dengan susah payah dan menuntut kreativitas yang tinggi itu?

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, istilah royalti diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Royalti akan video pembelajaran bisa didefinisikan sebagai hasil karya cipta, baik di bidang pengetahuan, sastra, dan seni, yang mana terlahir dari inspirasi, pemikiran, imajinasi, kemampuan mengolah, kecekatan, dan keterampilan yang diekspresikan dalam bentuk nyata atau karya berbentuk produk.

Bentuk penghargaan atas hak cipta video pembelajaran dapat menjadi portofolio di dunia pendidikan bahwa hasil karya tersebut bisa diapresiasi karena dampak positif yang dirasakan luar biasa di saat era Merdeka Belajar dan kondisi belajar dari rumah saat ini.

Perhatian dan apresiasi, baik dari pemerintah maupun instansi yang menaungi, diperlukan untuk menempatkan hasil karya yang telah dibuat para dosen dan guru tersebut  pada tempat yang tepat. Kebijakan seperti ini akan dapat menjadi penyemangat bagi dosen atau guru yang telah berkreasi.

Kebijakan akan prestasi juga dapat menjadi nilai tambah untuk angka kredit bisa menjadi pertimbangan. Dalam hal yang terkait dengan hak cipta yang kewenangannya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, kiranya bisa dipertimbangkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya dan kreativitas para dosen dan guru.

Sehingga, akan berdampak secara ekonomis, sekaligus memberi nilai penghargaan atas karya yang dihasilkan. Konsep ini cukup berat, namun jika didorong dan dikaji dengan seksama tanpa ada yang dirugikan bisa membantu untuk Indonesia yang lebih baik atas penghargaan yang dilakukan.

Heutagogy: Pendekatan Pembelajaran Komprehensif di Era Distance Learning

by Alih Aji Nugroho ♥ Associate Writer | Sep 22, 2020 | Birokrasi Berdaya | 0 comments

Pandemi Covid-19 menjadi bencana besar bagi seluruh negara di dunia. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi dan memutus penyebaran virus mematikan ini. Di antara berbagai kebijakan dan perubahan, institusi pendidikan merupakan yang pertama diimbau “merumahkan” peserta didik dan pengajar.

Sejak pertengahan Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), menetapkan seluruh proses pembelajaran dilakukan dari rumah.

Perguruan Tinggi (PT) pun lantas berlomba-lomba memindahkan proses pembelajaran dari lokasi PT ke rumah, melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ). PJJ ini memanfaatkan berbagai fitur pada teknologi daring seperti video conferencing, surat elektronik, dan platform e-learning.

Memindahkan Kelas ke Dunia Maya

Prinsip pembelajaran jarak jauh yang digunakan oleh sebagian besar institusi pendidikan adalah ‘classroom as usual’ atau dengan kata lain, proses pembelajaran tetap terselenggara seolah-olah para peserta didik dan dosen masih berada di kelas. Hanya saja, tatap muka dilakukan secara maya melalui perangkat komputer untuk menggantikan tatap muka langsung.

Covid-19 memaksa dunia pendidikan tinggi melakukan lompatan inovasi, seluruh kegiatan belajar mengajar dan kegiatan akademik lain dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi. Proses belajar mengajar dilakukan secara daring menggunakan metode synchronous learning dan asynchronous learning.

Synchronous learning merupakan metode pembelajaran secara real time, dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran tatap muka secara virtual pada waktu yang bersamaan (gambar 1). Sedangkan asynchronous learning merupakan pembelajaran yang tidak real time. Dosen memberikan materi dan mahasiswa bisa mempelajarinya kapanpun (gambar 2).

Belum Ideal

Namun, kondisi ideal belum sepenuhnya berjalan. Menurut survei yang dilakukan Fisipol UGM terhadap mahasiswanya, mayoritas mahasiswa lebih menginginkan pembelajaran on campus seperti biasa.

Banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan distance learning karena sebenarnya kita memang belum siap. Mahasiswa masih kebingungan mengembangkan materi yang akan dipelajari. Tradisi selama ini mahasiswa menerima materi matang di kelas, sebuah kondisi yang tidak bisa terjadi pada distanced learning.

Menurut penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), terdapat permasalahan penyampaian materi, kerangka kurikulum, serta proses interaksi dosen dan mahasiswa yang masih membutuhkan penyesuaian.

Menurut penelitian tersebut, pandemi Covid-19 menyebabkan disrupsi mendadak sehingga pemerintah dan masyarakat belum siap.  Pendeketan pembelajaran yang digunakan selama ini menciptakan mahasiswa yang cenderung apatis dan menunggu.

Oleh karena itu, kesiapan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dipengaruhi oleh dua aspek penting. Pertama, kesiapan secara material. Dibutuhkan pemerataan infrastruktur, software yang mumpuni, dan fasilitas fisik pendukung pembelajaran jarak jauh.

Kedua, paradigma yang digunakan dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan medium yang digunakan. Artinya, proses distance learning tidak bisa hanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang selama ini digunakan secara umum –yaitu pedagogi.

Heutagogy (Self-Determined Learning): Paradigma Baru

Beberapa waktu yang lalu –tepatnya awal Mei 2020, penerbit terkemuka Springer, mengeluarkan buku yang cukup fenomenal di bidang studi pendidikan. Buku ini berjudul “Exploring Heutagogy in Higher Education” dengan editor Amnon Glassner dan Shlomo Back.

Buku tersebut cukup berpengaruh di bidang kajian pendidikan. Salah satu poin menariknya yaitu klaim bahwa heutagogy merupakan pendekatan kontemporer yang paling holistik di era Distancing Learning yang memanfaatkan perkembangan TI.

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa pendekatan pedagogi dan andragogi tidak cukup pada praktik pengajaran jarak jauh (Anderson, 2010; Cochrane & Bateman, 2010; McLoughlin & Lee, 2007; McLoughlin & Lee, 2007; Blaschke, 2016; Anders, 2015).

Selain soal temuannya, penyebab lain cukup fenomenalnya buku tersebut adalah momentumnya yang tepat. Dengan kondisi pandemic Covid-19 proses pembelajaraan di hamper seluruh negara di dunia menggunakan mekanisme distance learning yang memanfaatkan teknologi informasi (Black and Glassner, 2020). Namun, kondisinya masih seperti Indonesia, belum bisa memaksimalkan proses pembelajaran.

Heutagogy (berdasarkan bahasa Yunani untuk “diri”) didefinisikan oleh Hase dan Kenyon pada tahun 2000 sebagai studi pembelajaran yang ditentukan sendiri (mandiri).

Heutagogy menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif, dan peserta didik melayani sebagai “agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri, dan terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi” (Hase & Kenyon, 2007, hal. 112).

Seperti dalam pendekatan andragogik, instruktur atau pendidik pada heutagogy juga memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan bimbingan dan sumber daya. Akan tetapi, pemilihan kepemilikan jalur pembelajaran dan prosesnya merupakan hak pelajar. Mereka sendirilah yang melakukan negosiasi belajar, menentukan apa yang akan dipelajari, dan bagaimana hal itu akan dipelajari (Hase & Kenyon, 2000; Eberle, 2009) (lihat gambar 3).

Penerapan heutagogy di lingkungan pendidikan mengharuskan fokus pengajaran dan pembelajaran bergeser ke pelajar. Untuk mencapai keterpusatan pada peserta didik dalam proses pendidikan, perubahan harus terjadi di seluruh sistem, menghasilkan peran yang dimodifikasi untuk pelajar, guru, dan institusi.

Pelajar menjadi lebih bertanggung jawab untuk menentukan jalur pembelajarannya (tujuan dan hasil) dan menilai pembelajaran, sementara guru mengadopsi peran yang lebih membimbing dan lembaga berperan sebagai jaringan pendukung. Sedangkan teknologi menyediakan dukungan yang mendasari untuk memajukan pembelajaran (Gambar 4). (Desain pembelajaran heutagogy dapat dilihat pada gambar 5)

Agar transisi di lingkungan pendidikan seperti itu terjadi, Blaschke & Hase (2015) merekomendasikan bahwa pendekatan holistik untuk desain pembelajaran harus dilakukan, yaitu dengan pendekatan yang mendukung elemen desain heutagogic seperti eksplorasi, kreasi, kolaborasi, refleksi, dan koneksi serta berbagi.

Konklusi: Konteks Pendidikan Tinggi di Indonesia

Christopher J. Dedepada tahun 1990-an sudah mengingatkan melalui tulisannya yang berjudul “The Evolution of Distance Learning: Technology-Mediated Interactive Learning” bahwa untuk memaksimalkan pendidikan jarak jauh dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang kooperatif didukung dengan pemaksimalan TI. Pendekatan tersebut harus selalu di-upgrade agar dapat mengikuti perkembangan dan tututan zaman.

Jika kita melihat pendekatan pembelajaran pendidikan tinggi yang ada di Indonesia masih cenderung mengandalkan pedagogi. Kurikulum dan desain Rencapa Perkuliahan Semester (RPS) yang rigid, serta materi kuliah tiap pertemuan yang sangat detail menjadi ciri utama.

Mahasiswa belum dilibatkan dalam membuat kurikulum dan RPS. Dalam pembelajaran masih terasa lebih pada pendekatan pedagogi, di hampir semua tingkatan pendidikan, bahkan di perguruan tinggi. Mahasiswa masih dianggap sebagai gelas kosong yang harus diisi oleh dosen. Oleh karenanya, mahasiswa dianggap masih membutuhkan dikte mulai soal materi sampai detail.

Pembelajaran jarak jauh yang dilandasi dengan pendekatan yang menempatkan peserta ajar sebagai subyek menjadi tidak efektif. Keterbatasan distance learning salah satunya pada kurangnya interaksi intensif. Sehingga pendekatan pedagogi tidak akan menghasilkan output yang maksimal.

Lembaga Pendidikan harus beralih menggunakan pendekatan heutagogi. Menempatkan peserta didik pada pusat pembelajaran dan melatihnya untuk bisa menentukan kebutuhan materi yang dipelajari.

Pelibatan mahasiswa, bahkan menempatkan tujuan pembelajaran mahasiswa pada perumusan kurikulum dan materi menjadi penting. Sehingga pada saat diberlakukan distance learning, mahasiswa bisa dengan aktif mencari materi secara mandiri.

Dosen menjadi juru racik materi yang bahan-bahan idenya berasal dari mahasiswa. Adapun kampus wajib memastikan semua peralatan yang dibutuhkan tersedia dengan merata. Dengan prasyarat tersebut, pendidikan jarak jauh bisa dilakukan dengan efektif dan menghasilkan output yang maksimal.

*) Isi utama artikel ini pernah dimuat pada majalah LAN RI INAGARAMAGZ 2020

Seburuk Apa Resesi Bagi Indonesia?

by Elam Sanurihim Ayatuna ♥ Associate Writer | Sep 14, 2020 | Birokrasi Berdaya | 1 comment

Beberapa waktu yang lalu, Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan jika ekonomi Indonesia akan memasuki jurang resesi pada kuartal ketiga 2020 –tepatnya Juli s.d. Sepetember 2020. Bahkan Mahfud menyebut bahwa probabilitas terjadinya resesi adalah sebesar 99,99%. Sehingga artinya, hanya 0,01% saja kemungkinan munculnya keajaiban Indonesia tidak mengalami resesi.

Hampir senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memproyeksikan ekonomi kuartal ketiga berada di rentang minus 2 persen hingga 0 persen. Hampir tidak mungkin Indonesia menghindari resesi ekonomi yang akan atau sedang terjadi.

Kemungkinan resesi ini diperkuat oleh pernyataan beberapa ekonom. Misalnya, ekonom Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, dan ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah.

Keduanya sepakat memastikan ekonomi di kuartal III-2020 berada di level negatif dan ekonomi Indonesia resesi. Namun, keduanya juga memprediksi jika realisasinya akan lebih baik daripada kuartal sebelumnya.

Indonesia Resesi, Sebuah Keniscayaan

Perlu dipahami, resesi sendiri sering didefinisikan sebagai kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Definisi ini dipopulerkan oleh profesor ekonomi dan statistik dari Universitas Rutgers, Julius Shiskin pada tahun 1974.

Shiskin menuliskan beberapa indikator resesi ekonomi di harian New York Times, yakni Produk Domestik Bruto (PDB), produksi industri, dan pengangguran.

Oleh karena itu, berdasarkan data BPS, Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 5,32% (year on year/yoy). Sehingga, jika ramalan kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi masih negatif, Indonesia tidak diragukan lagi akan menyusul beberapa negara lain di dunia yang telah mengumumkan resesi pada tahun 2020 ini.

Amerika serikat menjadi salah satu negara yang secara awal mengumumkan mengalami resesi. Negeri Paman Sam ini mencatat pertumbuhan minus hingga 32,9 persen pada kuartal II-2020, seusai pada kuartal I mencatatkan pertumbuhan negatif 5 persen.

Sementara, Australia baru-baru ini juga telah mengumumkan diri mengalami resesi. PDB Australia secara kuartalan (quarter to quarter/QtQ) di kuartal II berkontraksi sebesar minus 7% dari sebelumnya kuartal I bertumbuh negatif 0,3%. Ini adalah resesi pertama Australia setelah 29 tahun.

Bahkan saat krisis global 2008 yang lalu, negara kangguru tersebut menjadi negara maju satu-satunya yang bisa terhindar dari resesi. Sementara itu, beberapa negara lain yang telah diketahui memasuki resesi yakni Jerman, Singapura, Perancis, Italia, Korea Selatan, Spanyol, Filipina, Inggris, Malaysia, Polandia, Thailand, Jepang, dan lain-lain.

Apa penyebab resesi yang mulai dialami banyak negara ini? Penyebab utamanya resesi saat ini adalah pandemi Covid-19. Pandemi ini tengah menyebabkan banyak aktivitas berhenti. Sangat berkurangnya pergerakan manusia dan uang ini jelas memukul perekonomian dunia.

Tidak Semuanya Menjadi Buruk

Menurut perkiraan Bank Dunia, ekonomi global akan menyusut 5,2 persen. Baik negara maju maupun berkembang diperkirakan banyak yang mengalami perlambatan ekonomi. Sehingga mau atau tidak mau, kenyataan jika Indonesia ekonominya tidak bagus atau bahkan mengalami resesi tidak dapat dipungkiri lagi.

Namun dengan kenyataan ini, tidak lantas semuanya jadi serba buruk. Dalam menyongsong masa resesi atau paceklik ekonomi ini, bukan berarti Indonesia harus pesimistis.

Sebagai sebuah musim paceklik yang sudah diketahui akan dilalui, maka tentu yang dilakukan bukan lagi bagaimana menghindari. Namun, yang lebih tepatnya ialah merespons untuk meminimalkan risiko kerugian resesi dan bertindak cepat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Untuk menjustifikasi resesi buruk atau tidak, seharusnya dipandang dari segi langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memitigasi dampak ancaman resesi ini. Salah satu dampak utama yang pasti terjadi adalah penurunan pendapatan perkapita masyarakat.

Itulah mengapa dapat kita perhatikan saat ini pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan. Tujuannya, untuk mempertahankan pendapatan masyarakat, khususnya yang berada di golongan menengah ke bawah.

Kebijakan-kebijakan

Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya berupa perluasan penerima Bantuan Sosial (bansos); dana hibah UMKM; sembako plus uang tunai; insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 bagi pegawai sektor tertentu; dan baru-baru ini pemberian subsidi gaji sebesar Rp600.000,00 per bulan bagi pegawai yang memiliki gaji di bawah Rp5.000.000,00; serta berbagai kebijakan lainnya.

Geliat kebijakan pemerintah juga menyasar sektor korporasi. Akibat pandemi covid-19 berbagai kegiatan ekonomi yang melambat sehingga banyak perusahaan kesulitan keuangan. Oleh karena itu, untuk tahun 2020 pemerintah memberikan berbagai insentif khusus di bidang perpajakan untuk membantu likuiditas perusahaan.

Insentif-insentif pajak tersebut berupa:

1. Pembebasan pembayaran PPh Pasal 22 Impor untuk mendukung arus barang masuk, yang saat ini banyak berkurang akibat pandemi di negara asal, atau pengurangan aktivitas belanja impor dalam negeri;
2. Pengurangan atau diskon cicilan pembayaran PPh Pasal 25 sebesar 50%. Sehingga alokasi keuangan yang semula digunakan untuk membayar pajak, setengahnya dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.
3. Kemudahan dan percepatan pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Insentif ini membantu, agar perusahaan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang masuk dalam klasifikasi, mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran PPN lebih mudah dan cepat. Insentif ini dimaksudkan agar perusahaan segera memperoleh aliran kas masuk untuk memperkuat arus kasnya.
4. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ditanggung Pemerintah sejak tanggal 14 Agustus s.d. Masa Desember 2020.

Tidak hanya itu, masih terdapat kebijakan lain yang diterbitkan pemerintah, seperti pemberian subsidi bunga untuk stimulus UMKM; penjaminan kredit modal kerja baru UMKM; penyertaan modal ke BUMN; dan sebagainya. Tidak lupa pula kebijakan yang terpenting dalam mengatasi sumber utama masalah pelemahan ekonomi ini, yakni mengatasi pandemi.

Pemerintah banyak merelokasi dan me-refocusing anggaran ke bidang kesehatan khususnya dalam penanganan wabah, termasuk dengan memberikan insentif tambahan penghasilan kepada tenaga kesehatan. Dengan berbagai kebijakan positif tersebut, tentu telah menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi masa resesi yang akan datang.

Epilog

Jika resesi diibaratkan badai hujan, maka antisipasi kedatangannya bukan pada diskursus bagaimana menghalau hujannya, tapi lebih pada langkah antisipasi. Dalam hal ini yaitu mengenakan pelindung berupa payung atau jas hujan, dan mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk melewati masa-masa badai tersebut.

Jika pelindung telah dikenakan dan perbekalan telah cukup, maka seharusnya tidak ada rasa khawatir lagi dalam melewati resesi yang telah menanti di depan mata. Untuk itu, resesi tidak lagi harus dianggap serba buruk lagi. Optimisme untuk Indonesia mampu melewati masa resesi dan segera bangkit dari keterpurukan ekonomi bukan sesuatu yang musykil.

Apalagi, solusi dari penyebab utama masalah ekonomi tersebut, yakni vaksin Covid-19 semakin menemui titik terangnya. Maka sudah hampir dapat dipastikan, badai akan secepatnya berlalu.
Tabik.