Menyoroti Keberpihakan DJP pada Era Covid-19

Menyoroti Keberpihakan DJP pada Era Covid-19

Melihat tren penambahan pengidap positif covid-19 di Indonesia yang akhir-akhir ini berada pada kisaran 3000-an manusia per hari, seolah memberi sinyal bahwa penyebaran wabah covid-19 masih cenderung bergerak naik hingga waktu yang sulit diprediksi.

Apalagi ditambah ramainya isu RUU HIP, penegakan hukum atas kasus Djoko Tjandra, kontroversi kebakaran gedung Kejagung, kontroversi RUU minerba, distribusi bansos yang tidak tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi minus 5% pada kuartal II, rencana privatisasi IPO subholding Pertamina, tentu poin-poin ini menjadi isu seksi bagi publik.

Publik semakin mempertanyakan kepada siapa keberpihakan pemerintah –terlepas dari pertanyaan apakah respons publik ini digoreng oleh suatu pihak tertentu atau memang muncul secara alami. Konsekuensinya, wajar jika berita yang beredar selama periode Maret hingga September 2020 tidak jauh-jauh dari sentimen negatif masyarakat atas kebijakan pemerintah.

Akan tetapi, sebagai sebuah negara yang menerapkan nilai Pancasila dan demokrasi yang sehat, alangkah baiknya jika kita terbiasa membudayakan tabayyun (buka data dan fakta) terlebih dahulu sebelum terbawa oleh isu. Sehingga, sentimen yang kita berikan dalam menilai kinerja pemerintah memiliki dasar yang jelas (tidak gampang ikut arus suara-suara yang tidak bertanggung jawab).

Sebagai penulis dalam tulisan kali ini, saya berupaya secara netral/obyektif menyoroti keberpihakan Direktorat Jenderal Pajak/DJP selaku pihak pemerintah yang memiliki otoritas di bidang perpajakan. Tujuannya, agar publik bisa mencerna lebih lanjut dan menilai keberpihakan pemerintah.

Mari kita baca bersama bagaimana DJP merespons eksistensi covid-19 yang memiliki efek lintas sektoral (kesehatan, sosial, pendidikan, keamanan, hingga ekonomi). Rupanya, DJP menerapkan kebijakan insentif perpajakan kepada para pelaku usaha dalam berbagai bentuk.

1) Memberi diskon angsuran PPh pasal 25 per bulan sebanyak 30% hingga Juli, kemudian meningkatkan diskon 50% hingga desember

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, pemerintah secara tegas memberikan potongan 50% pada angsuran pajak PPh pasal 25 per bulannya. Ilustrasinya begini, misal PT B tadinya diharuskan mengangsur PPh pasal 25 sebesar 40 juta rupiah per bulan pada tarif normal. Kini, PT B mendapat hak diskon sebesar 50% dari angka 40 juta (sekitar 20 juta) sehingga PT B hanya perlu mengangsur sisa 20 juta rupiah saja.

Lalu, sah-sah saja jika publik bertanya, “Mengapa tidak sekalian digratiskan angsurannya?” Jawaban saya secara pribadi, tentu saja DJP yang tugas utamanya menghimpun penerimaan utama negara tidak mungkin menggratiskan pajak. Ingat, penerimaan dari sektor Pajak dan Cukai ditargetkan menopang sekitar 73% APBN 2020 pada kondisi normal sebelum covid-19.

Dengan tanggung jawab porsi 73% APBN, saya pikir sangat tidak logis jika DJP menggratiskan angsuran pasal 25 yang berbasis pada “estimasi keuntungan teratur” masyarakat.

Lalu, pertanyaan berikutnya muncul, “Mengapa tidak dari April saja diberlakukan kebijakan diskon 50%, mengapa harus bertahap dari 30%?” Jawaban saya secara pribadi, pada April 2020 lalu belum bisa dipastikan apakah Covid-19 memberikan dampak masif pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

BPS (Badan Pusat Statistik) pada saat itu melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama masih positif. Selanjutnya, ketika BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 5% pada kuartal kedua, maka Menteri Keuangan segera merespons dengan memberi stimulus diskon 50% angsuran PPh pasal 25.

Jika masyarakat mendapat stimulus pengurangan pajak tiap bulan, hal ini berarti menambah kemampuan likuiditas arus kas masyarakat tiap bulannya. Dengan penambahan arus kas bagi sisi perusahaan, perusahaan diharapkan bisa menekan dan menahan laju PHK besar-besaran bagi karyawan.

Dengan penambahan arus kas bagi masyarakat ini, diharapkan mereka tetap mampu mempertahankan daya beli konsumtif untuk menggenjot kelangsungan hidup usaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

2. Menanggung PPh Final 0,5% UMKM hingga Desember 2020  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, pemerintah secara tegas menanggung pajak atas penghasilan pengusaha UMKM. Ilustrasinya begini, dalam kondisi normal si Benjo (pengusaha bengkel) mesti menyetor pajak sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Kini, Benjo tak perlu lagi menyetor pajak sebesar 0,5% omzet bulanannya karena dianggap telah ditanggung pemerintah.

Jika pengusaha UMKM mendapat stimulus “penggratisan” pajak tiap bulan, hal ini berarti menambah kemampuan likuiditas arus kas pengusaha tersebut tiap bulannya. Dengan penambahan arus kas bagi pengusaha UMKM, usahawan orang pribadi diharapkan bisa tetap mempertahankan kelangsungan siklus hidup usahanya.

Menurut saya kebijakan ini cukup baik. Sektor UMKM sangat perlu ditopang oleh pemerintah karena sektor UMKM mampu memberi kontribusi hingga sekitar 60% terhadap produk domestik bruto/PDB 2019 (jawapos.com).

3. Mewajibkan e-bukpot PPh pasal 23 untuk semua pelaku usaha yang tergolong sebagai PKP

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 368/PJ/2020, seluruh wajib pajak, yang memiliki status sebagai “pengusaha kena pajak atau PKP”, wajib menerbitkan bukti potong dan melaporkan pemotongan PPh pasal 23 secara online jika pada bulan tersebut memiliki aktifitas ekonomi yang tergolong sebagai objek PPh pasal 23.

Perbedaan utama antara e-bukpot dengan e-spt PPh pasal 23 adalah e-bukpot berbasis online, sehingga tidak perlu proses instalasi di desktop komputer. Kemudian perbedaan lainnya, output pelaporan hasil  e-spt belum bisa di-submit di laman resmi DJP. Wajib pajak tetap harus antri ke kantor pajak untuk menyerahkan file berbentuk CSV pada media flashdisk.

Bisa saja wajib pajak mengantarkan file CSV e-spt melalui jasa ekspedisi. Namun tetap saja ada biaya ekspedisi tambahan dan tidak praktis. Dengan diwajibkannya e-bukpot, seluruh wajib pajak PKP bisa memanfaatkan efisiensi waktu dan biaya.

Perlu diingat, istilah PKP tidak hanya melekat pada wajib pajak dengan omzet lebih dari 4,8 milyar rupiah saja. Bisa saja pengusaha UMKM dengan omzet 620 juta setahun melekat status PKP karena zaman dahulu syarat PKP hanya terbatas pada batas 600 juta ke atas saja. Selain itu, UMKM yang karena desakan pihak lain diperbolehkan mengajukan sebagai PKP –meskipun tidak memenuhi syarat omzet di atas 4,8 milyar rupiah setahun.

4. Penerbitan NPWP seketika di lokasi on the spot perbankan

Hal efisien lainnya yang terasa nyata bagi pelaku usaha UMKM adalah proses penerbitan NPWP di lokasi perbankan ketika mengajukan proses peminjaman hutang usaha. Hal ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak no 4/PJ/2020.

Jika pada masa-masa sebelumnya, pelaku usaha UMKM harus bolak balik kantor pajak dan lokasi bank, kini pengusaha UMKM yang sedang dalam proses pengajuan kredit dapat langsung memperoleh NPWP tanpa perlu bolak balik.

Namun perlu dicatat, mekanisme ini hanya diperuntukkan perolehan nomornya saja. Jika kita ingin memperoleh kartu fisiknya maka kita harus ke kantor pajak untuk mengkonfirmasi permohonan NPWP secara daring untuk ditukar dengan kartu fisik NPWP.

5. Menanggung PPh pasal 21 bagi karyawan yang memiliki akumulasi take home pay setahun tidak melampaui 200 juta rupiah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.03/2020, pemerintah secara tegas menanggung pajak bagi karyawan yang dalam setahun memiliki total salary tidak melebihi angka 200 juta rupiah.

Ilustrasinya begini, anggap saja si Badu bekerja di PT B dengan gaji sebulan 9 juta rupiah (berarti setahun gajinya bisa dianggap 108 juta). Karena angka 108 juta masih tidak melewati angka 200 juta rupiah, maka pph pasal 21 yang biasanya dipotong dari penghasilan Badu kini tidak perlu dipotong lagi oleh PT B karena dianggap telah ditanggung pemerintah.

Hal ini berlaku hingga Desember 2020. Bahkan jika covid-19 masih memberi dampak masif bagi perekenomian negara, besar kemungkinan kebijakan ini akan diperpanjang. Jika Badu yang bergaji 9 juta sebulan saja tidak dipotong pajak atas gajinya, tentu saja tetangga kita yang rutin bergaji 6 juta, 5 juta, atau 750 ribu jelas tidak perlu dipotong pajak lagi.

6. Memberi layanan tatap muka hanya pada layanan tertentu

Berdasarkan siaran pers pada laman resmi pajak.go.id, DJP memberlakukan layanan tatap muka hanya untuk segelintir layanan tertentu saja –yang memang tidak bisa dilakukan secara daring. Itupun harus didahului SOP pemesanan nomor antrian berbasis online pada laman  kunjung.pajak.go.id per 1 September 2020.

7. Membebaskan PPh pasal 22 Impor dan Menanggung PPN atas impor (pemanfaaatan) barang/jasa terkait keperluan penuntasan Covid-19 hingga masa Desember 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020, pihak rumah sakit atau lingkaran produsen yang melakukan impor barang maupun melakukan peredaran barang kepada para distributor yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 (misalnya obat-obatan dan APD/alat pelindung diri) dibebaskan dari kewajiban pemungutan pph pasal 22.

Sejalan dengan itu, aspek PPN atas kegiatan dengan karakter di atas juga tak perlu dirisaukan oleh pengusaha maupun para konsumen APD (dalam hal ini rumah sakit). PPN dianggap ditanggung pemerintah (tidak dipungut). Konsekuensinya, harga perolehan APD dan obat-obatan bagi pihak rumah sakit (pihak medis) menjadi lebih murah sehingga kapasitas pelayanan medis juga lebih luas.

8. Menerapkan kewajiban PPN pada pelaku usaha platform digital market place (e-commerce)

Berdasarkan Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2020, pelaku usaha digital dengan nama besar seperti Netflix, Google, Amazon, hingga Spotify, wajib melakukan kewajiban sehubungan dengan aktifitas sebagai pemungut PPN 10% kepada para konsumen akhir. Respons pun cenderung menyayangkan kebijakan ini.

Maka agar tersedia informasi berimbang, ada yang perlu dipahami juga. PPN memiliki sifat unik yakni konsumen akhirlah yang menanggung pajaknya. Itu berarti bahwa sejatinya nama-nama besar ini tidak terbebani oleh besarnya pajak PPN.

Namun logika sehat kita tentu bisa mencerna, “Kira-kira, apakah masyarakat yang berlangganan Netflix-Spotify dan yang bertransaksi dengan platform Google maupun Amazon, berasal dari kalangan rakyat kecil atau justru kelas menengah ke atas?” Silahkan menilai sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas (dan tentunya tidak terbatas pada 8 kegiatan DJP ini saja), penulis berharap bisa mengarahkan sinyal konstruktif kepada publik agar bisa mencerna dan menilai apakah keberpihakan pemerintah (dalam hal ini melalui DJP) memang tidak pro rakyat kecil atau justru sangat mempertimbangkan kemaslahatan UMKM sebagai ikon rakyat kecil?

Begitu juga di kementerian atau lembaga lainnya, penulis meyakini keberpihakan serupa. Bahkan bisa jadi lebih baik jika publik terbiasa tabayyun dalam mengeksplorasi data-fakta terkait program kerja pemerintah. Pada akhirnya, saya meminjam diksi yang sering Bang Karni Ilyas kumandangkan, “Penulis hanya mengabarkan, biarkan publik yang menilai”.

Referensi:

Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.03/2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMJ CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.03/2020 tentang INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Menteri Keuangan nomor 28/PMK.03/2020 tentang PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Direktur jenderal Pajak nomor 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 368/PJ/2020 tentang PENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ /2017

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

27
0
Strategi Zonasi Penerimaan Siswa Didik: Dua Sisi Keping Logam

Strategi Zonasi Penerimaan Siswa Didik: Dua Sisi Keping Logam

Melihat skor Programme for International Student Assesment (PISA), sebagai salah satu indikator keberhasilan pendidikan di negara kita sepertinya mulai membuat semua pihak di bumi pertiwi ini melek mata. Tak perlu diperdebatkan lagi, pendidikan yang diyakini menjadi salah satu aspek paling vital bagi eksistensi bangsa di negeri ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya terkait efektivitas sistem zonasi.

Dalam 3 tahun ke belakang, Indonesia menerapkan mekanisme zonasi dalam penerimaan siswa didik untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, yang diberlakukan secara nasional.

Keunggulan mekanisme zonasi ini diharapkan mampu menjadi solusi – di antaranya mengurai kemacetan transportasi di kota besar, bercorak kearifan lokal, penghilangan istilah sekolah favorit dan tidak favorit, mengurangi kesenjangan dalam pendidikan, dan menjamin akses pendidikan yang adil bagi siswa di seluruh penjuru negeri ini.

Sayangnya, bagai dua sisi keping logam, tidak pernah ada hasil buatan manusia yang benar-benar sempurna. Saya di sini tidak membahas keunggulan dari strategi zonasi mengingat Kemendikbud telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu mensosialisasikan kebijakan zonasi ini ke publik dengan mumpuni.

Namun, sebagai penulis saya akan fokus membahas sisi lain dari zonasi yang saya anggap sebagai bentuk kekhawatiran bersama. Berikut ini berbagai kekhawatiran yang wajib kita cermati agar sistem pendidikan benar-benar sukses mengantarkan SDM Indonesia unggul di masa depan kelak.

Perspektif psikososial


Andina (2017) menjelaskan bahwa proses pembelajaran siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan teman dan gurunya. Siswapun tentu mengikuti arus belajar dalam lingkaran pertemanan, bahkan siswa rajin bisa terpengaruh oleh teman mereka yang malas.

Mari bayangkan jika siswa yang berpotensi besar untuk berprestasi harus belajar di sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Alangkah sulitnya untuk memaksimalkan potensi terbaik yang mereka miliki. Karena itulah, sistem zonasi ini memiliki potensi kekhawatiran untuk mengurangi minat belajar siswa.

Berdasarkan data OECD terkait skor PISA 2018 di 79 negara sebagaimana dilansir oleh Tirto.id, dalam hal kemampuan literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan, Indonesia menempati urutan 71 dengan skor akumulatif 1146. Skor rerata kita sebesar 1474. Rendah? Silakan simpulkan sendiri.

Coba kita tengok Negeri Paman Sam. Studi di Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa pola sebaran potensi kognitif pelajar di seluruh negara bagian AS cenderung terkonsentrasi di area tertentu, menempatkan Massachusetts pada peringkat 1. Kita tahu bahwa Massachusetts adalah area di mana dua universitas kelas dunia berada – MIT dan Universitas Harvard.

Sayapun menganalogikan pola sebaran siswa potensial untuk skala nasional Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jabodetabek, dan Jawa Timur. Hal ini diikonisasikan oleh keberadaan ITB, UGM, UI, dan Universitas Airlangga sebagai kampus top di Indonesia.

Masuk akal jika psikis sosial manusia memilih berdomisili dengan kelompok yang memiliki kesetaraan dalam pekerjaan, keuangan, dan posisi sosial. Ilustrasinya begini, misal sebagian besar dosen ITB cenderung tinggal di daerah sekitar ITB, dengan ekspektasi keturunannya akan mengenyam pendidikan di sekitar wilayah ITB. Belum lagi, genetik mereka pasti memiliki potensi cerdas karena orang tua mereka kemungkinan bertemu di lingkungan yang setara.

Secara agregat nasional, justru kita perlu khawatir bahwa zonasi malah menyamaratakan kualitas pendidikan di bawah standar, setelah menimbang fakta skor PISA secara nasional yang memang rendah dan asumsi pola sebaran siswa potensial cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu (tidak menyebar random).

Mirisnya begini, jika siswa A yang memiliki potensi kognitif tetapi menetap di lingkungan X di mana lingkungan kognitifnya di bawah rerata maka siswa A tentu kesulitan memaksimalkan potensinya ketika “dipaksa” bersekolah di lingkungan tersebut.

Pengalaman dari negara-negara lainnya


Fack & Grenet (2007) serta Perancis & Thrupp (2007) yang menjadikan Selandia Baru sebagai latar studi, menemukan fakta bahwa sistem zonasi masih belum mampu menyamakan kualitas pendidikan. Hal ini terjadi karena penduduk kelas menengah ke atas cenderung membeli rumah di zona sekolah berlabel favorit.

Ini juga terbukti dengan kenaikan harga rumah yang berbanding lurus dengan peningkatan nilai ujian nasional siswa di zona sekolah tertentu. Akibatnya, lingkungan di sekitar sekolah favorit malah dihuni oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Sementara itu, Kaire Poder et al (2016) yang menjadikan Swedia, Finlandia, dan Estonia sebagai latar studi, menjelaskan bahwa Latar Belakang Keluarga (LBK) merupakan penentu prestasi siswa – antara lain pendidikan orang tua, pendapatan, dan status sosial.

Ketika LBK tinggi maka skor PISA individu cenderung tinggi, dan sebaliknya LBK rendah cenderung menunjukkan skor PISA individu yang rendah pula. Ilustrasi mudahnya, misal siswa yang berprestasi cenderung berasal dari keluarga yang di lemari rumahnya banyak buku (tentu saja buku bacaan ini pasti dimiliki orang tua dan sanak keluarga siswa tersebut).

Sementara, jika LBK diintervensi oleh kebijakan zonasi, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan zonasi justru mengurangi pengaruh LBK. Jika sekolah dapat memberikan kualitas belajar mengajar yang kompetitif itu tak masalah, tetapi jika sekolah tidak dapat memberikan pembelajaran yang kompetitif malah menghasilkan dampak buruk bagi siswa dari segmen LBK tinggi.

Hasil studi di Kota Bandung untuk siswa SMP tahun 2018


Berdasarkan tulisan “Implementasi Kebijakan Penerimaan Siswa Baru Berbasis Sistem Zonasi di Kota Bandung” oleh Dian Purwanti dan kawan kawan (2019), kita bisa menemukan fakta bahwa sistem zonasi masih belum menjamin tercapainya tujuan untuk menghilangkan label sekolah favorit-non favorit.

Sistem zonasi juga belum bisa menambah angka lanjut-sekolah untuk kategori siswa yang Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Untuk penerimaan siswa SMP tahun 2018, calon siswa segmen RMP yang sesuai domisili secara otomatis dapat diterima di sekolah terdekat sehingga di atas kertas jatah RMP telah dipenuhi.

Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa sangat sulit mengukur kevalidan siswa RMP apakah telah tepat sasaran atau tidak. Selain itu, penerbitan kartu keluarga yang menjadi dasar domisili calon siswa baru merupakan ranah dari Disdukcapil bukan ranah Disdik setempat, sehingga wajar celah ini bisa dimanipulasi datanya.

Orang tua masih bisa mencari celah merekayasa data agar anaknya bisa bersekolah di domisili sekolah favorit. Belum ada proses verifikasi ke lapangan oleh panitia sekolah. Jikalaupun ada, tetap saja sistem ini bisa diakali – saking sulitnya membuktikan domisili asli setiap siswa. Alih-alih meningkatkan akurasi, verifikasi lapangan malah membuang anggaran saja.

Adapun dari sisi pelajar, calon siswa yang berprestasi akademik bisa saja demotivasi. Mereka sangat mungkin merasa tidak perlu belajar serius lagi untuk bisa masuk ke sekolah favorit. Cukup menyewa rumah di radius sekolah favorit atau cukup tercatat di Kartu Keluarga sanak saudara saja, maka ia pasti diterima di sekolah tujuannya.

Perspektif zona nyaman


Kecenderungan berada di zona nyaman merupakan perilaku alamiah sehingga tidak jarang banyak pihak justru tertidur dalam situasi yang dianggap aman. Dengan sistem zonasi, sekolah setiap tahunnya dipastikan akan mendapatkan siswa didik – terlepas dari imej kualitas sekolah itu sendiri.

Menurut Pradewi & Rukiyati (2019), tidak adanya persaingan antara sekolah-sekolah untuk menarik peminat pendaftar malah akan menyebabkan sekolah tidak termotivasi untuk meningkatkan kualitas mereka.

Demikian juga jika teori zona nyaman ini dilihat dari sisi siswa yang mendaftar, siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tidak perlu repot-repot melakukan upaya pengembangan diri yang memadai.

Hal ini tentu berdampak sangat buruk untuk kualitas pendidikan jangka panjang bangsa ini jika siswa malas mengembangkan diri. Padahal, tantangan, persaingan, dan kemajuan teknologi di setiap zaman terus meningkat dalam fungsi yang eksponensial.

Isu komersialisasi-kapitalisme bisnis pendidikan oleh sektor swasta.


Jika masyarakat menganggap fungsi pendidikan sebagai tiga fungsi Daniel Katz (1960) yaitu mempertahankan ego, nilai ekspresif, dan fungsi pengetahuan, maka masyarakat terutama kalangan menengah ke atas akan menempatkan diri sebagai konsumen di pasar pendidikan. Golongan ini siap membayar ongkos berapapun agar anaknya bisa bersekolah di tempat yang berkualitas.

Mari kita amati DKI Jakarta sebagai daerah dengan Peredaran Domestik Bruto tertinggi di Indonesia. Bisa dibayangkan bagaimana jika pendidikan yang disediakan oleh sekolah negeri pada akhirnya hanya cukup menampung beberapa siswa.

Dengan menimbang rasio sebaran kepadatan penduduk dengan kapasitas kuota sekolah yang ada, sektor swasta tentu ikut ambil bagian dalam pasar pendidikan yang menggairahkan ini.

Ketika sektor swasta mampu menyediakan kualitas pendidikan yang melebihi kualitas pendidikan sekolah negeri dan ketika total permintaan untuk layanan pendidikan jauh melampaui jumlah penawaran layanan pendidikan, wajar jika sektor swasta memberlakukan harga pasar yang tinggi seperti fenomena harga sekolah swasta di DKI Jakarta.

Beberapa waktu yang lalu banyak beredar informasi di sosmed tentang besaran uang masuk sekolah swasta, membikin wali murid pusing tujuh keliling. Besaran uang yg dibutuhkan untuk masuk Playgroup atau Kelompok Bermain saja, bisa jadi lebih besar dari biaya kuliah orang tuanya pada jenjang S2 di perguruan tinggi negeri.

Bagi calon siswa dari keluarga dengan kemampuan finansial menengah ke atas, tidak jadi masalah jika tidak mendapatkan kuota sekolah negeri karena kendala kepadatan penduduk. Mereka tentu masih bisa memanfaatkan layanan pendidikan yang disediakan oleh sektor swasta.

Lantas bagaimana jika calon siswa pada kasus di atas berasal dari keluarga yang tidak mampu? Tentu kita bisa menebak bahwa mereka tidak akan mampu melanjutkan pendidikan sekolah ke swasta, karena biayanya yang tidak masuk akal. Semoga fenomena di DKI Jakarta ini tidak menular ke daerah-daerah lain di nusantara.

Kritik dari aktivis pendidikan di Indonesia


Semua pihak tentu setuju bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan tujuan mulia. Seorang psikolog pendidikan, Bondhan Kresna (2019) sebagaimana dilansir Kompas, menyatakan sistem ini akan efektif jika fasilitas antar sekolah negeri dan kompetensi guru juga sama.

Pengamat pendidikan lainnya, Darmaningtyas (2019) – sebagaimana dilansir Kompas, turut mempertanyakan apakah kualitas guru antarsekolah sudah merata dan apakah fasilitas sekolah di setiap desa telah merata pula. Apalagi dua poin utama kritik ini harus dihadapkan pada jatah zonasi domisili yang bisa mencapai minimal 90% dari penerimaan siswa baru.

Epilog

Harus diakui bahwa strategi zonasi memang memiliki tujuan luhur yakni menyamakan kualitas pendidikan, akses pendidikan, dan distribusi pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Namun, seperti kata pepatah, “Ada sisi lain dari logam yang kita lihat”.

Memandang satu sisi sistem zonasi semestinya tidak membuat kita terlalu memandang sepele dan puas diri pada zona nyaman. Sebab, ada sisi lain dari kebijakan ini. Bisa saja kita malah tidak bersikap antisipatif dalam memandang kekhawatiran terkait zonasi, sehingga kita tidak bisa menyikapi risiko pendidikan dengan tanggap, terukur, dan cermat.

Referensi:

Andina, Elga. 2017. Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Jakarta. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, IX(14)/II/Puslit/Juli/2017

Katz, D (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24(2), 163–204. doi:10.1086/266945T

Põder, Kaire et al. 2016. Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden, Scandinavian. Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2016.1173094.

Pradewi and Rukiyati. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan) Volume 4 Nomor 1 November 2019, http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/ ISSN Online : 2541-4429.

Purwanti, Dian et al. 2019.  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI KOTA BANDUNG. Jurnal Governansi, 5(1), p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138.

Thrupp, Martin. 2006. School Admissions and the Segregation of School Intakes in New Zealand Cities. Urban Studies, 44(7), 1393–1404.

48
0
Dana Desa dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi

Dana Desa dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan jurnal “Culture vs Strategy: Which To Precede, Which To Align?” oleh Amarjeev Kaul yang dipublikasi per September 2018, kita bisa mendapat pelajaran bahwa ada kalanya budaya secara dominan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat strategi.

Jika kita memandang Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, jelas bahwa budaya masyarakat yang ada di Indonesia ini sangat multi heterogen, sehingga para pendiri bangsa kita ini harus mengejewantahkan dalam suatu ideologi yang saat ini kita kenal sebagai Pancasila, yang bisa mengakomodir kebudayaan penduduk bangsa.

Dari sinilah kemudian berkembang strategi dalam bentuk aturan perundang-undangan, lalu program kementerian, dan sebagainya yang berorientasi melayani masyarakat dengan segala keragamannya.

Contoh Strategi Menyesuaikan Budaya

Salah satu contoh yang menggambarkan budaya lebih didahulukan lalu strategi menyesuaikan, dapat kita lihat pada sejarah kolonial Belanda. Belanda tahu bahwa wilayah Hindia-Nusantara merupakan masyarakat kepulauan yang memiliki kebudayaan.

Masing-masing berjuang pada wilayah teritorial masing-masing, bukan berjuang pada level serentak satu bangsa. Berdasar itulah maka Belanda menerapkan strategi devide et impera atau politik adu domba untuk mengeroposkan kekuatan per wilayah satu per satu.

Contoh baru-baru ini, Presiden Jokowi sangat concern kepada isu Indonesia sebagai negara tujuan investasi oleh negara maju sebagai sasaran strategi utama pemerintah. Presiden Jokowi paham betul bahwa Indonesia masih belum optimal dalam penciptaan lapangan kerja untuk kultur negara Indonesia yang memiliki populasi padat penduduk, tetapi minim skill, kapasitas, dan kapabilitas.

Keterampilan dan kapabilitas masyarakatnya belum sesuai dengan kebutuhan industri (link and match), sehingga butuh bantuan investasi dari negara maju untuk menyerap lapangan kerja penduduk Indonesia.

Sektor infrastruktur mulai dibenahi,  begitu juga dilakukan reformasi BUMN, prosedur dan regulasi perizinan mulai dibenahi, bahkan jajaran eselon birokrat pun diwacanakan akan direstrukturisasi demi menarik minat investasi.

Hal itu bertujuan agar ledakan penduduk Indonesia dapat diserap sebagai tenaga kerja yang harus diperjuangkan pemerintah, sebagai implementasi mandatory konstitusional atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Contoh yang lebih fantastis adalah Peraih Nobel Ekonomi 2019, Esther Duflo, yang meneliti SD Inpres di zaman orde baru (orba). Kita harus mengakui bahwa pemerintah orba menerapkan strategi SD Inpres untuk menyesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia yang mau menerima pelayanan dengan murah meriah dan tidak terbebani. Singkatnya, dalam hal kasuistik negara Indonesia, budaya lebih dahulu kemudian strategi menyesuaikan dengan budaya tersebut.

Era Sekarang

Di era sekarang, budaya negara Indonesia masih dapat dilihat dengan mudah, terutama pada masyarakat pedesaan. Mata pencaharian mereka masih terbatas pada sektor pertanian, peternakan, perladangan, perikananan, kuli pertambangan pasir-batu, dan sebagainya.

Berbagai pekerjaan tersebut dilakukan karena masih minimnya pendidikan dan tidak meratanya pembangunan di setiap wilayah, sehingga konektivitas lalu lintas barang/jasa masih belum terakomodir optimal ke wilayah pelosok.

Dahulu di zaman orde baru, ledakan penduduk di wilayah banyak populasi akan dialihkan ke wilayah minim populasi dengan kebijakan transmigrasi agar penduduk tersebut dapat berbudi daya pada lahan kosong.

Lain era lain tantangan, maka tantangan di rezim Jokowi adalah mengentaskan ribuan status desa miskin dan tertinggal untuk menanggulangi kesenjangan kesejahteraan yang tampak pada koefisien gini.

Rasio gini atau koefisien gini adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Rasio ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Pemerintah memiliki tantangan klasik yakni banyaknya desa tertinggal. Padahal, sejak awal tahun 2000-an kita telah menerapkan prinsip otonomi daerah yang berarti bahwa pemerintah senantiasa mengucurkan dana transfer daerah baik berupa DAU (dana aliran umum), DAK (dana aliran khusus), dan DBH (dana bagi hasil) setiap tahunnya melalui mekaisme APBN.

Dalam konteks pedesaan (bukan membahas ibukota kabupaten), hasilnya justru miris. Sejak tahun 2015 terdata sekitar lima ribuan desa dengan status tertinggal, yang kemudian malah menjadi salah satu sasaran strategis pemerintah pusat bahwa desa harus dikelola dan diperhatikan dengan keadilan distributif.

Itu artinya, kebijakan BLT (bantuan langsung tunai) dan kebijakan subsidi rakyat kecil (BBM/ bahan bakar minyak, listrik, pupuk) pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum mampu mendongkrak potret nyata masyarakat di wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan maritim-nusantara. Rupanya, masih banyak desa di negara Indonesia yang berlabel miskin dan tertinggal.

Banyak cara yang telah ditempuh oleh pemerintah mulai dari transmigrasi, dana transfer daerah yang rutin melalui APBN, bantuan langsung tunai, subsidi pemerintah dalam bentuk bahan bakar minyak-listrik-pupuk, bahkan sektor swasta juga dilibatkan dengan program CSR-nya (Corporate Social Responsibility).

Namun demikian, tulisan ini lebih mengulas pada salah satu kebijakan pemerintah terkait pembangunan pedesaan yaitu dana desa.

Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bersifat pro-kerakyatan yang tentunya terkait dengan hajat hidup rakyat kecil di Indonesia. Fakta masih banyaknya desa dengan status miskin dan tertinggal, makin membuat pemerintah harus berpikir keras untuk mengatasi masalah ini. Salah satu idenya adalah pengalokasian anggaran sehingga mampu melaksanakan pembangunan di sektor pedesaan.

Dana desa pun diberikan payung hukum pada UU 6 tahun 2014 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. Para pelaku ekonomi usaha kecil dan mikro kemudian diharapkan dapat mengembangkan kegiatan perekonomiannya atas instrumen kebijakan pemerintah ini.

Jika dana desa diberlakukan dengan tata kelola yang baik, terukur, dan terarah, dampaknya akan makin memperkuat stabilitas pertumbuhan ekonomi makro nasional mengingat desa merupakan lumbung logistik kebutuhan suatu negara. Kebijakan pemerintah dalam bentuk dana desa diyakini menjadi salah satu solusi untuk kepentingan rakyat keseluruhan secara umum dan kepentingan rakyat kecil secara khususnya.

Strategi Sesuai Budaya

Strategi melalui dana desa ini juga terlihat sebagai strategi yang menyesuaikan dengan budaya khas masyarakat Indonesia, yakni budaya gotong royong dan musyawarah-mufakat. Dengan adanya dana desa, desa memiliki alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka memajukan wilayah pedesaan sesuai kebutuhan kearifan lokal tiap wilayah itu sendiri.

Desa dapat membangun saluran irigasi, sumur bor, jalan setapak akses pedesan, penataan pasar tradisional, dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan penting oleh setiap desa sebagai solusi pemerataan pembangunan di tiap wilayah Indonesia.

Alokasi anggaran dana desa ini juga bertujuan untuk mengentaskan status desa miskin dan tertinggal agar terciptanya pembangunan pedesaan yang maju, gotong-royong, dan berdikari sesuai keunikan, kekhasan, dan keunggulan desa tersebut.

Selain itu, para pelaku usaha kecil dan mikro pun dapat berkembang aktivitas perekonomiannya melalui insentif dana desa. Ketika dana berputar di siklus ekonomi pedesaan, maka rakyat pedesaan akan memiliki peningkatan kemampuan belanja.

Para pelaku usaha di lingkup pedesaan pun tentunya akan merespon peningkatan kemampuan konsumtif rakyat pedesaan.  Ilustrasi mudahnya adalah sesederhana ini, wilayah A diberikan suntikan dana segar sebesar Rp 1 milyar, dana tersebut dibelanjakan yang kemudian menjadi penghasilan bagi pengusaha lokal di desa.

Pengusaha lokal tersebut dalam menjalankan usahanya pasti akan membelanjakan dananya untuk persediaan barang dan juga akan menggaji buruh. Buruh kemudian memiliki kemampuan ekonomis atas gaji maupun upah yang mereka peroleh.

Para supplier di desa tersebut juga memiliki kemampuan ekonomis atas penyediaan barang/jasa ke pengusaha tadi, dan profit pengusaha tadi akan menambah nilai ekonomis dalam kebutuhan rumah tangga pribadinya.

Harapan Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat berharap dengan kebijakan ini mampu menstimulasi keadaan perekonomian di sektor pedesaan ke arah yang membaik setidaknya untuk suatu periode. Sehingga, harus dikaji progres dan status kebutuhan suntikan dana di tiap desa dalam tiap tahunnya, agar kebijakan dana desa ini terlaksana dengan terukur dan terarah.

Dengan demikian, para pelaku usaha kecil dan mikro di pedesaan dapat tumbuh dan berkembang seiring terciptanya siklus ekonomi pedesaan yang stabil dan kondusif.

Bahkan, jika kebijakan dana desa ini tetap diberlakukan dalam jangka berkesinambungan dengan tetap mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai oleh desa, tentunya hal ini akan baik untuk dampak ekonomi skala makro dalam jangka panjang ke depannya.

Desa merupakan lumbung atau gudang logistik yang menopang kebutuhan masyarakat perkotaan. Setiap manufaktur raksasa maupun perusahaan perdagangan raksasa pun pasti memasok bahan mentah dari pedesaan, baik hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan.Hal-hal tersebut tidak akan bisa berkembang maksimal jika hanya mengandalkan manajemen wilayah perkotaan saja.

Dengan melakukan perbaikan untuk kemajuan setiap desa tertinggal, berarti pemerintah telah membenahi lumbung yang menopang kegiatan perekonomian skala makro. Itu artinya penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola dana desa agar benar-benar terasa manfaatnya.

Keterasaan secara nyata oleh masyarakat pedesaan adalah sebuah hal yang penting, yaitu untuk menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi skala makro. Manfaat ini diukur dalam jangka panjang ke depannya, sebab program dana desa tentunya tidak bisa memberikan dampak instan atau seketika.

Epilog

Kesimpulannya, kebijakan dana desa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kondisi negara berkembang periode seperti ini. Pemerintah harus mampu mengentaskan desa-desa dengan status tertinggal melalui upaya pemerataan pembangunan.

Alokasi dana desa diyakini mampu mengembangtumbuhkan aktivitas ekonomi para pelaku usaha kecil dan mikro. Tata kelola dana desa yang baik dan terarah makin memberikan dampak positif pada skala makro dalam jangka panjang ke depannya.

Tentunya saya sangat sepakat bahwa dana desa merupakan solusi bagi pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan sosial bagi rakyat kecilnya, yang kita kenal dengan istilah koefisien gini.  Dan menurut saya, strategi pemberian dana desa ini adalah sebuah strategi yang telah memerhatikan budaya asli Indonesia, sehingga masyarakatnya dapat mudah menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat.

 

 

23

0
error: