Sebenarnya saya bukan ingin mbalelo atas aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik di penghujung bulan Ramadhan 2020 yang lalu. Namun, menjelang lebaran kemarin akhirnya saya “mudik” dari Kalimantan Timur ke Jakarta karena sebuah panggilan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan aturan “relaksasi” yang membolehkan seseorang bepergian, dengan persyaratan yang cukup ketat. Maka, saya pun termasuk di antara mereka yang menjalani “kelonggaran” di tengah pandemi ini.

Adanya SK dari kantor pusat yang meminta saya untuk kembali ke Jakarta, rasanya sudah memenuhi syarat sebagai pengecualian atas beberapa larangan bepergian. Akan tetapi tentu saja saya harus direpotkan dengan syarat lainnya (tes kesehatan COVID-19) untuk bisa memperoleh tiket penerbangan.

Berbekal nasehat dari pengalaman kawan sebelumnya, saya sudah persiapkan segalanya – terutama memberi spare waktu lebih awal menuju bandara. Benar saja, saat di bandara Sepinggan, Balikpapan, saya harus melewati beberapa pos area pemeriksaan yang cukup ketat dengan antrian yang memakan waktu lama.

Alhamdulillah. Ternyata kuncinya adalah ketenangan dan menjaga kesehatan, agar suhu tubuh tidak terdeteksi melebihi persyaratan. Jika tidak, saya pastinya akan dikandangkan menuju area isolasi yang telah disediakan. Atau minimal harus kembali lagi keesokan hari, dengan risiko menunda jadwal keberangkatan. Ribet.

Cerita dari Sopir Taksi Bandara

Beberapa jam melintasi samudera pemisah Kalimantan dan Pulau Jawa, pesawat pun mendarat di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Suasana terasa lengang. Saya pun dicegat oleh petugas kesehatan karantina dengan memeriksa surat-surat keterangan dinas dan surat kesehatan. (Selain tiket, memang para penumpang harus membawa map berkas persyaratan lain untuk dicek kebenarannya oleh para petugas).

Dengan tidak membuang waktu lagi, saya pun segera memesan taksi. Sepertinya pilihan itu lebih bijak daripada naik bis DAMRI seperti biasa. Terlihat sopir taksi dengan gesit mengangkat barang-barang saya, memasukkannya ke dalam bagasi (plus menyemprot barang saya dengan disinfektan).

Tak lupa, pak sopir senantiasa membilas tangannya dengan cairan dari botol Hand Sanitizer (HS). Saat ditawari, terpaksa saya tolak karena saya pun membawa HS di tas saya sendiri. Ohiya, tentunya saya juga tetap bermasker ria.

Dalam perjalanan dari bandara ke kediaman saya di Bekasi, kami pun bercerita tentang banyak hal. Mulai dari keluhan sepinya pelanggan taksi akibat kebijakan PSBB dan kondisi Jakarta sebagai episentrum wabah mematikan dengan pelbagai peraturan ketatnya, hingga pahitnya dampak yang dirasakan para pengemudi taksi. Ada kekhawatiran terkena wabah, tetapi kebutuhan ekonomi juga harus dicukupi. Dilematis.

Obrolan menjadi semakin menarik tatkala saya bertanya apakah dia tidak merasa kuatir dengan membawa berbagai penumpang, entah dari lokal maupun internasional. Bukankah peluang penularan penyakit menjadi lebih tinggi.

Dia katakan, “Perusahaan kami telah mengantisipasi dengan kebijakan protap kesehatan yang meminimalisir risiko terjangkit COVID-19. Bahkan, kepada saya pun telah dilakukan tes kesehatan (Rapid test COVID-19) secara random oleh perusahaan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.”

Kerahasiaan Data Demi Reputasi Perusahaan

Saya pun lanjut bertanya terkait dengan kesehatan para pramugari. Pastinya mereka juga memiliki risiko tertular virus dari penumpang. Seperti yang kita ketahui, awal penyebaran COVID-19 ditengarai karena adanya WNA dari negara terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayah Indonesia. Namun uniknya, saya tak pernah mendengar kabar bahwa ada pramugari yang terjangkit corona.

Sang sopir taksi pun menceritakan apa yang diketahuinya dari penuturan pilot atau pramugari yang menjadi penumpangnya. Biasanya mereka naik taksi karena kebetulan tertinggal jemputan mobil perusahaan. Kata mereka, terhadap para awak pesawat secara berkala dan random selalu dilakukan tes kesehatan.

Tes dilakukan secara random dan tidak serentak, agar diketahui secara pasti kondisi kesehatan awak pesawat. Jika mereka diberitahu sebelumnya, kemungkinan besar awak pesawat yang merasa terjangkit justru akan menghindari tes tersebut. Maka peluang akurasi hasil tes pun menjadi berkurang.

Uniknya lagi, setelah tes tersebut, dia (atau mereka) tak pernah diberitahu hasilnya. “Lho, jika seandainya ada yang beroleh hasil test positif bagaimana?”, sergah saya. Sang sopir menjawab, “Justru itu kita tak pernah tahu. Perusahaan selalu merahasiakan demi menjaga reputasi. Kemungkinan, pegawai yang positif tersebut di-off-kan, dirumahkan, atau dipindahkan ke tempat lain, dsb.”

Hmmm… ini adalah suatu fenomena menarik. Mungkin inilah jawaban atas rasa penasaran saya selama ini. Sering kali kita bersilang sengketa atas data terkait masyarakat yang terjangkit virus yang selalu diinfokan secara berkala setiap hari. Rasanya kok pemerintah tidak transparan. Tetapi setelah menyimak penjelasan sopir taksi itu, saya merasa mungkin ada maksud baik dari ke-tidaktransparan-an itu.

Transparansi dan Berbagai Perdebatan yang Mewarnai

Transparansi data di satu sisi tidaklah menjadikan kita merasa aman dan nyaman. Karena beragam opini atau pendapat di masyarakat justru menjadikan kehebohan, serta menjadi polemik antara masyarakat dan pemerintah untuk menyikapinya secara bijak. Ada kalanya sebagian masyarakat yang senang membuat kisruh dengan beralasan kepentingan (politik) tertentu, dan ada pula yang memang menginginkan suatu transparansi data yang sesungguhnya.

Bukannya saya ingin berpolemik atau dianggap pro anti-lockdown. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat selama ini, selalu terjadi stigmatisasi antara yang setuju negeri ini lockdown total dan berharap wabah segera melandai, dengan yang berbeda pendapat.

Di sisi lain, masyarakat juga ingin terlepas dari belenggu, demi bisa beraktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk di antaranya perusahaan, karena mereka pun menyadari bahwa pemerintah tidak akan mampu berlama-lama menanggung beban memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perusahaan juga sudah menumpuk hutangnya demi menggaji karyawan atau sekedar menutup biaya operasional. Merekapun tidak ingin perusahaan berujung kepailitan atau bangkrut. 

Telah berbulan-bulan kita bergelut menghadapi wabah virus yang hingga saat ini pun belum ditemukan obatnya. Kegalauan dan kegelisahan masyarakat dan pemerintah kini mencuatkan istilah baru, “Berdamai dengan COVID-19”, sebuah istilah yang menambah dilema karena sebagian orang sulit menerimanya dengan legawa.

Di satu sisi satgas COVID-19 maupun para tenaga kesehatan harus berjuang untuk menangani pasien yang terjangkit virus. Tak jarang perjuangan mereka berujung kematian karena masa inkubasi virus menjadikannya cukup lama terdeteksi, sekitar 14 – 21 hari. Sementara itu, ada sebagian masyarakat dan pihak pemerintah ingin lakukan pengenduran kebijakan lockdown lokal atau PSBB.

Pelonggaran ini demi menghadapi realisasi hidup, di mana banyak pula masyarakat dan perusahaan yang terdampak secara ekonomi menuju kemiskinan dan kebangkrutan. Ah, bukankah pemerintah juga sedang kalang kabut memotong anggaran operasional demi memfokuskan alokasi anggaran untuk mengatasi wabah di berbagai pelosok negeri.

Kedewasaan Memaknai Transparansi Data

Tatkala awal terjadinya wabah, saya tertarik dengan data wabah yang diungkap. Jiwa auditor yang senantiasa peka terhadap angka membuat saya gusar atas transparansi data tersebut,  sehingga timbul pemikiran membuat artikel tentang transparansi data. Namun dalam perjalanan waktu, saya pun tersadar bahwa angka yang ternampak bisa berdampak menimbulkan persepsi yang beragam bergantung pada tujuan maksud dari ungkapan data tersebut.

Kembali pada permasalahan dalam obrolan dengan sopir taksi, saya hanya memberikan simpulan pendapat pribadi. Ada kalanya perlu kerahasiaan data demi kepentingan tertentu. Seperti perusahaan yang selalu menjaga reputasinya demi kelancaran bisnis, tetapi bukan berarti melakukan pembiaran.

Mereka tetap komitmen untuk memantau kesehatan pegawainya yang cukup rentan selalu berhadapan dengan pelanggan yang beragam dan berasal dari berbagai daerah yang mungkin terjangkit virus saat ini.

Tapi di sisi lain, kita selaku masyarakat ingin selalu tahu perkembangan wabah secara transparan agar dapat mengantisipasinya dengan baik. Kedewasaan masyarakat dalam menelaah atau memperoleh informasi dari berbagai media masih perlu ditingkatkan. Karena kesulitan menangkap dan memahami maksud dari ungkapan data tersebut tanpa memahami tujuannya akan membuat kita mislead.

Apalagi jika ada sebagian kelompok yang mencoba atau hanya ingin sekedar “memancing di air keruh”, lalu menimbulkan kepanikan sesaat. Ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan justru berdampak negatif, menggoyahkan sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Epilog

Adanya ragam penafsiran atas wabah di masyarakat membuat pemerintah menghadapi kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan. Dalam hal ini memang membutuhkan keahlian dalam berkomunikasi kepada publik, selain keahlian dalam merumuskannya.

Kondisi tidak normal atau force major dalam waktu lama memang baru kali pertama kita alami. Tak satu pun negara yang bisa mengatasi secara sukses dalam sekejap mata, terkecuali negeri yang kecil dengan penduduk yang bersifat homogen.

Sementara itu, negeri kita merupakan negara terbesar keempat di dunia dari jumlah penduduknya, yang bersifat heterogen, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas, ditambah ragam kepentingan baik sosial, politik dan ekonomi. Hal ini yang perlu kita sadari, faktor-faktor penyebab sulitnya untuk bersikap bijak.

Rasanya saya belum menemukan artikel yang memuaskan diri dan bisa menjadi acuan sebagai solusi mengatasi kondisi yang terjadi, selain kesepakatan bahwa ujian ini tak akan selesai jika kita semua tidak bisa berkomitmen bersama untuk saling bahu membahu.

Ah, sungguh ini pun akan jadi bahan gunjingan atau perdebatan yang tak habis-habisnya. Ataukah kita berharap, jangan-jangan sang wabah pergi begitu saja tiba-tiba, karena tak tahan dengan bangsa ini yang lebih senang bergunjing untuk berdebat tanpa akhir?

Bekasi, Jelang Lebaran tahun 2020.

3
0

Kabag Tata Usaha Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Lebih dikenal dengan panggilan akrab Cakbro. Hobi menulis secara otodidak mengenai permasalahan organisasi tentang SDM, audit, pengawasan, dan korupsi. Pernah menerbitkan buku koleksi pribadi "Artikel ringan Cakbro: Sekitar Tata Kelola Organisasi" dan "Bunga Rampai SPIP".
Email: [email protected] Blogger: Cakbro. Blogspot.com

error: