Waktu itu pukul empat sore, saat Jakarta sedang macet-macetnya, ada pesan WhatsApp (WA) masuk dengan nomor yang belum saya kenal. Orang itu memperkenalkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Cirebon.

Setelah perkenalan seperlunya, maksud orang itu mulai terungkap. Ia bertanya tentang karir dan masa depan menjadi seorang peneliti, tentunya yang dimaksud peneliti dalam tulisan ini adalah ASN peneliti.

Berikut saya tuliskan, tanpa menyunting dan menyensor secuil pun, pesan WA-nya:

“Mau Tanya mas gimana pengalaman-pengalaman di Fungsional Peneliti. Saya masih bimbang, bagaimana angka kreditnya apa kah susah? Ke dua prospek saat ini recommended tidak untuk seusia saya? Saat ini saya 26 mas 3b bulan oktober ini.”

Seketika itu saya teringat saat pertama kali mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS), tepatnya ketika melihat lowongan formasi peneliti di salah satu lembaga negara. Perasaan saya waktu itu campur aduk membentuk segi empat.

Di satu sisi, saya memang bisanya hanya menulis dibanding hobi lain seperti berenang, memancing, atau bersepeda. Di sisi lain, saya adalah mahasiswa fresh graduate yang membutuhkan pekerjaan agar tidak terus-terusan merepotkan orang tua.

Sementara itu pada sisi satunya lagi, saya berharap dapat bekerja di bidang yang berkaitan dengan tulis-menulis. Di sisi yang terakhir, saya adalah produk formasi sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia yang mencitrakan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pekerjaan primadona, menantu idaman para mertua.

Keempat sisi itu saling merajut dan terkanalisasi ke dalam suatu perasaan antusias ketika melihat adanya lowongan menjadi peneliti. Singkat cerita, saya lulus tes CPNS, diangkat menjadi kandidat peneliti.

Enam Alasan

Empat tahun kemudian, ada seorang ASN di Cirebon menanyakan tentang pengalaman saya menjadi peneliti. Lalu, apa jawaban saya? Secara halus saya menganjurkan untuk mengubur keinginannya menjadi seorang peneliti. Anjuran itu bukannya tanpa alasan, ada enam hal yang mendasari saran saya itu.

Pertama, instansi pemerintahan di Indonesia pada dasarnya belum sepenuhnya (untuk menghindari penggunaan kata “tidak”) membutuhkan penelitian. Kebanyakan kerja-kerja birokrasi kita adalah kerja administrasi. Seperti dikatakan Agus Dwiyanto, kultur birokrasi kita adalah Weberian plus feodal.

Dalam kultur seperti ini, pejabat struktural tertinggi dianggap memiliki “kebijaksanaan paripurna”. Jadi tidak perlu ada penelitian untuk memutuskan suatu kebijakan. Cukup serahkan saja pada pimpinan tertinggi, biar dia yang memikirkan, yang lain cukup mendengarkan, paling mentok adalah meng-iya-kan sambil mengangguk-angguk.

Kedua, kebijakan lebih ditentukan oleh rasionalitas politik daripada rasionalitas ilmu pengetahuan. Kebenaran pernyataan ini bisa dibuktikan dengan merebaknya kampanye evidence based policy (kebijakan berbasis pembuktian) di berbagai instansi pemerintah.

Rasionalitas politik, muncul dari pimpinan instansi yang dilahirkan dari proses rekrutmen pejabat yang serba politis dan akal-akalan. Andi P. Rukka telah mengangkat masalah ini dalam tulisannya yang memukau.

Biasanya, pimpinan instansi lebih peka terhadap rasionalitas politik. Pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil juga akan ditimbang-timbang melalui rasionalitas politik pula. Pada titik inilah rasionalitas ilmu pengetahuan dinomorduakan.

Ketiga, penomorduaan rasionalitas ilmu pengetahuan membuat peneliti harus rela dicap sebagai peneliti tukang. Konsep ini diambil dari tulisan Heru Nugroho, yang mengartikan intelektual tukang sebagai intelektual yang tunduk, bergantung, dan melayani program-program pemerintah/keputusan politik.

Dijelaskan di atas bahwa dalam pembentukan kebijakan, rasionalitas politik lebih superior daripada rasionalitas ilmu pengetahuan. Dalam lingkungan seperti itu rasionalitas ilmu pengetahuan tetap dipertahankan, tetapi tidak boleh mendahului rasionalitas politik. Dengan kata lain, penelitian harus merelakan dirinya untuk tunduk pada keputusan-keputusan politik. Penelitian diarahkan untuk menjustifikasi keputusan politik.

Maka jangan heran kalau banyak kelucuan dalam penelitian pelat merah, seperti kesimpulan penelitian sudah tersedia terlebih dulu baru kemudian pertanyaan penelitian dirumuskan. Bahkan, data-data dipercaya sejauh mendukung kesimpulan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

Para peneliti harus sabar menghadapi kelucuan ini. Tak ayal lagi, birokrasi telah berhasil memunculkan subjek baru bernama peneliti tukang.

Keempat, lantaran hanya dianggap sebagai tukang (bukan mandor), peran peneliti menjadi kurang signifikan. Hal ini diperparah oleh ketidakpercayaan pimpinan kepada peneliti internal. Sebab, pemimpin tertinggi di kementerian/lembaga cenderung lebih percaya kepada peneliti eksternal, staf ahli atau staf khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan analisis.

Kalau sudah begini, peneliti menjadi semakin tidak dibutuhkan. Peneliti akan berada dalam posisi ada dan tiada, alias setengah hidup dan setengah mati. Posisi peneliti itu diandalkan percuma, dibubarkan tak tega.

Buntutnya, peneliti kesulitan memosisikan diri.  Kegiatannya pun kebanyakan hanya untuk sekedar menulis atau membaca. Aktivitas  yang berkaitan dengan penelitian niscaya dianggap lelucon belaka oleh teman-teman kerjanya yang lain. Hal ini tercermin dalam ledekan berikut ini: “cieee baca!”, atau “gimana bro kabarnya, luar biasa dah kayak profesor aja lu, baca melulu!”.

Kelima, anggaran penelitian sering dipotong. Lantaran dianggap tidak punya peran signifikan, unit penelitian dan pengembangan (Litbang) menjadi kurang diperhatikan.

Bahkan, menurut isu terakhir, seluruh unit Litbang pelat merah di Indonesia akan dilikuidasi. Walaupun kebijakan likuidasi itu belum terjadi, tapi kenyataan yang sering dihadapi adalah seringnya pemotongan anggaran di unit Litbang.

Kegiatan penelitian dianggap hanya menghambur-hamburkan uang. Kalau anggaran sudah dipotong, situasi menjadi semakin rumit. Anggaran penelitian semakin menipis, dengan demikian anggaran untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) pun tidak ada.

Jadi jangan heran jika di beberapa kementerian/lembaga, akronim peneliti Litbang seringkali diparodikan menjadi peneliti “suLit berkemBang”.

Keenam, sulit mendapat angka kredit. Bayangkan saja. Peneliti dituntut menulis karya ilmiah terakreditasi nasional/internasional di tengah anggaran yang terbatas. Hampir mustahil untuk menwujudkannya di tengah tugas-tugas administratif yang menumpuk, ditambah dengan ketidakpercayaan pimpinan pada kualitas peneliti dan pandangan miring rekan terhadap kerja penelitian.

Kalaupun ada tugas melakukan penelitian, belum tentu laporan hasil penelitian itu bisa dimasukkan dalam jurnal terakreditasi. Karena ruang lingkup akan tema  riset instansi pelat merah biasanya kecil dan sangat spesifik.

Salah satu contohnya adalah saat saya diminta pimpinan untuk mengerjakan survei kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap pelayanan Sekretariat Jenderal DPD RI. Coba Anda bayangkan, jurnal terakreditasi nasional mana yang mau menampung laporan hasil survei seperti itu. Survei itu lebih layak dijadikan laporan internal saja yang tidak akan laku dipublikasikan di jurnal terakreditasi.

Gara-gara enam alasan itu, saya tidak merekomendasikan ASN di Cirebon tadi untuk menjadi peneliti. Sederhana saja, di tingkat pusat saja morat-marit apalagi di daerah. Kecuali kalau memang mau berjuang berdarah-darah, ya silakan saja.

Saran Bagi yang Nekat

Kalau memang kebelet sangat dan  nekat ingin menjadi peneliti pelat merah, maka sebelum memutuskannya sebaiknya pertimbangkan dulu saran saya ini.

Menulis tidak ada kaitannya dengan jabatan apapun. Mau peneliti atau bukan kalau passion-nya adalah menulis, ya tetap akan menulis terus. Kita bisa lihat di website birokratmenulis.org. Semua adalah birokrat-birokrat dengan jabatan heterogen yang menulis dengan motif ingin berbagi pengetahuan. Banyak dari mereka yang bukan peneliti.

Motif apa yang dicari saat menulis di website itu? Bukan uang bukan pula jabatan. Menulis sampai jempol kita beranak jadi tiga pun tidak akan ada uang sepeser pun mengalir. Passion adalah jawabannya. Keinginan kuat untuk berbagi kegelisahan dan gagasan lah yang justru teruji di komunitas ini.

Alih-alih jadi peneliti, passion akan lebih terpupuk jika menulis tanpa dibatasi oleh belenggu apapun. Menulis secara bebas di koran, di laman birokratmenulis.org, di blog pribadi, menulis buku, itu akan lebih menyenangkan. Tulisan yang dibaca banyak orang akan lebih memuaskan daripada menulis di jurnal ilmiah yang paling hanya dibaca kalangan terbatas.

Namun, kalau ada yang ingin tetap menjadi peneliti, ya, tidak salah juga. Ini saran saya, “Berhati-hatilah dengan tiga setan kredit!”

Setan kredit pertama adalah angka kredit. Jika Anda menjadi peneliti, siapkan diri untuk menulis demi angka kredit. Sebab, kalau tulisan Anda tidak juga  menghasilkan angka kredit, Anda akan meragukan kemampuan menulis Anda sendiri. Jika perasaan ini tumbuh subur, maka passion  menulis Anda terancam punah. Maka, hatilah-hatilah dengan jebakan setan kredit pertama ini.

Setan kredit kedua adalah jurnal tera”kredit”asi. Demi setan kredit ini beberapa oknum peneliti rela merogoh kocek demi dimuat di jurnal nasional atau internasional. Di antara komunitas peneliti, isu tentang keberadaan jurnal predator seperti ini sudah sering dikritik.

Setan kredit ketiga adalah bayar kredit. Setan kredit jenis ini menggoda peneliti lewat kemewahan tunjangan fungsional peneliti yang cukup besar, lumayan untuk bayar cicilan kredit. Kalau sudah menulis demi tunjangan, maka kualitas penelitian rawan digadaikan.

Sebab akan muncul perasaan seperti ini: tidak usah capek-capek membuat tulisan yang bagus, yang penting sudah memenuhi standar minimal angka kredit untuk bertahan sebagai fungsional peneliti.

Tiga setan kredit ini harus diwaspadai bagi para peneliti pelat merah seperti saya dan Anda yang terobsesi menjadi peneliti. Sebab, kalau sudah terlanjur kerasukan tiga setan kredit ini, penyembuhannya susah, tidak ada tempat ruqyah-nya!***

 

 

Zamzam Muhammad Fuad ▲ Active Writer

Peneliti di Sekretariat Jenderal DPD RI.

error: