Birokrat Sipil dan Militer: Are We Good Enough dalam Mengatasi Covid-19?

Birokrat Sipil dan Militer: Are We Good Enough dalam Mengatasi Covid-19?

Ketika mengikuti perkembangan bagaimana para tenaga kesehatan berjibaku menyelamatkan nyawa pasien di sebuah negara Eropa, saya dengan terenyuh mendengar pernyataan seorang dokter yang diwawancarai sehabis menangani pasien.

Katanya, dalam situasi saat ini, ia seperti merasa “We are not good enough“, kami tidak cukup baik. Padahal, ia telah berjibaku dengan gigihnya. Apakah artinya pernyataan tersebut?

Mari kita lihat pandangan seseorang di internet ketika menjelaskan makna yang dirasakannya terkait kalimat tersebut:

“I often consider myself to be ‘not good enough’. Mostly it stems from low self-esteem, depression, and near constant anxiety. However, these disorders have given me a very clear and unbiased picture of the kind of person I am, and it is not at all the type of person I want to be. When I think myself not good enough, for whatever thing, it is because I weigh the reality of the person I am against that thing.”

“Saya sering merasa diri saya ‘tidak cukup baik’. Perasaan ini seperti merendahkan diri, depresi, dan cemas terus-menerus. Namun, perasaan aneh ini telah memberi saya perspektif yang sangat jelas dan tidak bias tentang tipe seperti apakah saya, dan itu bukan tipe orang yang saya maui. Ketika saya merasa diri saya tidak cukup baik, dalam hal apa pun yang terjadi, sebenarnya saya itu tidaklah demikian.”

Saya begitu terenyuh dengan pernyataan itu. Terasa sekali bahwa dokter di sebuah negara di Eropa tersebut mempunyai akuntabilitas dan passion yang sangat tinggi atas pekerjaannya.

Dari pernyataannya itu, kita juga bisa melihat bagaimana profesionalitas tenaga kesehatan di sana. Kita bisa melihat bahwa mereka telah menggunakan seluruh kemampuan dan kompetensinya untuk menyelamatkan nyawa manusia.

Namun, ketika mereka tidak berhasil menyelamatkan nyawa manusia, mereka merasa tidak percaya diri, depresi, dan gelisah. Ini bentuk refleksi yang sangat dalam dari seorang manusia.

Merefleksikan pada Birokrat di Indonesia

Saya membayangkan, jika saja kita, seluruh birokrat sipil dan militer di negeri ini, berusaha segigih dokter itu dalam menangani Covid-19, maka kita akan begitu dihargai oleh masyarakat kita, walaupun belum tentu kita berhasil melalui tugas berat menghadapi wabah ini dengan baik.

Sebagai birokrat sipil dan militer, berbagai usaha telah kita lakukan bersama. Bahkan, Pemerintah telah sampai pada upaya tidak saja menangani kesehatan mereka yang terkena virus ini, tetapi juga konsekuensi sosial dan ekonominya.

Karena itu, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Instruksi ini meminta agar seluruh instansi pemerintah melakukan perubahan ‘radikal’ atas kegiatan dan anggarannya.

Instruksi tersebut juga meminta agar kita segera mengadakan berbagai keperluan untuk mengantisipasi (mencegah) dan menangani penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini, baik penyakit fisik (kesehatan) maupun penyakit non-fisik (sosial dan ekonomi).

Pencegahan penyakit tersebut tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Pencegahan sejak dini yang melibatkan banyak orang akan dapat mengurangi kecepatan penyebaran virus ini – antara lain dengan menjaga jarak, tinggal di rumah sementara waktu, ataupun karantina mandiri.

Dengan cara tersebut, maka jika terpaksa masih ada [dan pasti banyak] masyarakat kita yang harus dirawat di rumah sakit, daya tampung rumah sakit masih tersedia. Jika berbagai usaha tersebut tidak dilakukan, maka akan semakin banyak rakyat kita yang meninggal di rumahnya saat karantina mandiri karena tidak mendapatkan layanan kesehatan.

Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan

Penanganan penyakit, terutama pasien yang sudah terpapar oleh virus, tentu lebih banyak menjadi domain tenaga kesehatan. Sebagai prajurit terdepan yang menangani pasien, mereka harus dilindungi agar tidak terpapar oleh virus.

Karena itu, mereka harus diberikan perlengkapan yang andal, yang biasa disebut personal protective equipment (PPG) atau di Indonesia disebut alat perlindungan diri (APD). Sebenarnya, APD ini tidak saja tentang pakaian, tetapi juga segala hal yang dapat melindungi mereka, termasuk kaca mata dan masker khusus yang dapat menghindari mereka terpapar virus.

Masalah muncul ketika APD tersebut ternyata terbatas jumlahnya. Karena itu, beberapa pemerintah daerah kemudian berinovasi mengarahkan usaha mikro kecil & menengah (UMKM) setempat untuk memproduksi APD non-medis. Sebab, banyak juga tenaga non-kesehatan yang berada di garda depan, seperti yang bekerja di bandara, perlu dilindungi dengan APD ini.

Dengan mengerahkan UMKM untuk memproduksi APD non-medis, maka para tenaga kesehatan tidak perlu berebutan APD dengan pihak lain, termasuk masyarakat yang membutuhkan masker non-medis agar tidak terpapar virus. UMKM juga bisa terselamatkan kehidupan ekonominya dan tetap membayar upah kepada pekerjanya.

Beberapa negara juga sudah melakukan tindakan drastis terkait Covid-19 ini, yaitu memerintahkan perusahaan-perusahaan swasta untuk memproduksi APD dan juga ventilator. Di Amerika Serikat, Presiden Trump memerintahkan perusahaan mobil untuk memproduksi ventilator.

Presiden Trump bahkan menggunakan Defense Protection Act untuk dapat memaksa perusahaan-perusahaan swasta berproduksi alat-alat yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit ini. Di sebuah negara di Eropa, seluruh rumah sakit swasta juga sudah diambil-alih pengelolaannya oleh pemerintah.

Pemerintahan di Indonesia Telah Berupaya

Di Indonesia, Pemerintah juga sudah memulainya. Ventilator akan diusahakan diproduksi oleh perusahaan otomotif, selain mengimpornya dari luar negeri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sudah mendekati sebuah perusahaan yang biasanya memproduksi pakaian tentara agar memproduksi APD medis.

Beberapa hotel swasta sudah diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah melalui Gugus Tugas masing-masing untuk digunakan oleh tenaga kesehatan.  Pengendalian komando Gugus Tugas menurut edaran Menteri Dalam Negeri terbaru juga sudah memerankan Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil, termasuk kepolisian.

Di sisi penanganan dampak sosial dan ekonomi, Pemerintah sudah selangkah lebih maju. Bahkan, kecenderungannya, penanganan ini malah menjadi pertimbangan awal dalam mengambil keputusan terkait pencegahan dan penanganan virus ini.

Berbagai paket kebijakan juga baru-baru ini sudah kita dengar, terutama dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang pendapatannya berbasis harian. Sebuah desa di Pulau Jawa juga sudah ada yang mengalokasikan Rp80 ribu per hari per warga yang pendapatannya terpengaruh negatif akibat penyakit ini.

Di tengah situasi kita mesti bekerja dari rumah (work from home) ini, para auditor juga masih banyak yang bekerja di kantor. Mereka mesti melayani pendampingan dan pengawasan agar instansi pemerintah mau memfokuskan kembali kegiatan dan anggarannya kepada pencegahan dan penanganan penyakit ini.

Pertanyaannya, apakah kami – birokrat sipil dan militer – ini telah bekerja dengan baik? Are we good enough?
Andalah yang lebih tahu jawabannya.

Catatan: Tulisan ini disusun di tengah munculnya pertanyaan apakah Indonesia bisa menangani Covid-19 ke depan dan munculnya harapan-harapan baru yang menggembirakan di lapangan.

2
0
ASN, Bijaklah Bermedsos!

ASN, Bijaklah Bermedsos!

Media sosial (medsos) adalah sebuah media dalam jaringan (daring) yang memungkinkan para pengguna internet dapat berkomunikasi, saling berhubungan, berbagi informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video. Koneksi ini dilakukan secara virtual melalui berbagai fasilitas akun seperti blog, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Line dan sebagainya.

Belakangan ini media sosial telah menjadi seperti candu bagi masyarakat indonesia, tidak terkecuali bagi aparatur sipil negara (ASN). Hai ASN, coba tanyakan kepada diri Anda masing-masing, berapa jam waktu rata-rata yang kita gunakan untuk mengakses media sosial dalam satu hari?

Celakanya, meskipun ASN masuk dalam kategori terdidik, tidak semuanya bisa bijak dalam bermedsos. Sering kita alami jika sedang terjadi suatu peristiwa, banyak sekali informasi yang di “share” oleh kita ataupun teman-teman kita tanpa kita “saring” terlebih dahulu.

Dikaitkan dengan fenomena mewabahnya virus Corona, aktivitas bermedia sosial saat ini menjadi semakin aktif. Begitupun bagi para ASN. Pekerjaan yang mereka lakukan dari rumah (Working From Home / WFH) dalam rangka physocal distancing tentunya membutuhkan akses internet dan medsos yang lebih intens.

Selain itu, bekerja tanpa pengawasan langsung dari atasan membuat ASN juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk berselancar di dunia maya. Namun begitu, edukasi tentang bagaimana ASN musti bijak dalam bermedsos masih harus terus disuarakan.

Kepuasan Pribadi dalam Menyebarkan Informasi

Mengecek kebenaran suatu informasi bukan menjadi hal yang sulit di era teknologi informasi saat ini. Namun, ada semacam “kepuasan pribadi” ketika kita bisa menjadi yang pertama dalam menyebarkan sesuatu, walaupun terkadang informasi yang kita sebarkan tersebut tidak benar atau “hoax”.

Seperti kasus Corona yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, yang tentunya menjadi kekhawatiran kita semua. Saya yakin di grup WA, beranda FB dan juga instagram kita semua beredar banyak sekali info yang entah darimana dan bagaimana kebenarannya.

Rekan-rekan kita seperti berlomba-lomba menyebarkan informasi terkait Corona tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Kadang informasi yang disebarkan menambah kekhawatiran, bukannya membuat situasi menjadi lebih nyaman.

Begitu juga ketika pilpres pada tahun 2019 lalu. Meskipun ASN harus bersikap netral, tetapi dengan masih adanya hak pilih yang dimiliki membuat ASN mem-posting atau menyebarkan informasi yang menonjolkan kebaikan salah satu paslon dan menjelekkan paslon yang lain – sama sekali jauh dari kata netral. Karena itu pula ada beberapa ASN yang dijerat dengan UU ITE hingga dilakukan penahanan.

Di luar profesi sebagai ASN, memang kita hanya manusia biasa sama seperti anggota masyarakat yang lain. Sebagai manusia, adakalanya kita membutuhkan sebuah “pengakuan”. Pengakuan sebagai yang lebih dulu tahu akan sesuatu.

Abraham Maslow dalam “A Theory of Human Motivation” membagi kebutuhan dalam lima tingkatan yaitu fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan akan pengakuan orang lain termasuk dalam kategori kebutuhan akan penghargaan.

Jadi, ketika seseorang bisa menjadi yang pertama tahu akan sesuatu kemudian menyebarkannya, di dalam kelompoknya, hal itu dianggap dapat meningkatkan status sosialnya. Celakanya, kebutuhan akan pengakuan itu kadang menabrak akal sehat kita, bahwa segala sesuatu harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya.

Aturan Bermedsos Bagi ASN

Dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembinaan profesi ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

Melalui SE tersebut, Menteri PANRB menekankan hal-hal sebagai berikut:

Ayo Bijak Dalam Bermedsos

Dengan adanya surat tersebut, sudah jelas bahwa amanah kita sebagai abdi negara memiliki marwah dan amanah yang harus dijaga, termasuk dalam hal bermain medsos. Gelar sebagai ASN seharusnya membuat kita dapat lebih bijak dalam berperilaku di media sosial.

ASN adalah ujung tombak untuk menjalankan roda pemerintahan, agar birokrasi dapat mengakselerasi jalannya pembangunan dan mencapai tujuan nasional.

Oleh karena itu, ASN harusnya dapat berperan dalam membangun suasana kondusif melalui media sosial. Terlebih mengingat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia.

Guna mengurangi risiko dalam bermedia sosial, terdapat 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita sebagai ASN. Yaitu, durasi, frekuensi, dan konten.

Penutup

Teknologi sesungguhnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Melalui teknologi ini diharapkan tercipta budaya baru. Dalam hal ini adalah budaya digital.

Segala bentuk perubahan yang terjadi harus dicermati dengan saksama agar kita tidak tersesat terbawa arus transformasi yang menyebabkan terjadinya destruksi peradaban manusia.

Perlu diingat pula bahwa di dunia maya banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan fasilitas media sosial untuk tujuan yang tidak baik. Pemerintah hanya bisa membuat undang-undang dan peraturan yang melindungi masyarakat, termasuk untuk ASN dari penyalahgunaan ini.

Namun pada akhirnya, kita sendirilah yang dapat melindungi diri kita sendiri dari berbagai risiko tersebut. Postingan anda adalah cerminan kepribadian anda.

ASN, bijaklah bermedsos.

1
0
Mengintip Pelayanan Administrasi Kependudukan  di Tengah Wabah COVID-19

Mengintip Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tengah Wabah COVID-19

Awal bulan Maret 2020 ini kita dihebohkan oleh kehadiran SARS-CoV-2, nama virus pembawa penyakit COVID-19 (Corona Virus Disease). Penyakit ini menyerang manusia dengan gejala awal batuk, flu, demam, dan sesak napas. Sesuai rekomendasi internasional, penamaan tersebut dipilih untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan, atau sekelompok orang, agar tidak terjadi stigmatisasi.

South Morning China Post memberitakan kasus pertama virus Corona. Seseorang berusia 55 tahun yang berasal dari Provinsi Hubei, China, disebut menjadi orang pertama yang terjangkit COVID-19. Menurut data, kasus tersebut tercatat pada 17 November 2019, sebulan lebih awal dari catatan dokter di Wuhan (Kompas.com dan Suara.com, 18/03/2020).

Adapun di Indonesia, pandemi virus Corona diawali dengan temuan kasus pertama di Depok pada 2 Maret 2020. Hingga hari ini dilaporkan sebanyak dari 790 kasus positif COVID-19 terkonfirmasi, dengan total yang meninggal 58 orang dan 31 orang dinyatakan sembuh. Virus Corona inipun dinyatakan telah tersebar di 17 provinsi (Covid19.go.id 25 Maret 2020).

Surat dari Pusat yang Bersambut di Daerah

Di tengah himbauan untuk tetap tinggal di rumah kepada masyarakat dan work from home (wfh) bagi pegawai instansi pemerintah dan swasta, terdapat pertanyaan tentang ada tidaknya pelayanan publik.

Salah satunya tentang layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Meskipun bukan berwujud kesehatan, tetapi layanan adminduk merupakan jenis layanan penting dari pemerintah untuk menjamin tersedianya pelayanan lain bagi seluruh warga negara yang membutuhkan.

Menyikapi kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 16 Maret 2020 telah mengeluarkan surat bersifat sangat segera tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan COVID-19.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Adapun delapan hal yang disampaikan dalam surat tersebut, yaitu:

Catatan:
Khusus layanan perekaman KTP-el yang memerlukan kontak fisik secara langsung, agar ditunda pelaksanaannya – kecuali untuk hal yang sangat urgen.

Untuk itu, apabila dilaksanakan perekaman maka perlu ditangani secara khusus. Di antaranya ialah pengecekan suhu tubuh bagi petugas dan pemohon, alat yang digunakan harus didisinfektan, petugas menggunakan sarung tangan dan masker, dan tangan pemohon harus dicuci dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

Kreativitas Pelayanan di Tengah Pandemi

Delapan poin di atas menjadi bukti bahwa pemerintah pusat secara serius mendorong kelangsungan penyediaan jasa layanan adminduk yang teknisnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, kepastian layanan ini juga tetap mendukung upaya menghambat penularan pandemi COVID-19.

Dalam penerapan surat tersebut, banyak kreatifitas yang dilakukan oleh masing-masing kantor Dinas Dukcapil di daerah. Ada kantor Dinas Dukcapil di salah satu pemerintah daerah yang memberi tulisan besar di depan pintu masuk kantor, berisi anjuran agar mengambil jarak minimal 1 meter dari yang lain.

Kantor yang lainnya menyiapkan hand sanitizer di depan pintu dan di dalam kantor. Ada juga kantor yang menyiapkan masker untuk pemohon yang datang. Lalu, petugas yang tetap melayani dengan memakai masker dan sarung tangan karet. Hal ini dilakukan agar jajaran Dukcapil dapat menjadi contoh bagi bentuk layanan publik lainnya.

Video himbauan dari Disdukcapil Kota Ternate juga menarik. Tujuh pegawai mengangkat kertas bertuliskan:

“Kami-Tetap di Kantor – Memproses Dokumen Kependudukan – Demi Anda – Mohon Anda –Tetap di Rumah – Demi Kami”, diringi dengan back sound lagu Heal the World yang dinyanyikan oleh Michael Jackson.

Banyak video dan foto pelayanan adminduk yang diunggah ke media sosial yang menunjukkan bahwa pelayanan tetap dilaksanakan, meskipun dalam kondisi wabah COVID-19. Video lain dari Disdukcapil Kota Surabaya juga tak kalah bagusnya. Video ini diadaptasi sebagai role model penyelenggaraan layanan publik saat COVID-19 terjadi.

Berbagai kreatifitas layanan adminduk ke publik tersebut difoto, divideo, dan diekspos ke publik sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Di samping itu dapat menjadi model layanan publik bagi kantor Dinas Dukcapil di daerah lainnya di tengah wabah COVID-19. Meskipun berada di lokasi yang berjauhan, para personil layanan adminduk saling mendukung satu sama lain dengan bantuan sosial media.

Penutup

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan seluruh jajaran Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia bertekad melakukan pelayanan yang membahagiakan masyarakat di tengah wabah COVID-19. Pesan kami kepada Anda:

“Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, bersama kita bisa melawan COVID-19. Percayalah, Tuhan Yang Maha Kuasa menurunkan sesuatu dengan hikmah. Pasti ada pelajaran besar bagi mereka yang bijaksana dan arif menyikapinya.”

Dukcapil Go Digital ‘tuk Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakat. Dukcapil BISA!
Salam GISA!

4
0
Kata Siapa (Pemerintah) Indonesia Tidak Kapitalis?

Kata Siapa (Pemerintah) Indonesia Tidak Kapitalis?

Kapitalisme itu kejam, karena saking bebasnya maka siapapun orang yang kaya bisa jadi juara. Kapitalisme itu kejam karena tanpa adanya intervensi negara, kebebasan menjadi kebablasan. Lanjutannya, yang kaya makin kaya dan yang miskin menderita. Kesenjangan mereka berdua adalah sebuah keniscayaan yang nyata.

Untungnya tidak begitu yang terjadi di negaraku Indonesia. Soalnya, kami ini negara yang menerapkan ekonomi Pancasila – bukan kapitalisme atau bahkan lawannya, sosialisme.

Begitulah yang kupercaya sebagai seorang warga negara yang sudah hampir 34 tahun lamanya dicekoki dengan pendidikan kewarganegaraan dengan basis ideologi Pancasila. Bahwa Indonesia ini telah memiliki sebuah sistem yang menjelma dalam berbagai sektor kehidupan – ekonomi, sosial politik, demokrasi, pendidikan, kehidupan beragama, sampai yang terbaru dalam pengucapan salam, bernama Pancasila.

Aku tak berani mengkritisi sebenarnya bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Tak sebanding umurku dengan banyaknya penelitian yang harus kutempuh untuk menelusuri sejarah saat negeri ini  mula-mula berdiri. Yang kutahu, kala itu Pancasila-lah yang menyatukan Indonesia – sebuah negeri dengan keragaman budaya, bahasa, dan pesona; akan tetapi terkungkung sebagai negeri jajahan Belanda dan penerusnya.

Sebagai seorang warga negara kelahiran tahun 80-an, yang mampu kulakukan kini di usia produktifku sebagai generasi milenial hanyalah mengamati: apakah benar yang diajarkan oleh guru-guruku dahulu. Katanya, Indonesia itu berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Karena itu, kita ini tidak berazaskan kapitalisme. Karena itu pula, kita juga bukan penganut sosialisme. Sudah, titik.

Berhubung pelajaran sejarah selama 12 tahun mulai SD sampai dengan SMA selalu mengajarkanku tentang kejamnya komunisme – yang entah mengapa identik dengan sosialisme, maka hingga saat ini aku tak perlu ragu dengan pernyataan guruku. Oke setuju, Indonesia itu bukan negara sosialis.

Toh, hingga hari ini komunisme dan sosialisme masih menjadi istilah yang tabu untuk dibahas, terlepas dari kontroversi kebenaran cerita tentang G-30/S/PKI. Begitupun tentang berbagai peristiwa gejolak politik yang melanda Indonesia pada masa presiden pertama – “yang katanya” dekat dengan pemerintah negara-negara sosialis kala itu, belum bisa dijelaskan dengan cukup meyakinkan. Dalam asumsiku sosialisme tidak punya tempat di negeri ini.

Tapi sebuah pertanyaan masih bertahta dalam benakku. Yaitu, “Kalau benar tidak sosialis, apakah negeri ini kapitalis?” Mungkin tidak. Harusnya sih, tidak.

Bukankah (masih kata guruku lagi) kapitalisme itu tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang sejak zaman dahulu suka bantu-membantu, bergotong royong demi kesejahteraan bersama. Karenanya, bahkan dikatakan bahwa sokoguru perekonomian Indonesia ialah koperasi. Koperasi adalah pengembangan dari co-operatives yang dapat pula diterjemahkan sebagai kerja sama.

Dulu aku sangat percaya bahwa koperasi sebagai sebuah badan usaha yang dibangun, dijalankan dan menghasilkan untuk para anggotanya, mengutamakan prinsip kerjasama, adalah benar sokoguru perekonomian Indonesia. Mungkin karena pada masa itu orang tuaku yang berprofesi sebagai guru merupakan pelanggan tetap jasa kredit yang disediakan oleh koperasi guru di kecamatan.

Lalu, warga desaku juga setiap hari menyetorkan hasil ternak berupa susu sapi ke koperasi, ditampung untuk disalurkan ke perusahaan pengolahan susu di kota sebelah. Koperasi sangat tidak asing bagi anak sekolah pada zamanku. Oh iya, kami dulu kalau jajan juga di koperasi sekolahan.

Lha, bagaimana dengan sekarang? Ah. Rupanya sudah jauh beda. Aku hampir tidak pernah menemukan koperasi di sekitarku, lebih-lebih yang skala bisnisnya bisa mengalahkan kemajuan toko swalayan waralaba. Ada sih kulihat satu dua toko kelontong yang sejenak menarik perhatian karena didirikan dengan nama ‘Yayasan ABC’ atau ‘Koperasi Karyawan XYZ”.

Namun, tak lama kemudian sinarnya tenggelam di balik bayang-bayang toko lain yang tergabung dalam dua jaringan ritel waralaba terbesar di Indonesia. Anda tahulah namanya. Saking kuatnya, dalam radius 1 kilometer dari rumahku, terdapat 6 toko waralaba tersebut. Luar biasa. Eh, pemiliknya siapa? Koperasi bukan ya.

Nah, sekarang mari kita lihat contoh lainnya. Suatu hari, datanglah seorang tamu berkunjung ke rumah tetanggaku. Namanya Narsih Nyffenegger, seorang perempuan kelahiran Indonesia yang kini berubah kewarganegaraan menjadi penduduk Swiss, mengikuti suaminya yang asli pribumi dari sana.

Ada banyak hal menarik yang sempat kujadikan bahan obrolan dengan mbak Narsih, ketika ia dan keluarga kecilnya berkunjung ke Indonesia. Salah satunya, ketika aku bertanya tentang betapa kerennya menjadi warga Swiss, negara yang begitu kaya, maju, dan sangat mengayomi warganya. Ternyata jawaban dari Narsih cukup mengagetkan.

“Tidak begitu. Lebih baik di Indonesia.”

“Mengapa?,” aku bertanya karena jawaban itu berbeda jauh dari ekspektasiku.

“Di Swiss itu, Anda nggak boleh terlalu kaya. Iya benar semua orang mendapatkan layanan dasar yang sama. Tapi, untuk membayar itu semua, ada pajak yang sangat tinggi besarnya harus disetor kepada negara.”

Narsih menghela nafas lalu melanjutkan, “Kalau di Indonesia, mau rumahmu sebesar istana, mobilmu keluaran limited edition, hartamu melimpah ruah; tapi pajak yang dipungut kepadamu tidak sebesar kami. Bebas sekalilah pokoknya. Pemerintah tidak terlalu ikut campur.”

“Uh, la..la..”, begitu batinku bersuara sembari mengangguk-angguk tanda setuju. Meskipun sebenarnya dalam hatiku muncul sebuah pertanyaan kegelisahan, “Nah, ciyusan begitu yang seperti ini di Indonesia (yang kaya makin kaya, yang miskin yang sabar yaaaa) lebih baik daripada kenyataan di negeri Swiss nun jauh di sana?”

Eh, tapi, by the way, kalau benar sebebas itu berarti kita ini hidup dalam sebuah sistem kapitalis dong ya namanya? Ah, tidak. Sepertinya masih butuh pembuktian yang lebih akurat lagi. Oke. Yuk, aku masih punya cerita satu lagi.

Jadi, perekonomian dunia akhir-akhir ini sedang dilanda kegelisahan karena hadirnya sebuah virus yang katanya mematikan dari negeri tirai bambu. Namanya Covid-19, sempat disebut pula sebagai Wuhan Corona Virus. Awalnya kehadiran virus ini hanya mengganggu kenyamanan masyarakat di negeri asalnya, China, tetapi kemudian dampaknya meluas hingga ke seluruh penjuru dunia.

Banyak perjalanan lintas negara yang dibatalkan. Beberapa industri pun terganggu karena pasokan bahan baku dan tenaga yang kebetulan terafiliasi dengan China mengalami kendala. Berkat itu pula, kita pun menjadi paham bahwa konstribusi China terhadap perekonomian negara-negara lain di seluruh dunia begitu besar. Sistemik istilahnya.

Lalu di mana sisi kapitalisme Indonesianya? Sederhana saja. Begini, sebagai bentuk preventif dari penularan Covid-19 yang mematikan itu, masyarakat berbondong-bondong membeli masker penutup wajah. Tidak hanya di negeri China yang tengah dilanda kemalangan karena puluhan ribu warganya terjangkit virus tersebut, rupanya masyarakat Indonesia pun mulai mengalami kepanikan ketularan.

Akibatnya, masker begitu banyak dicari oleh para konsumen. Karena tingginya permintaan konsumen, komoditi inipun diperjualbelikan dengan harga yang fantastis. Aku ingat sekali, pertengahan Januari lalu sebungkus plastik berisi 20 buah masker dibanderol seharga Rp10.000 saja di pedagang asongan sekitar pasar Palmerah.

Sekarang? Para penjual masker itu tidak tampak lagi. Masker sudah menjadi barang langka. Saking langkanya, masker Nexcare – sedikit lebih bermerek tapi tampilan fisiknya masih sejenis dengan yang di pedagang asongan, dibanderol dengan harga Rp70.000 per 10 biji di apotek resmi. Coba hitung berapa persen kenaikan harganya. Amazing!

Kenaikan harga masker dan ketersediaannya yang langka ini membuktikan bahwa pasar masker bergerak begitu bebas mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran. Harganya semakin tinggi ketika pasokannya mulai menghilang dari pasaran – di sisi lain permintaan dari konsumen melonjak luar biasa. Ya, begitu memang bunyinya hukum permintaan dan hukum penawaran. Salah satu ciri khas dari pasar bebas yang kapitalis.

Pertanyaan mendasarnya ialah, “Lho, di mana campur tangan negara? Bukannya Covid-19 ini sudah menjadi isu global? Jika benar demikian, seharusnya pencegahan timbulnya penderita penyakit akibat virus Corona menjadi urgensi ya. Kalau mau membantu meredam penularan penyakit, tentu saja masker cukup efektif menjadi alatnya. Murah, sederhana, dan (seharusnya) mudah didapatkan di sekitar kita.”

Kalau sudah begitu, kira-kira sudah tahu jawabannya ya.
Jadi, Negara Indonesia ini kapitalis atau tidak?

 

 

 

2

0
Alasan Mengapa Kami Mencintai TVRI

Alasan Mengapa Kami Mencintai TVRI

Ketika membaca berita penonaktifan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI Desember 2019 lalu, di media sosial ramai beredar dukungan dalam bentuk  tagar #savetvri. Di lini masa saya pun, beberapa teman juga menyayangkan peristiwa tersebut. Menurut mereka, TVRI di bawah kepemimpinan Helmy Yahya telah tampil menjadi jauh lebih baik. Saya setuju itu.

 

Terima Kasih TVRI

Sejak TV di rumah bisa dipakai menonton Youtube, frekuensi menonton TV lokal untuk keluarga kami menurun drastis. Acara-acara yang masih lumayan sering kami tonton kini bisa dihitung dengan jari. Sinetron? Masih ada 1 yang kami tonton meskipun banyak bolongnya.

Jelas bukan ‘sinetron azab’ di Indosiar, akan tetapi sinetron “Tukang Ojek Pengkolan” di RCTI. Di sinetron itu yang tidak ada tokoh yang benar-benar antagonis, sehingga tidak bikin tensi naik saat menontonnya. Acara lainnya? Ya cuma TVRI rasanya yang layak tonton. Terlebih, karena siaran Trans TV dan Trans 7 sejak beberapa bulan terakhir entah kenapa tidak bisa lagi ditangkap di daerah tempat tinggal kami.

Sebagai penggemar tayangan olah raga, bisa dibilang TVRI sangat memanjakan kami. Tahun 2019 mereka mengklaim diri sebagai Rumah Bulu Tangkis Indonesia. Menurut bola.kompas.com, dari Maret sampai Desember 2019, TVRI telah menyiarkan 10 turnamen bulu tangkis selain Blibli Indonesia Open, ditambah Sirkuit Nasional hingga 2021.

Terima kasih, TVRI! Ini artinya kami bisa melihat aksi idola kami The Minions dan The Daddies bermain sepanjang tahun itu. Sebuah hiburan kelas dunia untuk keluarga kecil yang tidak setiap akhir pekan bisa piknik. Ini jelas angin surga buat keluarga kami, buat suami saya lebih tepatnya. Hehe.

Itu baru badminton, belum sepak bola. Pertengahan tahun 2019, TVRI resmi membeli sebagian hak siar Liga Primer Inggris musim 2019/2020 dan membaginya bersama MolaTV, layanan multiplatform dari Djarum sampai musim 2021/2022 atau selama tiga musim.

TVRI mendapat jatah menyiarkan 78 laga per musim, yang dibagi ke dalam 2-3 pertandingan tiap minggunya. Mereka juga menjadi pemegang hak siar timnas Merah-Putih. Wow banget ya. Selain olahraga, di TVRI kami kadang menonton Discovery Channel. Di TV lain mana ada Discovery Channel, coba?

Ada juga acara belajar Bahasa Inggris buat anak-anak yang oke punya. TVRI juga memutar kembali serial-serial legendaris semacam “Oshin” dan “Little House on the Prairie” yang membuat generasi kelahiran 80-an ke bawah pasti senang karena bisa nostalgia.

Please TVRI, kalau rakyat jelata ini boleh request, tolong diputar kembali serial horor “Friday the 13th,” tambah “MacGyver,” dan “Siti Nurbaya,” atau  “Sengsara Membawa Nikmat” sekalian. Saya yakin pasti banyak yang setuju.

Dunia Dalam Berita? Jangan Kuatir, masih ada! Menurut pendapat saya pemberitaan di TVRI masih lumayan berimbang dibanding TV sebelah yang kelihatan banget memihak apa dan siapa, terutama pas musim pilpres lalu.

 

Setelah Publik Kembali Menengok TVRI

Dengan sederet kelebihan itu, tak heran jika publik kembali menengok TVRI. TVRI berubah secara signifikan dengan kehadiran Helmy Yahya. Oleh karena itu, banyak yang merasa heran ketika Helmy Yahya dinonaktifkan di saat mulai tampak perbaikan di tubuh TVRI, mulai dari logo sampai semakin beragam dan berkualitasnya tayangannya. Perubahan ini sudah kelihatan sekali, setidaknya dibandingkan dengan wajah TVRI beberapa tahun lalu.

Terlepas dari konflik internal di tubuh TVRI – yang tidak dipahami oleh orang luar seperti saya, ada pendapat tentang alasan penonaktifan Helmy Yahya. Paulus Widiyanto, Mantan Ketua Pansus Undang-Undang Penyiaran, berpendapat bahwa salah satu alasan penonaktifan ini adalah karena konten TVRI dinilai tidak sesuai dengan amanahnya sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Beberapa acara di TVRI dinilai tidak sejalan dengan konsep TVRI. Sebut saja Liga Inggris dan Discovery Channel yang merupakan siaran impor dari luar negeri. Dengan menyiarkan acara-acara semacam ini, TVRI dinilai lebih banyak memuat konten luar daripada konten lokal.

Lah bagaimana ya… Selama ini kan TVRI itu seperti mati suri, dari segi bisnis mungkin juga rugi terus. Liga Inggris dan Discovery Channel itu kan semacam pancingan saja agar publik kembali melirik TVRI. Kalau penontonnya banyak, pemasang iklan juga bakal datang. Kalau iklan banyak artinya pemasukan banyak dan TVRI bisa lebih mandiri.

Ujung-ujungnya TVRI akan bisa membuat lebih banyak lagi konten lokal yang menarik dan berkualitas. Bikin konten lokal juga perlu duit, bukan cuma tekad. Mbok yang sabar, ojo kesusu, namanya juga orang baru mau bangkit, perlu proses.

Alih-alih merasa konten lokal tersingkirkan, sebaiknya dilihat sisi positifnya. Setidaknya TVRI bisa dijadikan alternatif ketimbang saluran TV lokal lainnya, yang kebanyakan berisi acara gosip, sinetron tidak bermutu, talkshow nggak jelas, dan reality show hasil setting-an.

 

Epilog

Demikian cerita kami, para penonton TVRI di negeri ini. Semoga para pihak yang berkepentingan mempertimbangkannya. Di lubuk hati saya dan sebagian masyarakat di Indonesia, kami merindukan TVRI kembali menjadi saluran TV kebanggaan kita semua.

Opini ini ditulis sembari mengingat-ingat lagi sebuah lagu slogan TVRI di masa kecil saya dulu, ketika TVRI menjadi satu-satunya pilihan hiburan: TVRI menjalin persatuan dan kesatuan.

 

 

 

1

0
Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas dan Inovasi  pada Pemda Banyuwangi, the Sun Rise of Java

Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas dan Inovasi pada Pemda Banyuwangi, the Sun Rise of Java

Ada dua peristiwa mengesankan yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang kawan lama dari Manado. Saat ini beliau menduduki jabatan struktural Eselon III di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Kami makan malam bersama di restoran Kampoeng Popsa di Kota Makassar, sekedar mengobrol berbagi cerita. Beberapa hari sebelumnya Azwar Anas Sang Bupati Banyuwangi, yang juga adalah pimpinan kantor kawan saya itu, diundang tampil di acara Kick Andy “Succes Story”.

Wah, sudah ada bahan pembicaraan menarik nih”, pikir saya waktu itu.

Penghargaan Paramsamya Purnakarya Nugraha

Salah satu berita menarik tentang Banyuwangi terbit di beberapa surat kabar lokal pada 18 Juli 2019. Isinya tentang penghargaan Paramsamya Purnakarya Nugraha, yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada hari sebelumnya.

Parasamya Purnakarya Nugraha berasal dari Bahasa Sansekerta, berarti anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang. Penghargaan ini mengapresiasi hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan 5 tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat pada level pemerintah daerah. Banyuwangi lah yang menyabetnya tahun ini.

Prestasi Nasional Lainnya

Selain penghargaan bergengsi di atas, setiap tahun Kabupaten Banyuwangi juga tidak pernah sepi dari prestasi. Dalam hal pelaporan keuangan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diperoleh sebanyak 6 kali.

Tahun ini pula, Banyuwangi mendapatkan peringkat ke-3 nasional hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Banyuwangi juga mendapatkan predikat A dalam evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB) atas Sistem Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijalankannya.

Menggali Informasi tentang Keberhasilan Banyuwangi

Tak ingin sia-sia, pertemuan dengan kawan dari inspektorat Banyuwangi itupun saya manfaatkan untuk menggali lebih jauh tentang “Bagaimana praktek pengelolaan layanan masyarakat dan pengawasan di Kabupaten Banyuwangi”. Menjawab pertanyaan itu, ada beberapa hal yang saya catat.

  1. Inovasi berupa e-audit

E-audit, singkatan dari electronic audit, merupakan sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Manajeman Risiko, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Tentative Audit Objective (TAO), Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Formulir Kendali Mutu, perumusan temuan, dan pemantauan tindak lanjut.

E-audit telah hadir di Banyuwangi dan dimanfaatkan oleh APIP. E-audit tersebut sangat membantu pekerjaan auditor. Hanya perlu “klik” pada salah satu di antara berbagai pilihan kegiatan audit akan muncul pilihan permasalahan dan alternatif solusinya. Pilihan TAO, jenis-jenis PKA, prosedur audit serta teknik audit bahkan format KKA bisa langsung didownload.

Tak mengherankan jika sistem informasi ini menjadi benchmarking institusi audit lainnya. Berkat kegunaannya, aplikasi tersebut bahkan sudah diadopsi oleh 11 instansi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain di Indonesia.

  1. Pengembangan Manajemen Risiko bekerja sama dengan Universitas Jember

Cukup menarik cerita kawan ini terkait dengan proses pengelolaan risiko. Di Banyuwangi tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) sudah melakukan identifikasi dan analisis risiko. Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi bekerja sama dengan Universitas Jember, salah satu kampus ternama di Jawa Timur.

Berkat program ini, pengelolaan risiko menjadi lebih mumpuni. Berbagai dokumen yang mendokumentasikan komitmen pemda tentang manajemen risiko, misalnya peta risiko, sudah diibuat sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mudah diketahui risikonya. Hal demikian merupakan sebuah langkah yang patut diacungi jempol.

  1. Melakukan Audit Kinerja terhadap OPD

Secara khusus pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terdapat inovasi penting lainnya. Inovasi ini ialah mengubah pendekatan pengawasan yang dulunya berdasarkan rencana reguler tahunan berbentuk PKPT, yang didominasi oleh audit ketaatan/compliance audit, kini sudah bergeser ke audit kinerja berbasis risiko.

Dengan begitu, laporan hasil audit oleh inspektorat tidak lagi dominan di temuan keuangan, tetapi lebih banyak menjangkau hingga efektivitas kegiatan-kegiatan pemda. Bukankah memang seperti itu semestinya praktik audit internal berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan publik?

  1. Alokasi Anggaran Khusus untuk Inovasi

Pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) inspektorat dalam 3 tahun terakhir selalu dialokasikan dana lebih dari Rp.100 juta secara spesifik untuk program inovasi. Eaudit merupakan salah satu hasil program inovasi ini.

Tidak hanya di inspektorat, pada setiap OPD lainnya pun dianggarkan juga biaya khusus untuk inovasi. Berkat dukungan sumber daya finansial ini, pada tahun 2019 ini sudah ada 4 inovasi dari Pemerintah Daerah Banyuwangi yang masuk di antara 100 inovasi nasional.

  1. Monitoring Pelaksanaan Anggaran di OPD secara online.

Pengembangan integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran di Pemda Banyuwangi dalam kurun 5 tahun terakhir telah berbuah manis. Kondisi tersebut tentu saja merupakan bagian dari upaya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

­­­­Telah terintegrasinya SPIP tersebut memudahkan inspektorat untuk melakukan monitoring jarak jauh (remote audit). Metode ini sangat cocok misalnya jika diterapkan pada pengawasan tentang penyerapan anggaran tiap-tiap OPD.

Dengan metode pengawasan ini, apabila terdapat OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai Standar Harga, maka tim inspektorat dapat dengan cepat mendeteksinya. Mekanisme semacam ini sangat sesuai dengan konsep peringatan dini atau “Early Warning System“.

  1. Pengamanan Aset Kendaraan

Kendaraan operasional harus disimpan di kantor pada periode di luar jam kerja. Terhadap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan penalty, berupa pemotongan atas tunjangan kinerja pengguna kendaraan tersebut selama dua bulan.

Para pejabat pemda seperti sekretaris daerah dan kepala dinas bepergian berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan kendaraan pribadi. Adapun kendaraan operasional hanya dipakai saat jam kantor. Rupanya, kebijakan ini bisa menghemat anggaran operasional kantor sebanyak lebih dari 20%.

  1. Fasilitator Check and Balance Unsur Legislatif dan Eksekutif

Mengelola hubungan antara kepala daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif bukanlah perkara mudah. Sebagus apapun kepemimpinan seorang kepala daerah, jikalau ia tidak mampu berkordinasi baik dengan legislatif maka akan jadi kendala dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk masalah ini, APIP Banyuwangi turut serta menjaga keharmonisan relasi legislatif dan eksekutif. Sebab, dalam urusan pengawasan APIP dan DPRD punya peran yang “beririsan”. Legislatif berperan dalam penyusunan dan pengesahan APBD, sementara APIP mengawal pelaksanaan.

Berkaitan dengan APBD ini, inspektorat sebagai APIP di Kabupaten Banyuwangi menjalankan peran dengan sangat baik. Inspektorat mendukung koordinasi Bupati sebagai eksekutif sekaligus menjadi pengawas pada tahapan pelaksanaan APBD. Dengan kata lain, inspektorat melaksanakan peran check and balance.

Epilog

Sebagai catatan saya, berbagai prestasi yang telah diraih Pemda Banyuwangi tidak terlepas dari inovasi yang tiap tahun ditargetkan oleh kepala daerahnya. Program inovasi pun telah diimbangi dengan alokasi anggaran di masing-masing OPD.

Inovasi-inovasi tersebut juga memenuhi satu di antara dua kriteria. Yaitu, terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, atau bisa memberikan manfaat tidak langsung terhadap kemajuan pembangunan. Misalnya, event-event spesial di Banyuwangi yang terbukti mampu mendatangkan wisatawan dari luar daerah, bahkan dari mancanegara.

Untuk program inovasi ini, peran APIP sangat strategis sebagai pengawal akuntabilitas. Inovasi yang dicanangkan di Banyuwangi dicita-citakan bukan sekedar menjadi inovasi yang menghabiskan anggaran daerah, tetapi menjadi inovasi yang betul-betul meningkatkan layanan pemda kepada masyarakat.

Pemda Banyuwangi ingin mewujudkan sebuah kondisi ideal sebagaimana slogan mereka “Banyuwangi Bahagia”. Demikian sejumput inspirasi yang saya catat dari obrolan tentang Banyuwangi, the Sunrise of Java.

Semoga menginspirasi rekan-rekan APIP lainnya.

 

 

5

0
error: