Reformulasi Bansos COVID-19

Reformulasi Bansos COVID-19

Sebagai dampak dari wabah Covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah, pola kehidupan masyarakat telah banyak berubah. Dalam sektor ekonomi, angka pengangguran meningkat pesat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi ini pada akhirnya memaksa pemerintah membuat kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos), sebuah bentuk tanggung jawab sosial negara kepada rakyatnya. Bantuan sosial ini merupakan penyangga untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang sedang terganggu penghasilannya.

Bentuk, Besaran, dan Penyaluran Bansos

Beberapa bentuk bantuan sosial ini adalah bantuan langsung tunai, bantuan sembako, dan insentif kartu prakerja. Bantuan ini bersumber dari dana APBN, APBD, ataupun APBDes yang mengalami realokasi dan refokusing anggaran.

Kemungkinan besar bantuan sosial akan diberikan selama tahun 2020. Untuk 3 bulan pertama yaitu April, Mei, Juni, jumlah nominal bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp. 600.000 perorang perbulan. Namun, selanjutnya mulai bulan Juli hingga Desember nominal yang diberikan turun menjadi Rp. 300.000 perorang perbulan.

Pemerintah menggulirkan sejumlah anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19, tepatnya sebesar Rp.641,17 trilyun. Terdapat pula anggaran untuk dukungan konsumsi –baik bantuan sosial maupun subsidi sebesar Rp. 172,1 trilyun. Adapun anggaran untuk bantuan langsung tunai desa sebesar Rp. 31,8 trilyun.  

Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penyaluran bantuan sosial ini antara lain: ketidaksinkronan data, penyaluran bantuan yang tidak merata, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, serta ketidakjelasan prosedur –baik ketidakjelasan persyaratan maupun penerima bantuan.

BLT Masyarakat Desa

Saya menyoroti tentang bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat melalui kepala desa. Ketidakmampuan kepala desa dalam memahami regulasi yang ada, lemahnya pembinaan dan pengawasan, serta daya tarik uang tunai di mata semua lapisan masyarakat, membuat fungsi sosial dari bantuan langsung tunai menjadi tercederai.

Persyaratan utama bahwa kriteria yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai yaitu kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19 tidak tersosialisasikan dengan baik. Yang beredar di sebagian masyarakat adalah informasi bahwa bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Akibatnya, yang merasa berhak mendapatkan bantuan langsung tunai menjadi ratusan orang di setiap desa. Sedangkan yang sebenarnya berhak untuk mendapatkannya hanya puluhan orang saja. Tidak aneh jika kemudian nominal yang diperoleh keseluruhan warga yang merasa berhak tersebut menjadi kurang dari Rp. 600.000 perorang perbulan.

Ketersediaan dananya pun menjadi kurang. Padahal, apabila bantuan langsung tunai tersebut hanya diberikan kepada yang berhak saja –sesuai kriteria di atas, maka setiap orang bisa memperoleh Rp. 600.000 perorang perbulan dan ketersediaan anggarannya bisa berlebih.

Saatnya Dievaluasi

Menurut hemat saya, pola bantuan langsung tunai ini sudah saatnya dievaluasi kembali. Kondisi di mana penerima bantuan yang tidak tepat sasaran menjadikan pemborosan anggaran yang merata di sebagian besar desa. Kondisi berkurangnya nominal yang diterima menjadikan tujuan utama bantuan langsung tunai menjadi tidak tercapai.

Di sisi lain, pendapatan negara jauh berkurang. APBN mengalami defisit anggaran. Dibutuhkan penghematan pengeluaran. Bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran merupakan salah satu bentuk pemborosan anggaran.

Bayangkan, pada satu kecamatan saja, anggaran bantuan langsung tunai bisa mencapai milyaran perbulannya. Padahal, apabila penyalurannya tepat sasaran hanya dibutuhkan ratusan juta rupiah saja.

Epilog: Rekomendasi

Oleh karena itu, atas nama penghematan anggaran maka pola bantuan langsung tunai ini harus dirubah mekanismenya dengan pola baru yang lebih menjamin penyaluran menjadi lebih tepat sasaran. Salah satu alternatif pola baru tersebut adalah pola padat karya dan pola gotong royong.

Setiap masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19 diberikan pekerjaan baru berupa pekerjaan padat karya dan gotong royong. Pekerjaan yang dilakukan cukup yang bersifat pemeliharaan fasilitas umum dan infrastruktur pedesaan –seperti pembersihan saluran air, jalan umum, pengecatan tempat ibadah dan sekolah, dan rehabilitasi ringan infrastruktur.

Dengan pola ini maka yang tidak kehilangan mata pencaharian tidak akan bisa ikut serta. Apalagi yang memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata, jelas tidak akan bersedia ikut serta.

Dengan demikian maka terjadi seleksi secara alami terhadap penyaluran bantuan sosial pola padat karya dan gotong royong ini. Uang negara tidak terbuang sia-sia karena ada produk fisik yang dihasilkan. Sedangkan terhadap masyarakat yang benar-benar tidak mampu bekerja lagi akibat umur maupun kekurangan fisik, bisa diberikan perluasan program keluarga harapan (PKH).             

1
0
Sertifikasi: Problematika Usaha Kecil  Jasa Konstruksi

Sertifikasi: Problematika Usaha Kecil Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ditetapkan dengan pertimbangan utama untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola konstruksi yang lebih baik, memenuhi dinamika perkembangan penyelenggaraan konstruksi, dan menjamin ketertiban serta kepastian hukum dalam bidang konstruksi.

Beleid konstruksi sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sudah waktunya untuk disesuaikan, mengingat banyak perkembangan yang terjadi dalam rentang waktu 18 tahun sebelumya.

Perkembangan yang terjadi saat ini di antaranya ekonomi berbasis teknologi informasi, angkatan kerja yang bertambah pesat, dan kebutuhan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi merupakan penerjemahan lebih lanjut, sebagai petunjuk pelaksanaan undang undang jasa konstruksi tersebut.

PP Nomor 22 Tahun 2020 ini mencabut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Peran serta usaha kecil merupakan salah satu substansi yang diatur dalam peraturan di atas. Usaha kecil yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah usaha kecil konstruksi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah).

Kualifikasi ini dilaksanakan dengan penilaian terhadap perolehan proyek, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja, dan kemampuan menyediakan peralatan konstruksi. Dari keempat penilaian ini masalah terbesar usaha kecil adalah ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kompeten masih menjadi masalah klasik, dalam hal ini tenaga kerja bersertifikat terampil.

Pembinaan Jasa Konstruksi

Sesungguhnya, pemerintah baik di pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi. Salah satu tanggung jawab dan kewenangan ini adalah memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja.

Namun, pada kenyataannya alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam pembiayaan sertifikasi kompetensi kerja ini masih jauh dari kebutuhan lapangan. 

Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi. Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat kompetensi.

Sertifikat kompetensi kerja ini diperoleh melalui uji kompetensi standar yang dilaksanakan lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Sertifikat kompetensi kerja berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ada sanksi tertentu apabila kewajiban sertifikasi kompetensi tidak dipenuhi.  Menteri dan kepala daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban sertifikasi kompetensi kerja.

Dengan demikian, di satu sisi pemerintah wajib menyediakan anggaran dan di sisi lain pemerintah melakukan pengawasan terhadapnya. Paket proyek untuk usaha kecil hanya mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja dalam bentuk sertifikat keterampilan kerja untuk tenaga terampil. Usaha kecil tidak mensyaratkan sertifikat keahlian.

Berdasarkan data  dari kompas, dari sejumlah 134.399 perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar, ternyata sebanyak 110.146 perusahaan atau 82% merupakan usaha kecil jasa konstruksi. Sedangkan berdasarkan data dari CNN Indonesia, dari keseluruhan tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor usaha konstruksi yang berjumlah 5,3 juta orang, ternyata baru 512.787 orang atau 9,67 % yang bersertifikat kompetensi kerja. 158.070 orang bersertifikat keahlian dan 386.802 orang bersertifikat keterampilan kerja.

Dari sini terlihat bahwa jumlah perusahaan jasa konstruksi kategori usaha kecil (110.146) jumlahnya berbanding 1:3,5 dari tenaga kerja bersertifikat keterampilan kerja (386.802). Yang berarti, satu perusahaan kecil konstruksi bisa mempekerjakan 3-4 orang tenaga kerja bersertifikat keterampilan pada saat yang bersamaan.

Padahal, dalam pelaksanaan 1 proyek konstruksi kualifikasi kecil bisa membutuhkan lebih dari 4 orang tenaga trampil bersertifikat SKT, sedangkan untuk usaha kecil bisa melaksanakan 5 proyek dalam waktu bersamaan. Belum lagi ketika kita bicara soal lokasi kerja. Bisa jadi terdapat sejumlah perusahaan yang tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tenaga kerja terampil.

Akan terjadi kerumitan luar biasa apabila semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan tender proyek atau pengadaan langsung pada waktu yang hampir bersamaan. Misalnya pada semester pertama tahun berjalan. Dalam pemenuhan persyaratan dokumen pengadaan akan terjadi pemakaian sertifikat keterampilan kerja yang bersamaan pada beberapa usaha kecil konstruksi.

Hal ini tidak akan terungkap karena belum terdapat sistem yang bisa mendeteksi secara elektronik. Sistem layanan pengadaan secara elektronik belum memiliki fasilitas pencari (searching) terhadap daftar tenaga kerja yang ditawarkan perusahaan. Apabila fasilitas ini dikembangkan maka akan terjadi banyak perusahaan kecil yang gugur dalam evaluasi teknis, akibat pemakaian bersama terhadap tenaga kerja yang sama.

Lebih parah lagi, apabila pemenuhan sertifikat keterampilan pada dokumen penawaran teknis ternyata hanya formalitas belaka untuk sekedar lulus penawaran teknis. Tenaga kerja tersebut ternyata tidak bekerja di lapangan proyek, yang bekerja justru orang lain.

Tanggung Jawab Bersama

Permasalahan ini adalah tanggung jawab kita semua dan mesti kita perbaiki secepatnya. Dalam perbaikan ini kita harus memetakan beberapa prioritas masalah dan merumuskan formula penyelesaiannya.

Permasalahan pertama adalah penyebaran tenaga kerja dan lembaga sertifikasi. Sebagian besar tenaga kerja terampil berdomisili di daerah – baik kabupaten, kecamatan, maupun desa. Sedangkan lembaga sertifikasi profesi berada di daerah perkotaan, baik di perkotaan provinsi maupun perkotaan kabupaten.

Di perkotaan provinsi didominasi oleh lembaga sertifikasi profesi dari asosiasi profesi. Di perkotaan kabupaten didominasi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan atau balai latihan kerja (BLK).

Permasalahan kedua adalah pembiayaan. Tenaga kerja terampil hanya bisa bekerja secara tidak tetap, hanya pada waktu tertentu pada saat proyek usaha kecil berlangsung – kisaran waktunya antara 1-6 bulan. Selebihnya, mereka mencari kerja di luar proyek negara. Dengan kondisi ekonomi yang demikian, maka kecil kemungkinan mereka bisa mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk membiayai sertifikasi kompetensi mereka.

Permasalahan ketiga adalah tingkat kebutuhan akan sertifikat. Tanpa memiliki sertifikat keterampilanpun mereka tetap bisa bekerja. Ini dimungkinkan karena persaingan mereka bukan ditentukan oleh faktor sertifikat, tapi ditentukan oleh kualitas kerja dan upah yang ditentukan. Bahkan belum tentu mereka kenal dengan sertifikat keterampilan yang dimaksud.

Dari ketiga permasalahan ini maka perlu dirumuskan beberapa kebijakan yang harus difikirkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rumusan kebijakan ini harus realistis dan praktis, bukan teoritis atau regulatif.

Sertifikasi Online, Mengatasi Ketimpangan Penyebaran Domisili

Terkait ketimpangan penyebaran domisili antara tenaga kerja dan lembaga sertifikasi profesi ini, harus ada upaya pemecahan agar kendala jarak bisa dipecahkan. Apabila dilakukan mobilisasi tenaga kerja ke lokasi pelaksanaan sertifikasi, maka akan terkendala biaya baik pribadi atau anggaran negara.

Demikian juga apabila pelaksana sertifikasi turun ke daerah juga akan memakan biaya yang tidak sedikit. Maka solusi paling realistis dengan biaya yang hemat serta memang lagi trend sekarang ini adalah dengan membuat program sertifikasi online.

Lembaga sertifikasi profesi membuat kurikulum sertifikasi berbentuk file movie dan file pdf yang bisa diunduh pada website yang ditentukan. Peserta pelatihan bisa mempelajari kapanpun mereka sempat mempelajarinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Lembaga sertifikasi profesi menyediakan layanan konsultasi online terhadap hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kemudian dibuat juga layanan ujian online dan sertifikat online.

Bila ujian tersebut membutuhkan material uji, maka material uji tersebut cukup dikirimkan melalui fasilitas pengiriman barang dan tim penguji melakukan pengujian terhadap material tersebut. Solusi ini cukup realistis. Hampir semua daerah sudah terjangkau oleh fasilitas internet dan hampir semua lapisan dan kelompok umur dalam masyarakat sudah melek teknologi.

Perangkat berupa smartphone, laptop, atau komputer PC sudah familiar dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan adanya dana desa, maka semua kantor kepala desa dan badan permusyawaratan desa sudah seyogyanya memiliki fasilitas wifi untuk kemudahan koneksi.

Epilog

Terkait kendala pembiayaan, ini adalah tanggung jawab mutlak pemerintah. Sudah saatnya ada persentase alokasi anggaran terhadap pembinaan sertifikasi ini.

Apabila Kementerian Tenaga Kerja bisa membagi anggaran ke seluruh Balai Latihan Kerja se-Indonesia dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat di berbagai bidang, maka sudah saatnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan hal yang sama.

Dengan pendataan yang akurat, Kementerian PUPR sudah bisa merancang anggaran biaya pertahun untuk program sertifikasi gratis bagi seluruh tenaga terampil yang belum bersertifikat di seluruh Indonesia. Dengan pola sertifikasi online akan terjadi penghematan biaya dibandingkan dengan sertifikasi manual.

Terkait tingkat kebutuhan akan sertifikat di sini diperlukan strategi dan sasaran antara. Diperlukan masa transisi pada pemenuhan target pelaksanaan program sertifikasi online dan kesediaan pembiayaan subsidi sertifikasi. Misalnya dengan diberikannya waktu transisi 3 tahun maka tahun keempat dilakukan kewajiban sertifikasi tenaga terampil secara konsisten dengan sanksi terhadap pelanggaran diberikan dengan tegas.

Demikian solusi terhadap pemecahan sertifikasi tenaga terampil ini. Banyak harapan yang dibebankan terhadap realisasi keberpihakan regulasi Jasa Konstruksi terhadap usaha kecil jasa konstruksi dan tenaga terampil jasa konstruksi.

Dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Kementerian PUPR maka diharapkan pembinaan jasa konstruksi bisa lebih maksimal.
Konstruksi sehat negara kuat!

0
0
Birokrasi Berzakat

Birokrasi Berzakat

Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah melakukan berbagai ikhtiar, salah duanya melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan gerakan di rumah saja (work from home/wfh). Sayangnya, segala ikhtiar tersebut seolah hanya memperlambat penyebaran virus. Pandemi COVID-19 belum benar-benar berakhir. Namun begitu, dampaknya sudah sangat terasa. Secara kasat mata kita dapat melihat, masyarakat mulai bosan untuk menjalani gerakan di rumah saja. Indikator sederhananya berupa semakin ramainya jalan raya, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga berdesakannya para penumpang di terminal Bandara Soekarno Hatta.

Terkini, tagar #indonesiaterserah menjadi trending di jagat twitter Indonesia. Bahkan dalam waktu dekat, pemerintah menyatakan “berdamai” dengan corona dengan melaksanakan kehidupan yang bernama new normal. Sebuah tatanan kehidupan yang katanya berdampingan, seiring sejalan dengan corona. Harapannya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang semakin lesu.

Tanda-tanda Lesunya Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan kurang dari 3 persen. Hal ini juga menunjukan bahwa negara sangat kedodoran dalam memenuhi anggaran triliunan Rupiah guna melawan corona, sekaligus untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Lebih dari 2 juta pekerja menjadi korban PHK, sementara jutaan pekerja sektor informal lainnya kehilangan pendapatan.

Selain menata kembali kehidupan menjadi normal baru, ada pula berbagai usulan penambahan anggaran yang terus digulirkan oleh berbagai pihak. Misalnya, usulan agar Bank Indonesia mencetak uang senilai 600 triliun Rupiah, hingga usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang pemotongan gaji ASN golongan III ke atas  sebesar 50%.

Semua usulan tersebut mendapat pro dan kontra. Khusus usulan gubernur Jateng mendapat resistensi dari mulai pengamat hingga ASN dengan berbagai alasan. Saking “bingungnya” dalam memenuhi anggaran terkait corona, pemerintah tetap menaikkan iuran BPJS melalui diterbitkannya PP Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Keputusan ini sontak menjadi kontroversi mengingat kenaikan iuran BPJS yang telah diputuskan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Potensi Zakat yang Belum Tergali

Saya berpendapat bahwa akan selalu ada blessing in disguise dalam suatu kejadian, artinya ada hikmah yang dapat dipetik. Melihat kondisi di mana negara benar-benar kedodoran dalam mencari sumber-sumber anggaran sementara perekonomian masyarakat merosot drastis, ada baiknya jika diapungkan kembali gagasan birokrasi berzakat.

Gagasan ini pernah diinisiasi oleh Kemenag pada tahun 2018 lalu. Pada konsepnya, dengan mekanisme zakat, dapat terkumpul dana hingga Rp 10 Triliun Rupiah per tahun dari para ASN (baik PNS maupun PPK) yang beragama Islam. Hitungan ini berdasarkan data Badan Kepagaiwaian Negara (BKN), di mana 3,5 juta dari 4,3 juta PNS saat ini tercatat sebagai penganut agama islam.

Angka ini sejatinya cukup fantastis mengingat pendapatan zakat nasional 2016 dan 2017 baru berkisar antara Rp 5-6 trilyun, dengan proporsi zakat oleh ASN baru sebesar 1,5 Trilyun Rupiah atau 25%-nya (sumber: dokumen). Sungguh masih sangat potensi zakat dari ASN yang bisa dioptimalkan.

Hingga kini gagasan Kemenag tersebut belum terealisasi. Di tengah pandemi corona yang entah kapan berakhirnya, ada baiknya konsep zakat digaungkan kembali. Alangkah baiknya jika gagasan zakat ASN ini diperluas, bukan hanya ASN yang menjadi wajib zakat melainkan juga birokrasi dalam arti luas.

Artinya, semua yang menerima pendapatan dari negara mulai dari penyelenggara negara, ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, dan siapapun yang menerima aliran dana yang bersumber dari anggaran negara lainnya hendaknya diwajibkan zakat. Dengan demikian, jika hitung-hitungan ASN muslim dengan jumlah 3,5 juta saja potensinya mencapai Rp 10 triliun, diperkirakan penerimaan “zakat” akan berkali lipat.

Zakat: Bureacrats Social Responsibility

Akan lebih dahsyat lagi apabila komponen objek zakat tidak hanya menyasar gaji dan tunjangan jabatan, tetapi juga tunjangan kinerja (remunerasi) bagi birokrat instansi pusat, tunjangan sertifikasi bagi guru dan dosen, serta tunjangan perbaikan penghasilan, atau apapun sebutan lainnya bagi birokrat daerah.

Kemudian jika zakat diterapkan sebagai sebuah konsep bureacrats social responsibility (BSR), semacam CSR/tanggung jawab sosial birokrasi, maka wajib “zakat” dapat diperluas tidak hanya bagi mereka yang muslim. Namun, juga dikenakan bagi semua yang menerima penghasilan dari negara tanpa memandang latar belakang agama.

Apabila hal ini diterima maka cita-cita mewujudkan keadilan sosial dapat sedikit terbantu melalui tanggung jawab sosial birokrasi. Potensi pendapatan “zakat” yang diterima pun bisa jauh melebihi potensi zakat yang dihitung oleh Baznas baru mencapai Rp 233,8 triliun.

Melembagakan Konsep Zakat

Ketika konsep zakat diterima sebagai sebuah tanggung jawab sosial birokrasi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama terkait dengan regulasi, agar tidak melanggar hukum tata negara dan hukum administrasi negara maka diperlukan payung hukum terkait pemungutan “zakat”. Pemungutan ini perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Tanpa payung hukum, pungutan “zakat” akan berpotensi masuk dalam ranah pungutan liar (pungli).

Kedua, secara kelembagaan. Jika wajib zakat (muzakki) dibatasi hanya mereka yang beragama Islam maka pemerintah telah mempunyai BAZNAS beserta lembaga turunannya di daerah. Namun, jika “zakat” dimplementasikan sebagai sebuah “konsep” tanpa memandang agama maka perlu dibentuk lembaga baru yang mewadahi pungutan “zakat” semua umat.

Ketiga, terkait dengan wajib zakat, pengelolaan, dan objek zakat. Hal ini perlu diatur agar pendapatan “zakat” yang berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan dan penyalurannya, sehingga benar-benar bermanfaat bagi para mustahiq yang belum tertangani oleh negara.

Epilog

Semoga, gagasan ini dapat dijadikan bahan diskusi level elit, mengingat zakat dalam Islam merupakan Rukun Islam dan wajib dikeluarkan oleh wajib zakat. Selain sebagai wujud “membersihkan” harta, zakat juga sebagai wujud inklusivitas birokrasi dan masyarakat dalam rangka mengimplementasikan sila kemanusian yang adil dan beradab melalui gotong royong demi mewujudkan keadilan sosial dalam kerangka persatuan Indonesia. 

3
0
Ekonomi Digital:  Ekonomi Dengan Memanfaatkan Teknologi

Ekonomi Digital: Ekonomi Dengan Memanfaatkan Teknologi

Sebagai dampak dari pandemi COVID-19, fakta bahwa perekonomian Indonesia sedang terguncang tidak bisa dipungkiri lagi. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia minus 3,2%; sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 diprediksi berada pada angka 2,3%.

Ditambah lagi, sekitar 70% wilayah ekonomi Indonesia telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami tekanan yang cukup hebat sebagai dampak dari pandemi sepanjang tahun 2020 (sumber: liputan6).

Dampak negatif pandemi tidak terkecuali juga bagi para pelaku usaha. Banyak dari mereka yang pesimis karena tekanan ekonomi di tengah pandemi. Hal ini dapat dilihat melalui riset dari SurveySensum & NeuroSensum pada 27 Maret 2020 sampai 6 April 2020 kepada 109 responden perusahaan. Sektor fast moving consumer goods (FCMG) mengalami penurunan pendapatan sebesar 54%, meski angka ini tak sebesar sektor lainnya.

Sebanyak 55% responden memotong anggaran promosi below the line, seperti billboard. Sedangkan anggaran promosi above the line, seperti iklan televisi dan radio dipangkas sebesar 33%. Strategi pemasaran pun berubah dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi seperti media sosial, e-commerce, hingga instant message di hampir semua sektor.

Singkat cerita, saat pandemi ini hampir semua sektor usaha merubah strategi pemasarannya dengan lebih banyak memanfaatkan media digital. Selain beban berat perusahaan menanggung biaya operasional yang tidak sebanding dengan profit yang dihasilkan, juga karena ongkosnya relatif lebih terjangkau.

Momentum Ekonomi Digital di Indonesia

Sebagian besar masyarakat Indonesia menghabiskan waktu berada di rumah selama pandemi, beraktivitas secara online. Dari sini saja sudah terlihat jelas meningkatnya permintaan akan paket data internet dari berbagai provider telekomunikasi. Ya, kebutuhan akan koneksi dan teknologi informasi meningkat pesat belakangan ini. Tentu saja, berimplikasi pada kegiatan ekonomi.

Contoh aktivitas online dirumah selama pandemi, antara lain ibadah dan rapat kantor jarak jauh melalui aplikasi video conference (Zoom, Webex, Skype, dll), memesan makanan dan mengirim barang secara aplikasi online (Gojek, Grab), belajar dan mengikuti pelatihan secara online (Ruang Guru, Ilmupedia, Pintaria), bahkan hiburan pun menggunakan aplikasi streaming online (Netflix, Hooq, dll).

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang ada sekarang, sektor ekonomi digital sepertinya sedang mendapatkan momentumnya. Hal ini terlihat dari perubahan strategi pemasaran oleh perusahaan dan kebiasaan masyarakat di tengah pandemi sekarang. Bahkan, sebelum terjadi pandemi, Presiden Jokowi di acara Digital Economy Summit 2020 pernah mengatakan,

”Saat ini Indonesia merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan yang paling cepat. Di tahun 2025, kita akan memiliki 133 miliar dollar AS. Silahkan kalikan sendiri berapa triliun rupiah”.

Bukan tanpa alasan Presiden Jokowi memberi pernyataan tersebut. Tahun 2015, nilai ekonomi digital Indonesia berada pada angka 40 miliar dollar AS, dan melonjak pada tahun 2019 diangka 40 miliar dollar AS (sumber: kompas.com). Untuk lebih lengkapnya berikut ulasan mengenai ekonomi digital: definisi, karakteristik, ancaman, peluang, dan tantangannya.

Definisi Ekonomi Digital

Ekonomi digital tentu erat kaitannya dengan teknologi informasi dan ekonomi. Perlu penjabaran dari dua sudut pandang agar mengetahui korelasi dan hubungan antara keduanya. Yaitu, memahami apa itu ekonomi dan selanjutnya memahami apa itu digital.

Ekonomi adalah ilmu sosial yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa. Ekonomi juga membahas tentang hubungan antarindividu, bisnis, dan pemerintah dalam mengatur sumber daya dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan untuk mencapai hasil maksimal (sumber: investopedia).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan digital sebagai hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; di mana angka ini menjadi dasar sistem komputasi sebagai basis kemajuan teknologi infromasi. Artinya digital menjadi representasi dari terminologi teknologi informasi.

Adapun menurut Oxford English Dictionary, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer, untuk menyimpan, mengakses, menganalisis dan mengirim informasi. Jika ditarik benang merahnya, definisi ekonomi digital adalah kolaborasi antara teknologi informasi dan ekonomi, dengan memanfaatkan media teknologi informasi sebagai alat/media untuk mencapai tujuan ekonomi.

Karakteristik Ekonomi Digital
Heru Wijayanto selaku Co-Founder dari SociopreneurID menjelaskan bahwa karakteristik ekonomi digital berbeda dengan ekonomi konvensional. Pada ekonomi konvensional cenderung eksklusif atau hanya dijangkau oleh beberapa kelompok elite tertentu, berbeda dengan ekonomi digital yang lebih inklusif dan memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat.

Karakteristik ekonomi digital memberikan semangat kompetitif dan kolaboratif, contohnya dilihat pada banyak perusahaan start-up (perusahaan baru) yang banyak bermain di area ekonomi digital (semangat kompetitif), dan ekonomi digital sebagai sharing economy yang banyak melibatkan banyak usaha mikro kecil dan menengah (semangat kolaboratif).

Ancaman dan Peluang Ekonomi Digital

Era digitalisasi akan mengancam kelangsungan manusia sebagai tenaga kerja karena posisi manusia akan digantikan dengan mesin otomatis. Diprediksi manusia akan kehilangan 1 – 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 (Gerd Leonhard, Futurist). Dapat dilihat pada teknologi saat ini mulai banyak industri sudah menggunakan mesin dengan kemampuan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan.

Masa depan juga diprediksi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia bekerja pada bidang yang belum pernah ada pada saat ini (U.S. Department of Labor Report), artinya prediksi tersebut ditujukan kepada generasi anak cucu umat manusia saat ini. Tentunya prediksi bisa tepat atau keliru, tapi tidak ada salahnya untuk disikapi secara bijak.

Survei Pew Research Center terhadap 27 negara di dunia tahun 2018 menyimpulkan bahwa untuk negara maju, rata-rata persentase penggunaan smartphone lebih besar (76%) dibandingkan negara berkembang (45%), termasuk Indonesia. Indonesia berada di peringkat 24 dengan rincian komparasi pengguna smartphone (45%), pengguna mobile phone bukan smartphone (28%), dan tidak ada pengguna mobile phone dan smartphone (29%).

Namun, dari sisi perkembangan penggunaan smartphone di Indonesia pada tahun 2015 – 2018 bisa dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2015, pengguna smartphone di Indonesia pada rentang usia 18-34 tahun sebesar 39% dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 66%. Untuk rentang usia 50+ juga naik dari tahun 2015 hanya 2% dan pada tahun 2018 menjadi 13%.  

InMobi menjelaskan, konsumen global menghabiskan rata-rata 97 menit dengan handphone, 37 menit dengan PC tablet, 81 menit dengan televisi, 70 menit dengan PC desktop, 44 menit dengan radio, dan 33 menit dengan media cetak.

Artinya, saat ini sebagian besar umat manusia telah memanfaatkan media teknologi informasi dalam aktivitas hariannya. Inilah yang dapat dijadikan peluang bagi para pelaku usaha untuk menjaring konsumennya dalam pemasaran. Contohnya, melalui media sharing network (Facebook, Twitter, Instagram), search engine optimization (Google, Bing), e-commerce (Bukalapak, Tokopedia), dan online media platform (Youtube).

Tantangan Ekonomi Digital

Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Tercatat ada sekitar 1.700 perusahaan start-up bermunculan di Indonesia. Dari sisi perusahaan start-up yang bermain di area ekonomi digital, harus berani berkompetisi mengembangkan berbagai inovasi jika ingin tetap bertahan dalam membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi, potensi ini disambut dengan berbagai tantangan. Dari sisi perusahaan konvensional yang tertarik pada area ekonomi digital, harus melakukan transformasi bisnis dengan merubah proses bisnisnya secara radikal (business process reengineering) agar optimal bermain di area ekonomi digital.

Perlu dibangun fondasi kepercayaan kepada masyarakat terhadap penggunaan transaksi digital seperti e-money (E-Toll) dan e-wallet (Go-Pay, OVO, LinkAja), karena mayoritas masyarakat zaman sekarang masih menggunakan uang kertas sebaga alat transaksi sehari-hari.

Pemerintah, perbankan, hingga perusahaan di bidang teknologi finansial perlu bersinergi secara aktif untuk memberikan edukasi kepada masyakat terkait kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan transaksi digital. Dalam hal ini, Cyber Crime merupakan salah satu trigger ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi mereka.

Dari sisi pemerintah juga memastikan bahwa ekonomi digital mampu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah peningkatan kualitas infrastruktur teknologi sebagai faktor penunjang penerapan ekonomi digital, agar penyebarannya merata di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya tidak ada lagi daerah yang kecepatan internetnya memprihatinkan, apalagi berada di luar jangkauan.

Faktanya, seorang sahabat saya yang berdinas di sebuah kawasan terpencil pernah mengeluhkan masalah akses internet ini. Pada satu kesempatan penulis bertanya, ”Gimana internet disana bro, aman?”.

Kemudian dengan nada sepertiga berteriak sang sahabat menjawab, ”Boro-boro pakai internet, listrik aja sering mati. Mau charge batrei hape aja nunggu setengah mampus. Rasanya percuma punya hape pintar di sini”.

Antara lucu dan miris mendengarnya. Sekedar info saja, sahabat penulis ini juga seorang ASN. Boro-boro memajukan ekonomi digital, sekedar mengharapkan birokrat kita bisa bekerja dalam kemajuan teknologi informasi secara merata di seluruh penjuru negeri saja, rada sulit rasanya. Mungkin saja ada faktor-faktor implisit dibalik faktor eksplisit. Sekali lagi mungkin lho ya.

Penutup

Perlu diakui juga bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia cukup pesat, bahkan jauh sebelum pandemi muncul. Justru saat pandemi muncul menjadi momentum untuk menerapkan sektor ekonomi digital secara maksimal.

Bagi para pelaku usaha yang sebelumnya sudah berkecimpung di area ekonomi digital tinggal bagaimana caranya untuk memanfaatkan momentum yang ada. Untuk pelaku usaha konvensional, cepat atau lambat akan melirik sektor ekonomi digital sebagai strategi pemasarannya.

Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sinergi antara pemerintah, perusahaan finansial teknologi, dan perbankan, untuk membangun kepercayaan masyarakat. khususnya dalam hal keamanan, kenyamanan, dan kemudahan transaksi digital. Diperlukan juga edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat siap dalam menghadapi segala bentuk penerapan ekonomi digital.

Terakhir, kepada pemerintahku terkasih. Jangan lupakan keluhan sahabat penulis tadi ya. Pemerataan infrastruktur teknologi dari hulu ke hilir sangat dinanti-nanti di negeri ini. Jangan sampai sang sahabat semakin ketinggalan menikmati manfaat dari ekonomi digital. Penulis akan berusaha tetap optimis kok demi kemajuan Indonesia kita tercinta.

1
0
Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Sekolah

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Sekolah

Pandemi COVID-19 telah merubah banyak sektor kehidupan manusia, salah satunya karena kehadiran wabah ini mengharuskan manusia beraktivitas dari rumah. Banyak sektor terdampak dari pandemi ini, tak terkecuali sektor pendidikan. Dalam masa pandemi, pendidikan harus tetap berjalan bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah.

Awal Pembelajaran dari Rumah

Pelaksanaan pembelajaran dari rumah telah berlangsung selama sebulan lebih. Untuk memperlancar proses belajar dari rumah tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya dengan meluncurkan Acara Program Belajar dari Rumah melalui TVRI yang menayangkan materi untuk semua jenjang pendidikan.

Minggu-minggu pertama penerapan belajar dari rumah, peserta didik, guru, dan orang tua merasa senang. Anak merasa senang karena mereka tidak harus bangun pagi untuk mandi dan berangkat ke sekolah. Cukup dengan menggunakan pakaian seadanya, anak-anak dapat mengikuti pembelajaran secara online.

Begitupun para guru, mereka dapat menyusun media pembelajaran online dari rumah bagi siswanya. Orang tua pun cenderung menikmati mendampingi sang anak belajar dari rumah. Orang tua dapat berinteraksi intens dengan anaknya, sehingga melihat perkembangan anak mereka secara langsung.

Dampak Bagi Peserta Didik dan Orang Tua

Namun, seiring berjalannya waktu, ketiganya mulai dihadapkan pada permasalahan yang berbeda-beda. Anak didik mulai jenuh karena tidak dapat melakukan interaksi dengan teman sebaya.

Hal itu dibuktikan oleh hasil survey yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada pertengahan April 2020 lalu, yang menyatakan sebanyak 76,7% anak tidak menyukai proses pembelajaran dari rumah. Penyebabnya, minimnya interaksi dengan teman sebaya serta menumpuknya tugas yang diberikan oleh guru.

Anakpun mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut karena minimnya interaksi siswa dengan guru. Hasil survey yang sama juga menjelaskan bahwa selama proses pembelajaran dari rumah, interaksi yang terjadi antara guru dan siswa hanya sebanyak 20 persen, itupun hanya interaksi pemberian dan menagih tugas.

Ada yang hilang dalam mekanisme belajar dari rumah, yaitu proses belajar mengajar – dalam hal ini proses guru menjelaskan materi. Orang tua harus mengambil alih peran tersebut. Peran orang tua tidak lagi hanya untuk mendampingi anak, tetapi juga harus mampu menjadi guru yang menjelaskan materi kepada sang anak.

Hal ini belakangan banyak dikeluhkan oleh para orang tua. Biasanya para orang tua hanya menitipkan anak mereka ke sekolah, lalu menuntut sekolah jika terjadi sesuatu yang salah dengan anaknya. Sekarang, mereka pun harus merasakan betapa sulitnya mendidik sekaligus mengajar anaknya.

Dampak Bagi Guru

COVID-19 tidak hanya berdampak pada peserta didik, tetapi juga pada para tenaga pendidik (para guru). Pembelajaran dari rumah menuntut kreatifitas tinggi dari para guru dalam menyampaikan materi kepada para peserta didik dengan segala keterbatasan yang ada. Para guru harus mampu menyusun sebuah media pembelajaran yang menarik agar dapat membuat para peserta didik memahami materi yang diajarkan serta memfokuskan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran dari rumah.

Pada masa awal proses pembelajaran dari rumah semua berjalan dengan baik. Namun, belakangan para guru juga mulai jenuh mengajar melalui media online. Banyak alasan yang mereka kemukakan. Di antaranya jaringan internet yang tidak memadai, fasilitas alat peraga untuk mengajar yang tidak lengkap, kondisi lingkungan rumah yang kurang memungkinkan, dan lain sebagainya.

Hingga kebanyakan para guru akhirnya hanya memberikan tugas yang menumpuk kepada para siswa.  Suatu studi eksplorasi yang dilakukan di sebuah sekolah dasar di Tangerang menunjukkan bahwa proses pembelajaran dari rumah ini memberikan dampak pada kinerja guru.

Studi tersebut menyebutkan bahwa semakin lama proses pembelajaran dari rumah ini berlangsung akan mempengaruhi motivasi guru dalam mengajar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya umpan balik yang terjadi selama proses belajar dari rumah.

Epilog: Sebuah Pelajaran Penting

Hasil survey yang dilakukan oleh KPAI bekerja sama dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan bahwa 77,6 persen target guru selama proses pembelajaran dari rumah adalah materi penugasan dan evaluasi, yang berarti para guru tidak menargetkan agar siswa memahami apa yang telah diajarkan.

Selain itu, hanya sekitar 20,8 persen sekolah menyusun panduan teknis pembelajaran dari rumah. Dari hanya 20,8 persen sekolah tersebut, sebagian besarnya didominasi oleh sekolah swasta – bukan sekolah negeri. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar di sekolah negeri yang tidak memiliki panduan teknis dan cenderung masa bodoh, mengakibatkan mereka tidak mengajar secara online. Akibatnya, para siswa tidak memperoleh haknya dari para guru tersebut.

Bagaimanapun, pandemi ini menyadarkan kita akan banyak hal. Jelas di sektor pendidikan, para guru, orang tua, dan siswa menyadari betapa berharganya momentum belajar di sekolah. COVID-19 telah menyadarkan tentang sulitnya mengadakan proses pembelajaran tanpa tatap muka. Selepas ini, semoga ada hikmah yang bisa dipetik bagi kita semua.

4
0
Menghadapi Resesi Ekonomi:  Kolaborasi Pemerintah, BI, OJK, dan Sektor Privat

Menghadapi Resesi Ekonomi: Kolaborasi Pemerintah, BI, OJK, dan Sektor Privat

Penyebaran COVID-19 telah meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 khususnya di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan karena penurunan kinerja ekspor-impor, penurunan kinerja privat sektor yang berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat (konsumsi rumah tangga menurun), dan investasi yang tumbuh melambat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan menurunnya kegiatan ekonomi di berbagai sektor keuangan Indonesia seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga.

Pada sektor rumah tangga terjadi ancaman kehilangan pendapatan masyarakat yang tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama rumah tangga dengan ekonomi level menengah ke bawah, karena lemahnya daya beli.

Sektor UMKM juga mengalami hal serupa. Pelaku usaha ini tidak dapat melakukan kegiatan usahanya seperti biasa terlebih setelah ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya, mereka tidak mampu memenuhi kewajiban kredit (kredit macet) kepada lembaga perbankan. Hal ini akan menimbulkan ancaman serius pada sektor korporasi dan sektor keuangan.

Menurut Sri Mulyani, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2,5 persen atau bahkan 0 persen jika pandemi COVID-19 di republik ini tak segera diatasi. Dengan adanya COVID-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipastikan berada di bawah 5 persen.

Kondisi ekonomi juga diperburuk dengan harga minyak dan gas yang turun di kisaran USD 20 per barel padahal perekonomian Indonesia bergantung pada harga komoditas (sumber: Liputan6).

Intervensi Kebijakan Pemerintah

Fokus penggunaan APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis  dalam  memastikan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, gara-gara COVID-19 fokus tersebut harus bergeser pada pencegahan penyebaran virus ini dan kegiatan pemulihan perekonomian.

Secara garis besar, struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan. Adapun yang menjadi faktor penentu postur APBN adalah pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. Pendapatan negara dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama triwulan terakhir juga berimbas pada eksistensi pendapatan negara yang tertuang dalam APBN 2020. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 perbaikan kualitas belanja harus bergeser difokuskan pada program dan kegiatan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian

Peraturan ini menjelaskan adanya perbandingan terbalik dalam penurunan pendapatan dan peningkatan belanja negara yang memprioritaskan pada pencegahan penyebaran wabah COVID-19, sehingga mengakibatkan peningkatan defisit anggaran dari yang ditetapkan sebelumnya, yaitu dari minus Rp307,2triliun menjadi minus Rp852,9triliun.

Melihat perkembangan ekonomi global dan realisasi penerimaan pajak 2019 yang hanya tumbuh 0,23% dibandingkan 2018, maka salah satu pilihan strategi agar stabilitas pertumbuhan ekonomi tetap terjaga adalah memastikan kualitas belanja dalam APBN 2020  benar-benar memiliki korelasi  bagi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju ditengah wabah virus COVID-19.

Perlunya Kolaborasi, Berpacu dengan Waktu

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, wabah COVID-19 diprediksi akan mencapai puncaknya hingga tiga bulan mendatang. Hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jatuh di angka 2 persen hingga -2 persen.

“Di kuartal II akan lebih banyak lagi kasus COVID-19, karena akan lebih banyak pembatasan mobilitas, social distancing, yang akan menekan pertumbuhan ekonomi dan jelas konsumsi dan produksi berkurang drastis. Jika wabah ini berlarut lebih dari tiga bulan, ekonomi akan resesi,” katanya.

“Sebagai contoh, Pemerintah Tiongkok yang memberlakukan lockdown khususnya di Provinsi Hubei dengan menutup pabrik-pabrik, menghentikan transportasi umum, dan mewajibkan rakyatnya tinggal di rumah, memang telah melumpuhkan ekonomi provinsi itu.

Namun, kebijakan itu terbukti mampu mengatasi penyebaran wabah ini kurang dari tiga bulan, sehingga mempercepat proses pemulihan ekonomi,” tambahnya.

Oleh karenanya, dalam menghadapi resesi ekonomi yang terjadi diharapkan beberapa pihak baik pemerintah, BI, OJK, serta privat sektor dapat berintegrasi dan mengambil perannya masing-masing, sebagaimana diuraikan berikut.

Peran Pemerintah

Peran pemerintah yaitu melakukan perbaikan kualitas belanja pada alokasi belanja negara untuk APBN 2020, sebesar Rp2.613,8 triliun, yang terdiri dari alokasi Rp1.683,4 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp762,7 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Pemerintah agar memastikan efektivitas penggunaan belanja tersebut dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaga stabilitas perekonomian melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.

Penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkan. Perlu belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan.

Oleh karena itu, koordinasi untuk validitas data sampai dengan level desa perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai.

Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dapat dikendalikannya, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih.

Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran $20 per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global.

Penerapan relaksasi pajak penghasilan baik untuk pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh 21 selama enam bulan) ataupun pajak badan untuk industri manufaktur (pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%) semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perluasan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata.

Peran BI, OJK, dan Sektor Privat

  • Bank Indonesia (BI) dan OJK

Merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti saat ini.

Saat ini, meskipun BI telah melakukan pelonggaran moneter, tingkat suku bunga kredit perbankan belum mengalami penurunan yang signifikan sebagaimana halnya suku bunga simpanan. Pada periode Juni 2019 – Februari 2020, saat suku bunga acuan BI telah turun 125 bps, suku bunga kredit perbankan hanya turun 27 bps, lebih rendah dibandingkan penurunan suku bunga deposito sebesar 44 bps. (sumber bi.go.id)

  • Sektor Privat

Sektor privat wajib mengambil peran dengan melakukan manuver dalam menjalankan bisnisnya agar tidak terhenti secara total dan dapat memutar roda perekonomian demi kesejahteraan pegawainya. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang beralih dalam menjual produk secara online.

Perusahaan manufaktur juga dapat berkolaborasi dengan perusahaan jasa pengiriman dalam menjalankan bisnis di tengah wabah pandemik ini. Dengan demikian roda ekonomi akan tetap berjalan bagi pelaku bisnis maupun pegawainya. Kesejahteraan pegawai tetap terjaga sehingga tidak melemahkan daya beli masyarakat atas kebutuhan pokok.

Epilog

Wabah COVID-19 benar-benar telah membuka mata kita semua atas dampak multisektor kehidupan masyarakat yang ditimbulkannya. Akan berapa lama resesi ekonomi ini akan berlalu tergantung dari kerja sama pemerintah, lembaga otoritas moneter, dan sektor privat, bahkan masyarakat sendiri, dalam menjalankan berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan dapat berjalan efektif.

10
0
error: