Tantangan dan Solusi Pendidikan di Masa New Normal

Tantangan dan Solusi Pendidikan di Masa New Normal

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memulai new normal (tatanan hidup normal) secara bertahap di beberapa daerah setelah hampir 3 bulan daerah melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan new normal ini mengalami banyak kontroversi di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat.

Sebagian menilai Indonesia belum saatnya untuk memulai tatanan hidup normal, karena jumlah kasus positif corona masih mengalami peningkatan setiap harinya. Bahkan, belakangan ini sempat viral tagline “IndonesiaTerserah”, sebagai ungkapan protes para tenaga medis kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan.

Di sisi lain kebijakan ini harus segera dimulai sehubungan dengan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk. Masalah semakin banyak muncul akibat dari krisis pandemi ini. Mulai dari masalah pengangguran hingga kriminalitas. Kebijakan yang diambil pemerintah ini merupakan sebuah kebijakan antisipatif terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Tantangan Pendidikan

Selama masa darurat COVID 19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran Belajar dari Rumah. Proses belajar dari rumah ini tampaknya akan segera berakhir. Wacana sekolah dibuka kembali sedang ramai diperbincangkan di kalangan publik.

Pada awal Juni 2020, pemerintah merilis Keputusan Bersama terkait pembukaan sekolah Kembali. Dalam rilis media tersebut dijelaskan bahwa hingga 15 Juni 2020 sekolah yang akan belajar secara tatap muka hanya sekitar 6% dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Itupun hanya sekolah yang berada di zona hijau berdasarkan ketetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Terkait dengan hal tersebut, saya hanya ingin mengingatkan bahwa jika sekolah dibuka kembali akan banyak tantangan yang akan muncul. Tantangan tersebut di antaranya adalah:

1) Ketimpangan kemampuan antar siswa meningkat.

Hal ini terjadi karena proses belajar dari rumah yang dilakukan oleh setiap siswa akan berbeda satu sama lainnya sehingga pemahaman siswa terhadap materi pun berbeda.

Beberapa penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika sekolah di buka kembali akan terjadi ketimpangan kemampuan antar siswa. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pola interaksi antara guru dan siswa yang berbeda sehingga kemampuan siswa menerima materi pembelajaran akan berbeda juga satu sama lain.

Faktor lain, beberapa survei menunjukkan sekitar 40% – 50% siswa menghabiskan kurang dari 2 jam waktu per hari untuk belajar atau tidak belajar sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa betapa minim waktu belajar yang dilakukan oleh siswa secara proses belajar dari rumah.

2) Potensi putus sekolah.

Proses belajar dari rumah yang berlangsung cukup lama ini membuka peluang putus sekolah bagi sebagian besar anak yang berasal  dari kelas ekonomi rendah.

Selama mereka tidak masuk sekolah, anak-anak ini sebagian besar turut serta membantu orang tuanya entah bekerja di sawah atau turut berjualan. Dengan demikian, ketika sekolah dibuka kembali orang tua akan enggan untuk mengizinkan anaknya untuk kembali ke sekolah

3) Beban kerja guru meningkat.

Ketika sekolah di buka kembali dengan protokol kesehatan, mengharuskan sekolah menerapkan kebijakan pembatasan jarak fisik. Hal ini kemungkinan besar akan membuat sekolah menerapkan sistem shifting sehingga jam mengajar para guru akan bertambah serta para guru ketika mengajar harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda.

4) Orang tua tentunya akan kesulitan membantu siswa mengejar ketertinggalan di sekolah.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, pemerintah sebaiknya melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan proses belajar dari rumah yang telah berlangsung selama 3 bulan guna menjawab tantangan yang muncul tersebut.

Solusi

Melalui hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat menentukan suatu strategi yang efektif untuk mengatasi masalah yang telah mucul tersebut. Di sisi lain, lembaga internasional lainnya telah banyak merilis panduan teknis pembukaan sekolah kembali.

Salah satunya yakni UNESCO, yang telah mengeluarkan sebuah dokumen yang berjudul Plan for School Reopening. Dalam dokumen tersebut dijelaskan tiga unsur utama yang harus dipertimbangkan dalam persiapan pembukaan kembali sekolah, yakni finansial, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Penjelasan dokumen tersebut adalah:

1) Perlu adanya evaluasi anggaran pendidikan sesuai dengan temuan-temuan masalah pendidikan di masa pandemi ini, serta mempertimbangkan segala potensi yang akan mucul akibat dari masa pandemi ini.

Memastikan gaji para guru serta tenaga kependidikan telah diberikan, serta pihak sekolah memiliki biaya operasional tambahan untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul ketika sekolah dibuka kembali.

Biaya operasional ini termasuk pengadaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru serta pemberian materi tambahan kepada para siswa yang tertinggal dari segi kemampuan dan keterampilan.

Pemerintah perlu berdiskusi dengan otoritas kesehatan terkait protokol kesehatan dan lingkungan sekolah yang bersih. Serta pemerintah harus mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa lingkungan sekolah aman dari wabah.

2) Pemerintah sesegera mungkin mengatur mobilisasi para guru serta memproritaskan daerah yang terdampak paling parah dari pandemi ini. Pemerintah harus mampu mengeksplorasi beberapa daerah yang memiliki tingkat kematian tertinggi akibat pandemi ini. Karena secara tidak langsung hal ini akan menyebabkan masalah baru yaitu kekurangan guru di beberapa daerah.

3) Solusi lain yang dapat diberikan terhadap tantangan di sektor pendidikan di era new normal ini adalah bahwa pemerintah harus merancang sebuah pemetaan untuk mengatasi  ketimpangan kemampuan antar siswa. Pemerintah harus menjamin keselamatan peserta didik dari segi pencegahan penularan virus jika sekolah dibuka kembali.

2
0
PBJ Darurat COVID-19:  Tinjau Ulang Syarat Bukti Kewajaran Harga!

PBJ Darurat COVID-19: Tinjau Ulang Syarat Bukti Kewajaran Harga!

Keadaan darurat COVID-19 diatur dengan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Aturan tersebut menetapkan masa darurat COVID-19 antara tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, yang di dalamnya tidak ada mengatur batas waktu. Artinya selama Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 belum dicabut maka bencana nonalam COVID-19 akan terus berlangsung.

Di dalam penanganan COVID-19 semua instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama instansi yang membidangi kesehatan dan penanggulangan bencana, membutuhkan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa (PBJ) tersebut diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Peraturan ini disusul dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan PBJ Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor Kep-30/IJ/2020 tentang Panduan Pengawasan Intern Atas PBJ Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan hingga pemerintahan desa, telah melakukan realokasi anggaran baik APBN, APBD, maupun APBDes. Anggaran kegiatan yang dipandang tidak prioritas dialihkan dalam jangka pendek untuk penanganan wabah COVID-19, sehingga anggaran PBJ untuk keperluan penanganan COVID-19 sangatlah besar.

Kelonggaran dalam PBJ Darurat COVID-19

Baik Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 maupun SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kelonggaran yang sangat besar, sehingga proses PBJ untuk penanganan wabah COVID-19 menjadi sangat mudah. Fleksibilitas ini memang sangat dibutuhkan dalam suasana yang tidak normal.

Kelonggaran yang pertama adalah tidak adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tidak adanya HPS membawa konsekuensi tidak adanya batasan tertinggi tentang harga barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini untuk merespons kebutuhan pengadaan barang secara tepat waktu, lebih cepat lebih baik. Namun di sisi lain, membuka peluang terhadap permainan harga.

Kelonggaran yang kedua adalah proses pemilihan penyedia tidak melalui proses tender oleh pokja pemilihan, ataupun proses pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Persyaratan penyedia hanya pernah menjadi penyedia barang/jasa pada instansi pemerintah maupun katalog elektronik. Perusahaan penyedia diminta untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa. Adapun untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran maka PPK meminta audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu inspektorat maupun BPKP.

Polemik tentang Kewajaran Harga

Kewajaran harga dan buktinya ini menjadi polemik di kalangan praktisi pengadaan terutama PPK dan APIP. Pertanyaan sulitnya ialah, “Bagaimana menentukan kewajaran harga di mana HPS tidak ada? Dan bagaimana bentuk administrasi dari bukti kewajaran harga tersebut?”

Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan lewat Peraturan Itjen Kemenkeu Nomor Kep-30/IJ/2020 disebutkan bahwa contoh bukti kewajaran harga adalah seperti surat penawaran dari vendor, cuplikan layar harga barang/jasa yang akan diadakan, harga pada kontrak sejenis, harga yang ditetapkan pemerintah, dan surat pernyataan dari penyedia bahwa harga adalah wajar.

Mari menengok lebih dalam tentang ini. Kondisi harga yang terjadi pada barang/jasa pada masa darurat ditentukan oleh prinsip ekonomi. Apabila kebutuhan barang lebih tinggi dari ketersediaan barang maka harga akan naik. Apabila kebutuhan barang seimbang dengan ketersediaan barang maka harga cenderung stabil. Apabila kebutuhan barang lebih rendah dari ketersediaan barang maka harga cenderung turun.

Dengan demikian, ketika kebutuhan barang lebih tinggi dari ketersediaannya – yang menyebabkan harga melambung tinggi, maka status kewajaran harga menjadi tidak relevan lagi. Pada kondisi ini persaingan bukan terjadi pada perusahaan penyedia, tetapi justru pada instansi-instansi pemerintah sebagai konsumen.

Merekalah yang memperebutkan barang yang sedang langka ketersediaannya ini. Hal ini terjadi pada barang masker, hand sanitizer, vitamin C dan E, serta ventilator. Bahkan perebutannya bukan hanya dengan pihak dalam negeri tapi dengan pihak luar negeri. Maka dalam kondisi demikian, menurut hemat saya permintaan bukti kewajaran harga hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka.

Dalam bahasa lapangannya calon vendor berkata,
“Apabila tidak mau beli ya tidak usah, toh yang lain banyak yang mau beli dengan harga berapapun tanpa harus direpotkan dengan urusan administrasi.”

Dengan demikian maka perlu kita kaji kembali persyaratan bukti kewajaran harga pada pengadaan barang/jasa penanganan darurat. Persyaratan bukti kewajaran harga ini akan menjadi bola panas dan akan menjerat para PPK di kemudian hari, jika tidak direvisi. Persyaratan ini ialah kontradiksi dari prinsip ekonomi pada kondisi kelangkaan barang.

Lebih baik persyaratan bukti kewajaran harga ini direvisi, dihapuskan, digantikan dengan surat pernyataan kelangkaan barang dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang perdagangan secara berkala, sehingga menjadi dasar bagi PPK dan penyedia untuk bertransaksi pada harga yang memang tidak wajar apabila dibandingkan dengan harga keadaan normal.

Tidak akan pernah ada kewajaran harga pada situasi tidak normal

Epilog

Dalam kondisi ekstrim ketika barang tidak ada, maka berapapun harga yang ditawarkan tidak akan ada realisasi. Apalagi audit oleh APIP dan BPKP dilakukan setelah proses pembayaran telah selesai dilaksanakan, maka pembuktian kewajaran harga di saat tidak normal ini akan menjadi absurd dan abstrak, sehingga akan muncul formalitas administrasi hanya untuk melengkapi persyaratan belaka.

Mengenai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang ataupun adanya persekongkolan antara PPK dan penyedia dalam memanfaatkan situasi darurat bencana – sehingga harga dipermainkan, ini merupakan pernyataan yang bagaikan pisau bermata dua. Bisa saja terjadi tapi bisa juga tidak terjadi.

Bukankah persekongkolan dalam berbagai bentuk juga terjadi pada proses PBJ pada situasi normal?
Pada situasi normal justru banyak muncul harga atau volume yang tidak wajar, namun persyaratan bukti kewajaran harga tidak pernah dipersyaratkan.

Semuanya kembali kepada para pihak dengan wewenang yang lebih tinggi, apakah ada perintah atau tidak. Karena pada dasarnya sebagian besar penyimpangan yang terjadi antara PPK dan penyedia adalah karena “Perintah” dan “Situasi Yang Memaksa”. Sedangkan bagi para perusahaan penyedia, tanpa harus mempermainkan hargapun, mereka akan tetap memakai prinsip dagang “tidak mau rugi”.

Salam pengadaan!

1
0
Menggagas Pilkada Serentak Online 2020

Menggagas Pilkada Serentak Online 2020

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkada) yang diikuti oleh penduduk yang secara administratif telah memenuhi syarat menjadi pemilih, mulai diinisiasi oleh Pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah yang dipilih meliputi gubernur, bupati, dan walikota – masing-masing beserta wakilnya. Sebelum itu, kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di setiap daerah.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diawasi pelaksanaannya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah. Calon kepala daerah dan wakilnya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, atau bisa juga berasal dari calon perseorangan.

Pada tahun 2015, pelaksanaan pilkada mulai diatur secara serentak yang secara berangsur-angsur akan tiba pada pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2025.

Pilkada serentak tahun 2020 ini seharusnya berlangsung pada tanggal 23 September 2020. Namun akibat Pandemi Covid-19, ditunda menjadi 9 Desember 2020. Jumlah daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Dengan adanya Pandemi ini, maka KPU harus menyusun mekanisme Pilkada sesuai protokol kesehatan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 pada penyelenggaraan pilkada serentak Desember 2020 tersebut.

Bisakah Pilkada Secara Online?

Pemberlakuan protokol kesehatan dalam telah berlangsung di berbagai bidang. Di antaranya dalam dunia pendidikan dan birokrasi.  Di bidang pendidikan, pembelajaran  dilaksanakan dari rumah: para siswa belajar secara online dan para guru mengajar secara online. Di bidang birokrasi pun demikian, kantor-kantor pemerintahan menerapkan work from home di mana pekerjaan dikerjakan dari rumah dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagaimana dengan pilkada? Bisakah pilkada juga dilakukan secara online? Bukankah teknologi informasi sudah sedemikian majunya sehingga bisa mengubah cara kerja manual menjadi otomatis?

Sebagian tahapan pilkada sudah disepakati secara online seperti prosesi pelantikan struktur organisasi dan bimtek online. Bagaimana dengan kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara dan audit? Seberapa berani pemerintah akan melaksanakannya secara online?

Data pemilih bisa mempergunakan basis data kependudukan online. Data kependudukan elektronik yang menghasilkan KTP elektronik dipadukan dengan data hasil sensus penduduk tahun 2020. Jika ini bisa terwujud, maka akan menjadi data utama untuk mewujudkan pilkada elektronik.

Terhadap masih adanya penduduk yang belum terdata, baik pada data kependudukan elektronik maupun oleh sensus penduduk tahun 2020, maka harus diselesaikan dengan mengerahkan seluruh pihak untuk mendata secara langsung para penduduk. Mereka ini terutama para pejabat struktural dan nonstruktural di wilayah seperti lurah, kepala desa, kepala RT/RW, kepala dusun, dan kepala lingkungan.

Kampanye Online

Dengan basis data kependudukan online tersebut diharapkan terkumpul data tentang nama, nomor induk kependudukan, nomor telepon, nomor WA, alamat email, alamat facebook, alamat twitter, dan media sosial lainnya. Alamat ini menjadi sarana utama dalam mewujudkan kampanye online.

Kita hapuskan saja kampanye konvensional karena di samping rawan penularan COVID-19, juga sangat boros dalam pendanaan. Belum lagi efektifitasnya sangat kurang dalam memperkenalkan figur calon kepala daerah serta visi misinya.

Kampanye konvensional cenderung lebih mengarah pada kegiatan hura-hura berhiaskan musik sekadar untuk pengumpulan massanya. Dengan proses pemilahan data pada media sosial maka kampanye seharusnya bisa dilakukan lewat media sosial yang sudah sangat familiar di semua lapisan masyarakat mulai dari SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram dan media sosial lainnya.

Tentunya tidak semua pemilih akan membaca dan mengamati kampanye online ini. Karena dalam kampanye konvensional pun, tidak semua yang hadir peduli dan memahami untuk apa dia hadir di tempat itu.

Efisiensi, Transparansi, dan Mencegah Politik Uang

Selanjutnya dengan basis data kependudukan online tersebut diharapkan KPU bisa bekerjasama dengan Kemristek, LIPI, dan lembaga riset perguruan tinggi untuk membangun aplikasi e-voting/pemungutan suara online dan e-counting/perhitungan suara online. Aplikasi ini akan lebih efisien baik dari segi dana maupun dampak atau gejolak sosial yang biasa timbul dalam proses pilkada.

Untuk transparansi, maka masing-masing calon kepala daerah melakukan audit terhadap hasil perhitungan suara online tersebut melalui ahli IT yang ditugaskannya. Bawaslu juga menugaskan tim IT untuk mengaudit hasil perhitungan suara online tersebut.

Untuk mengantisipasi politik uang, maka tim kampanye yang dibentuk cukup di tingkat kecamatan saja dan jumlahnya dibatasi. Tidak perlu ada tim kampanye yang lebih rendah dari tingkat kecamatan. Pembentukan relawan-relawan juga tidak perlu karena rawan disalahgunakan sebagai ujung tombak politik uang.

Perlu ketegasan penegakan hukum terhadap calon kepala daerah yang masih memiliki niat dan terbukti melakukan politik uang untuk diberikan sanksi tegas berupa diskualifikasi dan sanksi pidana. Pengerahan aparat keamanan secara besar-besaran sangat penting untuk dilakukan untuk mengawasi pilkada tanpa politik uang ini.

Epilog

Ide pilkada online ini merupakan terobosan penting dalam dunia politik kita dan sebagai penyesuaian atas kondisi lingkungan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Terobosan ini juga akan menghemat anggaran serta meminimalisir potensi konflik sosial. Mudah-mudahan Pemerintah terketuk pintu hatinya untuk melaksanakannya.

Semoga.

0
0
Quo Vadis Lembaga Pemikir Kebijakan Strategis?

Quo Vadis Lembaga Pemikir Kebijakan Strategis?

Prof. Anwar Nasution, salah seorang ekonom Indonesia yang pernah juga menjabat sebagai Ketua BPK periode 2004-2009, dalam artikelnya berjudul “Pemikir Strategi Kebijakan” (Kompas 11/06/2019), menulis bahwa pemerintah belum memiliki lembaga pemikir yang dapat memberikan nasihat kepada presiden dan pemerintah berdasarkan analisis dan opini keahlian yang dilandasi oleh fakta lapangan, grafik, ataupun riset yang serius. 

Meskipun isu tentang think tank atau lembaga pemikir tidak cukup seksi bagi banyak kalangan, tetapi esensi yang ingin disampaikan oleh Prof. Anwar sesungguhnya sangat penting. Sebab, jangankan untuk level negara; keberadaan kelompok pemikir sangat penting dalam menentukan eksistensi dan relevansi sebuah organisasi, sekecil apapun itu, di tengah arus deras perubahan lingkungan strategisnya.

Artinya, ketiadaan pemikir bagi sebuah organisasi akan mempengaruhi kualitas kebijakan, daya saing, dan hasil kerja (outcomes) organisasi tersebut secara negatif.

Tentang pentingnya think tank ini, Rohinton Medhora, Presiden Centre for International Governance Innovation (CIGI), memberi penjelasan bahwa manfaat terbesar think tank adalah memberi pengaruh dan mendorong perubahan melalui ide dan network.

Think tank yang baik, menurut Medhora, bukanlah apakah yang dihasilkan olehnya benar atau salah, tetapi apakah itu menuntun pada diskusi dan pilihan kebijakan berbasis bukti atau tidak. Sebagaimana diyakini secara luas, kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang diformulasikan berdasarkan bukti yang valid, reliabel, dan kredibel (evidence-based policy). Maka, lemahnya fungsi pemikir di sebuah institusi atau negara, akan berkorelasi positif terhadap rendahnya kualitas kebijakan di institusi atau negara tersebut.

Potret Think Tank di Indonesia

Lantas, bagaimana potret think tank di Indonesia? Benarkah kita (pemerintah Indonesia) tidak memiliki lembaga pemikir sebagaimana disinyalir oleh Prof. Anwar? Argumen dalam tulisan ini tidak berpretensi untuk membenarkan, tidak pula sebagai counter terhadap pandangan Prof. Anwar, melainkan lebih untuk menggugah kesadaran kolektif bangsa dalam mengelola sumber daya intelektual secara lebih terstruktur agar memberi kontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa.

James G. McGann, dalam publikasi berjudul “2018 Global Go to Think Tank Index Report” (2019) menyebut bahwa Indonesia hanya memiliki 31 lembaga think tank, sangat jauh tertinggal dari AS (1871), India (509), China (507), Inggris (321), dan Argentina (227), sebagai 5 negara dengan jumlah lembaga pemikir terbanyak.

Namun, Indonesia masih yang terbaik dibanding negara tetangga seperti Malaysia yang hanya memiliki 23 lembaga pemikir, atau Singapura (18), Thailand (15), Vietnam (11), Brunei (8), Laos (4), dan Timor Leste (1).  

Laporan McGann juga menyebutkan bahwa CSIS (Centre for Strategic and International Studies) adalah think tank terbaik di wilayah Asia Pasifik, mengalahkan Institute of Defense and Strategic Studies (Singapura), Australian Institute for International Affairs, Centre for Strategic Studies (New Zealand), Centre for Public Policy Studies (Malaysia), Taiwan Foundation for Democracy, dan seterusnya.

Selain CSIS, masih ada 3 think tank Indonesia yang masuk kategori Top Think Tanks in Southeast Asia and Pacific, yakni Economic Research Institute for ASEAN and East Asia di peringkat 11, Lembaga Studi Kapasitas Nasional (Institute of National Capacity Studies, 53), dan Center for Indonesian Policy Studies (74). Selain ke-4 lembaga tersebut, CIFOR dan ICW juga dinobatkan sebagai salah satu think tank terbaik di bidangnya masing-masing.

Lembaga Pemikir dalam Pemerintahan

Selain think tank dari kalangan non government organization (NGO) di atas, dalam pandangan penulis Indonesia juga memiliki pemikir maupun lembaga pemikir yang cukup banyak dan bonafide dari kalangan pemerintahan atau non-NGO.

Keberadaan perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan sederet civitas akademiknya yang bergelar Master, Doktor, hingga Profesor, pada dasarnya adalah aset intelektual milik kita. Demikian pula institusi pengkajian dan penelitian seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) , Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) , Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), LAN (Lembaga Administrasi Negara), hingga Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) di setiap K/L/D, adalah entitas yang oleh Henry Mintzberg disebut sebagai technostructure, yakni lembaga yang memiliki fungsi utama melakukan analisis dan perumusan rekomendasi bagi pimpinan organisasi.

Di level individu pegawai, program pembinaan bagi kelompok pemikir juga terus digalakkan, salah satunya oleh LAN melalui jabatan fungsional Analis Kebijakan (AK). AK adalah jabatan fungsional yang relatif baru, yang dibentuk sebagai respon terhadap tuntutan reformasi birokrasi yang semakin tinggi.

Salah satu spirit reformasi yang cukup menonjol dibalik pembentukan jabatan fungsional ini dapat dibaca dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB No. 5/2012), pasal 42, yang berbunyi:

“Dengan ditetapkannya jabatan fungsional Analis Kebijakan, jabatan struktural eselon III dan eselon IV di masing-masing instansi perlu ditinjau kembali”.

Tegas dan gamblang sekali amanat Permenpan RB bahwa pembentukan Analis Kebijakan berorientasi pada perampingan struktur birokrasi sekaligus penguatan profesionalisme jabatan. Para analis kebijakan inilah yang diarahkan sebagai critical mass dalam birokrasi yang berfungsi selaku knowledge intermediary atau jembatan antara akademisi dengan pengambil keputusan.

Merefleksi Lembaga Pemikir yang Telah Ada

Permasalahan yang harus dijawab sekarang adalah, jika secara faktual kita telah memiliki banyak pemikir dan lembaga pemikir, mengapa terkesan kita tidak merasakan manfaatnya, sehingga presiden (juga pimpinan organisasi di level tertentu) tidak merasa memiliki cukup input yang bergizi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategisnya?

Ini adalah problem tentang manajemen modal intelektual. Ketika belum lama ini media diramaikan oleh diskusi seputar perlu tidaknya pembentukan BRN (Badan Riset Nasional), sementara sudah ada puluhan – bahkan ratusan – lembaga penelitian, itupun adalah problem pengelolaan tadi. Maka, sulit dicegah munculnya sinisme bahwa fungsi analisis dan pengkajian dalam institusi publik hanyalah sebuah pemborosan belaka.

Oleh karena itu, kritik Prof. Anwar harus dijadikan sebagai momentum untuk membenahi tata kelola lembaga pemikir. Sangat dimungkinkan, isu fragmentasi lembaga pemikir ini perlu dikanalisasi ke dalam fungsi salah satu kementerian.

Selain pendekatan kelembagaan di atas, upaya pembenahan juga harus dilakukan melalui penciptaaan big data sebagai perangkat yang mewadahi hasil-hasil kajian lintas lembaga pemikir. Dengan adanya big data ini akan dapat dihindarkan tumpang tindih kajian, sekaligus dapat menjadi basis dilakukannya meta-riset, sebuah aktivitas yang amat langka dilakukan oleh lembaga pemikir saat ini.

Instrumen big data inipun akan sangat bermanfaat sebagai virtual market yang mempertemukan kebutuhan konsumen (presiden, menteri, atau para pimpinan organisasi) dengan produsen (lembaga pemikir). Dengan kata lain, presiden akan dengan cepat mendapatkan input untuk merumuskan kebijakan strategis melalui big data riset dan ilmu pengetahuan ini.

Demikian. Semoga bermanfaat!

3
0
Peluang Usaha dan Sistem Perizinannya Selama Pandemi

Peluang Usaha dan Sistem Perizinannya Selama Pandemi

Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, cukup banyak berita beredar tentang lesunya perekonomian di Indonesia. Di antaranya yang mengemuka adalah banyaknya perusahaan tutup, entah itu tutup sementara ataupun permanen, sehingga berakibat para pekerja dirumahkan dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Seperti yang dikutip dari katadata.co.id, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 1,94 juta pekerja dirumahkan atau terkena PHK. Total angka tersebut berasal dari 114.340 perusahaan di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sektor formal berimbas kepada 83.546 perusahaan, dengan total angka 1,5 juta pekerja dirumahkan atau di-PHK, sedangkan dari sektor informal sebanyak 30.794 perusahaan, dengan total angka 443.000 pekerja dirumahkan atau di-PHK.

Terkait perekonomian di Indonesia, seperti dituturkan Ketua Indonesia Marketing Association (IMA) Suparno Djasmin melalui liputan6.com, tingkat pertumbuhan ekonomi diprediksi akan menurun dari 5% ke angka 2% selama pandemi.

Namun, menurutnya ada berbagai sektor yang justru mengalami tren positif dari sisi bisnis, yaitu sektor kesehatan, e-commerce hingga fast moving consumer goods (FCMG). Beberapa contohnya adalah produsen peralatan elektronik, makanan & minuman kemasan, dan obat-obatan.

Salah satu contoh perusahaan ritel yang seperti tidak terkena dampak pandemi COVID-19 adalah PT. Ace Hardware Indonesia Tbk. Perusahaan yang menjual peralatan rumah tangga ini, justru membuka gerainya yang ke-202 di Yogyakarta saat pandemi lagi panas-panasnya pada akhir bulan April 2020 lalu.

Melihat fenomena tersebut, di saat lesunya perekonomian di Indonesia, beberapa pihak justru mampu melihat peluang bisnis saat pandemi COVID-19. Fenomena tersebut dapat diibaratkan seorang pengembara yang melihat oasis di tengah padang pasir yang tandus.

Perizinan Usaha Saat Pandemi

Melihat masih atau bahkan semakin banyaknya peluang usaha di saat pandemi, tentu saja perlu diimbangi dengan tetap sigapnya proses perizinan usaha. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), seperti yang dikutip dari beritasatu.com, jumlah permohonan perizinan usaha yang masuk ke sistem perizinan Online Single Submission (OSS) adalah 17,6 % saat pandemi COVID-19 merebak. Jumlah ini berasal terutama dari sektor perdagangan dan kesehatan.

Secara singkat, sistem OSS adalah sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Jika sebelumnya perizinan usaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, bahkan kepala daerah, kemudian bisa didapatkan melalui sistem OSS ini.

Dasar hukum dari sistem OSS adalah PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kembali ke permohonan perizinan usaha yang masuk ke sistem OSS, dengan kata lain dapat dilihat kecenderungan peningkatan peluang usaha.

Peningkatan ini secara tidak langsung juga membantu peluang kerja bagi masyarakat. Peluang kerja yang bermanfaat baik untuk angkatan kerja yang diberhentikan bekerja dari perusahaannya terdahulu, maupun masyarakat yang belum bekerja.

Dilansir dari gresnews.com, Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Lestari Indah, menjabarkan bahwa pemerintah melakukan beberapa strategi perekonomian. Yakni, strategi saat pandemi berlangsung dan strategi saat pandemi tuntas.

Strategi pertama, yaitu saat pandemi berlangsung, pemerintah memberikan kemudahan usaha bagi sektor spesifik seperti usaha-usaha dalam bidang kesehatan dan kebutuhan dasar. Ambil saja contoh perusahaan pembuat sepatu yang mengajukan pengalihan usahanya ke pembuatan masker dengan alasan alat dan bahan untuk membuat masker hampir sama dengan membuat sepatu, lalu diberikanlah kemudahan dalam proses pengajuan izinnya.

Strategi kedua, adalah strategi yang diperuntukkan pasca pandemi, dengan melakukan transformasi ekonomi, caranya dengan memanfaatkan waktu untuk menyiapkan aturan pelaksanaan tentang sektor usaha dan prosedur mekanisme yang sederhana, agar pasca pandemi COVID-19 kemudahan berusaha didapatkan oleh para pelaku usaha sehingga menciptakan lapangan kerja.

Sampai saat ini, sistem OSS di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana 100%. Masih ada kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah yang menerapkan sistem offline, khususnya tentang pemenuhan komitmen kepada pelaku usaha. Dengan sistem offline, maka wajib hukumnya tim perizinan menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Untuk itu, maka tim BKPM perlu segera menyesuaikan mekanisme perizinannya menggunakan aplikasi OSS.  

Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk menganalisis sistem OSS dan arah kebijakan di bidang perizinan usaha dengan tujuan memperbaiki perekonomian di Indonesia saat maupun pasca pandemi ini dengan memanfaatkan sistem perizinan secara online melalui sistem OSS.  

Mekanisme Pengajuan Perizinan

Kendatipun sistem OSS masih ada hambatan yaitu belum terlaksananya di semua daerah karena ada beberapa prosedur perizinan yang masih bersifat offline, tidak ada salahnya bagi para pelaku usaha mulai mendaftarkan izin usahanya melalui sistem OSS.

Sebelum membahas mekanisme sistem OSS dari sisi pelaku usaha yang ingin melakukan permohonan izin di sistem OSS, secara singkat perlu diketahui penjabaran dari regulasi yang mengatur sistem OSS tersebut. Sistem OSS dibentuk berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada peraturan tersebut, jenis perizinan berusaha dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Untuk jenis pemohon terbagi menjadi pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan, sedangkan untuk penerbit perizinan berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah sesuai kewenangaannya yang pelaksanaannya wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah. Penerbitan perizinan oleh Lembaga OSS berupa dokumen elektronik disertai tanda tangan elektronik. Dokumen elektronik ini berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah. Berikut mekanisme umum mengajukan perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Tahap pertama, pelaku usaha melakukan pendaftaran secara online melalui website: https://app.oss.go.id/app.  Pada tahap ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin yang diklasifikasikan menjadi perseorangan, non perseorangan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan usaha lainnya (perusahaan asing dan waralaba). Pada tahapan ini salah satu tujuannya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB ini sebagai identitas resmi para pelaku usaha.

Tahap kedua, pelaku usaha melengkapi data administrasi sesuai jenis perizinan yang diajukan. Jika lengkap maka Lembaga OSS menerbitkan izin usaha dan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen. Tahap ketiga, pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Tahap keempat, setelah pemenuhan komitmen dilakukan, pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP atau pajak/retribusi daerah. Tahap kelima, apabila pembayaran telah dilakukan, Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha, terutama untuk UMKM, sebagai syarat mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Tahap keenam, jika pelaku usaha dianggap layak dan mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem OSS, selanjutnya kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang berwenang terhadap izin tersebut akan melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen izin usaha dan komitmen izin komersial atau operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.

Penutup         

Penulis berharap di tengah carut marut pandemi ini ada secercah harapan tentang bangkitnya kembali perekonomian Indonesia. Bagaimanapun juga, masih banyak peluang usaha yang dapat terus bergerak di tengah pandemi ini.

Karenanya, pemerintah perlu terus mendukung para pelaku usaha, melalui strategi percepatan kebijakan sistem perizinan OSS agar dapat diterapkan diseluruh Indonesia. Dalam upaya tersebut, sosialisasi mengenai adanya sistem OSS perlu digalakkan, karena tidak semua pelaku usaha terutama dari pelaku usaha UMKM yang mengetahui dan memahami mekanisme sistem perizinan OSS ini.

Sangat disayangkan jika ide dan inovasi para pelaku usaha menjadi terhambat karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman sistem perizinan OSS ini sehingga berimbas susahnya mendapatkan izin usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi ini.

Berdasarkan pemikiran awam penulis, jika dalam waktu sesegera mungkin pemerintah melakukan langkah strategis penerapan sistem perizinan OSS di seluruh Indonesia, dan diiringi dengan ide inovasi para pelaku usaha serta usahanya dijalankan selama pandemi (dengan tidak melupakan legalitas izin usaha tentunya), bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan kembali menemukan gairahnya.

3
0
Strategi Zonasi Penerimaan Siswa Didik: Dua Sisi Keping Logam

Strategi Zonasi Penerimaan Siswa Didik: Dua Sisi Keping Logam

Melihat skor Programme for International Student Assesment (PISA), sebagai salah satu indikator keberhasilan pendidikan di negara kita sepertinya mulai membuat semua pihak di bumi pertiwi ini melek mata. Tak perlu diperdebatkan lagi, pendidikan yang diyakini menjadi salah satu aspek paling vital bagi eksistensi bangsa di negeri ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya terkait efektivitas sistem zonasi.

Dalam 3 tahun ke belakang, Indonesia menerapkan mekanisme zonasi dalam penerimaan siswa didik untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, yang diberlakukan secara nasional.

Keunggulan mekanisme zonasi ini diharapkan mampu menjadi solusi – di antaranya mengurai kemacetan transportasi di kota besar, bercorak kearifan lokal, penghilangan istilah sekolah favorit dan tidak favorit, mengurangi kesenjangan dalam pendidikan, dan menjamin akses pendidikan yang adil bagi siswa di seluruh penjuru negeri ini.

Sayangnya, bagai dua sisi keping logam, tidak pernah ada hasil buatan manusia yang benar-benar sempurna. Saya di sini tidak membahas keunggulan dari strategi zonasi mengingat Kemendikbud telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu mensosialisasikan kebijakan zonasi ini ke publik dengan mumpuni.

Namun, sebagai penulis saya akan fokus membahas sisi lain dari zonasi yang saya anggap sebagai bentuk kekhawatiran bersama. Berikut ini berbagai kekhawatiran yang wajib kita cermati agar sistem pendidikan benar-benar sukses mengantarkan SDM Indonesia unggul di masa depan kelak.

Perspektif psikososial


Andina (2017) menjelaskan bahwa proses pembelajaran siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan teman dan gurunya. Siswapun tentu mengikuti arus belajar dalam lingkaran pertemanan, bahkan siswa rajin bisa terpengaruh oleh teman mereka yang malas.

Mari bayangkan jika siswa yang berpotensi besar untuk berprestasi harus belajar di sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Alangkah sulitnya untuk memaksimalkan potensi terbaik yang mereka miliki. Karena itulah, sistem zonasi ini memiliki potensi kekhawatiran untuk mengurangi minat belajar siswa.

Berdasarkan data OECD terkait skor PISA 2018 di 79 negara sebagaimana dilansir oleh Tirto.id, dalam hal kemampuan literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan, Indonesia menempati urutan 71 dengan skor akumulatif 1146. Skor rerata kita sebesar 1474. Rendah? Silakan simpulkan sendiri.

Coba kita tengok Negeri Paman Sam. Studi di Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa pola sebaran potensi kognitif pelajar di seluruh negara bagian AS cenderung terkonsentrasi di area tertentu, menempatkan Massachusetts pada peringkat 1. Kita tahu bahwa Massachusetts adalah area di mana dua universitas kelas dunia berada – MIT dan Universitas Harvard.

Sayapun menganalogikan pola sebaran siswa potensial untuk skala nasional Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jabodetabek, dan Jawa Timur. Hal ini diikonisasikan oleh keberadaan ITB, UGM, UI, dan Universitas Airlangga sebagai kampus top di Indonesia.

Masuk akal jika psikis sosial manusia memilih berdomisili dengan kelompok yang memiliki kesetaraan dalam pekerjaan, keuangan, dan posisi sosial. Ilustrasinya begini, misal sebagian besar dosen ITB cenderung tinggal di daerah sekitar ITB, dengan ekspektasi keturunannya akan mengenyam pendidikan di sekitar wilayah ITB. Belum lagi, genetik mereka pasti memiliki potensi cerdas karena orang tua mereka kemungkinan bertemu di lingkungan yang setara.

Secara agregat nasional, justru kita perlu khawatir bahwa zonasi malah menyamaratakan kualitas pendidikan di bawah standar, setelah menimbang fakta skor PISA secara nasional yang memang rendah dan asumsi pola sebaran siswa potensial cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu (tidak menyebar random).

Mirisnya begini, jika siswa A yang memiliki potensi kognitif tetapi menetap di lingkungan X di mana lingkungan kognitifnya di bawah rerata maka siswa A tentu kesulitan memaksimalkan potensinya ketika “dipaksa” bersekolah di lingkungan tersebut.

Pengalaman dari negara-negara lainnya


Fack & Grenet (2007) serta Perancis & Thrupp (2007) yang menjadikan Selandia Baru sebagai latar studi, menemukan fakta bahwa sistem zonasi masih belum mampu menyamakan kualitas pendidikan. Hal ini terjadi karena penduduk kelas menengah ke atas cenderung membeli rumah di zona sekolah berlabel favorit.

Ini juga terbukti dengan kenaikan harga rumah yang berbanding lurus dengan peningkatan nilai ujian nasional siswa di zona sekolah tertentu. Akibatnya, lingkungan di sekitar sekolah favorit malah dihuni oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Sementara itu, Kaire Poder et al (2016) yang menjadikan Swedia, Finlandia, dan Estonia sebagai latar studi, menjelaskan bahwa Latar Belakang Keluarga (LBK) merupakan penentu prestasi siswa – antara lain pendidikan orang tua, pendapatan, dan status sosial.

Ketika LBK tinggi maka skor PISA individu cenderung tinggi, dan sebaliknya LBK rendah cenderung menunjukkan skor PISA individu yang rendah pula. Ilustrasi mudahnya, misal siswa yang berprestasi cenderung berasal dari keluarga yang di lemari rumahnya banyak buku (tentu saja buku bacaan ini pasti dimiliki orang tua dan sanak keluarga siswa tersebut).

Sementara, jika LBK diintervensi oleh kebijakan zonasi, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan zonasi justru mengurangi pengaruh LBK. Jika sekolah dapat memberikan kualitas belajar mengajar yang kompetitif itu tak masalah, tetapi jika sekolah tidak dapat memberikan pembelajaran yang kompetitif malah menghasilkan dampak buruk bagi siswa dari segmen LBK tinggi.

Hasil studi di Kota Bandung untuk siswa SMP tahun 2018


Berdasarkan tulisan “Implementasi Kebijakan Penerimaan Siswa Baru Berbasis Sistem Zonasi di Kota Bandung” oleh Dian Purwanti dan kawan kawan (2019), kita bisa menemukan fakta bahwa sistem zonasi masih belum menjamin tercapainya tujuan untuk menghilangkan label sekolah favorit-non favorit.

Sistem zonasi juga belum bisa menambah angka lanjut-sekolah untuk kategori siswa yang Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Untuk penerimaan siswa SMP tahun 2018, calon siswa segmen RMP yang sesuai domisili secara otomatis dapat diterima di sekolah terdekat sehingga di atas kertas jatah RMP telah dipenuhi.

Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa sangat sulit mengukur kevalidan siswa RMP apakah telah tepat sasaran atau tidak. Selain itu, penerbitan kartu keluarga yang menjadi dasar domisili calon siswa baru merupakan ranah dari Disdukcapil bukan ranah Disdik setempat, sehingga wajar celah ini bisa dimanipulasi datanya.

Orang tua masih bisa mencari celah merekayasa data agar anaknya bisa bersekolah di domisili sekolah favorit. Belum ada proses verifikasi ke lapangan oleh panitia sekolah. Jikalaupun ada, tetap saja sistem ini bisa diakali – saking sulitnya membuktikan domisili asli setiap siswa. Alih-alih meningkatkan akurasi, verifikasi lapangan malah membuang anggaran saja.

Adapun dari sisi pelajar, calon siswa yang berprestasi akademik bisa saja demotivasi. Mereka sangat mungkin merasa tidak perlu belajar serius lagi untuk bisa masuk ke sekolah favorit. Cukup menyewa rumah di radius sekolah favorit atau cukup tercatat di Kartu Keluarga sanak saudara saja, maka ia pasti diterima di sekolah tujuannya.

Perspektif zona nyaman


Kecenderungan berada di zona nyaman merupakan perilaku alamiah sehingga tidak jarang banyak pihak justru tertidur dalam situasi yang dianggap aman. Dengan sistem zonasi, sekolah setiap tahunnya dipastikan akan mendapatkan siswa didik – terlepas dari imej kualitas sekolah itu sendiri.

Menurut Pradewi & Rukiyati (2019), tidak adanya persaingan antara sekolah-sekolah untuk menarik peminat pendaftar malah akan menyebabkan sekolah tidak termotivasi untuk meningkatkan kualitas mereka.

Demikian juga jika teori zona nyaman ini dilihat dari sisi siswa yang mendaftar, siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tidak perlu repot-repot melakukan upaya pengembangan diri yang memadai.

Hal ini tentu berdampak sangat buruk untuk kualitas pendidikan jangka panjang bangsa ini jika siswa malas mengembangkan diri. Padahal, tantangan, persaingan, dan kemajuan teknologi di setiap zaman terus meningkat dalam fungsi yang eksponensial.

Isu komersialisasi-kapitalisme bisnis pendidikan oleh sektor swasta.


Jika masyarakat menganggap fungsi pendidikan sebagai tiga fungsi Daniel Katz (1960) yaitu mempertahankan ego, nilai ekspresif, dan fungsi pengetahuan, maka masyarakat terutama kalangan menengah ke atas akan menempatkan diri sebagai konsumen di pasar pendidikan. Golongan ini siap membayar ongkos berapapun agar anaknya bisa bersekolah di tempat yang berkualitas.

Mari kita amati DKI Jakarta sebagai daerah dengan Peredaran Domestik Bruto tertinggi di Indonesia. Bisa dibayangkan bagaimana jika pendidikan yang disediakan oleh sekolah negeri pada akhirnya hanya cukup menampung beberapa siswa.

Dengan menimbang rasio sebaran kepadatan penduduk dengan kapasitas kuota sekolah yang ada, sektor swasta tentu ikut ambil bagian dalam pasar pendidikan yang menggairahkan ini.

Ketika sektor swasta mampu menyediakan kualitas pendidikan yang melebihi kualitas pendidikan sekolah negeri dan ketika total permintaan untuk layanan pendidikan jauh melampaui jumlah penawaran layanan pendidikan, wajar jika sektor swasta memberlakukan harga pasar yang tinggi seperti fenomena harga sekolah swasta di DKI Jakarta.

Beberapa waktu yang lalu banyak beredar informasi di sosmed tentang besaran uang masuk sekolah swasta, membikin wali murid pusing tujuh keliling. Besaran uang yg dibutuhkan untuk masuk Playgroup atau Kelompok Bermain saja, bisa jadi lebih besar dari biaya kuliah orang tuanya pada jenjang S2 di perguruan tinggi negeri.

Bagi calon siswa dari keluarga dengan kemampuan finansial menengah ke atas, tidak jadi masalah jika tidak mendapatkan kuota sekolah negeri karena kendala kepadatan penduduk. Mereka tentu masih bisa memanfaatkan layanan pendidikan yang disediakan oleh sektor swasta.

Lantas bagaimana jika calon siswa pada kasus di atas berasal dari keluarga yang tidak mampu? Tentu kita bisa menebak bahwa mereka tidak akan mampu melanjutkan pendidikan sekolah ke swasta, karena biayanya yang tidak masuk akal. Semoga fenomena di DKI Jakarta ini tidak menular ke daerah-daerah lain di nusantara.

Kritik dari aktivis pendidikan di Indonesia


Semua pihak tentu setuju bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan tujuan mulia. Seorang psikolog pendidikan, Bondhan Kresna (2019) sebagaimana dilansir Kompas, menyatakan sistem ini akan efektif jika fasilitas antar sekolah negeri dan kompetensi guru juga sama.

Pengamat pendidikan lainnya, Darmaningtyas (2019) – sebagaimana dilansir Kompas, turut mempertanyakan apakah kualitas guru antarsekolah sudah merata dan apakah fasilitas sekolah di setiap desa telah merata pula. Apalagi dua poin utama kritik ini harus dihadapkan pada jatah zonasi domisili yang bisa mencapai minimal 90% dari penerimaan siswa baru.

Epilog

Harus diakui bahwa strategi zonasi memang memiliki tujuan luhur yakni menyamakan kualitas pendidikan, akses pendidikan, dan distribusi pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Namun, seperti kata pepatah, “Ada sisi lain dari logam yang kita lihat”.

Memandang satu sisi sistem zonasi semestinya tidak membuat kita terlalu memandang sepele dan puas diri pada zona nyaman. Sebab, ada sisi lain dari kebijakan ini. Bisa saja kita malah tidak bersikap antisipatif dalam memandang kekhawatiran terkait zonasi, sehingga kita tidak bisa menyikapi risiko pendidikan dengan tanggap, terukur, dan cermat.

Referensi:

Andina, Elga. 2017. Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Jakarta. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, IX(14)/II/Puslit/Juli/2017

Katz, D (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24(2), 163–204. doi:10.1086/266945T

Põder, Kaire et al. 2016. Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden, Scandinavian. Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2016.1173094.

Pradewi and Rukiyati. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan) Volume 4 Nomor 1 November 2019, http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/ ISSN Online : 2541-4429.

Purwanti, Dian et al. 2019.  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI KOTA BANDUNG. Jurnal Governansi, 5(1), p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138.

Thrupp, Martin. 2006. School Admissions and the Segregation of School Intakes in New Zealand Cities. Urban Studies, 44(7), 1393–1404.

46
0
error: