Menuju Money Follows Program Melalui Resource Forum: Studi Kasus Kementerian Keuangan

Menuju Money Follows Program Melalui Resource Forum: Studi Kasus Kementerian Keuangan

Prolog

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses penting suatu organisasi. Dari proses ini, kita bisa mengetahui ke mana arah suatu organisasi. Itulah sebabnya proses ini mesti terus diperbaiki guna merealisasikan perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel, termasuk di lingkungan birokrasi.

Salah satu upaya perbaikan yang dilakukan terkait proses perencanaan dan penganggaran ini di Indonesia adalah dengan memperkenalkan prinsip ‘money follows program’ sebagai pengganti ‘money follows function. Prinsip ini dikemukakan pertama kali oleh Presiden Jokowi pada saat kick-off penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

Pada waktu itu, Jokowi mengarahkan agar anggaran kementerian/lembaga lebih dialokasikan pada kegiatan yang menjadi agenda prioritas pembangunan nasional. Sebab, sudah menjadi suatu kebiasaan buruk kementerian/lembaga di Indonesia yang cenderung mengalokasikan anggarannya secara merata, yang dikenal sebagai “peanut butter costing”, yaitu mereka kurang melihat prioritas apa yang mesti dilakukan.

Di masa lalu, alokasi anggaran ini biasanya hanya berdasarkan pada tugas dan fungsi saja, tetapi tidak berorientasi pada program prioritas nasional.

Dengan money follows program, anggaran yang diterima sebuah unit organisasi di sebuah kementerian/lembaga akan disesuaikan dengan karakteristik program yang menjadi tugas dan fungsi utamanya.

Misalnya, di Kementerian Keuangan, unit Direktorat Jenderal Pajak akan memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan unit Sekretariat Jenderal. Alasannya, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal ini sangat strategis dalam mengumpulkan penerimaan negara, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Melalui pergeseran paradigma money follows program ini diharapkan organisasi publik di Indonesia akan berpikir visoner dalam merencanakan dan mengelola anggarannya sesuai dengan grand design dan misi organisasi.

Operasionalisasi Money Follows Program di Kementerian Keuangan

Belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 adalah Rp2.204,3 triliun. Dalam APBN ini, Kementerian Keuangan termasuk dalam sepuluh kementerian dengan anggaran yang terbesar, yaitu Rp45,7 triliun.

Hal tersebut memberikan beberapa konsekuensi. Pertama, Kementerian Keuangan mesti mempertanggungjawabkan anggaran tersebut secara akuntabel dan transparan.

Kedua, Kementerian Keuangan akan menjadi role model pengelolaan keuangan negara yang memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang inovatif.

Ketiga, Kementerian Keuangan mesti membuktikan sistem manajemen keuangannya dapat direplikasi ke instansi lain.

Memperhatikan beberapa konsekuensi tersebut, Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan apa yang disebut dengan ‘resource forum.

Jika diperhatikan, forum ini sejalan dengan upaya mencapai prinsip money follows program. Sebab, forum ini membahas usulan rencana kerja dan inisiatif strategis organisasi tahun yang akan datang dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan proyeksi tahun berjalan.

Forum ini adalah sarana komunikasi antara pengelola fungsi sumber daya dan pengelola fungsi teknis untuk menyepakati target kinerja dan dukungan penganggaran yang dibutuhkan.

Secara periodik, forum ini dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat kementerian maupun tingkat unit organisasi eselon I. Forum dilakukan pada saat penyusunan rencana kerja atau pagu indikatif, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atau pada saat pagu anggaran, dan pada saat alokasi pagu anggaran. Tujuannya adalah terciptanya rasa kepemilikan (ownership) dan komitmen dari pemilik kegiatan prioritas.

Secara berjenjang resource forum ini dimulai dari penyusunan anggaran unit eselon I, di mana para manajer masing-masing unit eselon I yang mengelola sumber daya organisasi bertemu secara periodik, yaitu unit kerja yang menangani organisasi dan kinerja, SDM, keuangan, serta teknologi informasi. Pada praktiknya, forum ini dipimpin oleh kepala biro umum atau sekretaris di inspektorat jenderal, direktorat jenderal, dan badan.

Masing-masing manajer sumber daya pada forum ini berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai contoh, manajer organisasi dan kinerja bertanggung jawab dalam hal penyusunan rencana dan pengukuran kinerja, manajer SDM melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan SDM, manajer aset mengidentifikasi dan menyusun rencana kebutuhan aset, serta manajer teknologi dan informasi menyusun kebutuhan pengelolaan operasional infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi. Di sisi lain, manajer keuangan menyusun penganggaran organisasi dengan memperhitungkan implikasi dari rencana kebutuhan unit kerja lainnya, baik pada belanja operasional maupun non-operasional dengan mempertimbangkan strategi dan prioritas anggaran.

Hasil pembahasan forum ini didokumentasikan oleh kepala biro umum atau para sekretaris untuk disampaikan kepada pimpinan unit eselon I sebagai bahan dalam penyusunan ‘pernyataan anggaran (budget statement)’.

Pernyataan ini merupakan surat pernyataan komitmen pimpinan unit organisasi eselon I dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran sesuai dengan program kerja dan inisiatif baru.

Tujuan penyusunan pernyataan anggaran ini adalah agar pimpinan unit organisasi eselon I selaku penangung jawab program berpartisipasi dan peduli dalam penyusunan anggaran dan bertanggung jawab atas anggaran unit yang telah disusun berdasarkan target kinerja yang akan dicapai.

Pernyataan anggaran ini disusun pada tahun anggaran sebelumnya yang menjelaskan secara singkat dan relevan outcome yang akan dicapai, serta bagaimana cara pencapaian outcome.

Pernyataan ini merinci program kerja yang berkontribusi dalam pencapaian outcome sesuai dengan logic model beserta penanggung jawab masing-masing program. Selanjutnya, di dalam pernyataan ini dijelaskan usulan inisiatif baru dan penanggung jawabnya. Selain itu, pada pernyataan ini juga dicantumkan anggaran masing-masing program dan inisiatif baru.

Setelah forum pada tingkatan unit organisasi eselon I selesai dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan forum pada tingkatan kementerian.

Forum pada tingkatan ini melibatkan para manajer sumber daya di Kementerian Keuangan, yaitu, antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan, serta Kepala Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan.

Pelaksanaan forum pada tingkatan kementerian ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal setelah penyampaian pernyataan anggaran dari unit organisasi eselon I. Biasanya, hal-hal yang dibahas pada forum ini mencakup beberapa hal.

Pertama, evaluasi kinerja keuangan level kementerian tahun anggaran sebelumnya (X-1). Kedua, penentuan prioritas usulan anggaran unit eselon I tiga tahun anggaran berikutnya (X+1, X+2, dan X+3). Ketiga, pembahasan kegiatan unggulan tiga tahun anggaran berikutnya. Keempat, harmonisasi berbagai usulan, seperti usulan anggaran kediklatan, teknologi informasi, aset, serta sumber daya manusia. Kelima, persiapan pembahasan anggaran Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI.

Hasil forum pada tingkatan kementerian ini adalah ‘pernyataan komitmen (commitment letter)’ yang akan disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh unit organisasi eselon I. Pernyataan ini menegaskan komitmen para pihak dalam mengawal usulan anggaran yang dituangkan dalam pernyataan anggaran dan menjadi arah kebijakan anggaran untuk dipedomani oleh seluruh pihak di Kementerian Keuangan.

Tantangan Implementasi dan Langkah ke Depan

Perubahan menuju money follows program di Kementerian Keuangan bukanlah tanpa tantangan. Terlebih lagi karena praktik ‘business as usual’ telah berjalan cukup lama di Kementerian Keuangan. Karena itu, perubahan menuju money follows program ini memerlukan dorongan yang melibatkan seluruh unsur pimpinan.

Komitmen atas anggaran yang disusun juga mesti ditunjukkan dengan keseriusan dan perhatian yang tinggi oleh seluruh pimpinan. Komitmen pimpinan dan koordinasi semua pihak juga akan berimplikasi pada kinerja sumber daya organisasi.

Memang, kebiasaan lama terkait pengalokasian anggaran yang hanya fokus pada kegiatan rutin dan kurang memperhatikan hal-hal bersifat strategis tidak bisa diubah dalam waktu singkat. Dalam praktiknya, seringkali hal strategis tidak masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran.

Namun, Kementerian Keuangan secara internal selalu berusaha mengarahkan agar kegiatan strategis dapat tercukupi alokasi anggarannya dari memfokuskan kembali (refocusing) alokasi anggaran yang kurang strategis. Sebagai contoh, selain dengan mengalokasikan kembali (reallocate) anggaran antar kegiatan, Kementerian Keuangan juga mengalokasikan kembali anggaran antar program atau antar unit organisasi eselon I.

Tidak kalah pentingnya, setelah perumusan prioritas anggaran, Kementerian Keuangan juga melaksanakan proses quality assurance, yaitu pemantauan dan evaluasi guna memastikan pelaksanaan anggaran telah on track, sesuai dengan perencanaan yang disusun, dan sebagai feedback meningkatkan kualitas proses penyusunan anggaran di masa berikutnya.

Proses ini mencakup beberapa hal. Pertama, evaluasi konsistensi pencapaian sasaran kinerja, yang meliputi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja yang tertuang pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Kedua, evaluasi kesesuaian total pagu anggaran dalam RKA-K/L dengan pagu anggaran dari DPR RI.

Ketiga, pemantauan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, seperti penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK), penggunaan akun, dan pembatasan penggunaan produk impor.

Keempat, penelaahan kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, seperti RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.

Kelima, penelaahan rincian alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Keenam, evaluasi kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran yang dihasilkan.

Melalui berbagai upaya yang berkelanjutan menuju money follows program tidaklah berlebihan jika disimpulkan bahwa Kementerian Keuangan telah terus berupaya memfokuskan anggarannya guna menunjang pencapaian kinerja strategis pemerintah, utamanya atas program-program yang memiliki leverage nasional tinggi.***

 

 

Mengantisipasi Persepsi Negatif Masyarakat dalam Penyelenggaraan ASIAN Games 2018

Mengantisipasi Persepsi Negatif Masyarakat dalam Penyelenggaraan ASIAN Games 2018

Pengantar

The Social Amplification of Risk (SARF) adalah suatu kerangka atau model yang menjelaskan bagaimana peristiwa risiko dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak. SARF adalah cara sistematis untuk mencari penjelasan bahwa suatu peristiwa risiko, melalui proses sosial dan psikologis, dapat ditingkatkan atau dikurangi dan mengarah pada konsekuensi yang berbeda pada tingkat yang berbeda.

SARF juga mampu mengindikasikan bahwa amplifikasi atau pelemahan risiko diawali dari kejadian risiko yang menunjukkan sinyal risiko. Risiko tersebut akan dikuatkan atau dilemahkan oleh persepsi individu atau kelompok yang mengakibatkan penyebaran dampak risiko (ripple effect) atau disebut juga dengan dampak sekunder.

Melalui persepsi tersebut, individu maupun kelompok akan berbeda dalam memandang dan memperlakukan risiko. Misalnya, risiko yang sebenarnya berdampak rendah dipersepsikan menjadi risiko yang berdampak tinggi, begitu juga sebaliknya.

SARF dapat menunjukkan peristiwa di mana proses informasi, komposisi kelembagaan, serta tanggapan kelompok dan individu berdasarkan pengalaman sosial mereka terhadap risiko berkontribusi terhadap konsekuensi risiko.

Kasus Brent Spar

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, pendekatan SARF dapat dijelaskan dalam contoh kasus rencana penenggelaman Brent Spar pada tahun 1995. Brent Spar, atau Brent E, adalah penyimpanan minyak yang terletak di Laut Utara United Kingdom yang dioperasikan oleh Shell UK.

Namun, setelah selesainya pembangunan sambungan pipa ke terminal minyak di Sullom Voe di Shetland pada tahun 1991, fasilitas penyimpanan tersebut dianggap tidak memiliki nilai lebih lagi sehingga tidak lagi digunakan. Shell UK sebagai pengelola memutuskan untuk menenggelamkan Brent Spar sebagai opsi teraman untuk lingkungan dan berbiaya rendah dibandingkan dengan opsi lainnnya.

Opsi tersebut telah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, yang menyatakan bahwa rencana penenggelaman tersebut berdampak kecil terhadap pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, risiko yang harus dimitigasi atas pilihan penenggelaman Brent Spar adalah risiko pencemaran lingkungan, di mana hal tersebut telah dimitigasi dengan riset yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa pilihan tersebut adalah opsi teraman.

Namun, masalah muncul ketika Shell UK tidak secara tepat menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk Greenpeace sebagai LSM yang fokus terhadap permasalahan lingkungan. Kurangnya informasi yang diperoleh oleh Greenpeace mendorong penolakan terhadap rencana tersebut. Puncak dari protes yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut adalah ketika empat aktivis Greenpeace menduduki Brent Spar pada tanggal 30 April 1995.

Ketika itu, para aktivis tersebut mengambil sampel dari isi Brent Spar dan mengirimkannya untuk pengujian, dan menentukan sifat polutan yang terdapat dalam alat penyimpanan tersebut. Masalahnya, sampel tersebut dikumpulkan secara tidak benar sehingga menghasilkan perkiraan yang salah atas isi penyimpanan minyak itu.

Lebih buruk lagi, gerakan yang dilakukan oleh Greenpeace didukung oleh media sehingga informasi yang sebenarnya tidak akurat tersebut mampu menyebar dengan cepat kepada publik dan membangun persepsi publik tentang dampak buruk dari rencana penenggelaman Brent Spar tersebut.

Hal itu menciptakan amplifikasi sosial yang melahirkan risiko baru yang jauh lebih berdampak besar bagi Shell karena terjadi pemboikotan produk-produk Shell di Jerman dan Belanda sebagai protes atas rencana Shell UK tersebut. Selain ancaman risiko reputasi Shell sebagai sebuah brand, Shell juga harus mengalami kerugian finansial yang berdampak besar terhadap keberlangsungan perusahaan.

Contoh di atas menggambarkan tentang pentingnya pengomunikasian yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengomunikasian atas risiko, atau dikenal dengan istilah risk communication. Jika sejak awal Shell UK secara aktif menginformasikan rencana tersebut kepada publik, termasuk menginformasikan bahwa opsi tersebut telah diuji secara riset aman bagi lingkungan, amplifikasi sosial atas hal tersebut kecil kemungkinan akan terjadi.

Kasus Piala Dunia 2014

Contoh lainnya, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, protes yang dilangsungkan menjelang perhelatan Piala Dunia 2014 di Brazil menggambarkan pentingnya membangun komunikasi yang efektif kepada para pemangku kepentingan, terutama kepada media, lembaga masyarakat, dan publik secara umum.

Beberapa saat sebelum ajang sepakbola paling bergengsi tersebut digelar, terjadi kerusuhan akibat protes yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terjadi di 10 kota di Brazil. Protes bertajuk “Our Cup is on the Street” tersebut memfokuskan pada biaya tinggi yang diperlukan untuk pembangunan dan perbaikan stadion, terjadinya korupsi, kebrutalan polisi, dan penggusuran yang dilakukan.

Media mulai memberitakan tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun dan memperbaiki 12 stadion yaitu sebesar 2,7 miliar dollar Amerika atau 13% dari total anggaran pendidikan di Brazil. Potongan-potongan informasi ini menjadi salah satu penyebab lahirnya protes yang dilakukan oleh beberapa pihak yang kemudian terus berkembang menjadi gerakan protes publik.

Beberapa aksi protes yang dilakukan telah membentuk persepsi yang dapat memengaruhi publik sehingga membentuk pandangan bahwa penyelenggaraan event besar sekelas piala dunia tidak memberikan dampak positif bagi Brazil sebagai tuan rumah yang justru harus mengeluarkan biaya yang besar untuk persiapannya.

Sejak beberapa tahun sebelum piala dunia digelar sampai dengan pembukaannya, Pemerintah Brazil seakan tidak mampu meyakinkan publik bahwa mereka mampu untuk menggelar ajang tersebut dan Brazil dapat memperoleh keuntungan sebagai tuan rumah. Brazil seakan kehilangan dukungan dari masyarakatnya sendiri.

Bahkan, hal tersebut teramplifikasi kepada dukungan penduduk Brazil saat tim nasionalnya berlaga, yang justru malah memberikan dukungan kepada tim lawan. Tentu hal tersebut merupakan sebuah hal yang memalukan sebagai sebuah

Mengambil Pelajaran dari Berbagai Kasus di Dunia

Fakta ini kemudian mau tidak mau menggiring pemikiran tentang event besar yang akan diselenggarakan oleh Indonesia pada bulan Agustus nanti, yaitu event empat tahunan ASIAN Games 2018. Tentu penting bagi Pemerintah Indonesia untuk secara aktif mengomunikasikan kepada publik tentang manfaat yang didapatkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah.

Tidak menutup kemungkinan jika tidak diantisipasi secara hati-hati persepsi masyarakat yang mirip dengan yang terjadi di Brazil dapat terjadi, mengingat kedua negara sama-sama terkategori sebagai negara berkembang. Masyarakat kedua negara masih sama-sama meyakini bahwa pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan transportasi masih lebih penting untuk menjadi perhatian dibandingkan pengeluaran anggaran untuk hal lainnya.

Beruntung, Pemerintah Indonesia selain secara aktif terus mempromosikan penyelenggaraan ASIAN Games 2018 juga mengimbanginya dengan penginformasian tentang manfaatnya bagi Indonesia selaku tuan rumah.

Mulai dari Presiden RI Joko Widodo, Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) Erick Thohir hingga kementerian dan lembaga secara simultan menyampaikan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan ASIAN Games 2018 tidak hanya sebatas di bidang pembinaan olahraga nasional saja, tetapi juga dari sisi pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan perekonomian secara lebih luas.

Secara lebih rinci, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa ajang olahraga bergengsi tingkat Asia tersebut akan memberikan manfaat ekonomi dan nonekonomi bagi Indonesia selaku tuan rumah.

Dari sisi ekonomi manfaat yang diperoleh antara lain meningkatkan pemasukan di sektor pariwisata, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan kota melalui pembangunan infrastruktur fasilitas olahraga, dan menjadi ajang promosi untuk meningkatkan citra positif bangsa.

Sedangkan manfaat nonekonomi di antaranya adalah meningkatkan kohesi sosial dan mendorong perubahan budaya, perilaku, dan karakter masyarakat, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk event internasional melalui partisipasi sukarelawan.

Pengomunikasian manfaat dari penyelenggaraan ASIAN Games 2018 tersebut merupakan sebuah langkah nyata yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari lahirnya persepsi negatif di kalangan masyarakat.

Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah apakah komunikasi yang dibangun telah efektif? Dalam artian, informasi yang disampaikan dapat sampai kepada masyarakat, dan ketika informasi tersebut telah sampai kepada masyarakat, apakah informasi tersebut dapat dipahami oleh penerimanya?

Jika persepsi masyarakat telah sejalan dengan harapan dari pemerintah, yaitu mendukung diselenggarakannya ASIAN Games 2018, maka peristiwa seperti yang terjadi di Brazil dapat dihindari.

Red flag sudah mulai muncul ketika sosialisasi penerapan perluasan ganjil-genap mulai dilakukan sebagai persiapan penerapannya pada 1 Agustus 2018 nanti. Pengguna kendaraan roda empat pribadi yang biasanya dengan bebas berlalu-lalang melewati suatu jalan tertentu harus mulai berpikir mencari jalur alternatif. Beberapa di antaranya akan mulai bergunjing, “Gara-gara Asian Games ini, jadi susah kalau mau bawa mobil, harus mikir mana saja jalan yang bisa dilewati.

Dari ungkapan itu, tidak dapat dipungkiri akan diikuti dengan pemikiran lebih tajam lainnya. Mereka akan mulai menyadari adanya event tersebut, dan merasakan ternyata penyelenggaraannya memberikan pengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya.

Lalu, tentu akan mulai memunculkan pertanyaan, “Apa sih untungnya jadi tuan rumah?”Hal-hal inilah yang harus terus diantisipasi oleh pemerintah sehingga tidak teramplifikasi menjadi risiko yang berdampak buruk kepada Pemerintah Indonesia.

Sepertinya, pemerintah perlu menerapkan pendekatan SARF secara komprehensif untuk mengantisipasi lahirnya amplifikasi risiko, khususnya dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.***

 

 

Menafsirkan Visi Prabu Jayabaya Untuk Mewujudkan Cita-Cita NKRI

Menafsirkan Visi Prabu Jayabaya Untuk Mewujudkan Cita-Cita NKRI

Salah satu cerita yang sering meramaikan obrolan warung kopi jelang pemilihan presiden adalah ramalan Jayabaya, atau sering disebut Jangka Jayabaya. Dalam ramalan tersebut disebutkan bahwa presiden terpilih memiliki indikator huruf yang tersusun dari sebuah visi “Noto Negoro”. Visi ini dicetuskan oleh Sang Prabu Jayabaya, raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135-1157. (https://ganaislamika.com/siapa-sebenarnya-prabu-jayabaya-sang-peramal-masa-depan-nusantara-1/).

Noto Negoro artinya menata negara. Tujuannya adalah agar negara mampu memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hanya negara yang  berdaulat dan tertata yang dapat menjamin adanya keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Begitulah kira-kira visi Sang Prabu Jayabaya saat itu. Visi yang sangat jauh kedepan, bukan?

Dalam tulisan ini, saya mencoba menjawab apakah visi itu sudah mulai terwujud.

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal terwujudnya visi sang Prabu Jayabaya, saat Indonesia memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan bebas dari penjajahan. Bentuk negara yang disepakati ketika itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui NKRI tersebut, bangsa ini bercita-cita untuk mewujudkan dirinya sebagai bangsa yang cerdas, adil, makmur, aman, dan sentosa.

Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, sekaligus yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini, bernama Ir. Soekarno. Nama dengan akhiran “No” dapat menunjukkan isyarat Sang Prabu Jayabaya kepada kita tentang visinya (Noto Negoro). Ir. Soekarno memerintah sekitar 20 tahun, yaitu sejak tahun 1945 sampai dengan 1966.

Tahun 1966, Presiden  RI dijabat oleh Soeharto. Nama dengan akhiran “To” memperlihatkan kepada kita bahwa NKRI sudah “Noto” (tertata). Siapakah yang menata (me-noto)? Yang menata NKRI adalah tokoh yang bernama Ir. Soekarno dan Soeharto.

Pada tahun 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian, pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie sampai masa jabatan berakhir. Pemilu tahun 1999 menetapkan Gusdur, yang lebih dikenal dengan Kyai Haji Abdurrahman Wahid, sebagai presiden hingga tahun 2001 dan dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putri sampai dengan tahun 2004.

Sejak tahun 1998 sampai dengan 2004 tidak terlihat ciri-ciri yang memberikan gambaran kemiripan baik nama maupun ciri khas yang sesuai dengan visi Sang Prabu Jayabaya. Ketiadaan ciri ini bisa diartikan sebagai “spasi” dari kata “Noto Negoro”. Spasi adalah daerah kosong yang digunakan sebagai pemberi jarak dan pemisah kata, huruf, angka, atau tanda baca. Dari kata “Noto” ke kata “Negoro” ada pemisah, ada ruang kosong, atau pengisi waktu kosong sampai akhirnya wujud negara itu mulai terbentuk. Ketiga tokoh setelah era Soeharto tersebut dapat diartikan sebagai pengisi ruang kosong yang kita sebut sebagai “era reformasi” yang bertujuan untuk menuju bentuk negara yang ideal. Pada era ini gerakan reformasi di berbagai bidang dimulai dan dilaksanakan sampai sekarang.

Pemilu tahun 2004 telah menorehkan sejarah baru dalam berdemokrasi melalui pelaksanaan pemilihan langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden RI untuk masa jabatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Pada pemilihan presiden secara langsung berikutnya SBY kembali terpilih untuk periode lima tahun berikutnya, yaitu tahun 2009-2014.

Nama SBY dapat dikategorikan sebagai nama yang masuk kriteria dalam ramalan Sang Prabu Jayabaya. Akhiran “No” dalam nama “Yudoyono” dan “Ne” dalam kata “Negoro” berasal dari huruf yang sama. Jika SBY adalah pemimpin yang dimaksud oleh Sang Prabu Jayabaya, maka nama presiden berikutnya setelah SBY seharusnya memiliki ciri-ciri nama yang mengandung huruf “G” atau “GO”.

Faktanya, setelah kepemimpinan SBY, presiden berikutnya bernama Joko Widodo (Jokowi). Apakah Jangka Jayabaya mulai tidak sesuai lagi, atau tidak cocok dengan zaman? Belum tentu, bisa jadi Jokowi sebenarnya masuk kategori penerus Presiden SBY. Karena adanya aturan yang membatasi, SBY tidak bisa mencalonkan kembali sebagai presiden.

Nama SBY dapat diartikan sebagai laki-laki yang berperang, sedangkan nama Jokowi dapat dimaknai sebagai pemuda yang sejahtera. Perang yang dimenangkan oleh pendahulunya (SBY), turut berkontribusi dalam menciptakan generasi penerus yang sejahtera. Begitu kira-kira, menurut pemahaman saya. Artinya, Jokowi masih satu rangkaian proses “Ne” dari visi Sang Prabu Jayabaya, yaitu proses menuju “Negoro” yaitu NKRI yang dicita-citakan bangsa ini.

Apakah Jokowi akan terpilih kembali di pemilu 2019? Kemungkinan itu masih ada jika masih ada sisa program SBY (“Program Perang”) yang belum terselesaikan. Lebih jelasnya adalah perang melawan infrastruktur. Apabila dinilai sudah cukup, kemungkinan  selanjutnya (entah 2019 atau setelahnya) NKRI akan diwujudkan oleh tokoh yang memiliki ciri-ciri dari namanya maupun dari karakternya, yaitu dengan ciri huruf “G”.

Menuju sebuah bentuk negara kesatuan yang mencita-citakan diri sebagai negara yang berdaulat, cerdas, adil, makmur, aman, dan sentosa memang membutuhkan modal yang besar serta ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bagi sebuah negara tentunya dihasilkan dari proses pendidikan. Dari sini kita bisa melihat kata kunci atau clue berikutnya dari visi Jayabaya adalah pendidikan.

Visi Sang Prabu Jayabaya sudah harus mulai dimaknai dengan clue atau petunjuk yang mengarah kepada huruf “G”, bukan sekedar inisial nama. Hal ini juga seiring dengan kebutuhan terbentuknya sebuah negara yang mensyaratkan pendidikan agar bangsa ini cerdas. Oleh karena itu, kandidat presiden berikutnya tidak lagi terpaku pada inisial nama, tetapi lebih pada basis pengetahuannya. Lalu, siapakah tokoh yang peduli dengan ilmu pengetahuan atau pendidikan?

Penasaran? 2019 atau 2024 NKRI mulai menuju bentuk yang sesungguhnya. Pada saat itu NKRI dipimpin oleh tokoh yang peduli pada “pendidikan”. Siapakah tokoh yang akan menjadi presiden NKRI? Siapakah tokoh-tokoh yang memiliki kriteria pendidik  (guru)?

Menata negara (Noto Negoro) membutuhkan “Sang Guru” karena guru yang dapat membuat bangsa ini cerdas. Di era ini hanya gurulah yang berdaulat melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan diajarkannya. Hanya bangsa yang cerdas yang mampu mewujudkan visinya.

*) Coretan ini pendapat pribadi, tidak ada kaitannya dengan organisasi maupun institusi manapun.

 

 

Menata (Kembali) Hubungan Kerja Untuk Profesionalitas Birokrasi

Menata (Kembali) Hubungan Kerja Untuk Profesionalitas Birokrasi

Suatu pagi menjelang siang di kota kembang, saya bersama keluarga mampir di salah satu studio foto yang cukup dikenal banyak orang. Studio foto itu sudah ramai sekali saat kami datang. Kami pun harus menunggu giliran selama hampir satu jam.

Ramainya studio itu menggambarkan betapa banyak orang yang telah memercayakan dirinya untuk diarahkan dan diambil gambarnya menjadi sebuah foto yang indah yang mampu dikenang sepanjang masa.

Satu jam menunggu giliran, membuat saya pun banyak mengamati bagaimana cara kerja para petugas di studio tersebut. Mereka tampak terampil, sigap, tak kenal lelah, dan tetap ramah. Mereka tampak sungguh profesional.

Fokus

Studio foto ini mengajarkan satu pelajaran penting, yaitu apa pun yang dikerjakan secara profesional pasti akan meraih keberhasilan. Sebagaimana pemahaman banyak orang bahwa profesionalisme terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seseorang, saya melihat ketiganya ditampakkan oleh para petugas disana.

Pemilik studio foto itu sepertinya telah mengajarkan seluruh petugas di sana untuk fokus. Fokus pada pemahaman mengenai seluk beluk fotografi (pengetahuan), fokus pada berbagai teknik pengambilan gambar sampai dengan kualitas hasil (keterampilan), fokus pada pelayanan terhadap pelanggan (perilaku), dan tentu saja fokus pada tujuan bersama mereka. Itulah mengapa saya berpendapat bahwa salah satu kunci profesionalitas itu adalah fokus.

Saya lalu teringat bagaimana saya belajar menulis secara otodidak. Saat saya mencoba untuk menyelesaikan tulisan saya, saat itu pula banyak pekerjaan lain yang harus saya selesaikan terkait tugas-tugas di kantor.  Banyaknya pekerjaan di kantor terkadang membuat saya keteteran. Belum selesai satu tugas sudah datang lagi tugas atau pekerjaan berikutnya.

Kondisi seperti itu, saya rasa jauh dari kondisi yang disebut dengan profesional. Padahal, saya juga bermimpi menjadi birokrat profesional sekaligus penulis profesional. Mungkinkah impian itu bisa dicapai dengan cara bekerja seperti ini? Tidak fokus dan mengerjakan banyak hal dalam suatu waktu?

Kerja Bersama dan Silaturahmi

Pertanyaan di atas membuat saya teringat pada pesan sang khatib saat saya menunaikan sholat Idul Fitri beberapa hari lalu. Pesan yang disampaikan oleh sang khatib, yaitu Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018, sepertinya pas untuk mengatasi permasalahan saya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI ini menyampaikan pesan perlunya kerja sama dan gotong royong dalam menyelesaikan persoalan. Selama 10 tahun memimpin provinsi yang memiliki penduduk terbesar di Indonesia ini, Ahmad Heryawan menaruh perhatian yang besar akan perlunya kerja bersama dan gotong royong.

Keberhasilan demi keberhasilan yang dicapai Jawa Barat dalam berbagai bidang banyak dipengaruhi oleh kerja bersama tersebut. Tak ada keberhasilan yang bisa dicapai dengan cara bekerja sendiri. Cara saya membangun mimpi dan harapan pun juga melibatkan banyak teman dan sahabat. Merekalah tempat saya berbagi dan meminta masukan atas segala permasalahan di lapangan.

Ahmad Heryawan, yang juga seorang doktor dari Universitas Padjajaran Bandung, juga mengulas pentingnya silaturahmi dalam mencapai tujuan. Silaturahmi adalah kegiatan yang sudah diajarkan kepada para sahabat sejak zaman Rasulullah. Dengan silaturahmi yang baik, banyak permasalahan bisa diselesaikan.

Dua hal inilah yang menurut saya menjadi kunci kesuksesan Ahmad Heryawan dalam memimpin Tanah Pasundan. Sebuah kesuksesan yang ditentukan oleh kerja bersama dan silaturahmi. Dua hal yang tampak sederhana namun berperan penting.

Pada akhirnya, saya pun menyimpulkan bahwa sukses yang bisa diraih oleh siapa pun mensyaratkan untuk fokus serta mampu bekerja sama dengan semangat silaturahmi. Seorang profesional semestinya mampu untuk fokus baik pada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Adapun bekerja sama dan bersilaturahmi berperan untuk melengkapi aspek perilaku dalam profesionalitas seseorang.

Profesionalitas Dunia Birokrasi

Di dunia birokrasi hal ini juga berlaku. Fokus dan bekerja sama adalah indikasi profesional yang merupakan kunci keberhasilan birokrasi. Kita sering mengatakan profesional itu penting. Di sisi lain, tingkah laku kita ternyata amatiran, kita tidak mau fokus dan bekerja keras sepenuh hati. Dalam birokrasi, kerja amatiran ini masih sering terjadi, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Padahal, jika merujuk Undang Undang No 5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), diharapkan bahwa ASN dapat mewujudkan birokrasi kelas dunia. Birokrasi dengan layanan serba prima dan dipercaya penuh oleh masyarakat. Bukankah itu sesuatu yang masih jauh dari harapan?

Terkait kerja bersama dan bergotong royong, sudahkah perilaku ini dilaksanakan di unit-unit kerja kita? Sepertinya tidak mudah mewujudkan kerja bersama dan gotong royong di dunia birokrasi karena kerja individu masih terjadi di sana sini. Masih selalu saja ada yang ingin terlihat menonjol serta menganggap rekan kerja lain sebagai unsur pelengkap.

Bila kebiasaan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh pada kinerja unit kerja dan berpengaruh pula pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Mengapa demikian? Bukankah gotong royong sudah menjadi falsafah bangsa ini sejak dulu?

Menurut saya, salah satu penyebab penting adalah terkait dengan tata laksana dan hubungan kerja di instansi pemerintah yang belum tergambar dengan baik. Kalaupun sudah digambarkan dalam bentuk tertulis, dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Mereka bekerja sendiri-sendiri dan tidak terkait satu sama lain.

Dalam hal fokus pada apa yang harus dikerjakan, untuk mewujudkan birokrasi profesional salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah kejelasan proses bisnis. Kejelasan proses bisnis ini akan menghasilkan prosedur kerja yang memudahkan para pelaksana untuk bekerja fokus dan memberikan kinerja yang terukur bagi organisasi.

Penutup

Saya kembali berpikir, kapan semua tata hubungan kerja bisa tergambar dengan baik?  Bagaimana caranya agar semua pelaksana mulai dari level paling rendah hingga level paling tinggi bisa bekerja sesuai yang digambarkan tersebut? Tentu ini tak mudah, untuk mewujudkannya butuh konsistensi dan mensyaratkan kepemimpinan yang andal untuk mengawalnya.

Saat berbenah sudah di depan mata. Bekerja secara profesional tak bisa ditawar lagi untuk menghasilkan birokrasi kelas dunia. Mampukah birokrasi kita mewujudkan hal tersebut?

Berharap motto mewujudkan birokrasi kelas dunia tidak sekedar mimpi, tetapi bisa terwujud dalam kenyataan. Semoga birokrasi Indonesia makin hebat untuk menjadikan negara ini bermartabat di percaturan global dan persaingan yang kian ketat. Insya Allah.

 

 

Old Fashioned Fits Bureaucracy

Old Fashioned Fits Bureaucracy

Saya tidak terlalu suka berdiskusi sebenarnya. Karena saya orang yang seringkali tidak mau kalah. Pengalaman buruk tentang berdiskusi, salah satunya, adalah dengan teman satu organisasi ketika berseragam putih abu-abu.

Ketika itu saya mendapat lawan yang tidak terlalu sepadan sebenarnya. Dia sangat cerdas, bintang sekolah, idola teman-teman dan para guru, berkacamata, berponi, serta cantik tentunya. Kami berdiskusi tentang definisi teman dekat dan teman dekat di hati. Saya mencoba mengutarakan konsep saya terutama di definisi kedua tentang teman tersebut. Seperti yang Anda duga, saya gagal meyakinkannya. Hahhh!!!

Sejak itu saya tidak terlalu suka berdiskusi, apalagi soal hati.

Namun, di suatu sore, belum lama ini, ketetapan hati saya sepertinya tidak berlaku. Saya bahkan ‘menantang’ berdiskusi seorang sahabat, yang maaf, meski tidak cantik karena laki-laki, beliau seorang pejabat eselon menengah di sebuah lembaga pemerintah.

Diskusi itu mengenai instrumen terkait dengan pengembangan dan pengukuran sebuah kapabilitas institusi publik. Dalam diskusi itu, beliau meminta saya untuk membantu menjabarkan instrumen menjadi lebih operasional.

Dalam kacamata saya, ini adalah sebuah diskusi tentang cost effectiveness dan ke-fit-an sebuah pendekatan dari satu ekosistem untuk ekosistem lain dengan berbagai karakteristik yang berbeda.

Lebih fundamental lagi, diskusi sebenarnya menyerempet pada permasalahan paradigma, yaitu tentang bagaimana kita memandang sebuah realita dan kebenaran di kehidupan sekitar kita. Ada yang selalu memandang dengan serba objektif (suka generalisasi), ada juga yang memandang realita dengan mengakui adanya subjektivitas (kekhasan atas suatu hal).

Baca juga: Memahami Paradigma Penilaian Maturitas SPIP – birokratmenulis.org

Beliau, saya menyebut demikian karena jabatan, usia, dan penampilan yang tentunya serba lebih daripada saya, begitu bersikukuh untuk mengaktualisasikan suatu konsep penilaian terhadap kemampuan suatu organisasi publik.

Konsep tersebut tentu saja buah dari pemikiran ‘maju’ para praktisi dan akademisi manca yang hebat-hebat yang telah melalui proses benchmarking serta pertemuan ini-itu di tingkatan internasional.

Suatu bentuk pemikiran, yang menurut saya merupakan hasil kontemplasi, untuk menjadi alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan yang men-general, meluas, dan menjadi isu global. Biasanya akademisi demikian adalah akademisi penggemar pendekatan kuantitatif yang memiliki paradigma serba objektif.

Suatu pemikiran yang menurut hemat saya sarat dengan klaim kebenaran, karena selain didapatkan dari penelitian yang mendalam oleh para ahli penyuka objektivitas, juga dihasilkan dalam situasi yang sangat kontekstual sesuai dengan kondisi di mana instrumen tersebut berada.

Suasana diskusi yang tadinya ‘mesra’ berubah menjadi semakin intens dan serius yang membuat urat-urat di kepala cukup bekerja keras untuk berpikir. Suatu hal yang bagi saya sangat sulit dilakukan di waktu sore hari, apalagi di saat lapar.

Diskusi serius berawal ketika beliau memaparkan ide untuk ‘memaksakan’ instrumen tersebut menjadi alat penilaian bagi instansi pemerintah lainnya. Sebuah Instrumen yang didasari pada kerangka operasional self-assesment, yang pada awalnya adalah alat untuk menilai ‘bagaimana aku saat ini’, berubah menjadi sebuah alat untuk menilai ‘bagaimana bagusnya dirimu’.

Egoisme Penilaian

‘Friksi’ pertama dalam diskusi itu adalah tentang perspektif. Saya memandang bahwa harus ada batasan yang tegas antara instrumen yang berperspektif  from (my need) dengan for (your need).

Perspektif from (my need) saya maksudkan sebagai  pandangan subjektif dari institusi penilai yang didasari dari berbagai kriteria yang telah ditentukan oleh pihak yang memiliki kepentingan mengontrol. Need (kebutuhan) untuk  mengontrol atau menilai ini memang datang dari institusi penilai. Perspektif ini biasanya digunakan dalam kegiatan penilaian/pemeringkatan/pemeriksaan.

Sedangkan perspektif for (your need) adalah sebuah pandangan yang mengakui keinginan instansi dalam mengembangkan dirinya tanpa ada kriteria secara sepihak. Pandangan ini mengakui adanya kapasitas, kapabilitas, kepentingan dan keunikan suatu instansi. Perspektif ini biasanya digunakan dalam kegiatan konsultansi ataupun bimbingan baik teknis operasional maupun manajerial.

Nah, menurut beliau, suatu instrumen dari hasil pemikiran akademisi tanpa mengindahkan dari sudut pandang mana, selalu sah-sah saja untuk digunakan menjadi instrumen penilaian bagi lembaganya yang memang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menilai institusi lain.

Bagi beliau, instrumen yang berperspektif from, akan baik digunakan sebagai langkah awal untuk perbaikan, yang seolah untuk kepentingan institusi yang dinilai (for your need).

Bagi saya, pandangan ini cukup menyesatkan. Jika perspektif from digunakan sebagai instrumen untuk sebuah perbaikan (for), maka pengembangan diri sebuah instansi akan ditentukan melalui berbagai kriteria yang dianggap baik oleh pihak penilai.

Hal itu membuat minimnya pengakuan kapasitas, kapabilitas, dan keunikan sebuah instansi. Akibatnya, sebuah instansi yang sebenarnya hampir berkembang baik, dapat menjadi melempem karena kapasitasnya justru digunakan untuk mengurus hal lain. Belum lagi potensi adanya berbagai inefisiensi sebagai konsekuensi mengikuti sebuah model atau kriteria yang ‘dipaksakan’ untuk dicapai.

Dengan demikian, melalui perspektif from,  institusi didorong untuk berbuat melebihi kapasitas mereka. Dari hasil pengamatan saya, banyak institusi yang pada akhirnya mengada-adakan sesuatu untuk memenuhi kriteria dalam penilaian.

Sebagian besar institusi terjebak pada pemenuhan penilaian secara formal, berupa dokumen yang bertumpuk, kegiatan yang tidak perlu, ataupun menambah suatu organ baru. Ketiganya cukup menguras sumber daya untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu memenuhi suatu standar tertentu.

Bila sudah demikian, pelanggaran pertama pada kriteria value for money, yang saat ini terus disuarakan, telah terjadi. Bagaimana birokrasi akan memenuhi cost effectiveness bila pada kegiatannya saja sudah melanggar prinsip efisiensi.

Selain itu, seringkali saya dengar bahwa para mitra kerja yang menjadi objek penilaian justru mengeluh. Harapan mereka untuk dapat terbantu dalam mengembangkan kapasitas dan kapabilitas berubah menjadi pemaksaan kriteria karena lebih mengedepankan ke-aku-annya akibat menggunakan sudut padang from, bukan for.

Problem Pemilihan Instrumen

‘Friksi’ kedua dalam diskusi adalah tentang pengadopsian instrumen itu sendiri. Sudah sering kita dengar jika birokrasi terbiasa mengadopsi berbagai instrumen yang berasal dari negara manca dengan berbagai pendekatan untuk mencoba memecahkan masalah birokrasi. Terlebih lagi instrumen yang diadopsi seringkali adalah instrumen yang biasa digunakan pada sektor swasta (privat).

Saya bukan anti pembaruan ataupun anti perbaikan, tetapi menurut saya, kita harus lebih bijak dalam memilih dan menggunakan berbagai instrumen.

Kita sebenarnya cukup mengerti bahwa instrumen-instrumen tersebut dibangun dari latar belakang kasus dan permasalahan yang ada di negeri asalnya, yang kebanyakan juga instrumen yang digunakan pada sektor privat.

Kasus negara yang berbeda, karakter dan kondisi sektor publik yang juga sangat berbeda dengan sektor privat, seharusnya menjadi pertimbangan yang sangat teliti sebagai prakondisi ketika akan mengimplementasikan sebuah instrumen di Indonesia.

Konsep auditor internal sebagai watchdog, misalnya, tidak serta merta basi dan layak ditinggalkan ketika terdapat konsep yang lebih kekinian, apalagi jika sudah bersentuhan dengan teknologi informasi (TI). Menurut saya tidak ada masalah dengan watchdog karena secara kontekstual pada saat pendekatan tersebut dibangun, organisasi di negara asalnya sana memang masih memerlukan pengkondisian tentang compliance sampai pada kematangan organisasi yang sekarang.

Dengan demikian jika diterapkan di Indonesia saat ini, watchdog menurut saya masih perlu dan sangat relevan di tengah masyarakat yang masih permisif dengan kecurangan, sehingga harus diawasi. Pun di tengah kapasitas organisasi pengawasan yang bisa jadi tidak semuanya memiliki sumber daya yang memadai untuk dapat berperan lebih dari pengawas yang ordinary.

Kondisinya berbeda, lingkungannya berbeda, tetapi kita seringkali mencoba memaksakan instrumen yang sama untuk diimplementasikan. Mereka (negara lain) melakukan evolusi yang hasilnya berupa instrumen-instrumen baru yang fit untuk masyarakat yang terbentuk dari hasil adaptasi mereka. Sedangkan kita ingin (secara instan) memasukkan instrumen baru dalam medium yang masih belum siap.

Dengan instrumen baru tersebut seolah-olah kita menemukan ramuan dukun Panoramix yang mampu memberikan kekuatan pada Asterix sehingga mampu menyelesaikan pertempuran dengan kemenangan. Instrumen-instrumen ‘baru’ pada akhirnya menenggelamkan instrumen lama, yang sebenarnya tidak ada masalah hanya karena belum juga memberikan hasil.

Padahal, bisa jadi masalahnya justru karena penerapan instrumen lama tadi tidak tuntas ataupun salah persepsi. Sebuah instrumen yang tadinya baik justru dapat menjadi tidak bermakna dan bermanfaat.

Epilog

Akhirnya diskusi pun berakhir karena  suara azan maghrib sudah berkumandang.

Saya mendadak merasa menjadi semacam old fashioned officer dengan pendirian saya, meski sekali lagi saya tidak anti perubahan. Tapi biarlah terlihat kuno dengan prinsip saya, toh dalam diskusi, saya tetap berpegang pada prinsip value for money. Sebuah prinsip yang selalu memperhatikan kemanfaatan dan efisiensi dalam sebuah kebijakan yang diambil. Prinsip yang juga mengedepankan cost effectiveness dan equity, sama dengan instrumen ‘kekinian’ yang didiskusikan.

Pada akhirnya saya pun bersyukur, diskusi dengan beliau tidak membuat letih karena tidak menggunakan hati. Dalam satu pandangan yang sama kita berdiskusi untuk kebaikan birokrasi kita, tanpa pretensi dan sakit hati.

Pada akhirnya tetap bukan instrumen yang salah, tetapi yang kadang menjadi masalah adalah ketika kita tidak secara tepat menggunakannya lalu menimbulkan dampak lain yang justru tidak lebih bermanfaat.

Demikianlah sekali lagi saya bersyukur diskusi itu tanpa melibatkan hati. Tidak seperti bertahun-tahun lalu saat saya melakukannya dengan ‘beliau’ yang lain, yang berkacamata dan berponi. Diskusi dan berargumentasi tanpa kesamaan visi yang berakhir pada kata putus dan berhenti. Huhh..

 

Di ujung sunyi tak bertepi, Juli 2018.

 

 

Melihat Upaya Peningkatan Kedudukan Inspektorat  dari Perspektif Sistem Tata Kelola

Melihat Upaya Peningkatan Kedudukan Inspektorat dari Perspektif Sistem Tata Kelola

Pengantar

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya hal yang berkaitan dengan kedudukan Inspektorat di pemerintah daerah. Rencananya, organisasi Inspektorat akan setara dengan Sekretariat Daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan peran Inspektorat sebagai pengawas internal di pemerintah daerah.

Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sri Wahyuningsih, menyatakan ide tersebut muncul karena kewenangan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) selama ini dirasa masih terbatas. Akibatnya, mereka kurang berperan dalam melakukan pengawasan internal. Sebagai contoh, Inspektorat sering sekali tidak bisa bertindak optimal ketika menemukan kejanggalan atau indikasi korupsi karena kedudukannya selevel dengan kepala dinas yang sedang diperiksa (detik.com, 28/12/2017).

Walau pada awalnya usulan penguatan peran Inspektorat ini merupakan inisiatif Kemendagri, tetapi keinginan ini kemudian didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu tatkala Deputi Pencegahan KPK, Sahala Nainggolan, berkunjung ke kantor Kemendagri (CNN Indonesia, 18/9/2017).

Ada tiga rancangan skema peningkatan posisi Inspektorat dalam pemerintah daerah, yakni (a) Inspektorat selevel dengan Sekretariat Daerah, (b) Inspektorat diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, atau (c) Inspektorat akan menjadi badan dan terpisah dari perangkat pemerintah daerah.

Yang menarik dikaji adalah perubahan posisi Inspektorat ini dilihat dari sistem tata kelola (governance) di pemerintah daerah.

Pengertian Governance

Agar dapat melaksanakan visi dan misi, serta untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi harus merumuskan strategi, melaksanakan kegiatan operasional, serta melakukan pengawasan atau monitoring agar kegiatan operasional tersebut sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan. Untuk itu, organisasi perlu merancang struktur atau sistem tata kelola (corporate governance).

Sistem tata kelola ini mempunyai banyak variasi. Namun, yang paling sering dibahas adalah one-tier board system dan two-tier board system. Sistem yang pertama banyak diterapkan di negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Sementara itu, sistem yang kedua banyak diterapkan di negara Eropa, seperti Jerman, Perancis, dan Belanda. Sistem tata kelola di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kedua sistem ini.

One-Tier Board System

Dalam one-tier board system, keseluruhan wewenang pelaksanaan fungsi suatu organisasi dilaksanakan oleh satu board atau dewan yang lazim disebut sebagai board of directors. Beberapa organisasi sering juga menyebutnya dengan board of governors atau board of commissioners. Pada sistem ini, board of directors berfungsi menetapkan kebijakan, melaksanakan kegiatan operasional, dan sekaligus melakukan pengawasan atau monitoring.

Bagi kita yang terbiasa dengan two-tier board system, sistem ini dipandang kurang memperhatikan pemisahan wewenang dan tanggung jawab karena ketiga fungsi utama dilaksanakan oleh satu dewan. Namun, jika ditilik lebih dalam, sebenarnya pada sistem ini terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sebagai contoh, pengambilan arah organisasi ke depan merupakan kewenangan board of directors sebagai satu kesatuan dewan. Dengan demikian, semua anggota board of directors berpartisipasi dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Seringkali konsep kesatuan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pada sistem ini disebut sebagai sistem kolektif kolegial. Sementara itu, untuk melaksanakan kegiatan operasional ditunjuk satu atau beberapa anggota board of directors yang disebut sebagai executive director(s).

Di sisi lain, pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan oleh beberapa anggota board of directors lainnya yang disebut non-executive directors (NEDs). NEDs ini pada umumnya bekerja secara paruh waktu (part time). Komposisi jumlah anggota executive directors dan non-executive directors ini bervariasi tergantung pertimbangan dan kepentingan organisasi, tetapi pada umumnya executive directors berjumlah lebih sedikit bila dibandingkan dengan non-executive directors.

Selanjutnya, pemegang saham (shareholders) atau juga board of directors memilih salah satu anggota non-executive directors menjadi chairman atau sering pula disebut sebagai president, sedangkan satu atau salah satu anggota executive directors ditetapkan menjadi chief executive officer (CEO).

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam penetapan chairman dan CEO tersebut. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, seorang chairman biasanya sekaligus ditunjuk juga menjadi CEO yang kemudian memunculkan sebutan executive chairman. Sebagai perbandingan, di Inggris pada umumnya seorang CEO tidak merangkap jabatan sebagai chairman. Artinya, kedua jabatan ini harus diamanatkan kepada dua orang yang berbeda.

Two-Tier Board System

Dalam two-tier board system, terdapat dua dewan yang terpisah, yaitu satu dewan yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan mengelola operasional perusahaan (management board) dan satu dewan lainnya menjalankan fungsi pengawasan (supervisory board). Jika disandingkan dengan sistem tata kelola one-tier board system, pada dasarnya, management board merupakan executive directors, sedangkan supervisory board merupakan non-executive directors.

Pemisahan fungsi penetapan arah organisasi dan pelaksanaan operasional dengan fungsi pengawasan dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan yang diharapkan akan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Namun, penetapan kriteria dan pelaksanaan proses pemilihan supervisory boards ini sering kurang jelas dan tidak transparan. Akibatnya, pengawasan menjadi tidak efektif dan dapat menyebabkan tata kelola yang kurang baik. Berkaca pada hal tersebut, saat ini terdapat kecenderungan perusahaan atau organisasi mulai menerapkan one-tier board system.

Banyak organisasi di Indonesia kesannya menganut two-tier system yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), board of directors, dan executive manager. Namun, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995, anggota dewan direksi maupun anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dengan demikian, kedudukan dua dewan ini di Indonesia setara, tidak seperti di negara Eropa yang menganut murni two-tier system. Yang membedakan di antara keduanya adalah dewan komisaris di Indonesia dapat memberhentikan dewan direksi.

Penutup

Peningkatan peran Inspektorat yang akan naik level satu tingkat ke atas atau menjadi badan terpisah dari pemerintah daerah mungkin menjadi suatu solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan wewenang mereka.

Jika diperhatikan, perubahan ini mengadopsi two-tier system. Namun demikian, dalam pandangan saya, keberhasilan sistem tata kelola manapun yang dipilih bergantung kepada kompetensi dan integritas manajemen level puncak dalam menjalankan fungsinya, terutama berkaitan dengan upayanya mengatasi benturan kepentingan, bukan sekadar bagaimana memilih sistem tata kelola.

 

 

error: