Hidangan Itu Bernama Gado-Gado Anggaran

Hidangan Itu Bernama Gado-Gado Anggaran

Jauh-jauh hari, Jensen & Meckling (1976) memapankan Teori Keagenan. Teori ini mencoba menjawab masalah keagenan yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerja sama cenderung mempunyai tujuan yang berbeda.

Hubungan keagenan itu sendiri muncul ketika salah satu pihak ditunjuk sebagai agen yang bertindak atas nama atau perwakilan bagi pihak lain (principal) yang merupakan pemilik entitas. Masalah keagenan kemudian terjadi saat keinginan antara agen dan principal berlawanan.

Agen memiliki kecenderungan untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga principal ingin memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu dengan tepat. Masalah selanjutnya adalah pembagian dalam menanggung risiko yang timbul kemudian.

Implikasi Teori Keagenan

Dalam konteks perusahaan, agen adalah direksi (yang menjalankan perusahaan) dan principal adalah para pemegang saham. Dalam konteks negara demokrasi, agen adalah pemerintah (eksekutif), sedangkan principal adalah rakyat (yang katakanlah diwakili oleh para wakil rakyat).

Implikasi dari Teori Keagenan tersebut kemudian melahirkan pelaporan dan evaluasi anggaran lewat Laporan Keuangan Pemerintah dan auditnya. Pelaporan dan evaluasi anggaran tersebut adalah tahap akhir dari siklus anggaran yang menurut Mardiasmo dimulai dari persiapan, ratifikasi, dan implementasi yang berujung pada pelaporan dan evaluasi.

Namun, hari-hari belakangan, setelah kesalahan dalam persiapan anggaran melalui e-budgeting di DKI Jakarta, cara pandang terhadap tahap demi tahap tersebut menjadi bias karena semua tahap dicampur bak gado-gado (tetapi dalam versi yang tidak sehat). Orang-orang riuh menjustifikasi A, B, dan C pada permasalahan yang sebetulnya bisa diurai dengan sederhana.

E-Budgeting Sebagai Sebuah Sistem

Apakah yang dimaksud dengan e-budgeting? Apakah karena prosesnya menggunakan alat elektronik? Apakah karena kemudian penganggarannya bisa dilihat lewat media elektronik?

Seharusnya tidak. Elektronifikasi adalah manakala variabel-variabel yang bersifat tetap yang dibutuhkan tidak lagi dimasukkan secara manual. Ia telah menjadi database tersendiri yang kemudian secara otomatis bisa digunakan.

Salah satu variabel yang dibutuhkan itu misalnya, standar biaya. Maka, dalam prosesnya, petugas e-budgeting seharusnya hanya perlu memasukkan jumlah (kuantitas) barang yang dibutuhkan.

Meski e-budgeting yang ada saat ini belum seperti itu, ia harus dipuji sebagai bagian dari transparansi/keterbukaan informasi kepada publik. Pada dasarnya, dengan kaca mata itu, hal yang ditampilkan tentu sebisa mungkin tanpa kesalahan. Niat untuk transparan itu tak mungkin jadi menelanjangi diri sendiri.

Kesalahan dalam tahap persiapan anggaran itu tentu saja tidak bisa dinilai sebagai fraud. Sebab, kerugian negara belum terjadi. Korupsi dalam perspektif keuangan negara adalah ketika kerugian negara terjadi—bukan potensi.

Ranah tersebut berada ketika implementasi/pelaksanaan anggaran. Kesalahan tersebut menjadi kesalahan administratif. Namun, jika ditemukan mens rea berupa hubungan dengan pihak penyedia barang, atau ada perbuatan melawan hukum, yang bisa dibuktikan dengan audit trail, yaitu sengaja mengubah harga satuan—itu bisa menjadi fraud.

Dalam tahap ratifikasi, pembahasan dengan dewan, idealnya yang dibahas tidak sampai ke rincian, tetapi hanya sampai ke kegiatan. Sebab, penganggaran kita berbasis kinerja. Maka, dewan boleh bertanya sampai membandingkan perencanaan kegiatan dengan prioritas dan kerangka yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam pelaporan dan evaluasi kemudianlah baru dilihat, apakah kegiatan tersebut telah mencapai outcome-nya, dan apakah rincian biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut sudah sesuai melalui alat yang namanya audit keuangan.

Lalu Kenapa Kesalahan Yang Di Luar Akal Bisa Terjadi?

Bottom-up. Bukan top-down. Begitulah seharusnya proses penganggaran terjadi. Ide kegiatan ditampung dari entitas terkecil. Jika di kantor, ide bermula dari pelaksana dalam rapat seksi. Kemudian kepala seksi rapat dengan kepala kantornya. Dalam pemerintahan daerah, usulan itu malah dimulai dari rembug RW.

Meski bottom-up, usulan itu dikelilingi dan ditahan dari atas oleh  frasa seperti mandatory spending—belanja yang diamanatkan undang-undang seperti 20% untuk fungsi pendidikan dan 5% untuk fungsi kesehatan, belanja mengikat seperti belanja pegawai, dan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas.

Sayangnya kemudian, kita harus mengakui kapasitas sumber daya manusia yang ada. Sehingga kadang-kadang, dalam perencanaan anggaran mula-mula, prosesnya tidak terjadi secara ideal.

Penganggaran berbasis kinerja kemudian diterjemahkan menjadi karena tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu, anggaran pun harus lebih besar dari tahun lalu. Ditetapkanlah angka tertentu sebagai ancang-ancang nilai anggaran. Kemudian angka itu dibagikan secara proporsional kepada entitas di bawahnya.

Maka, yang coba dituju terlebih dahulu adalah pemenuhan angka itu. Yang penting, nominal anggarannya disahkan dulu. Setelah itu, barulah dilakukan revisi yang menjadi domain Kuasa Pengguna Anggaran (dalam level kegiatan) atau hingga ke revisi DIPA (dalam hal APBN). Proses seperti itu disadari atau tidak, telah menjadi budaya.

Langkah Selanjutnya

Penting sekali bagi kita untuk meletakkan kacamata yang tepat saat melihat bagian tertentu dari anggaran. Sampai hari ini pun, barangkali, banyak yang belum paham, yang namanya anggaran (APBN/APBD) itu berarti belum ada wujud uangnya. Anggaran itu punya sisi penerimaan yang juga harus digenjot agar dapat membiayai belanja.

Selanjutnya, penganggaran berbasis kinerja berarti menyaratkan ketercapaian outcome. Bukan soal per item bendanya saja yang dilihat—tetapi lebih kepada apakah kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dan mencapai tujuannya dalam hal memberikan manfaat kepada masyarakat.

Bukan berarti proses pengawasan dalam persiapan penganggaran melalui e-budgeting tidak penting. Sangat mendesak, aplikasi tersebut dipagari dengan standar biaya. Masyarakat kemudian ikut melakukan pengawasan jika ada item-item yang tidak masuk akal sebagai langkah pencegahan.

Namun, tidak melulu, serta-merta, kesalahan dalam hal itu diidentikkan dengan korupsi. Sebab korupsi dalam kacamata keuangan negara harus memenuhi tiga unsur: telah terjadi pelanggaran hukum (proses bisnis), telah terjadi kerugian negara, dan didapati adanya mens rea (motif).

 

 

 

2
1
Dana Desa dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi

Dana Desa dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan jurnal “Culture vs Strategy: Which To Precede, Which To Align?” oleh Amarjeev Kaul yang dipublikasi per September 2018, kita bisa mendapat pelajaran bahwa ada kalanya budaya secara dominan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat strategi.

Jika kita memandang Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, jelas bahwa budaya masyarakat yang ada di Indonesia ini sangat multi heterogen, sehingga para pendiri bangsa kita ini harus mengejewantahkan dalam suatu ideologi yang saat ini kita kenal sebagai Pancasila, yang bisa mengakomodir kebudayaan penduduk bangsa.

Dari sinilah kemudian berkembang strategi dalam bentuk aturan perundang-undangan, lalu program kementerian, dan sebagainya yang berorientasi melayani masyarakat dengan segala keragamannya.

Contoh Strategi Menyesuaikan Budaya

Salah satu contoh yang menggambarkan budaya lebih didahulukan lalu strategi menyesuaikan, dapat kita lihat pada sejarah kolonial Belanda. Belanda tahu bahwa wilayah Hindia-Nusantara merupakan masyarakat kepulauan yang memiliki kebudayaan.

Masing-masing berjuang pada wilayah teritorial masing-masing, bukan berjuang pada level serentak satu bangsa. Berdasar itulah maka Belanda menerapkan strategi devide et impera atau politik adu domba untuk mengeroposkan kekuatan per wilayah satu per satu.

Contoh baru-baru ini, Presiden Jokowi sangat concern kepada isu Indonesia sebagai negara tujuan investasi oleh negara maju sebagai sasaran strategi utama pemerintah. Presiden Jokowi paham betul bahwa Indonesia masih belum optimal dalam penciptaan lapangan kerja untuk kultur negara Indonesia yang memiliki populasi padat penduduk, tetapi minim skill, kapasitas, dan kapabilitas.

Keterampilan dan kapabilitas masyarakatnya belum sesuai dengan kebutuhan industri (link and match), sehingga butuh bantuan investasi dari negara maju untuk menyerap lapangan kerja penduduk Indonesia.

Sektor infrastruktur mulai dibenahi,  begitu juga dilakukan reformasi BUMN, prosedur dan regulasi perizinan mulai dibenahi, bahkan jajaran eselon birokrat pun diwacanakan akan direstrukturisasi demi menarik minat investasi.

Hal itu bertujuan agar ledakan penduduk Indonesia dapat diserap sebagai tenaga kerja yang harus diperjuangkan pemerintah, sebagai implementasi mandatory konstitusional atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Contoh yang lebih fantastis adalah Peraih Nobel Ekonomi 2019, Esther Duflo, yang meneliti SD Inpres di zaman orde baru (orba). Kita harus mengakui bahwa pemerintah orba menerapkan strategi SD Inpres untuk menyesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia yang mau menerima pelayanan dengan murah meriah dan tidak terbebani. Singkatnya, dalam hal kasuistik negara Indonesia, budaya lebih dahulu kemudian strategi menyesuaikan dengan budaya tersebut.

Era Sekarang

Di era sekarang, budaya negara Indonesia masih dapat dilihat dengan mudah, terutama pada masyarakat pedesaan. Mata pencaharian mereka masih terbatas pada sektor pertanian, peternakan, perladangan, perikananan, kuli pertambangan pasir-batu, dan sebagainya.

Berbagai pekerjaan tersebut dilakukan karena masih minimnya pendidikan dan tidak meratanya pembangunan di setiap wilayah, sehingga konektivitas lalu lintas barang/jasa masih belum terakomodir optimal ke wilayah pelosok.

Dahulu di zaman orde baru, ledakan penduduk di wilayah banyak populasi akan dialihkan ke wilayah minim populasi dengan kebijakan transmigrasi agar penduduk tersebut dapat berbudi daya pada lahan kosong.

Lain era lain tantangan, maka tantangan di rezim Jokowi adalah mengentaskan ribuan status desa miskin dan tertinggal untuk menanggulangi kesenjangan kesejahteraan yang tampak pada koefisien gini.

Rasio gini atau koefisien gini adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Rasio ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Pemerintah memiliki tantangan klasik yakni banyaknya desa tertinggal. Padahal, sejak awal tahun 2000-an kita telah menerapkan prinsip otonomi daerah yang berarti bahwa pemerintah senantiasa mengucurkan dana transfer daerah baik berupa DAU (dana aliran umum), DAK (dana aliran khusus), dan DBH (dana bagi hasil) setiap tahunnya melalui mekaisme APBN.

Dalam konteks pedesaan (bukan membahas ibukota kabupaten), hasilnya justru miris. Sejak tahun 2015 terdata sekitar lima ribuan desa dengan status tertinggal, yang kemudian malah menjadi salah satu sasaran strategis pemerintah pusat bahwa desa harus dikelola dan diperhatikan dengan keadilan distributif.

Itu artinya, kebijakan BLT (bantuan langsung tunai) dan kebijakan subsidi rakyat kecil (BBM/ bahan bakar minyak, listrik, pupuk) pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum mampu mendongkrak potret nyata masyarakat di wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan maritim-nusantara. Rupanya, masih banyak desa di negara Indonesia yang berlabel miskin dan tertinggal.

Banyak cara yang telah ditempuh oleh pemerintah mulai dari transmigrasi, dana transfer daerah yang rutin melalui APBN, bantuan langsung tunai, subsidi pemerintah dalam bentuk bahan bakar minyak-listrik-pupuk, bahkan sektor swasta juga dilibatkan dengan program CSR-nya (Corporate Social Responsibility).

Namun demikian, tulisan ini lebih mengulas pada salah satu kebijakan pemerintah terkait pembangunan pedesaan yaitu dana desa.

Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bersifat pro-kerakyatan yang tentunya terkait dengan hajat hidup rakyat kecil di Indonesia. Fakta masih banyaknya desa dengan status miskin dan tertinggal, makin membuat pemerintah harus berpikir keras untuk mengatasi masalah ini. Salah satu idenya adalah pengalokasian anggaran sehingga mampu melaksanakan pembangunan di sektor pedesaan.

Dana desa pun diberikan payung hukum pada UU 6 tahun 2014 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. Para pelaku ekonomi usaha kecil dan mikro kemudian diharapkan dapat mengembangkan kegiatan perekonomiannya atas instrumen kebijakan pemerintah ini.

Jika dana desa diberlakukan dengan tata kelola yang baik, terukur, dan terarah, dampaknya akan makin memperkuat stabilitas pertumbuhan ekonomi makro nasional mengingat desa merupakan lumbung logistik kebutuhan suatu negara. Kebijakan pemerintah dalam bentuk dana desa diyakini menjadi salah satu solusi untuk kepentingan rakyat keseluruhan secara umum dan kepentingan rakyat kecil secara khususnya.

Strategi Sesuai Budaya

Strategi melalui dana desa ini juga terlihat sebagai strategi yang menyesuaikan dengan budaya khas masyarakat Indonesia, yakni budaya gotong royong dan musyawarah-mufakat. Dengan adanya dana desa, desa memiliki alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka memajukan wilayah pedesaan sesuai kebutuhan kearifan lokal tiap wilayah itu sendiri.

Desa dapat membangun saluran irigasi, sumur bor, jalan setapak akses pedesan, penataan pasar tradisional, dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan penting oleh setiap desa sebagai solusi pemerataan pembangunan di tiap wilayah Indonesia.

Alokasi anggaran dana desa ini juga bertujuan untuk mengentaskan status desa miskin dan tertinggal agar terciptanya pembangunan pedesaan yang maju, gotong-royong, dan berdikari sesuai keunikan, kekhasan, dan keunggulan desa tersebut.

Selain itu, para pelaku usaha kecil dan mikro pun dapat berkembang aktivitas perekonomiannya melalui insentif dana desa. Ketika dana berputar di siklus ekonomi pedesaan, maka rakyat pedesaan akan memiliki peningkatan kemampuan belanja.

Para pelaku usaha di lingkup pedesaan pun tentunya akan merespon peningkatan kemampuan konsumtif rakyat pedesaan.  Ilustrasi mudahnya adalah sesederhana ini, wilayah A diberikan suntikan dana segar sebesar Rp 1 milyar, dana tersebut dibelanjakan yang kemudian menjadi penghasilan bagi pengusaha lokal di desa.

Pengusaha lokal tersebut dalam menjalankan usahanya pasti akan membelanjakan dananya untuk persediaan barang dan juga akan menggaji buruh. Buruh kemudian memiliki kemampuan ekonomis atas gaji maupun upah yang mereka peroleh.

Para supplier di desa tersebut juga memiliki kemampuan ekonomis atas penyediaan barang/jasa ke pengusaha tadi, dan profit pengusaha tadi akan menambah nilai ekonomis dalam kebutuhan rumah tangga pribadinya.

Harapan Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat berharap dengan kebijakan ini mampu menstimulasi keadaan perekonomian di sektor pedesaan ke arah yang membaik setidaknya untuk suatu periode. Sehingga, harus dikaji progres dan status kebutuhan suntikan dana di tiap desa dalam tiap tahunnya, agar kebijakan dana desa ini terlaksana dengan terukur dan terarah.

Dengan demikian, para pelaku usaha kecil dan mikro di pedesaan dapat tumbuh dan berkembang seiring terciptanya siklus ekonomi pedesaan yang stabil dan kondusif.

Bahkan, jika kebijakan dana desa ini tetap diberlakukan dalam jangka berkesinambungan dengan tetap mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai oleh desa, tentunya hal ini akan baik untuk dampak ekonomi skala makro dalam jangka panjang ke depannya.

Desa merupakan lumbung atau gudang logistik yang menopang kebutuhan masyarakat perkotaan. Setiap manufaktur raksasa maupun perusahaan perdagangan raksasa pun pasti memasok bahan mentah dari pedesaan, baik hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan.Hal-hal tersebut tidak akan bisa berkembang maksimal jika hanya mengandalkan manajemen wilayah perkotaan saja.

Dengan melakukan perbaikan untuk kemajuan setiap desa tertinggal, berarti pemerintah telah membenahi lumbung yang menopang kegiatan perekonomian skala makro. Itu artinya penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola dana desa agar benar-benar terasa manfaatnya.

Keterasaan secara nyata oleh masyarakat pedesaan adalah sebuah hal yang penting, yaitu untuk menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi skala makro. Manfaat ini diukur dalam jangka panjang ke depannya, sebab program dana desa tentunya tidak bisa memberikan dampak instan atau seketika.

Epilog

Kesimpulannya, kebijakan dana desa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kondisi negara berkembang periode seperti ini. Pemerintah harus mampu mengentaskan desa-desa dengan status tertinggal melalui upaya pemerataan pembangunan.

Alokasi dana desa diyakini mampu mengembangtumbuhkan aktivitas ekonomi para pelaku usaha kecil dan mikro. Tata kelola dana desa yang baik dan terarah makin memberikan dampak positif pada skala makro dalam jangka panjang ke depannya.

Tentunya saya sangat sepakat bahwa dana desa merupakan solusi bagi pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan sosial bagi rakyat kecilnya, yang kita kenal dengan istilah koefisien gini.  Dan menurut saya, strategi pemberian dana desa ini adalah sebuah strategi yang telah memerhatikan budaya asli Indonesia, sehingga masyarakatnya dapat mudah menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat.

 

 

0
0
Penyisiran Anggaran dalam APBD

Penyisiran Anggaran dalam APBD

Baru-baru ini pemerintah daerah dikagetkan dengan rencana penyisiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pasca pengangkatan Bapak Tito Karnavian sebagai Menteri. Kekagetan ini terutama terjadi mengingat siklus pengelolaan keuangan daerah tengah berada pada penghujung pelaksanaan APBD tahun 2019, sekaligus persiapan final APBD tahun anggaran 2020.

Rencana penyisiran anggaran APBD ini kemudian ditanggapi dengan pro dan kontra. Saya pribadi memandangnya secara positif. Tidak bisa kita pungkiri bahwa struktur APBD masih jauh dari postur yang ditentukan pada Pedoman Penyusunan APBD yang regulasinya ditetapkan setiap tahun oleh Kemendagri.

Kesesuaian dengan pedoman ini memang belum pernah diperiksa konsistensinya. Belum lagi, alokasi APBD masih menghadirkan banyak masalah. Di antaranya, tingginya belanja tidak langsung, belanja pegawai dan belanja barang/jasa; sementara belanja modal dialokasikan rata-rata hanya di bawah 50%.

Belanja barang/jasa di sini pengertiannya adalah belanja atas barang yang umur penggunaannya di bawah 12 bulan. Belanja pegawai dan belanja barang/jasa ini merupakan alokasi yang ‘bisa dimainkan’ untuk pembiayaan nonbudgeter. Sedangkan pada belanja modal, sebagian di antaranya tidak tepat sasaran dan tidak berdaya guna.

Perbaikan di Hilir, Bukan di Hulu

Meskipun menyambut positif wacana tersebut, tetapi saya melihat bahwa penyisiran anggaran ini adalah sebuah upaya kuratif atau upaya perbaikan yang terjadi hanya di hilir, bukan di hulu. Walaupun penting, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Perlu upaya-upaya penting lainnya yang dilakukan semenjak siklus penganggaran berada di hulu. Di antaranya adalah standarisasi sistem e-government, penyempurnaan sistem pelaksanaan anggaran, penyempurnaan sistem seleksi terbuka jabatan dan depolitisasi birokrasi. Kesemuanya terkait langsung dengan siklus dan ekosistem anggaran.

Anggaran diproses pada aplikasi e-government. Menyisir anggaran berarti harus juga menyisir aplikasi e-government. Sistem e-government dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-delivery, e-asset dan e-audit.

Hampir semua instansi pemerintah daerah membangun sistem e-government secara sendiri-sendiri dan memiliki variasi bentuk dan sistem yang berbeda satu sama lain. Hanya e-procurement yang terstandarisasi secara nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan beberapa sistem aplikasi mulai dari sistem LPSE, sistem RUP, sistem e-katalog dan sistem lainnya.

Semua pemerintah daerah tinggal memakai aplikasi e-procurement yang sudah pakem. LKPP dapat dengan mudah memantau semua pergerakan aplikasi e-procurement dan siap memberikan layanan bantuan ataupun konsultasi terhadap permasalahan yang menyertainya.

Seperti itu yang dilakukan terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa (PBJ), seragam dan terkendali oleh LKPP. Bagaimana dengan APBD? Rupanya, berbagai jenis aplikasi e-government yang dipergunakan dalam pengelolaan APBD menimbulkan masalah tersendiri. Aplikasi-aplikasi e-government ini sangat lokalistik dan tidak terintegrasi satu sama lain antar pemerintah daerah. Wajar jika kemudian Kemendagri kesulitan untuk memantau pergerakan APBD, meskipun telah terbantu dengan sistem informasi.

Untuk efektifitas dan efisiensi, sebaiknya Kemendagri membangun sebuah sistem e-government yang terpadu dan terkoneksi satu sama lain. Sistem ini sebaiknya terstandar secara nasional, sehingga Kemendagri bisa memantau secara online semua pergerakan APBD. Termasuk di dalamnya untuk melakukan penyisiran anggaran secara real time.

 

3 Rekomendasi Lainnya

  • e-delivery

Penyempurnaan sistem pelaksanaan anggaran juga bisa dilakukan dengan percepatan pembuatan e-delivery dan e-delivery lanjutan. Dengan kata lain, sistem pelaksanaan anggaran yang terdokumentasi secara online akan meminimalkan proses manual dalam pelaksanaan anggaran. Terutama pada proses kemajuan keuangan dan kemajuan pelaksanaan kontrak.

Dengan aplikasi e-delivery dan e-delivery lanjutan, Kemendagri bisa memantau secara online penyerapan anggaran. Dengan itu pula Kemendagri bisa membantu mengatasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Seperti pelaksanaan proyek di akhir tahun yang rawan dengan problematika, bisa terpantau dengan baik.

  • Penyempurnaan Sistem Seleksi Terbuka Jabatan

Selanjutnya, perlu dilakukan penyempurnan dalam sistem seleksi terbuka jabatan. Selama ini, anggaran dikelola oleh para pejabat dengan kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas pengelolaan APBD perlu juga dilakukan penyisiran rekrutmen pejabat. Khususnya, untuk jabatan eselon I dan II, perlu dilakukan rekrutmen lewat Seleksi Terbuka Jabatan yang lebih fair dan kompetitif.

Sistem yang ada selama ini masih sangat jauh dari memuaskan dan masih terkesan bisa direkayasa sesuai dengan pesanan pimpinan. Belum ada sistem yang standar dan terbuka yang memungkinkan proses seleksi berjalan secara objektif dan transparan. Sehingga menimbulkan minimnya minat para aparat sipil negara (ASN) untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan.

Semua penilaian dan skoring yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Jabatan masih bersifat tertutup dan belum ada audit objektif terhadap proses Seleksi Terbuka Jabatan tersebut. Belum ada pemusatan informasi, misalnya dalam bentuk pengumuman pada satu website khusus, atau dengan fasilitas khusus yang menampung seluruh informasi Seleksi Terbuka Jabatan pada website Kemendagri.

Padahal, kemudahan ini akan sangat membantu ASN untuk memperoleh informasi tentang Seleksi Terbuka Jabatan pada semua website instansi pemerintah yang jumlahnya ratusan. Tidak hanya bagi calon pelamar, keterbukaan informasi ini akan memberikan manfaat bagi instansi karena memungkinkan proses seleksi menghasilkan kandidat terbaik yang berasal dari banyak tempat.

Kemendagri harus melakukan penyempurnaan proses Seleksi Terbuka Jabatan ini agar dapat menghasilkan pejabat yang berkualitas dan mampu mengelola anggaran secara efektif efisien dan jauh dari keinginan untuk bermain di area nonbudgeter.

Semua Panitia Seleksi jabatan Terbuka sebelum bekerja harus mendapat pembekalan dulu dari Kemendagri dibantu oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) agar Panitia Seleksi Terbuka Jabatan tidak bekerja hanya sekedar formalitas saja, apalagi dengan kinerja dalam rangka mengakomodir pesanan kekuasaan.

Selain itu, harus ada audit standar terhadap semua hasil kerja Panitia Seleksi Jabatan. Bila perlu ada 1 orang perwakilan ex officio dari Kemendagri dalam semua Panitia Seleksi Jabatan untuk memastikan semua proses Seleksi Terbuka Jabatan berjalan dengan baik dan objektif, jauh dari rekayasa kekuasaan.

Walau bagaimanapun juga, semua anggaran itu dijalankan oleh para pejabat. Bila pejabatnya baik maka tidak perlu pengawasan yang berlebihan kepadanya. Namun, apabila pejabatnya tidak baik maka akan menghabiskan energi dan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan pengawasan.

  • Depolitisasi Anggaran

Yang terakhir adalah depolitisasi anggaran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa politisasi anggaran sangat mendominasi pergerakan anggaran APBD. Mulai dari proses perencanaan sampai pada penggunaan anggaran tidak lepas dari pengaruh politik dan kepentingan di luar birokrasi.

Untuk permasalahan ini, Kemendagri harus mengembangkan sistem pengawasan dan pencegahan terhadap politisasi anggaran terutama pada saat pemilihan kepada daerah (pilkada) berlangsung. Sebab, politik pilkada berbiaya tinggi adalah hulu dari semua proses korupsi di pemerintahan daerah.

Mata rantai politik uang harus segera diputus secara sistemik. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan operasi intelijen dan penyusupan pada semua tim kampanye calon kepala daerah, untuk selanjutnya dilakukan proses pencegahan sekaligus penindakan.

Terhadap calon kepala daerah yang dari hasil deteksi dini intelijen berpotensi untuk melakukan politik uang, hendaknya diberikan peringatan dibantu oleh KPK. Apabila peringatan tidak diindahkan, maka Kemendagri bekerjasama dengan KPK bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan mendiskualifikasi calon kepala daerah yang bermain politik uang. Hanya dengan pembersihan proses politik uang selama pilkada, reformasi birokrasi pemerintah daerah bisa kita wujudkan.

Demikian sumbangsih pemikiran terhadap rencana penyisiran APBD beserta hal-hal pendukung ataupun penyelesaian hulu-hilir yang penulis tawarkan.  Kita, tentu saja, sangat berharap banyak agar Kemendagri – di bawah kepemimpinan Bapak Tito Karnavian – bisa melakukan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Semoga.

 

 

1
0
Joint Program:  Sebuah Contoh Collaborative Governance di Pemerintahan Indonesia

Joint Program: Sebuah Contoh Collaborative Governance di Pemerintahan Indonesia

Penyelenggaraan sektor publik dalam beberapa tahun ke belakang memang semakin dinamis. Era globalisasi telah membuat masyarakat semakin melek politik dan partisipatif dalam pemerintahan. Tentu hal ini mendorong pemerintah secara umum untuk terus meningkatkan kinerjanya. Pemerintah, melalui 34 kementerian, diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan sektor publik yang optimal manfaatnya bagi masyarakat.

Instansi pemerintah yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah Kementerian Keuangan. Berdasarkan situs resminya, tugas utama Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Kementerian Keuangan menaungi sebelas unit Eselon I, yang terdiri dari 7 direktorat jenderal, 2 badan, sekretariat jenderal, dan inspektorat jenderal. Kesebelas unit tersebut tentu memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tugas yang berbeda, pasti membuat masing-masing unit memiliki strategi individual yang berbeda untuk mencapai tujuan. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, banyak keadaan yang membuat unit-unit tersebut memiliki “irisan” yang secara tidak langsung saling mempengaruhi.

Ketika unit tertentu membuat suatu kebijakan, misalnya, dalam jangka panjang kebijakan ini hampir pasti secara tidak langsung akan juga mempengaruhi unit lain. Sumber daya yang dimiliki oleh sebuah unit, nyatanya terkadang dapat membantu unit lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Hal inilah yang membuat program kerja sama bersifat kolaboratif ramai diperbincangkan sebagai strategi untuk meningkatkan performa unit pemerintah. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerja sama yang dijalin oleh berbagai unit pemerintahan ini adalah collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif.

DJP dan DJBC

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan pemerintahan kolaborasi adalah dua unit di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kolaborasi tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2017, berawal dari terbentuknya tim joint-audit berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan nomor KMK-504/KMK.09/2015 dan dilanjutkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-277/PJ/2016 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-466/BC/2016, yang memungkinkan DJP dan DJBC melakukan kerjasama berupa joint-analysis.

Secara detail, Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai tersebut menyebutkan bahwa strategi kolaboratif yang akan dilakukan adalah pengawasan bersama terhadap perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB), perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Adapun bentuk kegiatannya adalah meliputi: pertukaran pengetahuan (sharing knowledge), pertukaran dan akses data, asistensi bersama (joint assistance, analisis bersama (joint analysis), audit bersama (joint audit), dan kegiatan lain yang dipandang perlu sebagai wujud pengawasan bersama terhadap perusahaan penerima fasilitas TPB, perusahaan penerima fasilitas KITE, dan pelaku usaha di KEK, antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Joint-Program

Sebagai unit pemerintahan yang bertugas mengoptimalkan penerimaan, Ditjen Pajak tentu membutuhkan beragam data dalam rangka penggalian potensi penerimaan pajak di wilayah kerjanya. Data yang dibutuhkan diperoleh dari berbagai sumber, baik secara online maupun secara offline.

Secara online, data yang dibutuhkan oleh setiap unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak dapat diakses melalui situs Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses melalui jaringan intranet.

Di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP), jaringan intranet ini dikelola oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Melalui kedua situs tersebut, petugas KPP dapat mengakses data wajib pajak (WP) dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Data yang bisa diakses antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pajak, jumlah tunggakan, jumlah pembayaran, profil wajib pajak, dan sebagainya. Sejak awal, data yang tersaji pada kedua situs tersebut adalah data internal milik Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, sejalan dengan terbitnya Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-277/PJ/2016 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-466/BC/2016, sejak tahun 2017 telah ditambahkan data milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dapat diakses sehubungan dengan pertukaran data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain kedua aplikasi tersebut, juga dibentuk aplikasi baru, yaitu Portal Pertukaran Data Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Melalui aplikasi ini, banyak data milik masing-masing direktorat yang dapat diakses bersama hingga saat ini.

Manfaat Joint Program

Tujuan utama pembentukan aplikasi baru ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia (berupa data) dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan negara baik dari pajak, bea masuk, maupun cukai. Salah satu cara yang perlu ditempuh adalah dengan menutupi kebocoran penerimaan pajak dari kegiatan ekspor dan impor.

Hal inilah yang mendorong Kementerian Keuangan memperkuat mekanisme pertukaran data perpajakan dan dokumen ekspor impor. Hal ini dilakukan untuk membentuk data ekspor impor yang sama (unified data) untuk digunakan dalam penghitungan pajak, bea masuk, dan cukai oleh DJP dan DJBC.

Dengan adanya portal ini, seluruh data perpajakan dan kepabeanan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 428/KMK.03/2010 yang sudah tersedia dalam bentuk elektronik sudah dapat diakses lewat Portal Pertukaran Data Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Contoh pemanfataan data antara lain adalah penelitian marjin keuntungan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dari detail impor dan detail faktur yang disusun oleh Wajib Pajak. Marjin keuntungan yang dilaporkan pada detail impor ini nanti akan dikomparasi dengan marjin keuntungan yang dilaporkan melalui laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Jika ditemukan selisih, maka nilai ini dapat ditetapkan sebagai potensi penerimaan pajak untuk digali dan diteliti lebih lanjut.

Selain pertukaran data, joint-program juga diimplementasikan melalui asistensi dan analisis bersama yang dilaksanakan oleh petugas dari KPP dan KPU BC.

Asistensi bersama ini dilaksanakan melalui pendampingan oleh petugas dari KPU BC terhadap Account Representative KPP saat melakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap transaksi impor. Klarifikasi ini dilakukan di Kanwil DJP, dihadiri oleh Penyidik dari Kanwil, Account Representative KPP, dan petugas dari KPU BC.

Dalam pelaksanaan klarifikasi ini, Wajib Pajak yang akan diklarifikasi diundang oleh Kanwil DJP. Selanjutnya petugas dari KPU BC akan melakukan pendampingan bersama Account Representative terkait.

Petugas dari KPU BC akan menyampaikan data kepabeanan, seperti Pemberitahuan Impor Barang dan Pemberitahuan Ekspor Barang, yang nantinya oleh Account Representative akan dicocokkan dengan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan.

Kegiatan pertukaran data dan pendampingan saat klarifikasi ini telah rutin dilaksanakan oleh seluruh KPP, salah satunya adalah KPP Pratama Jakarta Pademangan. KPP tersebut berkolaborasi dengan KPU BC Tipe A Tanjung Priok sejak 2017. Kedua unit kerja ini berhasil bertukar data dengan intensitas paling tinggi sejak tahun 2018.

Itulah contoh pelaksanaan program pemerintahan kolaboratif sebagai strategi menjalankan good goverance atau pemerintahan yang baik. Melalui program ini, KPP dapat melakukan optimalisasi penggalian potensi penerimaan pajak dan pengamanan penerimaan negara yang berujung pada naiknya sumber dana sebagai penopang pembangunan.

15
0
Untung – Rugi Sertifikasi Pra-Nikah

Untung – Rugi Sertifikasi Pra-Nikah

Wacana pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang akan menerbitkan sertifikasi pra-nikah banyak melahirkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Selain dianggap mencampuri urusan privat warga negara, penerbitan sertifikat pra-nikah juga menambah rumit birokrasi yang akan dihadapi oleh calon pasangan.

Hal ini agaknya kurang sesuai dengan titah presiden Jokowi untuk merampingkan birokrasi, di mana dalam pidato kenegaraannya setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Jokowi menyampaikan komitmen untuk penyederhanaan birokrasi.

Pemerintah berencana menerapkan sertifikasi layak nikah bagi semua calon pasangan pengantin pada awal tahun 2020. Sebelum menikah, calon pasangan harus mengikuti program pelatihan selama tiga bulan, yang bertujuan untuk menambah pengetahuan calon pasangan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

Sebenarnya bimbingan pranikah telah ada sebelum polemik sertifikasi layak nikah diberlakukan pada 2020 mendatang. Berdasarkan berbagai sumber yang telah dihimpun, bimbingan pra-nikah telah lama dilakukan oleh Kementerian Agama. Melalui sertifikasi layak nikah yang akan diberlakukan mulai dari tahun 2020, pemerintah berusaha menyatukan berbagai bentuk materi bimbingan pranikah di bawah koordinasi pemerintah.

Pro-Kontra

Pro-kontra dalam berbangsa dan bernegara dalam lingkup negara demokrasi ibarat garam dalam sayuran, saling melengkapi. Dengan semakin maraknya penggunaan media sosial yang ditunjang dengan semakin kuatnya penetrasi internet di penjuru Indonesia, setiap masyarakat memiliki panggung dalam mengungkapkan ekspresi dan opininya. Hal itu sesuai dengan pernyataan di UUD ‘45 Pasal 28E ayat 3, yakni, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Bak gayung bersambut, jika melihat pandangan Kementerian Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kedua instansi ini terlihat menyambut positif akan rencana aturan baru tersebut. Bahkan, Kementrian Agama akan menyiapkan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh daerah di indonsia untuk melakukan pendidikan pranikah bagi calon pasangan.

Sepintas memang tidak ada yang salah dengan aturan tersebut. Bahkan, pengetahuan tentang berumah tangga merupakan suatu hal wajib yang harus diketahui oleh masing-masing calon pasangan.

Namun, aturan tersebut dirasa berlebihan oleh beberapa kalangan karena dianggap justru menghalangi pernikahan, yang akan mengakibatkan konsekuensi yang kontraproduktif atau merugikan. Terutama jika penerapan sertifikat pra-nikah dilakukan melalui pembelajaran yang cukup memakan waktu, apalagi jika mengakibatkan tidak dapat menikahnya pasangan calon pengantin karena tidak mendapatkan sertifikat tersebut.

Beberapa konsekuensi yang kontraproduktif itu misalnya, adanya risiko perzinahan terkait dengan rumitnya persyaratan untuk mendapatkan buku nikah. Setelah itu, apabila telah lulus dan mendapatkan sertifikat pra nikah, apakah dapat menjamin bahwa pasangan tersebut tidak akan bercerai. Apakah sertifikasi dapat menekan angka perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga?

Selanjutnya bagaimana pengaturan tentang seseorang yang akan menikah lagi dengan seseorang yang baru menikah, apakah harus mengikuti sertifikasi atau tidak. Sangat banyak aturan teknis yang harus dipersiapkan apabila akan menerapkan aturan ini.

Edukasi Pra-Nikah

Tidak bisa dipungkiri untuk menuju ke jenjang pernikahan diperlukan tidak hanya bermodalkan materi semata, tetapi juga kesiapan fisik dan juga mental. Pengetahuan tentang berumah tangga, pentingnya menghadapi permasalahan ekonomi, hingga kesehatan reproduksi adalah hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap pasangan. Kita perlu memahami teori dahulu sebelum melakukan praktik. Pengetahuan atau edukasi ini merupakan salah satu keuntungan dari kebijakan pra-nikah.

Tingginya angka perceraian di Indonesia disinyalir melatarbelakangi terbitnya aturan ini. Berdasarkan data yang dilansir dari hukumonline.com, pada tahun 2016, tercatat sebanyak 403.070 perkara perceraian dengan putusan sebanyak 365.654 perkara.

Sedangkan tahun 2017, tercatat totalnya sebanyak 415.848 perkara dan yang diputus sebanyak 374.516 perkara. Sehingga, tren perkara perceraian yang diputus dalam tiga tahun terakhir itu ada pada kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara.

Dari data faktor penyebab perceraian tahun 2017 di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, terlihat lebih didominasi oleh adanya alasan/faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menempati urutan pertama atau terbanyak.

Terbanyak kedua yang menjadi penyebab perceraian adalah faktor persoalan ekonomi. Sedangkan urutan ketiga terbanyak penyebab perceraian yakni meninggalkan salah satu pihak.

Berkaca pada realita di atas, maksud pemerintah hendak menjalankan program sertifikasi layak nikah merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi, walaupun belum ada kajian penelitian yang membuktikan bahwa pendidikan pranikah terbukti dapat mengurangi angka perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga.

Mengurangi Stunting

Selain permasalahan di atas, permasalahan stunting – kondisi kurangnya gizi atau asupan makanan pada anak – adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Selama ini permasalahan kemiskinan dalam berumah tangga berawal dari ketidaksiapan finansial. Hal itu kerap kali berujung pada abainya pasangan suami-istri dalam memenuhi dan menyediakan kualitas gizi bagi keluarganya.

Kondisi tersebut akan berbahaya apabila istri dalam keadaan hamil dan kekurangan asupan gizi. Hal tersebut dapat mengakibatkan janin yang didalam kandungan bisa berpotensi mengalami stunting atau gizi buruk. Perlu diketahui juga bahwa status stunting di Indonesia masih tinggi.

Merujuk pada data dari depkes.go.id, Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6% di atas batasan yang ditetapkan WHO (20%).

Penelitian lain bahkan menemukan bahwa balita stunting berkontribusi terhadap 1,5 juta (15%) kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta anak kehilangan masa hidup sehat setiap tahun.

Jika kita tengok Negara Brasil dalam pengurangan stunting, mereka telah mengatasi persoalan stunting dengan cara meningkatkan daya beli keluarga berpenghasilan rendah, meningkatkan tingkat pendidikan ibu, penyediaan air bersih dan sistem pembuangan, serta universalisasi virtual perawatan kesehatan dasar, termasuk perawatan prenatal.

Bahkan, di Afrika telah dilakukan program perbaikan ketahanan pangan rumah tangga, keragaman diet, dan peningkatan intervensi cakupan perawatan anak dan penyakit. Hal ini dinyatakan berdasarkan data dari Unicef pada tahun 2013.

Sedangkan menurut penelitian yang lain, penanggulangan stunting sebaiknya ditekankan kepada pemberian imunisasi, peningkatan pemberian ASI eksklusif dan akses makanan yang kaya gizi di kalangan anak-anak yang diadopsi dan keluarga mereka melalui intervensi gizi berbasis masyarakat.

Epilog

Uraian di atas menunjukkan beberapa keuntungan dan kerugian dari calon kebijakan baru berupa sertifikasi pra-nikah atau layak nikah. Keuntungan dan kerugian tersebut bagaimanapun juga perlu mendapat perhatian dan diantisipasi oleh pemerintah dan pihak lainnya yang juga berkepentingan.

Selain itu, berdasarkan beberapa permasalahan yang didukung melalui data-data yang telah dikumpulkan, ada baiknya proses seperti sertifikasi pra-nikah juga ditunjang dengan penguatan budaya literasi terkait dengan kesehatan keluarga.

Begitu juga, penurunan angka kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan sangat diperlukan untuk bisa meningkatkan daya beli keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan gizinya terutama untuk ibu hamil.

Tujuan utama dari program sertifikasi pranikah tidak lain adalah untuk menyiapkan calon pasangan yang siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang kelak bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat dan siap dalam menghadapi perkembangan zaman.

Apabila benar direalisasikan, semoga sertifikasi pra-nikah akan benar-benar menjadi solusi, tidak justru menjadi beban dalam pelaksanaannya.

 

 

2
0
Manajemen Risiko 1 vs Manajemen Risiko 2,  Apa Itu?

Manajemen Risiko 1 vs Manajemen Risiko 2, Apa Itu?

Selamat datang di dunia manajemen risiko, salah satu topik hangat terkait tata kelola dan manajemen organisasi yang paling populer dan terlalu sering disalahpahami. Kesalahpamaan organisasi itu biasanya terletak pada masalah manajemen risiko yang dianggap sebagai sebuah pekerjaan administratif.

Padahal, menerapkan manajemen risiko tidak berelasi secara langsung dengan kebutuhan biaya yang besar. Sebaliknya, jika manajemen risiko dilakukan dengan benar, justru dapat menambah nilai bagi organisasi.

Kebanyakan organisasi sampai saat ini masih berkutat pada hal-hal yang tidak tepat. Hal itu terbukti dari masih banyaknya organisasi yang belum menyatakan diri memperoleh keuntungan dari upaya yang telah dilakukan dengan mengimplementasikan manajemen risiko. Masih alfanya budaya risiko ternyata menjadi alasan utama kegagalan manajemen risiko tersebut.

 

Budaya Risiko Sebagai Katalisator

Robert R. Moeller dalam bukunya berjudul “COSO Enterprise Risk Management: Establishing Effective Governance, Risk, and Compliance Processes”, tahun 2011, menjelaskan bahwa tanpa terbangunnya budaya risiko maka manajemen risiko hanya akan menjadi sebuah compliance-based process yang tidak memberi nilai tambah bagi organisasi.

Budaya risiko dapat menjadi katalisator bagi seluruh pihak di dalam organisasi untuk dapat memahami risk management policy (kebijakan manajemen risiko) dan mengintegrasikan kebijakan tersebut dalam aktivitas operasional organisasi sehari-hari.

Budaya risiko dapat diartikan kebiasaan praktik organisasi dalam mengelola dan merespons risiko. Dengan demikian, budaya risiko yang kuat menggambarkan kondisi di mana telah tercipta sebuah lingkungan yang memandang risiko organisasi sebagai risiko bagi seluruh pihak di dalam organisasi.

Hal itu didapat terutama karena adanya pemahaman bersama atas risk appetite (selera risiko) yang telah ditetapkan oleh organisasi. Artinya, segala keputusan bisnis organisasi yang dilakukan dari level strategis sampai level operasional selalu merujuk pada selera risiko yang telah ditetapkan tersebut serta mengambil risiko yang sesuai dengan kapasitas organisasi.

Budaya risiko yang kuat memberikan keunggulan kompetitif karena dapat mendukung organisasi dalam memanfaatkan peluang-peluang tanpa menggiring organisasi pada tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

Sebaliknya, organisasi dengan budaya risiko yang lemah dapat membawa organisasi pada tingkat risiko yang berlebihan, yang mampu mengancam keberlanjutan organisasi.

 

Perbedaan RM1 dan RM2

Berbagai pemikiran tentang bagaimana seharusnya manajemen risiko diterapkan oleh organisasi, muncul di berbagai literatur. Salah satu pakar manajemen risiko asal Rusia, Alex Sidorenko, memperkenalkan penggambaran menarik tentang hal tersebut, yakni mengangkat tema tentang Risk Management 1 vs Risk Management 2.

Alex berpendapat bahwa selama ini ia secara naif menilai bahwa dengan menerapkan manajemen risiko dengan baik maka ia akan mampu memuaskan seluruh pemangku kepentingan.

Sedangkan dalam realitanya, ia berargumen bahwa satu pemangku kepentingan melihat implementasi manajemen risiko secara berbeda dengan pemangku kepentingan lainnya.

Ia menjelaskan bahwa Risk Management 1 (RM1) merupakan manajemen risiko yang dibangun untuk pemangku kepentingan eksternal seperti Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, Legislatif, Pemerintah, Lembaga Pemeringkatan Kredit, Perusahaan Asuransi, dan Bank.

Sedangkan Risk Management 2 (RM2) adalah manajemen risiko yang digunakan untuk memberikan dukungan pada pengambilan keputusan di dalam organisasi. Berbedakah? Mari kita sama-sama telusuri perbedaannya.

Perbedaan Dalam Selera Risiko

Hal pertama yang disoroti adalah selera risiko. Selera risiko merupakan pernyataan yang disampaikan oleh top management dalam organsiasi, yang akan menjadi panduan bagi keseluruhan proses manajemen risiko.

Selera risiko mengidentifikasi tingkat risiko optimal untuk memperoleh potensi hasil yang lebih tinggi, yang dapat menjadi pedoman bagi penetapan strategi, perencanaan, dan taktik organisasi.

Dalam penetapan selera risiko tersebut, tantangan bagi pimpinan adalah perlunya pemahaman atas seberapa jauh organisasi dapat menanggung risiko-risikonya. Jika risiko yang diambil lebih besar dari kapasitas organisasi, maka hal tersebut dapat mengancam keberlanjutan organisasi itu sendiri.

Alex menjelaskan bahwa organisasi tidak perlu memiliki pernyataan selera risiko yang terpisah karena semua batasan seharusnya sudah terkandung dalam kebijakan tingkat pimpinan organisasi.

Jika pembuat regulasi, auditor, ataupun pihak eksternal lainnya bersikeras bahwa organisasi harus memilikinya, maka Alex mengungkapkan bahwa betapa bodohnya permintaan itu. Karena jika semua ataupun sebagian kebijakan yang ada tidak memiliki selera risiko, maka yang akan dilakukan adalah memperbarui kebijakan yang ada.

Memiliki pernyataan selera risiko yang terpisah menggambarkan penerapan dari RM1. Sebaliknya, memiliki kebijakan yang didalamnya sudah terkandung pernyataan selera risiko sebagai acuan dalam pelaksanaan proses bisnis organisasi sehari-hari menunjukkan organisasi telah membangun RM2.

 

Perbedaan Dalam Kerangka Kerja

Kemudian, terkait kerangka kerja manajemen risiko. RM1 adalah organisasi memiliki dokumen kerangka kerja manajemen risiko secara khusus dan terpisah, sedangkan RM2 adalah organisasi mengintegrasikan elemen-elemen manajemen risiko ke dalam kebijakan dan prosedur yang ada.

Peran dan tanggung jawab manajemen risiko juga dapat dialihkan dari dokumen kerangka kerja menjadi terintegrasi ke dalam job description masing-masing level di dalam organisasi.

Alex berargumen bahwa alih-alih menulis kerangka kerja manajemen risiko yang terpisah, organisasi lebih baik memperbaharui kebijakan dan prosedur yang ada untuk memasukkan unsur-unsur manajemen risiko yang sesuai.

Ia mencontohkan satu perusahaan investasi yang diwawancarai mendokumentasikan metodologi manajemen risiko dalam prosedur manajemen investasi, alih-alih membuat dokumen manajemen risiko baru.

Hal ini pada dasarnya adalah mengubah cara proses investasi dilakukan, yaitu menjadikan manajemen risiko sebagai langkah penting dalam pengambilan keputusan investasi. Memberi manajer investasi merupakan bagian dari implementasi manajemen risiko, dan memiliki dampak positif yang signifikan pada budaya risiko organisasi.

 

Perbedaan Dalam Register Risiko

Indikator lain yang diungkapkan oleh Alex tentang apakah organisasi menerapkan RM1 atau RM2 adalah risk register atau register risiko. Alex berargumen bahwa register risiko merupakan suatu hal yang sangat umum dimiliki organisasi tetapi keberadaannya ‘sangat RM1’ sekali.

Ia berseloroh, “Dapatkah Anda bayangkan seorang auditor tidak meminta daftar risiko pada saat mengaudit? Kenapa itu menjadi sangat penting dan seolah otomatis harus diminta? Beberapa auditor yang sangat buruk bahkan mungkin meminta daftar risiko plus peluang.”

Register risiko yang terpusat di level organisasi tidak membantu pihak berwenang dalam membuat keputusan. Sangat naif untuk berpikir bahwa metodologi tunggal dan kriteria risiko tunggal mampu mengatasi seluruh risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi.

Hal ini karena organisasi yang beralih ke RM2 telah menemukan fakta bahwa keputusan yang berbeda memerlukan metodologi analisis risiko dan kriteria yang berbeda pula.

Artinya, register risiko harusnya menyatu dengan segala dokumen proses bisnis setiap level unit organisasi, bukan dibuat terpisah.

 

Bagaimana Dengan Framework Terbaru?

Sebagai tambahan penjelasan tentang perbedaan RM 1 dan RM2, dalam tiga tahun terakhir, framework dan standar manajemen risiko sama-sama mengalami perubahan. COSO menerbitkan COSO ERM Framework terbaru pada tahun 2017. Kemudian, ISO merilis edisi revisi dari ISO 31000 pada tahun 2018.

Keduanya sama-sama menekankan bahwa penerapan manajemen risiko harus embedded dengan aktivitas bisnis sehari-hari organisasi. Apakah artinya sudah menjadi RM2?

Eits..tunggu dulu! Dalam kedua dokumen tersebut, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang perlu dilakukan untuk bagaimana sebenarnya mengintegrasikan manajemen risiko dengan aktivitas sehari-hari organisasi secara detail.

Bagaimana mememulainya, apa yang harus dihindari, tidak ada penjelasan tentang hal itu. Jadi, dalam pandangan saya, kendatipun sudah ada revisi atas kerangka kerja dan standar yang ada, tidak kemudian secara otomatis mengubah RM1 menjadi RM2.

 

Epilog

Meskipun demikian, Alex juga menjelaskan bahwa penjelasan di atas bukan berarti menunjukkan pilihan antara RM1 dan RM2. Karena sayangnya, keduanya perlu dilakukan, selama pemangku kepentingan eksternal masih melihat manajemen risiko sebagai RM1.

Artinya, ini lebih merupakan pilihan tentang berapa banyak sumber daya yang harus dialokasikan untuk masing-masing, di mana Alex menakar seharusnya organisasi menggunakan sumber dayanya maksimal 10% untuk RM1 dan 90% untuk RM2, meskipun faktanya justru yang terjadi saat ini adalah kebalikannya.

Banyak organisasi berpendapat, bahwa RM1 memakan banyak waktu, sehingga tidak ada waktu tersisa untuk RM2. Selain itu, berbicara hal-hal di atas tidak lepas dari bagaimana beberapa pihak melihat maturitas manajemen risiko organisasi. Beberapa indikator penilaian maturitas manajemen risiko antara lain keberadaan dokumen selera risiko, kebijakan manajemen risiko, hingga register risiko.

Jika organisasi telah mengalihkannya ke RM2 dan ternyata berhasil menambah nilai bagi organisasi, tetapi saat auditor menilai maturitas tidak melihat dokumen-dokumen tersebut dibuat secara terpisah, tentu simpulan yang akan mereka buat adalah tingkat maturitas manajemen risiko organisasi tersebut rendah.

Adilkah?

Semoga tulisan ini memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak, termasuk dalam melakukan penilaian maturitas manajemen risiko: mengingatkan kembali bahwa substansi lebih penting daripada pengemasan. Benar bukan?

Salam Sadar Risiko!

 

 

2
0
error: