Membumikan Pemetaan Proses Bisnis di Seluruh Instansi Pemerintah Indonesia

Membumikan Pemetaan Proses Bisnis di Seluruh Instansi Pemerintah Indonesia

Prolog

Istilah “proses bisnis” tampaknya belum terlalu biasa dalam dunia penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan ada yang menganggap “proses bisnis” sebagai kegiatan pemerintah yang bernuansa ekonomi dan menghasilkan uang. Pendapat ini tentu saja kurang tepat karena tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah nonprofit oriented.

Sejak awal tahun 1990-an paradigma administrasi publik lebih menyentuh pada penerapan prinsip-prinsip manajemen privat dibandingkan dengan persoalan manajemen internal pemerintahan. Hal ini antara lain disebabkan penyelenggaraan pemerintahan masih belum menunjukkan perubahan signifikan pada aspek efektivitas dan efisiensi.

Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah keterkaitan tugas dan fungsi antarunit organisasi pemerintahan. Penampakan yang sering muncul adalah ego sektoral, keengganan untuk berkomunikasi, dan berkoordinasi antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lainnya. Masing-masing unit organisasi lebih mempertahankan eksistensi dan kewenangannya dibandingkan dengan hubungan kerjanya dengan unit organisasi lainnya.

Apabila terjadi permasalahan koordinasi, mereka akan cenderung melemparkan tanggung jawab ke unit organisasi lainnya dan menyatakan tanggung jawabnya hanya pada apa yang tercantum dalam tugas dan fungsinya. Fenomena silo ini bukan saja merusak hubungan antarunit organisasi, tetapi juga dapat meruntuhkan birokrasi yang terbuka dan transparan.

Fenomena silo mengakibatkan kualitas pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan publik. Peningkatan pelayanan publik membutuhkan setiap unit organisasi yang ada dalam sebuah instansi pemerintah melakukan tugas dan fungsi yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan unit organisasi lainnya. Sebab, koordinasi antarunit organisasi ini merupakan faktor penting dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan.

Permasalahan inilah yang mendorong diterapkannya prinsip-prinsip “proses bisnis” dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemetaan proses bisnis inilah yang belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah. Seharusnya, sebelum proses bisnis tersebut menghasilkan keluaran, output, dan outcome yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan lainnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, proses bisnis sebenarnya sudah diperkenalkan sejak tahun 2011 yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2011. Dalam perkembangannya, peraturan menteri tersebut digantikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis

Dalam panduan ini antara lain dijelaskan bahwa peta proses bisnis merupakan aset organisasi yang berharga karena tidak menggantungkan alur kerja pada pejabat perseorangan yang menduduki posisi pimpinan unit organisasi, tetapi menempatkan peta proses bisnis pada unit organisasi, siapapun yang memimpinnya. Idealnya, peta proses bisnis kemudian diderivasi sampai dengan Strandar Operasional Prosedur (SOP).

Sayangnya, selama ini keberadaan SOP tidak didasarkan pada peta proses bisnis karena setiap unit organisasi menyusun SOP secara terpisah yang berdampak pada kaburnya keterkaitan antarunit organisasi. SOP juga hanya memperlihatkan tahapan dan langkah kerja siapa mengerjakan apa serta keluaran setiap langkah yang dikerjakan pada suatu unit organisasi.

Kendala lainnya, kebanyakan pelaku atau aktor dalam suatu SOP hanya melibatkan aktor di suatu unit organisasi. Padahal, kita bekerja tidak hanya dalam satu unit organisasi saja.

Itulah sebabnya begitu pentingnya penyusunan peta proses bisnis sebagai jembatan untuk menghasilkan SOP yang dapat mengintegrasikan satu unit organisasi dengan unit organisasi lainnya di suatu instansi pemerintah. Dengan peta ini, permasalahan tumpang tindih dan tidak jelasnya pembagian tugas di antara unit organisasi pun bisa mulai teratasi.

Berdasarkan uraian di atas, berikut beberapa kata kunci untuk memahami pemetaan proses bisnis.

Apakah Peta Proses Bisnis?

Peta proses bisnis adalah serangkaian aktivitas kerja terstruktur yang menggambarkan keterkaitan antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lainnya yang menghasilkan keluaran aktivitas sesuai dengan kebutuhan pengguna atau penerima layanan. Peta ini merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan dari setiap instansi baik kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.

Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah agar instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Dengan penyusunan peta ini instansi pemerintah akan mudah mengomunikasikan proses bisnisnya, baik ke pihak internal maupun eksternal. Hal yang terpenting lagi, peta ini merupakan aset pengetahuan yang merupakan sumber informasi bagi para pengambil keputusan.

Mengapa Harus Menyusun Peta Proses Bisnis?

Salah satu permasalahan umum yang dihadapi instansi pemerintah hingga saat ini adalah setiap unit organisasi melaksanakan tugas secara terkotak-kotak (silo). Karena itu, tidak terlihat hubungan kerja antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lainnya. Hal ini akan berpengaruh dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Selain itu, peta proses bisnis dapat menjaga masing-masing unit organisasi instansi untuk tetap berjalan pada koridornya masing-masing. Artinya, setiap unit organisasi dalam instansi pemerintah tidak tumpang tindih lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan adanya panduan setiap kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah akan memiliki acuan dalam menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan keterkaitan dan hubungan kerja tersebut.

Bagaimana Menyusun Peta Proses Bisnis?

Peta proses bisnis dapat disusun dengan bantuan diagram. Diagram ini dapat disusun dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan business process modelling and notation dan pendekatan flowchart. Setiap instansi pemerintah dapat memilih salah satu dari kedua pendekatan tersebut

Kapan Peta Proses Bisnis Mulai Disusun?

Idealnya, peta proses bisnis disusun bersamaan dengan penyusunan struktur organisasi. Dengan demikian, peta ini akan memberikan jawaban atas struktur organisasi yang akan dibentuk sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi. Namun, hal ini sulit dilakukan karena umumnya struktur organisasi beberapa instansi pemerintah sudah terbentuk terlebih dahulu. Karena itu, peta proses bisnis dapat disusun setelah ditetapkannya struktur organisasi.

Bagaimana Tahapan Menyusun Peta Proses Bisnis?

Penyusunan peta proses bisnis adalah bersifat siklus (cyclical). Siklus ini menyangkut aspek persiapan, pengembangan, penerapan, hingga pemantauan dan evaluasi.  Dalam tahap persiapan, instansi pemerintah melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan, dan sasaran mereka.

Dalam tahap pengembangan, instansi pemerintah akan melakukan pemetaan proses bisnis yang representatif sehingga tergambar dengan jelas proses apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi.

Dalam tahap penerapan, peta proses bisnis yang telah disusun kemudian disahkan agar dapat diimplementasikan. Dalam tahap penerapan ini, unit organisasi yang menangani ketatalaksanaan akan mengendalikan dan menerapkan peta proses bisnis.

Penerapan peta ini menjadi hal yang sangat penting agar tidak hanya menjadi sebatas dokumen, tetapi menjadi acuan dalam menjalankan proses kerja antarunit organisasi di suatu instansi pemerintah.

Dalam tahapan terakhir, yaitu pemantauan dan evaluasi, instansi pemerintah mengevaluasi keberadaan dan pemanfaatan peta proses bisnis yang nantinya  menjadi dasar perbaikan di masa mendatang.

Epilog

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari reformasi birokrasi ketatalaksanaan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Wujud peta ini terlihat dari sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi di instansi pemerintah terhindar dari tumpang tindih.

Apapun pendekatan yang dipilih dalam penyusunan peta proses bisnis, hal ini merupakan langkah yang sangat krusial bagi setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, proses kerja instansi pemerintah akan terintegrasi satu sama lain. Penyusunan peta proses bisnis ini membutuhkan kerja tim dan komitmen dari pimpinan tertinggi di setiap instansi pemerintah. Tanpa kerja tim dan komitmen ini, kita akan sulit untuk menyelesaikannya.

Adalah tugas kita bersama untuk melaksanakan penyusunan peta proses bisnis di seluruh instansi pemerintah sehingga keterkaitan proses kerja antarunit organisasi terlihat dengan jelas. Keberhasilan dalam penyusunan peta proses bisnis ini menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan reformasi birokrasi kita.***

 

 

Mengkritisi Kebijakan Pembangunan Agen Perubahan

Mengkritisi Kebijakan Pembangunan Agen Perubahan

Pemerintah sudah berupaya mereformasi birokrasi kita. Salah satunya melalui program Pembangunan Agen Perubahan. Namun, program ini memiliki kontradiksi dalam dirinya yang membuat program ini kurang mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih parah lagi, program pemerintah ini bukannya menciptakan agen perubahan, malah rawan menciptakan agen pelanggeng status quo.

 Prolog

Birokrasi Indonesia memiliki citra cukup buruk. Ada yang menilai birokrasi kita terlalu gemuk, korup, inefisien, lamban, feodal, mata duitan, dan masih banyak lagi atribut lain yang disematkan masyarakat jika mau dikuliti. Saya sebagai “orang dalam” pada tubuh birokrasi bisa mengatakan bahwa tidak semua birokrat demikian. Namun, saya akui masih saja ada birokrat berperilaku sesuai bayangan masyarakat tadi.

Untuk memperbaiki birokrasi, pemerintah tampaknya telah banyak berupaya. Misalnya, untuk meningkatkan profesionalisme, telah banyak program pendidikan dan pelatihan bagi birokrat. Untuk memperbaiki rapor kinerja, pemerintah telah membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mengontrol perilaku birokrat telah dikembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tidak ketinggalan, Reformasi Birokrasi (RB) selalu digadang-gadang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di birokrasi.

Sistem/Struktur Versus Agen

Semua program yang dijalankan itu, meminjam istilah Agus Dwiyanto, bertujuan untuk menghasilkan kader-kader perubahan. Selama ini perbaikan birokrasi telah dimulai dengan menggunakan pendekatan sistem. Dengan kata lain, sistem tertentu telah didesain untuk menghasilkan perilaku tertentu atas individu.

Dalam diskursus sosiologi, perdebatan mengenai sistem dengan individu, atau disebut juga dengan “struktur menghasilkan agen”, menjadi topik yang selalu hangat.

Sebuah sistem diandaikan sebagai bangunan struktur-struktur yang diciptakan untuk menghasilkan individu atau agen-agen tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Konsekuensinya, struktur dianggap lebih penting daripada agen. Dalam ranah akademis ini disebut sebagai struktur fungsionalis.

Namun, kemudian muncul lagi pendapat lain bahwa sebuah struktur tidak akan tercipta tanpa adanya agen yang kreatif. Pandangan ini mengandaikan bahwa agen lebih penting daripada struktur, yang disebut dengan konstruksionis fenomenologis.

Lalu mana yang lebih penting, agen atau struktur? Pertanyaan ini agak rumit dijawab, seperti halnya menjawab pertanyaan lebih dulu mana antara ayam dan telur?

Teori strukturasi Anthony Giddens berusaha menjembatani pertentangan (dualitas) itu. Saya pun termasuk orang yang tidak percaya bahwa struktur dan agen perlu dipisah dan dipertentangkan mana yang lebih penting.

Giddens menjelaskan bahwa struktur adalah kumpulan pola aktivitas dan aturan yang mempengaruhi individu (agen) secara internal, bukan eksternal. Dengan intervensi struktur secara internal, individu diharapkan dapat mengontrol pikiran dan tindakannya.

Struktur tercipta agar terjadi individu-individu yang serupa. Individu pada gilirannya juga dianggap memiliki otonomi yang dapat berperan balik untuk mengontrol struktur.

Dalam konteks ini, diklat, SAKIP, SPIP, dan Program Reformasi Birokrasi bisa dimaknai sebagai struktur-struktur yang didesain untuk memengaruhi tindakan individu-individu atau menciptakan individu-individu yang relatif serupa.

Gagasan Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014

Hampir seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki birokrasi menggunakan pendekatan struktur fungsionalis, yang menganggap sistem secara eksternal mampu mempengaruhi individu.

Namun, di antara berbagai kebijakan yang pernah ada, terdapat kebijakan yang menyempal dari pakem, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2014 (Permenpan RB 27 Tahun 2014) tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

Boleh dikatakan bahwa peraturan tersebut adalah bagian dari Program Reformasi Birokrasi, bisa jadi satu-satunya, yang bernuansa konstruksionisme fenomenologis. Hal itu bisa kita simak dalam konsideran Permenpan RB 27 Tahun 2014 berikut:

“Bahwa untuk menggerakan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi Pemerintah”.

Asumsi yang digunakan dalam kebijakan ini adalah bahwa agen perubahan mampu mengintervensi struktur, dalam hal ini pola pikir dan budaya kerja pada instansi pemerintahan.

Permenpan RB 27 Tahun 2014 ini memiliki sejumlah makna, maksud, dan gagasan, yang tersirat maupun tersurat.

Pertama, pemerintah menyadari bahwa sistem birokrasi saat ini  sedang sakit. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Permenpan RB 27 Tahun 2014 itu sendiri. Jika birokrasi tidak sakit, untuk apa pemerintah merasa perlu untuk membangun agen perubahan?

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, sakit apa? Dalam kebijakan tersebut, pada paragraf pertama Bab I Lampiran, diagnosanya disebutkan secara implisit, bahwa sistem birokrasi tidak adaptif, tidak berintegritas, kental dengan perilaku korupsi, serta masih adanya kolusi dan nepotisme.

Kedua, instansi yang sistemnya sedang sakit tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak, sistemik, dan menyebar luas. Hal itu terbukti dari aturan tentang agen perubahan ini ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Permenpan RB 27 Tahun 2014 ini merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional. Artinya, kebijakan itu mengandaikan bahwa penyakit birokrasi ini terdapat di banyak instansi pemerintah di seantero Indonesia.

Ketiga, pemerintah yakin bahwa di dalam sebuah sistem yang rusak ini masih ada agen-agen yang sehat. Buktinya, peraturan ini memberikan acuan bagi instansi pemerintah dalam membangun agen perubahan di lingkungannya (Pasal 1 ayat 1).

Saya sengaja menandai kata “lingkungannya”, sebab kata ganti “nya” tersebut menyiratkan makna bahwa agen perubahan bisa didapatkan di dalam instansi masing-masing.

Keempat, agen perubahan ini harus dipilih oleh pimpinan dan tim khusus yang disebut dengan Tim Reformasi Birokrasi Internal (Tim RBI)  sebagaimana diatur dalam Bab II Lampiran.

Di sana dinyatakan bahwa agen perubahan diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Tim RBI. Kemudian, Tim RBI menyampaikan hasil seleksi kepada pimpinan untuk ditetapkan.

Dari uraian di atas, dapat diartikan bahwa agen perubahan merupakan “pegawai tercerahkan” yang bertugas mengobati instansinya yang sedang sakit, dipilih oleh pimpinan, diseleksi oleh Tim RBI, dan bertanggungjawab kepada pimpinan.

Pimpinan Sebagai Sentral Kehidupan di Birokrasi

Penyakit di birokrasi yang ingin disembuhkan oleh Program Reformasi Birokrasi bagaikan wabah yang sulit diberantas. Memahami patologi birokrasi di Indonesia, tidak lengkap rasanya jika dilakukan tanpa memahami struktur sosial masyarakat Indonesia, termasuk di birokrasi,  yang feodalistik dan paternalistik.

Birokrasi paternalistik yang bercokol di negeri ini digambarkan oleh Agus Dwiyanto, sebagai berikut:

“Budaya birokrasi yang berlaku dalam birokrasi pemerintah umumnya bersifat paternalistik, yang menempatkan pimpinan sebagai sentral kehidupan dan kegiatan birokrasi. Budaya paternalistik ini cenderung semakin menguat dalam birokrasi Weberian yang sudah terlanjur mengakar dalam kehidupan birokrasi pemerintah. Birokrasi Weberian membangun konsep kekuasaan sebagai hak istimewa dari pimpinan. Hal ini ditunjukkan oleh hierarki yang panjang dan kewenangan mengambil keputusan ada di tangan pimpinan puncak”

Kondisi birokrasi tersebut belumlah berubah sampai dengan saat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Carey, “Situasi birokrasi Indonesia belum mengalami perubahan paradigma (paradigm shift) yang signifikan dari zaman tatanan lama alias era feodal, birokrasi masih begitu berbelit dan beku”.

Dalam iklim birokrasi yang paternalistik, kondisi sakit/sehat maupun bersih/kotor sebuah instansi pemerintah dianggap sangat tergantung pada pimpinannya.

Kontradiksi dalam Permenpan RB Nomor 27 tahun 2014

Jika kita kaitkan dengan konsep strukturasi Giddens, pimpinanlah sebenarnya yang menciptakan sebuah struktur yang kemudian secara internal mampu mempengaruhi agen di sekitarnya.

Namun demikian, agen dengan segenap pemahaman dan pengetahuannya, melalui kemampuan otonominya mampu mempengaruhi balik struktur, yang diciptakan oleh pimpinan.

Horizon pemikiran inilah yang absen dalam Permenpan RB 27 Tahun 2014. Selain itu, kebijakan yang juga berfungsi sebagai struktur ini menyimpan beberapa kontradiksi di dalam dirinya.

Kontradiksi pertama, agen perubahan yang seharusnya memiliki otonomi, ‘diringkus’ untuk patuh kembali pada pimpinan. Kita sulit berharap pada agen perubahan yang dikelola seperti ini.

Dalam situasi ini, agen perubahan hanya menjadi obat penenang sementara, ibarat anestesi pereda sakit gigi yang tidak dapat mengobati sakit gigi.

Pada kondisi ini pula, peraturan yang bernuansa konstruksionis fenomenologis justru kembali pada struktur fungsional, yaitu mengandalkan pimpinan sebagai pencipta struktur untuk mempengaruhi agen.

Kontradiksi kedua, pimpinan dan Tim RBI sebenarnya adalah orang-orang yang diasumsikan memiliki kebijaksanaan. Tanpa asumsi tersebut, tidak mungkin pimpinan dan Tim RBI diberi kewenangan untuk memilih dan menetapkan agen perubahan.

Masalahnya, apakah setiap pimpinan dan Tim RBI memang bijaksana, ‘sehat’, dan memiliki imunitas terhadap penyakit di birokrasi? Selain itu, apakah mereka memiliki kemampuan untuk menentukan agen perubahan, memilih dan memilah personil yang benar-benar mampu memengaruhi struktur?

Jika jawabannya adalah ya, maka sebenarnya pimpinan dan Tim RBI itu sendirilah sang agen perubahan sehingga akan lebih mudah dalam membangun agen perubahan lainnya di lingkungan mereka.

Namun, jika jawabannya ternyata tidak, maka agen perubahan yang akan terpilih adalah agen yang akan melanggengkan status quo.

Pertanyaan selanjutnya, pada kondisi birokrasi yang masih inferior di hadapan kepentingan politik saat ini, berapa instansi yang mampu menjawab ‘ya’? Pertanyaan ini serasa pertanyaaan retorik yang dapat dijawab oleh banyak birokrat, termasuk saya.

Epilog

Dalam kondisi demikian, jika dikaitkan dengan konsep strukturasi Giddens, maka perbaikan birokrasi hendaknya melibatkan dialektika antara pimpinan sebagai pencipta struktur dengan agennya.

Agen perubahan tidak dapat secara naif dibangun dengan hanya sekadar memilih orang-orang yang dianggap terbaik di instansinya, lalu dibiarkan berjalan dengan sendirinya atas arahan dan petunjuk pimpinan.

Orang-orang terbaik yang terpilih menjadi agen perubahan tidak akan serta-merta mampu melakukan perubahan tanpa ada pergerakan bersama dengan pimpinan sebagai pencipta dan penjaga struktur.

Proses pergerakan bersama antara pimpinan dengan agen perubahan yang berada pada level bawahnya hanya akan terkondisi dengan baik di dalam budaya yang lebih egaliter, bukan paternalistik, apalagi feodal.

Akhirnya, saya dapat mengatakan bahwa Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 sepertinya belum bisa memberikan maanfaat bagi birokrasi di Indonesia, selama konsep strukturasi belum berjalan dengan baik.***

 

 

 

Mendorong (Kembali) Lahirnya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa

Mendorong (Kembali) Lahirnya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa

Prolog

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah disambut gembira para pelaku pengadaan. Namun, lahirnya aturan tersebut jangan sampai membuat kita lupa terhadap penanganan permasalahan hukum pada sektor pengadaan.

Faktanya, hingga saat ini, tidak ada jaminan bagi praktisi PBJ untuk tidak diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) walau indikasi tindak pidananya belum ditemukan.

APH biasanya cenderung mengabaikan peraturan presiden (perpres) tentang pengadaan barang/jasa ketika melakukan pemeriksaan terhadap praktisi PBJ. Mereka seringkali hanya terpaku pada undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal demikian membuat aspek-aspek spesifik dari proses pengadaan tidak tercermin di dalam pemeriksaan. Tentu saja kecenderungan itu akan berakibat pada besarnya kemungkinan kriminalisasi bagi praktisi PBJ.

Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan

Paranoia praktisi PBJ tumbuh membesar setelah semakin banyak orang yang tidak bersalah menjadi tersangka korupsi dan akhirnya dipenjarakan. Padahal, ada adagium hukum pidana yang terkenal, “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah!”. Sebab, menghukum orang yang tidak bersalah adalah perbuatan zalim.

Dalam menangani sebuah perkara, terkadang hakim  mengalami keraguan  untuk memutuskan vonis. Jika hal itu terjadi, penerapan asas in dubio pro reo menjadi jawabannya. Menurut kamus hukum yang ditulis Simorangkir, frasa in dubio pro reo diartikan sebagai “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”.

Dalam beberapa kasus tipikor, meskipun seorang terdakwa pada akhirnya mendapatkan vonis bebas, sanksi sosial telah terlanjur melekat padanya. Di lingkungan sosial, predikat sebagai koruptor yang terlanjur disematkan kepada terdakwa berdampak sangat besar. Tidak hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga kepada keluarga dan handai taulannya.

Semangat pemberantasan korupsi memang sangat perlu kita apresiasi, khususnya pada sektor pengadaan barang/jasa. Namun, semangat tersebut adakalanya menjadi liar dan melanggar prosedur. Kesalahan administrasi dalam proses pengadaan kadang dikategorikan sebagai tindak  pidana. Permasalahan seperti itu tentu akan merugikan praktisi PBJ di berbagai daerah.

Banyak praktisi PBJ yang kemudian memilih mundur daripada harus menerima dampak hukum yang tidak berkeadilan. Alih-alih menimbulkan efek jera pada pelaku pengadaan, hal tersebut justru menimbulkan sikap apatis. Sikap ini pada gilirannya berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran dan percepatan pembangunan yang telah direncanakan dalam APBN/APBD. Situasi seperti ini tidak dapat didiamkan berlarut-larut.

Bahkan, beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi telah memberikan pengarahan kepada Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam pengarahan tersebut, presiden menginstruksikan bahwa kebijakan diskresi tidak dapat dipidanakan.

Tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat begitu saja dipidanakan. Potensi kerugian negara yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memiliki peluang untuk disanggah dan dibuktikan oleh instansi yang diaudit selama 60 hari.

Potensi kerugian negara harus konkret, tidak boleh mengada-ada. Kasus yang berjalan di kepolisian dan kejaksaan tak boleh diekspos ke media secara berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan.

Harapan kita, arahan presiden benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sampai level paling bawah sehingga tidak ada lagi kriminalisasi PBJ. Sayangnya, pemanggilan klarifikasi/pemeriksaan terhadap praktisi PBJ masih saja terjadi tanpa menggunakan perpres pengadaan barang dan jasa sebagai acuan utamanya.

Mendorong Lahirnya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa

Dalam hierarki perundang-undangan, peraturan presiden berada pada urutan kelima atau berada dua tingkat di bawah undang-undang/peraturan pengganti undang-undang (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan).

Dengan demikian, regulasi pengadaan yang saat ini masih berupa perpres, perlu didorong untuk naik dua tingkat menjadi undang-undang agar lebih memiliki kekuatan hukum yang diperhitungkan.

Rancangan undang-undang (RUU) tentang PBJ sebenarnya bukanlah ide baru. RUU tentang PBJ pernah diajukan pada tahun 2012, tetapi ditarik kembali dengan alasan terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Pada akhir tahun 2014, LKPP pernah membahasnya kembali dalam sebuah seminar yang bertajuk Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Seminar tersebut menghadirkan dua pakar hukum yaitu Prof. Eman Suparman dan Prof. Romli Atmasasmita.

Dalam makalahnya, Prof. Eman menyoroti aspek hukum perdata dalam pelaksanaan PBJ pemerintah. Pemerintah selaku pengguna barang/jasa untuk kepentingan pelayanan publik sudah seharusnya memberikan rasa aman dan  nyaman kepada pejabat dan petugas yang telah sungguh-sungguh dan penuh dedikasi melaksanakan tugasnya dalam kegiatan PBJ. Perlindungan hukum menjadi salah satu hal yang selalu dinanti agar mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila terjadi kerugian negara, pihak yang menyebabkan kerugian negara diharuskan mengganti sejumlah kerugian yang terjadi. Permasalahan demikian lebih baik diselesaikan dulu pada level auditor, bukan kemudian terburu-buru untuk dibawa pada ranah hukum yang ditangani oleh APH.

Melanggar perpres tentang PBJ tidak kemudian semudah itu menjadi tindakan pidana korupsi. Peraturan pemerintah dan perpres sebaiknya digunakan untuk melihat ketentuan undang-undang yang dilanggar.

Lebih lanjut, Prof. Eman mengatakan bahwa Perpres PBJ sebaiknya naik tingkat menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah atau perpres hanya sebagai petunjuk teknis dari undang-undang.

Sementara Prof. Romli lebih menyoroti mengenai aspek hukum pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika nantinya terdapat undang-undang pengadaan maka undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam rangka pelayanan publik. Undang-undang Pengadaan jangan dibebani dengan sanksi-sanksi pidana.

Kesalahan pengadaan bukanlah masalah pidana, sepanjang tidak terdapat tindakan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Pidana Khusus atau Undang-Undang Pidana Umum.

“Jangan sekali-kali memasukkan perkara yang bersifat administratif menjadi perkara pidana”, demikian ujar Prof Ramli dalam acara seminar tersebut. Pesannya lagi, sebaiknya kesalahan pengadaan diselesaikan dengan cara-cara administratif sesuai dengan mekanisme penanganan perkara perdata yang ada.

Epilog

Pada tahun 2016, RUU tentang PBJ masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, sampai dengan saat ini, RUU tersebut tak kunjung menjadi prioritas untuk menjadi UU.

Sebaiknya hal demikian tidaklah menjadikan kita apatis, melainkan sebaliknya, dengan pemahaman yang cukup, menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk secara bersama mendorong agar pengadaan dapat diatur melalui undang-undang tersendiri.

Perlu adanya soliditas dan solidaritas dari seluruh prakstisi PBJ di negeri ini. Saya optimis, kekompakan kita dalam menyuarakan lahirnya undang-undang pengadaan akan membuahkan hasil. Jumlah kita (praktisi PBJ) cukup banyak  tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Menurut saya tidaklah berlebihan jika praktisi PBJ mau bergerak bersama, minimal dengan cara membuat dan menandatangani petisi yang hasilnya diserahkan ke presiden, LKPP, KPK, DPR-RI dan kementerian terkait. Hal semacam ini paling tidak mampu memberi kekuatan bagi kita, praktisi PBJ, untuk terus memiliki semangat dan gairah membangun bangsa.

Salam Pengadaan

 

 

Reformulasi DAK dan DID sebagai Alternatif Pencegahan Korupsi

Reformulasi DAK dan DID sebagai Alternatif Pencegahan Korupsi

Maraknya praktik korupsi di daerah memang membuat gusar masyarakat. Berbagai solusi untuk mencegahnya pun sudah banyak dilakukan. Penguatan upaya hukum juga sepertinya terus digerakkan.

Namun demikian, tidak ada salahnya dan mungkin patut dicoba adanya upaya pencegahan korupsi melalui mekanisme insentif dan disinsentif terkait dengan pengucuran dana.

Saya mencoba  menawarkan alternatif pencegahan tindakan penyelewengan anggaran belanja daerah melalui reformulasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

DAK dan DID sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan

Dalam perspektif transfer dana pemerintah pusat ke daerah, DAK dan DID merupakan dua kebijakan yang perhitungannya memerlukan partisipasi serta komitmen aktif  dari pemerintah daerah.

Berbeda dengan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang perhitungannya cenderung mempertimbangkan aspek pasif dan statis, DAK dan DID mempertimbangkan lebih banyak variabel, dan besarnya pun sangat bervariasi dari periode satu dengan periode lainnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dana APBN kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah sesuai prioritas pembangunan nasional.

Kegiatan yang dicakup oleh dana DAK meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang infrastruktur air minum, bidang infrastruktur sanitasi, bidang prasarana pemerintahan desa, dan bidang sarana kawasan perbatasan.

Sedangkan DID merupakan inisiatif pemerintah, sejak APBN tahun anggaran 2011, untuk menciptakan skema pendanaan berbasis insentif dalam rangka meningkatkan komitmen pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pada awalnya, alokasi anggaran DID di APBN tahun anggaran 2011 sebesar Rp1,38 triliun. Kini, pada APBN tahun anggaran 2018 telah mencapai Rp8,5 triliun.

Penyaluran DID mendasarkan pada kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama terkait dengan opini BPK dalam kegiatan audit keuangan serta ketepatan waktu penetapan Perda APBD (yang seharusnya juga meliputi penetapan rincian penjabaran APBD tepat waktu). Sedangkan kriteria kinerja meliputi kesehatan fiskal, pelayanan publik dasar, dan  kesejahteraan ekonomi masyarakat.

MOU Pemberantasan Korupsi

Di sisi lain, beberapa pemerintah daerah yang meliputi enam provinsi yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Banten beserta seluruh kabupaten/kota di dalamnya telah menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi terintegrasi dengan Satgas Terpadu KPK.

Fokus utamanya adalah penerapan e-government, Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS (TPP PNS), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mandiri.

Mengingat Memorandum of Understanding (MOU), atau juga biasa disebut dengan perjanjian komitmen kerjasama baru berjalan pada tahun pertama, maka masih diperlukan banyak masukan baik dari tataran konsep maupun teknik untuk meningkatkan keseriusan kepala daerah dalam menindaklanjuti MOU.

Untuk itu, menurut saya, refocusing kebijakan pemberian DAK dan DID yang berorientasi pada penerapan tata kelola keuangan dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi.

Instrumen Dana Alokasi Khusus

Instrumen pertama yang bisa dijadikan sebagai stimulan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan beberapa penekanan.

Pertama, banyak pemerintah daerah berusaha dengan segala daya upaya untuk meningkatkan alokasi dana DAK. Begitu juga banyak pemerintah daerah yang cukup bersedih apabila terjadi pemotongan dana DAK.

Dengan demikian, kucuran dana ini dapat saja disertai dengan adanya disinsentif kepada pemerintah daerah yang tidak serius melaksanakan isi MOU.

Disinsentif dapat berupa pemotongan alokasi DAK, misalnya sebesar 10%, jika penilaian dari KPK  terkait pelaksanaan MOU menghasilkan nilai di bawah  standar.

Sedangkan bagi pemerintah daerah yang memiliki prestasi dalam menerapkan isi MOU akan memperoleh insentif berupa tambahan dana DAK, misalnya sebesar 10%.

Kedua, MOU yang saat ini baru diterapkan di enam provinsi, diharapkan pada tahun anggaran 2019 MOU tersebut telah dapat diterapkan di seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dengan menyertakan klausul mekanisme insentif dan disinsentif.

Adapun dalam hal pelaksanaan MOU dapat dibuat tahapan penerapannya.  Tahapan tersebut bisa dimulai dengan menerapkan e-planning, TPP, dan ULP Mandiri untuk berbagai kegiatan yang didanai DAK di tahun pertama.

Pada tahun kedua,  pemerintah daerah menerapkan e-budgeting terintegrasi dengan sistem rencana umum pengadaan (SIRUP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Instrumen Dana Insentif Daerah

Instrumen kedua yang bisa dijadikan stimulan adalah Dana Insentif Daerah (DID). Banyak pemerintah pusat dan daerah yang berusaha untuk memperoleh DID ini, terutama dikaitkan dengan kriteria opini BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut saya, perlu diciptakan kriteria tambahan, yaitu berupa “kriteria pencegahan korupsi terintegrasi”. Kriteria ini dapat berupa pengukuran implementasi MOU antara pemerintah daerah dengan Satgas terpadu KPK.

Adapun penilaiannya adalah dengan cara mengevaluasi penerapan MOU Pemda dengan KPK. Jika MOU berjalan efektif, maka akan memperoleh DID dengan besaran tertentu.

Misalnya pencapaian di tahun pertama memperoleh dana DID Rp10 milyar. Apabila bisa mempertahankan efektifitas pada tahun kedua akan memperoleh dana DID yang meningkat yaitu Rp20 milyar. Demikian terus bertambah Rp10 milyar per tahun sampai dengan konstan Rp50 milyar pada tahun kelima dan seterusnya.

Epilog

Sumber dana berupa DAK dan DID, menurut saya dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi.

Memformulasikan kembali rumusan kriteria pemberian DAK dan DID dapat menjadi sebuah jalan alternatif dalam mencegah praktik penyimpangan pelaksanaan anggaran.

Diharapkan,  dengan stimulus tersebut pelaksanaan anggaran kian sehat dan penyimpangan makin menghilang.

Salam reformasi!

 

 

Manusia Mesin

Manusia Mesin

Pagi itu, saya memilih menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke kantor. Suasana kemacetan yang sudah lekat dengan ‘wajah’ jalan-jalan di Jakarta saya jumpai kembali pagi itu. Mobil, sepeda motor, serta kendaraan lainnya semuanya tumpah ruah di jalanan.

Dari kemacetan tersebut terlihat jelas manusia dan mesin seolah berlomba untuk menggerakkan roda peradaban. Dari dalam bus, sambil melihat ke arah kemacetan, sebuah pertanyaan terlintas dalam benak saya, “Apa sebenarnya yang membedakan antara mesin dengan manusia?”

Setiap hari saya menjalani kegiatan yang rutin atau berulang-ulang. Bangun di pagi hari, mandi, lalu makan dan berangkat bekerja,  hingga pulang kerja di malam hari yang kemudian berakhir dengan tidur.  Rutinitas harian itu kembali terulang keesokan harinya. Rutinitas kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan proses mekanisasi sebuah mesin.

Lebih jauh lagi, aktivitas kita sebagai manusia seolah sudah diatur layaknya proses mekanik yang dapat dengan mudah diprediksi gerakannya. Makan pagi pada jam tertentu, berpakaian dengan gaya tertentu, atau membeli suatu barang untuk menunjukkan kelas sosial tertentu.

Atau, mungkin saya tidak perlu jauh-jauh membahasnya. Pagi ini saja, saya merasakan hal yang sama saat berangkat ke tempat kerja, sama dengan hari-hari sebelumnya. Saya hampir tak dapat membedakan suasana serta makna di setiap harinya.

Pada sisi kanan jalan, dari dalam bus, saya melihat sebuah papan reklame besar yang mempromosikan smartphone terbaru. Hal ini kembali membuat saya berpikir, “Apa sebenarnya esensi saya berangkat bekerja hari ini? Jangan-jangan saya bekerja hanya untuk memenuhi hasrat saya membeli barang-barang layaknya smartphone di papan reklame tersebut?”

Barang yang telah diatur sedemikian rupa oleh sang produsen, agar saya membutuhkan sebuah barang yang sebenarnya tidak saya butuhkan. Kalau ternyata esensi saya bekerja seperti itu, layak bagi saya untuk disebut sebagai manusia mekanis seperti mesin penghasil uang.

Berangkat pagi dan pulang malam untuk memenuhi segala hasrat konsumsi akan barang yang sebenarnya tidak benar-benar saya perlukan. Dengan begitu, sudah pantaslah realitas hidup saya disebut layaknya wajah mekanis, yang sudah tertebak arahnya. Hasrat konsumsi tersebut sepertinya akan terus berulang karena saya tak mampu menyadarinya melalui nalar sehat saya.

Atau, jangan-jangan ketika bekerja bukan lagi dianggap sebagai pembuktian eksistensi manusia, tetapi hanya untuk memenuhi hasrat hedonis, maka slogan “hari ini lebih baik dari kemarin” terasa absurd.

Barangkali perkataan Hegel, seorang filsuf Jerman, tentang rasionalisasi sejarah juga terbukti pada manusia masa kini. Hegel mengatakan bahwa masa lalu akan terus berulang, tetapi dengan kemampuan nalar manusia hal-hal yang bersifat irasional  akan hilang, yang tersisa (berubah) hanya yang bersifat rasional.

Perkataan Hegel tersebut terasa benar, tatkala hal irasional, semisal hasrat konsumsi, akan selalu berulang bahkan bermetamorfosis menjadi hal yang bersifat rasional. Ketika hal tersebut berubah menjadi rasional, segalanya menjadi seperti masuk akal.

Lalu bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin dalam bekerja, kalau kita saja tidak mampu membedakan mana yang rasional dan mana yang irasional? Kehidupan kita yang serba mekanis ‘memaksa’ kita untuk merasa nyaman dengan rutinitas yang ada, tanpa berani mempertanyakannya.  Hal itu membuat batas ruang antara kesalahan dan kebenaran atas apa yang telah kita lakukan menjadi ‘kabur’.

Kita pun menjadi terbiasa menganggap apa yang sudah menjadi kebiasaan adalah sebuah kebenaran. Saya pun jadi teringat perkataan guru mengaji saya, bahwa perbedaan esensial manusia dengan subjek lainnya terletak pada kemampuannya memaknai hidup agar tidak terjebak kesia-siaan.

Sepertinya tidak berlebihan jika saya mengatakan banyak dari  kita telah berubah menjadi manusia mesin. Namun, ketika kita pulang bekerja hari ini kemudian mampu menghilangkan hal-hal yang bersifat irasional pada hari kemarin, maka di sinilah muncul hakikat kita sebagai manusia.

Mempertanyakan kembali apa yang selama ini kita jalani, menjadi suatu hal yang penting bagi kita. Mempertanyakan apakah kita melakukan sesuatu memang sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia, atau mungkin kita hanya menjalankan kehendak orang lain.

Dengan kesadaran inilah maka kita mampu melepaskan diri dari jeratan mekanisasi hidup dan cara pandang yang stereotip. Melalui kesadaran itu pula, kita akan mampu meninggalkan jebakan kesia-siaan, seperti halnya menganggap bekerja layaknya mesin pencari uang.

Akhirnya, setelah ditemani lamunan panjang saat perjalanan menuju kantor, pukul 07.35 sampailah saya di depan mesin absensi. Saya pun ikut berbaris dengan manusia-manusia lainnya. Wajah kami saling bersinar bukan karena saling menyapa dan tersenyum, tetapi karena masing-masing dari kami  terpapar oleh sinar mesin komunikasi bernama smartphone.

Di tengah realitas dunia yang penuh kontinjensi akibat kemajuan teknologi, pertanyaan ini menjadi selalu relevan: “Apakah mesin yang makin mirip dengan hakikat manusia, atau manusia yang makin mirip dengan hakikat mesin?”

Ya, kami adalah sekelompok manusia modern versi Herbert Marcuse yang menatap dunia dengan pandangan serba linier, serba satu dimensi, serta terkungkung oleh realitas semu teknologi.***

 

 

Merenungkan Kembali Inklusifitas Sistem Pendidikan Kita:  Pembelajaran Penting dari Film Gifted

Merenungkan Kembali Inklusifitas Sistem Pendidikan Kita: Pembelajaran Penting dari Film Gifted

Personality begins where  comparison leaves off.  Be Unique. Be Memorable. Be Confident. Be Proud

(Shannon L. Adler)

 

Sesi menonton film bareng di Forum Diksusi Kamisan (FDK) yang digagas oleh para peneliti di lingkungan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Puslitjakdikbud, Balitbang) Kemendikbud pada Kamis, 8 Maret 2018 lalu, bagi saya menarik.

Kegiatan ini berhasil membuat saya yang biasanya malas menonton film, menjadi betah berlama-lama mengikuti alur cerita film produksi Fox Searchlight Picture ini, bahkan sampai berlinang air mata.

Gifted yang Mencerahkan

Gifted, itulah judul film yang kami tonton, menyeret saya dan teman-teman yang berkecimpung dalam dunia pendidikan kembali tersadar, bahwa setiap anak adalah unik dan berbeda. Pendidikan sebagai hak dasar semua orang, terutama anak-anak, selayaknya dapat disiapkan dengan baik dan tidak hanya sebagai media pertukaran pengetahuan dan informasi, tetapi juga berpotensi sebagai media pembenih sifat empati.

Gifted seperti menyodorkan beragam pertanyaan di depan muka dan permasalahan di dalam kepala saya: “Dapatkah seorang jenius, yang memiliki keunikan diri,  diterima di lingkungan kehidupan yang memiliki derajat ‘kenormalan’ berbeda?”

Dalam imaji seorang Mary, tokoh utama dalam film ini, dirinya adalah berbeda dibandingkan anak lain seusianya. Di hari pertamanya bersekolah, Mary yang masih berusia tujuh tahun mengejutkan seisi kelas dengan kemampuan matematika yang menakjubkan. Sejak saat itu, secara tanpa sadar, Mary melabelkan dirinya sebagai anak jenius dan menjaga jarak dengan teman-temannya yang dia anggap ‘idiot’.

Mary demikian mencintai dunianya sendiri, sampai suatu saat dia akhirnya membenci sekolah  umum dengan standar kurikulum yang menurutnya biasa-biasa saja. Beberapa kali Mary terlihat bermasalah dengan guru dan kepala sekolah lantaran tingkahnya yang tidak dapat diterima dengan baik di sekolahnya.

Alur cerita Gifted sebenarnya sederhana dan mudah diikuti, tetapi beragam pesan sosial di dalam film ini dapat tersampaikan dengan baik dan dimengerti oleh saya serta beberapa teman yang ikut menonton film buatan Marc Webb tersebut.

Beberapa pesan sosial yang menurut saya penting untuk direnungkan adalah mengenai kesadaran bahwa sistem pendidikan tidak perlu mendikotomikan bakat anak. Selain itu, peran guru sebagai pendidik menjadi sangat krusial dalam memberikan stimulasi kepada anak agar memiliki jiwa keberterimaan dengan lingkungan sekitarnya.

Gifted dalam kaca mata saya, sungguh mencerahkan bagi siapa saja yang menonton, apalagi bagi penonton yang berperan sebagai orang tua dan pribadi yang  peduli dengan pendidikan.  Pencerahan dalam film itu nyaris sama cerahnya dengan wajah menawan Chris Evan dalam menyelami peran sebagai Frank Adler, pria ideal yang amat menyayangi Mary, keponakannya. Frank sungguh berharap dapat memberikan segala yang terbaik bagi Mary.

Dikotomi Bakat Anak

Banyak dari kita yang sepakat bahwa setiap anak itu berbeda. Sayangnya, budaya dalam masyarakat kita justru berperan melanggengkan persepsi pendikotomian kemampuan dan bakat anak pada berbagai kuadran tertentu.

Anak berintelegensi tinggi yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dari sesamanya dinilai sebagai kondisi anomali yang selayaknya mendapatkan perlakuan berbeda, baik dalam hal pendidikan maupun berbagai bidang lainnya.

Seringnya pembedaan perlakuan pendidikan layaknya pemisahan kelas antara anak jenius dan ‘anak normal’, nyata terjadi dalam praktik pendidikan di negara kita. Keberadaan anak-anak yang memiliki tingkat intelegensi ekstrim atas ataupun di bawah rata-rata anak pada umumnya, dinilai sebagai variabel pengganggu ekosistem pendidikan yang memengaruhi keberhasilan pendidikan dalam tataran praktis.

Keberadaan anak-anak yang memiliki kemampuan di luar kebiasaan anak pada umumnya, kemudian diarahkan untuk dikelompokkan dan dilokalisasi pada ranah perlakuan layanan pendidikan yang juga unik dan berbeda. Anak jenius akan terarah berkembang dengan sesama kejeniusan lainnya, begitupun dengan anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata.

Saya sesungguhnya berada pada pihak kontra dalam menyikapi beragam bentuk lokalisasi dan pengelompokan anak-anak yang berada pada level ekstrim tadi. Meleburkan semua anak dengan jenis dan level kompetensi di sebuah lingkungan pendidikan, bagi saya merupakan salah satu metode efektif untuk dapat membangkitkan rasa empati anak dalam menerima sifat unik masing-masing sesamanya.

Hal demikian juga dapat memberikan dampak positif dalam menumbuhkan pemahaman pada dirinya, bahwa ada anak-anak lain di sekelilingnya yang memiliki kelebihan masing-masing.

Guru Adalah Kunci

Guru, kemudian menjadi kunci dalam menumbuhkan rasa empati  dan keberterimaan anak sejak dini kepada sesamanya. Kemampuan guru memahami keunikan setiap anak dan mentransformasikan pada bentuk perlakuan yang khas pada jenis karakter dan kompetensi anak dalam sebuah proses pendidikan, menjadi hal yang menentukan keberhasilan pendidikan.

Pendidikan inklusi kita sesungguhnya dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. Sayangnya, lagi-lagi kebijakan pendidikan inklusi kita saat ini terjebak pada mekanisme yang implementasinya sekadar pendekatan layanan pendidikan ekstrim. Mekanismenya terbatas pada ranah special needs education  atau pendidikan anak berkebutuhan khusus, demikian disampaikan oleh Irsyad Zamjani – calon peneliti yang juga anggota FDK.

Menurut saya penting juga kita melakukan redefinisi peran guru, yaitu guru yang bukan lagi sekadar pengajar, namun juga pendidik. Guru seyogyanya bukan lagi hanya dinilai sebagai profesi strategis dan menarik karena tingkat kesejahteraan guru yang melesat saat ini, tetapi benar-benar dapat menjadikan perannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam mendidik anak asuhnya.

Diskusi siang itu mengungkap bahwa, tanpa disadari peran guru saat ini tengah mengalami apa yang istilahkan oleh Lukman Solihin , Peneliti Muda yang juga anggota FDK, sebagai banalisasi pendidikan. Istilah tersebut menunjuk pada terjadinya banyak pendangkalan pemikiran, kemerosotan kualitas akademik, dan berkurangnya komitmen akademisi terhadap bidang ilmu yang digelutinya.

Guru adalah kunci, berkali-kali frase ini menggaung di kepala saya sepanjang Gifted ditayangkan. Sebuah pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebijakan terkait kualitas dan kompetensi guru dalam sebuah sistem pendidikan.

Saya setuju dengan Indah Pratiwi, seorang calon peneliti yang juga anggota FDK, bahwa profesi seorang guru seharusnya melalui sebuah mekanisme yang selektif, terpola, serta terencana. Dengan demikian, menjadi seorang guru sebaiknya telah mulai disiapkan sejak jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai pada perguruan tinggi.

Profilling seorang kandidat calon guru di kemudian hari, selayaknya sudah terbentuk sejak seorang anak melewati berbagai jenjang pendidikannya. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang calon guru juga tidak hanya terbatas pada penekanan kompetensi pedagogiknya, tetapi juga kompetensi kepribadiannya.

Itulah mengapa, guru menjadi tokoh sentral dalam menentukan karakter serta perkembangan anak didiknya di kemudian hari, bahkan pada saat kondisi atau fasilitas belajar yang serba terbatas dan minim akses.

Diskusi yang berlanjut setelah nonton bareng siang itu menggeliat dan meluas hingga pada pembahasan hasil kajian tentang berbagai program penghargaan bagi guru.  Program sertifikasi guru ternyata belum memberikan dampak perbaikan yang signifikan pada kinerja guru.

Epilog

Diskusi siang itu ditutup oleh Irawan Santoso Suryo Basuki, seorang Peneliti Pertama yang juga bertindak sebagai moderator dalam acara nonton bareng. Dia mengingatkan akan pentingnya pendidikan kolaboratif dalam iklim pendidikan yang semakin mengarah pada mental kompetitif.

Bagaimanapun juga, kemampuan dan keunikan yang dimiliki seorang anak, akan terintegrasi dengan baik dan harmonis, serta memberikan efek positif bagi anak-anak lainnya, asalkan guru berperan optimal dalam menjembatani berbagai perbedaan yang ada pada setiap siswanya.

Guru adalah kunci, saya senang mengulang-ulang frase ini. Saya sungguh berharap segera terjadi perbaikan sistem pendidikan kita dengan cara mengelaborasi berbagai karakter anak. Sebuah sistem pendidikan yang mengakui adanya berbagai macam kondisi fisik, keterampilan, tingkat intelektual, kondisi sosial, dan emosional anak secara tanpa sekat dan tanpa perlakuan berbeda. Semoga.

 

 

error: