Urgensi Marketing Kinerja Pemerintah

Apa guna utama pemerintah? Kita bisa katakan, pemerintah ada untuk menjalankan proses bisnis yang berlangsung di suatu negara. Jika kita menelisik lebih dalam, apa guna pegawai pemerintah? 

Kita bisa katakan, pegawai pemerintah atau yang biasa kita sapa Aparatur Sipil Negara (ASN) ada untuk melayani masyarakat. 

Namun bagaimana jika pihak yang mestinya dilayani tersebut,
tidak menginginkan untuk dilayani oleh para pegawai pemerintah?
Alasannya, bisa saja karena rendahnya ekspektasi
terhadap kualitas pelayanan,
atau bahkan karena ketidakpercayaan terhadap
pelayanan pemerintah. 

Refleksi ini menjadi penting dalam lingkup kehidupan bernegara. Kepercayaan publik memegang peran penting dalam terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.

Blusukan ke Pasar Murah

Pada tahun 2023 lalu, saya berkunjung langsung ke suatu kegiatan pasar murah yang diadakan oleh pemerintah daerah. Sembilan bahan pokok menjadi komoditas utama dalam aktivitas perdagangan di lokasi tersebut. 

Dari hasil blusukan tersebut, saya melihat bahwa antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pasar murah sangat tinggi. Melihat keriuhan yang ada di pasar murah tersebut, tiba-tiba terbesit sebuah pertanyaan di benak saya, dari mana antusiasme masyarakat itu terbentuk? 

Saya mencoba mencari jawabannya dengan bertanya kepada masyarakat yang datang ke pasar murah tersebut, dan jawabannya tidak lain adalah melalui marketing. 

Masyarakat mendapatkan informasi akan adanya pasar murah melalui sebaran berita whatsapp. Beberapa penerima manfaat rela datang dari lokasi rumah yang jauh untuk bisa mendapatkan akses pembelian sembako dengan harga murah. 

Namun, apa yang akan terjadi bila pemerintah daerah dimaksud tidak menyebarkan informasi kegiatan pasar murah dengan optimal? Pasar murah akan sia-sia. Di sini, tampak urgensi marketing kegiatan pemerintah agar maksud dan tujuannya tercapai.

Satu hal yang dapat saya petik dari kegiatan ‘blusukan’ ini adalah, ditemukannya titik kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dirancang oleh pemda tepat sasaran dan tepat guna dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Pemasaran vs Pencitraan

Mungkin, sebagian masyarakat sering tertukar ketika menyandingkan ‘pemasaran’ dengan ‘pencitraan’. Di satu sisi, sekaligus menjadi sisi yang mendominasi, ‘pencitraan’ menjadi diksi yang memiliki konotasi negatif. 

Apakah hal tersebut memang benar? Bahwasannya pencitraan merupakan tindakan yang kurang terpuji? Belum tentu, karena pada akhirnya pencitraan yang memiliki substansi berkualitas, akan menjelma menjadi bentuk pemasaran untuk meningkatkan kepercayaan publik. 

Sebagai analogi, ketika suatu kepala daerah berhasil menekan angka inflasi di daerahnya, misalnya. Kemudian pada suatu kesempatan berbicara dalam forum, kepala daerah tersebut mengejawantahkan capaian penekanan inflasi di daerahnya sembari melengkapi dengan rincian kegiatan yang telah dilaksanakannya. 

Dari situ, masyarakat akan menangkap poin penting bahwa sang kepala daerah memiliki capaian riil yang diwujudkan melalui kegiatan yang riil pula. 

Alhasil, perlahan kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah dari segi penanganan inflasi akan meningkat, dan nantinya partisipasi masyarakat untuk menyukseskan kegiatan seperti pasar murah atau yang lainnya akan meningkat pula.

Maka dari itu, kombinasi kinerja pemerintah yang baik ditambah dengan pemasaran atas hasil kinerja tersebut, dengan kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang tinggi, memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. 

Kepercayaan Masyarakat sebagai Modal Pembangunan

Mengapa demikian? Karena sejatinya pembangunan bermula dari suksesnya kombinasi pemerintah dan masyarakat, sebagaimana diungkapkan sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai lebih dari 21 triliun rupiah. Komposisi PAD tersebut terdiri dari pajak daerah yang mencapai lebih dari 17 triliun rupiah, juga retribusi daerah yang mencapai lebih dari 119 miliar. 

Capaian ini tentu tidak lepas dari ketaatan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Tingginya ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak, dapat diduga karena mereka melihat adanya keseriusan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. 

Keseriusan itu mereka rasakan dan lihat langsung,
salah satunya, melalui marketing kegiatan pemerintah kepada khalayak.
Meskipun, tidak menampik kemungkinan sebagian dari para wajib tersebut
menyetorkan pajak/retribusi karena se-sederhana
‘karena aturannya memang seperti itu’.

Hal senada juga terjadi di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bulungan mencatatkan PAD mereka mencapai lebih dari 139 miliar rupiah. 

Komposisi PAD tersebut terdiri dari pajak daerah yang mencapai lebih dari 35 miliar rupiah, juga retribusi daerah mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. PAD Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan hal ini juga atas adanya andil para wajib pajak daerah. 

Meskipun, tidak mengesampingkan fakta, bahwa terkadang kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan kewajibannya perlu didorong oleh lembaga pemerintah dalam optimalisasi pendapatan daerah, namun kondisi itu tetap tidak menutup fakta bahwa para wajib tersebut sadar. 

Mereka sadar bahwa setoran yang mereka berikan kepada pemda, akan kembali menjadi pelayanan bagi mereka sendiri. 

Singkatnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal penting untuk digapai oleh pemerintah, agar pemerintah dapat menjalankan berbagai program yang telah dicanangkannya. 

Epilog: Perlunya Pamer Capaian Kinerja

Jika sumber penerimaan pemerintah aman, kondisi sosial politik dan ekonomi juga aman, maka pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Itu semua terjadi karena komunikasi yang baik antara keduanya, melalui marketing.

Hasil kerja tidaklah haram untuk dipublikasikan, dipasarkan, atau dipamerkan kepada masyarakat. Karena, aktivitas itu akan meningkatkan awareness masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk menyukseskan pembangunan daerah.

Maka, bila bersedia, pekerjaan rumah pemda adalah: Menyusun strategi marketing kegiatan pemerintah dengan substansi yang berkualitas, kemudian dapatkan kepercayaan dan partisipasi publik. Niscaya, program pemerintah berjalan sebagaimana direncanakan.