Dalam pemerintahan, hampir semua persoalan pada akhirnya terasa seperti sebuah prioritas. Ketika berbagai prioritas itu saling bertabrakan, ketika kementerian dan lembaga tidak berkomunikasi secara efektif, atau ketika tanggung jawab dan akuntabilitas terpecah di antara banyak institusi, respons yang paling mudah muncul biasanya adalah membangun sesuatu yang baru: badan baru, lembaga baru, atau komite koordinasi baru.
Sekilas, pendekatan semacam ini terlihat masuk akal. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa sebuah persoalan mendapatkan perhatian serius.
Pembentukan lembaga baru juga sering dipahami sebagai tanda bahwa pemerintah ingin bekerja lebih terarah dan memberikan mandat yang jelas untuk menangani masalah tertentu. Sayangnya, keberadaan institusi baru tidak serta-merta membuat koordinasi menjadi lebih baik.
Dalam sejumlah kasus, lembaga baru justru dapat menambah lapisan birokrasi di tengah sistem pemerintahan yang sudah kompleks.
Alih-alih menyederhanakan persoalan, pemerintah bisa saja menambah satu lagi aktor yang harus dilibatkan, satu lagi kewenangan yang harus diselaraskan, dan satu lagi jalur komunikasi yang harus dibangun. Rumah yang sudah penuh bukan menjadi lebih tertata hanya karena kita menambahkan satu ruangan baru.
Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai sektor kebijakan, mulai dari transformasi digital, pengembangan ekonomi, hingga kesehatan mental dan pelayanan sosial. Ketika sebuah isu mulai dianggap penting, pembentukan lembaga khusus sering menjadi salah satu pilihan pertama yang muncul.
Ada anggapan bahwa jika sebuah persoalan belum mendapatkan perhatian yang cukup, maka solusinya adalah memberikan rumah kelembagaan baru.
Padahal, persoalan pemerintahan sering kali bukan semata-mata karena tidak adanya lembaga. Masalahnya bisa terletak pada bagaimana lembaga yang sudah ada bekerja satu sama lain.
Bisa jadi kewenangannya tumpang tindih, data tidak terintegrasi, standar kerja berbeda, atau masing-masing institusi memiliki ukuran keberhasilan sendiri. Dalam kondisi seperti itu, membentuk lembaga baru tanpa memperbaiki hubungan antar-lembaga yang sudah ada berisiko hanya memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya.
Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan gambaran yang menarik mengenai persoalan tersebut. Pembentukan BGN menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap persoalan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Program yang dijalankan juga memiliki cakupan yang sangat luas karena berkaitan langsung dengan penyediaan makanan, kesehatan, pendidikan, rantai pasok, hingga pemberdayaan ekonomi di daerah.
Semakin besar skala sebuah program, semakin besar pula kebutuhan akan koordinasi yang matang. Persoalannya bukan hanya bagaimana makanan dapat disediakan dalam jumlah besar, tetapi:
- bagaimana makanan tersebut memenuhi standar keamanan dan gizi,
- bagaimana proses pengadaannya diawasi,
- bagaimana distribusinya berlangsung, serta
- siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah.
Perhatian terhadap insiden keracunan makanan dalam pelaksanaan program menunjukkan bahwa aspek tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan tambahan. Keamanan pangan merupakan bagian yang melekat pada keberhasilan program gizi itu sendiri.
Pemerintah tidak cukup hanya memastikan bahwa makanan tersedia dan tersalurkan. Makanan tersebut juga harus aman dikonsumsi, diproses dengan standar yang jelas, dan diawasi secara konsisten dari hulu hingga hilir.
Di titik inilah hubungan antara BGN dan Kementerian Kesehatan menjadi penting. Indonesia sebenarnya sudah memiliki pengalaman, infrastruktur birokrasi, tenaga profesional, serta pengetahuan teknis dalam bidang kesehatan dan gizi. Karena itu, keberadaan lembaga baru seharusnya tidak berarti bahwa seluruh pengalaman tersebut harus dibangun kembali dari awal.
Yang dibutuhkan justru adalah pembagian peran yang jelas.
Siapa menetapkan standar?
Siapa melakukan pengawasan?
Siapa mengumpulkan dan menganalisis data?
Siapa bertindak ketika terjadi pelanggaran?
Dan yang paling penting, siapa yang pada akhirnya harus bertanggung jawab ketika sebuah kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya?
Tanpa jawaban yang tegas terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, koordinasi mudah berubah menjadi sekadar pertemuan antarlembaga. Masing-masing hadir, menyampaikan laporan, lalu kembali menjalankan tugasnya sendiri.
Koordinasi secara administratif mungkin terjadi, tetapi koordinasi dalam pengertian substantif, yakni bekerja menuju tujuan yang sama dengan sistem dan ukuran keberhasilan yang selaras, belum tentu tercapai.
Persoalan menjadi semakin rumit ketika sebuah program memiliki anggaran yang besar. Anggaran yang besar memang menunjukkan skala ambisi pemerintah, tetapi besarnya anggaran tidak otomatis menjamin kualitas pelaksanaan. Justru semakin besar sumber daya yang digunakan, semakin penting memastikan bahwa setiap rupiah menghasilkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika program tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, maka pertanyaan yang perlu diajukan tidak berhenti pada berapa banyak fasilitas yang telah dibangun atau berapa banyak makanan yang telah didistribusikan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah program itu mampu menciptakan dampak ekonomi yang bertahan dalam jangka panjang.
Apakah fasilitas yang dibangun dapat terus beroperasi secara efisien? Apakah rantai pasok lokal berkembang karena adanya program tersebut? Apakah pelaku usaha dan tenaga kerja di daerah memperoleh manfaat yang berkelanjutan? Apakah fasilitas dapur yang dibangun hari ini akan tetap memiliki fungsi lima atau sepuluh tahun mendatang?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena pembangunan fasilitas fisik relatif mudah diukur. Jumlah dapur, jumlah penerima manfaat, jumlah makanan yang disalurkan, atau jumlah anggaran yang terserap dapat dengan cepat dimasukkan ke dalam laporan.
Namun, dampak jangka panjang jauh lebih sulit diukur. Sebuah program bisa terlihat berhasil berdasarkan jumlah output yang dihasilkan, tetapi belum tentu berhasil jika ukuran yang digunakan adalah kualitas, keberlanjutan, efisiensi, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ada risiko bahwa fasilitas yang dibangun dengan investasi besar pada akhirnya hanya menjadi bangunan yang kurang dimanfaatkan ketika program berubah atau ketika dukungan anggaran berkurang. Karena itu, sejak awal pemerintah perlu memikirkan bukan hanya bagaimana membangun kapasitas, tetapi bagaimana memastikan kapasitas tersebut dapat bertahan.
Program berskala nasional seperti ini pada dasarnya memang tidak mungkin menjadi tanggung jawab satu kementerian saja. Ia bersinggungan dengan kesehatan, pendidikan, pangan, pertanian, logistik, keuangan, hingga pemerintahan daerah.
Justru karena itulah, tantangan utamanya bukan menciptakan semakin banyak institusi, melainkan membangun mekanisme kerja yang membuat institusi yang sudah ada mampu bergerak dalam satu arah.
Koordinasi tidak selalu membutuhkan lembaga baru. Dalam banyak keadaan, yang lebih dibutuhkan adalah mandat yang jelas, sistem data yang terhubung, standar operasional yang sama, jalur komunikasi yang cepat, serta mekanisme akuntabilitas yang tidak memungkinkan tanggung jawab menghilang di antara batas kewenangan lembaga.
Pemerintah juga perlu berani mengevaluasi apakah setiap persoalan memang membutuhkan rumah kelembagaan baru. Jika masalah utamanya adalah kurangnya koordinasi, maka solusinya mungkin terletak pada perbaikan koordinasi.
Jika masalahnya adalah lemahnya pengawasan, maka yang perlu diperkuat adalah fungsi pengawasan. Jika masalahnya adalah keterbatasan kapasitas daerah, maka mungkin yang diperlukan adalah penguatan kapasitas tersebut, bukan pembentukan institusi baru di tingkat pusat.
Pembentukan lembaga baru tentu tidak selalu keliru. Dalam kondisi tertentu, sebuah lembaga baru memang diperlukan karena persoalan yang dihadapi memiliki karakter khusus, membutuhkan keahlian tertentu, atau tidak dapat ditangani secara efektif oleh struktur yang sudah ada.
Keputusan tersebut seharusnya menjadi hasil dari diagnosis yang matang, bukan respons otomatis setiap kali pemerintah menghadapi persoalan yang kompleks.
Kualitas pemerintahan tidak ditentukan oleh berapa banyak badan, komite, atau lembaga yang dapat dibentuk. Ukurannya adalah seberapa baik seluruh bagian pemerintahan bekerja bersama untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika semua persoalan dianggap sebagai prioritas, godaan untuk menciptakan lembaga baru akan selalu ada.
Sebelum menambah satu aktor lagi ke dalam sistem yang sudah rumit, pemerintah perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kita benar-benar kekurangan lembaga, atau justru belum berhasil membuat lembaga yang sudah ada bekerja bersama?
Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Jawabannya akan menentukan apakah sebuah kebijakan benar-benar menghasilkan koordinasi yang efektif atau sekadar menambah satu ruangan lagi ke dalam rumah pemerintahan yang sudah penuh.
0 Comments