Beberapa waktu lalu, kita mendengar wacana duet Anies-Kaesang untuk Pilkada Jakarta tahun 2024. Bila ini terwujud, duet menjadi sebuah bukti bahwa politik itu dinamis, sekaligus pragmatis. Tak ada lawan dan kawan yang abadi. Jika hanya ingin mengincar kemenangan, pasangan ini cukup menjanjikan.
Anies-Kaesang dinilai sebagai kombinasi antara pengalaman dengan popularitas. Anies memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Ia pernah memimpin sebuah kementerian dengan anggaran yang besar, dan pernah menjadi gubernur di ibu kota negara.
Sedangkan Kaesang, sebagai Ketua Umum PSI, partai yang meraih 8% suara di DKI Jakarta, tampaknya bukan figur yang kaleng-kaleng. Kedekatannya dengan para influencer selebritis serta popularitasnya bisa menjadi modal untuk berlaga pilkada.
Namun, Ia masih minim pengalaman dalam pemerintahan. Citra sebagai anak presiden yang melekat dalam dirinya pun akan menjadi perbincangan publik.
Publik akan menilai bahwa majunya Kaesang dalam kontestasi pilgub Jakarta sebagai sebuah pengaruh politik dari keluarga, bukan karena kemampuan atau prestasinya sendiri. Persepsi ini tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri di sebagian pemilih.
Benar saja,
wacana duet yang pertama kali dilontarkan oleh PKB,
kini telah layu sebelum berkembang.
Tak berselang lama, PKS pun turut meramaikan bursa kandidasi pilgub Jakarta dengan mengusung duet Anies Baswedan-Shohibul Iman. Sebagai partai politik yang menduduki ranking satu di Jakarta, tentu PKS menginginkan kadernya ada di posisi Jakarta 1 atau Jakarta 2.
Namun, proposal duet Anies-Shohibul yang ditawarkan oleh PKS ini berpotensi deadlock, tidak disambut oleh partai politik lain. Pasalnya, duet ini dinilai tidak berpotensi menambah ceruk suara. Pemilih Anies dan pemilih PKS memiliki irisan yang sama.
Selain nama Anies, Kaesang, dan Shohibul Iman, ada banyak nama beken lainnya turut meramaikan wacana pencalonan di pilkada Jakarta. Teranyar ada nama Jusuf Hamka atau Babah Alun, yang disorongkan oleh partai Golkar.
Residu Pilpres 2024
Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta bukan hanya sekedar rekonsiliasi bagi-bagi kue politik di antara para elit. Di tengah berbagai permasalahan yang mendera, Jakarta butuh sosok pemimpin yang mampu merangkul semua golongan serta memiliki kemampuan teknokratik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta.
Namun, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sepertinya berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh partai politik. Dalam pandangan Müller dan Strøm, partai politik memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk bertahan hidup, dan yang kedua untuk meraih kesuksesan.
Meskipun kedua hal tersebut bersifat relatif di masing-masing partai politik, namun dua hal ini tetap menjadi alasan utama dibalik pendirian dan eksistensi partai politik. Kemenangan dalam pemilu serta menduduki jabatan publik, menjadi tujuan dari partai politik agar tetap bertahan hidup dan eksis. Alih-alih untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat.
Partai politik saat ini masih terlihat hati-hati
dalam mengusung pasangan cagub dan cawagub Jakarta tahun 2024.
Selain mempertimbangkan faktor popularitas, elektabilitas kandidat, parpol juga
melihat bagaimana dinamika politik serta menganalisis kekuatan lawan.
Perhitungan matang itu dilakukan, tentu dengan maksud
untuk meraih kemenangan.
Residu pilpres 2024, masih akan memengaruhi peta koalisi partai politik dalam pilkada Jakarta. Suasana kebatinan para elite politik tampaknya masih belum move on dari pilpres lalu. Polarisasi di kalangan akar rumput pun masih terasa.
Koalisi yang kalah pilpres tak ingin kalah dua kali. Mereka menginginkan kemenangan agar eksistensinya masih terlihat. Sebaliknya, koalisi pemenang pilpres juga ingin memiliki gubernur yang selaras dengan kebijakan pusat, seirama dengan Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo-Gibran.
Menatap Konstelasi 2029
Faktor lain yang menjadi pertimbangan partai politik yaitu bahwa hasil pilkada Jakarta tahun 2024 ini, akan memengaruhi konstelasi politik di tahun 2029. Meskipun sudah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, Gubernur Jakarta dinilai masih memiliki posisi politik yang strategis untuk melaju di konstelasi politik yang lebih tinggi.
Masih belum lekang dalam ingatan kita, bahwa dalam tiga edisi pilpres terakhir, ada tiga nama mantan gubernur dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta yang ikut berkontestasi sebagai kandidat presiden/wakil presiden. Ada Joko Widodo pada pemilu tahun 2014 dan 2019, Anies Baswedan di tahun 2024, serta Sandiaga Uno yang pernah menjadi calon wakil presiden di pemilu 2019.
Kemenangan dalam pilkada Jakarta 2024 bisa menjadi batu loncatan penting bagi kandidat untuk meraih jabatan politik yang lebih tinggi pada Pemilu 2029. Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi Indonesia memiliki pengaruh politik yang besar. Kesuksesan seorang Gubernur di Jakarta akan berdampak pada popularitas dan kredibilitasnya di level nasional.
Mungkin ini yang juga disadari oleh para calon kandidat, agar tetap mendapatkan spotlight pemberitaan selama 5 tahun ini. Mempertahankan popularitas serta engagement masyarakat terhadap dirinya.
Di sisi lain, para elite atau ketua umum partai politik pun masih berhati-hati untuk mengusung kader terbaiknya di pilkada Jakarta. Mereka pun akan akan menghindari berduel dengan kandidat tersebut di tahun 2029.
Epilog: Ditentukan oleh Pemilih
Berkaca dari hasil pemilu legislatif bulan Februari lalu, tidak ada satu pun partai politik di DKI Jakarta yang mampu meraih 22 kursi di DPRD DKI Jakarta, sebagai syarat untuk mengusung kandidat calon gubernur/wakil gubernur Jakarta. Sehingga partai politik memerlukan mitra koalisi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk bertarung di pilkada Jakarta.
Dalam realitas politik, pragmatisme menjadi hal yang lumrah. Bagi partai politik, kemenangan adalah tujuan utama yang sering kali mengorbankan idealisme dan platform partai. Di sisi lain, hadirnya wacana seperti duet Anies-Kaesang, Kaesang-Babah Alun, Anies-Shohibul Iman ataupun kombinasi kandidat lainnya, mencerminkan dinamika dan fleksibilitas partai politik dalam merespons situasi politik terkini.
Namun, di balik semua strategi dan kalkulasi politik dalam mengusung cagub dan cawagub Jakarta, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, apakah pragmatisme ini akan benar-benar membawa perubahan positif bagi warga Jakarta?
Partai politik sebagai wadah awal rekrutmen pejabat publik,
perlu merenungkan apakah mereka hanya akan menjadi pelaku politik pragmatis
yang mencari kemenangan semata, ataukah mereka akan memunculkan
pejabat publik yang mampu merangkul semua golongan dan membawa Jakarta
menuju perubahan yang lebih baik.
Pada akhirnya, keputusan memang ada di tangan warga Jakarta sebagai pemilih. Namun, masyarakat memilih dari pilihan yang terbatas. Terbatas pada kandidat yang ada dalam surat suara.
Untuk itu, pilihan mengusung kandidat ini bukan hanya soal strategi politik, tetapi juga soal visi masa depan Jakarta. Selanjutnya, biar masyarakat yang menilai dengan cermat, dan memilih sosok pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga berintegritas dan kompeten memimpin Jakarta.
ASN Analis Kebijakan di Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara. Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad. Suka menulis dan memiliki ketertarikan pada bidang pengembangan kompetensi SDM, politik, kebijakan publik dan isu-isu sosial lainnya.
Dapat dihubungi melalui alamat email [email protected] atau bisa di follow instagram @oki_kurnia1 untuk kenal lebih dekat.
0 Comments