Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah momen penting dalam demokrasi daerah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan positif.
Salah satu isu yang semakin relevan untuk diperhatikan dalam Pilkada adalah visi berwawasan hijau, yaitu visi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan, banjir, pencemaran, dan perubahan iklim, sangat penting bagi calon pemimpin daerah untuk mengintegrasikan visi berwawasan hijau dalam setiap aspek kebijakan mereka.
Ini bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga menjadi kunci untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat di masa depan.
1. Tantangan Lingkungan di Daerah
Setiap daerah memiliki tantangan lingkungan yang berbeda-beda, tergantung pada faktor geografis, demografis, dan sosial-ekonomi.
- Di wilayah pesisir, ancaman kenaikan permukaan laut dan abrasi mengancam kehidupan masyarakat dan infrastruktur yang ada.
- Di daerah perkotaan, masalah polusi udara, sampah plastik, dan banjir akibat alih fungsi lahan menjadi isu yang memprihatinkan.
- Sementara itu, di kawasan pertanian, penggunaan pestisida berlebihan dan penggundulan hutan mempengaruhi kesehatan ekosistem lokal dan menurunkan kualitas tanah. Tanpa tindakan yang serius, masalah ini hanya akan bertambah buruk dan mengancam keberlanjutan daerah tersebut.
2. Urgensi Visi Berwawasan Hijau dalam Pilkada
Visi berwawasan hijau sangat penting dalam Pilkada karena keberlanjutan lingkungan berdampak langsung pada kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
Pemimpin dengan visi hijau akan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam.
Selain itu, pemimpin dengan visi hijau akan lebih peka
terhadap dampak kebijakan terhadap masyarakat marjinal yang sering kali paling terdampak
oleh krisis lingkungan. Misalnya, mereka yang tinggal di kawasan kumuh akan
lebih rentan terhadap banjir dan pencemaran.
Pemimpin berwawasan hijau dapat menciptakan kebijakan yang mendukung ekonomi lokal dan ramah lingkungan, misalnya dengan mendorong energi terbarukan, pertanian organik, atau pariwisata berkelanjutan.
Selain itu, pemimpin dengan visi ini akan memprioritaskan pendidikan lingkungan, baik melalui sekolah maupun komunitas, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.
3. Kebijakan Berwawasan Hijau yang Dapat Diterapkan
Beberapa kebijakan berwawasan hijau yang dapat diterapkan oleh pemimpin daerah antara lain:
- Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik: Program daur ulang, pengurangan sampah plastik, dan insentif bagi masyarakat dan industri untuk meminimalkan sampah sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan.
- Pengembangan Transportasi Publik dan Ramah Lingkungan: Mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan memperbanyak transportasi publik dapat menurunkan emisi karbon dan kemacetan di daerah perkotaan.
- Konservasi Hutan dan Penghijauan Kota: Melindungi hutan dan menambah ruang terbuka hijau di kota akan meningkatkan kualitas udara, mengurangi banjir, dan menyediakan habitat bagi flora dan fauna lokal.
- Pengembangan Energi Terbarukan: Daerah dengan potensi energi terbarukan, seperti tenaga surya atau angin, bisa mengembangkan proyek energi bersih yang ramah lingkungan sekaligus hemat energi.
- Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan: Kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan harus ditingkatkan melalui kampanye atau program pendidikan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
4. Tantangan Implementasi dan Solusi
Tantangan dalam menerapkan visi berwawasan hijau tidaklah sedikit. Banyak program hijau memerlukan pendanaan yang cukup besar, sementara anggaran daerah sering kali terbatas. Selain itu, ketergantungan pada industri yang tidak ramah lingkungan masih tinggi di banyak daerah.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemimpin daerah perlu membangun kerja sama dengan pemerintah pusat, investor, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka juga perlu mengembangkan kebijakan yang transparan dan akuntabel agar masyarakat mendukung dan turut serta dalam inisiatif hijau.
5. Harapan pada Pemimpin Berwawasan Hijau
Masyarakat mengharapkan pemimpin daerah yang tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang.
Pemimpin berwawasan hijau diharapkan mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai masalah lingkungan dan membangun fondasi yang kuat bagi generasi mendatang. Dengan demikian, daerah dapat berkembang secara berkelanjutan dan masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Visi berwawasan hijau dalam Pilkada bukan hanya tren, tetapi suatu kebutuhan mendesak di tengah tantangan lingkungan yang semakin nyata.
Dengan memilih pemimpin yang memiliki komitmen terhadap lingkungan, masyarakat berkontribusi pada perubahan positif dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak, melainkan memperkaya sumber daya alam.
Visi hijau dalam Pilkada bukan sekadar janji, tetapi sebuah tanggung jawab moral yang akan menentukan masa depan daerah dan generasi yang akan datang.
Sepekan sebelum hari pencoblosan pemimpin daerah untuk beberapa tahun ke depan, mari amati dan bertanya pada hati nurani, apakah calon pemimpin yang kita pilih benar-benar memiliki visi berwawasan hijau yang tulus dan konkret?
Apakah mereka mampu mewujudkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melindungi lingkungan untuk generasi mendatang? Tanyakan sekali lagi, karena pilihan kita hari ini akan menentukan wajah daerah kita di masa depan—akankah kita mewariskan lingkungan yang lestari atau krisis yang lebih dalam?
Seorang ASN pada Pemkab Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi-Selatan, Alumni S2 Magister Administrasi Publik STIA-LAN Makassar. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten tersebut. Juga berkecimpung di DPD II KNPI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Wakil Sekretaris. Concern pada isu-isu kebijakan publik, kepemudaan, dan pendidikan politik di masyarakat.
0 Comments