Menyikapi “Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Yang Melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kantor Staf Kepresidenan”
unduh
Helmi on BEING A MOM: Which One is Better, to Take Unpaid Leave, to Resign, or…?
Sofia mahardian on Roker Jelita: Semangat Muda Para Wanita dari Pinggiran IbukotaIndra lestary on Resensi Buku Budaya Kinerja: Sebuah Upaya Revitalisasi Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik
Blasius nurdin oban on Belajar Menjadi Organisasi Pembelajar
Mariyam on Ironi Pelaku Pengadaan: “Seolah-olah” Ahli Hukum
Rohani Fabanyo, S. PT., M. Kes on New Normal: Bukan Sekedar Perubahan
***
-
COVID-19 dan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Kondisi Darurat
66 -
GISA: Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan
55 -
Strategi Zonasi Penerimaan Siswa Didik: Dua Sisi Keping Logam
46 -
Jalanku Bukan Jalanku Lagi
45 -
Memilih Mundur Dari PNS
37 -
Perjalanan Birokrat Menulis Buku
30 -
Dana Desa dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi
22 -
Wahai Para Pegawai KPK, Selamat Datang di Birokrat Menulis!
17 -
Joint Program: Sebuah Contoh Collaborative Governance di Pemerintahan Indonesia
15 -
Virus Mengubah Birokrasi: Dari Kinerja Kehadiran Menjadi Kinerja Nyata
13
Bahasa Indonesia
简体中文
繁體中文
Nederlands
English
Filipino
Français
Deutsch
Italiano
日本語
Basa Jawa
한국어
ພາສາລາວ
Latin
മലയാളം
Español
Basa Sunda