Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghempas wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di penghujung tahun 2025 ini menyisakan duka yang mendalam. Ratusan nyawa melayang, infrastruktur hancur, dan ribuan warga kehilangan tempat bernaung.
Pasca bencana, lini media sosial kita dipenuhi kontradiksi visual. Di satu sisi, banyak beredar video yang merekam gelondongan kayu besar, dengan potongan yang rapi. Indikasi yang kuat bahwa bencana hadir bukan semata karena faktor alam, tetapi adanya pembalakan liar di hutan-hutan Sumatera.
Di sisi lain, terselip pemandangan lain yang tak kalah meresahkan, foto-foto kunjungan para elit ke wilayah bencana.
Alih-alih mendapat respon positif, aksi-aksi para politisi ini justru menjadi bulan-bulanan netizen. Publik mempertanyakan pejabat yang tiba-tiba jadi relawan dadakan saat bencana, padahal punya wewenang mencegahnya sejak dulu.
Tampaknya, di era digital dan masyarakat yang sudah semakin kritis, strategi pencitraan politik dengan turun ke daerah bencana tanpa solusi yang konkret, bukan lagi menjadi jalan meraih elektabilitas, tetapi bisa menjadi jalan menuju blunder politik.
Runtuhnya Panggung Depan
Dalam konsep Dramaturgi yang diperkenalkan oleh Sosiolog Erving Goffman, ia menganalogikan bahwa interaksi sosial seperti pertunjukan teater. di mana setiap orang adalah “aktor” dan secara sadar atau tidak sadar menampilkan “pertunjukan” di hadapan “audiens” mereka.
Tujuan utama dari “pertunjukan” ini adalah untuk mengontrol dan memanipulasi cara audiens melihat aktor untuk mendapatkan kesan yang diinginkan. Lebih lanjut, Goffman menyebut bahwa dalam pertunjukan ini, ada front stage (panggung depan), yaitu latar di mana seseorang memainkan peran ideal di depan penonton. Dan ada back stage (panggung belakang), tempat di mana karakter asli dari aktor tersebut berada.
Jika dikaitkan dalam konteks politik, selama bertahun-tahun para politisi kita mahir memainkan front stage saat bencana. Mereka hadir di tengah rakyat dan berperan sebagai “Sang Penolong”. Tujuannya, mendapatkan impresi dari para penonton dan memetik suaranya saat pemilu.
Dulu, strategi ini berhasil karena publik tidak memiliki akses ke back stage. Foto-foto heroik di tengah bencana, menjadi alat efektif untuk kampanye dan meraup suara.
Namun, hari ini media sosial telah mengubah warga negara menjadi auditor. Netizen hari ini tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi juga ikut menelusuri apa yang terjadi di back stage melalui jejak digital.
Jejak digital kini menjelma seperti jendela transparan menuju back stage. Ketika pejabat atau politisi memposting foto heroiknya di lokasi bencana (front stage), netizen dengan cepat membedah rekam jejak kebijakannya (back stage). Apakah saat menjabat ia turut membiarkan illegal logging? Atau ikut menandatangani izin perkebunan sawit di hutan lindung?, misalnya.
Di titik ini, pencitraan berubah menjadi bumerang. Publik kini bisa menguliti ketimpangan antara apa yang tersaji di depan kamera, dan kebijakan di belakang layar. Simbol empati, seperti kehadiran di daerah bencana, akan kehilangan makna ketika kebijakan justru menjadi akar masalah. Inilah yang melahirkan sinisme publik kepada politisi atau pejabat yang turun ke lumpur saat terjadi bencana.
Jebakan ‘Ketiadaan Peristiwa’
Jika pencitraan ditengah bencana sudah tak laku, mengapa politisi atau pejabat tidak berfokus pada upaya pencegahan?
Di sinilah letak tantangannya. Dalam kacamata politik, keberhasilan pencegahan itu tidak terlihat (invisible). Keberhasilan sebuah pencegahan adalah “ketiadaan peristiwa”. Ketika seorang pejabat berhasil mencegah banjir lewat kebijakan tata ruang yang ketat selama 5 tahun, hasilnya apa? Tidak ada banjir.
Bagi kebanyakan orang, tidak ada banjir adalah sebuah kondisi normal. Namun, bagi politisi atau pejabat opportunis, ini adalah sebuah dilema. Jika tidak ada banjir, rakyat tidak akan tepuk tangan, media tidak akan meliput, dan elektabilitas tidak naik drastis. Tidak ada drama yang bisa dijual.
Bandingkan dengan saat penanggulangan. Banjir datang, pejabat turun ke lumpur, kemudian masuk TV/tiktok/instagram, terlihat bekerja dan merakyat. Secara visual, ini jauh lebih menguntungkan buat kampanye.
Dalam kalkulasi politik praktis, “ketiadaan peristiwa” itu sulit dijual. Sebaliknya, penanggulangan bencana (kuratif) menawarkan panggung visual yang dramatis. Inilah godaan besar bagi politisi atau pejabat. Membiarkan masalah terjadi, lalu tampil sebagai pahlawan yang menyelesaikannya.
Ditambah lagi, kebijakan preventif ekologis (seperti reboisasi atau moratorium izin konsesi) butuh waktu 10-20 tahun untuk memetik manfaatnya, sementara siklus pemilu kita hanya 5 tahunan.
Barangkali logika pragmatis inilah yang ada di benak politisi: “Untuk apa bersusah payah menanam pohon atau menyetop izin tambang yang justru memusuhi penyokong dana, jika hasilnya baru dinikmati/diklaim oleh pengganti saya 15 tahun lagi?”
Menuju Kepemimpinan Berbasis Data
Lantas, bagaimana agar pejabat tetap memiliki citra baik di tengah jalan sunyi kebijakan pro-lingkungan yang seringkali tak terlihat?
Di sinilah definisi “citra baik” perlu ditata ulang. Citra positif semestinya tidak dirancang sebagai tujuan utama, melainkan hadir sebagai residu atau dampak alami dari kebijakan yang konsisten dan berorientasi pada publik. Bukan hasil dari drama atau polesan tim sosial media semata.
Dengan kata lain, substansi adalah branding tertinggi. Ketika kebijakan bekerja, narasi positif dari publik akan menyusul dengan sendirinya.
Untuk itu, transformasi kepemimpinan harus bergeser pada satu fokus utama yaitu menempatkan data sebagai fondasi kebijakan sekaligus mengedepankan transparansi.
Sebagai fondasi keputusan, pemimpin harus berani mengambil kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), meskipun tidak populer.
Misalnya, berani mencabut izin konsesi pada lahan yang berdasarkan analisis citra satelit terbukti memicu deforestasi. Atau berani memberlakukan moratorium izin perkebunan baru, dengan berlandaskan pada data daya dukung lingkungan, dan lain sebagainya.
Meskipun kebijakan ini berarti menolak potensi pendapatan jangka pendek, namun langkah ini krusial untuk mencegah bencana di masa depan.
Selanjutnya, data juga berfungsi sebagai jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi perlu menjadi napas dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari.
Dengan cara memberi akses kepada publik di ruang-ruang pengambilan keputusan. Seperti pelibatan bermakna dalam proses perencanaan tata ruang wilayah atau keterbukaan data perizinan lahan. Keterbukaan ini bukanlah sebuah hal tabu. Justru, pelibatan publik secara terbuka adalah wujud penghormatan tertinggi seorang pejabat kepada warganya.
Ketika budaya transparansi dan kebijakan berbasis data ini berjalan, saya memimpikan di pemilu mendatang, ada politisi yang berkampanye tidak lagi dengan memamerkan foto dirinya membagi-bagikan sembako di tenda pengungsian.
Sebaliknya, ia dengan bangga memamerkan data tentang berapa hektar hutan yang diselamatkan, berapa penurunan debit banjir, dan berapa penegakan hukum yang dilakukan. Jika saat ini data disebut sebagai the new oil, maka tak berlebihan jika kita katakan, di era kepemimpinan yang serba digital ini, data speaks louder than photos.
Bencana di Sumatera harus menjadi titik balik. Kayu-kayu gelondongan yang hanyut bersama banjir bandang adalah saksi bisu dari kealpaan tata kelola lingkungan kita. Barangkali, sudah saatnya kita menilai ulang makna kepemimpinan di tengah bencana.
Bukan dari seberapa sering seorang pejabat turun ke lumpur, tetapi dari keberanian mengambil keputusan sulit jauh sebelum lumpur itu ada. Hakikatnya, kita membutuhkan pejabat yang berani “berkelahi” melawan kepentingan perusak alam, agar air bah itu tidak pernah datang kembali.
0 Comments