Di tengah derap langkah percepatan pembangunan di Tanah Papua, tuntutan akan hasil yang nyata kian mendesak.
Dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Wakil Presiden secara tegas menginstruksikan agar akselerasi pembangunan Papua dipacu “dua kali lipat” lebih cepat demi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Menjawab tantangan besar ini, sebuah “revolusi sunyi” yang fundamental justru sedang terjadi di Provinsi Papua Barat.
Tanpa banyak kegaduhan, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyadari bahwa percepatan mustahil dilakukan tanpa navigasi yang akurat. Oleh karena itu, langkah berani diambil dengan membuka data kependudukan dan pendidikan secara transparan melalui sistem SAIK+ (Sistem Administrasi Informasi Kampung Plus).
Tulisan ini bukan untuk menonjolkan instansi tetapi lebih menjadi cerminan yang juga dapat dipelajari oleh wilayah lainnya di Papua terutama hasil pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua (DOB).
Langkah ini bukan sekadar pemutakhiran statistik, melainkan manifestasi nyata dari Keterbukaan Informasi yang menjadi prasyarat utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sebagaimana pernah saya ulas dalam tulisan terkait strategi reformasi birokrasi pada forum Birokrat Menulis tahun 2024, keterbukaan informasi adalah pintu gerbang untuk mendorong partisipasi publik dan mewujudkan sinergi pengawasan antara masyarakat dan pemerintah.
Tanpa data yang terbuka, kita kehilangan pijakan untuk melangkah. Data SAIK+ yang memilah secara jujur kondisi Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP ini hadir bukan untuk mencari kambing hitam.
Sebaliknya, data ini adalah “cermin jujur” yang mengundang kita semua—Pemerintah Pusat, Daerah, Sektor Swasta, hingga Masyarakat Adat—untuk duduk bersama, merapatkan barisan, dan meracik solusi berbasis bukti (evidence-based policy) demi menyelamatkan masa depan generasi emas Papua.
Data yang Menggugah Nurani
Cermin data tersebut memantulkan sebuah realitas paradoksal yang patut menjadi renungan kolektif. Secara makroekonomi, Papua Barat adalah raksasa yang sedang berlari kencang.
Berkat ekspansi sektor migas, khususnya Kilang LNG Tangguh Train III, pertumbuhan ekonomi provinsi ini menembus angka 20,80%. Sebuah pencapaian yang menempatkan Papua Barat di jajaran atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, di balik angka pertumbuhan yang memukau itu,
masih tersimpan pekerjaan rumah besar dalam pemerataan kesejahteraan. Tingkat kemiskinan masih berada di angka 21,7%, sebuah anomali bagi daerah yang kaya sumber daya alam.
Lebih jauh, data SAIK+ (2025) menyajikan fakta pendidikan yang menggugah kepedulian kita. Terdapat disparitas partisipasi sekolah yang tajam bak bumi dan langit. Pada kelompok masyarakat yang Tidak Memiliki Ijazah, dominasi Orang Asli Papua (OAP) sangat mencolok, mencapai kisaran 72% dari total populasi yang tidak bersekolah (sekitar 95.000 jiwa).
Sebaliknya, ketika kita melihat jenjang pendidikan tinggi (S1), tren ini berbalik arah secara drastis. Partisipasi saudara-saudara kita yang Non-OAP justru lebih mendominasi dengan persentase mencapai 56%, meninggalkan sarjana OAP yang hanya mengisi 44% ruang di pendidikan tinggi.
Angka ini bukanlah alat untuk menuding kegagalan satu pihak, melainkan alarm keras bahwa piramida pendidikan kita sedang terbalik; mayoritas OAP tertahan di dasar, sementara akses ke puncak pendidikan tinggi masih menjadi tantangan berat bagi putra-putri daerah.
Sumber : Saik+ Papua Barat, Data Tahun 2025
Menyelamatkan “Tulang Punggung” Masa Depan
Salah satu temuan yang paling mendesak adalah fenomena penurunan partisipasi siswa laki-laki. Di tingkat Sekolah Dasar (SD), antusiasme belajar masih sangat tinggi dengan partisipasi mencapai 98%.
Namun, semangat ini seolah tergerus ketika memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), di mana angka partisipasi terkoreksi menjadi 59% sesuai dengan data yang diolah dari data base KEMENDIKDASMEN tentang Angka Putus Sekolah.
Dalam struktur sosial budaya Papua yang patrilineal, di mana laki-laki memegang peran kunci dalam kepemimpinan adat dan marga, fenomena ini adalah sinyal peringatan bagi ketahanan sosial kita di masa depan.
Jika calon-calon pemimpin adat ini tersisih dari pendidikan formal karena himpitan ekonomi atau ketidakrelevanan kurikulum, kita berisiko mengalami krisis kepemimpinan lokal.
Tantangan ini diperberat oleh kendala administrasi, di mana 20,5% siswa terkendala masalah identitas resmi atau Akta Kelahiran. Ini adalah area di mana sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan; Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, dan Tokoh Adat harus “jemput bola” memastikan setiap anak Papua tercatat dan berhak atas akses pendidikan.
Transformasi Kebijakan: Dari “Business as Usual” Menuju Inovasi
Keterbukaan informasi dari SAIK+ memberikan kita peta jalan untuk memperbaiki indikator kunci Otonomi Khusus. Kita menyadari bahwa tantangan utamanya adalah efisiensi.
Analisis data (2019-2024) menunjukkan gejala ketidakenyalan fiskal (fiscal inelasticity), di mana penambahan anggaran belum berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi sekolah secara signifikan. Sebagian besar sumber daya terserap untuk belanja pegawai, menyisakan ruang yang sempit untuk peningkatan fasilitas belajar yang krusial.
Kondisi ini diperparah oleh tantangan geografis yang menyebabkan tingkat ketidakhadiran guru di wilayah terpencil mencapai 34%. Namun, alih-alih menyalahkan guru yang bertugas di medan berat, mari kita tawarkan solusi sistemik. Kita perlu mendorong penerapan Program Insentif Guru Daerah yang dimodifikasi (Modified LTIP).
Insentif harus didesain berbasis kinerja dan tantangan wilayah. Guru yang mendedikasikan dirinya di pedalaman layak mendapatkan apresiasi berlipat ganda, namun harus dibarengi dengan akuntabilitas kehadiran yang diawasi bersama oleh komite sekolah dan masyarakat.
Selain itu, kurikulum pendidikan harus bertransformasi menjadi lebih kontekstual sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Pendidikan tidak boleh mencabut anak Papua dari akar budayanya, tetapi justru harus memberdayakan potensi lokalnya.
Anak-anak di Fakfak atau Kaimana perlu dibekali keterampilan vokasi modern: manajemen hasil laut, teknologi pengolahan pangan, hingga pemasaran digital global. Dengan demikian, sekolah menjadi relevan dan menjanjikan kemandirian ekonomi.
Di sisi teknologi, kita harus realistis namun tetap progresif. Mengingat elektrifikasi sekolah dasar di beberapa wilayah masih terbatas (6,8%), obsesi pada digitalisasi online perlu disesuaikan.
Solusi Paket Pemberdayaan Digital Luring berupa penyediaan server lokal bertenaga surya berisi materi digital—adalah jembatan cerdas untuk mengejar ketertinggalan tanpa harus menunggu infrastruktur internet yang sempurna.
Mewujudkan “Shared Leadership” Melalui Keterbukaan
Pemerintah tidak bisa memikul beban sejarah ini sendirian. Di sinilah esensi dari tulisan saya mengenai Keterbukaan Informasi: transparansi mengundang partisipasi.
Keterbukaan data SAIK+ adalah undangan terbuka bagi sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam prinsip Shared Leadership (Kepemimpinan Berbagi) di bidang pendidikan sebagaimana digaungkan oleh UNESCO.
- Pertama, Sektor Swasta. Perusahaan yang menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan dana CSR-nya bukan sekadar untuk donasi, tetapi investasi strategis pada infrastruktur pendidikan dan teknologi pembelajaran.
- Kedua, Masyarakat Adat & MRP. Dengan data yang transparan, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan tokoh adat dapat menjalankan fungsi pengawasan sosial (social control) yang lebih efektif. Mereka adalah garda terdepan untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah dan guru tetap mengajar.
- Ketiga, Akademisi & Birokrat. Data ini menjadi umpan balik (feedback loop) yang krusial untuk memperbaiki indikator kinerja Otsus. Kegagalan banyak putra daerah dalam tes CASN pada materi Intelegensia Umum (TIU) adalah cerminan rapuhnya fondasi dasar yang harus kita perbaiki bersama sejak dini.
Penutup: Data sebagai Kompas, Kolaborasi sebagai Energi
Revolusi sunyi data SAIK+ di Papua Barat telah menyalakan lilin di tengah kegelapan informasi. Kini, pilihan ada di tangan kita: apakah kita akan membiarkan data ini hanya menjadi deretan angka di atas kertas, atau kita menjadikannya kompas untuk menavigasi arah pembangunan Papua yang lebih adil?
Mari kita sudahi polemik saling menyalahkan. Otonomi Khusus adalah amanat mulia yang keberhasilannya ditentukan oleh seberapa kuat kita saling bahu-membahu.
Dengan keterbukaan informasi sebagai landasan, dan semangat gotong royong sebagai energi, saya yakin kita mampu mengubah paradoks ini menjadi peluang, demi senyum bangga anak-anak Papua di masa depan.
0 Comments