Maret 2020, saya menulis tentang bagaimana pandemi dapat menjadi pemicu disrupsi untuk akselerasi reformasi birokrasi.
Tahapannya, kebijakan kerja fleksibel yang didukung sistem pemantauan kinerja yang lebih efektif, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan individu benalu dan pemangkasan unit yang tak perlu. Terlalu optimis, cenderung utopis, dan naif.
Sudah sadar sih, sejak pandemi dinyatakan berhenti, dan kebijakan WFH tinggal kenangan. Namun, seiring usaha pemerintah untuk menekan pengeluaran subsidi (kompensasi) BBM, kebijakan itu dibangkitkan lagi, dengan gagap yang sama, seperti 6 tahun lalu ketika pandemi merajalela.
Gagap pertama: Simpang Siur Siapa
Masih berkutat sekitar kehadiran yang tak mutlak diperlukan, dan tampaknya lebih parah, terkait simpang siur antara siapa yang bisa di rumah dan siapa yang harus berangkat kerja.
Zaman pandemi lebih tegas, semua orang diharapkan tinggal di rumah, sementara sekarang, berlaku bagi aparatur negara saja. Itu pun selektif, pelayanan publik dan sekolah (boleh dibaca: bagi-bagi makanan) tetap berjalan seperti biasa.
Sisanya? Dirumahkan seminggu sekali, dengan indikator utama harus respons cepat maksimal lima menit jika dihubungi, dan lapor hasil kerja di sore hari.
Penjaga keamanan dan penyapu halaman kantor kami sampai bertanya, haruskah kami lapor bahwa kami telah berhasil menjaga dan membersihkan rumah pribadi?
Jalan tengahnya, mereka presensi di rumah dengan aplikasi yang dikembangkan zaman pandemi dan tetap berangkat ke kantor untuk melaksanakan tupoksi. Tak apalah, sedikit manipulasi administrasi untuk memenuhi indikator kepatuhan atas pelaksanaan kebijakan.
Gagap kedua: Biaya Pribadi Teknologi
Seputar biaya teknologi informasi yang bergeser jadi beban pribadi. Pada zaman pandemi ada tunjangan komunikasi. Lumayan, bisa buat beli kuota dan langganan aplikasi telekonferensi.
Pos belanja itu sudah lama hilang, mungkin berbarengan dengan pengumuman berhentinya pandemi. Misal mau dimunculkan sekarang rasanya tak mungkin, sedang ada efisiensi, dan pimpinan pasti berargumen, toh cuma seminggu sekali.
Repotnya, pengukuran efektivitasnya beda. Dulu, kebijakan berhasil karena dampaknya terasa, yaitu pemerintah berhasil menekan angka penyebaran dan korban jiwa.
Sekarang, misal pemakaian BBM turun pun, akan ada kenaikan tagihan karena AC dan laptop menyala seharian. Kalau cuma sekadar kepatuhan, untuk apa kebijakan ini dihidupkan?
Gagap ketiga: Komedi Mandor Perkebunan
Kombinasi dua gagap sebelumnya yang memunculkan teater digital dengan nalar manual. Genrenya? Komedi. Kita punya aplikasi presensi berbasis posisi dengan akurasi tinggi, namun mental atasan masih seperti mandor perkebunan.
Sudah absen di rumah, tetap diminta datang untuk menyelesaikan pekerjaan, pulang, dan unggah foto pekerjaan sebagai laporan harian.
Contoh lain, ada peningkatan kompetensi yang didesain untuk tatap muka dan dikarantina, mendadak dikurangi harinya karena harus WFH. Padahal pesertanya pun tetap di kelas, tidak bisa ke mana-mana, yang tentunya tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi minyak subsidi.
Sepertinya Corona belum cukup mengajarkan kalau esensi transformasi digital adalah desain ulang proses bisnis, yang mampu secara otomatis menangkap kinerja tanpa harus selfie di depan layar. Seharusnya, kalau pemetaan dan penyisiran proses bisnis itu dijalankan, akan ketahuan mana pekerjaan yang wajib datang, dan mana yang bisa dibawa pulang.
Gagap keempat: Free Rider
Free rider, yang seharusnya sudah teridentifikasi dan tereliminasi, ternyata masih ada, banyak, dan disinyalir ada keengganan untuk menindak. Kewajiban lapor kinerja lewat aplikasi menjadi bukti.
Sebenarnya bisa saja ditelusuri siapa yang tidak memberikan kontribusi dan tidak diperlukan organisasi. Ya sudahlah, 6 tahun cukup untuk menyadarkan bahwa memang tidak ada niatan untuk melakukan pembersihan.
Konsekuensinya tentu munculnya fenomena top talent yang memutuskan untuk ganti haluan, karena merasa tidak sejalan dan overload kerjaan. Wajar, siapa yang bisa sabar ketika sadar kalau usaha yang dikeluarkan tidak berbanding lurus dengan gaji yang dibayarkan?
Apalagi melihat penghuni kubikel sebelah yang hanya singgah namun tetap dapat uang lelah. Barangkali yang masih bertahan tinggal benalu yang hanya bisa klaim keberhasilan, serta pegawai mode survival yang membatasi diri, hanya mengerjakan sesuai apa yang diperintahkan.
Gagap kelima: Birokrasi yang Makin Gemuk
Rupanya, organisasi-organisasi yang tidak esensial, dan hibernasi selama pandemi, sukses bertahan hingga saat ini. Bahkan, akhir-akhir ini banyak muncul organisasi baru (dan jabatan baru).
Di sisi lain, kebijakan yang menghilangkan eselon 3 dan 4 ternyata hanya ganti casing saja. Judulnya fungsional tetapi masih berfungsi sebagai struktural, lengkap dengan segala kerumitan birokrasi warisan jaman kolonial.
Maklum, penyederhanaan proses bisnis malah dilewati, yang penting gambar struktur jabatan sesuai dengan arahan menteri reformasi.
Yang paling ironis, penggemukan ini terjadi bersamaan dengan efisiensi anggaran. Satu tangan memangkas belanja, tangan lain menambah kursi.
Dan kursi-kursi baru itu tidak kosong — ada yang duduk, diberi tunjangan, diberi ruangan, diberi staf pendukung, dan diberi fasilitas lengkap dengan peluang untuk rangkap jabatan. Efek samping tambahan : bawahan bingung lapor ke siapa karena kerancuan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
Gagap keenam: Apa kabar SPBE?
Angka indeks SPBE melampaui target RPJMN — 3,12 dari skala 5, dengan predikat “Baik”. Kenyataannya, mayoritas instansi masih silo, bangun sistem sendiri, tidak terhubung, susah sekali untuk berbagi.
Kasus ekstrim, satu organisasi beda lantai pun harus mengadakan seremoni kalau ingin “terintegrasi dan sinergi”. Padahal, digitalisasi adalah syarat mutlak untuk kolaborasi tanpa peduli lokasi.
Kalau lihat kertas kerja pasti bakal maklum, karena cuma penilaian mandiri mengukur kematangan dokumen, bukan perubahan cara kerja.
Yang menilai dan memvalidasi sama-sama tutup mata terkait kualitas layanan, selama kelengkapan bukti dukung per indikator terpenuhi. Sebuah ekosistem sempurna untuk menghasilkan nilai tinggi tanpa perubahan berarti. Macam obat gagap yang salah preskripsi, seharusnya diminum malah dioleskan ke dahi.
Sudah paham kan sejauh ini?
Enam gagap. Enam tahun. Satu pola yang sama.
Kita tidak gagal karena tidak tahu. Kita tahu persis di mana masalahnya — cara membagi dan menghitung kinerja yang masih samar karena proses bisnis pencapaian tujuan belum ter petakan dalam mindset digital dengan fokus pelayanan.
Semua sudah tertulis dalam kajian, evaluasi, dan laporan yang tebalnya mirip bantal. Progres selama ini berkutat tentang memindahkan kerja manual ke dalam layar, lalu dibanggakan sebagai transformasi digital
Levy (1989) bilang: seharusnya tekanan eksternal akan menghasilkan koherensi internal. Tapi untuk negara ini, tekanan sebesar pandemi ternyata tidak sanggup untuk mengubah wajah birokrasi. Jadi, jangan harap kebijakan WFH yang ada saat ini mendapat dukungan dari para abdi.
Mungkin itulah pelajaran paling pahit dari semua ini: negara yang gagal belajar bukan berarti tidak punya ilmunya, tapi tidak punya kepentingan untuk berubah.
Selama indeksnya naik, kursinya terisi, dan laporan terkumpul tepat waktu — segalanya akan baik-baik saja. Dan mungkin, memang begitulah yang diinginkan.
Jadi malu aku tuh bacanya :)’