Ada kalanya ketidakhadiran justru menjadi bentuk kehadiran yang paling bermakna. Tidak datang ke sebuah acara, tidak membeli produk tertentu, atau tidak memberikan perhatian kepada seseorang bisa menjadi cara menyampaikan ketidaksetujuan.
Kita mengenalnya sekarang dengan istilah boikot atau cancel culture. Namun, jauh sebelum istilah itu populer, masyarakat di negeri ini telah mengenal tradisi perlawanan melalui sikap tidak bekerja sama.
Saya teringat kisah Samin Surosentiko dari Blora, Jawa Tengah. Lebih dari seabad lalu, ia memimpin gerakan perlawanan pasif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Salah satu bentuk perlawanan pengikutnya adalah menolak membayar pajak.
Bagi masyarakat Samin yang hidup dari pertanian dan bergantung pada alam, kebijakan kolonial, termasuk komersialisasi hasil hutan dan sistem perpajakan, dianggap mengancam kehidupan mereka.
Gerakan yang berkembang sejak Samin menyebarkan ajarannya di Desa Klopodhuwur sekitar tahun 1890 itu semakin mendapat banyak pengikut. Pemerintah kolonial mulai merasa khawatir. Pada 8 November 1907, Samin ditangkap bersama lima pengikutnya.
Ia kemudian dibuang ke Padang, Sumatra Barat, dan meninggal di tempat pengasingan pada tahun 1914. Namun, pembuangan Samin tidak membuat ajarannya ikut menghilang. Pengikutnya justru terus bertambah dan Saminisme bertahan hingga sekarang.
Ada pelajaran menarik dari perjalanan tersebut. Perlawanan tidak harus dilakukan dengan konfrontasi fisik. Menolak bekerja sama dengan sesuatu yang dianggap tidak adil juga merupakan bentuk keberanian. Kekuasaan mungkin bisa membungkam seseorang, tetapi belum tentu mampu menghentikan gagasan yang telah tumbuh di tengah masyarakat.
Tentu, konteks perjuangan Samin berbeda dengan kehidupan sekarang. Namun, semangatnya terasa relevan ketika kita melihat bagaimana masyarakat menggunakan pilihan untuk hadir atau tidak hadir sebagai bentuk ekspresi sikap.
Salah satu contohnya terlihat dalam peristiwa penolakan terhadap penyelenggaraan RANS Carnival di kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Acara hiburan yang menghadirkan sejumlah artis dan digelar secara gratis itu justru menuai ajakan boikot dari sebagian masyarakat.
Kehadiran figur publik yang juga memegang jabatan pemerintahan menambah dimensi politik dalam perbincangan tersebut.
Peristiwa ini menarik bukan semata-mata karena sebuah acara hiburan kehilangan penonton. Lebih dari itu, ia memperlihatkan bahwa masyarakat tidak selalu bisa dipikat oleh panggung megah, artis terkenal, atau tiket gratis. Publik mempunyai penilaian sendiri tentang kepantasan, empati, dan tanggung jawab seorang pejabat.
Ketika seseorang menduduki jabatan publik, ia membawa tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar popularitas pribadi. Penggunaan fasilitas negara, anggaran, dan simbol jabatan sewajarnya mengundang perhatian masyarakat.
Publik berhak mempertanyakan apakah energi dan sumber daya yang dimiliki pejabat telah diarahkan pada kepentingan yang lebih besar.
Namun, ada sisi lain dari peristiwa Maguwoharjo yang tidak kalah menarik. Sejumlah pelaku UMKM yang telanjur menyewa stan dan menyiapkan dagangan menghadapi risiko kerugian akibat acara yang tidak berlangsung sesuai harapan. Mereka bukan bagian dari perdebatan politik. Mereka hanya pedagang kecil yang berharap mendapatkan penghasilan dari keramaian.
Di tengah situasi itu, solidaritas warga justru tumbuh. Informasi mengenai para pedagang disebarluaskan melalui media sosial. Warga yang berada jauh dari lokasi bahkan meminta foto kode QRIS agar bisa membeli dagangan mereka.
Pembayaran berdatangan. Sebagian pembeli meminta makanan yang dibeli dibagikan secara gratis kepada pengemudi ojek daring, tukang parkir, atau siapa saja yang membutuhkan di sekitar stadion.
Bagi saya, bagian ini justru menjadi pelajaran paling berharga. Masyarakat mampu membedakan antara sasaran kritik dan orang-orang yang tidak seharusnya menanggung akibatnya. Mereka boleh tidak setuju terhadap sebuah acara atau figur publik, tetapi ketidaksetujuan itu tidak harus berubah menjadi permusuhan terhadap pedagang kecil yang sekadar mencari nafkah.
Di sinilah makna kedewasaan dalam menyampaikan kritik. Boikot bukan sekadar ajakan untuk membenci atau menghukum. Ia merupakan pilihan untuk tidak memberikan dukungan terhadap sesuatu yang dianggap tidak sejalan dengan nilai dan kepentingan masyarakat.
Pelaksanaannya pun membutuhkan pertimbangan agar tidak melahirkan korban yang justru tidak berkaitan dengan persoalan utama.
Saya melihat peristiwa semacam ini juga mengandung pengingat penting. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun hanya melalui acara seremonial, publikasi, atau panggung yang meriah. Kepercayaan tumbuh dari kesesuaian antara ucapan dan tindakan, antara jabatan dan tanggung jawab, serta antara penggunaan sumber daya publik dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Media sosial membuat suara warga semakin mudah terhubung. Namun, kecepatan informasi juga menuntut kehati-hatian. Kritik harus bertumpu pada fakta, bukan sekadar kemarahan atau prasangka.
Begitu pula boikot sebaiknya tidak kehilangan pertimbangan kemanusiaan. Dari Samin Surosentiko, kita belajar bahwa keberanian menolak tidak selalu membutuhkan kekerasan. Dari masyarakat Yogyakarta, kita belajar bahwa ketegasan menyampaikan sikap tetap bisa berjalan beriringan dengan kepedulian.
Keduanya memberikan pesan yang saling melengkapi. Tegas terhadap kekuasaan, tetapi tetap berpihak kepada orang kecil. Jangan memberikan panggung kepada sesuatu yang tidak kita setujui, tetapi jangan pula meninggalkan mereka yang sekadar berusaha mencari nafkah.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah gerakan bukan hanya seberapa sunyi panggung yang ditinggalkannya, melainkan juga seberapa kuat solidaritas yang tumbuh di tengah masyarakat.
0 Comments