Pada 15 September 2020, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang mengubah peta politik Timur Tengah. Uni Emirat Arab (UAE) dan Bahrain secara resmi menandatangani Abraham Accords bersama Israel di Gedung Putih, dengan mediasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian damai Israel dengan Yordania pada 1994, negara-negara Arab Teluk secara terbuka menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Saat itu, banyak pengamat melihat Abraham Accords sebagai terobosan diplomatik yang berpotensi mengubah lanskap keamanan Timur Tengah. Namun, tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai langkah kontroversial karena dilakukan tanpa penyelesaian terlebih dahulu terhadap konflik Palestina-Israel.
Alasan UAE Bergabung
Pada tahun 2020, Timur Tengah sedang mengalami perubahan mendasar. Pengaruh Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan kawasan mulai dipersepsikan menurun. Penarikan pasukan dari berbagai wilayah konflik dan fokus Washington yang semakin bergeser ke Asia dan Eropa menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu-sekutunya di Teluk. Pada saat yang sama, Iran memperluas pengaruh regionalnya melalui jaringan mitra dan kelompok proksi di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Bagi banyak negara Teluk, ancaman keamanan yang paling nyata bukan lagi Israel, melainkan meningkatnya ketidakstabilan regional yang diasosiasikan dengan rivalitas terhadap Iran.
Dalam konteks tersebut, UAE dan Israel menemukan kepentingan strategis yang semakin beririsan. Keduanya memiliki persepsi ancaman yang relatif serupa terhadap aktivitas regional Iran serta kekhawatiran akan berkurangnya komitmen keamanan Amerika Serikat. Perlu diingat bahwa Abraham Accords bukanlah titik awal hubungan kedua negara. Menurut kajian dari Chatham House, hubungan tidak resmi antara Israel dan UAE telah berkembang selama lebih dari satu dekade sebelum normalisasi formal diumumkan. Abraham Accords pada dasarnya merupakan pengakuan terbuka terhadap kerja sama yang selama ini berlangsung secara diam-diam.
Faktor kepemimpinan juga memainkan peran penting. Di bawah kepemimpinan Mohammed bin Zayed Al Nahyan, UAE mengembangkan visi yang berbeda dibandingkan dengan generasi pemimpin Arab sebelumnya. Abu Dhabi tidak lagi memandang dirinya semata-mata sebagai negara pengekspor minyak, tetapi sebagai pusat perdagangan, teknologi, investasi, dan diplomasi global. Dalam kerangka tersebut, mempertahankan permusuhan formal dengan Israel dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan pembangunan jangka panjang negara.
Dividen yang Diperoleh UAE
Dari perspektif kepentingan nasional UAE, Abraham Accords menghasilkan sejumlah manfaat yang nyata. Pertama adalah keuntungan ekonomi. Hubungan perdagangan dan investasi antara UAE dan Israel berkembang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak analis. Kerja sama mencakup sektor teknologi, energi, kesehatan, keamanan siber, pendidikan, pertanian, serta pengelolaan air. Kedua negara melihat adanya komplementaritas ekonomi yang tinggi, di mana Israel menawarkan inovasi teknologi sementara UAE menyediakan akses pasar, modal, dan konektivitas global.
Kedua adalah keuntungan teknologi. Bagi UAE yang sedang menjalankan agenda diversifikasi ekonomi pasca-minyak, akses terhadap ekosistem inovasi Israel memiliki nilai strategis yang sangat besar. Kerja sama dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi pertanian, keamanan siber, dan pengelolaan sumber daya menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi UAE. Ketiga adalah keuntungan geopolitik. Normalisasi memperkuat posisi internasional UAE sebagai aktor regional yang pragmatis dan berpengaruh. Abraham Accords meningkatkan posisi regional maupun internasional kedua negara serta membuka peluang kerja sama keamanan yang lebih luas. Keempat adalah keuntungan keamanan. Dalam konteks meningkatnya ancaman drone dan rudal di kawasan, terutama setelah konflik dengan Iran semakin terbuka, kerja sama pertahanan dengan Israel memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kapasitas keamanan UAE.
Biaya Politik yang Mahal
Namun, keuntungan tersebut tidak datang tanpa harga. Tantangan terbesar berasal dari isu Palestina. Pada saat Abraham Accords ditandatangani, pemerintah UAE menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan untuk menghentikan rencana aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel. Argumen ini cukup efektif untuk meredam kritik awal. Situasi berubah drastis setelah perang Gaza yang dimulai pada 2023. Operasi militer Israel di Gaza memicu kemarahan luas di dunia Arab dan Islam. Dalam situasi tersebut, hubungan terbuka dengan Israel menjadi sumber tekanan politik yang tidak ringan bagi UAE.
Pemerintah UAE kemudian mengadopsi strategi dua jalur. Di satu sisi, mereka mempertahankan hubungan diplomatik dan kerja sama strategis dengan Israel. Di sisi lain, mereka meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi Palestina dan secara terbuka menyerukan perlindungan warga sipil serta solusi politik yang adil. Pendekatan ini mencerminkan dilema yang dihadapi Abu Dhabi. Membatalkan normalisasi akan mengorbankan keuntungan strategis yang telah diperoleh. Namun, mengabaikan sepenuhnya sentimen publik Arab juga berisiko mengurangi legitimasi regional UAE. Isu Palestina tetap menjadi salah satu faktor yang dapat membatasi perluasan maupun pendalaman Abraham Accords di masa depan.
Gelombang Kedua Abraham Accords
Menariknya, Abraham Accords kembali menjadi sorotan setelah konflik Iran–AS–Israel memasuki fase negosiasi pada 2026. Dalam beberapa pernyataan publik, Presiden Donald Trump secara terbuka mendorong negara-negara Arab dan Muslim lainnya untuk bergabung dengan Abraham Accords sebagai bagian dari tatanan keamanan baru pascakonflik Iran. Menurut laporan media internasional, Trump bahkan menghubungkan keberhasilan negosiasi dengan Iran dengan harapannya agar negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Pakistan, Turki, dan negara lainnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Logika Washington relatif sederhana. Jika ancaman Iran berhasil ditekan dan perang berakhir, maka integrasi politik dan ekonomi antara Israel dan negara-negara Arab dianggap dapat menjadi fondasi baru bagi stabilitas kawasan. Dalam pandangan ini, Abraham Accords bukan lagi sekadar perjanjian bilateral, tetapi dapat berkembang menjadi kerangka kerja sama regional yang lebih luas.
Namun, asumsi tersebut menghadapi tantangan besar. Perang Gaza telah meningkatkan biaya politik normalisasi secara signifikan. Banyak negara Arab kini menghadapi opini publik yang jauh lebih kritis terhadap Israel dibandingkan dengan tahun 2020. Bahkan sekutu dekat Amerika Serikat di kawasan tetap mengaitkan normalisasi dengan kemajuan nyata menuju pembentukan negara Palestina.
Apakah Negara Teluk Akan Mengikuti Jejak UAE?
Secara teoritis, ada sejumlah faktor yang dapat mendorong negara-negara Teluk mengikuti langkah UAE. Ancaman keamanan dari Iran masih menjadi perhatian bersama. Peluang ekonomi dan teknologi yang ditawarkan oleh kerja sama dengan Israel juga tetap menarik. Selain itu, banyak negara Teluk memiliki hubungan keamanan yang erat dengan Amerika Serikat.
Namun, secara politik, kondisi saat ini jauh lebih rumit dibandingkan tahun 2020. Kasus yang paling menentukan adalah Arab Saudi. Sebelum perang Gaza, banyak analis memperkirakan Riyadh akan menjadi kandidat utama untuk bergabung dengan Abraham Accords. Namun, saat ini pemerintah Saudi tetap menegaskan bahwa normalisasi harus dikaitkan dengan jalur yang kredibel menuju negara Palestina yang berdaulat. Posisi Saudi sangat penting karena kerajaan tersebut memiliki legitimasi religius sebagai penjaga kota suci Mekah dan Madinah. Apa yang dapat dilakukan UAE belum tentu dapat dilakukan Riyadh tanpa konsekuensi politik yang lebih besar.
Qatar, Kuwait, dan Oman juga memiliki pertimbangan masing-masing. Mereka cenderung lebih berhati-hati dan tidak ingin mengambil langkah yang dapat memperdalam polarisasi regional. Karena itu, jika pertanyaannya adalah apakah negara-negara Teluk akan mengikuti jejak UAE, jawabannya kemungkinan bukan “tidak”, melainkan “belum tentu sekarang”. Normalisasi masih mungkin terjadi, tetapi sangat bergantung pada perkembangan isu Palestina, dinamika keamanan regional, dan arah politik domestik masing-masing negara.
Penutup: Pelajaran bagi Indonesia
Bagi Indonesia, perkembangan ini memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan luar negeri modern sering kali menuntut keseimbangan antara prinsip dan kepentingan. Indonesia dapat tetap konsisten mendukung solusi dua negara dan hak-hak rakyat Palestina, sambil terus membangun hubungan strategis dengan negara-negara Teluk yang semakin berpengaruh dalam ekonomi global. Peran Indonesia bukanlah memilih salah satu kubu, melainkan mendorong dialog dan penyelesaian damai yang berkelanjutan. Pada akhirnya, pengalaman Abraham Accords menunjukkan bahwa perdamaian yang bertahan lama tidak hanya membutuhkan kesepakatan antarnegara, tetapi juga legitimasi politik yang diterima oleh masyarakat kawasan secara luas.
0 Comments