Mengokohkan Integritas ASN, Mulai Dari Mana?

Angkringan Kopi Joss Kalibata, KJK demikian sering disebut para pelanggannya sedang viral akhir-akhir ini. Angkringan yang terletak di belakang apartemen Kalibata City ini lumayan ramai, apalagi saat malam minggu seperti ini. Mereka duduk berkelompok, ada yang bertiga, berempat, bahkan ada yang berlima.

Kelompok yang duduk di dingklik angkringan (kursi panjang-red) asyik ngobrol tentang olahraga. Mereka membahas tentang melempemnya Manchester United di liga inggris juga di liga champion. Ada yang menyalahkan Ronaldo. “Ngapain juga MU rekrut Ronaldo? Dia kan sudah tua, gak bisa bersaing lagi dengan yang muda-muda”, bersugut-sungut salah satu diantara mereka mencoba meluapkan kekecewaan. “MU tampil loyo itu bukan karena lini serangnya yang gak tajam, tapi barisan pertahanannya yang parah. Ganti saja itu  Harry Maguire!”, begitu celetuk yang lainnya.

Selesai membahas MU, mereka beralih ngobrolin Liga 1 Indonesia. Seolah tidak mau kalah dengan “Bung Towel” mereka seru membahas tentang Persipura Jayapura yang terdegradasi dari Liga 1. “Bagaimana mau berprestasi di level dunia, wong liganya saja bermasalah.” Demikian salah satu mereka mencoba memprovokasi yang lain. “Kabarnya Persipura masih banding karena mensinyalir ada sepakbola gajah yang melibatkan beberapa klub ya?” begitu yang lainnya mengkonfirmasi.

Demikianlah serunya obrolan kelompok yang di dingklik ini. Tidak berhenti tentang sepakbola, mereka masih terus membahas olahraga, mulai kesuksesan ganda putra Indonesia dalam ajang bulutangkis all england, swiss open, juga Korea Open. Khatam membahas olahraga tepok bulu, mereka lanjut dengan membahas Pro Liga 2022 yang menobatkan Bogor Lavani sebagai kampiun meski bestatus sebagai tim debutan.

Sementara itu di pojokan, beberapa anak muda tak kalah seru diskusi tentang kelangkaan minyak goreng. “Heran banget, katanya Indonesia itu penghasil CPO terbesar dunia, kenapa minyak goreng bisa langka seperti ini?” ungkap Si Anto sambil geleng-geleng. “ah, kaya gak hafal saja, di negeri ini banyak mafia. Sengaja ditimbun dulu, nanti dikeluarin kalo harganya sudah naik”, sela Febi menimpalinya. “Tapi yang nimbun minyak bukan ibu – ibu rumah tangga juga sih bro”, sahut Anto seolah menyindir statement pejabat negara yang sempat membuat analisa bahwa kelangkaan minyak akibat banyaknya ibu rumah tangga mengalami panic buying.

Si Budi yang dari tadi asyik menikmati sego kucing dan segelas jahe susu mencoba menengahi. “Namanya juga orang jualan, kan pasti pengen cari untung yang sebesar-besarnya. Harga CPO dunia sejak akhir tahun lalu sudah tinggi, jadi minyak goreng kita lebih banyak keuntungan jika dijual ke luar negeri”.

Ia mencoba realistis melihat kondisi pasar CPO dunia yang lebih profitable dibandingkan dengan pasar minyak goreng dalam negeri. “Lho, emangnya pemerintah tidak bisa campur tangan mengaturnya. Minimal untuk menjaga pasokan pasar dalam negeri terpenuhi”, sergah Si Anto tak mau menerima begitu saja alasan Si Budi. “iya ya tok, masa pemerintah kalah sama mafia – mafia minyak goreng”, sambut Feby mendukung pernyataan Anto. “Monggo mas pesenan satenya. Tapi maaf ya satenya dibakar bukan digoreng”, tiba – tiba Pak Ndut pemilik angkringan menyodorkan sepiring sate usus dan jeroan disambut gelak tawa mereka.

Sementara itu, sekelompok pria paruh baya datang dan langsung duduk lesehan. Pak Ndut dengan cekatan menghampiri mereka sambil menyodorkan daftar menu. “Monggo Pak, mau ngunjuk (bahasa jawa halus dari minum) apa? Ada kopi joss, jahe susu, jahe sereh, juga ada teh dan jeruk panas.”tampak luwes ia menawarkan menu KJK. Setelah memesan menu, mereka terlihat serius berbincang – bincang. Tampak dari ekspresi wajah mereka yang kadang terlihat sedikit mengkerut seperti sedang memeras fikiran.

“Citra PNS akan semakin hancur kalo terus seperti ini”, terdengar suara Bang Syam mengawali pembicaraan. Bang Syam adalah pelanggan setia KJK yang kami kenal kerja di salah satu lembaga negara sebagai seorang pemeriksa. “Bener Bang, belum selesai kasus OTT Bekasi kok sudah ada lagi kasus OTT Bogor.”sahut Indra mengiyakan.

Sepertinya mereka membahas terkait OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atas Bupati Bogor beserta beberapa pegawai negeri di akhir Romadhon kemarin. Dugaan sementara, kasus tersebut terkait dugaan suap untuk mengatur hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

“Beneran gak habis pikir saya, penghasilan sudah gede tapi kenapa masih mau menerima suap?” demikian lanjut Bang Syam. “Semakin besar penghasilan, semakin besar kebutuhan juga Bang”, sahut Eko mencoba mengurai penyebab adanya kasus suap. Gak salah juga sih, memang lazimnya orang yang semakin banyak penghasilan, kebutuhan hidupnya akan semakin tinggi.

Mereka tidak lagi berhenti pada pemenuhan kebutuhan sandang pangan papan, namun terus berkembang pada kebutuhan kendaraan, pergaulan, investasi, juga kebutuhan aktualisasi.

“Korupsi itu tidak bisa sendiri. Ia pasti melibatkan banyak pihak yang “cidera integritas” sehingga membuat pemufakatan jahat untuk menyelewengkan uang negara”, ucap Asyik mencoba bijak menanggapi. Bang Syam dan Eko manggut – manggut menandakan persetujuannya. Namanya juga extra ordinary crime, korupsi itu butuh penanganan ekstra, tidak saja cukup dengan mengobati cedera integritas para oknum, namun yang sangat penting dirumuskan adalah bagaimana melakukan upaya pencegahannya.

Beberapa upaya mungkin bisa dilakukan, misalnya penguatan sistem manajemen risiko, pembudayaan whistleblower, serta optimalisasi penilaian kinerja satuan kerja yang integratif dengan sistem reward-punishmen.

Penguatan Manajemen Risiko

Bagi organisasi yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan efektif, seyogyanya setiap risiko sudah bisa di indentifikasi. Identifikasi tersebut tidak berhenti pada jenis risiko saja, namun juga mengidentifikasi peluang keterjadian hingga rencana penanganan untuk meminimalisir peluang keterjadiannya. Tak terkecuali terkait risiko gratifikasi dan suap, ia biasanya dimasukkan dalam golongan risiko fraud (kecurangan).

Kegagalan manajemen risiko untuk mendeteksi peluang keterjadian, bisa disebabkan oleh tidak akuratnya penilaian level risiko dan tidak efektifnya rencana dan pelaksanaan pengananan risiko. Penilaian level risiko yang tidak akurat bisa disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Penilaian dilakukan oleh perseorangan, bukan melalui penilaian bersama oleh tim manajemen risiko. Hal ini menimbulkan tingginya subyektifitas atas hasil penilaian level risiko.
2. Tim Penilai level risiko tidak cakap dan atau tidak mempunyai data yang cukup memadai dalam melihat kondisi peluang terjadinya risiko.
3. Penilaian level risiko hanya didasarkan pada pengalaman keterjadian pada periode – periode sebelumnya. Padahal risiko kecurangan gratifikasi/suap ini dapat terjadi kapan saja, tanpa melihat apakah ada keterjadian risiko pada periode sebelumnya atau tidak.

Ibarat layanan medis oleh dokter, jika diagnosa penyakit tidak akurat maka resep obat yang diberikan juga tidak akan mujarab. Kesalahan dalam mengidentifikasi level risiko akan mengakibatkan kesalahan dalam merumuskan rencana penanganan. Hal ini tentunya akan berdampak pada kegagalan satuan kerja dalam mencegah terjadinya risiko.

Kalaupun tidak gagal keseluruhan, sangat mungkin hal tersebut akan menurunkan kualitas penanganan risiko yang akhirnya tujuan meminimalisir dampak keterjadian risiko tidak dapat diwujudkan.

Budaya Whistleblower

Sebagus apapun sistem yang dibangun tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan persamaan persepsi dari para pelaku birokrasi. Tak terkecuali whistleblower system yang dibangun oleh organisasi pemerintahan, seringkali hanya sebatas menjadi pemanis laman website organisasi tersebut.

Lebih jauh dari itu, kadang whistleblower system hanya sekedar formalitas untuk memenuhi aspek penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian PANRB. Masyarakat (internal dan eksternal) organisasi masih enggan memanfaatkan saluran tersebut untuk bersinergi dan berkolaborasi menyelamatkan negeri dari jerat kejahatan korupsi. Jika ditelisik setidaknya ada beberapa penyebab masyarakat enggan berperan aktif sebagai whistleblower:

1. Skeptisme masyarakat bahwa tidak ada jaminan laporan aduan akan ditindaklanjuti.
2. Skeptisme masyarakat terkait dengan jaminan kerahasiaan dan jaminan keamanan bagi pelapor.
3. Belum adanya reward yang memadai bagi whisleblower.
4. Budaya permisif yang menyebabkan tumbuhnya rasa enak tidak enak untuk melaporkan terjadinya kecurangan dan atau potensi kecurangan.

Integrasi Penilaian Kinerja Satker

Penilaian kinerja satuan kerja (satker) seyogyanya mengakomodir penilaian aspek implementasi integritas. Tinggi dan rendahnya capaian kinerja aspek integritas satuan kerja, diintegrasikan dengan aspek reward/punishment pegawai. Sekilas hal ini terkesan tidak fair, karena membebankan risiko pelanggaran integritas oleh oknum kepada seluruh pegawai di sebuah satker. Namun hal tersebut setidaknya mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kolektivitas satuan kerja sehingga akan membuahkan rasa senasib sepenanggungan.
2. Menumbuhkan intregity selfcontrol, karena pelanggaran atas integritas tidak saja berdampak pada diri sendiri namun secara massif akan menurunkan penilaian kinerja dan penghasilan seluruh pegawai di satkernya.
3. Membangun social punishment yang akan menumbuhkan efek jera bagi oknum pelanggar integritas. Social punishment juga akan membuat PNS berfikir ribuan kali untuk melanggar nilai integritas.

Obrolan pun merembet ke masalah – masalah lainnya. Sementara yang di lesehan pun masih tampak serius dengan isu dan topik mereka masing-masing. Meskipun hanya sebatas obrolan angkringan, namun kadangkala ada benarnya juga.

Kondisi ini menggambarkan literasi penanganan korupsi tidak saja menjadi monopoli di meja birokrasi. Masyarakat semakin cerdas dan kritis membaca kondisi pengelolaan keuangan negara. Hal ini bisa menjadi hal positif jika para penyelenggara mau mendengar kritikan tentang lemahnya penanaman integritas aparatur sipil negara.

Ia menjadi motivasi untuk melecut semangat menggali solusi, agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara bisa dipulihkan kembali.