Culture Shock yang pertama kali saya rasakan saat masuk ke dunia birokrasi pemerintahan adalah tata cara komunikasi antara pegawai dengan atasan-atasannya.
Ada peraturan tak tertulis bahwa setiap memulai pembicaraan harus dimulai dengan kalimat penghormatan, dan setiap pegawai ingin menjawab pertanyaan atau mengungkapkan pendapat harus dibuka dengan kata sakti yaitu:
“Izin, Bapak/Ibu”
Lalu, saat atasan memberi instruksi, bawahan akan merespon dengan kata: ”Siap!”, seperti prajurit menjawab perintah komandannya.
Di dalam forum atau rapat, dapat dirasakan adanya atmosfer yang cukup tegang karena banyak pegawai memilih bungkam saat diberikan kesempatan berbicara. Tapi apakah di zaman yang menuntun kecepatan dan kolaborasi (nilai berAKHLAK) hal ini masih relevan?
Sektor swasta sudah menyadari hal ini, para karyawan bisa aktif bersuara, mereka sadar butuh adaptif agar mereka bisa tetap bertahan dan berkembang, sehingga karyawan-karyawannya dituntut untuk aktif agar muncul inovasi dan kebutuhan untuk pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cepat.
Hal ini bisa terjadi bukan karena mereka lebih pintar, tetapi lingkungan kerjanya memberikan rasa aman untuk melakukan hal tersebut dan tidak ada konsekuensi yang fatal yang muncul karena perbedaan pendapat.
Akar Sejarah dan Feodalisme
Revolusi agrikultur yang terjadi 10.000 hingga 12.000 tahun lalu melakukan perubahan pada peradaban manusia dari pola hidup pemburu yang egaliter menjadi masyarakat agraris yang memunculkan konsep kepemilikan atas tanah dan sumber daya tertentu.
Hal ini mengakibatkan munculnya pembagian-pembagian kelas dan munculnya pemisahan yang tegas antara penguasa dan pihak yang dikuasai. Dalam perkembangan peradaban dan tatanan sosial yang makin kompleks, penggunaan bahasa jua ikut berevolusi bukan hanya sebagai sekedar alat tukar informasi tetapi juga sebagai instrumen penanda siapa yang berkuasa dan siapa yang harus patuh.
Jika ditarik jauh lagi, penggunaan dan pilihan kata ini masih terjadi di masyarakat secara umum, dan masuk ke dalam tatanan kerja birokrasi kita.
Kondisi ini sebenarnya sejalan dengan analisis sosiolog Geert Hofstede mengenai tingginya angka Power Distance Indeks (PDI), yaitu jarak kekuasaan yang lebar antara atasan dan bawahan.
Indonesia sendiri memiliki PDI 78. Yang berarti budaya di Indonesia bersifat sangat hierarkis, di mana dalam lingkungan kerja atau organisasi, bawahan cenderung mengharapkan arahan yang jelas dari pimpinan.
Referensi: Dimension maps: Power Distance
Dalam konteks Indonesia, pola komunikasi ini juga merupakan cerminan feodalisme. Pada masa penjajahan, sistem dan etiket Bahasa diatur dan dipelihara sedemikian rupa.
Pada saat itu Belanda dengan sengaja melakukan pembatasan terhadap penggunaan bahasa yang mereka punya, hanya untuk kelompok yang mempunyai privilese. Fenomena ini dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Communities.
Selanjutnya pada masa orde baru, hal ini terus dilakukan dalam bentuk yang lain, ketika doktrin militerisme masuk ke tubuh sipil melalui kebijakan dwifungsi ABRI di saat itu. Jadi puluhan tahun budaya ini telah masuk dan frasa “siap” menjadi tameng jawaban agar bawahan terhindar dari masalah.
Padahal, yang dibutuhkan birokrasi publik saat ini adalah pemecahan masalah secara inovatif, dan responsif. Hambatan-hambatan akan muncul jika budaya yang kaku dan kepatuhan buta ini tetap diterapkan, sehingga budaya komunikasi egaliter sangat dibutuhkan. Bukankah sebuah argumen dinilai dari bobot kualitasnya, bukan pangkat dari orang yang meyampaikan.
Distorsi Informasi di Lapangan
Budaya komunikasi akan berdampak pada efektivitas organisasi. Sejatinya pemerintah telah berusaha merombak struktur formalitas seperti kebijakan menghapuskan eselon III dan IV. Namun sayangnya praktik di lapangan, perubahan tidak menghasilkan sesuai yang diharapkan, salah satunya karena budaya komunikasi yang tertinggal di masa lalu.
Ketika bawahan yang melihat masalah secara riil dilapangan, acap kali bawahan takut berbicara jujur. Dari sana muncul sebuah fenomena bernama Principal-Agent Problem. Teori ini menjelaskan adanya ketimpangan informasi ketika pemilik wewenang (Principal) bergantung pada pelaksana (Agent) yang memegang data riil di lapangan.
Karena takut atau ingin menjaga rasa aman, pegawai di bawah cenderung menyaring laporan agar atasan tetap senang. Jika kita berprasangka buruk, celah distorsi ini kerap dimanfaatkan oleh para pembisik demi kepentingan pribadi.
Namun, jika berprasangka baik pun, manusia secara psikologis memang cenderung hanya melaporkan hal-hal yang menyenangkan ketika berada dalam sistem berjarak tinggi. Akibatnya, pembuat kebijakan di atas menerima informasi yang salah dan melahirkan keputusan yang tidak tepat sasaran.
Kesimpulan
Menghilangkan budaya feodal dalam birokrasi tidak cukup dengan hanya mengubah regulasi. Butuh komitmen berbagai pihak untuk setuju dalam penerapan komunikasi yang lebih efektif.
Pimpinan di instansi harus secara aktif membuka ruang aman agar semua pegawai tahu bahwa menyampaikan kritik atau perbedaan pendapat tidak akan mengancam karir mereka. Nilai-nilai yang egaliter harus terus dilatih agarsemua orang punya hak suara dan diberi penghargaraan atas penyampaian informasi akurat yang ada di lapangan.
Budaya komunikasi yang menunduk mungkin pernah berfungsi untuk menjaga ketertiban administrasi kolonial dan rezim otoriter di masa lalu. Namun, untuk menghadapi kompleksitas tantangan publik hari ini, birokrasi tidak lagi membutuhkan ketundukan pasif, melainkan komunikasi yang terbuka, egaliter, dan berani bersuara demi perbaikan pelayanan publik yang nyata.
0 Comments