Tahun 2025 telah berlalu. Tentu kita masih ingat ketika pada awal tahun 2025 lalu, Redaksi memberikan pengantar untuk memahami kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (Revolusi Mao Zedong, Efisiensi Nasional, dan (Utopia) Kemandirian Bangsa – Birokrat Menulis)
Dalam pengantar tersebut, telah jelas tertulis tentang prediksi
pendekatan revolusi Cina yang akan diadopsi oleh Prabowo. Pendekatan Prabowo akan menggunakan pendekatan sosialistik, menguatkan peran negara, meneruskan cita-cita yang
sudah ditulis ayahnya, Sumitro.
Hanya saja, tidak banyak di antara kita yang memahami tulisan tersebut. Kemudian, masih banyak yang mengalami kegamangan dalam memahami kepemimpinan Prabowo dalam tahun pertama pemerintahannya.
Mereka akhirnya hanya mampu mengkritisi berbagai program Prabowo yang di luar jangkauan atau berbeda jauh dengan pemikiran kapitalistik-rasional.
Alih-alih menyikapi perubahan kebijakan pemerintahan Prabowo dan mampu mereposisi diri, birokrasi juga malah masih berleha-leha dengan tenangnya.
Setelah ditekan dengan berbagai pemotongan anggaran dengan nama ‘efisiensi’, birokrasi juga masih memicingkan mata, bahwa itu hanya pencitraan. Semua akan baik-baik saja nantinya. Setelah kemudian menjadi crowded, tidak juga terjadi pergolakan. Mereka kembali ke business as usual.
Sebagai contoh, ketika Prabowo kukuh dengan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG (yang awalnya bernama Makan Siang Gratis), birokrasi tidak segera membuat peta jalan untuk menjalankan kebijakan ini. Birokrasi masih terlena berkutat dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi icon pemerintahan Joko Widodo.
- Demikian pula dengan masyarakat bisnis. Bukannya segera mengembangkan sisi hulu dari program tersebut, mereka masih terperangkap dengan bisnis ‘rente’ lama, tidak mengembangkan kapasitas baru dalam hal penyediaan bahan pangan.
- Ketika akhirnya Prabowo mengembangkan Batalyon Pembangunan tentara untuk menguatkan ketersediaan bahan pangan, birokrasi sipil semakin gamang. Sudah pun didorong dengan adanya Brigade Pangan di pemerintah daerah, birokrasi sipil tidak mampu memposisikan dirinya.
- Ketika semua program kerja Presiden Prabowo dibungkus dengan ‘Asta Cita’, kita juga banyak yang tidak dapat memaknainya. Akhirnya, perebutan ‘kue’ anggaran menjadi terkonsentrasi ke mereka yang memahaminya saja. Mereka yang dekat dengan partai penguasa. Jalur ‘ordal’ atau insider trading.
- Tidak aneh kemudian, banyak daerah yang dipimpin oleh mereka yang satu partai dengan Prabowo mendapatkan anggaran berlebih atas keberhasilannya beradaptasi. Sementara yang lainnya, masih termangu-mangu dengan semakin besarnya kerusakan infrastruktur karena tidak mendapatkan kucuran anggaran langsung dari Prabowo.
Mereka yang beruntung kemudian segera menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Mereka juga menyiapkan lahan pertanian untuk mendukung program swasembada.
Mereka bersegera menyiapkan data yang akurat terkait sekolah-sekolah yang perlu direvitalisasi atau diperbaiki. Mereka pun menyiapkan infrastruktur untuk memperlancar distribusi MBG. Bahkan, ada yang menjadi penyedia bahan pangan MBG.
Pintu Masuk yang Berlapis
Memang, di balik berbagai kemajuan itu, ketika peran negara semakin kuat, konflik bukanlah muncul dari rakyat. Yang terjadi adalah konflik elite.
Ketika semua menjadi berbasis komando, maka jalur masuk ke komando tertinggi menjadi ‘bisnis’ tersendiri. Kemudian, muncullah fenomena jalur ‘Hambalang Boys’, ‘Dasco’, dan ‘Sjafrie’, selain jalur ‘keluarga’.
Banyak kemudian keluhan yang didiskusikan di podcast tentang sulitnya menembus jalur tersebut. Antar jalur tersebut pun sering tidak selalu sinkron. Saling berkompetisi untuk mengambil hati dan menjaga ‘emosi’ komando tertinggi.
Di tengah kepemimpinan yang akomodatif dengan memberikan posisi ke banyak ‘lawan’ politik, kepemimpinan di era Prabowo ini tidaklah mudah. Ia membutuhkan tiga jalur tersebut sebagai penyaring yang mungkin maksudnya untuk mensinkronkan berbagai kepentingan yang begitu beragam.
Tapi, pengalaman menghadapi bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengingatkan kita pentingnya koreksi kebijakan.
Daripada menciptakan sistem baru, jika dari awal mengerahkan kelembagaan penanganan bencana yang sudah terstruktur dari pusat sampai ke daerah, kita tidak akan kebingungan. Kita punya badan penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah. Mereka sudah sering menghadapi situasi ini.
Birokrasi Indeks
Anehnya, di tengah kepemimpinan Prabowo yang substantif, birokrasi malah masih terperangkap dengan berbagai macam indeks dan pengukuran.
Bukannya terlibat langsung dengan mengerahkan aparat sipil ke lapangan,
birokrasi kita masih asyik duduk di atas meja dengan berbagai perhitungan skor, seperti indeks ketahanan pangan, indeks tata kelola, dan indeks reformasi. Banyak lagi indeks-indeks
yang sudah tidak relevan sebenarnya.
Prabowo tidak memimpin dari indeks. Ia memimpin dari lapangan. Bergerak langsung, dan kemudian melakukan tindakan koreksi. Bertindak, dan kemudian berpikir ulang. Inilah yang tidak dipahami oleh birokrasi kita.
Sayangnya, Prabowo belum mempunyai desain khusus atas birokrasi Indonesia ke depan. Kesannya, daripada mengutak-atik mesin birokrasi yang sudah ‘rongsok’ ini, ia mengambil jalan lain, yaitu mengerahkan tentara untuk kepentingan pembangunan.
Bahkan, ia merekrut tenaga baru yang dididik dengan pendekatan ketentaraan untuk menjalankan misinya, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
Melihat Prabowo Tahun 2026
Sebagaimana diulas sebelumnya, tahun 2025 telah meninggalkan kita pada sebuah persimpangan jalan negeri ini. Dalam pandangan kami, jika tahun-tahun sebelumnya kita banyak bicara tentang utopia ‘kemandirian’, maka tahun 2026 saatnya kita jujur bertindak dan menatap cermin:
Apakah mesin birokrasi kita dapat bertransformasi menjadi mesin yang tangguh, atau justru akan semakin kehilangan arah akibat beban tubuhnya sendiri?
1. Paradoks Kabinet Gemuk dan Kelambanan Gerak
Kita tentu memahami, struktur organisasi yang ekspansif di awal periode pemerintahan kali ini awalnya menjanjikan berbagai upaya akomodasi yang inklusif. Namun, memasuki 2026, kita menyaksikan realita yang menantang: kelambanan struktural.
Alih-alih berlari, mesin birokrasi kita seringkali terjebak dalam labirin koordinasi yang panjang. Di tingkat pusat hingga tingkat daerah, alur birokrasi yang tumpang tindih menciptakan inefisiensi yang nyata.
Kita seolah sedang mengemudikan kapal raksasa dengan terlalu banyak tangan di kemudi, tetapi sedikit sekali yang benar-benar memahami arah kompas atau menjulurkan tangannya untuk membantu.
Lihatlah fenomena seorang menteri yang menghisap cerutu berjutaan rupiah nilainya di tengah kesusahan rakyat banyak yang sedang dilanda bencana. Sangat miris, bukan?
Jika ini tidak ditangani segera, ‘Nepalis’ akan tergerakkan untuk meruntuhkan kekuasaan para ‘nepo baby’. Ini akan tidak terhindarkan.
Kita sudah mulai melihat munculnya ‘Ferry Irwandi’. Bergerak di lapangan dan memancarkan auranya lewat jejaring maya. Kesan yang muncul, pemerintahan seperti tidak mampu digerakkan. Hanya rakyat sendiri, dari dan oleh rakyatlah, kita bisa berubah.
Fenomena ini tidaklah main-main. Tahun 2026 kita akan mulai melihat arahnya.
Jika kita tidak mampu menyikapi dengan baik, rakyat akan semakin bergerak lewat jejaring maya tersebut. Seberapa pun kekuatan negara, tidaklah mudah membendungnya. Kita hanya akan termenung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi?
2. Tantangan Kapasitas Kepemimpinan Strategis
Redaksi juga mencatat adanya tantangan serius terkait disparitas kapasitas kepemimpinan di berbagai tingkatan—mulai dari pucuk pimpinan nasional, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah.
Di tengah dunia yang menuntut ketangkasan teknokratis, kita justru sering melihat adanya jeda (gap) antara diskursus politik dan eksekusi kebijakan. Kita melihat semakin banyak orang-orang yang inkompeten dalam kepemimpinan Prabowo.
Ini salah satunya karena pengabaian terhadap seleksi yang kompetitif berbasis merit dan kompetensi.
Kepemimpinan publik bukan sekadar posisi simbolis. Ketika kapasitas manajerial dan pemahaman substansi di tingkat pengambil kebijakan tidak sebanding dengan kompleksitas persoalan bangsa, yang lahir adalah kebijakan yang ambigu dan tidak mampu dieksekusi.
Kita membutuhkan kepemimpinan dari tingkat atas sampai ke bawah yang mampu menjadi dirigen bagi orkestra birokrasi, bukan sekadar pengisi panggung yang gagap saat krisis mendera.
Kita tidak membutuhkan pemimpin yang hanya mampu ‘manggut-manggut’, tanpa mampu memberikan arah yang fundamental.
3. Viral-Based Policy: Kedaulatan Data vs Tekanan Algoritma
Fenomena yang kian mengkhawatirkan adalah pergeseran kompas kebijakan menjadi bersifat reaktif atau “viral-based policy“.
Kini kebijakan publik seringkali lahir bukan dari kajian teknokratis yang mendalam, melainkan sebagai respons instan terhadap riuh rendah media sosial.
“Birokrasi yang hanya bergerak karena tekanan algoritma adalah birokrasi yang sedang kehilangan kedaulatan intelektualnya.”
Kecenderungan ini seringkali menjadi tabir untuk menutupi ketidaksiapan dalam merancang solusi kebijakan jangka panjang. Jadinya, kebijakan yang diambil cenderung bersifat kosmetik dan hanya menyentuh permukaan, tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Ini juga karena kegagalan pengembangan kepemimpinan digital (digital leadership). Para pemimpin menjadi sering terkaget-kaget ketika satu isu viral. Yang dilakukan kemudian adalah kebijakan reaktif yang sesaat.
Kita tidak memiliki pemimpin yang mampu mengarahkan algoritma yang berpihak kepada kepentingan publik. Saatnya pemimpin mulai banyak berlatih di perdebatan media maya. Pemimpin saat ini akan berterima jika mampu mengelola kepemimpinan digitalnya dengan baik.
4. Memerankan Tentara dan Aparat Sipil secara Berimbang
Sebagaimana diulas sebelumnya, walaupun kita berhasil dalam swasembada beras ketika mengerahkan para tentara, kita tidak siap mengatasi bencana.
Soalnya, ketika tentara sebagai komando cadangan dikaryakan
pada kegiatan swasembada pangan, kita tidak bisa cepat menggerakkan mereka untuk menghadapi kondisi ketika terjadi bencana. Deployment tidak cepat, yaitu menggerakkan mereka melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang sangat terasa perannya ketika menghadapi bencana kesehatan, Covid-19 di masa lalu.
Ini menjadi pelajaran sangat penting. Mengembalikan peran ketentaraan sebagai komando cadangan penanganan bencana.
Kita juga harus memiliki mekanisme pengerahan aparat sipil ketika terjadi bencana. Memang, para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akhirnya dikerahkan. Tapi, lambat. Bahkan, masih terperangkap dengan soal anggaran yang ‘dibintangi’.
Ini mestinya tidak terjadi lagi. Ketika terjadi bencana, komponen cadangan yang dulu dikenal sebagai pertahanan sipil (hansip) di pemerintah daerah mulai harus diaktifkan kembali. Penggunaan seragam hansip pada hari tertentu dalam setiap minggu untuk pegawai pemerintah daerah, mesti didisiplinkan kembali.
5. Lesson Learned Bencana: Memutus Rantai Amnesia
Intinya, tahun 2025 lalu telah memberikan pelajaran berharga melalui berbagai bencana dan krisis. Namun, manajemen krisis kita masih sering terjebak dalam pola yang sama: gagap saat kejadian, dan abai setelah reda.
Inkompetensi dalam memitigasi risiko menunjukkan bahwa lesson learned seringkali hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tanpa pernah benar-benar terinternalisasi dalam budaya risiko pejabat publik kita.
Kemampuan mitigasi dan bertindak ketika bencana mestinya dilatih terus. Apel kesiapsiagaan jangan lagi sekadar formalistik. Town-hall meeting mesti dibuka. Menerima masukan dari bawah, mereka yang berada di front terdepan. Mereka harus didengar ketika apel tersebut. Bukan hanya arahan komando.
Penutup: Menuju Diet Struktur dan Penguatan Kultur
Redaksi Birokrat Menulis memandang bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum “Kalibrasi Kepemimpinan”. Bukan lagi saatnya memaklumi ketidaksiapan dengan dalih proses belajar.
- Profesionalisme di atas Kompromi: Kapasitas individu yang mengisi pos-pos strategis harus menjadi harga mati demi keselamatan publik.
- Kembali ke Kit’ah Teknokratis: Kebijakan harus berbasis pada data dan bukti riset (evidence-based), bukan sekadar memadamkan api di linimasa.
Kita tidak bisa terus merayakan harapan jika mesin penggeraknya masih terbelenggu oleh inefisiensi dan keterbatasan visi.
Birokrasi 2026 harus membuktikan bahwa ia mampu berpikir melampaui masa jabatan dan keriuhan digital, untuk anak bangsa kita ke depan.
Selamat bekerja, rekan-rekan. Mari kita bergerak bersama, memangkas lemak yang berlebih dan menajamkan pisau yang tumpul.***
0 Comments