Dalam sejarah tata kelola pemerintahan, birokrasi selalu menjadi entitas yang tidak hanya berfungsi sebagai tulang punggung administratif, tetapi juga sebagai arena benturan ideologis, kepentingan publik, dan perubahan zaman.
Menariknya, di tengah gelombang kritik yang datang silih berganti, dari tuntutan efisiensi, transparansi, hingga seruan reformasi radikal, birokrasi justru kerap tampil kukuh, bahkan semakin menguat secara ideasional.
Pertanyaannya:
Bagaimana bisa sebuah sistem yang sering dicap lamban, rigid, dan antikuasi ini
tetap berdiri tegak, seolah kebal terhadap hantaman-hantaman keras
yang diarahkan kepadanya?
Hasil Evolusi Panjang Weberian Klasik
Paradigma birokrasi yang kita warisi hari ini adalah hasil evolusi panjang dari model Weberian klasik yang menekankan hierarki, formalisasi, dan impersonalitas.
Dalam konteks ini, birokrasi bukan sekadar sistem kerja, tetapi juga sistem nilai. Nilai-nilai seperti netralitas, stabilitas, dan proseduralisme telah mengakar dalam praktik sehari-hari birokrat dan dalam imajinasi publik.
Meski sering dicibir sebagai lambang keterlambatan inovasi, nilai-nilai tersebut justru menjadi tameng kuat ketika dunia luar mengguncang. Birokrasi memiliki logika internalnya sendiri, sebuah logika yang tahan terhadap tekanan emosional atau politis sesaat.
Dan justru di situlah letak paradoksnya: dalam zaman ketika segalanya dituntut bergerak cepat dan fleksibel, kestabilan yang dibawa birokrasi menjadi semacam jangkar, baik bagi negara maupun masyarakat.
Kemampuan Kooptasi Terhadap Kritik
Daya tahan ideasional birokrasi bukan hanya bersumber dari keutuhan nilai-nilai itu semata. Ia juga berasal dari kemampuannya melakukan kooptasi terhadap kritik.
Sejarah menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak serta-merta menghancurkan sistem lama, tetapi lebih sering menghasilkan semacam simbiosis aneh antara tuntutan perubahan dan kelangsungan status quo.
Ketika muncul tuntutan untuk membuat birokrasi lebih adaptif melalui manajemen berbasis kinerja, e-government, atau sistem meritokrasi, yang terjadi sering kali bukan dekonstruksi, melainkan rekonstruksi sebagian.
Birokrasi menyerap elemen-elemen baru itu ke dalam tubuhnya, namun tetap menjaga semangat dan logika dasarnya. Ibarat kapal tua yang diperbaiki satu per satu, tetapi tidak pernah benar-benar diganti.
Hal yang paling menarik adalah bagaimana birokrasi sering kali berhasil mengubah kritik menjadi momen legitimasi.
- Ketika ada desakan publik agar pelayanan dipercepat, birokrasi menjawab dengan digitalisasi.
- Ketika dituntut transparan, birokrasi membuat portal keterbukaan data.
- Ketika diminta lebih inklusif, birokrasi memproduksi kebijakan afirmatif.
Namun semua itu tidak lantas menjungkirbalikkan paradigma dasarnya.
Yang terjadi justru pelapisan nilai-nilai lama dengan wajah-wajah baru. Seolah-olah birokrasi berkata: “Kami berubah, tetapi tidak berganti.”
Kekuatan Ideasional Birokrasi
Inilah kekuatan ideasional birokrasi yang sering kali luput dibaca: ia tahu kapan harus lentur, dan kapan harus kaku. Ada juga faktor psikososial yang menopang kekokohan ini. Masyarakat, meski acap mengeluh tentang lambannya birokrasi, tetap menggantungkan diri padanya.
Dalam imajinasi publik, birokrasi adalah tempat terakhir
yang bisa dijadikan rujukan ketika semua sistem lain gagal. Bahkan dalam kasus bencana
atau krisis multidimensi, masyarakat tidak meminta bantuan pada pasar atau lembaga swadaya; mereka tetap berharap pada birokrasi.
Ekspektasi ini menunjukkan bahwa di balik kritik, terdapat pengakuan diam-diam terhadap peran sentral birokrasi dalam menopang kehidupan bersama. Maka, kritik terhadap birokrasi seringkali bersifat performatif: ia mengandung rasa frustasi, tapi juga harapan.
Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa banyak aktor dalam birokrasi memiliki kecerdikan strategis. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan retorika perubahan untuk mempertahankan posisi.
Dalam banyak kasus, jargon seperti “reformasi birokrasi”, “good governance”, atau “pelayanan publik berbasis teknologi” menjadi semacam tameng retorik yang digunakan untuk menenangkan kritik publik, namun tanpa benar-benar menggoyahkan struktur lama.
Penjaga Status Quo yang Masih Dibutuhkan
Di sisi lain, para aktor perubahan, baik dari dalam maupun luar birokrasi, sering kali tersandera oleh kompromi politik, keterbatasan sumber daya, atau logika resistensi institusional yang sangat kuat.
Alhasil, perubahan yang terjadi tidak pernah benar-benar disruptif. Maka birokrasi hari ini berdiri seperti tembok tua yang telah banyak ditambal, namun tidak roboh. Kritik demi kritik tidak serta-merta melemahkannya; justru memperkuat narasi bahwa ia masih dibutuhkan.
Bahkan dalam iklim politik yang semakin populis dan anti-elite, birokrasi muncul sebagai benteng terakhir dari rasionalitas teknokratik. Ketika politisi bermain opini dan media berselancar di gelombang emosi, birokrasi hadir dengan bahasa prosedur dan regulasi.
Meski membosankan, tetapi justru itulah yang membuatnya dipercaya dalam jangka panjang. Dalam lanskap ini, birokrasi bertransformasi dari sekadar mesin administrasi menjadi entitas semi-ideologis; penjaga status quo dalam masyarakat yang haus perubahan.
Perenungan yang Lebih Dalam
Fenomena ini seharusnya membuat kita merenung lebih dalam tentang apa sebenarnya yang kita inginkan dari birokrasi. Apakah kita benar-benar menginginkan perubahan radikal? Ataukah sebenarnya kita hanya ingin sedikit lebih nyaman dalam sistem yang sudah kita kenal?
Di balik tuntutan inovasi dan reformasi, mungkin tersembunyi rasa takut terhadap ketidakpastian. Maka birokrasi menjadi simbol paradoksal: ia dibenci karena kaku, tapi juga dicintai karena bisa diprediksi.
Tentu, tidak semua birokrasi di seluruh dunia memiliki tingkat kekokohan ideasional yang sama. Beberapa negara dengan sejarah panjang otoritarianisme memiliki birokrasi yang lebih mudah disetir oleh kepentingan politik.
Sementara itu, negara-negara dengan budaya legalistik yang kuat cenderung memiliki birokrasi yang lebih tahan terhadap intervensi politis. Namun yang menarik, bahkan dalam konteks demokrasi liberal sekalipun, birokrasi tetap mempertahankan otonominya, setidaknya dalam batas tertentu.
Ini menunjukkan bahwa kekuatan ideasional birokrasi
tidak hanya bersumber dari struktur, tetapi juga dari narasi yang dibangun di sekitarnya.
Mungkin, di sinilah letak pelajaran terpenting: bahwa birokrasi tidak hanya hidup
dalam sistem administratif, tetapi juga dalam imajinasi sosial.
Ia menjadi bagian dari konsensus kolektif tentang bagaimana dunia seharusnya dikelola. Maka perubahan birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan atau regulasi, tetapi juga harus menyentuh tingkat ideologis dan kultural.
Tanpa perubahan di level itu, semua reformasi hanya akan menjadi kosmetik belaka; menambal luka tanpa menyentuh akar masalah.
Kelanggengan Baru, Berlayar Melawan Badai
Ironisnya, dalam dunia yang semakin mengidealkan fleksibilitas, otonomi, dan inovasi, justru birokrasi yang kerap dijadikan kambing hitam karena dianggap lamban, berhasil menciptakan bentuk kelanggengan baru.
Ia mungkin tidak spektakuler, tidak mencolok, bahkan tidak menarik secara estetik, tetapi ia tetap hidup dan terus memproduksi bentuk-bentuk adaptasi yang memungkinkan eksistensinya berlanjut.
Seperti batu karang di tengah laut, ia tidak bergerak, tapi tidak tergeser. Dan dalam ketidakgeserannya itulah, ia menemukan kekuatannya.
Akhirnya, kita harus bertanya: apakah kita masih bisa membayangkan dunia tanpa birokrasi? Ataukah, justru dalam setiap kritik dan tuntutan kita terhadapnya, kita sedang memperkuat keberadaannya?
Dalam setiap seruan untuk perubahan, mungkin tanpa sadar kita sedang menulis ulang kontrak sosial yang melegitimasi birokrasi untuk terus hidup, untuk terus mengatur, dan untuk terus mengawasi.
Maka, ketika kritik datang seperti badai, birokrasi menjelma seperti layar kapal yang mengembang ke arah angin. Ia tidak melawan badai, tapi memanfaatkannya untuk berlayar lebih jauh. Dan itulah rahasia kekokohan ideasionalnya.
0 Comments