Judul Buku : Meluruskan Arah Pendidikan
Pengarang : Hafid Abbas
Penerbit : Penerbit Buku Kompas (2019), ix + 173 hal.
Ditulis oleh guru besar bidang pendidikan, buku Meluruskan Arah Pendidikan (2019) ini kuat dalam memberikan perspektif dasar pendidikan. Diperkaya dengan wawasan dan pengalaman yang dilalui penulis, buku ini juga berisi tebaran best practices dari bermacam perkembangan dan masalah pendidikan.
Dalam konteks mengangkat isu pendidikan terkini, sesuai tema buku, berbagai tulisan dalam buku ini sudah memadai dalam beberapa hal, hanya saja kurang untuk beberapa update. Namun demikian, dengan latar belakang selaku akademisi, birokrat, dan praktisi pendidikan sekaligus, Hafid Abbas piawai menghadirkan masalah dan isu pendidikan berdasarkan pengalamannya langsung di lapangan.
Abbas secara panjang lebar menjelaskan kegelisahannya tentang pendidikan nasional saat ini, mulai dari Ujian Nasional (h.17), guru (23), kurikulum (51-61), anggaran pendidikan (64), dan berbagai tema terkait lainnya. Cukup banyak tema yang diangkat, hingga menjadikan sudut pandang buku ini adalah semacam bunga rampai.
Isu yang Diangkat
Secara dimensi, buku ini tidak cukup tebal untuk ide dan masalah yang diangkat. Hal lainnya, jika ada yang terasa belum begitu update dalam buku ini adalah bagaimana persinggungan pendidikan dengan perkembangan teknologi dan informasi terkini. Padahal, kita tahu persinggungan ini menjadi tema penting dan dominan dalam beberapa tahun terakhir.
Secara khusus, Abbas memberikan tekanan pada persoalan sertifikasi guru, anggaran pendidikan, dan diskursus perguruan tinggi dalam merespons tantangan pendidikan. Dalam konteks sertifikasi guru, misalnya, Abbas menilai bahwa dukungan pemerintah yang telah diberikan kepada para guru dalam bentuk pemberian tunjangan dan sertifikasi nyatanya tidak cukup memberi dampak positif dalam upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme mereka.
Dalam pandangan Abbas, guru lebih melihat pada materialitas tunjangan dan sertifikasi tersebut, dan, sayangnya, pada saat yang bersamaan pengelola policy lebih sering terjebak pada hal-hal administratif dalam menjalankan kebijakannya. Dengan kondisi dan sikap demikian, sertifikasi guru belum cukup memberi warna berbeda dibanding sebelum adanya sertifikasi.
Dalam konteks anggaran pendidikan, Abbas melihat bahwa ada masalah serius dalam proses penganggaran, pendanaan, dan pembiayaan pendidikan. Dengan alokasi 20 persen APBN –porsi yang sangat besar dibandingkan bidang lainnya, kualitas pendidikan nasional masih terhitung rendah dalam statistik pendidikan internasional. Terkait hal ini, salah satu yang mendapat sorotan tajam dari Abbas adalah peran perguruan tinggi yang dinilainya kurang fokus dan optimal dalam kebersamaan membangun pendidikan nasional.
Kondisi demikian membuat arah pendidikan nasional, dalam kritik Abbas, mengalami disorientasi serius. Jelas, kondisi ini menjadi tantangan besar dan mebutuhkan koreksi bersama menuju arah yang lurus dan benar.
Menjauhkan Pendidikan Dari Kepentingan Sektoral
Yang menarik dalam buku ini di antaranya adalah sikap kritis Abbas tentang pengeloaan pendidikan nasional dari sudut pelakunya. Pelaku dalam hal ini adalah insan dan pejabat yang mendapat amanat untuk menukangi kebijakan.
Bagi Abbas, pengelolaan pendidikan haruslah diserahkan pada orang yang berkompeten. Memakai cara pandang pemikir Pendidikan Paolo Freire, Pendidikan hanya akan berjalan dengan semestinya jika dipegang dan dikelola oleh orang yang memang berkompeten untuk itu, diterima semua kalangan yang terlibat, dan karenanya bukan hanya soal dominasi kalangan tertentu.
Pada sekitar tujuh dekade lampau, Freire sudah merisaukan bahwa sumber kesenjangan sosial, keterbelakangan, dan kemiskinan, adalah kesalahan dalam mengelola pendidikan (h.142). Freire tegas menolak keterlibatan dan intervensi kepentingan politik dalam pendidikan karena akan menjauhkan pendidikan dari proses penyadaran fundamental dan terisolasi dari kehidupan nyata yang dihadapi masyarakat.
Dalam pandangan dan kritik lebih lanjutnya, Hafid Abbas lantang mengatakan persoalan pengelolaan pendidikan bukanlah persoalan tentang NU atau Muhammadiyah! (h.145)
Problem dan solusi pendidikan bukan dihadirkan dengan kepentingan sesaat yang diwakili kelompok tertentu dan mengabaikan lainnya. Nilai dasar pengelolaan pendidikan adalah mengenai profesionalisme dan kapasitas insan pengelolanya, demi memajukan pembangunan pendidikan itu sendiri.
Abbas menekankan sudut pandang ini dengan menyertakan rekomendasi tentang Guru dari ILO-Unesco tahun 1966 yang menyatakan bahwa semua jabatan di dunia pendidikan (kepala sekolah, guru, penilik, kepala dinas, hingga menteri) adalah bagi mereka yang mengerti pendidikan dan guru.
Dalam konteks ini, nilai dasar yang disuarakan oleh Abbas adalah bagaimana menghentikan pendidikan sebagai alat kepentingan politik, golongan, dan individu. Pendidikan harus tampil sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa dan negara dengan mengedepankan profesionalitas dan kapabilitas dalam mengelolanya.
Sebagai catatan, buku ini mengalami sedikit masalah dalam membingkai ritme tulisan yang ada di dalamnya. Karir akademik penulis banyak dihabiskan di UNJ hingga menjadi Wakil Rektor, eselon I di Kemenkumham, menjadi Ketua Komnas HAM, dan berbagai jabatan profesional terkait pendidikan dan literasi di luar negeri.
Sehingga, mengikuti karir dan profesi penulisnya, buku ini agak “larut” dalam menjelaskan tentang masalah pendidikan nasional dikaitkan dengan persoalan HAM, misalnya. Pendidikan tentang HAM tentu penting, tapi tiadanya pembahasan tentang tantangan teknologi dan informasi pada saat yang bersamaan tentu meninggalkan masalah tentang linkage dan konteks kekinian.
Epilog
Bukan untuk membandingkan kualitas cara pandang dan perspektif pemikiran, namun buku ini tidak sekuat kumpulan tulisan alm Dawan Rahardjo dkk., Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional (1997), misalnya.
Buku yang ditulis belasan tahun yang lalu itu hadir dengan dimensi yang lebih utuh dan lengkap sebagai perspektif dengan telaah filosofis, pedagogis, dan praksis lapangan. Buku ini sudah mengidentifikasi bahwa persoalan globalitas, teknologi, dan pada akhirnya penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi tema sentral. Kelak kemudian hari, tema-tema itu terbukti menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi saat ini.
Namun, sekali lagi, walaupun ritme seperti itu menjadi sedikit kekurangan, buku ini tetap menawarkan diri menjadi bahan bacaan konstruktif dalam upaya memikirkan dan membangun solusi atas masalah dan kritik pendidikan yang diajukan dalam buku ini.
0 Comments