Melawan Hipertensi: Pajak Makanan Tidak Sehat hingga Promosi Gaya Hidup Aktif

by | Sep 9, 2024 | Birokrasi Melayani | 0 comments

Perubahan gaya hidup modern, ternyata turut meningkatkan risiko hipertensi.  Menurut WHO, tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg didefinisikan sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi.  

Hipertensi sistemik memengaruhi 1–2% orang di negara-negara kaya, sedangkan di negara-negara seperti India dan Indonesia lebih luas lagi pengaruhnya. Hipertensi memengaruhi 5–10% orang. 

Prevalensi hipertensi di kalangan remaja dan dewasa muda
di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Riskesdas 2018,
prevalensi hipertensi pada penduduk di usia 18 tahun sebesar 34,1%,
meningkat dari 25,8% pada tahun 2013.  

Berbagai penelitian mengungkapkan adanya hubungan antara pilihan pola makan yang buruk dengan hipertensi. Seperti pada makanan yang tinggi lemak dan garam.  

Penelitian Merdianti, Hidayati, dan Asmoro (2019) menunjukkan bahwa remaja yang kurang mengonsumsi buah dan sayur serta lebih menyukai makanan berlemak seperti gorengan, lebih rentan mengalami tekanan darah tinggi. 

Selain itu, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, yang ditandai dengan tingginya penggunaan perangkat elektronik dan minimnya aktivitas fisik, turut menyebabkan disfungsi endotel pada pembuluh darah, yang merupakan prekursor hipertensi.

Kewajiban Negara

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan pada pemerintah untuk  melindungi kesehatan dan kesejahteraan penduduknya dengan menyediakan lingkungan yang aman untuk hidup dan perawatan medis yang memadai. 

Sejalan dengan amanat tersebut, terutama dalam rangka menghambat peningkatan angka kejadian hipertensi, beberapa langkah proaktif dapat dilakukan di antaranya:

1. Pengenaan Pajak atas Makanan yang Tidak Sehat

Tanggapan pertama yang disarankan untuk mengatasi meningkatnya angka kejadian hipertensi adalah dengan menaikkan pajak atas barang-barang yang tidak memenuhi pedoman gizi yang ditetapkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). 

  • Bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPOM, mereka harus mengidentifikasi makanan cepat saji yang harus dikenakan pajak lebih tinggi, terutama yang mengandung lemak trans, natrium, atau pengawet tinggi. 
  • Strategi ini telah berhasil di industri lain, seperti industri tembakau. Kementerian Keuangan melaporkan penurunan 1,3% dalam produksi rokok hingga November 2023, yang disebabkan oleh kenaikan tarif pajak tembakau sebesar 10%. 
  • Tindakan yang serupa telah menghasilkan hasil yang menguntungkan di negara lain. Dalam waktu empat tahun sejak diberlakukan, pajak Meksiko sebesar 8% untuk makanan berkalori tinggi dan tidak penting serta pajak 10% untuk makanan manis yang mengandung gula mengakibatkan penurunan konsumsi barang-barang ini sebesar 73%.

Banyak konsumen memilih untuk menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat seperti produk segar dan air mineral. 

2. Promosi Aktivitas Fisik

Menangani gaya hidup sedentary yang tersebar luas di kalangan Generasi Z merupakan langkah penting lainnya untuk mengurangi hipertensi dan kondisi kesehatan lainnya. 

Peningkatan aktivitas fisik memiliki dampak positif yang besar pada kesehatan dan kesejahteraan umum seseorang. Indonesia memiliki salah satu tingkat aktivitas fisik terendah di antara negara-negara lain, dengan rata-rata hanya 3.513 langkah yang diambil setiap hari—lebih sedikit dari Malaysia dan India.

Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lokal, harus menyelenggarakan lebih banyak acara olahraga yang digemari, seperti lari santai dan maraton, untuk mendorong Gen Z agar aktif secara fisik. 

Untuk meningkatkan partisipasi dan eksposur, acara-acara ini dapat dipromosikan di situs media sosial seperti Instagram dengan memanfaatkan influencer yang mendukung gaya hidup sehat.

3. Peningkatan Transportasi Umum

Peningkatan transportasi umum sangat penting untuk mendorong olahraga dan menurunkan tekanan darah. 

Dibandingkan dengan pengemudi mobil pribadi, penelitian dari AS menunjukkan bahwa 29% penumpang transportasi umum berjalan kaki setidaknya tiga puluh menit per hari. Mirip dengan ini, mereka yang menggunakan angkutan umum di Australia memiliki peluang 3,5 kali lebih tinggi untuk memenuhi target langkah harian mereka. 

Sangat penting untuk memperluas program seperti Mikrotrans dan Transjakarta dari Jakarta ke wilayah lain di Indonesia. Harus ada lebih banyak pilihan angkutan umum dan bus yang dioperasikan oleh setiap pemerintah daerah. 

Jakarta menyisihkan Rp3,90 triliun untuk subsidi Transjakarta
dan Rp43,9 miliar untuk bus sekolah dalam anggaran 2024. Provinsi seperti Kalimantan Timur, di sisi lain, hanya menerima Rp7 miliar, yang menggarisbawahi perlunya mengatasi kesenjangan pendanaan untuk promosi aktivitas fisik di seluruh negeri.

4. Program Skrining yang Ditingkatkan

Untuk meningkatkan deteksi dini hipertensi, pemerintah perlu membuat program skrining yang dapat dengan mudah diakses dan dengan harga yang wajar. 

Di Amerika, sebagian besar rencana asuransi kesehatan diharuskan untuk menanggung berbagai layanan pencegahan, seperti vaksinasi dan tes skrining, tanpa biaya apa pun. Namun, di Indonesia, Asuransi Kesehatan Nasional tidak menanggung biaya skrining Kesehatan.

Meskipun kesehatan sangat penting, Kementerian Kesehatan berada di peringkat kelima dalam hal alokasi keuangan oleh Kementerian Keuangan, di bawah Kepolisian Nasional (Polri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), dan Kementerian Pertahanan. 

Anggaran untuk Kementerian Kesehatan harus ditingkatkan jika pemerintah benar-benar menghargai kesehatan. Dengan menambah anggaran kesehatan, pemerintah dapat menjamin pemeriksaan hipertensi secara gratis dan berkala, sehingga meningkatkan identifikasi dan pencegahan dini.

Penutup: Keterlibatan Proaktif Pemerintah 

Sebagai kesimpulan, keterlibatan proaktif pemerintah dalam mempromosikan kesehatan masyarakat, menyediakan akses universal ke layanan kesehatan, dan memberlakukan langkah-langkah kebijakan yang tegas sangat penting untuk mitigasi hipertensi yang efektif. 

Langkah-langkah penting untuk menurunkan hipertensi di Indonesia meliputi upaya legislatif untuk menaikkan tarif makanan tidak sehat, proyek Kemenpora untuk mendorong aktivitas fisik, dan perbaikan transportasi umum. 

Lebih jauh, menjamin skrining hipertensi secara gratis dan menyeluruh menunjukkan dedikasi pemerintah untuk diagnosis dini dan sejalan dengan inisiatif internasional untuk memerangi penyakit tidak menular. 

Dengan memprioritaskan tindakan-tindakan ini, pemerintah mendorong terciptanya penduduk yang sehat dan melindungi hak atas kesehatan dan kesejahteraan yang dijamin oleh konstitusi, yang pada akhirnya meningkatkan hasil kesehatan masyarakat di seluruh negeri.

0
0
Emmanuel Ariananto Waluyo Adi ◆ Professional Writer

Emmanuel Ariananto Waluyo Adi ◆ Professional Writer

Author

Alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2018, yang telah disumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2019. Saat ini bekerja sebagai Analis Hukum bidang Lingkungan Hidup pada Deputi bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet RI. Penulis dapat dihubungi melalui Email: [[email protected]]

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sekilas Pergerakan Birokrat Menulis

Galeri Buku

Event

Diskusi STIA LAN

Diskusi Makassar

Diskusi Tjikini

Kerja sama dengan Kumparan

Mengikuti Kompetisi Riset KPK

Narasumber Diskusi Publik UGM

Program Dialog

Popular Post