Kursi Tanpa Meja: Catatan dari Seorang PPPK

by | Nov 20, 2026 | Birokrasi Akuntabel-Transparan | 0 comments

Coba perhatikan ruang rapat di kantor pemerintah mana pun. Layout-nya selalu ada meja dengan tata letak menyerupai huruf U, lengkap dengan papan nama, mikrofon, dan air mineral. Di  pinggir, menempel ke dinding, ada deretan kursi tanpa meja. 

Di kursi-kursi pinggir itulah banyak dari kami , Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memilih duduk. Tidak ada yang menyuruh kami duduk disitu. Tidak ada aturan yang melarang PPPK atau siapapun selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) duduk di barisan kursi dengan meja utama.

Kami memilih ke sana sendiri dengan kesadaran penuh, membawa buku catatan di pangkuan untuk mencatat risalah dari setiap butir yang paling penting dalam diskusi tersebut atau membuka laptop sambil menyelesaikan tugas lain yang sudah ditunggu. 

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan sederhana: mengapa orang yang secara hukum juga berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) justru merasa paling aman saat tidak terlihat?

ASN di Atas Kertas, Kelas Dua di Lorong Kantor

Secara hukum, posisi kami sudah dinyatakan dengan jelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyebut pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Undang-undang yang sama memberikan PPPK hak atas gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan hari tua, bahkan perlindungan yang sama dengan PNS dalam pekerjaan kami.

Sayangnya, hukum tidak mengatur bagaimana orang memandang kita. Di lorong kantor, PPPK masih dibaca dengan tiga label:

  1. ASN kelas dua,
  2. kurang kompeten karena bukan lolos melalui CAT seperti halnya PNS, dan
  3. bekas honorer titipan pejabat.

Label ketiga paling menyakitkan karena ia menempelkan dosa masa lalu sistem sistem rekrutmen honorer kepada orang yang kini lolos seleksi resmi. Padahal, ada juga beberapa instansi yang merekrut pegawai melalui sistem seleksi meritokrasi yang terbuka.

Saya direkrut sebagai pegawai honorer tanpa mengenal siapa pun di instansi atau unit kerja yang saya lamar, yang kini masih menjadi tempat saya berkarya. 

Stigma itu bahkan pernah dilembagakan dalam hal sesederhana seragam. Sekitar tahun 2021, PPPK di sejumlah daerah diminta memakai kemeja putih polos dengan celana bahan berwarna hitam seperti halnya para pegawai honorer. Sampai Kepala BKN saat itu perlu menegaskan bahwa PPPK dan PNS sama-sama ASN dan sama-sama anggota KORPRI. 

Saya tidak menyangkal bahwa PPPK memang berasal dari tenaga honorer. Itu justru menjadi tujuan dari kebijakan penataan non-ASN.

Namun, mereka tetap melewati seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Menyamaratakan semua PPPK sebagai titipan sama kelirunya dengan menganggap semua PNS lulus karena kecerdasan murni.

Setidaknya, kami pernah membuktikan melalui pengalaman yang teruji, dalam waktu yang lama, bahwa kami dapat terus melayani masyarakat dengan baik, meskipun bekerja tanpa kepastian hukum. 

Hak Belajar yang Berhenti di 24 Jam Pelajaran

UU 20/2023 menjanjikan kesetaraan pengembangan kompetensi. Aturan teknisnya memang belum menyusul. Sepanjang yang saya telusuri, rujukan pokok manajemen PPPK masih PP Nomor 49 Tahun 2018, sementara RPP Manajemen ASN yang diamanatkan UU 20/2023 masih terus didesak oleh DPR RI untuk segera ditetapkan.

PP 49/2018 memberikan PPPK pengayaan pengetahuan dengan menyebutkan secara spesifik “paling lama” 24 jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja (Pasal 40). Bandingkan dengan PNS yang menyebutkan ”minimal” 20 jam pelatihan per tahun (PP Nomor 17 Tahun 2020). 

Jenis cuti untuk PPPK hanya empat: cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan untuk pegawai perempuan, dan cuti bersama. Tidak ada tugas belajar. Cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara pun tidak ada untuk melanjutkan studi, karena memang kontrak kerja kami kebanyakan hanya satu hingga lima tahun. 

Dampaknya terasa nyata di lapangan. BKD Jawa Tengah, misalnya, menjawab pertanyaan warganet bahwa PPPK tidak dapat diberikan surat izin maupun tugas belajar karena belum ada regulasi. Buku saku BKPSDM Lumajang edisi Juli 2026 masih memuat jawaban yang sama.

Hal serupa juga terjadi di instansi penulis, di mana banyak rekan PPPK memilih mengundurkan diri untuk melanjutkan studi. Ketiadaan regulasi menyebabkan brain drain akan sumber daya manusia terbaik yang juga potensial. 

Supaya adil, perlu diketahui bahwa ada satu perkembangan. Pada Desember 2025, Kepala BKN Zudan Arif Fakhrulloh pernah menyatakan bahwa PPPK dapat menjalani tugas belajar tanpa harus mundur. Syaratnya agak ganjil: beasiswa itu sudah diajukan sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PPPK.

Di awal terasa seperti kabar baik, tetapi kemudian terasa sempit. Pernyataan tersebut seperti menolong mereka yang kebetulan mendaftar beasiswa sebelum SK terbit, bukan PPPK yang baru menemukan kesempatan setelah bekerja. Selama belum ada peraturan yang mengaturnya, keputusan tetap bergantung pada keberanian masing-masing BKD dan BKPSDM.

Lembur yang Sama, Pengakuan yang Berbeda

Dalam hal yang berkaitan dengan beban kerja, pemisahan status ASN tersebut tiba-tiba menjadi tidak lagi penting. Ketika ada laporan yang harus selesai malam ini atau  bahan presentasi untuk besok pagi, PNS dan PPPK sama-sama diminta untuk bertahan.

Lembur tanpa bayaran tetap dijalankan, siapapun kita. Kesetaraan baru terasa tepat ketika yang dibagi adalah pekerjaan.

Di luar kantor, ceritanya lain. Saya pernah berbincang panjang dengan seseorang tentang topik yang menarik bagi kami. Ia antusias, bertanya balik, dan menyimak.

Lalu, ia tiba-tiba bertanya tentang status kepegawaian saya. Begitu mengdengar ”PPPK”, nada bicaranya berubah. Pertanyaannya semakin memendek, lalu perhatiannya berpindah. Ide yang tadi dianggap menarik mendadak tidak perlu dilanjutkan. 

Itu job snobbery: menilai orang dari label pekerjaannya, bukan dari isi pikirannya. Pasangannya adalah efek halo, kecenderungan membiarkan satu ciri yang menonjol mewarnai penilaian terhadap hal-hal lain. Di birokrasi, ciri itu adalah status dan jabatan. Pendapat yang sama terdengar cerdas dari mulut pejabat struktural, tetapi terdengar naif dari mulut pegawai kontrak. 

Maka, kami menjadi belajar untuk menyesuaikan diri. Kami memilih kursi tanpa meja di tepi ruangan. Kami memangku buku catatan, atau membuka laptop untuk menyelesaikan pekerjaan lain yang mendesak. Kami bicara seperlunya dan lebih baik membunuh setiap ide brilian yang muncul di kepala sendiri.

Setidaknya ada satu hal yang kami ketahui untuk bertindak: suara kami lebih mudah didengar oleh orang yang tidak tahu status dan jabatan kami. Begitu label itu terbuka, pembicaraan menjadi turun kelas.

Menarik Kursi dari Tepian ke Meja Utama

Stigma terhadap PPPK tidak akan hilang hanya karena undang-undang menyebut kami sebagai ASN. Ia hilang ketika aturan teknis, kebiasaan kantor, dan cara kita saling memandang ikut berubah.

PP Manajemen ASN perlu segera dituntaskan, khususnya yang secara eksplisit mengatur jalur tugas belajar dan izin belajar bagi PPPK, termasuk penangguhan kontrak selama studi serta ikatan dinas setelahnya. Kebijakan BKN Desember 2025 sebaiknya menjadi pasal, bukan sekadar penjelasan pers.

Penyelenggara beasiswa milik negara, seperti LPDP dan program kolaborasinya, perlu meninjau kembali syarat yang mengecualikan PPPK. Negara tidak masuk akal bila membiayai pegawai kontrak untuk bekerja, tetapi menolak membiayai mereka agar menjadi lebih baik.

Sisanya ada di ruang rapat kita sendiri. Kepada rekan PNS dan para pimpinan, coba tanyakan pendapat orang yang duduk di pinggir. Kepada rekan kami sesama PPPK, tariklah kursi itu mendekat meja. Status kepegawaian kita memang tertulis dalam SK, tetapi kualitas gagasan kita harus lebih bernilai daripada status tersebut. 

0
0
Rizky Bianco ♥ Associate Writer

Rizky Bianco ♥ Associate Writer

Author

PPPK di Kementerian PPN/Bappenas sebagai Staf Perencana Ahli Pertama.

0 Comments

Leave a Reply

Sekilas Pergerakan Birokrat Menulis

Galeri Buku

Event

Diskusi STIA LAN

Diskusi Makassar

Diskusi Tjikini

Kerja sama dengan Kumparan

Mengikuti Kompetisi Riset KPK

Narasumber Diskusi Publik UGM

Program Dialog

Popular Post