Belakangan ini media sosial kembali diramaikan oleh video yang mengkritik keras perilaku sejumlah pegawai berseragam dinas yang diduga melakukan presensi, kemudian meninggalkan kantor dan berkumpul di kedai kopi pada saat jam kerja.
Kritikan keras tersebut memicu gelombang ketidakpercayaan publik atas akuntabilitas pegawai publik yang kemudian buru-buru menghakimi karena konteks kejadian belum tentu utuh.
Terlepas dari benar atau tidaknya peristiwa dalam video tersebut, satu hal menjadi jelas: publik kini semakin sensitif terhadap isu akuntabilitas aparatur sipil negara (ASN) bukan hanya melalui laporan internal, tetapi juga melalui persepsi publik yang terbentuk di ruang digital.
Dulu, kritik dan pengawasan terhadap pegawai pemerintah lebih banyak dilakukan secara berjenjang oleh atasan dan aparat pengawasan internal. Sekarang, masyarakat dapat secara bebas mengakses kamera ponsel dan internet dalam ranah pengawasan sosial.
Apa sebenarnya akuntabilitas ASN?
Lukito (2014:2)* mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.
Secara sederhana, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan penggunaan kewenangan kepada pihak yang berhak menilai. Bagi ASN, pihak yang berhak menilai tersebut bukan hanya atasan, tetapi juga negara dan masyarakat.
Akuntabilitas bukan hanya sebatas hadir tepat waktu atau menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga mencakup, diantaranya:
- Integritas, yaitu kejujuran dan konsistensi antara ucapan dan tindakan;
- Transparansi, yakni keterbukaan terutama dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan;
- Profesionalisme, yakni bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlakuserta bertanggung jawab sesuai aturan, kemampuan dan etika;
- Kesediaan menerima evaluasi dan memperbaiki kesalahan.
Dengan kata lain, akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan publik terhadap birokrasi. Jika ukuran kinerja hanya “sudah absen”, maka esensi disiplin kerja menjadi hilang. Kehadiran fisik hanyalah pintu masuk, sedangkan yang menentukan nilai seorang ASN adalah kontribusi nyata selama jam kerja.
Mengapa publik bereaksi keras?
Ada beberapa alasan mengapa isu yang melibatkan ASN cepat menarik perhatian warganet.
- Anggaran negara bagi ASN
ASN bekerja dengan menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak dan sumber penerimaan negara lainnya. Oleh karena itu, masyarakat merasa memiliki hak moral untuk memastikan bahwa jam kerja digunakan secara bertanggung jawab.
- Publik belum merasakan manfaat dari kinerja ASN
Output dari pekerjaan sehari-hari ASN belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat masih belum terlayani secara baik dan merata, masyarakat masih merasakan birokrasi pelayanan yang berbelit-belit namun di lapangan malah ditemukan adanya celah birokrasi dengan imbalan tertentu.
Tidak heran, publik dalam penantiannya tentu tidak berpihak pada ASN yang terlihat tidak banyak bekerja pada jam kerja.
- Sudut pandang dari visual lebih kuat daripada narasi
Video durasi singkat sering kali lebih mempengaruhi opini publik dibandingkan penjelasan panjang. Disinilah justru tantangan sebagai ASN dimana perilaku kecil yang terekam kamera dapat membentuk citra institusi secara luas.
Kesan seperti ini sangat berbahaya karena dapat memperkuat stereotip lama tentang birokrasi: datang pagi untuk absen, lalu menghabiskan waktu di luar kantor.
Antara kritik publik dan praduga tak bersalah
Fenomena ini membawa dua konsekuensi. Di satu sisi, pengawasan publik dapat mendorong ASN lebih berhati-hati dan menjaga profesionalisme. Di sisi lain, potongan video yang tidak lengkap juga bisa menimbulkan kesalahpahaman.
Tidak semua potongan video menggambarkan konteks yang utuh dimana bisa saja rekaman diambil di luar jam kerja, atau ada kondisi tertentu yang tidak terlihat. Fenomena ini membawa dua konsekuensi. Karena itu, setiap video viral perlu disikapi dengan prinsip praduga tak bersalah dan verifikasi fakta.
Instansi pemerintah tidak boleh defensif, tetapi juga tidak boleh langsung menyimpulkan tanpa pemeriksaan. Respons yang ideal adalah melakukan klarifikasi cepat, memeriksa kronologis secara objektif, meminta penjelasan pegawai, dan menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik.
Hal terakhir jika memang tidak terbukti adalah memulihkan nama baik pegawai yang bersangkutan. Respons yang lambat sering kali membuat spekulasi berkembang lebih jauh daripada fakta yang sebenarnya.
Tantangan ASN di era digital dan momentum memperkuat kepercayaan publik
Kepercayaan masyarakat sesungguhnya dibangun dari hal-hal sederhana. Kehadiran pegawai saat dibutuhkan, penggunaan waktu kerja secara bertanggung jawab, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik merupakan bentuk akuntabilitas yang paling mudah dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, setiap ASN perlu menyadari bahwa tindakan yang dilakukan di ruang publik akan selalu dikaitkan dengan citra institusi tempatnya bekerja. Sebelum melakukan aktivitas di luar kantor pada jam kerja, penting untuk bertanya kepada diri sendiri:
“Apakah saya dapat menjelaskan aktivitas ini sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jika dilihat oleh masyarakat?”
Pertanyaan sederhana tersebut dapat menjadi kompas etika dalam menjaga profesionalisme.
Peran pimpinan sangat menentukan
Akuntabilitas tidak bisa hanya dibebankan kepada pegawai pelaksana. Pimpinan harus memiliki peran besar dalam membentuk budaya organisasi terutama dalam peningkatan akuntabilitas.
Seorang pemimpin yang akuntabel akan memberikan teladan dalam disiplin dan integritas, terbuka terhadap kritik, penegakan disiplin atas pelanggaran secara konsisten dan perlindungan serta penghargaan bagi pegawai yang benar dan berinovasi pelayanan.
Sebaliknya, jika pemimpin permisif terhadap pelanggaran, pesan yang akan diterima oleh pegawai adalah bahwa aturan bisa dinegosiasikan.
Momentum memperkuat kepercayaan publik
Masyarakat pada dasarnya tidak menuntut ASN menjadi sempurna, yang mereka harapkan adalah pelayanan yang ramah dan adil, proses yang jelas, penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, serta kesediaan dalam mengakui dan memperbaiki kesalahan.
Sehingga, jika sorotan media sosial kali ini bisa disikapi dengan tepat justru akan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat kepercayaan publik. Ketika sebuah instani transparan, menindak pelanggaran secara adil dan menunjukkan perbaikan nyata, kepercayaan publik bisa pulih bahkan lebih kuat.
Penutup
Di era ketika hampir setiap orang membawa kamera di tangannya, setiap tindakan ASN berpotensi menjadi konsumsi publik. Kamera ponsel, komentar warganet, dan algoritma media sosial telah menjadi bagian dari ekosistem pengawasan modern.
Namun esensi akuntabilitas tetap sama: ASN adalah pelayan publik yang memegang amanah negara dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui perilaku sehari-hari—datang tepat waktu, melayani dengan hormat, bekerja secara jujur, dan berani bertanggung jawab atas setiap tindakan.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan birokrasi bukanlah seberapa sedikit ia dikritik di media sosial, melainkan seberapa besar masyarakat merasa dilayani dengan baik dan diperlakukan secara adil.
*Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik. Jakarta: PT. Grasindo Anggota Ikapi.
0 Comments