Prinsip Environment, Social and Governance (ESG) telah menjadi bagian dari standar internasional yang berkaitan erat dengan isu lingkungan, sosial dan tata kelola. Isu ESG semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri.
Investor global dan organisasi internasional
menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pelaku industri dalam mengelola sumber daya alam. Negara-negara yang tidak menerapkan standar ESG dengan baik, terancam menghadapi sanksi ekonomi berupa pembatasan perdagangan, kehilangan daya saing global, hingga hilangnya kepercayaan investor asing.
Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki peran strategis dalam industri energi dan pertambangan.
ESG menjadi hal krusial sebab kepatuhannya merupakan faktor penting untuk menarik investasi asing yang mana investor saat ini lebih selektif dalam memilih negara tujuan investasi. Oleh karena itu, ESG tidak hanya menjadi tolak ukur keberlanjutan dan kepatuhan perusahaan terhadap isu lingkungan tetapi juga berperan dalam peningkatan investasi asing.
Pemerintah Republik Indonesia baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024, yang menarik dari Perpres baru ini adalah pembentukan satuan kerja baru pada Kementerian ESDM yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Gakkum ESDM).
Gakkum ESDM sendiri memiliki tujuan utama dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, apabila dilihat dari tugas dan fungsinya, tugas dari satuan kerja ini tidak terbatas hanya pada pengawasan dan penegakan hukum ke perusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral, namun banyak tugas lainnya yang salah satunya adalah secara tidak langsung mengawasi dampak lingkungan yang berkaitan dengan penegakkan standar ESG pada perusahaan energi dan perusahaan tambang.
Meskipun instansi yang mengatur standarisasi laporan ESG itu sendiri adalah OJK, namun dalam praktiknya kolaborasi dan peran instansi lain seperti Kementerian LHK, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian ESDM adalah hal yang sangat diperlukan demi menjaga praktik baik penerapan ESG di Indonesia.
Peran Gakkum ESDM dalam Penegakan ESG
Salah satu tugas pokok dan fungsi Gakkum ESDM adalah memastikan kepatuhan berupa pengawasan dan audit untuk memastikan operasional perusahaan energi dan tambang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Gakkum ESDM akan melakukan pengawasan terhadap perjanjian kerja dan kontrak untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam agar tidak terjadi praktik yang bertentangan dengan regulasi.
Dalam konteks kepatuhan ESG, tugasnya mengidentifikasi aktivitas yang menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air, peningkatan emisi karbon dan tugas lainnya yang berdampak pada faktor sosial dan ekosistem lingkungan, khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Penindakan terhadap pelanggaran pada sektor energi dan pertambangan juga menjadi tugas utama Gakkum ESDM. Perusahaan yang melakukan kegiatan tanpa izin, eksploitasi berlebihan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan regulasi harus ditindak dengan tegas.
Dalam praktiknya masih banyak perusahaan tambang yang memalsukan laporan ESG demi menaikan reputasi untuk menarik investasi asing, atau yang biasa disebut greenwashing. Gakkum ESDM dalam hal ini bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini menjalankan operasinya sesuai dengan yang seharusnya.
Fungsi pengawasan dan penegakan hukum tersebut serupa dengan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) pada Kementerian LHK, yang juga memiliki tugas sama namun memiliki ruang lingkup berbeda, yaitu beroperasi pada sektor kehutanan dan lingkungan.
Harapannya, Gakkum ESDM juga memiliki kewenangan yang sama dengan Gakkum LHK, yaitu dapat melakukan penindakan tanpa harus melibatkan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian atau kejaksaan. Hal ini pastinya akan mendorong percepatan dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan yang mungkin terjadi.
Tak Sebatas Meneguhkan Standar Kepatuhan
Apabila dikaitkan dengan tata kelola global, kepatuhan dan penegakan ketentuan ESG di sektor energi dan pertambangan akan memiliki dampak luas terhadap posisi diplomatis di Indonesia. Keberhasilan dalam menegakkan hukum ESG terhadap perusahaan tambang tidak hanya berdampak pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga terhadap citra Indonesia di mata dunia.
Di tingkat global, berbagai organisasi dan negara telah menetapkan
standar ESG yang ketat bagi perusahaan tambang. Beberapa negara telah mengimplementasikan kebijakan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menyusun laporan ESG dan mengungkapkannya sebagai syarat utama dalam mendapatkan investasi.
Oleh karena itu, perusahaan yang memperhatikan aspek ESG lebih cenderung menarik minat investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut dibanding yang tidak menerapkan.
Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah harus mampu menyesuaikan regulasinya agar tidak tertinggal dalam tren global ini. Dengan menegakkan standar ESG yang solid, Indonesia dapat meningkatkan daya saing industrinya serta menarik lebih banyak Investor asing yang potensial.
Para investor tidak hanya melihat performa dari perusahaan itu, melainkan juga menilai apakah Perusahaan tersebut dapat menaati kepatuhan sesuai dengan standar yang mendukung keberlanjutan.
Epilog: Menguji Taji Gakkum ESDM
Kepatuhan ESG dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas yang mengutamakan keberlanjutan. Negara-negara barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat semakin memperketat standar ESG untuk mitra dagangnya, sehingga Indonesia juga perlu menyesuaikan regulasi agar tetap dapat berpartisipasi dalam pasar global.
Dengan kata lain, Indonesia harus memperbaiki sistem tata kelola ESG agar tetap kompetitif di pasar global. Kepatuhan terhadap ketentuan ESG yang baik berpotensi meningkatkan ekspor sumber daya alam dan produk energi ke negara-negara maju yang kini semakin memperketat regulasi impornya.
Selain itu, kepercayaan investor asing terhadap Indonesia akan semakin meningkat jika regulasi ESG diterapkan secara baik dan transparan. Investor asing cenderung lebih tertarik berinvestasi di negara yang memiliki kepastian hukum dalam penegakan ESG, sehingga penegakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran ESG akan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil.
Dengan terbentuknya Gakkum ESDM ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia akan pentingnya ESG, karena kepatuhan dan penindakan ini bukan sekedar penegakan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan internasional terhadap sektor pertambangan di Indonesia.
Masa depan penegakan hukum ESG di sektor pertambangan bergantung pada komitmen kuat dari semua pihak baik itu pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat sipil.
Edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya ESG harus terus disampaikan sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami bahwa kepatuhan terhadap ESG bukan sekadar beban, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan industri.
Gakkum ESDM memiliki tugas penting dalam mengawal transformasi ini dengan memastikan bahwa hukum ditegakan tanpa tebang pilih dan bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang setimpal.
0 Comments