Ketika Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa prajurit TNI dan anggota Polri butuh gaji yang layak agar tidak memeras rakyat, ruang publik kita seketika terhentak. Meski terkesan tajam, pernyataan tersebut mencerminkan kondisi yang memang kerap dijumpai dalam praktik bernegara.
Kepala negara sedang menelanjangi sebuah rahasia umum yang sudah puluhan tahun berkelindan di akar rumput kita. Pertanyaannya kemudian, apakah tambahan angka di atas slip gaji otomatis menjadi peluru perak yang bisa langsung mematikan penyakit kronis bernama pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang?
Menatap Realitas di Garis Depan
Secara teoritis, premis yang dilemparkan oleh Presiden memang berpijak pada konsep corruption by need, yaitu sebuah tindakan menyimpang yang lahir karena desakan kebutuhan hidup paling dasar. Sebagai praktisi yang sehari-hari bergelut dalam pengelolaan SDM aparatur, saya memandang realitas ini secara objektif.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa prajurit TNI maupun anggota Polri di tingkat bintara atau tamtama yang bersujud di garis depan pelayanan sering kali memikul beban kerja serta risiko yang timpang jika dibandingkan dengan take home pay mereka.
Ketika laju inflasi bergerak naik diikuti biaya pendidikan dan kesehatan anak istri yang terus menjulang, idealisme seorang aparat di lapangan pasti akan diuji oleh urusan dapur yang kurang mengepul.
Sulit membayangkan seorang petugas bisa konsentrasi penuh mengamankan wilayah atau menertibkan jalanan jika fokusnya terbelah memikirkan tagihan kontrakan yang jatuh tempo atau susu formula anaknya yang habis.
Dedikasi tidak bisa mengenyangkan perut. Oleh karena itu, membenahi standar pendapatan mereka adalah langkah paling mendasar. Ini adalah cara paling konkret untuk menutup rapat-rapat ruang bagi dalih “tuntutan ekonomi” yang selama ini menyuburkan praktik pungli di jalanan.
Perspektif SDM: Mengapa Uang Saja Tidak Cukup?
Pengalaman di berbagai instansi memperlihatkan bahwa perilaku koruptif masih dapat terjadi meskipun pegawai telah menerima penghasilan yang relatif memadai. Melihat persoalan moralitas pelayanan hanya dari kacamata nominal remunerasi adalah sebuah simplifikasi yang sangat berisiko.
Pengalaman empiris dalam sejarah reformasi birokrasi di berbagai instansi sektor publik membuktikan bahwa menaikkan tunjangan kinerja tidak otomatis menghapus mentalitas koruptif jika benteng budaya organisasinya rapuh.
Dalam manajemen talenta dan psikologi kerja, pemenuhan kebutuhan finansial hanyalah pemuas faktor higienis (hygiene factors). Uang memang bisa menyelesaikan masalah kebutuhan pokok, tetapi dia juga punya efek samping memicu standar gaya hidup yang lebih tinggi.
Jika pembenahan gaji ini tidak dikawal dengan pengawasan berlapis dan penguatan integritas sejak dari dalam pikiran, kita sebenarnya hanya sedang memindahkan masalah. Aparat yang tadinya pungli karena butuh (corruption by need) bisa berubah menjadi pungli karena serakah (corruption by greed).
Dari sudut pandang masyarakat yang paling dirasakan bukanlah besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk aparatur, melainkan kualitas pelayanan yang diterima.
Apabila kesejahteraan pegawai meningkat, masyarakat tentu mengharapkan pelayanan yang lebih responsif, proses yang lebih sederhana serta berkurangnya praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan publik.
Tantangan Fiskal dan Perspektif Inklusif
Jika ditarik ke ranah kebijakan publik yang lebih luas, rencana ini pasti akan membebani postur APBN kita. Angkanya tidak main-main. Pemerintah harus menanggung hajat hidup sekitar 470.000 tentara aktif dan lebih dari 473.000 personel polisi.
Mengelola anggaran untuk massa sebanyak itu jelas butuh kalkulasi super matang. Kalkulasi anggarannya wajib dihitung hingga digit terakhir secara cermat. Meningkatkan kesejahteraan aparatur memang penting, tetapi kebijakan tersebut perlu disusun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara.
Pemerintah harus memastikan bahwa tambahan belanja pegawai tidak mengurangi dukungan anggaran bagi sektor lain yang sama pentingnya seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial.
Masyarakat sebagai pembayar pajak utama berhak menuntut hubungan yang linier. Kenaikan anggaran kesejahteraan aparat harus berbanding lurus dengan rasa aman yang nyata di ruang publik.
Rakyat tidak boleh lagi dihadapkan pada pungutan-pungutan tidak resmi sekecil apa pun saat memerlukan bantuan penegakan hukum. Momentum ini harus diposisikan sebagai sebuah kontrak sosial baru yang mengikat antara negara, aparat, dan masyarakat.
Menuju Paket Reformasi Komprehensif
Menaikkan kesejahteraan ekonomi anggota TNI dan Polri jelas bukan sekadar bagi-bagi anggaran melainkan investasi besar buat menjaga stabilitas bangsa ke depan. Catatan pentingnya, langkah ini tidak boleh jalan pincang.
Uang negara yang keluar harus sebanding dengan hasil nyata. Caranya? Mau tidak mau skema ini harus ditempelkan langsung pada perbaikan sistem kerja dan manajemen anggota yang lebih masuk akal.
- Langkah awal dimulai dengan skema kenaikan pendapatan harus dikaitkan langsung dengan indikator kinerja (KPI) yang terukur serta evaluasi rekam jejak integritas secara berkala bukan sekadar pembagian fasilitas secara merata.
- Lalu dilanjutkan akselerasi digitalisasi pada pos-pos pelayanan publik harus terus dikejar guna meminimalisasi interaksi tatap muka yang rawan memicu ruang transaksi ilegal.
- Hingga bermuara pada mekanisme reward and punishment harus ditegakkan secara konsisten. Sanksi pemecatan tidak dengan hormat bagi oknum yang terbukti memeras rakyat wajib dieksekusi tanpa pandang bulu.
Kesejahteraan memang hak aparat yang wajib diupayakan oleh negara, namun pelayanan yang bersih dan bebas dari intimidasi finansial adalah hak mutlak rakyat yang tidak bisa ditawar.
Hanya melalui keseimbangan antara pemenuhan hak dan ketegasan sistem inilah, visi besar untuk menciptakan aparat yang benar-benar dihormati bukan ditakuti karena pungutan bisa menjelma menjadi kenyataan di bumi Nusantara.
0 Comments