Di tengah ambisi besar pembangunan nasional, ada satu hal yang terkadang luput dari perhatian, yaitu mesin yang menggerakkannya. Kita terlalu sering membicarakan kebijakan, program, dan target pertumbuhan, tetapi lupa bahwa semua itu bergantung pada satu fondasi yang sama: birokrasi.
Dalam berbagai diskursus mutakhir, muncul tiga gagasan penting tentang arah pembaruan birokrasi, yakni fleksibilitas kerja (flexiwork), disrupsi kelembagaan, dan penguatan integritas.
Ketiganya menawarkan harapan, tetapi juga menyimpan pertanyaan mendasar. Apakah birokrasi Indonesia benar-benar siap berubah, atau justru hanya berganti wajah tanpa menyentuh akar masalah?
Gagasan fleksibilitas kerja sebagaimana ditulis oleh Yanuar Nugroho dalam Fleksibilitas Kerja Birokrasi Kita di Kompas edisi 9 Juli 2025, misalnya, tampak menjanjikan. Ia menawarkan pergeseran dari birokrasi berbasis kehadiran fisik menuju birokrasi berbasis kinerja.
Pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa banyak fungsi administratif tetap berjalan tanpa tatap muka. Dalam konteks ini, flexiwork bukan sekadar soal bekerja dari rumah, melainkan perubahan paradigma. Dari menghitung jam kerja menjadi mengukur hasil.
Namun, menurut Dosen STF Driyarkara Jakarta ini, fleksibilitas bukan tanpa risiko. Dalam birokrasi yang sistem meritnya belum sepenuhnya kokoh, dan budaya kerjanya masih cenderung prosedural, fleksibilitas bisa disalahartikan sebagai kelonggaran.
Alih-alih meningkatkan produktivitas, ia berpotensi membuka ruang baru bagi lemahnya akuntabilitas. Di sinilah pertanyaan krusial muncul. Apakah kita sudah siap berpindah dari sistem berbasis kontrol menuju sistem berbasis kepercayaan? Jika belum, maka flexiwork berisiko menjadi slogan modern tanpa substansi.
Di sisi lain, gagasan disrupsi birokrasi yang diangkat oleh A. Bakir Ihsan mendorong perubahan yang lebih radikal.
Melalui Disrupsi Birokrasi di Kompas edisi 31 Mei 2024, ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi selama ini terlalu berhenti pada level prosedural, atau sekadar mengganti aturan tanpa mengubah kebiasaan. Karena itu, diperlukan “guncangan” untuk meretas status quo yang telah mengakar.
Pandangan ini penting, tetapi juga perlu dibaca dengan hati-hati. Dalam pandangan Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta ini, tidak semua disrupsi menghasilkan kemajuan.
Penyederhanaan struktur, misalnya, memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga berpotensi memusatkan kekuasaan. Dalam kondisi tertentu, hal ini justru membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
Sejarah birokrasi menunjukkan bahwa perubahan tanpa kontrol yang kuat dapat melahirkan bentuk baru dari masalah lama. Seperti diingatkan oleh Guillermo O’Donnell, birokrasi yang kuat tetapi tidak akuntabel dapat bergeser menjadi alat yang melayani elite, bukan publik.
Artinya, disrupsi sebenarnya bukan tujuan, melainkan alat. Tanpa arah yang jelas, ia hanya akan menjadi perubahan kosmetik, atau bahkan kontraproduktif.
Sementara itu, persoalan integritas mengingatkan kita pada sisi paling mendasar dari birokrasi, yaitu moralitas publik.
Opini Fithri Edhi Nugroho di Birokrat Menulis edisi 23 Maret 2026 tentang praktik “anggaran silaturahmi” pejabat di hari raya menunjukkan bagaimana ruang abu-abu masih lebar terbuka. Di balik dalih harmonisasi, terselip potensi gratifikasi yang dapat melemahkan independensi pengawasan.
Masalahnya bukan sekadar pada praktiknya, tetapi pada cara kita memaknainya. Silaturahmi, dalam tradisi sosial, adalah nilai yang luhur. Namun ketika ia dibiayai oleh anggaran publik dan melibatkan relasi kekuasaan, ia tidak lagi netral. Ia menjadi keputusan politik yang harus dipertanggungjawabkan.
Di titik ini, kita melihat benang merah dari ketiga gagasan tersebut. Sejatinya, birokrasi Indonesia tidak kekurangan ide pembaruan. Yang sering kurang adalah konsistensi dalam membangun fondasi.
Fleksibilitas membutuhkan sistem kinerja yang kredibel. Disrupsi membutuhkan arah dan pengawasan. Integritas membutuhkan keberanian untuk menolak praktik salah yang sudah dianggap lumrah. Tanpa itu semua, perubahan hanya akan bergerak di permukaan.
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa birokrasi yang kuat tidak lahir dari satu kebijakan besar, melainkan dari akumulasi praktik kecil yang konsisten. Profesionalisme, meritokrasi, dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, tetapi hasil dari proses panjang yang dijaga secara terus-menerus.
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan momentum. Digitalisasi layanan publik, regenerasi ASN, hingga pemindahan pusat pemerintahan adalah peluang untuk melakukan lompatan. Namun, peluang itu bisa terlewat jika perubahan hanya difokuskan pada instrumen, bukan pada sumber daya manusia dan budaya kerja.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana birokrasi bekerja, tetapi untuk siapa ia bekerja.
- Apakah fleksibilitas akan membuat layanan publik lebih baik?
- Apakah disrupsi akan memperkuat akuntabilitas?
- Apakah relasi antarpejabat akan semakin profesional tanpa transaksi tersembunyi?
Jika jawabannya tidak jelas, maka semua gagasan besar itu berisiko menjadi retorika.
Birokrasi adalah mesin negara. Tetapi lebih dari itu, ia adalah wajah negara di mata warganya. Ketika mesin itu tidak bekerja dengan baik, yang dirasakan bukan hanya keterlambatan program, tetapi juga hilangnya kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, pembangunan sebesar apa pun akan kehilangan maknanya.
0 Comments