Dinas Pangan atau Dinas Ketahanan Pangan?

Dinas Pangan atau Dinas Ketahanan Pangan?

Tulisan ini menyoal institusi yang mengurusi pangan dan pertanian di daerah. Di Kota Bandung, dinas yang mengurusi pangan dan pertanian sebenarnya sudah ada, dan sedang berjalan dengan nama Dinas Pangan dan Pertanian. Namun, baru-baru ini terbit beberapa perubahan peraturan dari pemerintah pusat yang karenanya pemerintah daerah harus menyesuaikan termasuk soal nomenklatur dinas dimaksud. Tulisan berikut merupakan buah fikir pribadi untuk menengarai hal tersebut.

18 Nopember Tahun 2016 Kota Bandung mengundangkan Perda Nomor 8 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung. Pasal 3 Perda ini memuat Tipologi Perangkat Daerah. Salah satu perangkat dalam pasal 3 perda dimaksud adalah dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan, dengan nomeklatur: Dinas Pangan dan Pertanian.

Perda Nomor 8 tahun 2016 mencabut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, beserta perubahannya. Pasal 16 Perda Nomor 13 di atas, menyebut Dinas pertanian sebagai dinas yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Terminologi Pertanian dan Pangan

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung memiliki peluang untuk mengubah susunan organisasi sehubungan dengan telah keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomeklatur perencanan pembangunan dan keuangan daerah. Peraturan dimaksud telah dipakai Pemerintah Kota Bandung dalam pemetaan RPJMD 2018-2023.

Dengan adanya peluang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemilihan nomenklatur dinas di daerah yang mengurusi urusan wajib pangan dan urusan pilihan subsektor pertanian dan subsektor peternakan, kembali mencuat.

Akankah Kota Bandung tetap mengusung nama yang sekarang dipakai berdasar Perda Nomor 8/2016, yakni Dinas pangan dan pertanian, atau kembali memakai nomenklatur Perda Nomor 13/2007.

Baik dalam Perda Nomor 8/2016 maupun Perda Nomor 13/2007, urusan pilihan pertanian bukan hanya mencakup tanaman pangan dan hortikultura tapi juga meliputi sub sektor perikanan dan peternakan.

Kedua Perda tersebut telah mengadopsi definisi teminologi pertanian secara luas. Definisi ini bukan hanya mengartikan pertanian sebagai upaya tanam menanam, tapi juga segala “proses kehidupan” yang terbantu oleh adanya fotosintesis dalam klorofil tumbuhan.

Fotosintesis, pemanfaatan karbohidrat yang terbentuk melalui proses biokimia di dalam hijau daun dengan bantuan sinar matahari tersebut, dilakukan oleh mahluk hidup lain seperti ternak atau ikan sepanjang siklus hidupnya. Dengannya, cakupan pertanian menjadi sangat luas meliputi seluruh sumber hayati dan melingkupi lebih dari satu sub sektor.

Pada keduanya tidak ada pertentangan mendasar tentang subsektor yang ditangani dinas. Alhasil, perangkat daerah yang diberi tugas mengurusi pertanian di kota Bandung selalu juga menyelenggarakan urusan subsektor peternakan dan perikanan sesuai kadar potensinya. Itu sudah berlangsung lama dan patut dinyatakan selesai.

Yang masih menjadi perdebatan dalam penyusunan perangkat daerah adalah soal apakah memakai istilah “ketahanan pangan” atau cukup dengan kata “pangan” saja. Untuk menguatkan pilihan, berikut disampaikan informasi terkait, dengan harapan dapat menjadi bahan pimpinan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut.

Sistem Pangan dan Amanat Undang-undang

Tahun 1968, Forrester mengembangkan metode pemodelan system dynamic sebagai alat konseptual untuk memahami struktur dan dinamika sistem yang kompleks. Dalam satu kesempatan kuliah di tahun 2004, Dr. M. Tasrif (dosen mata kuliah system dinamic di program magister Studi Pembangunan ITB) menyebutkan,

“Setiap sistem memiliki unsur dan pola keterkaitan. Dengan kata lain, memahami fenomena persoalan suatu sistem yang kompleks adalah memahami struktur dan pola keterkaitan di dalamnya.”

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang diundangkan di Jakarta tanggal 17 Nopember 2012, memuat banyak pasal penting yang menjelaskan urusan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia (Indonesia) yang paling utama. Pemenuhan pangan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945, sangat krusial untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

UU No.18/2012 mengamanatkan penyelenggaraan pangan bukan saja kepada pemerintah (pusat) tapi juga pemerintah daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Redaksional “penyelenggaraan pangan” disebut sebanyak 18 kali. 

Pasal 3 UU tersebut menyebut bahwa:

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan”.

Dalam setiap pasal yang menerangkan lebih lanjut perihal kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah daerah (selain pemerintah pusat) adalah pihak yang selalu disebut -sebut. Dengan membaca pasal 3 ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa:

  1. Pengurusan pangan oleh pemerintah pusat dan daerah harus diselenggarakan bukan saja adil dan merata tapi juga harus berkelanjutan. Terminologi berkelanjutan selalu dikaitkan dengan manfaat yang harus diperoleh bukan saja untuk generasi sekarang tapi juga dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Generasi anak cucu yang akan meneruskan  cerita hidup generasi sebelumnya.
  2. Ketahanan pangan hanya satu unsur dalam sistem penyelenggaraan pangan yang diamanatkan undang undang. Kecuali ketahanan pangan, penyelenggaraan pangan juga harus mencakup dua unsur penting lainnya, yakni kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Sintesis

Dengan membaca informasi di atas, pemilihan redaksional “ketahanan pangan” seperti termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43  tahun 2016, untuk dipadankan dengan “pertanian” dalam nomenklatur perangkat daerah di Kota Bandung, sepertinya perlu pertimbangan yang matang dengan tiga alasan:

Pertama, memilih nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian daripada Dinas Pangan dan Pertanian berpotensi menyempitkan peran pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik.

Dengan kata lain “Pangan” yang bagi pemerintah daerah adalah urusan wajib tersebut, skupnya menjadi terreduksi karena hanya terfokus pada ketahanan dengan mengabaikan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Padahal, Kota Bandung punya tantangan yang berat untuk urusan pangan. Misalnya, hingga saat ini Kota Bandung bukan penghasil pangan tapi menjadi konsumen pangan potensial. Namun, seperti disebut di undang-undang pangan, setiap warga punya hak akan pangan meskipun dalam keadaan darurat.

Dengan memakai skenario terburuk, misalnya keadaan darurat benar-benar terjadi di Kota Bandung, maka pangan menjadi hal yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar. Jika kemandirian pangan dimiliki setiap warga Kota Bandung, keadaan darurat dalam skenario bermasyarakat/bernegara pun diharapkan dapat terlalui.

Memang seperti utopia, tetapi beberapa langkah untuk menuju terwujudnya kemandirian pangan selalu diupayakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Program inovatif “Buruan SAE” yang diharapkan dapat diimplementasikan di semua wilayah Kota Bandung adalah upaya dini untuk bisa menyediakan pangan yang mengintegrasikan budidaya tanaman dan hewan sekaligus. Dengannya, kebutuhan karbohidrat dan protein berbasis hewani dapat dihasilkan dalam satu satuan pengelolaan.

Kedua, memilih nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian daripada Dinas Pangan dan Pertanian seolah kembali ke peraturan daerah yang lama. Tragisnya, jika benar-benar terjadi, itu akan menunjuk perda Kota Bandung Nomor 13/2007 yang lahir lima tahun sebelum undang-undang pangan diterbitkan.

Bukankah Perda Kota Bandung Nomor 13/2007 tersebut juga akhirnya dirubah oleh Perda Nomor 8/2016 dengan mempertimbangankan UU pangan tahun 2012 sebagai salah satu konsideran. Jadi, kalau di tahun 2016 saja telah dirubah maka kembali memilih istilah lama di tahun 2020, bisakah dikatakan sebagai sebuah kemunduran?

Ketiga, sejak 2016 hingga saat ini urusan wajib pangan dan urusan pilihan pertanian di Kota Bandung diselenggarakan oleh dinas tipe A yang bernomenklatur Dinas Pangan dan Pertanian. Kurun waktu empat tahun tersebut telah cukup kesempatan bagi pihak luar terkait untuk mengenali nomenklatur dimaksud untuk berbagai kepentingan.

Maka, apabila nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipilih daripada Dinas Pangan dan Pertanian, boleh jadi perlu ada adaptasi baru yang cenderung tidak perlu. Contohnya, penggantian logo dan stempel dinas adalah hal teknis kecil yang juga harus diurus.

Referensi:
Forrester, J. “W.(1968). Principles of Systems.” Cambridge, MA: Wright-Allen (1968): 225-230.

1
1
Cerita dari Kota Kembang: Buruan SAE dan Kota yang Nyaman

Cerita dari Kota Kembang: Buruan SAE dan Kota yang Nyaman

Tulisan ini menyoal salah satu inovasi yang dilakukan Kota Bandung, dalam hal ini oleh Dinas Pangan dan Pertanian, dalam mewujudkan ketahanan pangan. Buruan SAE merupakan inovasi program karena mengembangankan kegiatan kampung berkebun yang telah dilakukan sejak lama di Kota Bandung, namun hanya memfokuskan pada praktek penanaman tanaman saja.

Melalui Buruan SAE, kegiatan kampung berkebun dibuat lebih terintegrasi dengan juga menambahankan upaya ternak dan perikanan di pekarangan rumah. Buruan (Bahasa Sunda) berarti pekarangan. Kata SAE (Bahasa Sunda) selain berarti bagus, tertata, atau rapi juga dipakai untuk menyingkat Sehat, Alami, dan Ekonomis.

Buruan SAE adalah Harapan

Dengan implementasi konsep Buruan SAE ini diharapkan potensi pekarangan rumah yang dimiliki masyarakat kota Bandung dapat memberi manfaat untuk pemiliknya. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk aktifitas program Buruan SAE, pelaku pertanian/ urban farming terintegrasi bukan hanya mendapatkan manfaat ekonomi tapi juga dapat berkontribusi dalam mendorong lingkungan yang sehat dan alami.

Saya menyusun tulisan ini setelah pada 18 Agustus 2020 dipanggil masuk di ruangan pak Gin Gin, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Kala itu, beliau baru saja mengikuti zoom meeting, menyoal diversifikasi pangan lokal.

Dalam ruangan sudah berkumpul beberapa orang staf beliau. Mereka semua pernah dikasih penghargaan oleh Pak Gin Gin dalam suatu kesempatan acara di kantor jalan Arjuna.  Atas kiprahnya selama beberapa bulan membantu menyukseskan inisiasi program Buruan SAE.

Di Kota Bandung Buruan SAE sedang gencar disosialisasikan. Ke seluruh wilayah kota. Berharap program ini dapat diadopsi banyak pihak diberbagai tapak. Dalam beberapa kali acara launching, program Buruan SAE banyak diberitakan media.

Untuk cita-cita kota yang nyaman, Buruan SAE adalah adalah harapan. Mimpi Bandung untuk punya lingkungan kota dengan kualitas yang terpelihara baik, bisa terdongkrak. Buruan SAE membantu mewujudkan kesegaran dan kesejukan bagi penghuni kota.

Kota yang layak ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukung yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku seluruh penghuninya, seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, harusnya bisa diwujudkan dengan mengadopsi seluas-luasnya Buruan SAE.

Inisiatif Proyek Perubahan

Buruan SAE adalah gagasan Pak Gin Gin. Beliau mengajukan program bertani dengan memanfaatkan lahan terbatas yang terdapat di pekarangan rumah. Pertama kali digagas saat mengajukan proyek perubahan dalam Diklatpim II, diklat bagi para pimpinan Organisasi Perangkat Daaerah (OPD).

Dengan program Buruan SAE yang dipertahankan dalam sidang di penghujung rangkaian Diklat, beliau keluar sebagai peserta terbaik dengan nilai yang sangat tinggi. Jauh melebihi nilai peserta diklat yang berasal dari kota/kabupaten lain. Prestasi ini diapresiasi langsung oleh Walikota Bandung, Mang Oded.

Buruan SAE sedang dikaji terap di Bandung: Ibukota Provinsi Jawa Barat Barat yang berslogan Jabar Juara. Kini Provinsi Jawa Barat dipimpin Kang Emil. Dengan menjadi Gubernur, sosok Kang Emil boleh jadi merupakan bukti sumbangsih Kota Bandung untuk Jabar juara lahir bathin.

Semasa menjabat walikota, Kang Emil pernah menggencarkan Kampung Berkebun. Selain itu, masih banyak inovasi kota yang ia pimpin dahulu, berhasil membawa Bandung menjadi Juara.

Kegiatan Kampung Berkebun yang sempat ramai, kini tetap menjadi bagian penting dalam program Buruan SAE. Melalui berbagai pengembangan, Kampung Berkebun yang pamornya sempat memuncak itu, sekarang telah bertransformasi dengan menu aktifitas yang lebih kaya dan lebih integratif. Bernama Buruan SAE.

“Buruan SAE diambil dari bahasa sunda. Buruan berarti pekarangan. Sae mengandung arti rapi, tertata dan bagus. Dalam program ini, kata SAE juga merupakan akronim untuk Sehat, Asri dan Ekonomis”, jelas Pak Gin gin dalam berbagai wawancara dengan banyak media.

Patut disebut Buruan SAE merupakan gagasan yang ditujukan  untuk  meningkatkan kapasitas dan aktifitas urban farming di Kota Bandung. Buruan SAE menyulap pekarangan agar termanfaatkan sebagai media urban farming yang terintegrasi. Ada jejak digital yang bisa pembaca akses di media sosial resmi Dispangtan. Dalam akun instagram dispangtan.bdg misalnya, berikut dikutipkan:

“Buruan SAE (Pekarangan Sehat Alami Ekonomis) merupakan program bertani dengan memanfaatkan lahan terbatas yang terdapat di pekarangan rumah dengan menanam tanaman pertanian (hortikultura dan buah), memelihara ikan, dan ternak serta mampu terintegrasi dengan ketahanan pangan keluarga, ekonomi keluarga dan lingkungan yang sehat.”

Dalam program Buruan SAE, tanaman pertanian yang ditanam di pekarangan rumah dapat berupa jenis hortikultura dan buah-buahan, serta diintegrasikan dengan ternak atau pemeliharaan ikan. Integrasinya lebih ditonjolkan untuk menyokong aspek ketahanan pangan keluarga, lingkungan yang sehat, dengan tetap memberi bobot penting dalam aspek ekonomi.

Manfaat

Beragam manfaat yang diharapkan dari operasionalisasi program Buruan SAE, bisa dirasakan bukan saja oleh pelakunya tapi juga lingkungan sekitar. Dengan semakin tertatanya lingkungan, dan akibat proses alami tumbuhan yang berfotosintesis, oksigen terproduksi untuk kelangsungan siklus kehidupan.

Lebih detilnya, Buruan SAE selalu dekat jarak manfaatnya dengan banyak hal, misalnya sadar makanan sehat dan membuka peluang potensi pasar. Di samping dapat memanen tanaman yang terkendali cara kelolanya dengan menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebih, melalui Buruan SAE, secara ekonomi, pelaku dapat meningkatkan pendapatan.

Dengan Buruan SAE diharapkan ada kontribusi dari praktik pertanian kota terhadap laju inflasi. Slogannya, urban farming peduli inflasi.

Dalam jangka panjang, Buruan SAE selain berpeluang menjadi sarana pendidikan sektor pertanian dan ekowisata, juga menjadi faktor penentu dalam menjadikan makanan sebagai mediator dalam meningkatkan keterlibatan sosial dan pengalaman berbudaya.

Buruan SAE menjadi alternatif untuk meningkatkan frekuansi interaksi antar masyarakat melalui ragam jenis sumber makanan yang dihasilkan. Budaya masyarakat juga dapat tergali saat terjadi pemanfaatan hasil dan dalam penyajian makanan yang makin variatif.

Terlebih, jika diversifikasi pangan lokal berhasil disematkan dalam Buruan SAE, dan waktu berhasil menguji kebiasaan masyarakat dari ketergantungan mengkonsumsi nasi, budaya baru yang tercipta tentu menjadi indikator nyata keberhasilan program yang kita bicarakan ini.

Meluaskan dan Mempertahankan

Tersiar kabar program Buruan SAE dilirik para pengambil kebijakan terkait di daerah lain. Suatu daerah bahkan mulai memodifikasi program. Kabar ini diceritakan rekan sejawat selepas ditugaskan mengikuti suatu rapat Di Bogor. Mereka memodifikasi program sejenis dengan mengarahkan para pelakunya dengan hanya memilih satu komoditas. Mungkin konsepnya ialah satu daerah pengelolaan, (dipilih) satu komoditas.

Implementasi Buruan SAE tidak harus diseragamkan. Lebih baik pemilihan komoditasnya diserahkan ke pelaku, yang mengelola langsung. Buruan SAE tidak boleh menjadi program yang dipaksakan dari atas. Misalnya dengan hanya memilih satu dua komoditas tanaman.

Biarkan masyarakat sesuai potensi dan keinginan yang dimilikinya mengembangkan sendiri dan bergembira dengan menanam jenis apa saja. Tanaman hias, hortikultura, buah-buahan bahkan jika ditanam secara tumpang sari pun, semoga menjadi jalan shodaqoh karena memberi ruang baru untuk makhluk hidup lain.

Mengundang jasad renik lain datang di pekarangan, untuk menyeimbangkan alam sekitar. Menuju keseimbangan biologis.

Yang justru harus diperhatikan lebih serius lagi adalah bagaimana Buruan SAE sebagai program dapat berkembang dengan teknologi tepat guna, melintasi batas administrasi wilayah, dilakukan beragam profesi, dan lintas generasi.

Warga Bandung dengan jumlah penduduk usia muda yang tidak sedikit, patut juga menjadi pertimbangan untuk kontribusi pentingnya dalam program. Katakanlah upaya ini sebagai antisipasi bonus demografi. Dapatkah Buruan SAE membuka peluang bagi kaum milenial. Dan bagaimana kaum milenial ini bercampur baur dalam pelaksanaan program, menjadi tantangan yang tidak mudah.

Segmentasi tipe urban farming dalam Buruan SAE mungkin bisa menjadi jawaban untuk sebesar-besarnya keterlibatan mereka. Misalnya memberikan stimulus untuk mengembangkan tanaman microgreen. Pasalnya untuk kegiatan urban farming di perkotaan, peran yang cukup dominan sejauh ini ditunjukkan oleh kaum perempuan dewasa. Seperti saya saksikan sejak 2015.

Mempertahankan Buruan SAE sebagai program berkesinambungan menjadi sangat penting. Kontinyuitas program pernah diwanti-wanti Umi Oded dalam suatu acara launching di wilayah. “Jangan sampai baru sebentar dilaksanakan sudah vakum ditengah jalan” Kata Umi, demikian kurang lebih.

Kadeudeuh Umi dalam memperhatikan program Buruan SAE, setali dengan Pak Wali. Mang Oded sudah demikian besar konsistensi kebijakannya untuk memajukan sektor pangan di Kota Bandung. Selain menjadi pemantik paling utama, dorongan pak Wali tersebut tentu menjadi penyemangat Pak Gin Gin dan jajaran Dispangtan dalam mengawal Buruan SAE hingga dapat memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat kota.

Dari Pekarangan ke Masyarakat yang Sejahtera

Kota yang nyaman adalah salah cita-cita yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023. Cita-cita lainnya yang memiliki irisan dengan harapan implementasi program Buruan SAE adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.

Demikian bunyi RPJMD. Buruan SAE mengupayakan ketahanan keluarga melalui penyediaan pangan sehat, karena terkendali proses penyajiannya.

Jika kita mengenal pepatah “dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat” maka Buruan SAE akan sangat besar jasanya dalam menyiapkan kesejahteraan paripurna masyarakat kota Bandung, karena RPJMD juga menyebut:

Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan yang paripurna seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

“Potensi yang kita miliki hanya pekarangan. Harus bisa dimanfaatkan optimal”, pungkas Pak Gin Gin sewaktu beliau memanggil saya di tanggal 18 Agustus 2020 itu. Saya kagum dengan kegigihan beliau. Tidak banyak pimpinan yang pandai mengeksekusi sebuah ide. Dan sejauh ini, karena tangan dinginnya, Buruan SAE sedang menggema gaungnya.

Jika keyakinan bahwa Buruan SAE akan sangat besar dampaknya terhadap kenyamanan kota, dalam kepala saya terlintas satu pertanyaan, “Akankah kesejahteraan masyarakat kota bisa sekaligus tercapai di masa datang dari pekarangan yang sekarang sedang kita rekayasa?” Semoga jawabanya positif.

3
0
error: