Jarum jam baru menunjukkan pukul 05.30 WIB ketika alarm ponsel berbunyi. Udara pagi masih dingin, jalanan pun belum ramai. Namun bagi seorang peliput berita dan tim lensa, hari kerja sudah dimulai.
“Jangan sampai terlambat, acara Pembukaan Diklat Manajemen Risiko Inspektorat Jambi dibuka oleh Kepala Badiklat PKN dimulai pukul delapan,” pesan singkat dari koordinator liputan berita menjadi pengingat bahwa hari itu akan menjadi hari yang panjang.
Setelah memastikan kamera, mikrofon, baterai cadangan, kartu memori, dan perlengkapan lainnya lengkap, mereka segera berangkat menuju lokasi. Di dalam mobil, suasana masih sunyi.
Sesekali mereka berdiskusi mengenai susunan acara, sudut pengambilan gambar, siapa narasumbernya, pimpinan siapa yang hadir, apakah akan diwawancarai, hingga alur berita yang akan disusun nanti.
Sesampainya di lokasi, mereka segera membagi tugas. Tim lensa mengabadikan setiap momen penting, sementara peliput berita menyiapkan rekaman dan meletakkannya dekat sound system, hingga mengumpulkan informasi yang akurat terkait materi yang akan dijadikan berita.
Setelah kegiatan selesai, pekerjaan belum berakhir. Mereka kembali ke kantor untuk memilih foto terbaik, menyusun naskah berita, dan melakukan penyuntingan sebelum dipublikasikan.
Di balik setiap berita yang dibaca masyarakat, ada dedikasi, kerja sama, dan semangat yang dimulai sejak pagi hari. Bagi peliput berita dan tim lensa, menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya adalah bentuk pengabdian kepada publik.
Menjelang sore, berita akhirnya selesai. Foto-foto terbaik telah dipilih, video telah diedit, dan naskah berita telah melalui proses penyuntingan, koreksi dari atasan langsung. Beberapa saat kemudian, hasil liputan dipublikasikan melalui media informasi instansi.
Di sinilah peran humas menjadi sangat penting. Humas bertugas menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar setiap informasi dapat dipahami dengan jelas, benar, dan mudah diakses.
Peran Kehumasan Instansi
Di era keterbukaan informasi, keberhasilan suatu instansi pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas program yang diselenggarakan, tetapi juga dari kemampuannya menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat, terbuka, dan mudah dipahami.
Dalam konteks tersebut, kehumasan (public relations) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah juga menjelaskan bahwa kehumasan pemerintah merupakan fungsi manajemen yang bertujuan membangun komunikasi dua arah, menciptakan saling pengertian, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan publik.
Dengan demikian, humas tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi pengelola komunikasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.
Informasi tentang Diklat
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan salah satu upaya instansi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan para pemangku kepentingan.
Namun, program yang berkualitas tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila informasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaannya tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Dalam hal ini, humas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara instansi pemerintah dengan publik. Melalui berbagai kanal komunikasi Badiklat PKN, seperti situs resmi dari internal yaitu website dan BPK Flash, media sosial, publikasi digital, dan kegiatan sosialisasi, humas memastikan informasi mengenai program diklat dapat diakses secara luas, mudah dipahami, dan tepat sasaran.
Selain menyampaikan informasi, humas juga memfasilitasi komunikasi dua arah dengan menjawab berbagai pertanyaan, menerima masukan, serta membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan.
Peran tersebut sejalan dengan konsep Two-Way Symmetric Model yang dikemukakan oleh James E. Grunig dan Todd Hunt (1984), yaitu komunikasi yang tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga membangun dialog dan saling pengertian antara organisasi dan masyarakat.
Di era digital, humas pemerintah menghadapi tantangan untuk menyampaikan informasi secara cepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami di tengah derasnya arus informasi.
Selain itu, humas juga dituntut meningkatkan partisipasi masyarakat agar semakin banyak pihak mengetahui dan memanfaatkan layanan diklat yang diselenggarakan instansi pemerintah.
Mitra strategis
Bagi BPK RI, khususnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), humas berperan sebagai mitra strategis dalam memperkenalkan layanan pendidikan dan pelatihan kepada peserta internal maupun eksternal.
Melalui komunikasi yang efektif, humas membantu memperluas jangkauan informasi, meningkatkan partisipasi peserta, serta memperkuat citra BPK RI sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia sektor publik.
Dengan demikian, humas bukan sekadar penyampai informasi, melainkan pengelola komunikasi strategis yang membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, serta mendukung keberhasilan diklat.
Keberhasilan diklat tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan pengajar, tetapi juga oleh komunikasi publik yang efektif sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh lebih banyak pemangku kepentingan.
0 Comments