Tentu saja namanya bukan Makan Bergizi Gratis seperti yang kita kenal di Indonesia. Ketika saya tinggal selama sekitar satu tahun di Nottingham, Inggris, anak saya bersekolah di salah satu public school di Nottingham City.
Saat itu ia berada di Reception, jenjang awal sekolah sebelum masuk Year 1, yang kalau dicari padanannya dalam sistem pendidikan kita kira-kira berada pada masa transisi dari TK menuju SD.
Ketika pertama kali masuk sekolah, kami ditanya apakah anak kami akan mengambil free school meal yang disediakan sekolah atau membawa bekal makan siang sendiri dari rumah. Saya yang ketika itu belum terlalu memahami sistem sekolah di Inggris langsung memikirkan satu hal: halal atau tidak?
Karena belum tahu bagaimana makanannya disiapkan dan pilihan apa saja yang tersedia, saya memilih menolaknya.
Pihak sekolah tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Mereka hanya menjelaskan konsekuensinya: jika anak tidak mengambil makanan dari sekolah, orang tua harus menyediakan packed lunch atau bekal makan siang sendiri setiap hari.
Bagi saya ketika itu, pilihan ini terasa lebih aman. Saya tahu apa yang dimakan anak saya, tahu dari mana makanannya berasal, dan yang paling penting, dapat memastikan persoalan halal yang menjadi kekhawatiran utama kami.
Sampai kemudian saya mendapat sebuah “teguran” kecil dari sekolah.
Suatu hari, bekal anak saya diperiksa oleh gurunya. Saya sudah tidak ingat persis apa saja isi kotak makannya saat itu.
Namun, saya masih mengingat pesan yang disampaikan sekolah: secara nutrisi, bekal tersebut dinilai kurang memadai. Ada komponen makanan yang seharusnya tersedia agar makan siang anak tidak sekadar membuatnya kenyang, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizinya.
Kejadian sederhana itu mengubah cara saya melihat free school meal. Saya mulai memahami bahwa kata yang paling penting dari free school meal ternyata bukan hanya free. Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada siapa yang membayar makanannya, yaitu apa yang dimakan oleh si anak.
Bukan Sekadar Makan Gratis
Di Inggris, makanan yang disediakan sekolah memang tidak disusun sesuka hati. Pemerintah menetapkan School Food Standards yang mengatur jenis makanan yang harus tersedia dan makanan yang perlu dibatasi.
Sekolah harus menyediakan buah dan sayuran setiap hari, makanan berkarbohidrat, sumber protein, serta susu atau produk turunannya dengan ketentuan tertentu. Pada saat yang sama, makanan tinggi lemak, gula, dan garam juga dibatasi.
Standar tersebut pada dasarnya dibangun agar makanan yang tersedia di sekolah mendukung pola makan yang sehat dan seimbang. Bahkan, sistem free school meal untuk anak usia awal sekolah di Inggris bukan semata-mata program bantuan bagi keluarga tidak mampu.
Melalui skema Universal Infant Free School Meals, murid pada jenjang Reception, Year 1, dan Year 2 di sekolah yang didanai pemerintah memperoleh makan siang gratis.
Artinya, ketika dulu sekolah menawarkan makan siang gratis kepada anak saya, saya melihatnya terutama dari perspektif gratis atau tidak gratis. Sementara sistem sekolah melihat persoalan yang lebih luas: apakah anak mendapatkan makan siang yang memadai atau tidak?
Dua pertanyaan tersebut terlihat mirip, tetapi sesungguhnya sangat berbeda.
Tentu orang tua dapat menyediakan makanan yang bahkan lebih baik daripada makanan sekolah. Banyak orang tua memahami nutrisi, mempunyai waktu untuk merencanakan menu, serta mampu menyediakan makanan yang sehat dan beragam.
Tetapi kebijakan publik tidak dapat dibangun berdasarkan asumsi bahwa seluruh keluarga memiliki pengetahuan, waktu, sumber daya, dan kebiasaan yang sama.
Bahkan, orang tua yang sangat menyayangi anaknya belum tentu setiap pagi menghitung apakah bekal anak sudah cukup protein, serat, sayuran, buah, vitamin, mineral, dan kebutuhan nutrisi lainnya. Saya sendiri adalah contohnya.
Ketika Pengalaman Bertemu Data
Menariknya, pengalaman pribadi saya ternyata sejalan dengan temuan penelitian. Sebuah studi nasional terhadap 3.001 anak berusia 4–16 tahun di Inggris membandingkan kualitas nutrisi school meals dengan packed lunches.
Pada anak usia sekolah dasar, mereka yang mengonsumsi makanan sekolah lebih mungkin memenuhi rekomendasi minimum untuk sayuran, makanan kaya protein, dan serat, sekaligus lebih mungkin tidak melampaui rekomendasi maksimum untuk garam serta makanan ringan manis dan gurih dibandingkan anak yang membawa bekal dari rumah.
Temuan tersebut tentu tidak berarti makanan sekolah selalu lebih baik dan bekal dari orang tua selalu buruk. Penelitian yang sama bahkan menegaskan bahwa kualitas school meals sendiri belum optimal.
Namun, ada satu pelajaran kebijakan yang penting: ketika makanan disediakan melalui sebuah sistem, pemerintah dapat menetapkan standar minimum.
Ketika tanggung jawab itu sepenuhnya dikembalikan kepada masing-masing keluarga, variasinya menjadi jauh lebih besar. Di titik inilah pengalaman kecil saya di Nottingham terasa relevan ketika melihat perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Jika Menolak MBG, Lalu Anak Makan Apa?
Perdebatan tentang MBG hari ini tidak lagi hanya mengenai besarnya anggaran atau kemampuan pemerintah mendistribusikan jutaan porsi makanan.
Kita juga membicarakan kualitas makanan, keamanan pangan, tata kelola, preferensi anak, kesiapan sekolah, hingga orang tua atau sekolah yang mungkin merasa tidak membutuhkan MBG karena mampu menyediakan makanan sendiri.
Badan Gizi Nasional sendiri telah menyatakan bahwa sekolah tidak boleh dipaksa menerima MBG apabila memang memilih untuk tidak menerimanya. Menurut saya, prinsip tersebut tepat. Sebuah kebijakan publik tidak seharusnya kehilangan ruang dialog dengan masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya.
Namun, ada satu pertanyaan lanjutan yang menurut saya jauh lebih penting:
Jika seorang anak tidak menerima MBG, apa yang kemudian ia makan?
Pertanyaan ini penting karena tujuan MBG seharusnya tidak berhenti pada distribusi makanan gratis. Menu MBG dirancang dengan memperhatikan kebutuhan zat gizi makro dan mikro.
Dengan kata lain, secara desain yang sedang diberikan negara bukan hanya “makan gratis”, melainkan sebuah intervensi untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Karena itu, jika orang tua memilih menolak MBG dan menyediakan bekal sendiri, persoalannya seharusnya tidak selesai pada sebuah formulir: menerima atau menolak.
Sekolah dan pemerintah perlu memastikan bahwa orang tua memahami konsekuensi dari pilihan tersebut. Bukan dengan melarang orang tua membawa bekal.
Bukan pula dengan menganggap makanan dari rumah pasti lebih buruk daripada MBG. Melainkan dengan memberikan informasi mengenai standar nutrisi yang seharusnya tetap diperoleh anak.
MBG sebagai Risk Control
Di sinilah konsep risk communication menjadi relevan. Dalam manajemen risiko, komunikasi risiko bukan sekadar memberi tahu masyarakat bahwa suatu bahaya ada. Komunikasi risiko membantu para pihak memahami risiko yang sedang dihadapi, konsekuensinya, pilihan yang tersedia, serta tindakan yang dapat dilakukan untuk mengelolanya.
Dalam konteks MBG, risiko yang sebenarnya sedang kita kelola bukanlah “anak tidak mendapatkan makanan gratis.”
Risiko yang lebih fundamental adalah “anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan proses belajarnya.”
Perbedaan cara mendefinisikan risiko ini sangat penting.
- Jika risikonya kita definisikan sebagai “anak tidak menerima MBG”, maka keberhasilan program mudah terjebak pada satu ukuran: berapa banyak porsi yang berhasil dibagikan. Semakin banyak penerima, semakin dianggap berhasil.
- Tetapi jika risikonya adalah “anak tidak memperoleh nutrisi yang memadai”, cara berpikirnya berubah. MBG bukan tujuan akhir. MBG adalah salah satu risk control untuk mengurangi risiko masalah gizi pada anak. Konsekuensinya, bekal dari rumah juga dapat menjadi risk control yang sama baiknya, bahkan mungkin lebih baik, sepanjang kualitas nutrisinya memadai.
Karena itu, orang tua yang menolak MBG tidak seharusnya otomatis diposisikan sebagai pihak yang menentang tujuan program pemerintah. Mereka justru perlu menjadi bagian dari sistem pengendalian risiko yang sama.
Pesannya sederhana: silakan membawa makanan sendiri, tetapi mari kita pastikan bersama bahwa makanan tersebut tetap memenuhi kebutuhan nutrisi anak.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah menyediakan panduan sederhana bagi orang tua mengenai komposisi bekal yang dianjurkan, contoh menu, ukuran porsi sesuai kelompok usia, sumber protein, kebutuhan buah dan sayuran, serta makanan yang sebaiknya dibatasi.
Jika ditemukan bekal yang secara berulang sangat tidak seimbang, sekolah dapat berkomunikasi dengan orang tua secara edukatif. Bukan untuk menghakimi kemampuan orang tua dalam mengurus anak, tetapi untuk memastikan bahwa risiko kekurangan nutrisi tidak terabaikan.
Dari Provider of Meals menjadi Provider of Information
Kurang lebih seperti yang pernah saya alami di Nottingham. Pendekatan seperti ini sekaligus memperluas posisi pemerintah. Pemerintah tidak lagi hanya menjadi provider of meals, tetapi juga provider of information.
Dalam pengelolaan risiko, informasi merupakan salah satu bentuk control yang sering kali diremehkan. Sebab orang dapat mengambil keputusan yang kurang tepat bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena informasi yang mereka miliki tidak cukup untuk memahami konsekuensi dari keputusan tersebut.
Sekali lagi, saya adalah contohnya.
Ketika menolak free school meal di Nottingham, saya tidak sedang berniat memberikan makanan yang kurang baik kepada anak saya. Justru sebaliknya. Saya merasa sedang mengambil keputusan terbaik sebagai orang tua karena ingin memastikan makanan anak saya halal. Yang kurang ketika itu bukan kepedulian, tetapi informasi.
Sekolah kemudian mengisi kekosongan informasi tersebut. Mereka tidak memaksa saya menerima makanan sekolah. Mereka juga tidak mengatakan bahwa sebagai orang tua saya tidak boleh menentukan makanan anak saya sendiri. Tetapi ketika bekal yang saya berikan dinilai kurang memadai secara nutrisi, mereka memberi tahu saya.
Bagi saya, itulah bentuk risk communication yang sangat konkret.
Pengalaman tersebut juga mengingatkan bahwa persepsi risiko pemerintah dan masyarakat tidak selalu sama. Pemerintah mungkin sedang memikirkan protein, zat besi, serat, kecukupan energi, stunting, atau malnutrisi.
Sementara orang tua mungkin sedang memikirkan halal, alergi, kebersihan makanan, rasa, keamanan proses memasak, atau sekadar apakah anaknya mau memakan makanan tersebut.
Tidak ada yang aneh dengan perbedaan itu. Justru tugas komunikasi risiko adalah mempertemukan berbagai persepsi tersebut sehingga keputusan yang diambil tetap mengarah pada tujuan yang sama: melindungi kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Jangan Berhenti pada Jumlah Porsi
Karena itu, keberhasilan MBG menurut saya kelak tidak cukup hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang berhasil didistribusikan setiap hari. Ukuran yang jauh lebih substantif adalah: apakah semakin banyak anak Indonesia yang memperoleh nutrisi yang lebih baik?
Keduanya terlihat sama, tetapi sesungguhnya tidak identik.
Seorang anak dapat tercatat menerima MBG tetapi tidak menghabiskan makanannya. Sebaliknya, seorang anak dapat tidak menerima MBG tetapi membawa bekal dengan komposisi nutrisi yang sangat baik dari rumah.
Jika tujuan kebijakannya adalah memperbaiki kualitas gizi anak, perhatian pemerintah pada akhirnya harus bergerak melampaui output distribusi menuju outcome nutrisi.
Indonesia dapat mengambil prinsip yang sama. MBG seharusnya tidak berhenti sebagai proyek distribusi makanan dalam skala besar. Ia dapat menjadi pintu masuk untuk membangun literasi gizi nasional.
- Anak yang menerima MBG belajar seperti apa komposisi makanan yang baik.
- Orang tua yang menyediakan bekal sendiri mendapatkan referensi mengenai standar nutrisi yang seharusnya dipenuhi.
- Sementara sekolah menjadi titik pertemuan antara kebijakan pemerintah dan keputusan keluarga.
Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun berlalu, saya sudah tidak mengingat menu free school meal apa saja yang dahulu ditawarkan sekolah anak saya di Nottingham. Tetapi saya masih mengingat teguran sederhana mengenai bekal makan siangnya. Dari sana saya belajar satu hal: makanan gratis ternyata bukan semata-mata tentang makanan yang diberikan secara gratis.
Ada risiko yang sedang dikelola di belakangnya.
Mungkin di situlah salah satu pelajaran penting bagi MBG di Indonesia. Jangan hanya menjelaskan kepada orang tua bahwa pemerintah menyediakan makanan gratis.
Jelaskan mengapa komposisinya dibuat demikian, kebutuhan nutrisi apa yang ingin dipenuhi, risiko apa yang ingin dikurangi, dan jika orang tua memilih tidak menerimanya, jelaskan pula standar yang sebaiknya mereka penuhi ketika menyediakan makanan sendiri.
Karena pada akhirnya, negara dan orang tua sebenarnya sedang mengelola risiko yang sama:
bukan risiko bahwa anak kita tidak mendapatkan makanan gratis, tetapi risiko bahwa anak-anak kita tumbuh dan belajar tanpa mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan.
Masalahnya MBG di Konoha jadi lahan bagi bagi kue penguasa, bagi bagi korupsinya juga