Bayangkan seorang pemeriksa keuangan negara yang tidak lagi menghabiskan berhari-hari menelusuri ribuan baris transaksi secara manual, karena sebagian besar pekerjaan itu sudah dibantu mesin.
Anomali data terdeteksi otomatis, pola risiko terpetakan lebih awal, dan pemeriksa punya lebih banyak waktu untuk berpikir strategis dibanding sekadar mencocokkan angka. Bukan sebuah skenario karya fiksi, namun inilah arah yang tengah dirintis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui apa yang belakangan disebut sebagai intelligent audit.
Istilah ini sebenarnya belum memiliki definisi yang disepakati dunia akademik. Sebuah kajian di jurnal Neurocomputing tahun ini bahkan secara jujur menyebut bahwa intelligent audit masih menjadi konsep yang terus berkembang.
Namun secara umum, gagasannya cukup jelas, yaitu memadukan kecerdasan buatan, analisis big data, dan otomatisasi ke dalam seluruh tahap pemeriksaan, sehingga auditor bisa bergeser dari tugas administratif rutin menuju analisis risiko yang lebih bernilai strategis.
Dari Jerman ke Meja Kerja Pemeriksa
Revolusi industri 4.0 yang diperkenalkan di Jerman pada 2011 membawa gelombang otomatisasi dan kecerdasan buatan ke berbagai sektor. Diinisiasi oleh Jepang, ia menawarkan gagasan perpaduan teknologi dan manusia menjadi lebih optimistis melalui revolusi industri 5.0, atau Society 5.0.
Jika pada 4.0 sempat memunculkan kekhawatiran mesin yang akan menggantikan manusia, Society 5.0 justru menempatkan keduanya sebagai mitra. Teknologi mengambil alih pekerjaan berulang, sementara manusia fokus pada hal-hal yang lebih membutuhkan penilaian dan pertimbangan.
Gelombang ini akhirnya sampai pada ke sektor publik. Laporan tahunan Stanford AI Index mencatat bahwa peran pemerintah di berbagai negara kini bergeser dari sekadar pengamat menjadi regulator aktif sekaligus pengguna strategis teknologi AI, meski tetap waspada terhadap risiko disinformasi dan persoalan etika yang menyertainya.
Di Indonesia, agenda ini sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi dan transformasi digital yang ditetapkan pemerintah hingga 2029, yaitu birokrasi yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kualitas layanan publik.
BPK sendiri sudah melangkah jauh. Sepanjang 2020-2024, lembaga ini membangun fondasi digital lewat tiga Langkah yaitu, proses bisnis berbasis digital, tata kelola teknologi informasi yang mendukung transformasi, serta pemanfaatan big data analytics.
Arsitektur digital yang dikenal sebagai Digital Enterprise Architecture (DNA), menyelaraskan proses bisnis dengan teknologi informasi dari sisi data, aplikasi, hingga infrastruktur dan telah didukung melalui sertifikasi keamanan informasi internasional untuk pusat data dan layanan TI-nya.
Di kancah internasional, BPK juga tidak sekadar menjadi penonton. Ketua BPK Isma Yatun aktif menyuarakan pentingnya sinergi big data dan AI dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam Working Group on Big Data dalam INTOSAI.
BPK bahkan dipercaya menjadi project leader penelitian INTOSAI mengenai penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam pemeriksaan keuangan publik untuk periode 2026 – 2028.
Pada akhir 2024, BPK turut ambil bagian dalam forum tahunan Panel Auditor Eksternal PBB di UNESCO, Paris, yang mendiskusikan bagaimana big data analytics dan AI bisa memperkuat efisiensi dan efektivitas audit organisasi internasional.
Ketika Teknologi Melangkah Lebih Cepat dari Manusianya
Secanggih apa pun sistemnya, ada satu kebenaran sederhana yang sering terlewat: teknologi hanya akan sekuat orang yang mengoperasikannya.
Laporan Future of Jobs 2025 dari World Economic Forum memperkirakan 39 persen keterampilan inti pekerja akan berubah dalam lima tahun ke depan, dan mayoritas pemberi kerja meyakini AI akan mentransformasi cara mereka bekerja pada 2030.
Kemampuan di bidang AI, big data, dan literasi teknologi kini menjadi keterampilan yang paling cepat dibutuhkan. Kesenjangan di area inilah yang berpotensi menjadi penghambat terbesar adopsi teknologi di organisasi mana pun, termasuk BPK.
BPK sendiri memiliki 9.700 pegawai dan lebih dari separuhnya menjabat sebagai pemeriksa fungsional. Hasil peer review internasional oleh lembaga pemeriksa dari Jerman, Austria, dan Swiss pada 2024 menyoroti tiga area yang perlu terus diperkuat, yaitu sumber daya manusia, etika dan integritas, serta teknologi informasi.
Sebagai jawaban dari evaluasi tersebut, BPK mendorong penguatan kapasitas pegawai lewat BPK Corporate University (BPK CorpU), sebuah pendekatan pembelajaran berbasis manajemen pengetahuan, dengan standar minimal jam pelatihan setiap tahun bagi seluruh pegawainya.
Persoalannya, membangun kompetensi digital bukan sekadar urusan pelatihan di ruang kelas. Ketimpangan geografis turut menjadi tantangan nyata. Kesenjangan literasi AI antara pegawai di kantor pusat dan di berbagai perwakilan daerah (baik barat dan timur) dapat menjadi tantangan tersendiri jika tidak dikelola dengan baik.
Kepercayaan Publik: Fondasi yang Sering Terlupakan
Dimensi lain yang sering terlupakan ketika berbicara tentang transformasi berbasis AI adalah bagaimana publik memahaminya. Penerapan AI dalam pemeriksaan keuangan negara berpotensi memunculkan pertanyaan wajar dari masyarakat, yaitu dalam hal akuntabilitas, potensi bias dalam data yang diolah mesin, serta transparansi dari proses analisisnya.
Di titik inilah kehumasan memegang peran yang sesungguhnya cukup krusial, yaitu memastikan narasi publik tentang intelligent audit disampaikan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa peran manusia sebagai pemeriksa akan tergantikan oleh mesin.
Tantangan komunikasi ini tidak hanya berlaku ke luar. Ke dalam organisasi sendiri, kesenjangan literasi AI antarpegawai juga perlu dijembatani lewat sosialisasi yang konsisten, agar transformasi digital tidak dipahami sekadar sebagai kebijakan satu arah dari pusat melainkan perubahan yang dipahami dan dijalankan bersama.
Risiko kesalahan sistem atau kesalahpahaman publik atas hasil pemeriksaan berbasis AI juga perlu diantisipasi melalui strategi komunikasi krisis yang matang — bukan sesuatu yang bisa disusun secara tiba-tiba ketika masalah terlanjur berkembang.
Menuju Era yang Tak Bisa Ditunda
Dari berbagai langkah yang sudah ditempuh, BPK sebenarnya telah membangun fondasi yang cukup kuat. Standar keamanan informasi yang teruji melalui sertifikasi internasional, arsitektur digital yang terintegrasi, serta agenda pengembangan SDM yang terstruktur telah menjadi fokus perhatian BPK dalam menjalankan transformasi digital menuju intelligent audit.
Namun, fondasi yang kuat tidak cukup jika tidak dirawat dan dikembangkan secara konsisten. Regulasi perlu terus dimutakhirkan secara spesifik untuk memitigasi risiko etika AI dan disinformasi. Ketimpangan geografis dalam sebaran kompetensi digital pegawai perlu mendapat perhatian serius, bukan sekadar menjadi catatan kaki dalam laporan kinerja.
Yang tak kalah penting, strategi komunikasi publik perlu berjalan seiring dengan kecepatan transformasi teknologi. Secanggih apa pun sistem pemeriksaan berbasis AI, kepercayaan publik tetaplah modal yang tidak bisa dibangun oleh algoritma semata.
Ia dibangun oleh keterbukaan, konsistensi, dan keberanian menjelaskan hal-hal rumit dengan cara yang bisa dipahami semua orang.
Intelligent audit, pada akhirnya, bukan hanya soal mesin yang belajar membaca data lebih cepat. Ia menyangkut juga tentang bagaimana sebuah lembaga negara belajar beradaptasi pada sisi teknologi dan manusianya, hingga bagaimana cara ia berbicara kepada publik yang diwakilinya.
0 Comments