Bangsa Indonesia secara berkala menjalankan ritual suci bernama pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Pilkada secara langsung dikatakan sebagai sebuah ritual suci mengingat untuk mewujudkan proses demokrasi lokal yang sebenarnya.
Tidak sedikit sedikit perjuangan, dedikasi, serta pengorbanan yang menjadi persembahan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kerusuhan masal dengan korban jiwa dan ekonomi menjadi harga sebuah reformasi 1998. Perjuangan yang dianggap senilai untuk merubah otoritarianisme menjadi demokratisasi yang berujung pada kesejahteraan rakyat.
Harapan pembangunan dan kekuasaan
Harapan ini tentu membutuhkan proses untuk mewujudkannya agar kehidupan kian tertata. Sistem ini sekaligus menguji kualitas demokrasi di daerah sedang seklaigus kulaitas tata kelola pemerintahannya.
Pembangunan dan pemerintahan diharapkan selalu berjalan seiringan dengan kebutuhan rakyat. Pembangunan idealnya bertumpu pada kebutuhan nyata masyarakat luas bukan malah kepentingan segelintir kelompo.
Hal ini dapat diwujudkan karena para kontestan pilkada maju ke medan laga dengan membawa kompetensi serta ambisi positif untuk membangun daerah. Pengalaman dan jiwa kepemimpinan menjadi prioritas utama yang diperlihatkan kepada publik.
Kapabilitas dan popularitas yang sehat menjadi ukuran dalam menarik simpati pemilih. Kemampuan menyampaikan visi dan misi kontestan merupakan hal utama.
Kejujuran dan mawas diri sebagai nilai luhur bangsa harus terus dikedepankan. Setiap ritual suci ini dilaksanakan, harapan akan hadirnya politik gagasan yang bersih menjadi fokus bersama. Seolah menjadi seorang pemimpin merupakan ruang pengabdian tertinggi yang menjadi tujuan utama.
Menang atau kalah disikapi dengan bijak, sehingga proses pasca-pilkada dapat berjalan melalui jalur konstitusi secara tertib. Akibatnya, pilkada menjadi sebuah ritual suci dan ajang kebersamaan yang mencerahkan.
Seorang pemimpin yang baik mestinya berlandaskan kepada kejujuran. Percaya kepada kemampuan sendiri, harus optimis namun juga realistis. Sudah saatnya setiap pelaksanaan pilkada serentak berlandaskan pada marwah bangsa yakni kejujuran.
Ajang kampanye merupakan sebuah arena adu program. Arena untuk menyampaikan visi masa depan, tempat untuk meyakinkan para pemilik suara secara transparan.
Di sinilah pentingnya edukasi politik dihadirkan di tengah masyarakat. Edukasi politik berfungsi membentuk pemilih cerdas yang tidak lagi menilai kontestan berdasarkan popularitas semata, melainkan dari rekam jejak, rasionalitas janji, dan program kerja yang ditawarkan.
Berbagai Gagasan dan Janji
Pemilih yang teredukasi mampu membedakan antara retorika kampanye dengan kebijakan publik yang terukur, sehingga hak suara yang diberikan benar-benar menjadi instrumen perubahan yang bermakna bagi kemajuan daerah.
Bisa kita bayangkan, sejak dibukanya kran demokrasi dengan alat bernama pemilihan umum, sudah ratusan ribu gagasan yang terlontar. Baik itu oleh seorang calon presiden-wakil presiden, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota hingga para calon legislator dari berbagai tingkatan.
Umumnya mereka menawarkan program perbaikan kesejahteraan, peningkatan upah buruh, penguatan tata kelola pemerintahan, sekolah dan pengobatan yang terjangkau, dan lain sebagainya. Setiap masa kampanye, mereka berlomba menawarkan program-program terbaik, yang diharapkan dapat diwujudkan secara realistis. Di tengah proses pendewasaan politik, tentu rakyat akan mencerna dengan baik janji-janji tersebut.
Jika kita berkaca pada negara-negara maju dengan indeks persepsi korupsi rendah, seperti Selandia Baru atau Denmark, mereka memberikan ataensi pada transparansi komitmen politik.
Di beberapa negara tersebut, janji kampanye para kandidat didokumentasikan dalam sebuah platform digital publik yang dapat diakses dan diawasi langsung oleh warga sepanjang masa jabatan mereka. Pola transparansi global ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemimpin bukan hanya diuji saat pemilu, melainkan juga terus berjalan secara sistematis melalui pengawasan publik pasca-pemilu.
Meresapi kehormatan dan kekuatan tutur kata
Ajining diri soko lathi, “setiap orang itu dihargai dan dihormati karena lidahnya.” Orang akan terhormat dan dipercaya oleh orang lain, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam lingkungan karena senantiasa dapat “menjaga” tutur katanya.
Orang yang senantiasa berbicara kebenaran, tidak ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Filosofi ini sudah saatnya diresapi kembali, bukan saja oleh para kontestan pilkada melainkan pula oleh para tim suksesnya, termasuk juga oleh media.
Media massa diharapkan dapat menyajikan informasi iklan kampanye secara proporsional demi mengenalkan calon yang berkualitas. Karena efek dari memilih pemimpin berintegritas akan dirasakan selama lima tahun saat mereka berkuasa, bahkan bertahun-tahun lamanya sebagai catatan kemajuan daerah.
Singkat kata, menjadi seorang kepala daerah merupakan wujud bakti kepada bangsa dan negara serta rakyatnya. Begitu mulia mencalonkan diri dengan mengorbankan waktu dan materi demi memberikan dedikasi terbaik bagi daerahnya. Mereka adalah puetra terbaik daerah yang patut diapreasiasi, karena “ngemong” Masyarakat di era digital ini bukankah hal yang mudah.
Power tends to be a responsibility. Kekuasaan di era modern harus dimaknai sebagai penyerahan amanah publik untuk kesejahteraan bersama. Jabatan publik dioptimalkan sepenuhnya untuk keuntungan kemajuan daerah dan golongan masyarakat secara luas.
Integritas dan Tata Kelola
Dengan didasari kapabilitas kepemimpinan dan pertahanan diri terhadap integritas, maka kekuasaan yang mereka peroleh dapat berujung pada tata kelola yang bersih (good governance). Kita kerap melihat media mengabarkan betapa pentingnya menjaga integritas agar para kepala daerah, dari gubernur hingga bupati/walikota, terhindar dari pelanggaran hukum.
Data tata kelola pemerintahan terus berkembang semenjak era reformasi dimulai. Fokus penegakan hukum kini diarahkan agar para legislator daerah dan jajaran eksekutif dapat menjalankan tugasnya sesuai regulasi. Penting bagi kepala dan wakil kepala daerah untuk terus memperkuat benteng integritasnya agar terhindar dari masalah hukum.
Langkah utamanya adalah memastikan mereka menguasai seni manajemen dan kepemimpinan sebagai seorang kepala daerah. Mereka menjalankan pemerintahan dengan konsep yang jelas, sehingga tepat dalam memberi perintah dan terukur dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pemimpin sejati selalu ingat bahwa posisi mereka merupakan amanat rakyat, pemimpin diartikan sebagai pengabdian tulus belaka. Akibatnya kekuasaan dijalankan berdasarkan akal sehat dan kebijaksanaan semata.
Angka-angka capaian kinerja pembangunan selayaknya tidak dipandang sebagai catatan statistik belaka, namun seyogyanya dianggap sebagai tolok ukur kemajuan demokrasi.
Setiap pergelaran demokrasi baik pemilu maupun pilpres dan pilkada pasti diiringi oleh pengharapan besar rakyat akan kehidupan yang lebih baik. Kepercayaan rakyat yang dijaga dengan realisasi program kerja akan melahirkan antusiasme tinggi untuk andil memberikan suaranya dalam memperkuat demokrasi.
Semoga ke depan, setiap kontetasi politik dapat menghasilkan Putera-puteri terbaik bangsa yang amanah dan benar-benar mampu membawa kita ke arah perbaikan. Para pemimpin yang tidak melupakan amanat dan cita-cita pahlawan reformasi.
0 Comments