Gagasan ASN sebagai integrator mentok di budaya kaku, literasi digital rendah, dan takut perubahan. Sanggupkah kita berubah?
Gagasan ASN sebagai integrator pembangunan terdengar mentereng. Tapi di lapangan, idealisme itu sering mentok di tiga dinding tebal: budaya birokrasi yang hierarkis dan kaku, literasi digital yang timpang, serta resistensi alami terhadap perubahan.
Padahal, untuk merajut kolaborasi lintas sektor dan menjawab kompleksitas masalah publik, ketiga kompetensi ini adalah kunci.
Lantas, seberapa siap sebenarnya ASN kita berperan sebagai integrator? Ataukah kita masih terjebak dalam rutinitas administratif yang justru memecah belah, bukan menyatukan?
Budaya “Silo” dan Atasan adalah Segalanya
Analisis terbaru dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada awal 2024 mengungkap tempaan yang menarik.
Meski berbagai pelatihan kolaborasi telah digelar, 65% responden ASN tingkat pelaksana mengaku masih sungkan atau takut mengusulkan ide di luar wewenang unit kerjanya langsung kepada atasan. Ini adalah cermin nyata dari budaya silo mentality dan hierarki yang kaku.
Dalam sistem ini, seorang ASN di Dinas Kesehatan merasa bukan urusannya untuk mengusulkan perbaikan data warga kepada Dinas Kependudukan, meski keduanya vital untuk program bansos yang tepat sasaran.
Integrasi terhalang oleh “tembok departemen” dan mentalitas “yang penting unit saya aman”. Tanpa keberanian untuk berpikir melampaui kotak organisasi, mustahil tercipta solusi yang terpadu.
Literasi Digital yang Pincang
Wacana big data dan smart city mengemuka, namun realitas di banyak daerah masih prihatin. Survei BPS 2023 tentang pemanfaatan TIK di instansi pemerintah menunjukkan, hanya sekitar 38% ASN yang secara rutin menggunakan aplikasi khusus untuk analisis data dalam pekerjaannya.
Sebagian besar masih bergantung pada spreadsheet sederhana dan—yang lebih parah—pencatatan manual. Pengalaman saya mendampingi sebuah kabupaten benar-benar membuka mata. Saat itu, kami menyusun database terpadu untuk penanggulangan kemiskinan.
Dan di situlah masalahnya muncul.
Data dari Dinas Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan tidak saling terhubung. Mereka diam. Mereka tidak bisa “bercakap-cakap”.
Kenapa? Formatnya berbeda.
Definisinya lain.
Periode pengumpulannya pun tak sama.
Padahal, bicara soal hal yang sama: warga yang membutuhkan. Integrasi menjadi mimpi siang bolong ketika literasi digital dasar—seperti pemahaman tentang standar data, keamanan informasi, dan penggunaan aplikasi kolaboratif—masih menjadi barang mewah.
Kita berjalan dengan satu kaki di era digital, sementara kaki lainnya terbenam dalam tumpukan kertas.
“Biasa Begini Sudah Cukup Baik”
Filsuf Heraclitus pernah berkata, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Itu benar. Namun dalam birokrasi, seringkali terjadi hal yang sebaliknya.
Perubahan bukan dilihat sebagai sebuah keniscayaan yang wajar. Ia dianggap sebagai ancaman. Sebuah gangguan dari rutinitas yang sudah mapan. Padahal, di luar sana, dunia terus berubah dengan cepat.
Dalam Ilmu Psikologi organisasi menyebut ini sebagai status quo bias. Sebuah studi kasus di salah satu kementerian pada 2025 menemukan bahwa upaya menerapkan sistem pelaporan digital tunggal mentok karena penolakan dari pegawai senior yang nyaman dengan cara lama.
Mereka berargumen, “Cara manual lebih bisa dikontrol” atau “Sistem baru ribet dan tidak pasti”. Resistensi ini diperparah oleh sistem reward yang tidak mendukung inovasi.
Seorang ASN yang menghabiskan waktu untuk merintis integrasi data lintas dinas tidak mendapat poin lebih dalam penilaian kinerjanya dibandingkan yang hanya menyelesaikan tugas rutin.
Pada akhirnya, budaya “asal bapak senang” dan takut mengambil risiko lebih kuat ketimbang semangat untuk berubah dan berintegrasi.
Saat Proyek “One Data” Hancur Karena Ego Sektor dan Ketakutan Teknologi
Saya pernah terlibat dalam sebuah proyek ambisius “Satu Data Kesehatan dan Sosial” di tingkat kabupaten. Ide dasarnya brilian: integrasi data pasien, penerima bansos, dan kondisi ekonomi untuk intervensi yang lebih presisi. Kami menyiapkan platform sederhana, pelatihan, dan SOP.
Namun, proyek itu gagal sebelum benar-benar berjalan. Penyebabnya?
- Pertama, ego sektoral. Kepala dinas A merasa datanya “lebih penting” dan tidak mau “dikendalikan” oleh sistem yang diinisiasi dinas B.
- Kedua, ketakutan teknologi. Banyak staf yang sudah berumur secara terang-terangan menolak, dengan alasan tidak mau repot belajar. Mereka lebih memilih kerja dobel—input ke sistem lama dan baru—yang justru membuang waktu.
Pengalaman ini menjadi pelajaran pahit: teknologi dan regulasi saja tidak cukup. Perlu revolusi mindset dari dalam.
Lalu, apa yang harus dilakukan? Menyerah? Tentu tidak. Beberapa langkah konkret bisa segera diinisiasi:
- Leadership by Example:
Pimpinan instansi harus menjadi chief integrator. Mereka harus aktif memimpin rapat kolaboratif lintas unit, menghargai inisiatif integrasi, dan memberikan contoh dalam penggunaan teknologi kolaboratif. - Reward System yang Pro-Integrasi:
Ubah sistem penilaian kinerja. Berikan bobot signifikan untuk capaian yang dihasilkan dari kolaborasi lintas sektor. Akui dan beri penghargaan pada tim atau individu yang berhasil memecahkan masalah melalui pendekatan terpadu. - Pelatihan yang Kontekstual dan “Tidak Menakutkan”:
Alih-alih pelatihan digital yang teoritis, adakan workshop langsung dengan kasus nyata instansi tersebut. Bawa ahli untuk membantu memecahkan masalah data mereka sendiri. Buat suasana belajar yang aman, tanpa rasa malu untuk bertanya. - Membentuk “Tim SWAT” Integrasi:
Bentuk tim khusus lintas dinas dengan anggota yang memiliki visi sama. Beri mereka mandat dan sumber daya untuk menguji pilot project integrasi pada satu program tertentu. Kesuksesan kecil ini bisa menjadi bukti nyata yang mematahkan resistensi.
Nah, pembaca yang budiman, terutama rekan-rekan ASN dan pengamat birokrasi. Dari tiga rintangan besar di atas—budaya kolot, literasi digital rendah, dan resistensi perubahan—menurut Anda, mana yang paling sulit diatasi di lingkungan Anda?
Apakah ada pengalaman sukses kecil merobohkan “tembok sektoral” yang bisa dibagikan?
Atau justru Anda pesimis dengan perubahan ini?
Bagikan pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar. Diskusi kita bisa menjadi cahaya kecil untuk mendobrak kebekuan birokrasi. Mari kita pecahkan kebekuan ini bersama-sama.
Terima kasih telah berbagi pengalaman.
0 Comments