Saya tidak terlalu suka berdiskusi sebenarnya. Karena saya orang yang seringkali tidak mau kalah. Pengalaman buruk tentang berdiskusi, salah satunya, adalah dengan teman satu organisasi ketika berseragam putih abu-abu.

Ketika itu saya mendapat lawan yang tidak terlalu sepadan sebenarnya. Dia sangat cerdas, bintang sekolah, idola teman-teman dan para guru, berkacamata, berponi, serta cantik tentunya. Kami berdiskusi tentang definisi teman dekat dan teman dekat di hati. Saya mencoba mengutarakan konsep saya terutama di definisi kedua tentang teman tersebut. Seperti yang Anda duga, saya gagal meyakinkannya. Hahhh!!!

Sejak itu saya tidak terlalu suka berdiskusi, apalagi soal hati.

Namun, di suatu sore, belum lama ini, ketetapan hati saya sepertinya tidak berlaku. Saya bahkan ‘menantang’ berdiskusi seorang sahabat, yang maaf, meski tidak cantik karena laki-laki, beliau seorang pejabat eselon menengah di sebuah lembaga pemerintah.

Diskusi itu mengenai instrumen terkait dengan pengembangan dan pengukuran sebuah kapabilitas institusi publik. Dalam diskusi itu, beliau meminta saya untuk membantu menjabarkan instrumen menjadi lebih operasional.

Dalam kacamata saya, ini adalah sebuah diskusi tentang cost effectiveness dan ke-fit-an sebuah pendekatan dari satu ekosistem untuk ekosistem lain dengan berbagai karakteristik yang berbeda.

Lebih fundamental lagi, diskusi sebenarnya menyerempet pada permasalahan paradigma, yaitu tentang bagaimana kita memandang sebuah realita dan kebenaran di kehidupan sekitar kita. Ada yang selalu memandang dengan serba objektif (suka generalisasi), ada juga yang memandang realita dengan mengakui adanya subjektivitas (kekhasan atas suatu hal).

Baca juga: Memahami Paradigma Penilaian Maturitas SPIP – birokratmenulis.org

Beliau, saya menyebut demikian karena jabatan, usia, dan penampilan yang tentunya serba lebih daripada saya, begitu bersikukuh untuk mengaktualisasikan suatu konsep penilaian terhadap kemampuan suatu organisasi publik.

Konsep tersebut tentu saja buah dari pemikiran ‘maju’ para praktisi dan akademisi manca yang hebat-hebat yang telah melalui proses benchmarking serta pertemuan ini-itu di tingkatan internasional.

Suatu bentuk pemikiran, yang menurut saya merupakan hasil kontemplasi, untuk menjadi alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan yang men-general, meluas, dan menjadi isu global. Biasanya akademisi demikian adalah akademisi penggemar pendekatan kuantitatif yang memiliki paradigma serba objektif.

Suatu pemikiran yang menurut hemat saya sarat dengan klaim kebenaran, karena selain didapatkan dari penelitian yang mendalam oleh para ahli penyuka objektivitas, juga dihasilkan dalam situasi yang sangat kontekstual sesuai dengan kondisi di mana instrumen tersebut berada.

Suasana diskusi yang tadinya ‘mesra’ berubah menjadi semakin intens dan serius yang membuat urat-urat di kepala cukup bekerja keras untuk berpikir. Suatu hal yang bagi saya sangat sulit dilakukan di waktu sore hari, apalagi di saat lapar.

Diskusi serius berawal ketika beliau memaparkan ide untuk ‘memaksakan’ instrumen tersebut menjadi alat penilaian bagi instansi pemerintah lainnya. Sebuah Instrumen yang didasari pada kerangka operasional self-assesment, yang pada awalnya adalah alat untuk menilai ‘bagaimana aku saat ini’, berubah menjadi sebuah alat untuk menilai ‘bagaimana bagusnya dirimu’.

Egoisme Penilaian

‘Friksi’ pertama dalam diskusi itu adalah tentang perspektif. Saya memandang bahwa harus ada batasan yang tegas antara instrumen yang berperspektif  from (my need) dengan for (your need).

Perspektif from (my need) saya maksudkan sebagai  pandangan subjektif dari institusi penilai yang didasari dari berbagai kriteria yang telah ditentukan oleh pihak yang memiliki kepentingan mengontrol. Need (kebutuhan) untuk  mengontrol atau menilai ini memang datang dari institusi penilai. Perspektif ini biasanya digunakan dalam kegiatan penilaian/pemeringkatan/pemeriksaan.

Sedangkan perspektif for (your need) adalah sebuah pandangan yang mengakui keinginan instansi dalam mengembangkan dirinya tanpa ada kriteria secara sepihak. Pandangan ini mengakui adanya kapasitas, kapabilitas, kepentingan dan keunikan suatu instansi. Perspektif ini biasanya digunakan dalam kegiatan konsultansi ataupun bimbingan baik teknis operasional maupun manajerial.

Nah, menurut beliau, suatu instrumen dari hasil pemikiran akademisi tanpa mengindahkan dari sudut pandang mana, selalu sah-sah saja untuk digunakan menjadi instrumen penilaian bagi lembaganya yang memang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menilai institusi lain.

Bagi beliau, instrumen yang berperspektif from, akan baik digunakan sebagai langkah awal untuk perbaikan, yang seolah untuk kepentingan institusi yang dinilai (for your need).

Bagi saya, pandangan ini cukup menyesatkan. Jika perspektif from digunakan sebagai instrumen untuk sebuah perbaikan (for), maka pengembangan diri sebuah instansi akan ditentukan melalui berbagai kriteria yang dianggap baik oleh pihak penilai.

Hal itu membuat minimnya pengakuan kapasitas, kapabilitas, dan keunikan sebuah instansi. Akibatnya, sebuah instansi yang sebenarnya hampir berkembang baik, dapat menjadi melempem karena kapasitasnya justru digunakan untuk mengurus hal lain. Belum lagi potensi adanya berbagai inefisiensi sebagai konsekuensi mengikuti sebuah model atau kriteria yang ‘dipaksakan’ untuk dicapai.

Dengan demikian, melalui perspektif from,  institusi didorong untuk berbuat melebihi kapasitas mereka. Dari hasil pengamatan saya, banyak institusi yang pada akhirnya mengada-adakan sesuatu untuk memenuhi kriteria dalam penilaian.

Sebagian besar institusi terjebak pada pemenuhan penilaian secara formal, berupa dokumen yang bertumpuk, kegiatan yang tidak perlu, ataupun menambah suatu organ baru. Ketiganya cukup menguras sumber daya untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu memenuhi suatu standar tertentu.

Bila sudah demikian, pelanggaran pertama pada kriteria value for money, yang saat ini terus disuarakan, telah terjadi. Bagaimana birokrasi akan memenuhi cost effectiveness bila pada kegiatannya saja sudah melanggar prinsip efisiensi.

Selain itu, seringkali saya dengar bahwa para mitra kerja yang menjadi objek penilaian justru mengeluh. Harapan mereka untuk dapat terbantu dalam mengembangkan kapasitas dan kapabilitas berubah menjadi pemaksaan kriteria karena lebih mengedepankan ke-aku-annya akibat menggunakan sudut padang from, bukan for.

Problem Pemilihan Instrumen

‘Friksi’ kedua dalam diskusi adalah tentang pengadopsian instrumen itu sendiri. Sudah sering kita dengar jika birokrasi terbiasa mengadopsi berbagai instrumen yang berasal dari negara manca dengan berbagai pendekatan untuk mencoba memecahkan masalah birokrasi. Terlebih lagi instrumen yang diadopsi seringkali adalah instrumen yang biasa digunakan pada sektor swasta (privat).

Saya bukan anti pembaruan ataupun anti perbaikan, tetapi menurut saya, kita harus lebih bijak dalam memilih dan menggunakan berbagai instrumen.

Kita sebenarnya cukup mengerti bahwa instrumen-instrumen tersebut dibangun dari latar belakang kasus dan permasalahan yang ada di negeri asalnya, yang kebanyakan juga instrumen yang digunakan pada sektor privat.

Kasus negara yang berbeda, karakter dan kondisi sektor publik yang juga sangat berbeda dengan sektor privat, seharusnya menjadi pertimbangan yang sangat teliti sebagai prakondisi ketika akan mengimplementasikan sebuah instrumen di Indonesia.

Konsep auditor internal sebagai watchdog, misalnya, tidak serta merta basi dan layak ditinggalkan ketika terdapat konsep yang lebih kekinian, apalagi jika sudah bersentuhan dengan teknologi informasi (TI). Menurut saya tidak ada masalah dengan watchdog karena secara kontekstual pada saat pendekatan tersebut dibangun, organisasi di negara asalnya sana memang masih memerlukan pengkondisian tentang compliance sampai pada kematangan organisasi yang sekarang.

Dengan demikian jika diterapkan di Indonesia saat ini, watchdog menurut saya masih perlu dan sangat relevan di tengah masyarakat yang masih permisif dengan kecurangan, sehingga harus diawasi. Pun di tengah kapasitas organisasi pengawasan yang bisa jadi tidak semuanya memiliki sumber daya yang memadai untuk dapat berperan lebih dari pengawas yang ordinary.

Kondisinya berbeda, lingkungannya berbeda, tetapi kita seringkali mencoba memaksakan instrumen yang sama untuk diimplementasikan. Mereka (negara lain) melakukan evolusi yang hasilnya berupa instrumen-instrumen baru yang fit untuk masyarakat yang terbentuk dari hasil adaptasi mereka. Sedangkan kita ingin (secara instan) memasukkan instrumen baru dalam medium yang masih belum siap.

Dengan instrumen baru tersebut seolah-olah kita menemukan ramuan dukun Panoramix yang mampu memberikan kekuatan pada Asterix sehingga mampu menyelesaikan pertempuran dengan kemenangan. Instrumen-instrumen ‘baru’ pada akhirnya menenggelamkan instrumen lama, yang sebenarnya tidak ada masalah hanya karena belum juga memberikan hasil.

Padahal, bisa jadi masalahnya justru karena penerapan instrumen lama tadi tidak tuntas ataupun salah persepsi. Sebuah instrumen yang tadinya baik justru dapat menjadi tidak bermakna dan bermanfaat.

Epilog

Akhirnya diskusi pun berakhir karena  suara azan maghrib sudah berkumandang.

Saya mendadak merasa menjadi semacam old fashioned officer dengan pendirian saya, meski sekali lagi saya tidak anti perubahan. Tapi biarlah terlihat kuno dengan prinsip saya, toh dalam diskusi, saya tetap berpegang pada prinsip value for money. Sebuah prinsip yang selalu memperhatikan kemanfaatan dan efisiensi dalam sebuah kebijakan yang diambil. Prinsip yang juga mengedepankan cost effectiveness dan equity, sama dengan instrumen ‘kekinian’ yang didiskusikan.

Pada akhirnya saya pun bersyukur, diskusi dengan beliau tidak membuat letih karena tidak menggunakan hati. Dalam satu pandangan yang sama kita berdiskusi untuk kebaikan birokrasi kita, tanpa pretensi dan sakit hati.

Pada akhirnya tetap bukan instrumen yang salah, tetapi yang kadang menjadi masalah adalah ketika kita tidak secara tepat menggunakannya lalu menimbulkan dampak lain yang justru tidak lebih bermanfaat.

Demikianlah sekali lagi saya bersyukur diskusi itu tanpa melibatkan hati. Tidak seperti bertahun-tahun lalu saat saya melakukannya dengan ‘beliau’ yang lain, yang berkacamata dan berponi. Diskusi dan berargumentasi tanpa kesamaan visi yang berakhir pada kata putus dan berhenti. Huhh..

 

Di ujung sunyi tak bertepi, Juli 2018.

 

 

Hananto Widhiatmoko ▲ Active Writer

ASN di salah satu Instansi Pemerintah Pusat. Peran kesehariannya sebagai pereka ide cerita, gambar, dan warna untuk materi paparan, mewarnai gaya menulisnya yang nyantai tapi dalem banget isinya.

error: