Meskipun mengangkat judul demikian, tapi tulisan ini tentu tidak mencerminkan wajah birokasi di Indonesia secara utuh. Apabila ditulis menjadi buku, mungkin baru bisa merepresentasikan birokrasi secara lebih detil. Berhubung hanya berupa catatan pendek, maka harap maklum jika paparan yang disampaikan sangat terbatas. Namun, setidaknya dari yang sedikit ini juga bisa memberikan sepercik manfaat meski hanya sebiji sawi.

Saya membayangkan apakah akan lebih mudah jika menilai birokasi dari posisi sebagai orang di luar birokrasi. Tentu akan lebih obyektif penilaian terhadap birokasi jika berdiri di luar lingkaran birokrasi itu sendiri. Namun, jika hanya dari luar pagar tanpa pernah ikut bermain di dalamnya, tentu menjadi kurang berisi tulisan ini. Setidaknya itu tafsiran saya sendiri.

Ingatan saya terlempar agak jauh sekitar sepuluh tahun ke belakang, sebagai pegawai baru. Fresh dan siap diisi pembelajaran apapun terkait birokrasi. Beberapa potongan besar mozaik yang ternyata masih relevan hingga kini saya tuliskan sebagaimana tulisan di bawah ini.

Penyakit Birokrasi

Birokasi Weberian, setidaknya itu yang mengilhami birokrasi di Indonesia hingga kini. Entah apakah Marx Weber akan senang konsepnya masih awet dipakai sejak seabad lalu hingga kini. Atau jika dia masih hidup, akan mengatakan bahwa seharusnya anda sekalian telah mengganti konsep saya karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman.

Saking tuanya konsep birokrasi weberian, tak ayal dalam penerapannya sering sakit-sakitan. Ada dua kemungkinan sebenarnya terkait konsep birokrasi weberian. Pertama, jika diterapkan secara presisi, bisa jadi konsep ini akan tetap relevan sampai kapanpun. Atau kemungkinan kedua, akibat adanya penerapan yang keluar terlalu jauh dari yang diharapkan Weber, menjadikan konsep ini menjadi terlihat usang dan tidak sesuai lagi untuk kondisi sekarang.

Jika melihat dari konteks keilmuan, maka selalu akan ada perubahan-perubahan – entah itu sifatnya incremental/parsial, atau secara keseluruhan sekalipun pada teori maupun konsep apapun. Yang jelas dalam penerapannya di Indonesia, konsep weberian seperti seorang pasien yang selalu perlu diobati dari waktu ke waktu.

Penyakit dalam birokrasi dikenal dengan istilah patologi birokrasi dan sudah menjadi pembahasan umum di kalangan birokrat di manapun. Praktik paling hangat saat ini adalah pelaksanaan instruksi Presiden untuk memangkas jabatan struktural di bawah eselon II, sebagai akibat masih berbelit-belitnya prosedur pelayanan di Indonesia.

Birokrasi diharapkan sembuh dari penyakit “jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”, agar bisa memberikan respon cepat terhadap perubahan masyarakat yang semakin dinamis. Dalam hal ini konsep weberian untuk menjalankan birokrasi secara rasional sesuai hirarki strukturnya, menjadi ketinggalan zaman.

Reformasi dan Inovasi Birokrasi

Seiring dengan langkah pengobatan penyakit-penyakit dalam birokrasi, ditemukanlah metode penyembuhannya – dengan istilah reformasi birokrasi. Perubahan praktik penyelenggaraan birokrasi melalui jalur reformasi muncul bukan hanya dalam rangka menghilangkan patologi birokrasi. Reformasi birokrasi juga dimaksudkan untuk menjawab tantangan zaman baru, di mana hampir semua birokrasi di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mencapai derajat good governance.

Dalam satu dasawarsa ini reformasi birokrasi telah berjalan. Namun, nampaknya perlu usaha yang lebih keras lagi agar bisa dikatakan berhasil. Apakah dalam jangka waktu 5 tahun lagi, reformasi birokrasi akan mengantarkan birokrasi Indonesia ke arah dynamics governance?

Rumusan dynamics governance muncul dalam road map reformasi birokrasi di Indonesia. Negara Singapura yang telah berhasil menerapkan model birokrasi tersebut menjadi inspirasi diimplementasikannya dynamics governance sebagai puncak reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 tahun lagi.

Maka, beriringan dengan dicapainya tujuan tersebut, birokrasi di Indonesia didorong untuk membumikan inovasi sektor publik. Mengapa inovasi menjadi salah satu instrumen kunci menjalankan birokrasi? Jawabnya karena Singapura menjadikan inovasi sebagai salah satu kebijakan yang mendasari suksesnya dynamics governance di sana.

Pada dasarnya kata inovasi menumbuhkan rasa optimisme bagi siapapun yang mendengarnya. Dalam definisi Scott D. Anthony (2016), inovasi akan menghasilkan perubahan yang sekaligus memberikan dampak. Perubahan yang berdampak jika bisa dilakukan dalam ukuran birokrasi di suatu negara maka akan luar biasa hasilnya. Ya, seperti Singapura tentu saja.

Apakah inovasi yang dijalankan birokrasi kita memang ingin meniru Singapura seutuhnya? Tentu saja tidak. Inovasi yang kontekstual sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia tetap menjadi acuannya. Makanya tidak heran, inovasi menjadi begitu penting.

Hanya saja kampanye mengenai inovasi masih cenderung sepi. Inovasi birokrasi masih sebatas seremonial dan pengenalan konsep. Untuk menjadikan inovasi sebuah praktik kebijakan apalagi menjadi budaya birokrasi, sepertinya masih belum.

Bagaimana inovasi birokrasi bisa menghadapi era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) saat ini? Maka satu-satunya jalan adalah dengan melakukan percepatan inovasi birokrasi. jika tidak, maka jalannya birokrasi akan semakin terseok-seok dan akan berakibat buruk terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat luas.

Politisasi Birokrasi

Sepertinya semua hal ihwal perbaikan yang diupayakan birokrasi akan lebih mulus jalannya jika dan hanya jika mendapat “restu” dari pengambil kebijakan yang notabene bukan berasal dari birokrasi. Mungkin saja jalan terjal yang sering dilalui birokrasi adalah akibat adanya politisasi birokrasi.

Netralitas birokrasi masih sebatas slogan yang terpasang di depan kantor-kantor pemerintah. Suka atau tidak, politisasi birokrasi masih terjadi. Gejala-gejala masih adanya politisasi birokrasi bisa dilihat ketika terjadi mobilisasi pegawai saat-saat pemilu ataupun pemilu kepala daerah. Selain itu penggunaan fasilitas negara untuk tujuan incumbent berkampanye juga masih ada.

Kompensasi jabatan bagi pendukung yang menang dan masuk kotak bagi kompetitor juga terjadi. Selain itu mahalnya ongkos pemilihan melalui demokrasi langsung menyebabkan komersialisasi jabatan terjadi begitu seseorang terpilih dalam jabatan publik (Martini, 2010). Maka dengan demikian menjadi sulit bagi birorkasi untuk bersikap profesional dan netral.

Epilog: Memasuki Alam Pikir Birokrasi Indonesia

Sebagai penutup tulisan ini, tak banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi saya yakin kita bisa melihat betapa berat masalah dan kondisi birokrasi di Indonesia. Sebuah catatan tambahan, dengan adanya pandemi global COVID-19, maka sepertinya langkah perbaikan birokrasi menjadi semakin tertatih-tatih.

Namun, upaya melakukan perbaikan tetap dilakukan dari dalam birokrasi itu sendiri. Adanya virus corona bahkan membuat birokrasi di Indonesia lebih mati-matian melakukan upaya transisi perubahan. Meskipun masih saja lambat akibat tambunnya tubuh birokrasi, namun usaha itu tetap nampak jelas.

Jika kita lihat lebih dalam mengamati birokrasi di Indonesia, maka dia seolah tersenyum meskipun di dalam hatinya menangis. Dia tetap berjalan, meski tubuhnya penuh luka. Luka itu akan sembuh dengan sendirinya jika birokrasi itu tangguh, dan hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Nb: Tulisan ini hanyalah satu dari begitu banyak alam pikir penulis sebagai seorang yang berada di dalam birokrasi. Bisa dibayangkan jika jutaan alam pikir para birokrat lainnya bergabung, maka akan semakin ruwet.

1
0

Peneliti di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III – Lembaga Administrasi Negara, di kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur. Penerima Beasiswa Double Degree dari Bappenas dengan spesialisasi di Bidang Administrasi Negara/Publik (lulus dari Program S2 Administrasi Negara, Universitas Brawijaya) dan Bidang Hubungan Internasional (lulus dari Program S2 International Relations, Ritsumeikan University, Kyoto-Japan). Saat ini sedang fokus meneliti berbagai model kolaborasi pemerintah/pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

error: