Ada tiga isu besar reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dan tata laksana. Isu-isu tersebut terkait penataan organisasi Lembaga Non Struktural (LNS), pemetaan bisnis proses instansi pemerintah, dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Berbicara tentang tiga isu tersebut  tentu sosok Rini Widyantini, SH, MPM adalah sosok yang berperan besar dalam mewujudkan tiga hal tersebut.

Banyak wanita yang cantik dan ramah. Namun sosok yang satu ini selain cantik dan ramah, juga pintar.  Saat ini ia memegang posisi yang sangat strategis di pemerintahan sebagai Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB. Di antara tugas penting yang diemban kedeputian ini adalah bagaimana membangun organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses.

Suatu pagi saya menyempatkan berdiskusi dengan wanita kelahiran Bandung ini. Wanita yang suka bercanda ini menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1988. Selepas merampungkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, pada tahun 1990 ia pun memutuskan menjadi PNS di lingkungan Sekretariat Negara.

Dalam bekerja, Rini  demikian ia  biasa disapa,  dikenal  penuh dedikasi, sangat loyal, dan bekerja total. Bekerja dan memimpin rapat hingga malam merupakan hal yang jamak dilakoninya. Bekerja dengan penuh dedikasi inilah yang mendorong karirnya  cepat melesat.  Puncak karir sebagai PNS berhasil diraihnya dalam hitungan 22 tahun. Bermula pada tahun 2012 penggemar rujak ini dilantik menjadi staf ahli bidang hukum di Kementerian PAN dan RB, sebuah jabatan setara eselon Ib. Tak lama berselang kemudian ia dipromosikan lagi menjadi  Deputi Kelembagaan di Kementerian PAN dan RB pada tahun 2013.

Ternyata di bulan Juni 2013 Deputi Tata Laksana meleburkan diri dan bergabung dengan Deputi Kelembagaan. Maka gabungan dari deputi ini menjadi Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana dan kepemimpinan di kedeputian baru tersebut dipercayakan kepada Rini Widyantini. Jabatan dipercaya Rini sebagai amanah besar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Meskipun Rini tak pernah mencita-citakan sampai ke titik ini, namun tugas berat itu saat ini telah disandangnya.

Meski menyandang tugas yang amat berat, namun tak mengurangi canda segar di kesehariannya. Rapat hingga tengah malam pun tetap diselingi dengan guyonan-guyonan segar. Untuk melepas jenuh, wanita kelahiran 29 Mei 1965 ini juga masih menyempatkan berolah raga. Maka tak salah jika di usia yang sudah 50 tahun  Rini masih kelihatan awet muda.

Selain bicara pentingnya dukungan keluarga, Rini juga mengaku bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh dukungan tim yang solid. Makanya ia tahu persis bagaimana membagi dan mendelegasikan pekerjaan sesuai kemampuan dan kompetensi pegawai yang dipimpinnya.

Selama memimpin di Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, hal yang begitu sering ia tekankan adalah masalah integritas. Maka di berbagai kesempatan ia berulang kali menyebut integritas, integritas, integritas. Integrity is a must.  Selain integritas, hal lainnya yang sering ditekankan untuk para bawahannya yaitu bekerja penuh dedikasi dan senantiasa menjaga kekompakan.

Dengan masa pengabdian yang cukup panjang maka alumni Public Policy Management Flinders University ini tentu punya masa depan yang lebih cemerlang untuk berkiprah di pemerintahan. Namun menurutnya itu bukan hal yang penting. Beliau sudah sangat bersyukur diberikan kepercayaan mengabdi di pemerintahan sebagai Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB.

Ditemani teh tarik dan cemilan kami pun berdiskusi tentang beberapa hal. Dalam diskusi pagi yang cukup hangat itu, Rini berbicara tentang tugas yang diembannya saat ini. Tugas menata organisasi khususnya penataan Lembaga Non Struktural (LNS). Menurutnya hingga saat ini LNS  tidak sedikit jumlahnya yaitu mencapai 106 LNS. Meskipun pada akhir tahun 2016 yang lalu sekitar 9 LNS sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi, namun keberadaan LNS baru kadang sulit dibendung.

Sebabnya adalah adanya amanat UU terkait pembentukan LNS menjadi sesuatu yang sulit untuk membendungnya. Penataan LNS harus terus menjadi perhatian agar pembentukannya dapat dikendalikan. Menurutnya semua urusan di pemerintahan semestinya sudah dibagi habis di Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah. Sebenarnya, terbentuknya LNS-LNS itu diharapkan dapat mempercepat laju kerja di pemerintahan, bukan justru malah membuat  tumpang tindih tugas dan fungsi dengan Kementerian dan Lembaga yang telah ada. Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga sesuai mandat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang akan terwujud organisasi pemerintah yang efektif dan efisien. Hal ini juga untuk menghindari pemborosan kewenangan, ujarnya lagi.

Meskipun menjadi wanita karir yang sangat sibuk, mottonya adalah keluarga tetap menjadi prioritas. Di hari libur ia selalu menyempatkan waktu bersama keluarga. Menurutnya, dukungan keluarga merupakan salah satu modalnya hingga sampai di posisi saat ini.

 

 

Adrinal Tanjung ◆ Professional Writer

Pegawai BPKP yang dipekerjakan di Kementerian PAN dan RB dan kandidat Doktor pada Program Doktor Ilmu Sosial di Universitas Pasundan. Seorang penulis buku dan sudah menulis lebih dari 20 buku.

error: