Betapa nikmatnya menjadi birokrat dan aparatur sipil negara (ASN). Ada kepastian menerima sejumlah uang setiap bulan. Tidak seperti rezeki harimau: kadang makan banyak, kadang puasa. Begitu “mantra” orang tua ketika berusaha meyakinkan saya untuk berkompetisi dalam tes CPNS.

Dulu, keduanya ASN di Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan di kantor pusat pastinya. Sebagai anak yang (pura-pura) tidak durhaka, saya mengikuti tiga tes CPNS. Dengan setengah hati tentu saja. Tanpa persiapan sama sekali pastinya. Alhamdulillah gagal.

Pun saya bukan Einstein yang barangkali dapat menjadi birokrat atau ASN di Indonesia tanpa mengikuti persiapan Tes Potensi Akademik. Pada akhirnya, orang tua saya tampaknya sadar bahwa bukan pemerintah, tetapi Allah SWT yang menjamin rezeki keluarga saya.

Sebagai non ASN yang pernah menikmati beras jatah pegawai dan rumah dinas, saya tahu diri untuk “mohon izin” berbagi pendapat yang sekiranya bermanfaat bagi para birokrat dan ASN. Mohon tidak murka bila kita bersilang pendapat. Ibarat kayu di tungku harus bersilang supaya api tetap menyala.

Ilusi 12 bulan

Bukan hanya kepastian menerima uang setiap bulan yang berfungsi sebagai gula dalam merawat cita-cita menjadi ASN, tetapi juga fakta bahwa ASN menerima 13 kali gaji (di luar tunjangan) dalam setahun yang membuat sebagian pekerja swasta (pada perusahaan yang hanya mampu memberi 12 kali gaji) cemburu.

Kecemburuan itu salah alamat. Bukalah kalender Gregorian. Anda akan melihat ilusi 12 bulan. Akibatnya, Anda percaya begitu saja bahwa gaji ke-13 merupakan gaji buta. Orang yang teliti akan melihat 13 bulan di dalam kalender. Sebab, guru SD kita keliru mengajarkan bahwa sebulan ada empat pekan.

Jika hal ini ditelan begitu saja, maka satu tahun hanya ada 48 pekan (12 x 4). Padahal, guru SD kita juga mengajarkan bahwa setahun punya 52 pekan.

Yang benar, satu bulan mengandung empat koma sekian pekan. Jika Anda menerima gaji (dan tunjangan) setiap tanggal satu, maka Anda harus memutar otak untuk bertahan dalam empat hingga lima pekan ke depan.

Jika Anda memanfaatkan cuti 12 hari dalam setahun, ada sekitar dua pekan Anda bekerja tanpa dibayar sama sekali apabila Anda hanya menerima 12 kali gaji dalam satu tahun berjalan.

Di Australia, tidak hanya para pekerja, tetapi mahasiswa Indonesia penikmat beasiswa dari AusAid, juga menerima uang saku per dua minggu (fortnightly). Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada gap pembayaran dalam setahun serta mendorong mahasiswa untuk fokus belajar.

Dengan kata lain, para pekerja di Australia menikmati 27 kali gaji dalam setahun (54 : 2) jika mereka tidak mengambil cuti tahunan selama 12 hari atau sekitar dua pekan. Gaji dua mingguan juga berlaku pada WNI yang bekerja untuk Kedutaaan Besar Australia di Jakarta.

Gaji Dua Mingguan

Hal itu mengingatkan saya pada “bayarlah keringatnya sebelum kering.” Tidak hanya itu, sistem gaji dua mingguan mengizinkan orang untuk menabung, investasi, serta konsumsi sebanyak masing-masing dua kali dalam satu purnama.

Sebab, orang hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan gaji selama dua pekan ke depan. Jika perekonomian Indonesia memang bergantung pada sektor konsumsi, sistem gaji dua mingguan paling tepat untuk memastikan tingkat konsumsi.

Tentu saja para pengusaha akan protes. Mereka akan berdalih bahwa kualitas dan disiplin pekerja Indonesia tidak sebagus Australia. Lagak ingin bayar pekerja sama mahalnya dengan pekerja di Australia. Mereka hanya ingin membayar ekspatriat dengan standar internasional lepas dari kualitas kerjanya. Begitulah contoh nyata mental inlander.

Persoalannya bukan pada besaran gaji tapi pada intervalnya. Sebagai awalan, boleh saja besaran gaji per bulan dibayar dua kali dalam satu purnama. Namun, besaran gaji seharusnya meningkat lebih besar daripada tingkat inflasi. Sangat tidak masuk akal bahwa besaran UMR di ibukota misalnya, tidak dapat dipakai untuk membayar cicilan rumah nonsubsidi di Jakarta. Dengan kata lain, percepatan inflasi melampaui peningkatan standar UMR.

Gaji dua mingguan penting untuk memastikan kebahagiaan para pekerja. Sebab, kebahagiaan pekerja beriringan dengan produktivitas serta kesehatan mereka.

Kebahagiaan Pekerja

Sebagian perusahaan Jerman, menurut film dokumentasi karya Michael Moore berjudul Where to Invade Next, mengirim para pekerja yang memiliki surat dokter berisi keterangan stres untuk spa dan massage gratis beserta dengan balita mereka. Menurut mereka, hal itu lebih baik daripada membayar premi asuransi lebih mahal ketika mereka sakit keras.

Bahkan, para pekerja memiliki perwakilan di level komisaris untuk memastikan tidak ada skandal maupun frauds yang biasanya terjadi di level tertinggi dalam sebuah perusahaan. Menurut film tadi, seperempat dari total komisaris merupakan perwakilan pekerja. Hal itu ternyata menjadi cara yang efektif. Kapan terakhir kali Anda mendengar ada perusahaan Jerman yang kolaps karena skandal atau frauds?

Rata-rata orang Jerman pun, menurut film tadi, bekerja selama enam jam dalam sehari sehingga masih punya kesempatan untuk bercengkerama dengan keluarga, kawan, atau binatang peliharaan di sisa hari. Hal itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk memastikan kebahagiaan. Sungguh naif apabila ada yang meragukan atau bahkan menolak betapa esensialnya kebahagiaan bagi para pekerja.

Aristoteles pun percaya bahwa eudaimonia atau kebahagiaan yang menumbuhkan (baca: berkah) merupakan kebajikan/keutamaan paling penting. Albert Einstein juga berargumen bahwa ketenangan dan kesederhanaan membawa lebih banyak kebahagiaan daripada kerja keras melampaui kuda.

Kebahagiaan merupakan intisari dari etika. Sebaliknya, kepatuhan pada hukum hanya sepertiga dari dimensi etika. Sementara dua pertiga sisanya saya simpan karena tidak ingin menambah beban pikiran para birokrat atau ASN yang sedang membaca tulisan ini.

Menurut seorang kawan yang bekerja sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta yang tidak ingin disebutkan namanya, mereka menyiasati, jika tidak mau disebut “mengakali,” sistem pembayaran dosen dengan cara tutup buku sekitar tanggal 18, sementara transfer honor pada tanggal 28.

Artinya, mereka dapat mempercantik laporan keuangan bulanan mereka karena belanja pegawai (dalam hal ini dosen penuh maupun paruh waktu) selalu lebih kecil daripada keringat yang sudah mereka peras dalam satu bulan.

Kemudian, menurut beberapa pegawai sebuah perusahaan jasa kebersihan, mereka diminta untuk tidak bekerja selama satu bulan setelah bekerja berturut-turut selama beberapa tahun agar tidak masuk pada kewajiban legal merekrut menjadi pegawai tetap.

Kedua praktik itu hanya mengonfirmasi klaim Soekarno bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan bangsa asing, sementara perjuangan kita lebih rumit karena melawan bangsa sendiri.

Saya jadi ingat nasihat almarhum ayah, “Orang tidak menjadi miskin dengan memberikan hak orang lain, dan orang tidak bertambah kaya dengan mencuri hak orang lain.“

Dengan sedikit modifikasi, para pengusaha tidak akan bangkrut ketika menjamin hak pekerjanya atau bahkan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hanya keserakahan yang membimbing orang atau organisasi ke arah kebangkrutan.

Epilog

Ketiadaan gaji per dua minggu di Indonesia semakin meyakinkan saya untuk bekerja secara paruh waktu di beberapa organisasi.

Dengan demikian, saya bersyukur tidak harus commuting Bogor-Jakarta-Bogor setiap hari. Kemewahan membaca, berpikir, menulis, antar jemput anak, serta tidur siang bisa saya lakukan secara lebih banyak ketimbang bekerja secara penuh waktu di satu organisasi.

Jika Anda memegang kuasa untuk memulai sistem kompensasi per dua minggu, mulailah untuk melakukannya. Niscaya sejarah akan mencatat Anda sebagai orang baik, jika bukan pahlawan.

Jika dunia birokrasi menginisiasi gaji dua minggu laiknya gaji ke-13, niscaya sektor swasta akan membebek. Amboi. Betapa teladannya birokrasi Indonesia kemudian.

 

 

5
0
error: