Mengkritisi Logika Anti-Korupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia*

Mengkritisi Logika Anti-Korupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia*

Masyarakat menganggap korupsi sebagai praktik kotor yang disebabkan oleh kemerosotan moral. Benarkah selalu demikian? Apakah dengan begitu, maka korupsi dapat dengan mudah ditanggulangi dengan meningkatkan mutu moralitas?

Padahal, beberapa penelitian mengungkap bahwa korupsi yang sulit dicegah dan diberantas justru memiliki makna positif di situasi atau konteks budaya tertentu.  Hal ini bukan berarti bahwa korupsi tidak memiliki dampak material yang nyata, melainkan menggarisbawahi bahwa pengonstruksian ‘korupsi’ perlu dicermati dengan mengkritisi suara pihak yang dominan dalam pendefinisian korupsi dan bagaimana anti korupsi kemudian diartikulasikan.

Tulisan ini perlu dibaca dengan hati yang lapang dan tidak dengan tergesa-gesa, karena sebuah pendekatan alternatif sering kali hadir menantang alam rasionalitas kita yang telah mapan. Tujuannya adalah untuk memahami sifat cair dan kontekstual dari istilah korupsi itu sendiri.

—-

 Prolog

Sudah lebih dari dua dekade Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di tengah masyarakat Indonesia yang sudah begitu muak dengan perilaku-perilaku yang sering diberi label “korupsi”.

Lalu, sudahkah korupsi di Indonesia berhasil diberantas? Bagaimana dengan gerakan anti korupsi global? Bukankah Transparansi Internasional dan Bank Dunia telah lebih dahulu menancapkan tiangnya lewat program-program anti korupsi?

Faktanya, saat ini mata kita kembali dibuat terbelalak dengan terkuaknya skandal Paradise Papers – yang mengingatkan pada skandal sebelumnya yakni Panama Papers. Tak kurang dari 300 pakar ekonomi terkemuka dari seluruh dunia kini menyerukan agar tax havens dilarang keberadaannya karena melanggar semangat anti korupsi dan pemerataan kesejahteraan.

Adakah yang luput dari gerakan anti korupsi global dan khususnya di Indonesia?

Barangkali benar adanya jika ada yang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terkait korupsi mengalami peningkatan. Masyarakat umum kini dengan lantang menyebut kata korupsi ketika ada perilaku orang lain, khususnya pejabat publik, yang dilihat tak sewajarnya. Misalnya, skandal e-KTP telah menyedot perhatian begitu banyak orang dan semakin menegaskan bahwa ‘korupsi’ tak diterima di negeri ini.

Tak hanya besan seorang presiden, beberapa anggota dewan, menteri, gubernur, dan sederet pejabat tinggi lainnya menjadi bulan-bulanan ‘korupsi’.

Pegawai level bawah pun menjadi sasaran tuduhan korupsi oleh masyarakat dan sasaran pemidanaan oleh aparat. Istilah ‘uang lelah’ dan ‘tanda terima kasih’, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas orang Indonesia, kini menjadi kosakata terlarang di banyak situasi.

Anti-Korupsi sebagai Alat Kontrol

Meminjam pemikiran filsuf asal Prancis, Michel Foucault, sebuah jargon besar memiliki efek mendisiplinkan, yaitu meregulasi alam pikir manusia, lewat diseminasi teks maupun praktik sosial yang begitu masif sehingga tanpa disadari manusia tersebut meregulasi perilakunya mengikuti jargon besar tersebut. Demikian pula dengan anti korupsi.

Menurut peneliti dari Oxford, anti korupsi telah menjadi industri yang begitu memikat bernilai 5 miliar dolar Amerika di tahun 2009. Seminar-seminar dan workshop terkait anti korupsi dan tata kelola diselenggarakan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Pada tataran organisasi, publik maupun swasta, telah hadir pula bermacam instrumen anti korupsi dalam bentuk kurikulum pendidikan, berbagai modul, buku saku, hingga permainan anak-anak.

Sebagai jargon yang mendisiplinkan masyarakat luas, anti korupsi memiliki efek menormalisasi ide-ide tentang apa yang dimaksud dengan korupsi dan membuatnya seakan muncul secara alami, tidak perlu dipertentangkan, dan terlindungi dari kritik. Korupsi jamak dikonstruksikan sebagai ‘kanker’, ‘AIDS’, maupun ‘iblis’ yang merusak moral masyarakat dan mencuri kesejahteraan si miskin.

Sementara bagi David Kennedy, Profesor Hukum dari Harvard, anti korupsi lebih tepat dilihat sebagai alat untuk meregulasi mereka yang bermain di luar kesepakatan para pihak yang berkuasa.

Anti korupsi juga tanpa disadari menampilkan citra buruk tentang sistem ekonomi dan politik lokal, yang kemudian banyak dipandang sebagai bagian dari upaya melanggengkan ketimpangan kekuatan antara negara yang lebih ‘kotor’ dan negara yang lebih ‘bersih’.

Kennedy juga mengkritisi praktik anti korupsi yang memandang korupsi sebagai permasalahan akut moral yang menjangkiti seluruh sektor dan lapisan di masyarakat. Praktik anti korupsi seakan menafikan kondisi masyarakat pascakolonial, seperti Indonesia, yang tak dapat dipisahkan dari konteks sejarah, proses perubahan sistem politik, ekonomi, dan dinamika sosial budayanya.

Pendapat Kennedy ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru untuk bangsa ini. Seorang Kartini sudah mengungkap hal serupa tatkala ia menuliskan bagaimana korupsi yang ada pada zamannya adalah kombinasi dari tekanan ekonomi, sistem pemerintahan yang masih jauh dari ideal, dan ekspektasi sosial masyarakat.

Tantangan yang sama masih dihadapi oleh bangsa ini di masa sekarang. Sebagaimana dilaporkan Bank Dunia, penurunan kemiskinan melambat sementara ketimpangan ekonomi semakin lebar. Di sisi lain, pengelolaan sektor publik masih memiliki banyak pekerjaan rumah substantif yang tidak secara mudah dapat dikaitkan dengan moralitas individu.

Ironisnya, anti korupsi justru semakin masif dilancarkan, tanpa sikap kritis, sebagai gerakan yang menyasar nilai-nilai bermasyarakat dan sistem pengelolaan negara yang dianggap ‘primitif’ atau mengalami ‘distorsi’.

Misalnya saja, dalam kasus-kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, semangat anti korupsi justru berujung pada kriminalisasi perilaku-perilaku yang tak cukup syarat untuk digolongkan sebagai tindakan korupsi.

Kelemahan Pemaknaan Anti Korupsi yang Dominan Saat Ini

Logika di dalam gerakan anti korupsi global yang diusung para aktivis pemberantasan korupsi dunia banyak yang berpegang pada pendekatan rasionalis ekonomi yang meyakini bahwa korupsi dimotivasi oleh pertimbangan untung rugi yang dapat digambarkan lewat hubungan sebab akibat yang linear.

Oleh karenanya, pendekatan rasionalis menyarankan formula generik bahwa keberadaan demokrasi, budaya organisasi, dan tata kelola yang baik dalam menekan korupsi.

Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh sosiolog Anthony Giddens, tiga dekade silam, perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya serta elemen-elemen yang memengaruhi korupsi ternyata bersifat saling memengaruhi (mutually constitutive).

Sayangnya, lewat tragedi Enron, skandal suap Unaoil, dan yang terbaru, ‘Paradise Papers’, mata dunia seperti dibuka bahwa negara-negara yang dikatakan memiliki pencapaian demokrasi yang lebih matang, budaya, etos kerja, dan tata kelola terbaik pun tak kebal dari perilaku korup.

Skandal-skandal tersebut juga menunjukkan bahwa rendahnya persepsi tentang korupsi di sebuah negara maju, yang diukur dari indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional, tidak berarti praktik tersebut tidak jamak terjadi sana.

Itulah sebabnya ekonom Jeffrey Sachs menyerukan sindiran, jika dunia ingin terbebas dari korupsi, maka mulailah dari Inggris dan Amerika Serikat, bukan malah di negara berkembang seperti Indonesia. Mereka juga memiliki ‘budaya korupsi’ dengan membiarkan korupsi terjadi secara terang-terangan.

Selain itu, pendekatan rasionalis juga telah gagal dalam memahami korupsi sebagai sebuah konstruksi sosial. Sosiolog Mark Granovetter menyatakan bahwa apa yang dinamakan korupsi dan bukan korupsi bergantung pada posisi dan kepentingan individu terkait.

Sebagaimana ditulis oleh  Tara Polzer (2001), gerakan anti korupsi global yang digawangi oleh badan internasional seperti Bank Dunia dan Transparansi Internasional tidaklah terlepas dari kepentingan para pemimpin di dalam badan tersebut dengan kondisi perpolitikan dunia di akhir era 1990-an.

Kala itu, Bank Dunia menghadapi tekanan dari para donor yang berimbas pada perubahan strategi untuk masuk ke ranah korupsi, di mana pada awalnya dianggap sebagai ranah politik domestik yang merupakan ranah terlarang untuk disentuh lembaga keuangan internasional tersebut.

Karenanya, gerakan anti korupsi global sering menghadapi kesulitan karena terlalu didominasi oleh ide-ide dari kalangan elite anti korupsi badan internasional ini, yang cenderung meminggirkan suara mereka yang paling terkena dampak dari gerakan anti korupsi.

Perlunya Pendekatan Alternatif dalam Studi Korupsi

Menyadari kelemahan-kelemahan di atas, karenanya, telah banyak bermunculan pendekatan alternatif yang bertujuan menyelami bagaimana korupsi dimaknai oleh masyarakat.

Sebagai contoh, studi etnografis di Rusia yang dilakukan oleh Ledeneva (2001) mengupas bagaimana praktik Blat yang dikategorikan sebagai nepotisme oleh gerakan anti korupsi global ternyata dipandang sebagai hubungan sosial biasa.

Bahkan, praktik ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat lokal, tanpa mengindikasikan adanya nuansa kemerosotan moral di dalamnya. Lebih jauh lagi, praktik Blat sebagai sebuah peraturan tidak tertulis ternyata memiliki mekanismenya sendiri dalam menutupi kurang efektifnya peraturan-peraturan formal tertulis.

Koechlin (2013), lewat studi korupsi di Tanzania, mengungkap bahwa program anti korupsi sebagai sebuah konsep politis telah melahirkan beragam peraturan perundangan yang dapat mengemansipasi masyarakat lemah. Namun, di saat yang sama program anti korupsi ini juga merepresi atau memarginalkan kelompok masyarakat tersebut.

Kenapa demikian? Karena lewat praktik-praktik yang lazim disebut korupsi itu komunitas marginal Tanzania justru mendapatkan akses ke layanan publik dan menikmati redistribusi pendapatan. Hal ini mirip dengan keberadaan ‘uang lelah’ dan ‘uang rokok’ di Indonesia.

Riset penulis juga mengungkap hal senada, yaitu bahwa gerakan anti korupsi global cenderung mengabaikan pemaknaan alternatif, yaitu budaya,  yang begitu kuat mengakar ke dalam identitas individu terkait.

Hal ini terlihat dari penggunaan istilah ‘tanda terimakasih’ yang dianggap sebagai perwujudan nilai balas budi maupun istilah ‘infaq’ sebagai salah satu cara memenuhi tanggung jawab sosial malah dianggap korupsi.

Epilog

Setidaknya, ada dua hal yang patut menjadi perhatian dari perbandingan kedua pendekatan di atas. Pertama, fenomena korupsi dan gerakan anti korupsi perlu dipahami secara kontekstual.

Di berbagai studi yang melihat konteks masyarakat pascakolonial, korupsi pada tataran birokrasi sering dipandang sebagai growing pains, sebuah nyeri bertumbuh yang akan hilang seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pemerataan kesejahteraan. Bukan penyakit moral yang menggerogoti mental individu dari bangsa tertentu.

Oleh karena itu, pembingkaian korupsi sebagai sebuah persoalan moral dan kegagalan sistem pemerintahan secara total adalah sesuatu yang patut dipertanyakan, apalagi jika berdampak pada atau dihubungkan dengan delegitimasi identitas bangsa dan stigmatisasi negara.

Di saat yang sama, beberapa penganut pendekatan rasionalis sendiri juga kini mulai mempertanyakan anggapan bahwa ‘korupsi’ selalu buruk untuk pertumbuhan. Mereka menemukan, beberapa negara yang belum memiliki tata kelola yang ideal justru bertumbuh karena “korupsi”. Malah, di beberapa negara Asia Pasifik, ‘korupsi’ justru baik untuk pertumbuhan ekonomi mereka.

Dalam pandangan saya, temuan-temuan tersebut mestinya tidak perlu dilihat sebagai sebuah pembelaan atas praktik korupsi, melainkan sebagai refleksi kita bahwa setiap perekonomian negara memiliki mekanisme bertumbuh yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, korupsi yang sering dipandang sebagai rintangan pertumbuhan mestinya  dilihat lewat perumusan masalah dan penjabaran solusi yang lebih peka terhadap konteks lokal.

Kedua, istilah korupsi itu sendiri memiliki pemaknaan subjektif yang bisa jadi bertentangan dengan definisi formal (official definition). Karenanya, ia menuntut dibukanya ruang pemaknaan alternatif.

Itulah sebabnya, saya menyarankan istilah ‘uang transpor’, ‘rezeki’, hingga ‘infaq’ perlu dimaknai dari sudut pandang individu agar solusi yang beresonansi dapat dicapai. Sayangnya, penggiat anti korupsi global sering sekali meminggirkan pemaknaan yang berbeda ini atas nama meluruskan persepsi yang keliru di masyarakat, yang pada akhirnya justru mencederai pencapaian pesan anti korupsi itu sendiri.

Salah satu strategi yang saya tawarkan di sini adalah dengan mengakui eksistensi pemaknaan tersebut kemudian memikirkan bagaimana mengelolanya secara strategis, bukan justru sebaliknya, yaitu mengabaikannya.

Perlu dingat, upaya kontekstualisasi anti korupsi ini bukanlah upaya pembelaan atas korupsi, tetapi justru merupakan upaya untuk meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dan efektivitas dari gerakan anti korupsi itu sendiri.

Tujuannya adalah agar gerakan anti korupsi global tidak malah menciptakan masalah-masalah sosial baru dengan mengabaikan identitas masyarakat lokal. Hal ini demi memperjuangkan ide-ide abstrak yang berpijak pada nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, seperti adanya rasa saling ketergantungan.

Strategi yang saya tawarkan ini boleh jadi dipandang sebagai pendekatan yang radikal atau bahkan aneh dalam merumuskan kembali gerakan anti korupsi global. Meski demikian, sebuah keanehan tidaklah perlu ditakuti, asalkan memiliki landasan berpikir yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Dalam konteks Indonesia, saya menyarankan sudah saatnya para pegiat, pemerhati, ataupun aktivis anti korupsi duduk bersama kembali merumuskan permasalahan bangsa ini dengan mencermati pemaknaan yang beragam dan meningkatkan pemahaman mereka atas konteks lokal dan historis Indonesia yang spesifik dan tidak asal menyalin strategi anti korupsi global.

Dengan demikian, slogan anti korupsi dapat lebih menyentuh langsung masyarakatnya dan mempunyai dampak nyata pada perilaku sehari-hari mereka, bukan lagi sekedar kepalsuan atas sebuah jargon “berani jujur, hebat!”.

***

*) Versi lain dari artikel ini telah dipublikasikan di The Conversation.

 

 

Wasiat Atasan Kepada Anak Buah Menghadapi Budaya Birokrasi Kita Yang Sungguh Hebat!

Wasiat Atasan Kepada Anak Buah Menghadapi Budaya Birokrasi Kita Yang Sungguh Hebat!

Wasiat ini untuk para anak buah, yang kalau tidak ada aral melintang, suatu saat nanti akan menjadi pemimpin.

Saat ini mungkin ada pimpinan yang tidak ‘sesakti’ seperti dalam uraian wasiat ini. Begitu pula mungkin ada instansi pemerintah yang tidak sehebat  yang tergambar dalam narasi wasiat ini.

Namun percayalah, wasiat ini masih sangat berguna untuk sebagian besar kalian, wahai para anak buah….

Saya tidak habis pikir mengapa banyak anak buah saya, akhir-akhir ini begitu semangatnya ingin mengubah budaya birokrasi kita? Budaya birokrasi mau diubah dari dilayani menjadi melayani, dari kurang kreatif menjadi proaktif dan inovatif.

Wahai anak buah,

Kata siapa birokrasi kita kurang melayani? Kata siapa birokrasi kita kurang kreatif? Kalau ada kalian yang kurang kreatif dalam melayani, mungkin iya. Melayani siapa? Ya tentu saja melayani saya, pimpinan kalian.

Masih saja kalian ada yang tanya, “Lalu masyarakat bagaimana? Apa mereka tidak perlu dilayani?”

Begini ya anak buah, masyarakat itu sudah mandiri. Mereka tidak perlu lagi kalian layani sepenuh hati. Kita pun tak perlu lagi serius mendengar keluhan mereka. Hanya orang-orang baper saja yang suka protes. Lagian hidup kok banyak mengeluh.

Budaya Birokrasi Kita Sudah Mapan dan Nyaman, lho….

Bagaimana tidak mapan, kalian tahu kan, budaya ini warisan dari zaman kerajaan, lalu diperkuat di zaman penjajahan, terus bertahan sampai sekarang. Bukan main lamanya. Sesuatu yang sudah lama dan dipertahankan itu pasti sudah mapan. Sudah penak tenan di posisinya.

Selain mapan, budaya birokrasi kita juga nyaman. Bagaimana tidak nyaman? Kalian itu harus selalu ‘Nrima Ing Pandum’, itulah singkatan dari NIP. Artinya menerima apa yang dibagikan. Kalian harus membiasakan diri untuk menerima semua yang bisa saya berikan, apapun itu, berapapun itu. Kebiasaan itu membuat perasaan kalian jadi nyaman kan?

Wahai anak buah,

Budaya di birokrasi kita ini juga sudah nyaman dengan relasi hirarki antara saya sebagai atasan dan kalian sebagai bawahan. Hirarki yang kuat memang diperlukan untuk saya benar-benar bisa mengatur kalian. Saya ini biasa disebut patron, sedang kalian, anak buah, disebut client.

Hubungan patron-client kita ini dibilang budaya paternalistik, bagus kan namanya? Bayangkan jika saya tidak bisa mengatur kalian, kalian pasti akan mengatur diri kalian sendiri, dan akhirnya malah tidak teratur. Pas, bukan?

Tahukah kalian, hubungan kita ini bagaikan bapak-anak. Yang namanya bapak itu punya hak mendidik dan membina anaknya. Begitu juga anaknya, harus rela dididik dan dibina bapaknya. Anak harus menghormati dan menuruti apa kata bapaknya. Hubungan kita ini punya istilah, bapakisme. Jangan coba-coba ‘ngeyel’, bisa kualat nanti.

Saya heran, kok masih saja ada dari kalian yang ngeyel. Ada yang bilang: “Bukankah kekuasaan itu tidak absolut, tidak bisa dipegang, bahkan kekuasaan itu ada dimana-mana? Kekuasaan itu bersifat produktif. Oleh sebab itu anak buah sebaiknya diakui otonominya”.

Ah, itu kan kata Foucault, saya kenal orang itu. Sudahlah tidak usah didengarkan. Dia itu ngawur. Di mana-mana kekuasaaan itu absolut, dipegang oleh elit. Titik.

Wahai Anak Buah, Kalian Tidak Usah Iri….

Saya dan pimpinan lainnya itu memang disebut elit. Elit itu artinya sekelompok orang eksklusif pemegang kekuasaan, punya kecakapan lebih, dan berhak menentukan nasib kalian.

Bagaimana tidak eksklusif, saat pelantikan saja saya pakai setelan jas, itu setelan pakaian yang melambangkan kedigdayaan. Saya dan pimpinan lain itu dikumpulkan dalam ruangan khusus, dibacakan ‘mantera’, lalu diberi selamat. “Selamat, Anda sudah menjadi pimpinan, sudah berbeda dengan pegawai kebanyakan,” begitu kata orang yang melantik saya.

Keluar dari ruangan pelantikan, saya sudah disediakan ruangan yang tak kalah eksklusif, ruangan tertutup, lengkap dengan sekretaris yang mampu menyaring siapa saja tamu-tamu yang datang. Jangan coba-coba kalian masuk ruangan tanpa sepengetahuan sekretaris saya, bisa saya semprot air tajin nanti.

Oya, sebelum datang, kalian bisa telepon sekretaris lebih dulu untuk dapat ‘nomor antrian’. Jika kadang sekretaris saya tidak bisa dihubungi, ya cobalah lain waktu, karena terkadang sekretaris saya lebih sibuk dibanding saya.

Taukah kalian, setelan jas, ucapan selamat, ruangan, dan sekretaris, itu semua adalah bagian dari simbol eksklusivitas saya. Jangan ngiri ya anak buah, namanya juga pimpinan. Sudah selayaknya saya mendapat fasilitas itu.

Malah, saya juga dapat fasilitas yang lebih lengkap lagi, seperti rumah dan mobil dinas dengan plat nomor khusus. Lha kok enak? Ya iya lah.

Coba kalian bayangkan, mosok saya harus ngontrak rumah? Apa kata dunia? Mosok saya harus pesan gocar tiap mau ke kantor dan menghadiri undangan? Apa kata driver gocar nanti?

Kalian pasti paham kan, gaji saya pun lebih besar dari kalian karena memang tugas saya berat. Kalau kalian kan tugasnya hanya melaksanakan arahan. Lha kalau saya, selain memberi arahan, juga kasih petunjuk dan juga perintah. Belum lagi kadang harus keluar energi besar untuk memarahi kalian. Berat sekali bukan?

Lebih Enak Jadi Anak Buah, Tau…?

Ada yang bilang, kalau saya itu tidak percaya kalian. Siapa bilang? Percaya kok. Buktinya saya sering terlihat santai saat kalian pontang-panting bekerja, kan? Saya juga selalu percaya kalian pasti akan minta petunjuk saya sebelum mengerjakan sesuatu.

Saking percayanya saya pada kalian, jika saya dapat teguran dari pimpinaan saya karena hasil pekerjaan tidak sesuai harapannya, saya seringkali mencari kalian untuk disalahkan. “Salah kamu nih, sudah dipercaya kok masih kerja begitu”.

Semakin tinggi level saya, semakin berat lho tanggung jawabnya. Tidak percaya? Coba saja lihat di saat ada masalah berat di lingkungan kantor, saya selalu bertugas menjawab dan kalian, anak buah, cukup menanggungnya. Enak kan kalian jadi anak buah?

Arahan, petunjuk, dan perintah saya itu juga ajaib. Semuanya benar, karena saya selalu lebih tahu dibandingkan kalian. Nah, kalo sudah begitu mosok kalian tidak nurut. Pengetahuan dan kebenaran saya itu sungguh sudah di atas kalian. Ya namanya juga atasan, kan..

Pernahkah kalian dengar ada rekan kalian yang mengatakan, “Kita tunggu petunjuk dari pimpinan?” Nah, kalian perhatikan itu, kalimat itu menggambarkan kalau kalian hanya dapat melakukan sesuatu berdasar petunjuk dan arahan saya. Artinya saya yang paling  tahu dan menentukan segalanya. Keren, kan?

Wahai anak buah,

Adakah di antara kalian yang masih merasa tertekan oleh saya sebagai pimpinan kalian? Menurut saya itu perasaan yang aneh. Masih ingat hukum Pascal, kan? Birokrasi ibarat ruang tertutup yang berisi air, maka tekanan di dalam ruangan itu akan diteruskan sama besar ke segala arah.

Jadi ya memang sudah hukum alam, tekanan itu selalu ada dari sang penekan, kemana-mana pula.  Meski begitu, tekanan Pascal tadi kalau digunakan di sistem hidrolik bisa  mengangkat benda yang ditekan tadi. So, tidak usah baper lah.

Jadi Anak Buah Jangan Sok, ya….

Jangan kalian buru-buru merasa hebat kalau punya gagasan besar. Gagasan kalian itu harus saya ‘stempel’ dulu. Seperti anak kalau punya usul harus disetujui orang tua dulu, kan? Saya harus setuju dan itu dilakukan dengan cara saya.

Tidak sopan kalau kalian merasa jengkel. Jengkel karena gagasan kalian, yang kalian rasa mungkin solusi masalah kantor selama ini, saya akui sebagai buah pikiran saya. Lha memangnya kalian itu siapa?

Jangan heran kalau akhirnya nama kalian pun tidak saya sebut saat saya menerima pujian atau dapat sepeda atas keberhasilan gagasan tadi. Lha wong kalian anak buah,  kok minta disebut namanya. Itu namanya caper.

Oya, masih adakah dari kalian yang merasa potensi kalian tidak maksimal karena salah penempatan? Ini juga karena kalian sok yakin saja. Sok yakin dan sok tahu dengan potensi kalian. Mosok ada anak buah yang paham dengan dirinya sendiri tanpa campur tangan pengetahuan saya. Ya jelas saya yang lebih tau lah.

Dialog? Untuk apa lagi? Ingat ya, kan sudah saya bilang, kebenaran dan pengetahuan saya itu di atas rata-rata kalian. Sudahlah, ini demi organisasi. Selalu ada hikmah dari semua ini. Nikmati saja dan suatu saat nanti kalian akan tahu kenapanya.

Anak Buah, Sadarlah, Jangan Keterlaluan!

Kalian mau mengkritik kebijakan atau perilaku saya? Wah, kalau ini benar-benar sudah kebangeten. Apalagi kalau kalian sok jago mau jadi whistleblower melaporkan saya ke pihak lain. Tega sekali kalian ini, saya sudah susah payah memikirkan nasib kalian, eh malah dilaporkan.

Lalu, apanya yang mau dilaporkan? Tindakan wrongdoing? Walah, masa sih saya bisa  wrong. Bukannya sudah saya ingatkan kalau saya itu selalu benar, lha kok malah mau mengkritik apalagi melaporkan. Hanya kalian yang kurang piknik yang berani melakukannya.

Eh, kecuali kalian memang ingin tugas menetap di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, atau Papua. Kalau begitu, silakan saja. Kalian nanti akan bahagia disana. Kalian bisa piknik sepuasnya menikmati Labuan Bajo, Wakatobi, atau Raja Ampat.

Jadi Begini ya Anak Buah….

Saya itu sudah setengah mati memberi perhatian dan perlindungan kepada kalian. Saya juga repot sekali harus menilai kinerja kalian. Mosok kalian masih ragu untuk loyal? Masih tidak ikhlas memuji saya? Mau dinilai minus DP3-nya? Mau tidak saya teken lembar penilaian kinerja-nya? Bisa peyok kalian. Sadarlah kalian mulai detik ini juga.

Sudahlah, saya itu seperti orang tua, harus dihormati dan dibanggakan. Ikutilah kata-kata saya dan laksanakan perintah saya. Kalian tidak usah terlalu repot berpikir bagaimana melayani masyarakat. Mereka sudah cukup mandiri dan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.

Lebih penting melayani saya. Nikmati saja peran kalian sebagai client menghadapi patron kalian, niscaya hidup kalian akan selamat dan sejahtera seperti yang kalian impikan setiap berangkat dan pulang kerja. Bermimpilah terus, jangan pernah putus asa.

Bagaimana, sudah melek dengan budaya paternalistik di birokrasi kita? Masih mau ngeyel mengubah budaya di birokrasi kita? Kurang kerjaan saja!

 

Adaptasi Kompetensi dan Profesionalisme KPK Sebagai Antisipasi Keniscayaan Perubahan Lingkungan

Adaptasi Kompetensi dan Profesionalisme KPK Sebagai Antisipasi Keniscayaan Perubahan Lingkungan

Prolog

“Saat ini KPK banyak mengalami pukulan balik dari kekuatan besar, pukulan itu berasal dari berbagai arah dan bertubi-tubi. KPK sedang berada di ujung sakaratul maut”, demikian ujar Bambang Widjojanto baru-baru ini.

Penulis pun berpendapat sama. Selain pukulan dan serangan balik dari para pelaku tindak kejahatan korupsi, KPK juga mengalami kemerosotan kredibilitas akibat pengaruh lingkungan sekitar, termasuk di lingkungan pemerintahan sendiri.

Kemenangan sementara SN dalam praperadilan perkara e-KTP menyisakan dampak berkepanjangan terkait rasa keadilan di Indonesia. Sebab, ini bukan semata kemenangan yang menjadi tanda tanya, tetapi juga tentang kompetensi dan profesionalisme KPK saat berhadapan dengan penanganan korupsi berskala besar.

Belum tuntas hal ini disorot, hadir lagi ide pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pindana Korupsi (Densus Tipikor) Kepolisian RI (Polri), yang diwacanakan melaksanakan peran pemberantasan korupsi di ranah yang tidak bisa disentuh KPK. Adakah hal ini logis? Bukankah sistem hukum dan peradilan di Indonesia telah menyediakan jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) yang mampu menutupi setiap celah dari tindak pidana korupsi di Indonesia?

Kegaduhan berlanjut ketika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berwacana menggandeng KPK untuk mengaudit dana desa. Padahal, audit merupakan tugas auditor. Entah apa tendensi dari Kementerian tersebut mengemukakan ide non-fungsional yang hanya menghadirkan ketidaksesuaian fungsi dan peran lembaga KPK.

Kondisi KPK sekarang dapat digambarkan sebagai organisasi yang berada dalam turbulensi. Eksistensinya menghadapi situasi dan kondisi yang terus merongrong. Indikasinya terlihat dari banyaknya hambatan yang dialami dalam proses pemberantasan korupsi skala besar sehingga terkesan menggugat kompetensi dan profesionalisme KPK.

Selanjutnya, terdapat fenomena dimana KPK tidak lagi utuh dan eksis sebagai lembaga “super power.” Pendekatan konflik pun telah dibangun dengan wacana pembentukan Densus Tipikor tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengesankan bahwa KPK kurang mampu memuaskan masyarakat. Ada upaya sistematis membangun citra bahwa terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap KPK yang akan menciptakan kesan adanya penurunan profesionalisme KPK. Hal ini akan berimplikasi pada upaya menekan keberdayaan KPK.

Terakhir, muncul Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) ‘milik’ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dijelaskan dengan lebih santun dan legitimate-regulative.  Namun, ia tetaplah menyimpan potensi mereduksi peran KPK.

Memang, terdapat perdebatan partial diametrical dalam memahami realitas konflik di lingkungan eksternal KPK. Ia adalah sebuah ketidaksamaan sekaligus ketidakutuhan pandangan yang menganggap bahwa KPK bukanlah yang terbaik. Pandangan ini melihat bahwa masih ada organisasi pengawasan dan penegak hukum yang dapat menjalankan tugas KPK. Organisasi-organisasi tersebut merasa memiliki sumber daya yang cukup sehingga bisa menganggap dirinya justru lebih baik dari KPK. Hal demikian merupakan sebuah keniscayaan perubahan lingkungan yang telah hadir menyertai perjalanan KPK.

Tinjauan Kelembagaan KPK

Secara kelembagaan, KPK pada dasarnya memiliki fungsi dan peran yang sama dengan institusi penegak hukum lainnya, namun memiliki struktur yang berbeda yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kewenangannya. Hal itu dapat dijelaskan melalui konsep kelembagaan yang dikemukakan DiMaggio dan Powell (1983) yang dikenal dengan isomorphism. Konsep yang mengatakan bahwa kelembagaan dapat ditemui dalam berbagai mekanisme, yaitu melalui paksaan, normatif, ataupun tiruan.

Mekanisme paksaan (coercive) berkaitan dengan organisasi yang menyelenggarakan praktik tertentu  karena tekanan dari eksternal organisasi yang sifatnya memaksa. Dalam hal ini adalah hadirnya undang-undang maupun kebijakan terkait dengan KPK yang memberikan mandat khusus dan kewenangan lengkap sebagai institusi pemberantasan korupsi.

Di lain sisi, mekanisme paksaan juga telah menciptakan berbagai regulasi yang ‘memaksa’ organisasi selain KPK untuk menjadi lebih powerful. Kepolisian merasa dipaksa oleh KUHAP untuk memiliki kewenangan sebagai penyidik korupsi, sementara Kejaksaan dengan UU Kejaksaan pun demikian.

Mekanisme normatif utamanya  datang  dari  grup profesional, sebagai tekanan untuk perubahan organisasi. Mekanisme ini mengutamakan kesadaran profesi, diantaranya melalui program pelatihan profesional dan pemenuhan kode etik profesi. Mekanisme ini merangsang lembaga untuk menerapkan praktik sesuai norma profesi.

Terkait hal itu, berbagai tuntutan muncul agar KPK mengubah beberapa prosedur penindakan yang dinilai telah menyimpang dari norma profesi penegakan hukum. Munculnya Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR tentang KPK baru-baru ini juga terkait dengan tuntutan tersebut.

Adapun mekanisme tiruan (mimetic) timbul ketika organisasi meniru (imitate) organisasi lain yang disadari memiliki legitimasi atau keberhasilan yang lebih. Mekanisme ini biasanya timbul di bawah kondisi ketidakpastian. Mekanisme ini juga merefleksikan keinginan organisasi untuk menjadi acuan  pada suatu lingkungan dalam mengadopsi adanya kepantasan praktik organisasi.

Dalam hal ini, kelembagaan KPK dinilai berhasil dan menjadi acuan bagi institusi sejenis lainnya untuk mengembangkan praktik tertentu agar dapat menyamai keberhasilan KPK. Keberhasilan tersebut membangkitkan keinginan penegak hukum terutama Polri untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi.

Wacana adanya pembentukan Densus Tipikor adalah salah satu buktinya. Adapun organisasi publik lain, seperti Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli, dibentuk dengan maksud megikuti cara kerja KPK dan berharap dapat menyamai keberhasilan KPK. Begitu juga dengan Stranas PPK yang dibentuk oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kehadirannya karena terinspirasi dengan cara kerja KPK.

Perkembangan di lingkungan organisasi KPK secara moral memiliki isomorphic dengan kehadiran entitas lain. Tidak hanya dari sejarah bahwa KPK telah hadir di antara sistem penegakan hukum yang sudah ada, namun juga di saat sekarang sejumlah entitas telah eksis mengambil fungsi dan peran  KPK. Mereka juga terus bergerak dengan fungsi dan perannya terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Adaptasi Terhadap Keniscayaan

Banyak yang berharap KPK dapat bertahan dalam jangka panjang. Harapan itu sekaligus mengandung kekhawatiran bahwa korupsi masih akan terus berlanjut entah sampai kapan. Jika KPK ingin bertahan dalam jangka panjang, hendaknya memperhatikan beberapa kriteria pada setiap dimensi waktunya. Model dimensi waktu untuk efektivitas (Ivancevich and Matteson, 2002) dapat digunakan untuk memahami keniscayaan yang perlu diadaptasi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Berikut adalah hubungan kriteria-kualitas dalam dimensi waktu yang mengelilingi KPK: (i) dimensi jangka pendek terkait capaian kualitas KPK yaitu produktivitas, efisiensi, dan tingkat kepuasan masyarakat; (ii) dimensi jangka menengah terkait dengan kualitas adaptasi organisasi dan pengembangan organisasi, dan (iii) dimensi jangka panjang terkait dengan upaya kualitas untuk bertahan (survive).

Dalam jangka pendek, banyak hal yang dapat dilakukan oleh KPK untuk menjaga keberdayaan dan profesionalismenya. Di antaranya adalah melakukan integrasi vertikal di beberapa konteks. Dalam konteks proses penanganan dan keputusan, diperlukan integrasi vertikal dengan jajaran satuan tugas di daerah di tempat peristiwa korupsi terjadi. Sedangkan dalam konteks penggunaan input, informasi dapat diperoleh dari hasil audit BPK ataupun APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di daerah.

Di samping itu KPK sepertinya perlu mengadopsi gaya coercive-authoritarian pada kondisi spesifik, yaitu sebuah pendekatan ‘pemaksaan’ memanfaatkan kewenangan yang dimiliki. Sebagai contoh dalam penanganan perkara terkait RS Sumber Waras. Dalam situasi yang melingkupi perkara tersebut, KPK memerlukan keberanian untuk melakukan upaya paksa melalui kewenangannya dalam memperoleh bukti dan memutuskan penanganannya. Hal itu diperlukan supaya KPK tidak kehilangan ‘gaya’ yang dapat mereduksi keberdayaannya, sekaligus mampu memuaskan masyarakat yang berharap banyak akan kesungguhan KPK.

Dalam jangka menengah, KPK akan lebih baik jika menggunakan manajemen partisipatif sebagai teknik pengendalian terhadap pelaksana/subjek pembangunan (organisasi pemerintahan maupun swasta).  Dengan manajemen partisipatif tersebut, diharapkan akan hadir intensitas keterlibatan lingkungan dari para pemangku kepentingan yang memiliki kesesuaian nilai hidup dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Lingkungan yang terlibat bisa dari berbagai pihak, baik lapisan masyarakat, swasta, maupun pemerintah, sebagai pihak yang secara universal memiliki pandangan sama terkait nilai moral dan etika.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat ini menjadi kata kunci dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, KPK memerlukan kata kunci baru dalam melakukan pencegahan korupsi. Untuk optimalisasi peran pencegahan, KPK diharapkan mampu mengidentifikasi area geografis dengan lingkungan sosial terkat. Kata kunci baru tersebut bisa jadi adalah jaringan sosial.

Jaringan sosial ini menjadi sebuah kebutuhan, mengingat korupsi berasal dari ketidakseimbangan moral dan etika individu di tengah lingkungan kelompok sosialnya. Salah satu ciri dari hadirnya model jaringan sosial adalah adanya kekuatan yang secara tradisi hadir berlandaskan pada kepercayaan (trust) pada nilai moral dan etika.

Model jaringan sosial ini secara otomatis akan mampu menyediakan dukungan data dan informasi di setiap area di Indonesia. Model jaringan sosial akan menghadirkan modal sosial yang kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Adapun untuk menjaga kepercayaaan jangka panjang, terdapat sebuah agenda penting bagi KPK untuk segera membayar hutang keadilan kepada masyarakat. Berbagai perkara di pengadilan tipikor seharusnya mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan perkara besar lainnya. Aspek independensi dan keberanian menjadi tulang punggung dalam memenuhi harapan tersebut. Di masa selanjutnya, KPK diharapkan lebih tegas dalam mendefinisikan setiap korupsi yang ditangani dan membawanya hingga menuju ke proses pengadilan tipikor tanpa pandang bulu.

Epilog

Masyarakat masih berharap banyak KPK tetap hadir, bukan hanya untuk pemberantasan (hallmark of eradication), akan tetapi juga untuk pencegahan (hallmark of prevention) terhadap korupsi di Indonesia.

Fungsi dan peran KPK yang profesional dan berdaya tampaknya harus diperkuat. Terdapat cara pandang yang perlu disadari oleh organisasi KPK terkait berbagai keniscayaan yang mengelilingi KPK. Perlunya sebuah cara pandang yang dapat melihat kekuatan adaptasi dan pengembangan sebagai kunci untuk memahami proses ketahanan dan pemberdayaan KPK.

Upaya mereduksi kekuatan KPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi antar elit penguasa dalam kehidupan politik, sehingga profesionalisme  KPK harus hadir secara total.

Profesionalisme KPK diperlukan hadir melalui berbagai kompetensi dan kepercayaan diri. Untuk membangun dan memelihara hal tersebut, akan lebih baik jika jajaran KPK melihat sisi pengembangan sebagai sebuah fase adaptasi organisasi. Fase adaptasi sebagai sebuah keniscayaan bagi KPK untuk terus berbenah. Begitu juga sebaliknya,  peran dari fungsi dasar KPK yang semakin dibatasi oleh lingkungan menjadi sebuah keniscaaan yang perlu diadaptasi.

Save this Nation

 

 

Orang Baik, Kenapa Koq Korupsi?  Sebuah Proposisi Tujuh Faktor Penyebabnya

Orang Baik, Kenapa Koq Korupsi? Sebuah Proposisi Tujuh Faktor Penyebabnya

Indonesia telah menetapkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga harus ditangani dengan cara-cara yang juga luar biasa! Oleh karena itu, telah diterbitkan berbagai perundang-undangan.

Sejak berdirinya KPK, sudah begitu banyak kasus korupsi yang ditangani KPK dan juga penegak hukum lainnya. Kasus korupsi ini melibatkan hampir semua profesi. Dari berbagai kasus tersebut, yang mengemuka dan banyak membuat masyarakat geleng-geleng kepala adalah: Kenapa banyak para pelakunya itu mereka yang dulu dikenal sebagai orang baik-baik?

Fenomena tersebut sulit untuk dicari jawabannya. Namun, berdasarkan kajian, penulis memiliki proposisi setidaknya terdapat tujuh faktor yang menyebabkan orang yang dikenal baik itu akhirnya melakukan atau terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

Pertama, mereka terfokus mencapai kinerja.

Mereka yang baik sangat menyadari bahwa amanah yang diterimanya merupakan kepercayaan yang akan selalu mereka junjung tinggi. Mereka akan merasa bersalah jika tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Namun, sayangnya, mereka lupa bahwa target kinerja yang dicapai mesti bersesuaian dengan nilai-nilai (values) yang hidup di masyarakatnya, yang biasanya tampak dalam norma atau peraturan formal. Jika kinerja itu dipaksakan tercapai, tetapi kondisi lingkungan tidak mendukung, tentunya mereka akan berhadapan dengan persoalan di kemudian hari.

Teori legitimasi (Dowling and Pfeffer, 1975) menyatakan bahwa seseorang, organisasi, maupun profesi akan tetap legitimate apabila nilai-nilai yang dibangun bersesuaian (congruent) dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam beberapa kejadian, program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah tidak bersesuaian dengan nilai-nilai masyarakat.

Namun, karena sudah digariskan dari atas (top down), tidak ada kata lain, kecuali para pejabat publik yang baik wajib melaksanakannya, bagaimanapun caranya. Mereka tentunya akan berupaya keras untuk mencapai kinerja program dan kegiatan tersebut, meskipun mereka sendiri menyadari bahwa sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Kedua, terlanjur berjanji.

Para pejabat yang baik seringkali menjanjikan sesuatu hal untuk kemajuan atau kemaslahatan pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, seorang dekan menjanjikan kepada para dosen dan mahasiswanya bahwa di masa kepemimpinannya akan ada pembangunan laboratorium berikut peralatannya agar kegiatan penelitian dan praktikum dapat lebih efektif di kampusnya.

Selama ini, tidak tersedia laboratorium yang memadai di kampus itu sehingga proses belajar mengajar hanya melalui ceramah dan diskusi di dalam kelas. Begitu tersedia anggaran untuk pembangunan laboratorium dan pengadaan peralatannya, maka sang dekan akan sangat bersemangat.

Dalam kondisi normal, tentu saja hal tersebut tidak bermasalah dan dapat diselenggarakan dengan baik sesuai persyaratannya. Namun, apabila ternyata anggaran untuk pembangunan tersebut baru tersedia di bulan Agustus atau September menjelang tutup tahun anggaran, logika normalnya sangat tidak mungkin pembangunan laboratorium itu dapat dilaksanakan secara tepat waktu, yaitu selesai sebelum akhir tahun.

Namun demikian, karena dekan tersebut sudah terlanjur menjanjikan kepada para dosen dan mahasiswa, dan sekarang anggaran sudah tersedia, maka dengan segala risikonya ia melaksanakan pembangunan laboratorium dan pengadaan peralatannya tersebut.

Di akhir tahun, ternyata memang pekerjaan tersebut masih belum dapat diselesaikan. Agar pekerjaan tersebut dapat terus dikerjakan dan dapat memenuhi janjinya, maka sang dekan memerintahkan untuk membuat berita acara penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan (fiktif) agar dananya dapat ‘diamankan’ dan pekerjaan dapat dilanjutkan di awal tahun.

Ketiga, loyalitas berlebihan.

Mereka yang ditunjuk dalam suatu jabatan tertentu seringkali berpikiran bahwa keberhasilannya mendapatkan jabatan tidak luput dari jasa atasannya. Oleh karena itu, publik sering menyaksikan bagaimana kepatuhan mereka terhadap atasannya, yang kadangkala malah tampak tidak profesional.

Mereka bersedia melaksanakan apapun sepanjang hal tersebut dapat menggembirakan atasannya, yang biasa dikenal sebagai ‘asal bapak senang’ atau agar beremansipasi, kita sebut saja ‘asal ibu dan bapak senang’. Mereka menganggap bahwa melaksanakan tugas yang baik itu adalah untuk dan mesti atas legitimasi atasan. Dengan demikian, fokus perhatian mereka lebih kepada atasan, daripada kepada masyarakat.

Teori pemangku kepentingan (Freeman and Reed, 1983) menyebutkan bahwa manajemen memberlakukan pemangku kepentingan (stakeholders) dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan manajerial, di mana manajemen memberikan perhatian dan perlakuan lebih kepada pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar bagi organisasi. Kedua, pendekatan etik, di mana manajemen memberikan perhatian dan perlakuan yang sama terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk publik.

Berbasis pendekatan manajerial, para pejabat publik itu seringkali mengabaikan kepentingan publik yang seharusnya dia layani secara maksimal. Mereka lebih mengutamakan atasannya dengan alasan bahwa bawahan harus loyal kepada pimpinan.

Mereka terlalu berasumsi bahwa apapun yang dilakukannya, sepanjang mendapatkan legitimasi dari atasan, sudah pasti benar. Sebab, dalam pikiran mereka, atasanlah yang memegang kekuasaan (power). Oleh karena itu, mereka bersedia melakukan perintah atasannya, meskipun perintah itu menyalahi nilai-nilai masyarakatnya.

Mereka baru sadar ketika nanti terlibat suatu kasus dan sang atasan menjadikan mereka sebagai kambing hitamnya. Akhirnya, mereka sendiri yang gigit jari setelah sadar bahwa atasannya hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingan atasan dan kroni-kroninya.

Keempat, mudah percaya.

Mereka yang baik biasanya memiliki pikiran yang bersih dan jarang berprasangka buruk dengan yang lain. Oleh karena itu, mereka selalu menganggap orang lain sama baiknya dengan dirinya. Apalagi apabila orang lain itu berkata dengan lemah lembut dan berpenampilan sangat bersahabat.

Mereka ini mudah terpesona dengan penampilan pihak lain. Artinya, mereka mudah sekali untuk dikelabui. Tanpa disadar, mereka terjebak dengan permainan para ‘kriminal terhormat’ yang mengobral logika menyesatkan.

Banyak telah kita temui bahwa mereka yang benar-benar penjahat sering sekali berpenampilan sebagai sosok yang mengagumkan dan sekan-akan pantas untuk dipercaya. Banyak pejabat yang terperdaya dengan orang-orang yang demikian ini sehingga tanpa disadari mereka telah terjebak dalam permainan drama ini.

Para pejabat yang baik baru menyadarinya setelah mereka terlanjur menjadi tersangka suatu kasus besar. Sementara itu, para kriminal terhormat tersebut menjadikan orang-orang baik ini sebagai kambing hitam dan tameng mereka dalam melakukan kejahatannya.

Selain para kriminal terhormat, tidak sedikit juga atasan yang baik terlalu mudah percaya pada bawahan yang menyimpan niat tidak baik dan mengutamakan keuntungan pribadi (self-interest). Karena kondisi kesenjangan informasi (information assymmetry), bawahan dapat mengelabui atasan yang sudah terlanjur percaya padanya. Atasan yang baik ini tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kritisasi dan evaluasi.

Memang, atasan mesti mempercayai bawahan, tetapi mereka tetap harus waspada agar tidak terbuai dengan segala mulut manis yang menipu dari bawahan yang memiliki otak kriminal, seperti para kriminal terhormat tadi.

Kelima, kurang silaturahmi.

Tugas dan kewajiban seseorang sangatlah banyak serta biasanya mengandung risiko yang juga tidak kecil. Dari tahun ke tahun, anggaran yang dikelola selalu meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, para pejabat publik dituntut untuk bertindak secara cepat, tepat, dan tentu saja berkinerja tinggi.

Dengan padatnya ritme pekerjaan, mereka tentunya tidak dapat memahami segala hal secara rinci dan komprehensif. Karenanya, mereka membutuhkan orang-orang yang selalu bersedia memberikan informasi secara akurat, tepat, dan segera.

Itulah sebabnya mereka perlu terus menjalin silaturahmi dengan orang-orang kuat (strong persons), yakni mereka yang berjiwa jujur, adil, dan dapat dipercaya (steward) serta memiliki kompetensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), motivasi positif (positive motives), watak yang berperilaku (traits), dan sikap baik (attitutes) (Spencer and Spencer, 1993).

Orang-orang yang demikian inilah yang akan memberikan masukan dan kritikan bagi si pejabat secara objektif. Mereka dapat menjadi pemberi peringatan agar para pejabat tetap sadar dari berbagai ancaman yang dapat menghadang.

Sayangnya, karena kesibukannya, para pejabat publik seringkali mengesampingkan silaturahmi ini. Apalagi jika semua hal terkesan berjalan wajar. Ingat: permukaan laut yang kelihatan tenang bisa sekonyong-konyong menjadi sangat membahayakan dan mematikan.

Banyak sudah kejadian di mana pejabat menjadi terkaget karena kasus yang tiba-tiba muncul dan tidak pernah diprediksi sebelumnya. Orang-orang yang kuat biasanya bisa melihat risiko yang dapat mengancam di kemudian hari. Namun, sayangnya, mereka seringkali dianggap terlalu rewel dan mengganggu kecepatan dan kenyamanan kerja organisasi.

Keenam, menganggap diri yang paling benar.

Karena selama ini dikenal sebagai orang yang baik, terpelajar, menjadi rujukan banyak pihak, mereka yang baik merasa mengetahui segala hal dan pemikirannya selalu benar. Mereka ini biasanya sulit menerima masukan dari pihak lain.

Meskipun banyak pandangan yang disampaikan padanya, semua itu seringkali dianggap sebagai angin lalu olehnya. Karenanya, apa yang sudah direncanakan dan dipikirkannya adalah yang terbaik baginya. Berbagai aturan hanya dianggap sebagai pengganggu bagi pencapaian kinerjanya sehingga tidak perlu diikuti.

Hal yang sering mereka lontarkan adalah bahwa kita harus berpikiran dan bertindak luas (out of the box) atau berpindah ke kotak yang lain (in the other boxes). Tata kelola dan sebagainya dianggap merepotkannya dan tidak penting. Mereka akan menabrak semua itu karena baginya yang penting adalah program dan kegiatan terlaksana dan target kinerja tercapai dengan cara apapun.

Yang mereka agungkan: aturan yang harus mengikuti program, bukan program yang harus menyesuaikan dengan aturan. Bila ini terus diimplementasikannya, nasib mereka tinggal menunggu waktu.

Ketujuh, tidak kuat tekanan.

Makin tinggi jabatan, maka akan semakin kencang juga godaan dan tekanan yang akan dihadapinya. Tekanan yang ada biasanya untuk kepentingan dan kemanfaatan pihak yang menekan agar para pejabat mau menyalahgunakan jabatannya dengan kolusi bersama (tentunya secara sembunyi-sembunyi).

Tekanan dapat bersifat sopan, yaitu melalui orang-orang yang dekat dan dihormati oleh para pejabat tersebut sehingga dia menjadi ewuh pakewuh dan tidak mampu menolaknya. Ada juga tekanan yang bersifat kasar dan keras, yaitu dengan berbagai ancaman, baik psikis maupun fisik, yang tentunya menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi diri para pejabat tersebut.

Para pejabat yang tidak pernah membicarakan berbagai tekanan ini secara terbuka akan semakin tertekan. Mereka tidak akan sanggup menghadapi berbagai tekanan ini dan akhirnya banyak yang mengikuti tekanan tersebut.

Jelaslah sudah bahwa jabatan seringkali terasa manis di awalnya, tetapi akan sangat pahit dan menyakitkan pada akhirnya. Oleh karena itu, mereka yang baik perlu mengingat tujuh faktor penyebab korupsi ini agar mereka terhindar dari jebakan tindak pidana korupsi yang selalu mengintai.

Tentunya proposisi ketujuh faktor tersebut perlu diuji kembali. Penulis membuka pintu bagi para peneliti yang ingin menguji proposisi ketujuh faktor tersebut.

 

APIP dalam Pusaran ‘Kriminalisasi’

APIP dalam Pusaran ‘Kriminalisasi’

Artikel-artikel sebelumnya (Atas Yudha,  Rahmad Daulay, Mudjisantosa,  dan Rudy Harahap), memberi sinyal atau indikasi bahwa sumber ‘kriminalisasi’ juga melibatkan Auditor BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bukan hanya APH. Sayangnya, masih sedikit yang mengulas peran Auditor BPK RI dan APIP terkait ‘kriminalisasi’ tersebut.

Tulisan berikut fokus pada peran APIP dalam menyumbang ‘kriminalisasi’. Apakah benar APIP juga menjadi bagian dari ‘kriminalisasi’ seperti yang dituduhkan atau pemberi keyakinan (assurer) bagi semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan apakah sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor) atau tidak?

 

Pasal ‘Sapu Jagad’ Pemberantasan Korupsi

Sebanyak 36 jenis perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan tipikor dalam undang-undang pemberantasan tipikor. Salah satunya, unsur ‘dengan cara melawan hukum’ dalam pasal 2 sering dikeluhkan oleh profesional birokrat banyak digunakan untuk menjerat mereka.

Pengertian ‘dengan cara melawan hukum’ menurut para ahli hukum pidana sangat luas, sehingga pasal tersebut dikenal sebagai pasal ‘sapu jagad’ karena dapat digunakan untuk menjerat siapa pun (perseorangan atau korporasi) yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun.

Penjelasan pasal tersebut secara tegas mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) meliputi baik secara formil maupun materiil. Tidak mengherankan apabila APH dalam membuat tuntutannya selalu memedomani ketentuan tersebut.

Sayangnya, penjelasan itu tidak terlalu memuaskan para profesional birokrat yang menjadi korban ‘kriminalisasi’. Alasannya, ketentuan itu kurang mempertimbangkan apakah perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan itu dilandasi oleh niat jahat atau tidak sebagai motifnya. Ketidakadilan sangat dirasakan ketika APH menggeneralisasi para pelaku tipikor antara yang dilandasi niat jahat dan yang tidak. Itulah sumber munculnya istilah ‘kriminalisasi’.

Lantas, bagaimana peran sesungguhnya APIP dalam dugaan ‘kriminalisasi’ yang dituduhkan oleh para profesional birokrat tersebut?

Audit Rutin Sumber ‘Kriminalisasi’

APIP memiliki fungsi assurance yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk penugasan audit berupa audit kinerja (rutin) dan audit dengan tujuan tertentu (non-rutin). Perannya dalam penugasan audit rutin mengakibatkan APIP terseret dalam pusaran ‘kriminalisasi’.

Penyebab kemungkinan terjadinya ‘kriminalisasi’ terletak pada cara APIP menyusun laporan audit rutinnya, khususnya dalam menetapkan findings. Format findings yang terdiri dari unsur kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi ini sebenarnya hanya sesuai untuk jenis audit investigatif, namun dalam praktiknya diberlakukan juga untuk jenis audit lainnya.

Cara APIP memaknai unsur “kriteria” dalam format findings yang selalu mengaitkannya dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menjadi persoalan. Akibatnya, seluruh penugasan audit rutin ‘terjatuh’ dalam jenis audit kepatuhan (compliance audit). Ketika semua jenis laporan hasil audit rutin APIP berisi kepatuhan semata, secara tidak disadari APIP telah memberikan ruang dan energi bagi munculnya ‘kriminalisasi’ karena ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria ‘kepatuhan’ yang dimunculkan dalam laporan audit rutin tersebut seirama dengan makna unsur ‘melawan hukum’ yang lingkupnya sangat luas.

Peran APIP dalam Counter Fraud

APIP juga berkewajiban mencegah korupsi melalui upaya preemptive, detect, dan deter. Jika dalam audit rutin APIP melihat adanya indikasi korupsi, maka menjadi kewajiban APIP untuk mengembangkannya melalui penugasan audit investigatif. Audit investigatif juga dilakukan APIP manakala ada pengaduan dari masyarakat, permintaan APH, atau permintaan pimpinan instansi pemerintah dimana dugaan penyimpangan terjadi.

Ketika ada pengaduan dari masyarakat (atau permintaan pimpinan instansi), merujuk pada ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah, penanganan pertama kali pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dilakukan oleh APIP.

Meski masyarakat mengadukannya langsung kepada APH, namun APH harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP. Sayangnya, dalam praktiknya masih ada institusi APH di daerah yang kurang mengindahkan mekanisme tersebut dan lebih suka menindaklanjuti sendiri pengaduan dugaan tipikor dari masyarakat.

Penugasan audit investigatif atas permintaan APH biasanya dilakukan ketika kasusnya masih berada dalam tahapan penyelidikan. Apabila sudah masuk tahapan penyidikan, biasanya APIP diminta untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Lanjutan dari kedua penugasan tersebut tidak jarang APIP juga diminta untuk memberikan keterangan ahli di persidangan.

APIP dalam Penugasan Audit Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara

Bagaimana APIP melakukan kedua penugasan tersebut? Sesuai standar dan pedoman yang berlaku, dalam penugasan audit investigatif APIP harus mendasarkan pada kriteria dan alasan yang cukup, menelaah secara cermat dan hati-hati, serta melakukan pemaparan (expose) kasus terlebih dahulu.

APIP harus memastikan bahwa suatu penyimpangan yang diadukan memenuhi 5 W (What) dan 1 H (How). Unsur 5 W 1 H tersebut adalah: 1. What (apa jenis penyimpangan dan dampaknya), 2. Who (siapa pihak-pihak yang terkait), 3. Where (dimana tempat terjadinya penyimpangan), 4. When (kapan terjadinya penyimpangan), 5. Why (penyebab terjadinya penyimpangan), dan 6. How (modus penyimpangan). Melalui teknik audit tertentu yang dikuasainya, APIP harus mampu memastikan apakah perbuatan melawan hukum seseorang itu memiliki niat tertentu (intent) yang diperkuat modus operandi yang terencana atau tidak.

Dalam penugasan penghitungan kerugian negara APIP harus memastikan apakah data penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara dari APH telah cukup jelas, indikasi kerugian negara dapat diperkirakan, serta bukti-bukti yang diperlukan (relevan, kompeten, dan cukup) telah disediakan oleh APH. APIP harus mampu merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang diperoleh dari APH dan mengaitkannya dengan metode penghitungan kerugian negara yang akan dipakai sesuai bukti-bukti penyimpangan yang ada.

Jika hal-hal di atas dilakukan secara semestinya oleh APIP, maka ada tidaknya indikasi tipikor berdasarkan temuan audit rutin, pengaduan masyarakat, maupun permintaan APH dan pimpinan instansi dapat diberikan keyakinannya (assured) oleh APIP. Namun jika sebaliknya, maka hasil penugasan APIP dapat dikatakan “substandar” dan dapat dijadikan alasan bahwa APIP juga terlibat dalam ‘kriminalisasi’.

Ketidakjelasan Kriteria Administrasi vs Tipikor

Dalam melakukan audit investigatif jika APIP hanya menemukan penyimpangan bersifat administratif, maka proses lebih lanjut ditangani oleh APIP sendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika  ditemukan bukti adanya penyimpangan bersifat pidana, maka APIP akan menyerahkan prosesnya kepada APH.

Masalahnya, apakah ada kriteria lugas yang bisa dipedomani oleh APIP bahwa sebuah penyimpangan dapat dikategorikan sebagai ranah administrasi atau ranah tipikor? Apakah penyimpangan administratif itu sama pengertiannya dengan pelanggaran (offences) dan apakah penyimpangan bersifat tipikor itu serupa dengan makna kejahatan (crimes)?

Dalam undang-undang pemerintahan daerah maupun undang-undang administrasi pemerintahan, tidak dijelaskan batasan pengertian dan kriteria klasifikasi penyimpangan yang bersifat administrasi dan penyimpangan yang bersifat pidana.

Hasil riset Supriyadi menyimpulkan bahwa tidak semua undang-undang pidana khusus menetapkan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran. Menurutnya, karena memiliki implikasi yuridis formil dan yuridis materiil, penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus sangat diperlukan untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP dan KUHAP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang pidana khusus.

Hasil diskusi dengan beberapa teman APIP di daerah yang biasa melakukan audit investigatif menyimpulkan terdapat pemahaman yang seragam di kalangan APIP, yaitu ketika suatu penyimpangan berdampak pada timbulnya kerugian negara yang disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum (formil dan/atau materiil), maka penyimpangan tersebut menjadi ranah tipikor.

Jika demikian praktiknya, maka APIP yang melakukan penugasan audit investigatif dan penghitungan kerugian negara pun ikut terseret dalam pusaran ‘kriminalisasi’ yang sering dikeluhkan oleh profesional birokrat. 

Kriteria Melawan Hukum

Tidak semua pakar hukum pidana berpandangan sama mengenai PMH. Zainal Abidin berpendapat suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi dua unsur. Unsur tersebut yaitu unsur actus reus dan unsur mens rea. Unsur actus reus (perbuatan lahiriah) adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Sedangkan unsur mens rea (kondisi jiwa) adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Mahmud Mulyadi secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan tersebut harus dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa). Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya (actus reus) dan unsur pertanggungjawaban pidananya (mens rea). Keduanya harus digabungkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monoisme) atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme).

Berdasarkan pendapat kedua pakar hukum pidana tersebut, perbuatan-perbuatan yang telah memenuhi unsur actus reus harus dapat dibuktikan didorong oleh adanya niat jahat (unsur mens rea) atau tidak. Niat jahat ini merujuk pada kesengajaan (dolus) atau perbuatan sadar. Kalau begitu, apakah perbuatan yang disebabkan oleh ketidaktahuan, kelalaian (culpa) yang tidak disadari, atau kondisi lainnya seperti dipaksa dan bahkan tidak berdaya karena diancam layak dikategorikan sebagai perbuatan yang didasari oleh mens rea atau niat jahat?

APIP dalam penugasan audit investigatif dan penghitungan kerugian negara semestinya mampu membuktikan ada tidaknya niat jahat dalam motif dan modus operandi pelaku, setelah melihat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Epilog

Terseretnya APIP dalam “dunia hitam” kriminalisasi disebabkan oleh (1) Ketentuan pasal ‘sapu jagad’ dan praktik hukum pidana khusus di negeri ini yang masih mengedepankan aspek formil dan materiil, serta kurang memperhatikan adanya niat jahat pelakunya; (2) Kesalahan format findings dalam laporan audit rutin yang diterbitkan APIP; (3) APH di daerah sering melanggar rule of the games penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan tipikor para ASN.

Pasal 2 undang-undang pemberantasan tipikor selayaknya perlu disempurnakan dengan memasukkan adanya unsur mens rea atau niat jahat. Penyempurnaan frase tersebut disertai penjelasan yang lugas dan tuntas tentang PMH, yaitu meliputi unsur actus reus dan unsur mens rea.

APIP perlu mengevaluasi cara penulisan findings dalam laporan audit rutinnya, terutama dalam memaknai unsur kriteria yang cenderung akan menghasilkan compliance audit apapun jenis penugasan auditnya.

Di sisi lain, APH juga diharapkan menghormati mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah tentang penanganan pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyimpangan dimana APIP menjadi pihak yang pertama untuk menanganinya terlebih dahulu.

Dengan penyempurnaan sebagaimana di atas maka ‘kriminalisasi’ terhadap profesional birokrat semoga dapat diminimalkan.

****

 

 

Bangkit dari Keterpurukan Mental

Bangkit dari Keterpurukan Mental

Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan

 tentang apa yang saya lakukan. Tetapi, saya sangat peduli

tentang apa yang saya pikirkan, tentang apa yang saya lakukan.

Itu yang disebut karakter.

— Theodore Roosevelt

 

Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur Malaysia, 23 September 2017 menjadi saksi keperkasaan tim Para Games Indonesia. Di stadion termegah di Malaysia itu, perhelatan Para Games 2017 yang berlangsung sejak 17 September 2017 ditutup. Semua mata tertuju ke kontingen Indonesia yang menjadi juara umum pesta olah raga dua tahunan para difabel se-Asia Tenggara itu. Mengungguli Malaysia dan Thailand yang menjadi juara umum kedua dan ketiga.

Capaian sempurna dari para atlet difabel ini menjadi kado terindah, sekaligus penawar kekecewaan Tim Indonesia yang — pada perhelatan SEA Games 2017 di Malaysia — prestasinya anjlok di peringkat kelima. Produktifitas  mereka dalam mendulang medali, jauh melampaui capaian para atlet yang terjun di SEA Games.

Prestasi atlet difabel ini memang luar biasa. Dengan hanya berkekuatan 196 atlet, medali emas yang mereka raih mencapai 126 keping. Sementara atlet SEA Games yang turun dengan kontingen sebanyak 534 atlet hanya bisa meraih 38 medali emas. Hal itu membuktikan, bahwa sekalipun berada dalam keterbatasan, mereka bisa mengharumkan nama bangsa.

Wajar jika presiden Jokowi, melalui akun tweeternya, menyampaikan apresiasinya kepada para atlet difabel ini. “Selamat untuk Tim Indonesia, Juara Umum Asean Para Games 2017 di Kuala Lumpur. Kalian semua membanggakan”, tegas Jokowi.

*****

Torehan prestasi saudara-saudara kita difabel tersebut seolah mengingatkan, sekaligus menyadarkan kita bahwa prestasi bukanlah monopoli manusia-manusia dengan kesempurnaan fisik. Mentalitas juara bukanlah monopoli kita. Karakter bukanlah soal fisik. Karakter adalah soal cara pandang kita tentang kesempurnaan. Karakter adalah soal cara berfikir kita tentang kesempurnaan. Karakter adalah soal cara bekerja kita menuju kesempurnaan. Soal cara kita menjadi juara. Karakter adalah soal cara kita menuju prestasi.

Prestasi bagi mereka adalah harumnya nama bangsa. Prestasi bagi mereka adalah menenggelamkan urusan pribadinya dan meninggikan derajat dan martabat bangsanya. Prestasi adalah berani menyatakan bahwa ketidaksempurnaan bukan penghalang tetapi sebagai lecutan motivasi hingga mereka terbang tinggi menggapai bintang-bintang. Prestasi bagi mereka adalah tidak memberikan kesempatan bagi kemalasan untuk hidup bersamanya. Prestasi adalah menutup rapat pintu keluhan tetapi membuka lebar ruang syukur atas pemberian tuhan kepadanya.

Menurut catatan Kompas (23/9/2017), Atlet Para Games menjalani latihan tanpa dukungan dana dan peralatan memadai. Mengeluhkah mereka? Menurunkah semangat mereka? Lantas tidak berprestasikah mereka? Jawabannya tentu tidak. Mereka tetap gigih berjuang hingga mencapai hasil yang luar biasa. Bandingkan dengan atlet SEA Games yang anggaran persiapannya saja sebesar  30,9 milyar. Itu belum termasuk total anggaran selama keberangkatan, pelaksanaan hingga pemulangan serta bonus bagi para atlet berprestasi dalam SEA Games 2017.

Inilah manusia ikhlas. Tidak melihat keterbatasan secara sempit, namun melihat keterbatasan sebagai sebuah kesempurnaan. Perjuangan Tim Indonesia Para Games adalah perjuangan tidak sekedar melawan atlet-atlet difabel dari mancanegara. Namun mereka melawan keterbatasan dirinya, melawan egonya, melawan kepentingan pribadinya, dan melawan hawa nafsunya. Kalau lawan-lawannya mungkin masih mudah ditaklukkan, namun melawan diri sendiri sangat sulit.

Presiden Soekarno dalam pidato ulang tahun RI yang ke-12, tanggal 17 Agustus 1957, pernah mengungkapkan bahwa melawan musuh-musuh kita dalam masa perang lebih mudah. Kita masih memiliki kekuatan idealisme, keikhlasan, satu misi, musuh kita jelas dan semuanya kita adalah pejuang dan pekorban.

“Dalam masa Liberation (perang), idealisme masih cukup menyala-nyala, api keikhlasan masih cukup bersinar terang, kekeramatan mission sacrée masih cukup menghikmati jiwa. Dalam masa Liberation, semua orang adalah pejuang, semua orang adalah pekorban, semua orang adalah baik. “There are no bad men in a battle”, – “tidak ada orang yang tidak baik dalam satu pertempuran mati-matian”, tegas Presiden Soekarno mengutip seorang Panglima Perang.

Yang lebih berat adalah pada era nation-building, era mengisi kemerdekaan. Era dimana ego individual lebih menonjol. Era dimana ego kelompok/golongan, asal usul daerah, partai, ras, suku bangsa, agama, lebih penting daripada kebersamaan dan gotong royong. Pada masa seperti ini revolusi mental menjadi sangat penting.  Dalam bagian lain, Bung Karno dalam pidatonya juga menegaskan hal ini.

“… Lebih-lebih lagi dalam sesuatu masa nation-building, – nation-building dengan segala godaan-godaannya, dan dengan segala aberasi-aberasinya, – maka satu Revolusi Mental adalah mutlak perlu untuk mengatasi segala kenyelèwèngan, – lebih perlu daripada dalam masa sebelum nation-building itu, yaitu dalam masa Liberation”.

*****

Banyak pembelajaran penting yang bisa kita petik dari Tim Indonesia Para Games 2017. Pertama, ketidaksempurnaan bukanlah hambatan untuk berprestasi. Kita perlu mencontoh saudara-saudara kita difabel ini. Ketidaksempurnaannya justru dijadikan motivasi besar untuk bangkit dan akhirnya menjadi juara. Kita yang memiliki kesempurnaan justru tidak mampu menaklukkan diri kita yang penuh dengan belenggu: egoisme, kemalasan, suka mengeluh, berfikir negatif, mental korup, primordial dan lain sebagainya. Bangsa ini membutuhkan uluran tangan kita. Kalau para kaum difabel bisa, seharusnya prestasi kita melebihi mereka karena Tuhan memberikan kesempurnaan pada diri kita. Kuncinya adalah keberanian kita melawan musuh terbesar kita: diri kita sendiri.

Para atlet difabel ini mampu melakukannya. Mereka tidak pernah mengeluhkan keterbatasan yang ada padanya. Mereka tidak iri dengan saudara-saudaranya yang memiliki kesempurnaan fisik. Tentu kita malu sebagai manusia sempurna. Lebih suka menuntut daripada mendorong pencapaian hebat seperti mereka.

Kedua, para atlet tidak pernah memikirkan kesempurnaan fisik orang lain. Tidak pernah menggunjing apa yang dilakukan orang lain. Mereka hanya fokus dengan apa yang dipikirkan, dengan apa yang dilakukan. Inilah bedanya kita dengan orang lain. Karakter inilah yang merusak diri kita, merusak masyarakat kita dan merusak bangsa kita. Pernyataan Theodore Rosevelt menjadi pembenar kenyataan ini bahwa “Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang apa yang saya lakukan. Tetapi, saya sangat peduli tentang apa yang saya pikirkan, tentang apa yang saya lakukan. Itu yang disebut karakter.

Ketiga, menyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah bagian yang terpenting dari upaya kita untuk membangkitkan keterpurukan mentalitas kita sebagai bangsa. Keterbatasan dan ketidaksempurnaan adalah pemberian Tuhan yang tak ternilai : sebuah kesempurnaan. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya”, demikian Firman Alloh SWT dalam Q.S. At Tiin: 4.

Semuanya kembali pada diri kita. kawan-kawan kita difabel telah memberikan contoh terbaiknya. Jika mereka bisa bangkit dari keterpurukan mental dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan, mustinya kita lebih bisa memupuk dan membangkitkan karakter kita sebagai bangsa dengan segala kekuatan dan kesempurnaan yang kita miliki.

Denpasar, 11 Oktober 2017

 

 

error: