Rasisme, New Zealand, dan Indonesia*

Rasisme, New Zealand, dan Indonesia*

Trade Me, sebuah portal iklan populer di New Zealand (Selandia Baru), bisa dianalogikan dengan Bukalapak dan OXL di Indonesia dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Bukan hanya jual-beli barang, Trade Me juga menjadi media periklanan jasa, salah satunya ialah informasi flatmates, atau teman berbagi tempat tinggal.

Pada pertengahan bulan September 2019 sebuah iklan flatmates dihapus oleh pengelola Trade Me karena mengandung unsur suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Berita ini dimuat NZ Herald pada  20 September 2019. Apa pasal?

Si pembuat iklan menawarkan sebuah kamar kosong untuk disewa dengan embel-embel: “Not pet, smoker, or Indians”. “Not pet” dan “No smoker” sudah jamak disebut dalam iklan-iklan rumah atau flat. Akan tetapi ketika memasuki area ras, agama, dan budaya, iklan tersebut dianggap tidak pantas dan melanggar undang-undang hak azasi New Zealand.

Undang-undang

Ya, New Zealand memiliki undang-undang hak azasi (Human Rights Act 1993 No. 82) yang telah diamandemen pada tahun 2012. Undang-undang ini menjamin hak seseorang di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan demikian setiap orang di New Zealand bebas menjalankan ibadahnya, melakukan adat-istiadatnya, dan menggunakan bahasa daerahnya. Tidak boleh ada yang melecehkan atau mengejek orang lain karena warna kulit, aksen, pakaian, atau pun makanan.

Kepada anak-anak di sekolah pun ditanamkan sejak dini untuk tidak membedakan ras, budaya, dan agama, apalagi mempermasalahkannya.

New Zealand pada awalnya hanya memiliki suku Maori sebagai penduduk asli ditambah keturunan Eropa yang disebut Pakeha. Namun, kini New Zealand menjadi negara yang sangat multietnis setelah kedatangan para imigran dari berbagai belahan dunia.

Dulu New Zealand hanya berkonsentrasi mengatasi permasalahan rasial antara Maori dan Pakeha, tetapi sekarang permasalahan ini menjadi lebih kompleks dengan keberadaan 200 etnis dan 160 bahasa.

Setelah peristiwa penembakan masjid di Christchurch pada Jumat kelam bulan Maret 2019, orang mungkin beranggapan bahwa New Zealand rasis terhadap minoritas. Tetapi faktanya, pelaku penembakan tersebut adalah orang Australia.

dukungan warga NZ terhadap korban aksi Christcurch (foto: Bergman Siahaan)

Seluruh penduduk New Zealand mengutuk aksi brutal dan memberikan dukungan kepada umat muslim yang menjadi korban serangan tersebut. Slogan-slogan “This is not us” dan “You are welcome” terpampang di mana-mana yang menegaskan sikap rakyat New Zealand terhadap kebhinnekaan.

Perdana Menteri Ardern — dalam pidatonya dari Wellington — menyatakan bahwa New Zealand adalah rumah semua orang yang menjunjung keragaman, kebaikan, dan kasih sayang. New Zealand tidak serta-merta steril dari perbuatan rasis. Namun, setidaknya pemerintah, swasta, dan masyarakat sedang mempraktekkan prinsip melawan rasisme.

dukungan warga NZ terhadap korban aksi Christcurch (foto: Bergman Siahaan)

Masyarakat

Berdasarkan data di World Population Review, tercatat penduduk mayoritas di New Zealand adalah keturunan Eropa 74% dan Maori 14,9%. Selebihnya diisi oleh etnis Asia 11,8%, Pasifik 7,4%, serta Amerika Latin dan Afrika 1,2%.

Sementara dari segi agama, mayoritas penduduk New Zealand memeluk Kristen 44,3%, Hindu 2,1%, Buddha 1,4%, Kristen Maori 1,3%, Islam 1,1%, dan kepercayaan lainnya 1,4%. Proyeksi dari sensus yang dilakukan pada tahun 2013 itu juga mencatat penduduk yang tidak beragama sebanyak 38,5% dan yang tidak diketahui atau menolak untuk menjawab sensus sebanyak 4,1%.

Kembali pada kasus rasis di atas, statistik menunjukkan bahwa India dan muslim adalah penduduk minoritas di New Zealand. Kemudian bagaimana pemerintah, swasta, dan masyarakat di New Zealand menyikapi rasisme, termasuk kepada kaum minoritas?

Contoh untuk dua unsur sudah dijawab pada paragaraf di atas, yakni pemerintah menjalankan undang-undang hak azasi dan swasta — seperti Trade Me — menghapus iklan berbau rasisme. Mengenai sikap masyarakat terhadap rasisme, sebuah peristiwa rasis di atas kereta komuter mungkin bisa menjadi gambaran.

8 Agustus 2019, sekitar pukul delapan malam, kereta dari Wellington yang sedang menuju Upper Hutt dihentikan di tengah jalan atas inisiatif kondekturnya. Apa yang terjadi? Seorang penumpang wanita berteriak ke arah seorang penumpang yang berperawakan India dengan kata-kata “Go back to your country! Don’t speak that language here.”

Kiranya wanita yang masih remaja itu tidak suka mendengar penumpang tersebut berbicara di telepon menggunakan bahasa India. Mengetahui insiden itu, sang kondektur — yang juga seorang wanita — menegur si remaja tetapi tidak dihiraukan.

Saat itu juga si remaja diminta untuk turun dari kereta. Meski awalnya menolak, remaja wanita itu akhirnya turun setelah diancam akan dilaporkan ke polisi. Kereta pun sempat terhenti selama dua puluh menit akibat kejadian itu.

Kepada media, kondektur beralasan bahwa dia harus menjamin kenyamanan semua penumpang dan tidak ada ruang untuk rasisme di atas keretanya. Akibat tindakannya itu, pujian dan dukungan datang dari para penumpang dan juga netizen yang membaca beritanya di berbagai media, salah satunya adalah NZHerald.

Bagaimana dengan Indonesia?

Negara kepulauan Indonesia ini memiliki 1.340 etnis yang terdiri dari suku bangsa asli ditambah suku bangsa pendatang (Sensus BPS Tahun 2010). Berpenduduk mayoritas pemeluk Islam, Indonesia juga mengakui lima agama lain, yakni Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.

Apakah kita memiliki undang-undang terkait rasisme? Ya. Kita memiliki Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-undang tersebut mengancam pelaku diskriminasi ras dan etnis dengan penjara maksimal lima tahun dan denda Rp 500 juta.

  • Apakah pemerintah sudah tegas dalam menindak perbuatan rasis?
  • Bagaimana dengan pihak swasta dan masyarakat kita dalam menyikapi tindakan rasis?
  • Apakah kita sudah menurunkan penumpang dari kereta atau bis jika ada yang melontarkan umpatan terhadap etnis tertentu?
  • Apakah kita sudah menolak iklan sewa rumah atau kos-kosan yang mensyaratkan etnis atau agama tertentu?

Mari kita introspeksi diri sendiri.

 

“Inti rasisme adalah penegasan agamis bahwa Tuhan telah melakukan kesalahan kreatif dengan membuat manusia berbeda-beda.” (Friedrich Otto Hertz)

 

 

*Artikel ini telah ditayangkan pada laman Kompasiana.com dengan judul “Beda Respons New Zealand dengan Indonesia terhadap Rasisme”.

 

1
0
Semiotika APBD: Berdusta Ala Rivalitas Eksekutif dan Legislatif

Semiotika APBD: Berdusta Ala Rivalitas Eksekutif dan Legislatif

Semiotika sering kita kenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda dan penanda. Mempelajari tanda berarti mempelajari bahasa dan kebudayaan. Beberapa ahli semiotika mengatakan bahwa  semiotika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pemaknaan struktur, jenis, tipologi, serta relasi-relasi tanda dan penggunaannya di dalam masyarakat.

Umberto Eco yang dikenal sebagai bapak semiotika mengatakan bahwa semiotika pada prinsipnya adalah sebuah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta (lie).

Definisi yang dikemukakan Eco cukup mencengangkan banyak pihak, karena secara eksplisit menjelaskan betapa sentralnya konsep dusta di dalam wacana semiotika. Memang pada banyak literatur, semiotika dapat berfungsi sebagai alat untuk mengungkap kebenaran, dan sebaliknya dapat digunakan untuk mengungkap dusta.

Dalam semiotika, bila segala sesuatu yang dalam terminologi semiotika disebut sebagai tanda (sign), semata menjadi alat untuk berdusta, maka setiap tanda akan selalu mengandung muatan dusta; setiap makna (meaning) adalah dusta; setiap pengguna tanda adalah para pendusta; setiap proses pertandaan (signification) adalah kedustaan.

Keberadaan sebuah tanda tidak dapat dilepaskan dari kebenaran atau dusta yang menyertainya, begitu pula halnya dusta yang selalu melekat pada bahasa yang memediasinya. Bahasa, seperti kata Ferdinan de Saussure, adalah sistem pembeda sekaligus merupakan sebuah sistem convention (kesepakatan).

Aspirasi Masyarakat dan APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada prinsipnya merupakan manifestasi dari adanya usaha untuk membangun keteraturan dalam kehidupan masyarakat pada suatu daerah. Proses penyusunan APBD yang bersifat partisipatif dan terdesentralisasi menyiratkan adanya penyatuan keinginan (convention) antara masyarakat, pemerintah dan legislatif dalam proses tersebut.

Proses penyusunan APBD yang menganut sistem partisipatif dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat sebagai voter melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang diagendakan setiap tahunnya di setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Musrenbang ini lalu melahirkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), kemudian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Nota Kesepakatan, Pedoman Penyusunan RKA(Rencana Kerja dan Anggaran)-SKPD, RKA-SKPD, RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan terakhir Perda APBD (Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Apabila proses penyusunan APBD dirunut kembali, maka akan terlihat bahwa rangkaian sistem yang telah berkerja selalu mensyaratkan adaptasi dan penyesuaian untuk mencapai kesetimbangan sistem dalam suatu fakta sosial.

Proses tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Musrenbang yang diagendakan setiap tahunnya di setiap pemda diseluruh Indonesia dan melibatkan masyarakat sebagai voter. RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat tiga bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 ayat 3 UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) menyiratkan bahwa sistem penyusunan APBD akan selalu mencari keseimbangan.

Keseimbangan ini diperoleh dengan adaptasi dan penyesuaian sistem setiap tahunnya antara mayarakat sebagai voter yang memiliki banyak keinginan dan kebutuhan, DPRD (legislalif) sebagai perwakilan dari voter dan Kepala Daerah (Eksekutif) dengan menggunakan media Musrenbang.

Merupakan masalah klasik yang terjadi dalam penyusunan anggaran yaitu bahwa keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam APBD menyebabkan proses pembuatan keputusan tentang alokasinya menjadi sangat dinamis. Terlebih lagi dalam kondisi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda-beda.

Proses yang sangat dinamis pada kenyataannya memang terjadi. Segala aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang telah disepakati dan ditampung melalui musrenbang semestinya diberikan alokasi anggaran pada tahapan pembahasan RKA-SKPD oleh DPRD sebagai wakil dari voter dan kepala daerah sebagai eksekutif (tentu saja dengan para pembantunya seperti sekretaris daerah dan kepala organisasi perangat daerah).

Sayangnya, fakta bisa saja berbeda. Kecenderungan yang terjadi ialah bahwa anggota DPRD lebih sering mengesampingkan berbagai hasil dari musrenbang dan lebih mendahulukan pokok-pokok pikiran (pokir) yang dianggap sebagai hasil reses atas kunjungan mereka kepada konstituen.

Mirisnya, pokir tersebut cenderung menjadikan perencanaan APBD bias dari kepentingan masyarakat secara umum, karena pokir tersebut memang lebih banyak ditujukan kepada konstituen/pemilih anggota DPRD pada saat pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Sudah bisa diduga, pokir yang direalisasikan dalam bentuk belanja barang, yang kemudian diserahkan, tidak akan tepat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan stimulan dari APBD.

Penerjemahan Simbol Sebagai Kompromi Politik

Proses perencanaan partisipatif yang melibatkan interaksi anggota DPRD dengan organisasi perangkat daerah, tentunya melibatkan tanda. Interaksi antara anggota komisi terkait dengan kepala SKPD dan jajarannya, interaksi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan kepala SKPD dan jajarannya, interaksi antara TAPD dengan anggota DPRD, masing-masing saling menerjemahkan.

Penerjemahan ini dilakukan atas simbol, yaitu tanggapan dan respon di antara mereka. Tidak jarang simbol itu berupa tanda kebohongan. Namun, pada dasarnya tanda dimaksud ditujukan untuk memudahkan pencapaian kepentingan pribadi atau kelompok dari pihak-pihak yang terlibat interaksi tersebut.

Saling menerjemahkan tanda/simbol yang diejawantahkan melalui kompromi politik antara legislatif dan eksekutif, tidak hanya sebatas adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya diperantarai oleh proses interpretasi oleh masing-masing aktor anggaran.

Stimulus yang diberikan oleh legislatif biasanya berupa permintaan nominal uang dalam jumlah tertentu yang ditujukan untuk memudahkan pembahasan anggaran belanja daerah dalam sidang komisi, lalu diinterpretasi oleh eksekutif dengan memberikan sejumlah nominal uang.

Sejumlah nominal uang ini, tentunya tidak memiliki pos anggaran belanja dalam APBD. Akibatnya, manipulasi pertanggungjawaban belanja daerah sulit dihindari oleh eksekutif dalam laporan keuangan pemeritah daerah.

Proses menerjemahkan tanda/simbol antara prinsipal dan agen (legislatif dan eksekutif) pada pengalokasian belanja daerah dalam APBD, bukan hanya sebatas saling mendefiniskan tindakan masing-masing dalam bentuk nilai moneter dalam APBD.

Namun, di balik nilai moneter yang lahir dari proses tersebut, pemaknaan tanda/simbol prinsipal (anggota DPRD) oleh agen (kepala SKPD) dengan pemberiaan upeti dalam bentuk apapun hanya dimaksudkan untuk memuluskan pembahasan alokasi anggaran belanja tertentu yang hanya akan menguntungkan oknum DPRD dan pejabat SKPD.

Kondisi ini merupakan tanda/simbol bahwa ketika informasi hanya dimiliki dan dikuasai oleh beberapa pihak seperti anggota DPRD, mereka cenderung oportunis dalam melihat kepentingan masyarakat.

Kepentingan masyarakat menurut Anggota DPRD hanyalah sebatas kepentingan konstituen di daerah pemilihan mereka. Hal ini menjelaskan bahwa APBD sebagai sebuah tanda/simbol keterwakilan rakyat hanyalah penanda kebohongan anggota DPRD (agent) dari masyarakat secara umum sebagai pemilik sebenarnya dari APBD.

Dari sisi yang berbeda, pejabat SKPD dan jajarannya lebih melihat pengalokasian anggaran dalam APBD sebagai sebuah tanda/simbol kepemilikan peluang untuk kongkalikong dengan oknum pengusaha atau pihak ketiga tertentu yang dapat memberikan kick back finansial.

Epilog

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa semua tanda/simbol pendapatan dan belanja dalam APBD bermuatan dusta. Dusta itu dapat berupa markup, fee atau apapun namanya, di mana kemudian muatan dusta ini suatu saat akan bermuara pada kerugian keuangan daerah.

Menurut saya, hulu dari fenomena korupsi di daerah adalah semua tindakan manipulatif yang terjadi selama proses pembahasan alokasi anggaran di DPRD. Sehingga, kalau ingin memperbaiki kualitas dan transparansi pengelolaan APBD, mulailah dari saat-saat penyusunannya.

 

 

 

3
0
Mencari Kepastian Hukum Proses PBJ Dengan ‘SIAPKAH’

Mencari Kepastian Hukum Proses PBJ Dengan ‘SIAPKAH’

Di tengah tuntutan profesionalisme dan himpitan kriminalisasi, para pelaku pengadaan sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan dari negara atas kinerjanya demi kelancaran proses pembangunan yang berkeadilan, manusiawi, dan bermartabat. Namun, pahlawan pembangunan yang satu ini seringkali masih menjadi korban kriminalisasi.

Bahkan, Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor Pol. : B/2718/IX/2007, dan Nomor: KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Nonbudgeter, sampai saat ini belum juga terlihat ‘taringnya’.

Di sisi lain, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah banyak merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah agar diperoleh barang/jasa publik yang bermutu dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Perubahan kebijakan dari proses pengadaan secara manual di masa lalu hingga e-Procurement seperti sekarang ini sangat membantu memperlancar proses pengadaan barang/jasa.

Inovasi yang luar biasa tersebut tentunya untuk lebih mempermudah pelaku pengadaan dalam menjalankan tugasnya, bukan untuk menjerumuskan para pelaku pengadaan ke dalam jurang kriminalisasi.

Ketidakpastian hukum

Salah satu azas hukum pidana menyatakan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya sebagai tindak pidana. Namun, kebanyakan dari mereka  yang memproses kasus hukum dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) menganut azas legalitas formil dan materiil sehingga hukum tidak tertulis pun dijadikan dasar untuk mengategorikannya sebagai tindak pidana.

Kondisi tersebut diperparah oleh tidak pahamnya  para aparat penegak hukum (APH) mengenai aturan PBJ. Hal inilah yang akhirnya melahirkan kriminalisasi karena hukum tidak tertulis dijadikan dasar untuk mengategorikan suatu perkara ke dalam suatu perbuatan pidana.

Kriminalisasi sering mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan. Pelaku pengadaan yang telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana sudah diatur dengan berbagai macam aplikasi dan berbagai produk norma sebagai landasan hukum dalam bekerja, tetapi masih harus menyediakan waktu dan konsentrasinya untuk pemeriksaan yang belum tentu terdapat unsur pidananya.

Banyak waktu yang dikorbankan untuk memenuhi waktu pemeriksaan dan kadang tuntutan ‘entertainment’ si pemeriksa yang berbanding lurus dengan biaya yang keluar. Seringkali si korban kriminalisasi menempuh jalan pintas dengan cara merelakan sejumlah uangnya sekedar agar dia bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai bagian tugas negara.

Perlu Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara hukum seyogyanya juga memerhatikan masalah bagaimana kepastian hukum ditegakkan. Selain itu, negara juga semestinya mampu menjaga keadilan hukum agar tidak diskriminatif. Dalam  UUD 1945 sebetulnya telah tertuang pasal-pasal yang mengatakan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum (pasal 27) dan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (pasal 28).

Hal tersebut menyiratkan bahwa manusia bukanlah sebagai obyek hukum semata, melainkan sebagai subyek hukum yang memiliki harkat dan martabat yang sama dan berhak atas rasa aman dari perlindungan ancaman ketakutan dan pemerasan atas tindakan yang di luar tanggungjawab dan kendalinya.

Namun demikian, fakta yang terjadi pada beberapa kasus pemeriksaan dugaan tipikor pada proses PBJ, pelaku pengadaan selalu menjadi bulan-bulanan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Padahal kasus yang sering terjadi adalah pemilik pekerjaan diciderai janji oleh penyedia atau wanprestasi, yaitu adanya penyimpangan pelaksanan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Tindakan  pelanggaran undang-undang yang menjadi syarat ketentuan dalam kontrak menjadi tanggung jawab pelaku. Namun, anehnya pemilik pekerjaan yang dituduh melakukan pembiaran terhadap hal tersebut. Sangat ironis juga, posisi pengelola kegiatan yang tadinya sebagai saksi, tiba-tiba bisa dinyatakan sebagai tersangka tanpa ada bukti yang mengarah padanya.

Usulan Aplikasi

Ketidakpastian hukum pada kasus tersebut di atas, diperparah oleh belum adanya transparansi prosedur penanganan kasus dugaan tipikor pada proses PBJ dan ketidakpahaman APH terhadap proses PBJ.

Untuk itu, akan lebih bagus jika kita memiliki sebuah instrumen, katakanlah suatu aplikasi yang dapat membantu pencarian kepastian masalah hukum tadi. Saya mengusulkan suatu alat/instrumen bernama Sistem Aplikasi Penanganan Kasus Hukum atau disingkat dengan SIAPKAH.

Dengan adanya SIAPKAH, diharapkan semua tahapan prosedur menjadi jelas sehingga deteksi dini terhadap potensi terjadinya fraud dan tipikor akan mudah dicegah. Lingkup tanggung jawab kesalahan administrasi, perdata, dan pidana akan dipilah sejak awal. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah rentan dipidanakan.

Aplikasi tersebut akan mengarahkan pemeriksa intern (APIP) untuk memproses terlebih dahulu setiap aduan masyarakat untuk kemudian dapat dilanjutkan kepada APH bilamana terdapat indikasi tipikor. Prosesnya dilakukan dengan cara menginput dan mengunggah bukti dari tiap proses pemberkasan. Alat tersebut akan sangat membantu APIP dan APH dalam memproses suatu perkara meskipun belum menguasai prosedur PBJ.

Yang dapat mengakses aplikasi SIAPKAH ini bukan hanya APIP dan APH saja, tetapi masyarakat juga. Masyarakat dapat memantau perkembangan runtutan proses penanganan dan penyelesaian perkaranya, apakah telah sesuai dengan proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Jika pemberkasan belum lengkap (bukti belum diunggah dan artinya belum P21), maka proses akan dikembalikan dan dinyatakan P18, yaitu Hasil Penyelidikan Belum Lengkap.

Begitupun juga pada tiap tahapan dari sejak proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan akan dapat dilihat siapa pemegang peranan dan siapa yang bertanggung jawab. Hal tersebut akan meminimalkan kejadian pengkambinghitaman atau adanya korban tumbal dari suatu perkara. Misal, ketika ditemukan penyimpangan ada di proses pelaksanaan, hal tersebut tidak akan mencari tumbal dan menyalahkan isi dokumen pengadaan.

Sebaliknya, jika ditemukan bukti penyimpangan saat perencanaan dan ketika di tahap pelaksanaan mengalami kegagalan, maka tanggung jawab administrasi ada di tahapan pemegang kebijakan di tahap perencanaan. Saat diurai mengenai tanggung jawab administrasi, dapat dilanjutkan ke pemeriksaan tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidananya.

Dengan adanya aplikasi yang jelas kronologisnya sesuai keputusan jaksa agung di atas,  maka di samping lebih efisien dari segi biaya dan waktu pemeriksaan, juga tidak begitu mengganggu produktivitas kerja orang yang diperiksa dan mengurangi peluang terjadinya pertemuan pemeriksaan yang cenderung rawan terjadi suap menyuap.

Suatu penegakan hukum harus dimaknai sebagai penegakan keadilan. Hukum dibuat agar masing-masing pihak tidak saling bersinggungan. Sedangkan saat ini yang terjadi di dalam penegakan hukum, bahwa pemeriksa masih berdiri hanya pada lapisan dogmatik hukum sehingga putusan yang keluar sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan menafikan fakta-fakta yang sesungguhnya.

Epilog

Merujuk dari tulisan dengan judul “APIP dalam Pusaran Kriminalisasi” dan “Melawan Kriminalisasi PNS melalui Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan serta Penyetaraan Kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum”,  maka sudah seharusnya peran APIP sebagai garda terdepan pengawal akuntabilitas keuangan negara semakin diperkuat dengan disyaratkannya kepada mereka untuk memiliki sertifikat keahlian PBJ dan keahlian di bidang hukum. Juga, perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia yang penuh integritas dan kejujuran.

Selain itu, negara perlu memperkuat peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yudisial pertama yang memiliki hak preferensi sebelum Pengadilan Tipikor dalam memproses suatu perkara penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Proses pelaksanaan PBJ perlu dilindungi oleh sistem agar dapat dicapai kepastian hukum. Salah satu yang dapat membantu pencarian kepastian hukum tersebut adalah ditaatinya prosedur baku tentang alur proses penanganan suatu perkara secara transparan melalui aplikasi SIAPKAH.

Semoga penegakan keadilan akan lebih terwujud.

5
0
Sebuah Surat di Jumat Keramat

Sebuah Surat di Jumat Keramat

Halo.
Perkenalkan namaku Ahmad, seorang pegawai negeri sipil di sebuah instansi pemerintah pusat.
Ini adalah ceritaku tentang suatu hari yang akan selalu kuingat. Hari ini, satu di antara sekian hari yang bersejarah dalam hidupku. Satu hari Jumat yang terpilih di antara 52 hari Jumat yang Tuhan ciptakan pada tahun 2019.

Mengapa keramat? Karena pada hari-hari Jumat yang tak bisa diprediksi tanggal persisnya dua atau tiga kali dalam setahun semacam ini, tiba-tiba terbit surat sakti di kantor kami. Mengapa sakti? Sebab dengan surat ini kehidupanku sekeluarga bisa jadi berubah menjadi sangat bahagia atau sebaliknya, berada di ambang kekacauan, berserakan tak tentu jalan.

Sebenarnya, hanya ada dua buah kalimat singkat yang tertuliskan dalam surat itu.
Lugas, jelas, tetapi sangat tegas.

Sekian detik tanpa kata-kata.
Speechless.

Surat sakti itu telah membuatku panik. Surat keramat itu juga telah berhasil memporakporandakan keceriaan yang kubangun sejak pagi tadi ketika melihat anakku tersenyum sumringah di balik pintu gerbang memasuki sekolahnya. Rifat, anakku, berkata,
“Makasih ya Abi telah mengantarkan kakak ke sekolah pagi ini. Semangat ya Bi, cari rizki halal dan berkah untuk kami”.

Seketika terbayang beberapa kemungkinan buruk yang akan terjadi padaku dan keluargaku sebagai kelanjutan dari sepucuk surat dengan dua kalimat sakti itu. Rupanya, satu dekade berdinas di ibukota telah membuatku berada dalam zona yang terlalu nyaman.

Jakarta yang macet, individualis, dan penuh dengan polusi udara dan suara telah menancapkan rasa sayang yang mendalam pada kami sekeluarga. Rifat, anakku, bahkan telah terdaftar jadi murid di salah satu sekolah menengah atas (SMA) swasta terbaik di kota metropolitan ini.

Betapa bangga tak terkira ketika dia lulus seleksi masuk sekolah itu beberapa bulan yang lalu. Tagihan uang pangkal dan uang bangunan yang puluhan juta rupiah besarnya tak lagi kupedulikan. Sebab, selain konsekuensi dari kebijakan zonasi yang mempersulitnya masuk sekolah negeri, soal uang pendidikan bagiku bukan persoalan.

Bolehlah kami ayah ibunya makan nasi dengan garam asalkan anak-anak kami, Rifat dan kedua adiknya, mendapatkan sekolah yang terbaik untuk mereka. Untunglah, koperasi kantor masih menyediakan pilihan untuk mendapatkan pinjaman yang bisa kami angsur dengan potongan tunjangan bulanan.

Umi, maaf ya karena Abi harus pergi, tidak bisa kalian jumpai setiap hari.
Tenang mi, walopun nanti semakin bengkak pengeluaran kita untuk beli tiket pesawat Abi
menengok kalian ke Jakarta, tetapi setidaknya Abi bisa mencari pekerjaan sambilan di luar jam kerja.
Tenang mi, keluarga kita akan tetap baik-baik saja,
hanya harus sedikit lebih bersabar untuk berkumpul komplit kita berlima.
Sebulan atau dua bulan sekali ya
”,

Begitu kira-kira narasi penjelasan yang akan kuberikan pada istriku nanti di rumah, seusai sembahyang maghrib berjamaah. Sepertinya bijaksana dan legawa. Akan tetapi, baru membayangkan untuk mengatakannya saja, mataku sudah berkaca-kaca.

Menambah 10 juta rupiah untuk membeli tiket pesawat PP sebulan sekali mungkin masih bisa diakali dengan kerja lembur dan honor lain yang resmi, selain berjibaku menambah penghasilan sebagai penulis lepas di surat kabar. (Iya, aku terbiasa menulis untuk menghilangkan kegalauan sekaligus memanfaatkan masa-masa ketika jauh dari keluarga. Ketika tugas ke luar kota beberapa hari misalnya.)

Tetapi, sejujurnya bukan lagi soal bengkaknya pengeluaran bulanan ini yang kutakutkan. Lebih dari itu, aku adalah seorang penganut paham bahwa keluarga itu seharusnya selalu bersama-sama. Seperti yang selalu dikatakan oleh orang tuaku di masa kecil dulu. Sayangnya, kali ini aku harus melanggarnya. Sejak resmi diangkat menjadi abdi negara di negeri ini, tanda tangan telah kutorehkan pada sebuah surat pernyataan: bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia.

Yang jadi masalah adalah ketakutanku akan sulitnya mendidik anak dari kejauhan sementara Rifat dan adik-adiknya masih sangat membutuhkan kehadiran seorang bapak. Selain itu, keutuhan rumah tangga dalam sebuah pernikahan jarak jauh, yang akan kujalani, dipertaruhkan dengan kehadiran sebuah surat mutasi.

Betapa banyak mahligai pernikahan yang dirajut puluhan tahun hancur seketika hanya karena suami dan istri berbeda domisili, atas nama pengabdian pada negara. Teman-temanku telah banyak mengalami itu.

Sedih rasanya saat aku, yang kebetulan menjadi pengawas kedisiplinan pegawai, harus terbang jauh dari Jakarta ke kantor di daerah, menginterogasi temanku sendiri yang melanggar aturan disiplin kepegawaian. Salah satu fakta yang paling sering kutemui ialah ketidakharmonisan rumah tangga karena adanya orang ketiga. Penyebabnya? Karena terlalu sering jauh dari keluarga. Miris.

Tak bisa diingkari, setiap lelaki membutuhkan kehadiran istri dan buah hati untuk menyegarkan kembali segala lelah sepulang kerja, mengantarkannya pada sebuah tempat peraduan yang nyaman bernama rumah. Rumah adalah keluarga, seperti apapun bentuknya. Baik rumah kontrakan maupun rumah milik sendiri yang dicil dengan kredit bulanan.

Belum lagi soal makanan dan segala sesuatu berkaitan dengan kebutuhan harian. Bagi seorang lelaki sepertiku, menjadi single fighter jauh dari istri bukannya memberikan kebebasan layaknya bujangan. Akan tetapi, “kembali menjadi single” justru akan merusak keseimbangan pola hidupku. Pada akhirnya, kombinasi antara problematika jasmani dan psikis itu kemudian menjadi sebuah kontradiksi bagi semangat kerja dan produktivitasku.

Hmmmmmmm…..

“Pak Ahmad, maaf pak. Silahkan bangun, pesawat kita sudah mendarat di Soekarno-Hatta sejak 10 menit yang lalu”, sebuah tepukan perlahan di bahuku disertai dengan suara seorang pramugari muda membuatku terjaga. Ternyata, aku terlalu lelap tidur selama penerbangan sejak dari Manokwari, hingga tak menyadari bahwa seluruh penumpang lainnya telah turun dari pesawat yang kami tumpangi.

Oh, rupanya surat sakti di Jumat Keramat itu tadi cuma mimpi.

Alhamdulillah….
Ini cuma perjalanan berkunjung 4 hari dari Jakarta ke Manokwari, menggunakan surat tugas (ST) bukan surat keputusan (SK) mutasi. Dengan begini, aku bisa bernafas lebih lega sekali lagi. Besok Jumat, bisa jadi Jumat Keramat.

Ah, aku tak peduli.

Yang penting saat ini aku masih di Jakarta bersama anak-anak dan istri. Soal mutasi yang kapan saja bisa terjadi, kita pikirkan lagi nanti. Lepas dini hari malam nanti, kan kupanjatkan doa kepada Yang Mahakuasa supaya namaku tak muncul esok hari.

Sejujurnya, di sanubari ini masih kokoh terpatri semangat untuk mengabdi kepada negeri. Tapi saat ini, kalau boleh aku menyampaikan isi hati, kan kukatakan pada pimpinan mohon jangan pisahkan dengan anak istri. Lalu pada akhirnya jikalau memang harus mutasi, itu pasti takdir pilihan ilahi. Ya nanti ceritanya lain lagi.

Namaku Ahmad.
Duhai Jumat Keramat, segeralah lewat.
Jangan besok, suatu hari akan menyambutmu dengan hangat.

 

 

 

10
0
Seolah-olah (Menjadi) Pejabat

Seolah-olah (Menjadi) Pejabat

Beberapa hari ini saya dipusingkan oleh mengambeknya laptop kesayangan saya. Disebut kesayangan karena selama ini dia telah setia menemani saya dalam suka dan duka, mereka-reka gambar dan memberi warna berbagai macam materi presentasi.

Tak ada alasan untuk tidak menyebutnya kesayangan oleh sebab pengabdiannya tersebut. Terlebih lagi karena dialah satu-satunya laptop yang saya miliki. Piranti ini mewakili rumitnya pengambilan keputusan logis tentang pengalokasian sumber daya keuangan yang saya miliki saat ini.

Laptop mungil saya itu tiba-tiba berhenti beroperasi dengan inisiatifnya sendiri tanpa saya minta apalagi saya perintahkan. Seketika itu pula berbagai ide kreatif dan ilustrasi terhenti untuk diwujudkan. Performa kerja saya tertahan.

Sampailah saya pada satu titik, merasa perlu mengganti ‘buah hati’ saya itu dengan pertimbangan tuntutan kebutuhan dan sedikit sikap egois. Egoisme itu tergambar dari betapa pusingnya saya menimbang dan memilih berbagai jenis laptop keluaran terbaru, mulai dari yang bisa dilipat dan disentuh layarnya, dari yang posisi untuk mengetiknya sangat tradisional sampai yang sangat modern, dari yang hanya bisa untuk sekedar mengetik dan membuat paparan, sampai yang bisa menggambarkan hamparan berbagai detil bangunan.

Banyak pilihan, sangat cantik dan sangat menarik. Akan tetapi nurani saya yang terdalam bersuara, pilihan itu rasanya terlalu mewah untuk jenis pekerjaan saya. Apalagi bulan-bulan ini,  “rakyat” saya memerlukan alokasi dana lebih untuk kemaslahatan bersama.

Alokasi dana itu harus sudah dianggarkan untuk biaya daftar ulang sekolah, berbagai pajak yang jatuh tempo dengan waktu yang kompak, dan kebutuhan si cantik batita yang mulai mengalami kesempitan pakaian. Warna warni kebutuhan menari-nari di depan mata.

Seketika, saya teringat akan sebuah peristiwa di suatu malam…

Malam itu, di saat mata mulai mengantuk meski otak dan jari harus berkoordinasi untuk menyiapkan materi, perhatian saya tertuju pada diskusi para pakar akuntabilitas yang berlangsung di telepon genggam saya. Mengapa nomor saya ada di grup itu? Ah, itu cuma karena kecelakaan saja. Saya dapat masuk di sana meski saya bukan pakar.

Diskusi itu mencuat karena seorang kawan sedang menceritakan pengalamannya. Dia berada dalam dilema antara menyetujui atau menolak usulan terkait aturan pemberian fasilitas khusus untuk pejabat, sangat ekslusif dan sedikit berlebihan. Hal itu tentu saja dalam pandangannya.

Dilema tersebut terjadi karena sesungguhnya fasilitas itu masihlah sesuai aturan yang berlaku. Usulan dan pengaturan tersebut sangat bisa diaktualisasikan. Selain karena sumber daya yang memadai, secara ‘kelumrahan’ yang berlaku di kalangan para petinggi, hal tersebut wajar dan bisa direalisasi.

Namun di sisi lain, bila aturan tersebut diterapkan akan muncul pertentangan. Dari kacamata hati nurani, kebijakan itu melukai rakyat, yang katanya justru harus dilayani. Bagaimana tidak, di era perekonomian yang katanya sedang sulit, muncul berbagai fasilitas tambahan buat pejabat yang tidak terlalu perlu.

Analoginya, bila makan sehari tiga kali saja sudah dapat dikatakan sejahtera, untuk apa menuruti keinginan membuat menunya menjadi mewah. Bukankah gaya hidup demikian berlawanan dengan gerakan hidup sederhana menuju kemandirian bangsa.

Belum lagi bila dikaitkan dengan istilah-istilah reformis birokrasi saat ini, seperti money follows program dan pendekatan holistik dalan perencanaan dan penganggaran, yang tanpa perlu saya sebutkan inisiatif baru yang menjadi diskusi kawan yang pakar itu, akan ditemukan kesulitan tambahan. Yaitu, ke dalam program atau prioritas pembangunan yang manakah kegiatan dan fasilitas tambahan tersebut harus dikaitkan.

Belum lagi sampai pada tataran tersebut, menurut prediksi seorang kawan yang pakar tadi, dikuatkan dengan pendapat para pakar lain dalam grup, kecuali saya, akan ada kesulitan besar untuk mengaitkan inisiatif itu dengan mata angggaran yang telah tersedia.

Berat untuk terhubung, sulit pula untuk menyambungkan inisiatif baru itu dengan peningkatan kinerja birokrat di suatu institusi. Apalagi mengaitkannya dengan tujuan pembangunan nasional yang katanya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ah, sulit.

Ingatan lain menyeruak ketika suatu saat memiliki kesempatan menghadap para pejabat di ruang kerjanya. Lorong-lorong menuju ruangannya dilengkapi begitu banyak televisi berukuran raksasa. Entah siapa yang sempat menikmatinya.

Pun juga dengan instrumen komputasi dan komunikasi yang terkini, yang hanya jadi tentengan para ajudan karena seringnya tidak berfungsi sesuai nilainya. Berlebihan yang kadang kadang rasanya keterlaluan. Tapi saya cuma tamu yang menghadap saja, mana bisa sembarangan mengajukan suara.

Pejabat itu pemegang amanat, karena Itu pastilah berat!

Pada titik ini sontak kesadaran saya muncul dan menjadi  sangat bersyukur tidak ada di posisi mereka.

Coba kalau saya menjadi pejabat, berapa lama keputusan akan diambil? Sedangkan untuk laptop mungil saja butuh waktu berpikir yang panjang. Tidak hanya hari, minggu, bahkan hampir bulan, itulah waktu yang saya habiskan untuk memutuskan ya atau tidaknya pengadaan baru.

Coba kalau saya menjadi pejabat, berapa banyak dan seberapa berkualitasnya pertarungan antara egoisme dengan kebutuhan apalagi dengan kepatutan.

Coba kalau  saya menjadi pejabat, berapa banyak rapat dan pertimbangan yang saya perlukan untuk sekedar memutuskan, tentang berapa besar meja yang harus saya miliki untuk bekerja, seberapa canggih handphone dan komputer yang menjadi alat kerja saya, apa merek mobil yang pantas saya kendarai, sebanyak apa kamar dan ruang dari rumah jabatan yang akan saya tinggali, dan banyak lagi pertarungan egoisme dan hati nurani akan terjadi sebagai seorang pejabat tinggi.

Sampai titik ini, saya bersyukur setengah mati, tidak berada di posisi mereka. Ternyata hanya mencoba berpikir seolah pejabat tinggi di birokrasi pun ternyata susah.

Selain susah, menjadi pejabat itu berat karena katanya semua adalah amanah, bukan memilih tapi terpilih. Amanah itu harus dipertanggungjawabkan nantinya, bukan saja kepada rakyat tapi yang terpenting pada Yang Mahakuasa sebagai pembuat manusia dan rakyat.

Dan akhirnya…

Sebuah keajaiban menghampiri. Sentuhan ‘malaikat kecil’ saya merubah segalanya. Di saat saya sudah merelakan laptop mungil saya jadi mainannya, laptop itu hidup kembali dengan sukarela. Mungkin laptop itu terbangun berkat sentuhan si batita cantik yang belum terlibat dosa.

Alhamdulillah..

 

 

*Suatu pagi di awal Juli, di atas awan menuju ibukota Jawa Tengah.
Terima kasih untuk Mas Abin ‘The Outbonder’, kawan, sesama ‘alien’, senior, dan sekaligus salah satu mentor saya yang luar biasa, atas pencerahannya.

 

 

 

4
0
Kaum Pelontar  di Tengah ‘Megahnya’ Birokrasi

Kaum Pelontar di Tengah ‘Megahnya’ Birokrasi

Kaum pelontar bisa saja kaum proletar.
Kaum yang merangkum pemandangan menjadi pegangan para berwenang untuk menentukan arah pandang. Kaum pelontar mungkin saja orang-orang pintar, meskipun ada juga yang hanya sekedar berkontribusi cepat dengan cara yang tepat. Berimajinasi untuk memberi visi hingga hal-hal implementasi. Kaum pelontar mungkin tak terhampar. Mereka mungkin masih tertutup dan hampir tak terdengar, sayup.

Siapakah mereka dan bagaimana perannya?

 

Dalam setiap organisasi, kaum pelontar ini hadir. Pun juga mereka ada di area birokrasi. Rasanya kaum ini hampir dipastikan ada dalam birokrasi dari zaman dulu hingga kini, meskipun bisa saja bukan dari kalangan birokrat. Kaum ini memberikan masukan dan asupan tentang berbagai hal yang biasanya diperlukan oleh para petinggi dan calon petinggi di suatu organisasi.

Apapun bisa diolah oleh kaum pelontar, bisa dari informasi informal dan formal, data statistik meskipun tidak harus yang rumit dan pelik, pengamatan dan prediksi, serta berbagai pandangan untuk kemajuan atau untuk pengawasan.

Siapa Para Pelontar?

Kaum pelontar berupaya menjadikan data menjadi terang benderang informatif, sehingga dapat digunakan secara reliabel untuk pengambilan keputusan atau sikap untuk menentukan arah strategis organisasi. Kaum pelontar berharap mampu mengubah pandangan atas fenomena menjadi apa saja yang berguna untuk kaum yang dilontarkannya.

Adapun kaum terlontar adalah kaum yang nantinya laksana rudal melesat ke angkasa, menduduki jabatan-jabatan tinggi jauh di atas yang telah diembannya, karena hasil lontaran dari kaum pelontar.

Kaum terlontar yang menduduki kedudukan-kedudukan baru berbekal berbagai kinerja yang diwarnai dengan sentuhan ‘sihir’ para kaum pelontar, entah bawahan atau rekan sekerjanya. Kaum terlontar selalu memerlukan bisikan dan masukan dari para pelontar.

Kaum pelontar tidak harus duduk di kursi-kursi penting di sekitar kekuasaan. Para pelontar hanya harus berjaga setiap saat, mengamati dan memberi, tanpa indikator kinerja yang pasti, sehingga yang ‘terlayani’ merasa percaya diri.

Bila yang dilontarkan memberikan senyuman setelah memberi materi, itu mungkin lebih dari cukup. Keberhasilan kaum pelontar menjadikan ide dan pemikirannya dibawakan oleh para petinggi untuk kemudian diimplementasi merupakan kebanggaan tersendiri yang tidak terperi.

Karena kaum pelontar penuh visi meski tidak pada ambisi. Idealismenya ada dalam jangkauan pandang yang panjang, yang mungkin tidak bisa terselami oleh organisasi.

Idealisme yang kadang harus mati dan terpatri hanya dalam angan-angan, bila tidak tersalurkan melalui para terlontar dalam jabatan-jabatan yang strategis untuk memberi masukan pada perbaikan institusi.

Para pelontar tidak hanya terkungkung dalam wadah think tank organisasi, karena pada dasarnya mereka bisa bekerja sendiri. Meskipun tetap memerlukan diskusi, dengan egonya kaum pelontar bekerja bebas dan mandiri.

Berbekal dengan sedikit amanat dan sedikit tantangan yang mungkin sarat serta berat, mereka segera bertekad memberikan yang terhebat. Para pelontar adalah pelaku nyata dogma good followership yang dikenal dalam berbagai buku organisasi.

Para pelontar menjadikan dirinya anggota organisasi yang baik yang karenanya mampu berteriak paling lantang untuk memperbaiki organisasi melalui berbagai caranya.

Mengelola Kaum Pelontar

Para pelontar merupakan sumber daya organisasi berupa human capital yang mungkin belum bersinar karena lebih banyak anggota organisasi lain yang mencoba memendarkan sinar, yang hanya mencoba menyilaukan pandangan tanpa kinerja, yang hanya pintar berkoar tanpa hasil yang bisa benar-benar berpendar. Kaum pelontar bukan itu, mereka tidak perlu harus terlihat, tetapi terus melihat.

Dalam paradigma organisasi modern yang selayaknya dapat mengoptimalkan potensi seluruh komponen organisasi, mendorong kaum pelontar untuk dapat terbang tinggi dengan kinerja dan prestasi merupakan keharusan bagi organisasi. Meski tak mudah mengelola kaum pelontar, mengingat potensi kontribusi bagi organisasi, rasanya tak ada yang mahal bagi organisasi.

Untuk itu kaum pelontar perlu dikenali dan dimengerti, suatu saat akan keluar potensi berujung kontribusi riil bagi organisasi. Kaum pelontar perlu diidentifikasi karena mungkin saat ini masih tersembunyi di balik tugas-tugas rutin yang bagi mereka sudah tidak manantang dan memberi arti.

Kaum pelontar perlu dikenali karena mungkin masih tertutupi pada egoisme para petinggi untuk mampu mendengar hal-hal baru untuk kemajuan organisasi. Kaum pelontar perlu disayangi karena mungkin dari merekalah muncul objektivitas tinggi untuk memacu kinerja organisasi, meski dalam bentuk kritisi yang bisa menyakiti.

Kaum pelontar meskipun demikian perlu untuk diapresiasi secara manusiawi. Pada beberapa kasus para petinggi yang telah menemukan kaum pelontar menjadi terlalu bahagia untuk mengeksplorasi tak terperi.

Bila sudah demikian, jangankan kontribusi, pada titik tertentu kaum pelontar dapat menjadi musuh organisasi yang ’nggegirisi’ (menakutkan, dalam Bahasa Jawa, red.). Bukan hanya menyerah dan layu untuk kemudian kontraproduktif, kaum pelontar dapat menjadi musuh organisasi untuk kemudian lari menghindari yang jadi suatu kehilangan besar organisasi.

Mengolah Berlian

Pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalamnya tersembunyi kaum pelontar bagaikan mengolah berlian yang belum terasah, pasti susah. Tapi meskipun susah sedemikian, pasti banyak hikmah.

Kaum pelontar mungkin adalah pemimpin di masa datang, tinggal bagaimana para petinggi sebagai pemimpin masa kini mengelola dan menanganinya. Keberhasilan mengoptimalkan kaum pelontar untuk menjadi mesin penggerak organisasi, apalagi menjadi suksesor di masa datang, adalah salah satu indikator keberhasilan para pemimpin masa kini.

Bukankah pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola para calon pemimpin?

Note: Terima kasih pak Yan Eka Milleza, saya ‘pinjam’ pilihan kata dan ‘saya tuangkan’ ide Anda.

‘Para pelontar!’

3
0
error: