Mempersoalkan Alasan Mendaftar PNS  Karena Jaminan Hari Tua

Mempersoalkan Alasan Mendaftar PNS Karena Jaminan Hari Tua

Pemerintah  akhirnya membuka kembali lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di akhir tahun 2019 ini. Formasi yang ditawarkan pun bukan main-main, hingga ratusan ribu formasi katanya. Minat pemuda-pemudi bangsa ini untuk mencoba peruntungan di lowongan CPNS pun tidak kalah luar biasa. Konon ada lebih dari sejuta pelamar yang mendaftar.

Meskipun sudah beberapa tahun penerimaan CPNS ini berturut-turut dibuka, rupanya, gaung penerimaan CPNS tahun ini bisa dibilang luar biasa.

Saking penting dan menarik perhatiannya penerimaan CPNS tahun ini, banyak media massa besar yang mengangkat topik ini sebagai bahan pemberitaan utama mereka. Talkshow Mata Najwa yang digawangi Najwa Shihab pun bahkan merasa perlu membahas penerimaan CPNS 2019 ini di acaranya pada tanggal 25  November 2019 yang lalu.

Mbak Nana, sapaan akrab Najwa Shihab, mengundang 3 Gubernur sekaligus: Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Timur untuk menceritakan apa-apa saja yang akan dilakukan oleh PNS pada provinsi masing masing. Selain itu ditanyakan pula benefit apa saja yang akan diterima.

Selain itu, pada acara  bincang-bincang di Rabu malam tersebut, diundang juga 8 orang pelamar rekrutmen CPNS tahun ini. Mereka melamar ke berbagai instansi, termasuk ke pemerintah provinsi yang dipimpin ketiga gubernur yang menjadi bintang tamu utama acara tersebut.

Alasan Melamar

Kedelapan pelamar tampil memukau malam itu, mereka menjawab pertanyaan Mbak Nana dan para gubernur dengan baik dan lugas termasuk tentang alasan kenapa mereka ingin menjadi PNS.

Alasan yang dikemukakan sebenarnya sudah sering kita dengar dan juga merupakan alasan yang sama dengan jutaan pelamar yang lain. Ingin mengabdi kepada negara, mendapatkan penghasilan yang stabil, dan masa depan yang terjamin, adalah top 3 alasan ingin menjadi PNS.

Mendengar itu, saya jadi merefleksi diri sendiri. Jujur saya tidak ingat alasan utama mendaftar CPNS beberapa tahun yang lalu, karena ada beberapa alasan yang kemudian mendorong saya memantapkan langkah untuk mendaftar. Saya hanya ingin mencari tantangan baru, mengikuti permintaan orang tua, dan mengabdi pada bangsa. Alasan-alasan itu saya yakin merupakan alasan klise bagi banyak teman lainnya.

Selain ketiga alasan di atas, saya sebenarnya juga terinfokan sedari awal bahwa salah satu kenikmatan menjadi PNS yaitu adanya uang pensiunan bulanan yang akan mengalir terus setelah kita paripurna dari tugas sebagai PNS.

Namun menurut saya pribadi, sebenarnya sistem jaminan pensiun dan hari tua bagi pekerja swasta tidak kalah baiknya dengan uang pensiunan PNS. Dengan demikian, menerima uang pensiunan tiap bulan bukanlah alasan yang tepat untuk memilih menjadi pegawai negeri, alih-alih menjadi pegawai swasta.

Skema Pensiunan Pegawai di Indonesia

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur skema pensiunan aparatur sipil negara (ASN) seperti UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan turunannya.

Skema yang berlaku saat ini dikenal dengan istilah pay as you go atau model manfaat pasti. Negara sudah memastikan bahwa setiap bulan pensiunan PNS akan mendapatkan 75% dari gaji pokok terakhir.

Dana yang disalurkan untuk para pensiunan saat ini berasal dari kumpulan iuran PNS aktif, yang dipotong setiap bulan sebesar 4,75% dari gaji pokok, ditambah hasil pengembangannya oleh PT Taspen (Persero) sebagai BUMN pengelola  dana pensiun melalui berbagai instrumen investasi.

Namun pada prakteknya saat ini, iuran yang terkumpul dan hasil investasinya tidak cukup untuk menanggung pembayaran gaji pensiun yang sudah ditetapkan (dijanjikan). Kekurangan inilah yang harus ditutup negara melalui APBN.

Menurut data dan opini di detik.com, pada 2010, dana APBN yang digelontorkan untuk belanja pensiun ini mencapai Rp 50,9, Trilyun lalu meningkat menjadi Rp 92,4 Trilyun pada 2015. Beban APBN untuk belanja pensiun 2018 mencapai Rp 107,98 Trilyun dan pada 2019 dialokasikan sebesar Rp 117 Trilyun.

Skema pay as you go juga dirasa kurang tepat dengan sistem remunerasi PNS saat ini. Seorang pejabat eselon 1 dengan take home pay (gaji pokok + tunjangan kinerja + tunjangan lainnya) yang besar, hanya akan mendapat uang pensiunan bulanan 4,5 juta rupiah, 75% dari gaji pokok saja.

Oleh karena itu wajar jika kabarnya pemerintah akan menyusun skema baru untuk pensiunan PNS yang lebih menguntungkan, baik bagi pegawai maupun pemerintah.

Sementara untuk pegawai swasta, Pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSK) untuk membantu masa tua pekerja indonesia dengan 2 program yaitu Program Jaminan Pensiun dan Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Dengan mengikuti Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, pekerja akan mendapatkan pengganti gaji. Iuran program jaminan pensiun mencapai sebesar 3% dari upah per bulan, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. Upah yang dijadikan standar dalam perhitungan adalah upah pokok dan tunjangan tetap.

Situs resmi bpjsketenagakerjaan.go.id memaparkan jenis jenis manfaat Program Jaminan Pensiun, di antaranya Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT). Dengan MPHT pekerja akan mendapatkan uang tunai bulanan untuk peserta ketika masuk usia pensiun hingga meninggal dunia, dengan syarat telah memenuhi masa iuran minimal 15 tahun. Hal ini sama dengan yang dirasakan pensiunan PNS.

Sementara pada program JHT, manfaatnya berupa uang tunai yang dibayar secara sekaligus kepada peserta ketika telah mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia, di-PHK, atau diterima menjadi PNS.

Nilainya akan cukup tinggi untuk pekerja dengan masa bakti 30 tahun ke atas, terlebih lagi karena pengembangan dananya cukup meyakinkan. Tentang pengembangan ini, saya pernah merasakan keuntungan dari pengembangan 7 persen pertahun ketika menjadi pegawai swasta dulu.

Epilog

Menurut hemat saya, pemerintah telah menyusun skema pensiunan sebaik mungkin untuk semua pekerja di Indonesia baik PNS, swasta, maupun wirausahawan. Semestinya tidak ada lagi kekhawatiran akan masa tua setelah purna tugas.

Menjadi PNS dengan alasan masa tua terjamin sebenarnya tidak salah dan boleh saja asalkan niat utamanya tetap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara serta menjadi ladang ibadah untuk bekal hari akhir.

 

Mari bersama membangun negeri.

 

4
0
Pokoknya, Semua Salah Ibu!

Pokoknya, Semua Salah Ibu!

Pagi ini saya tercenung membaca sebuah berita seorang ibu di Jakarta Barat menggelonggong anak balitanya yang baru berusia 2,5 tahun hingga tewas. Alasannya karena stres diancam diceraikan oleh suami gara-gara anaknya kurus. Korban digelonggong air secara terus-menerus hingga perutnya kembung. Tubuh korban yang masih balita itu juga dipenuhi bekas luka lebam. Polisi menyebut luka lebam tersebut adalah luka-luka lama yang mengindikasikan korban tidak hanya satu kali saja dianiaya.

Nyesek saya membacanya. Membayangkan tubuh kecil itu dianiaya oleh orang yang seharusnya paling melindunginya, ibunya sendiri.

Namun demikian, saya mencoba berempati dengan membayangkan berada dalam posisi seperti tersangka. Dia, sang ibu, ialah seorang perempuan yang baru berusia 21 tahun. Pada umur segitu, kebanyakan orang masih berada dalam tahap sibuk kuliah atau awal meniti karir.

Akan tapi tersangka sudah harus menyandang tanggung jawab sebagai seorang istri, menantu, dan ibu dari sepasang anak kembar. Anak kembarnya baru berusia 2,5 tahun. Artinya, ketika menikah usia si ibu kira-kira baru 17-18 tahun.

Sekitar 6 bulan yang lalu korban sempat diasuh oleh mertua yang juga adalah nenek korban. Menurut tersangka, sang mertua sempat membuatnya tersinggung lantaran dianggap membeda-bedakan kasih sayang terhadap kedua anaknya. Sebab, kondisi tubuh korban lebih kurus dibanding dengan saudara kembarnya.

Kalau salah satu anaknya terus-terusan kurus, suaminya mengancam akan menceraikan tersangka. Hal inilah yang membuat tersangka stres dan melampiaskan emosinya pada Si Kecil yang tak berdaya itu. Sungguh suatu efek domino yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya.

Masalah “Berat” Bagi Ibu-ibu

Sesungguhnya ibu ini tak sendirian. Dulu, sejak mengandung anak kedua saya, Fidel, saya bergabung dengan WA Group Gema Indonesia Menyusui (GIM). Grup ini sangat membantu saya terutama dalam hal mempersiapkan diri agar saat bayi lahir nanti bisa menyusui dan mempersiapkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) secara optimal.

Pada praktiknya, tak cuma masalah per-ASI-an dan per-MPASI-an saja yang dibahas di grup ini, tapi juga kesehatan bayi. Di sana juga (kebanyakan) pembahasan berisi curcol ibu-ibu muda. Topik yang paling sering dibahas selain penanganan saat anak sakit adalah tentang berat badan anak.

Ya, berat badan anak terutama saat berusia di bawah 3 tahun adalah “masalah berat” untuk ibu-ibu seperti kami. Apalagi sudah jamak dalam masyarakat kita, jika ada masalah dengan anak, dianggap pasti ibunya yang salah. Anak sakit karena ibu kurang peduli, anak kurus karena ibu malas menyuapi dan kurang kreatif dalam memasak. Anak jatuh karena ibu keasyikan main hape (eh). Pokoknya, semua salah ibu.

Para dokter dan konselor di grup GIM sudah sering mengedukasi tentang cara membaca Kurva Pertumbuhan World Health Organization (WHO) sebagai sarana memantau tumbuh kembang anak. Kurva pertumbuhan menjadi gambaran pertumbuhan anak sehingga kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan mereka dan mengenali apakah ada masalah atau tidak.

Pada dasarnya, kami para member grup itu sebenarnya sudah mendapatkan pengetahuan dasar yang memadai untuk memantau pertumbuhan anak. Tapi toh nyatanya, ketika di kehidupan nyata ada seseorang yang berkomentar tentang berat badan anak kita dan komentar itu negatif, tetap saja kami jadi panik dan cemas.

Makanya sering sekali pertanyaan yang masuk adalah tentang bagaimana menaikkan berat badan anak, bagaimana menangani anak yang lagi GTM (Gerakan Tutup Mulut) alias gak mau makan, atau apakah wajar anak usia segini berat badannya segitu?

Posyandu Menjadi Momok Tersendiri

Masa-masa itu, jadwal pos pelayanan terpadu (Posyandu) kadang menjadi momok tersendiri. Di desa saya, Posyandu biasanya diadakan pada tengah bulan sekitar tanggal 15-17. Kalau menjelang tanggal itu Fidel mendadak sakit, entah demam atau batuk pilek. Rasanya saya jadi senewen, membayangkan bulan ini grafik berat badannya di kartu KMS bakalan stagnan atau bahkan terjun bebas.

Biasanya jika Fidel hendak berangkat ke Posyandu dengan Budhe yang momong, sampai-sampai saya sering berpesan, “Jangan eek dulu ya Fid, eeknya nanti saja sepulang dari Posyandu. Lumayan bisa menambah timbangan setengah ons.”

Haha… Saat itu kenaikan berat badan meski cuma satu ons saja terasa sangat berarti. Padahal seharusnya saya tak perlu secemas itu. Sebab, saat hamil Fidel si anak kedua, persiapan saya jauh lebih matang dibandingkan saat hamil Fahri si anak pertama dulu. Fidel juga berhasil lulus ASI eksklusif 6 bulan dan baru saya sapih saat usianya 2 tahun.

MP-ASI buat Fidel pun menurut saya lancar jaya. Dibandingkan kakaknya saat seusianya, Fidel juga lebih jarang sakit. Hanya saja, dua anak saya ini sepertinya memang tak punya bakat gemuk saat bayi, kenaikan berat badannya irit banget, kurva pertumbuhannya kadang stagnan, kadang terjun bebas terutama saat sakit.

Tetapi secara garis besar bentuk kurva berat badannya masih berupa parabola meski tak mulus-mulus amat. Berat badan Fidel masih masuk di zona warna hijau yang artinya “zona aman” karena menunjukkan Si Kecil memiliki berat badan cukup atau status gizi baik atau normal.

Dua anak saya, Fidel dan Fahri, juga sering buang air besar (BAB) lebih dari sekali dalam sehari. Pengamatan saya, jika perutnya kenyang, hampir pasti mereka berdua akan segera BAB. Fahri pun, meski tak lagi ikut Posyandu, tetapi sekolahnya rutin mengadakan screening kesehatan.

Meskipun tampaknya kurus, berat dan tinggi badan Fahri masih masuk zona normal untuk anak seusianya. Nafsu makannya baik, sehari bisa makan 4-5 kali dan mau makan sayur. Anaknya juga sehari-hari semangat beraktivitas.

Mom’s War

Secara teori, seharusnya tak ada yang perlu saya cemaskan. Secara mental, saya juga masih punya pendukung: suami yang tak banyak menuntut, teman senasib sepenanggungan di grup GIM yang siap menampung keluh kesah saya, dan para ahli yang siap memberi saran medis untuk masalah kesehatan anak kami.

Tapi nyatanya saya kadang didera kecemasan, terutama ketika ada yang berkomentar:

“Kok anakmu kurus?”

“Kok kayaknya kamu nggak tambah gede to, sakjane kowe ki diopeni opo ora karo ibukmu?”

Rasanya MAK JLEB. Terlebih ketika sedang dibanding-bandingkan. Apalagi kalau dalam perbandingan itu, posisi kita selalu berada di bawah. Uuugh… rasanya pedih, Jenderal! Gimana coba perasaanmu, kalau habis curcol sedang sedih karena bobot anak cuma naik 2 ons terus temanmu berkomentar:

“Kalo anakku, baru usia berapa bulan bobotnya sudah segini, kemarin ditimbang naik 2 kilo.”

Ada juga yang bangga:

“Nih, anakku pinter. Minumnya sehari habis susu 10 botol.”

Jian kok, ibu-ibu di Indonesia ini memang paling jago berkompetisi. Semuanya dijadikan bahan perlombaan. Dari soal melahirkan lewat spontan atau sectio caesaria (SC), kenaikan berat badan anak, sampai berapa liter susu yang dikonsumsi bayi-bayinya pun bisa dijadikan bahan kompetisi untuk menentukan siapa ibu dan anak terbaik. Makanya itu yang namanya Mom’s War akan selalu ada.

Sedihnya, komentar-komentar pahit seperti ini seringnya datang dari orang-orang terdekat yang seharusnya mendukung, yang kebanyakan ya sesama perempuan. Entah itu ibu kandung, ibu mertua, nenek, saudara, tetangga, atau teman.

Tak banyak orang memiliki telinga yang tebal dan hati yang lapang untuk cuek dan tak menelan mentah-mentah semua komentar negatif yang masuk. Kebanyakan berakhir menjadi depresi, terpendam, lalu semakin tertekan karena tudingan kurang imanlah, caper-lah, lebay-lah yang akhirnya meledak dan berakhir dengan peristiwa tragis.

Jangan Remehkan Depresi Ibu Muda

Kembali soal si ibu yang diceritakan di kabar berita. Dia, ibu muda yang baru lulus SMA, yang menikah muda dengan alasan dan kesiapan entah seperti apa, yang begitu punya anak langsung diberi anak kembar, ditambah permasalahan ekonomi juga tekanan pihak luar.

Suami yang seharusnya menjadi suporter utama malah menambah tekanan dengan ancaman perceraian. Jalan pintas “menggemukkan” badan anak dengan menggelonggong air jelas bukan ide yang lahir dari sebuah mental yang sehat.

Rasanya juga baru kemarin ramai di media massa seorang ibu di Bandung membunuh bayinya yang baru berusia 3 bulan. Apalagi sebabnya kalau bukan depresi. Frustasi karena tuntutan yang tinggi dari lingkungan sekitar untuk menjadi ibu yang sempurna, atau setidaknya dianggap sempurna.

Data WHO sendiri menyatakan bahwa depresi akan menjadi beban penyakit kedua tertinggi di dunia pada 2020 mendatang. Depresi merupakan kondisi yang sangat serius dan tak bisa diremehkan begitu saja. Dilansir dari psycholgytoday.com, depresi dua kali lipat lebih banyak dialami wanita daripada pria.

Epilog

Kejahatan tetaplah kejahatan, tak perlu dinafikan karena ketidaktegaan. Akan tetapi, setidaknya kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari “Kaum Nyinyir” yang menambah beban mental manusia lain. Kita bisa memilih untuk tak mengambil peran dalam peristiwa buruk yang merupakan efek domino dari ucapan dan sikap kita.

Saya yakin bahwa setiap ibu punya ladang perjuangannya masing-masing. Hanya saja kita tak tahu perjuangan apa saja yang sudah dilakukannya untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, lebih-lebih jika dipandang dengan kacamata sudut pandang kita yang sempit. Sebagai sesama ibu dari anak-anak belia, pesan saya, “Kalau tidak bisa membantu atau memberi solusi, lebih baik diam saja. Jangan turut serta membuat depresi bagi mereka”.

2
0
Negeri Para Perayu

Negeri Para Perayu

Selamat datang di negeri para perayu. Di negeri ini ada seorang bocah bernama Fahri Skroepp yang mendadak viral di Facebook (FB) dengan kalimat-kalimat status dan foto-foto dengan caption bak pujangga. Gombal abis. Ini salah satunya,

“Kita, dua hati yang saling menunggu karena alasan takut terganggu. Seringkali kita diterkam sepi, namun memilih menahan diri, sekalipun rindu menerkam hati”.

Belakangan beredar klarifikasi dari tantenya Fahri yang mengatakan bahwa akun Fahri Skroepp adalah sebuah akun fake. Akun itu mengatasnamakan dan menggunakan foto-foto Fahri, sementara caption-caption ala pujangga itu bukan hasil karya Fahri. Fahri sendiri, menurut tantenya, adalah bocah di bawah umur yang belum diizinkan menggunakan gadget.

Jauh sebelum caption-caption Fahri mem-viral, sebenarnya sudah sering kita temui status-status senada dari bocah-bocah lain dengan pose alay dan caption yang juga gombal abis. Umumnya foto dan caption yang digunakan bertema cinta-cintaan, postingan yang belum pantas untuk anak usia sekolah, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD).

Gombalan Bucin dan “Dewasa” Sebelum Waktunya

Anak zaman now menyebut fenomena ini dengan sebutan “bucin”, sebuah singkatan dari budak cinta. Artinya, orang yang bersedia melakukan apapun untuk orang yang dicintainya, termasuk membuat status dengan gaya bahasa ala orang dimabuk cinta.

Pengertian bucin menurut mojok.co malah lebih sadis lagi. Bucin adalah manusia-manusia yang (maunya) romantis, tapi dengan daya berpikir nalar di bawah rata-rata. Romantis tapi nalar tipis.

Para bucin ini bahkan kemarin naik daun karena banyak di antara mereka yang ikut berdemo menentang pengesahan beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang kontroversial. Menyelipkan poster-poster bertema cinta yang menjurus ke “selangkangan”, entah dengan agenda atau pesan subliminal apa.

Membaca caption gombal para bocah ini membuat saya merasa geli, takjub, sekaligus prihatin pada saat yang bersamaan. Takjub karena menyadari siapapun pembuat caption itu, mereka punya bakat besar untuk menjadi sastrawan hebat. Hanya sayangnya captioncaption itu terlalu indah untuk dibuat oleh anak seusia mereka.

Berpuluh tahun yang lalu, saat saya seusia mereka, beban pikiran yang paling berat tak jauh-jauh dari tugas dan ujian di sekolah. Akan tetapi anak-anak zaman sekarang tumbuh “dewasa” lebih cepat. Seakan tak cukup berat beban kurikulum sekolah saat ini, mereka perlu merasa menambahkan beban berat lain bernama “cinta”, sebuah beban yang semestinya belum mereka tanggung.

Dilan 1990 – 1991

Kita juga tak akan lupa, ada sebuah film yang fenomenal karena rayuan. Adalah film pertama Dilan 1990 dan sekuelnya Dilan 1991, menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa dalam sejarah perfilman Indonesia.

Jika diingat-ingat lagi, kekuatan terbesar film-film Dilan adalah kata-kata romantis yang bertebaran dalam berbagai adegan di sepanjang film. Dilan telah membuat jagat maya Indonesia demam meme dengan caption gombal, kalimat-kalimat yang konon membuat para cewek menjadi klepek-klepek.

Sepertinya karena terinspirasi dari kesuksesan Dilan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) tahun ini bahkan menggelar lomba membuat meme untuk kalangan pelajar. Lomba meme itu bertemakan “Gombalindonesia” dan banyak diikuti oleh para pelajar.

Lomba Cipta Meme menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian Festival Literasi Sekolah (FLS) 2019 untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA). Hasilnya? Alih-alih kekinian, akun sosial media Kemendikbud justru dibanjiri dengan hujatan. Pasalnya, Kemendikbud dinilai tak layak membuat lomba yang kurang mendidik seperti itu, apalagi bertemakan cinta-cintaan.

Perilaku Gombal di Sekolah

Yang saya ceritakan di atas itu baru contoh-contoh gombalan ala anak sekolah untuk pacarnya – mungkin mereka masih seumuran. Ternyata masih ada yang lebih miris. Saat ini sedang viral video guru yang digombalin oleh muridnya. Video gombalan ini dibagikan di media sosial. Seolah-olah perilaku ini merupakan aktivitas yang pantas dan membanggakan.

Sudah tersebar beberapa versi video, di mana terlihat di sana anak-anak sekolah yang sedang belajar di dalam kelas berani memberi gombalan pada gurunya. Tentu saja gombalan ini langsung membikin si guru salah tingkah. Ada yang muridnya perempuan menggombali gurunya laki-laki dan sebaliknya.

Sejauh ini belum pernah saya temui ada video di mana guru marah karena dirayu. Reaksi kebanyakan adalah sang guru salah tingkah, tersipu-sipu, dan tersenyum diiringi sorakan para murid.

Sungguh, keadaan ini jelas berbeda dibandingkan dengan keadaan pada zaman saya SMA dahulu. Waktu itu, boro-boro murid berani merayu guru, merayu teman seumuran pun tak cukup kami bernyali. Jikalau dibalik – guru merayu murid – pun, tetap saja jarang terjadi saat itu.

Pernah suatu ketika, salah satu guru SMA saya yang saat itu statusnya masih bujangan, terang-terangan menunjukkan rasa suka dengan salah satu teman sekelas saya. Dari mulai menitip salam sampai melontarkan rayuan sering dilakukan Sang Guru – sebut saja namanya Pak A.

Melihat hal itu, teman-teman kompak untuk muak berjamaah. Apalagi, teman saya yang ditaksir itu justru benci setengah mati kepada Pak A. Kami menganggap aneh dan tak patut saja, ketika melihat Pak A yang seorang guru agama bertingkah seperti itu.

Terlebih karena ada pembanding nyata bernama Pak B, seorang guru agama juga di sekolah kami, yang alim dan pendiam. “Guru Agama itu harusnya kaya Pak B gitu, alim dan ga neko-neko“, begitu komentar teman-teman.

Fenomena yang Terbalik

Kalau sekarang fenomenanya seperti terbalik, jelas karena zaman yang sudah berbeda. Namun sebagai orang tua, kita punya pilihan: mau menjaga atau membiarkan anak-anak kita ikut arus zaman begitu saja.

Fitrahnya manusia, apalagi perempuan, akan dengan mudah “meleleh” jika dibombardir dengan “peluru-peluru syahdu” rayuan-rayuan itu. Padahal, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kata-kata manis itu semua cuma rayuan gombal.

Menurut KBBI, kata gombal berarti omong kosong, ucapan yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, dan omongan bohong. Rayuan gombal juga identik dengan gaya bahasa hiperbolik, salah satu gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Jadi, meski kita senang membaca dan mendengar segala macam gombalan tadi, tapi jauh di lubuk hati kita tahu kalau kita sedang dibohongi.

Para bucin saat ini boleh saja berbusa mengumbar kalimat romantis, tapi tunggulah nanti saat anak-anak alay itu telah dewasa dan memasuki dunia pernikahan. Masihkah mereka akan terus bisa merangkai kata-kata cinta untuk pasangannya, sementara di saat yang sama harus menghadapi realita dunia yang kejam: kebutuhan pokok dan macam-macam iuran yang terus naik besarannya – yang kemungkinan akan dicabut subsidinya oleh pemerintah, susu dan biaya sekolah anak-anak. Jangan lupa ada skin care istri juga (eh).

Dalam dunia pernikahan, saya pribadi memaknai kata romantis tak terbatas sekedar kalimat-kalimat gombal, tapi yang lebih penting dari itu adalah perbuatan nyata. Zonk besar kalo suami sering mengirim puisi tapi malas menafkahi, enggan “memegang” anak, dan gengsi untuk sekedar bantu-bantu pekerjaan domestik.

Kemarin waktu di timeline FB saya ramai dengan foto-foto tentara ganteng yang di-share emak-emak, ada satu komentar temen FB saya yang menggelitik. Intinya ia mengatakan bahwa meski tak atletis dan wajahnya biasa-biasa saja, tetapi suaminya tetap juara di hatinya. Baginya sang suami jauh lebih keren dibandingkan mas tentara yang ganteng itu.

Sebabnya sederhana, hanya karena suaminya pasti mau disuruh membelikan nasi goreng meskipun sudah tengah malam, sementara mas ganteng itu belum tentu mau jika disuruh mengerjakan hal-hal remeh semacam itu oleh istrinya.

Asal kamu tahu ya wahai Bapak-Bapak, level kegantenganmu bisa meningkat beberapa level hanya karena hal-hal yang menurutmu remeh semacam gendong anak, membantu istri di dapur, atau sekedar tidak merasa malu nyangklong tas bayi saat jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Intinya, buat emak-emak semacam saya, meski suami seganteng Lee Min Ho dan seromantis Dilan, tetap saja bakal jadi suami nyebelin kalau kinerja, eh kerja nyatanya, selama hidup berumah tangga rendah apalagi tidak ada.

 

Epilog

Sebagai bahan masukan buat kita semua adalah ajakan untuk berhati-hati dengan rayuan dan gombalan. Bukankah dalam agama diajarkan bahwa keimanan tak cukup hanya diucapkan oleh lisan tapi juga didukung dengan hati dan amal perbuatan. Cinta Indonesia dan Pancasila tak cukup jika hanya diucapkan lewat slogan “Saya Indonesia, saya Pancasila”, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Mencintai Indonesia dengan amal kalau kata Eep Saefullah Fatah. Pejabat pun, kalau hanya sekedar pinter ngomong tapi hasil karyanya nol, sudah pasti jatuhnya bakal nyebelin juga. “Pada akhirnya janji-janji tertulis akan kalah dengan bukti-bukti tertulus” (akun fake Fahri Skroepp, 2019).

Kalau ngakunya cinta NKRI tapi akhirnya ketahuan korupsi ditambah masih ngeles bahwa itu cuma jalan lain mencari rejeki, yaa wassalam. Gelombang aksi akhir-akhir ini seharusnya membuat kita, rakyat kecil ini mulai berpikir ulang, “Apakah selama ini saya cuma jadi korban rayuan gombal dari wakil rakyat, partai, atau apapun yang kita coblos selama pilkada dan pemilu kemarin?”

Sesekali ngegombal buat pasangan, rakyat, atau siapa pun okelah, tapi tak perlu juga lebay seperti bucin. “Sebab jika hanya sekedar kerja tanpa kata, jauh sebelum Indonesia merdeka, Romusha sudah duluan mengaplikasikan” (Arham Rasyid, 2019).

 

4
0
Birokrat Pengentas Kemiskinan

Birokrat Pengentas Kemiskinan

Setiap prosesi upacara bendera telinga kita pasti mendengar pembacaan kelima sila dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanpa kita sadari, kalimat demi kalimat yang sering terdengar sejak sekolah di SD, SMP, SMA hingga menjadi PNS bisa kita hafal di luar kepala.  Bunyi naskah Pancasila yang dituangkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …….  serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alinea di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengusahakan terwujudnya kesejahteraan umum. Dengan kata lain, Indonesia pada dasarnya memiliki konsep sebagai negara yang berkonsep kesejahteraan (Welfare State) di mana pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan warga negaranya, salah satunya adalah dengan mengurangi angka kemiskinan.

Caranya adalah di samping mengelola dan mengendalikan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang di dalam pasal 33 UUD 1945. Berbagai program pembangunan termasuk dalam mengentaskan kemiskinan telah digulirkan, tetapi sayangnya program tersebut tidak semua bisa dinikmati oleh masyarakat sasaran. Problemnya sangat bermacam-macam.

Saya percaya sekali bahwa Pemerintah di dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan pastilah bertujuan untuk kebaikan. Namun, kadangkala ada beberapa program atau kebijakan top down yang tidak tepat sasaran atau malah menjadi bias dari tujuan semula.

Tulisan berikut mencoba menyelami permasalahan program pengentasan kemiskinan dari sudut pandang birokrat dengan tujuan mendapatkan formulasi program yang tepat untuk kepentingan masyarakat.

Permasalahan Program Pengentasan Kemiskinan

Ada empat hal yang dapat diidentifikasi sebagai permasalahan program pengentasan kemiskinan yang saat ini sudah digulirkan oleh pemerintah.

Pertama, terkait dengan data penerima manfaat dengan mengambil contoh Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan program Kementerian Sosial berupa bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam penyalurannya, pemerintah daerah sering mendapatkan protes masyarakat karena adanya ketidaksesuaian antara data di atas kertas dan fakta di lapangan.

Atas ketidaksesuaian data dan realita lapangan tersebut, pemerintah mengambil inisiatif untuk menyusun Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Di dalam proses PBDT tersebut masih menemui kendala yaitu adanya keluarga yang sebenarnya masuk kategori mampu tetapi sudah terlanjur terdaftar di dalam PKH. Di sisi lain, mereka tidak mau dicoret dari dalam daftar rumah tangga miskin (RTM). Untuk mengatasi hal ini, diambillah langkah kebijakan pemasangan stiker “Rumah Tangga Miskin” bagi setiap penerima manfaat. Tujuannya untuk menimbulkan rasa malu bagi KPM yang tidak seharusnya menerima.

Kebijakan pelabelan sebagai RTM penerima bantuan pada rumah-rumah mereka rupanya cukup efektif. Sedikit demi sedikit keluarga yang seharusnya tidak berhak menerima dengan kesadaran mengajukan pengunduran diri dari daftar RTM. Namun, upaya tersebut belum mampu mengatasi permasalahan mendasar terkait pendataan.

Kedua, adanya warga yang berhak mendapatkan bantuan, tetapi terkendala identitas administrasi kependudukan.  Atas permasalahan ini pemerintah menghimbau warga untuk melaporkan warganya yang belum memiliki bukti identitas kependudukan dan segera mengurus administrasi kependudukan tanpa biaya. Pemerintah juga menyajikan program jemput bola untuk pengurusan administrasi kependudukan bagi warga dengan keterbatasan fisik. Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyosialisasikan arti pentingnya pencatatan peristiwa penting bagi setiap orang dalam kehidupannya. Sebagaimana permasalahan pertama, tidak seluruh permasalahan identitas berhasil diatasi.

Ketiga, adanya ketidaktepatan pemilihan program pengentasan kemiskinan terhadap sasaran jenis RTM. Pemerintah telah menggulirkan beberapa program di antaranya adalah Bantuan Sosial (Bansos), Pemberdayaan Masyarakat (Permas), Program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Program Penunjang seperti pembangunan jalan usaha tani dan lain sebagainya. Dalam beberapa hal program-program ini tidak tepat sasaran. Dalam arti ada beberapa orang yang lebih layak diberikan bansos, tetapi malah diberikan pemberdayaan masyarakat. Atau sebaliknya, ada yang lebih tepat diberikan program penunjang, tetapi malah diberikan bansos.

Komunitas Sosial Masyarakat (KSM) Sebagai Alternatif

Terlepas dari beragam program pengentasan kemisikinan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ada hal menarik untuk diulas terkait peran Komunitas Sosial Masyarakat (KSM) yang mulai marak di negeri kita. KSM adalah istilah yang saya pakai untuk menggambarkan suatu kelompok sosialita yang lahir dari masyarakat dengan berbagai macam profesi mulai dari tingkat usia dan pendidikan yang beragam, tetapi mempunyai satu visi yang sama yaitu memiliki kepedulian sosial dan empati terhadap sesama. Keberadaan KSM sangat membantu program pengentasan kemiskinan kebijakan pemerintah. Celah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sering diambil alih oleh KSM untuk mengisi keterbatasan anggaran dan SDM pemerintah.

Peran KSM selama ini adalah dengan mengambil alih sasaran yang tidak tertangani oleh program pemerintah. Saya mengambil contoh dua KSM yang ada di Salatiga, di mana saya turut terlibat di dalamnya, untuk melihat isu di dalam program pengentasan kemiskinan. KSM tersebut adalah Lentera Kasih Untuk Sesama (Lensa) dan Dapur Sejiwa yang telah banyak berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan gender.

Kedua KSM ini membuat kegiatan bakti sosial (baksos) pada kelompok sasaran yang seharusnya lebih berhak menerima. KSM melakukan baksos pembagian sembako, nasi bungkus, makan prasmanan; pembiayaan sekolah dan biaya pendidikan; pembagian alat bantu dengar; bedah rumah; pembangunan jamban sehat; membantu proses penanganan pengobatan hingga pemakaman dan santunan bagi keluarga pasca pemakaman; baksos di panti wredha, anak berkebutuhan khusus, panti asuhan dan pondok pesantren; pengobatan gratis; dan peminjaman kursi roda.

Dalam hal data kependudukan, kedua KSM ini melakukan baksos dengan membantu pengurusan kepemilikan adminduk, dengan cara mengantar–jemput, mengisi formulir administrasi, memandikan dan memakaikan baju pantas pakai sebelum melakukan perekaman foto, membantu penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan pendampingan lansia dan difabel.

Selain itu, dalam setiap baksosnya, KSM selalu ikut menyosialisasikan pentingnya kepemilikan KTP dan KK serta membantu kepengurusannya serta mengajarkan prosedur pengurusan sendiri dengan mudah. KSM juga melakukan baksos berupa pelatihan ketrampilan, pembagian alat bantu dengar, kursi roda, dan alat penopang berdiri dengan prioritas bagi pencari nafkah. KSM juga melakukan pembangunan jamban sehat, bedah rumah, pemasangan lampu penerangan, pembersihan sungai dan sumber mata air, pengiriman air bersih bagi daerah terlanda kekeringan.

Keterlibatan KSM dalam upaya pengentasan kemiskinan turut berkontribusi dalam membawa Kota Salatiga meraih predikat sebagai kota di Jawa Tengah dengan jumlah masyarakat miskin terendah peringkat kedua setelah Kota Semarang dengan nilai 5,07% pada tahun 2017. Bahkan, pada tahun 2018 angka tersebut telah berhasil turun menjadi 4,84% (dataku.salatiga.go.id)

Peran Birokrat dalam Pengentasan Kemiskinan

Posisi sebagai PNS atau birokrat, menurut saya sangat strategis sebagai corong publikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan dan program dari pemerintah. Ibarat sekeping koin, pada satu sisi sebagai tempat penampungan laporan dan keluhan masyarakat atas kebijakan publik, dan di sisi lainnya juga sebagai bagian dari masyarakat yang menerima dan merasakan programnya.

Hal itu penting dilakukan karena seringkali dalam pelaksanaan kebijakan antara kenyataan sangat jauh dengan yang diharapkan. Sebagai birokrat yang sekaligus juga pelaku KSM, saya mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, birokrat memiliki peran strategis di dalam pencapaian dan kelancaran proses. Saat pelaksana di lapangan mengalami kendala, birokrat harus mampu mereformulasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan data keluarga miskin, kita dapat memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan misalnya RTM yang belum masuk di dalam PBDT agar dapat dimasukkan.

Kedua, menelusuri akar permasalahan ketidakberhasilan suatu program. Salah satu permasalahan mendasar yang terlihat remeh tetapi penting adalah ketiadaan administrasi kependudukan. Sebagian di antara warga masyarakat, terutama bagi mereka yang berusia lanjut, ada yang masih memiliki asumsi bahwa tidak ada manfaatnya memiliki KTP dan KK usia mereka telah menjelang ajal. Ada yang karena kondisinya cacat dan tidak mengenyam pendidikan sehingga mereka merasa tidak perlu memiliki KTP karena tidak akan melamar pekerjaan.

Ketiga, keterlibatan secara langsung dalam program pembangunan memungkinkan birokrat dapat menentukan langkah yang tepat untuk pencapaian tujuan misalnya dengan menentukan jenis bantuan dan sasaran yang sesuai. Misalnya, ada jenis RTM yang karena keterbatasan fisiknya dan sudah bukan usia produktif lagi, akan lebih tepat jika diberikan bansos. Saat pemberian bansos juga harus diperhatikan mengenai jarak tempuh di dalam mengakses bantuan sehingga si penerima akan lebih mempertimbangkan untuk mengambil bantuan tersebut.

Untuk RTM usia produktif, difabel produktif dan wanita sebagai tulang punggung keluarga lebih tepat diberikan penanganan berupa Program Permas (Pemberdayaan Masyarakat).  Kemiskinan yang terjadi akibat kondisi demografi yang kurang menguntungkan, maka program yang perlu dilakukan adalah dengan pembangunan sarpras untuk mendongkrak nilai ekonomi dan kegiatan jasa pada daerah tertinggal tersebut.

Epilog

Alangkah sempurnanya kita sebagai PNS yang Pancasilais, jika setiap PNS menjadi duta di dalam program-program pengentasan kemiskinan tersebut. Birokrat sebagai pelayan masyarakat memiliki peran penting dan strategis untuk mewujudkan berbagai program yang Pancasialis di masyarakat.

Selain program alternatif dan peran birokrat yang telah diuraikan di atas, saya pun berandai-andai,

“Bilakah koruptor dihukum dengan cara mewajibkan mereka melakukan kerja sosial mendampingi komunitas sosial?”

Jika langkah tersebut dilakukan, maka tak menutup kemungkinan rasa keserakahan dari diri koruptor dapat berubah menjadi rasa simpati dan empati yang tinggi terhadap masyarakat miskin dan menyadari sepenuhnya bahwa karena nafsu mereka untuk mengeruk kekayaan negeri ini mengakibatkan masyarakat yang menjadi korban. ***

 

 

3
0
Rasisme, New Zealand, dan Indonesia*

Rasisme, New Zealand, dan Indonesia*

Trade Me, sebuah portal iklan populer di New Zealand (Selandia Baru), bisa dianalogikan dengan Bukalapak dan OXL di Indonesia dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Bukan hanya jual-beli barang, Trade Me juga menjadi media periklanan jasa, salah satunya ialah informasi flatmates, atau teman berbagi tempat tinggal.

Pada pertengahan bulan September 2019 sebuah iklan flatmates dihapus oleh pengelola Trade Me karena mengandung unsur suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Berita ini dimuat NZ Herald pada  20 September 2019. Apa pasal?

Si pembuat iklan menawarkan sebuah kamar kosong untuk disewa dengan embel-embel: “Not pet, smoker, or Indians”. “Not pet” dan “No smoker” sudah jamak disebut dalam iklan-iklan rumah atau flat. Akan tetapi ketika memasuki area ras, agama, dan budaya, iklan tersebut dianggap tidak pantas dan melanggar undang-undang hak azasi New Zealand.

Undang-undang

Ya, New Zealand memiliki undang-undang hak azasi (Human Rights Act 1993 No. 82) yang telah diamandemen pada tahun 2012. Undang-undang ini menjamin hak seseorang di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan demikian setiap orang di New Zealand bebas menjalankan ibadahnya, melakukan adat-istiadatnya, dan menggunakan bahasa daerahnya. Tidak boleh ada yang melecehkan atau mengejek orang lain karena warna kulit, aksen, pakaian, atau pun makanan.

Kepada anak-anak di sekolah pun ditanamkan sejak dini untuk tidak membedakan ras, budaya, dan agama, apalagi mempermasalahkannya.

New Zealand pada awalnya hanya memiliki suku Maori sebagai penduduk asli ditambah keturunan Eropa yang disebut Pakeha. Namun, kini New Zealand menjadi negara yang sangat multietnis setelah kedatangan para imigran dari berbagai belahan dunia.

Dulu New Zealand hanya berkonsentrasi mengatasi permasalahan rasial antara Maori dan Pakeha, tetapi sekarang permasalahan ini menjadi lebih kompleks dengan keberadaan 200 etnis dan 160 bahasa.

Setelah peristiwa penembakan masjid di Christchurch pada Jumat kelam bulan Maret 2019, orang mungkin beranggapan bahwa New Zealand rasis terhadap minoritas. Tetapi faktanya, pelaku penembakan tersebut adalah orang Australia.

dukungan warga NZ terhadap korban aksi Christcurch (foto: Bergman Siahaan)

Seluruh penduduk New Zealand mengutuk aksi brutal dan memberikan dukungan kepada umat muslim yang menjadi korban serangan tersebut. Slogan-slogan “This is not us” dan “You are welcome” terpampang di mana-mana yang menegaskan sikap rakyat New Zealand terhadap kebhinnekaan.

Perdana Menteri Ardern — dalam pidatonya dari Wellington — menyatakan bahwa New Zealand adalah rumah semua orang yang menjunjung keragaman, kebaikan, dan kasih sayang. New Zealand tidak serta-merta steril dari perbuatan rasis. Namun, setidaknya pemerintah, swasta, dan masyarakat sedang mempraktekkan prinsip melawan rasisme.

dukungan warga NZ terhadap korban aksi Christcurch (foto: Bergman Siahaan)

Masyarakat

Berdasarkan data di World Population Review, tercatat penduduk mayoritas di New Zealand adalah keturunan Eropa 74% dan Maori 14,9%. Selebihnya diisi oleh etnis Asia 11,8%, Pasifik 7,4%, serta Amerika Latin dan Afrika 1,2%.

Sementara dari segi agama, mayoritas penduduk New Zealand memeluk Kristen 44,3%, Hindu 2,1%, Buddha 1,4%, Kristen Maori 1,3%, Islam 1,1%, dan kepercayaan lainnya 1,4%. Proyeksi dari sensus yang dilakukan pada tahun 2013 itu juga mencatat penduduk yang tidak beragama sebanyak 38,5% dan yang tidak diketahui atau menolak untuk menjawab sensus sebanyak 4,1%.

Kembali pada kasus rasis di atas, statistik menunjukkan bahwa India dan muslim adalah penduduk minoritas di New Zealand. Kemudian bagaimana pemerintah, swasta, dan masyarakat di New Zealand menyikapi rasisme, termasuk kepada kaum minoritas?

Contoh untuk dua unsur sudah dijawab pada paragaraf di atas, yakni pemerintah menjalankan undang-undang hak azasi dan swasta — seperti Trade Me — menghapus iklan berbau rasisme. Mengenai sikap masyarakat terhadap rasisme, sebuah peristiwa rasis di atas kereta komuter mungkin bisa menjadi gambaran.

8 Agustus 2019, sekitar pukul delapan malam, kereta dari Wellington yang sedang menuju Upper Hutt dihentikan di tengah jalan atas inisiatif kondekturnya. Apa yang terjadi? Seorang penumpang wanita berteriak ke arah seorang penumpang yang berperawakan India dengan kata-kata “Go back to your country! Don’t speak that language here.”

Kiranya wanita yang masih remaja itu tidak suka mendengar penumpang tersebut berbicara di telepon menggunakan bahasa India. Mengetahui insiden itu, sang kondektur — yang juga seorang wanita — menegur si remaja tetapi tidak dihiraukan.

Saat itu juga si remaja diminta untuk turun dari kereta. Meski awalnya menolak, remaja wanita itu akhirnya turun setelah diancam akan dilaporkan ke polisi. Kereta pun sempat terhenti selama dua puluh menit akibat kejadian itu.

Kepada media, kondektur beralasan bahwa dia harus menjamin kenyamanan semua penumpang dan tidak ada ruang untuk rasisme di atas keretanya. Akibat tindakannya itu, pujian dan dukungan datang dari para penumpang dan juga netizen yang membaca beritanya di berbagai media, salah satunya adalah NZHerald.

Bagaimana dengan Indonesia?

Negara kepulauan Indonesia ini memiliki 1.340 etnis yang terdiri dari suku bangsa asli ditambah suku bangsa pendatang (Sensus BPS Tahun 2010). Berpenduduk mayoritas pemeluk Islam, Indonesia juga mengakui lima agama lain, yakni Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.

Apakah kita memiliki undang-undang terkait rasisme? Ya. Kita memiliki Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-undang tersebut mengancam pelaku diskriminasi ras dan etnis dengan penjara maksimal lima tahun dan denda Rp 500 juta.

  • Apakah pemerintah sudah tegas dalam menindak perbuatan rasis?
  • Bagaimana dengan pihak swasta dan masyarakat kita dalam menyikapi tindakan rasis?
  • Apakah kita sudah menurunkan penumpang dari kereta atau bis jika ada yang melontarkan umpatan terhadap etnis tertentu?
  • Apakah kita sudah menolak iklan sewa rumah atau kos-kosan yang mensyaratkan etnis atau agama tertentu?

Mari kita introspeksi diri sendiri.

 

“Inti rasisme adalah penegasan agamis bahwa Tuhan telah melakukan kesalahan kreatif dengan membuat manusia berbeda-beda.” (Friedrich Otto Hertz)

 

 

*Artikel ini telah ditayangkan pada laman Kompasiana.com dengan judul “Beda Respons New Zealand dengan Indonesia terhadap Rasisme”.

 

2
0
Semiotika APBD: Berdusta Ala Rivalitas Eksekutif dan Legislatif

Semiotika APBD: Berdusta Ala Rivalitas Eksekutif dan Legislatif

Semiotika sering kita kenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda dan penanda. Mempelajari tanda berarti mempelajari bahasa dan kebudayaan. Beberapa ahli semiotika mengatakan bahwa  semiotika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pemaknaan struktur, jenis, tipologi, serta relasi-relasi tanda dan penggunaannya di dalam masyarakat.

Umberto Eco yang dikenal sebagai bapak semiotika mengatakan bahwa semiotika pada prinsipnya adalah sebuah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta (lie).

Definisi yang dikemukakan Eco cukup mencengangkan banyak pihak, karena secara eksplisit menjelaskan betapa sentralnya konsep dusta di dalam wacana semiotika. Memang pada banyak literatur, semiotika dapat berfungsi sebagai alat untuk mengungkap kebenaran, dan sebaliknya dapat digunakan untuk mengungkap dusta.

Dalam semiotika, bila segala sesuatu yang dalam terminologi semiotika disebut sebagai tanda (sign), semata menjadi alat untuk berdusta, maka setiap tanda akan selalu mengandung muatan dusta; setiap makna (meaning) adalah dusta; setiap pengguna tanda adalah para pendusta; setiap proses pertandaan (signification) adalah kedustaan.

Keberadaan sebuah tanda tidak dapat dilepaskan dari kebenaran atau dusta yang menyertainya, begitu pula halnya dusta yang selalu melekat pada bahasa yang memediasinya. Bahasa, seperti kata Ferdinan de Saussure, adalah sistem pembeda sekaligus merupakan sebuah sistem convention (kesepakatan).

Aspirasi Masyarakat dan APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada prinsipnya merupakan manifestasi dari adanya usaha untuk membangun keteraturan dalam kehidupan masyarakat pada suatu daerah. Proses penyusunan APBD yang bersifat partisipatif dan terdesentralisasi menyiratkan adanya penyatuan keinginan (convention) antara masyarakat, pemerintah dan legislatif dalam proses tersebut.

Proses penyusunan APBD yang menganut sistem partisipatif dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat sebagai voter melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang diagendakan setiap tahunnya di setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Musrenbang ini lalu melahirkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), kemudian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Nota Kesepakatan, Pedoman Penyusunan RKA(Rencana Kerja dan Anggaran)-SKPD, RKA-SKPD, RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan terakhir Perda APBD (Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Apabila proses penyusunan APBD dirunut kembali, maka akan terlihat bahwa rangkaian sistem yang telah berkerja selalu mensyaratkan adaptasi dan penyesuaian untuk mencapai kesetimbangan sistem dalam suatu fakta sosial.

Proses tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Musrenbang yang diagendakan setiap tahunnya di setiap pemda diseluruh Indonesia dan melibatkan masyarakat sebagai voter. RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat tiga bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 ayat 3 UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) menyiratkan bahwa sistem penyusunan APBD akan selalu mencari keseimbangan.

Keseimbangan ini diperoleh dengan adaptasi dan penyesuaian sistem setiap tahunnya antara mayarakat sebagai voter yang memiliki banyak keinginan dan kebutuhan, DPRD (legislalif) sebagai perwakilan dari voter dan Kepala Daerah (Eksekutif) dengan menggunakan media Musrenbang.

Merupakan masalah klasik yang terjadi dalam penyusunan anggaran yaitu bahwa keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam APBD menyebabkan proses pembuatan keputusan tentang alokasinya menjadi sangat dinamis. Terlebih lagi dalam kondisi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda-beda.

Proses yang sangat dinamis pada kenyataannya memang terjadi. Segala aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang telah disepakati dan ditampung melalui musrenbang semestinya diberikan alokasi anggaran pada tahapan pembahasan RKA-SKPD oleh DPRD sebagai wakil dari voter dan kepala daerah sebagai eksekutif (tentu saja dengan para pembantunya seperti sekretaris daerah dan kepala organisasi perangat daerah).

Sayangnya, fakta bisa saja berbeda. Kecenderungan yang terjadi ialah bahwa anggota DPRD lebih sering mengesampingkan berbagai hasil dari musrenbang dan lebih mendahulukan pokok-pokok pikiran (pokir) yang dianggap sebagai hasil reses atas kunjungan mereka kepada konstituen.

Mirisnya, pokir tersebut cenderung menjadikan perencanaan APBD bias dari kepentingan masyarakat secara umum, karena pokir tersebut memang lebih banyak ditujukan kepada konstituen/pemilih anggota DPRD pada saat pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Sudah bisa diduga, pokir yang direalisasikan dalam bentuk belanja barang, yang kemudian diserahkan, tidak akan tepat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan stimulan dari APBD.

Penerjemahan Simbol Sebagai Kompromi Politik

Proses perencanaan partisipatif yang melibatkan interaksi anggota DPRD dengan organisasi perangkat daerah, tentunya melibatkan tanda. Interaksi antara anggota komisi terkait dengan kepala SKPD dan jajarannya, interaksi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan kepala SKPD dan jajarannya, interaksi antara TAPD dengan anggota DPRD, masing-masing saling menerjemahkan.

Penerjemahan ini dilakukan atas simbol, yaitu tanggapan dan respon di antara mereka. Tidak jarang simbol itu berupa tanda kebohongan. Namun, pada dasarnya tanda dimaksud ditujukan untuk memudahkan pencapaian kepentingan pribadi atau kelompok dari pihak-pihak yang terlibat interaksi tersebut.

Saling menerjemahkan tanda/simbol yang diejawantahkan melalui kompromi politik antara legislatif dan eksekutif, tidak hanya sebatas adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya diperantarai oleh proses interpretasi oleh masing-masing aktor anggaran.

Stimulus yang diberikan oleh legislatif biasanya berupa permintaan nominal uang dalam jumlah tertentu yang ditujukan untuk memudahkan pembahasan anggaran belanja daerah dalam sidang komisi, lalu diinterpretasi oleh eksekutif dengan memberikan sejumlah nominal uang.

Sejumlah nominal uang ini, tentunya tidak memiliki pos anggaran belanja dalam APBD. Akibatnya, manipulasi pertanggungjawaban belanja daerah sulit dihindari oleh eksekutif dalam laporan keuangan pemeritah daerah.

Proses menerjemahkan tanda/simbol antara prinsipal dan agen (legislatif dan eksekutif) pada pengalokasian belanja daerah dalam APBD, bukan hanya sebatas saling mendefiniskan tindakan masing-masing dalam bentuk nilai moneter dalam APBD.

Namun, di balik nilai moneter yang lahir dari proses tersebut, pemaknaan tanda/simbol prinsipal (anggota DPRD) oleh agen (kepala SKPD) dengan pemberiaan upeti dalam bentuk apapun hanya dimaksudkan untuk memuluskan pembahasan alokasi anggaran belanja tertentu yang hanya akan menguntungkan oknum DPRD dan pejabat SKPD.

Kondisi ini merupakan tanda/simbol bahwa ketika informasi hanya dimiliki dan dikuasai oleh beberapa pihak seperti anggota DPRD, mereka cenderung oportunis dalam melihat kepentingan masyarakat.

Kepentingan masyarakat menurut Anggota DPRD hanyalah sebatas kepentingan konstituen di daerah pemilihan mereka. Hal ini menjelaskan bahwa APBD sebagai sebuah tanda/simbol keterwakilan rakyat hanyalah penanda kebohongan anggota DPRD (agent) dari masyarakat secara umum sebagai pemilik sebenarnya dari APBD.

Dari sisi yang berbeda, pejabat SKPD dan jajarannya lebih melihat pengalokasian anggaran dalam APBD sebagai sebuah tanda/simbol kepemilikan peluang untuk kongkalikong dengan oknum pengusaha atau pihak ketiga tertentu yang dapat memberikan kick back finansial.

Epilog

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa semua tanda/simbol pendapatan dan belanja dalam APBD bermuatan dusta. Dusta itu dapat berupa markup, fee atau apapun namanya, di mana kemudian muatan dusta ini suatu saat akan bermuara pada kerugian keuangan daerah.

Menurut saya, hulu dari fenomena korupsi di daerah adalah semua tindakan manipulatif yang terjadi selama proses pembahasan alokasi anggaran di DPRD. Sehingga, kalau ingin memperbaiki kualitas dan transparansi pengelolaan APBD, mulailah dari saat-saat penyusunannya.

 

 

 

3
0
error: