Mengambil Pelajaran dari Fenomena Corona

Mengambil Pelajaran dari Fenomena Corona

Saat ini sedang terjadi musibah kemanusiaan yang disebut dengan wabah “Corona”. Layak disebut musibah kemanusiaan sebab penyebarannya lewat sesama manusia. Keresahan manusia-manusia pun tidak sekedar soal kesehatan mereka, tetapi lebih dari itu hingga urusan ekonomi, sosial, hingga keagamaan.

Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada juga wabah “Flu Burung” yang penyebarannya melalui hewan unggas. Penanganan wabah ini sepertinya lebih mudah dan cepat – dengan memusnahkan/membakar unggas. Selesai, virus flu burung berlalu. Lantas bagaimana dengan virus COVID-19 alias corona?

Telah berminggu-minggu ini kita semua disibukkan dengan strategi dan aksi penanganan COVID-19. Akan tetapi, pandemi ini sepertinya masih jauh dari berakhir. Setiap hari jumlah kasus semakin banyak. Tak mengherankan jika setiap saat sosial media kita dibanjiri lalu lintas informasi tentang corona. Meresahkan, tapi mari lihat sisi baiknya, corona menyadarkan bahwa kita harus belajar.

Pelajaran Pertama: Berhati-hati Melakukan Perkumpulan

Kita semua telah memahami bahwa penemuan pertama warga negara Indonesia yang positif terjangkit COVID-19 terjadi pada awal bulan Maret 2020 yang lalu. Berita tentang penderita nomor 1 itu menjadi headline di berbagai media. Wajar jika kemudian para wartawan hingga warganet menjadi sangat penasaran dengan kisahnya.

Dari pasien pertama itu, diketahui bahwa yang bersangkutan tertular virus ini dari warga Jepang dalam sebuah acara klub dansa di Jakarta. Tidak ada yang mengetahui saat itu bahwa tamu acara tersebut adalah carrier atau mungkin sudah menjadi penderita virus COVID-19.

Yang pasti, momentum itu menjadi awal mula kegamangan masyarakat untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan atau bahkan sekedar melakukan perjalanan dalam transportasi umum yang dijejali banyak penumpang.

Puncaknya, beberapa minggu kemudian kantor-kantor pemerintah dan swasta mulai mempekerjakan karyawannya dari rumah guna mengurangi risiko penyebaran virus Corona. Begitu pesat, hingga sebagian besar provinsi di negeri ini telah disapanya (CNN Indonesia). Pada hari Jumat 27 Maret 2020 saja, angka suspect sebanyak 2 orang telah beranak pinak menjadi lebih dari 1000 orang.

Dalam sebuah rute penularan tak kasat mata yang sulit dirangkai, pada akhirnya kekhawatiran akan penyebaran Corona  mengurangi peluang untuk berkumpul bagi siapa saja. Meskipun awalnya hanya dari sebuah klub dansa di salah satu sudut kota Jakarta, kini COVID memberikan dampak ke seluruh aktivitas kerumunan lainnya.

Bukan lagi sekedar soal kumpul-kumpul menyalurkan hobi, kerumunan untuk bekerja dan beribadah bersama-sama (jamaah) pun kini sulit dilakukan. Masyarakat dihimbau untuk bersama-sama mencegah terjadinya kontak fisik, untuk menjaga jarak.

Inilah musibah kemanusiaan yang darinya dapat diambil pelajaran, mengapa musibah ini harus hadir di tengah-tengah manusia. Barangkali, kita sedang mendapatkan pesan bahwa kita harus lebih hati-hati dalam berinteraksi, dalam membuat perkumpulan atau pertemuan.

Bahwa masyarakat Indonesia itu suka berkumpul memang telah kita ketahui bersama. Namun kini virus corona mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati, berperilaku bersih dan sehat, bahkan untuk sementara melatih kita bersabar menahan rindu dengan kawan-kawan kita. Semoga social distancing ini hanya sebentar saja.

Pelajaran Kedua: Menghindari Konsumsi Satwa Liar

Saya sangat tertarik dengan kutipan ini:

“Berbeda dengan virus corona yang beredar sebelumnya, di mana SARS-Cov berasal dari kelelawar, sementara MERS-Cov ditularkan oleh unta. Sejauh ini, diperoleh kesimpulan bahwa 2019-ncov mengalami mutasi pada kelelawar, lalu berlanjut ke ular, dan berakhir masuk ke manusia. Karena itu, masyarakat disarankan untuk menghindari konsumsi satwa liar,” ujar Prof. Soewarno (Sumber: Kompas.com)

Dari mana datangnya COVID-19? Mencermati yang telah diuraikan di atas, virus ini berasal dari orang yang mengkonsumsi satwa liar. Membaca kutipan ini, timbullah pertanyaan dalam benak saya sebagai bagian dari pertanyaan sekaligus klarifikasi: Apakah dalam kurikulum pendidikan di Indonesia telah ada anjuran untuk menghindari atau larangan mengkonsumsi satwa liar?

Pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia mengonsumsi satwa liar? Bukankah “katanya” virus corona sudah ditemukan sejak tahun 1960.

Apakah itu artinya sejak tahun 1960 manusia sudah diingatkan agar tidak mengonsumsi satwa liar? Sayangnya dibutuhkan waktu 60 tahun untuk mengingatkan sekaligus memberikan pelajaran kepada manusia untuk sadar terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.

Pelajaran Ketiga: Paksaan-paksaan yang Dihadirkan oleh Corona

Virus corona ini memaksa manusia untuk membuka mata, membaca fenomena yang terjadi dan mengambil pelajaran darinya. Menurut hemat saya, pendidikan yang mengajarkan segala sesuatu tentang wabah ini perlu diajarkan kepada siswa-siswa kita. Kurikulum pendidikan kita hendaknya mengadopsi masalah ini agar menjadi bagian dari sistem pendidikan.

Ingat, tujuan pendidikan di negara ini ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kini pendidikan itu diambil alih oleh virus corona. Dalam sebuah artikel, Kompas.com merangkum strategi yang diambil berbagai negara untuk menghadapi corona. Di antaranya dengan 1) Tes, tes, dan lebih banyak tes, 2) Isolasi mereka yang terinfeksi, 3) Persiapan dan reaksi cepat, 4) Jaga jarak, dan 5) Mempromosikan gaya hidup higienis. Mari dalami satu persatu pelajaran yang bisa dipetik dari sana.

1) Tes, Tes, dan Lebih Banyak Tes

Corona mendidik manusia dapat menyadari dan memotivasi dirinya untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek spiritual – agar sehat jasmani dan rohaninya. Tes-tes yang dilakukan berdasarkan kesadaran diri lebih efektif daripada berdasarkan himbauan.

Jika sebelum adanya corona, manusia malas atau abai dengan kesehatannya, maka kini manusia mulai sadar dan berlomba-lomba mencari kepastian. Melakukan tes atas dirinya sendiri. Mulai mewaspadai dirinya sendiri.

2) Isolasi yang Terinfeksi

Setelah melakukan tes-tes, corona juga memaksa diri yang terjangkit untuk isolasi demi mencegah virus berkembang lebih luas, dan juga membuka jalan untuk mendeteksi kemungkinan infeksi yang belum berkembang menjadi gejala.

Isolasi ini mendidik manusia untuk mengarantina diri selama proses penyembuhan. Dapat beraktifitas secara bersama-sama lagi setelah dipastikan sehat. Sehat secara intelektual (cerdas), sehat secara emosional (terkendali), dan cerdas secara spiritual (tulus).

Corona mendidik manusia dengan cara memaksa mereka tidak lagi bersama-sama, berkerumun, bergerombol, sebelum memastikan dirinya telah cerdas membaca situasi, telah mampu mengendalikan emosinya, dan tulus menerima dinamika pergaulan dalam komunitasnya.

3) Persiapan dan Reaksi Cepat

Bertindak cepat sebelum penularan meluas di komunitas. Corona memaksa manusia memiliki kemampuan bertindak dengan cepat, tentunya dengan persiapan. Pendidikan hendaknya mampu menyiapkan manusia menjadi manusia yang mampu bertindak dengan cepat sesuai dengan kemampuanya.

Terbukti, himbauan tidak efektif melecut manusia bertindak dengan cepat dalam menyikapi keadaan yang terjadi di sekitarnya. Manusia yang tidak mampu berlari cepat tetap akan duduk meskipun dicambuk.

Di sinilah kritik bagi kita semua. Bahwa pendidikan sejatinya bukan sekedar mampu menjawab soal-soal pilihan ganda untuk mendapatkan sertifikat lulus di level tertentu.

Lebih dari itu, mendidik manusia agar menjadi manusia yang mampu memahami dirinya sebagai manusia secara individu dan bermanfaat bagi individu yang lainnya. Manusia yang mampu merespons masalah yang ada pada dirinya memiliki potensi merespons masalah orang lain. Tidak panik.

4) Jaga jarak

Karena penularan pertama dilaporkan terjadi di sebuah komunitas tanpa disadari, langkah pencegahan sudah sulit diterapkan. Maka langkah berikutnya, ialah tindakan seperti menjaga jarak (social distancing), yang lebih efektif untuk mencegah pihak yang paling rentan terhadap penularan.

Corona memaksa manusia untuk menjaga jarak. Sebelum ada corona, fenomena kerumunan manusia membudaya di mana-mana. Misalnya, warung kopi, restoran, pusat hiburan, dan sejenisnya. Banyak komunitas terbentuk dimana-mana. Dari kerumunan manusia yang secara intelektual, mental dan spiritual belum mapan akhirnya muncul ide-ide yang tidak sehat muncul.

Peran pendidikan lagi-lagi dipertanyakan. Mengapa muncul komunitas-komunitas yang tidak sehat? Apakah salah jika ada yang berpendapat bahwa komunitas yang tidak sehat karena terdiri dari pribadi-pribadi yang tidak sehat? (intelektual, mental, spritual).

Dengan dipaksa untuk jaga jarak, manusia dipaksa juga merenungi apa yang tengah terjadi atau abai sampai manusia ini saling menginfeksi satu sama lain, hingga menghadirkan risiko kepunahan.

5) Mempromosikan Gaya Hidup Higienis.

Corona memaksa untuk hidup higienis atau memilih untuk memungkinkan penyebaran virus corona semakin meluas. Promosi hidup higienis dilakukan di mana-mana secara serentak.

Media sosial sangat membantu proses promosinya. Virus ini memaksa kita untuk sadar bahwa manusia dapat bersama-sama bergerak meskipun di tempat yang berbeda, dan melakukan banyak hal positif.

Hidup higienis bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, kegiatan formalitas, untuk menunjukkan bahwa sudah ada kegiatan promosinya. Faktanya manusia sangat rentan dengan virus, daya tahannya rendah. Begitu ada corona datang, langsung panik. Pikirannya, perasaannya, sekaligus mempertanyakan eksistensi ke-Tuhan-annya.

Hari ini, daya tahan manusia diuji oleh corona. Meskipun telah banyak promosi tentang gaya hidup higienis, ternyata praktik itu belum utuh – baru sekedar teori-teori yang secara formalitas disampaikan, dipropagandakan.

Lagi-lagi manusia dipaksa untuk tidak “promosi abal-abal”, kali ini tentang kebersihan. Pendidikan harus hadir untuk mendidik manusia mampu menjalani kehidupannya dengan budaya hidup higienis dalam makna yang sejujur-jujurnya, jangan biarkan corona yang memaksa manusia untuk hidup higienis.

Epilog

Corona sedang memberikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan manusia. Lulus dari virus corona, maka manusia terdidik untuk mewaspadai dirinya sendiri; tidak lagi sembarangan berkerumun sebelum memastikan banyak hal; merespon masalah dengan baik; merenungi apa yang tengah terjadi; serta mendidik hidup dengan higienis dalam arti sebenar-benarnya.

Meninjau kembali sistem pendidikan di era yang serba digital ini, di mana segala sesuatunya dapat dilakukan secara online, maka pelajaran dari corona sudah saatnya ditanamkan dengan baik kepada peserta didik dengan bantuan guru dan orang tua.

Dengan segala kemudahan yang dihadirkan teknologi informasi, rasanya tidak sulit mewujudkan ini semua. Di samping itu, saya optimis pada Menteri Pendidikan kita. Semoga pelajaran-pelajaran dari Corona membantu kita mendidik Indonesia.

1
0
Sudah Difungsionalkan…

Sudah Difungsionalkan…

“Supaya terjadi hal-hal yang betul-betul independen dalam penelitian, supaya jangan ada conflict of interest nanti, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdik,” demikian pernyataan dari Menteri Yasonna H Laoly, sebagai penjelasan bahwasanya anak buahnya yang diduga bersalah dan bertanggung jawab terhadap kekisruhan terkait tersangka HM, telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal dan Direktur, dan permasalahan sedang diteliti oleh “tim independen”. (Kompas, 29 Januari 2020).

Bagi para pejabat fungsional, pernyataan yang disampaikan oleh Laoly sangatlah mengecewakan, bahkan melecehkan jabatan fungsional. Seolah-olah bahwa jabatan fungsional adalah jabatan bagi seseorang yang diduga bersalah dan diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi.

 

Jabatan Dalam Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sejatinya “Jabatan,” yang diartikan sebagai kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi, terdiri dari tiga jenis, yakni (1) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), (2) Jabatan Administrasi (JA) dan (3) Jabatan Fungsional (JF). Direktur Jenderal dan Direktur, termasuk dalam jenis Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan fungsional, dimaksudkan sebagai sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jelas, bahwa seseorang akan diangkat dan menduduki jabatan fungsional, manakala yang bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan sesuai jabatannya. Misalnya Jabatan Fungsional Perencana, pejabatnya harus diisi oleh aparatur yang ahli dan kompeten dalam perencanaan.

Dari berbagai ketentuan yang berlaku, semua jenis jabatan memiliki ciri dan karakter masing-masing beserta persyaratannya. Satu jenis jabatan dengan yang lainnya tidak ada superioritas, semuanya diperlukan untuk menunjang ketercapaian tujuan, tugas dan fungsi instansi masing-masing.

Meski ada ketentuan tentang kemungkinkan perpindahan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi menjadi pejabat fungsional atau sebaliknya, namun prosesnya sangatlah ketat, melalui uji keahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

Proses ini dikenal sebagai proses inpassing atau penyesuaian. Jadi tidak bisa sekonyong konyong diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi langsung menjadi Jabatan Fungsional. Bahkan untuk Jabatan Fungsional Keahlian Utama, pengangkatannya harus dalam bentuk Keputusan Presiden.

Khusus untuk Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian pada Kementerian Hukum dan HAM, pengaturan inpassing tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, tertanggal 28 Desember 2017.

Di dalamnya diatur dengan jelas dan rinci berbagai proses dan persyaratan bagi calon Analis Keimigrasian. Dan tidak mudah.

Begitu pula, para pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diberhentikan apabila: a) mengundurkan diri dari Jabatan, b) diberhentikan sebagai PNS, c) diberhentikan sementara sebagai PNS, c) menjalani cuti di luar tanggungan negara, d) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, e) ditugaskan secara penuh di luar JPT, f) terjadi penataan organisasi, atau g) tidak memenuhi persyaratan Jabatan. Apalagi pejabat JPT setingkat Dirjen hanya dapat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

 

Konsekwensi Pernyataan Laoly

Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Yasonna H Laoly, tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini harus segera dikoreksi dan diberikan penjelasan lebih lanjut. Jangan sampai jabatan fungsional yang sedang diperluas oleh pemerintah, dengan penghapusan eselon III dan IV, mendapatkan citra yang buruk, seolah olah jabatan fungsional adalah sebagai bentuk hukuman atau sanksi bagi para JPT yang diduga bersalah.

Maka, ariflah dalam memberikan pernyataan.

 

 

 

1

0
Nasionalisme dan Konsep “Darah Indonesia”

Nasionalisme dan Konsep “Darah Indonesia”

Sejak akhir November 2019 yang lalu, polemik mengenai pernyataan seorang selebriti kondang Agnez Mo dalam sebuah wawancara – bahwa dirinya tak berdarah Indonesia, masih menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat. Bahkan setelah ia menyampaikan klarifikasinya pasca wawancara di program “Build Series” di Amerika Serikat itupun, komentar-komentar negatif kepada penyanyi bernama asli Agnes Monica Muljoto itu masih terus bermunculan.

Agnez Mo – kepada pemandu acara Kevan Kenney, awalnya menjelaskan soal masyarakat Indonesia yang cukup majemuk. Ia mengatakan bahwa kemajemukan itu menjadi bagian dari dirinya. Hal tersebut tidak hanya menjadi sebuah representasi budaya, tapi juga budaya yang sifatnya inklusif.

Sang   pewawancara   lalu bertanya mengenai sosok Agnez Mo yang menurutnya berbeda dari orang Indonesia pada umumnya. Agnez menjawab bahwa dia sesungguhnya berdarah Jerman, Jepang, dan Cina; sedangkan Indonesia hanyalah menjadi tempat kelahirannya.

 

Konsep yang Absurd

Dari sisi sains, konsep “darah” itu sebenarnya sudah lumayan usang. Orang zaman dahulu sudah mendeteksi adanya penurunan sifat-sifat biologis dari orang tua ke anak, lalu ke cucu, dan seterusnya. Mereka mendeteksinya dari kemiripan bentuk wajah, warna kulit, warna rambut, atau postur tubuh.

Lalu pertanyaannya ialah apa sebenarnya agen yang menjadi pembawa sifat yang diturunkan itu? Dahulu orang mengira pembawa sifat itu adalah darah, karena itu ada ungkapan “darah daging”, “darah biru”, dan sebagainya.

Akan tetapi, fakta sains modern menunjukkan bahwa ternyata darah bukan merupakan agen pembawa sifat yang diturunkan. Agen pembawanya adalah gen (Andi Faridah Arsal, 2018:33).

Sayangnya, bahasa tak mudah berubah sesuai perkembangan sains. Banyak ungkapan bahasa yang bertolak belakang dengan sains, tapi masih terus dipertahankan. Misalnya, orang masih mengatakan “darah Aceh”, “darah Bugis”, “darah Arab”, “darah Tionghoa”, dan sebagainya, untuk menjelaskan komponen genetik seseorang. Padahal sekali lagi, komponen genetik keturunan seseorang tidak berhubungan dengan darah.

Kasus yang dialami oleh Agnez Mo seperti yang telah dipaparkan di bagian awal seharusnya kembali membuka mata kita bahwa sebagai negara dengan penduduk lebih dari 260 juta jiwa, Indonesia diisi oleh beragam suku bangsa dan bahasa dengan corak kebudayaan yang berbeda-beda.

Kemajemukan juga bertambah bila dilihat dari banyaknya agama dan aliran kepercayaan yang ada. Keragaman Indonesia yang luar biasa seharusnya menjadi kekuatan utama untuk berbicara di level dunia. Sayangnya, kebanyakan respon yang muncul adalah hujatan terhadap si artis bahwa ia tidak nasionalis dan melupakan ke-Indonesia-annya.

Ada yang menuntut pihak Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengecek status kewarganegaraan si artis. Ada pula yang menganjurkan si artis untuk meminta maaf karena kata-katanya telah menyakiti perasaan bangsa Indonesia. Tetapi apakah sebenarnya hubungan antara darah dengan kebangsaan, kewarganegaraan, dan kecintaan seseorang terhadap tanah airnya?

Kita sering salah kaprah karena menganggap bahwa darah menyimpan informasi tentang sifat-sifat warisan dari garis keturunan kita. Itu sebabnya kita punya istilah “darah biru” untuk menyebut orang-orang keturunan bangsawan, yang kita juga tahu darahnya tidak berwarna biru.

Kita juga sering menyebut “darah Indonesia”, “darah India”, “darah Cina”, dan sebagainya. Padahal, salah seorang teman saya yang beretnis Tionghoa – misalnya, sama sekali tidak tahu menahu tentang negeri asal usulnya yang sering kita sebut Cina.

Beberapa tahun yang lalu, dia berangkat ke Guangzhou untuk melanjutkan studinya. Dia bercerita, alih-alih dianggap sebagai saudara sebangsa yang pulang ke “tanah air”, dia yang memegang paspor Indonesia itu di mata mereka penduduk Tionghoa tidak lebih hanyalah orang asing.

Dia harus membayar uang kuliah yang sama mahalnya dengan pelajar dari Afrika atau Australia. Dia juga wajib mengurus birokrasi visa yang rumit, dan harus senantiasa memperbarui izin studi agar jangan sampai kedaluwarsa. Itu artinya, Cina tidak mungkin menjadi “rumah” bagi dia.

Apa yang dialami oleh teman saya tersebut, mungkin juga banyak dialami oleh ribuan bahkan jutaan orang Indonesia “keturunan” lainnya yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Mereka adalah yang berpikir, berhitung, dan berbicara dalam bahasa Indonesia.

Mereka yang bermimpi dalam bahasa Indonesia. Mereka yang lidahnya senantiasa merindukan rasa pedas khas masakan Indonesia. Mereka yang selalu menggunakan air dan gayung di toilet, dan tidak bisa menggantinya dengan kertas dan tisu. Mereka yang dibesarkan dengan langit biru dan bayang-bayang gunung Rinjani, bukan langit kelabu yang disapu badai pasir gurun Gobi.

 

Gagasan Sebuah Negara Bangsa (Nasionalisme)

Tidak seorang pun dari anggota bangsa Indonesia yang bisa bertatap muka, apalagi mengenal secara langsung kesemua dari ratusan juta anggota bangsanya. Tetapi dia bisa membayangkan bahwa orang-orang sebangsa itu ada.

Orang-orang sebangsa itu, dalam imajinasinya, memiliki imajinasi yang sama dengan dirinya, leluhur yang sama, budaya yang sama, sejarah yang sama, musuh yang sama, impian dan masa depan yang sama. Tetapi, sekali lagi, ini adalah sebuah imajinasi.

Gagasan “Bangsa Indonesia” baru lahir di abad ke-20, ketika kaum terpelajar dari berbagai penjuru Kepulauan Hindia, dengan latar belakang etnik yang berbeda, baru mulai menyadari persamaan nasib mereka yang hidup di bawah penindasan penjajahan Belanda.

Berawal dari sekadar gagasan, “Bangsa Indonesia” kemudian didefinisikan secara eksplisit pada tahun 1928, dan disusul dengan puluhan tahun perjuangan terorganisir dari berbagai penjuru nusantara yang dipersatukan atas nama bangsa, demi mencapai cita-cita besar bersama untuk merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Bangsa sebagai komunitas imajiner tentu bukan hanya berlaku bagi bangsa Indonesia saja, tetapi juga bagi semua bangsa di dunia. Gagasan kebangsaan modern yang universal ini sebenarnya adalah fenomena yang baru dalam sejarah peradaban manusia.

Dirintis dalam Revolusi Prancis abad ke-18, berkembang di Eropa pada abad ke-19, dan mulai menjadi kelaziman di seluruh dunia pada abad ke-20. Dalam konsep kebangsaan modern ini, “bangsa” dan “negara” melebur menjadi satu. Garis batas negara pun seakan-akan menjadi sama dengan garis batas bangsa.

Konsep penyatuan garis batas negara dan bangsa ini sekilas terdengar sangat masuk akal, tetapi sebenarnya sangat absurd. Dua kakak beradik dari keluarga yang sama, apabila hidup di dua sisi garis batas yang berbeda, maka akan menjadi dua bangsa berbeda.

Itulah sebabnya orang Melayu Riau (Indonesia) dan orang Melayu Johor (Malaysia) bisa menjadi dua bangsa yang berbeda, walaupun mereka sama secara genetika, bahasa, budaya, dan agama. Sebaliknya, orang Melayu Riau bisa menjadi satu bangsa yang sama dengan orang Melanesia Papua, walaupun mereka sangat berbeda dalam hal genetika, bahasa, budaya, dan agama.

Negara adalah tentang tanah, sedangkan bangsa adalah tentang manusianya. Penyatuan antara garis batas negara dan bangsa ini mengharuskan kita untuk melihat bangsa bukan sekadar sebagai perkara etnik semata, tetapi alih-alih sebagai konstruksi politik dan geografis.

Bangsa Indonesia tercipta bukan karena persamaan darah atau genetika, melainkan karena sejarah politik yang sama – yaitu pernah hidup di wilayah geografis Kepulauan Hindia di bawah kolonialisme Belanda.

Genetika orang-orang yang hidup di wilayah yang kita kenal sebagai Indonesia ini juga sangat beragam. Homo sapiens pertama kali memasuki wilayah Indonesia ini sekitar 40.000 tahun yang lalu. Keturunan mereka disebut sebagai orang Australoid atau Austro-Melanesoid. Di kalangan Homo Sapiens (manusia modern) yang hidup di Indonesia sekarang, merekalah sesungguhnya yang bisa dikatakan sebagai pribumi pertama.

Gelombang migrasi besar berikutnya, adalah orang-orang Austroasiatik yang berasal dari dataran tinggi Yunnan di Cina Selatan, sekitar 6.000 hingga 5.000 tahun yang lalu, disusul orang-orang pelaut Austronesia yang berasal dari Taiwan, sekitar 4.000 tahun lalu.

Selama ribuan tahun setelah itu, wilayah Indonesia yang terletak di antara Benua Asia dan Asutralia merupakan penghasil rempah yang menjadi pusat perdagangan bahari dunia. Indonesia, terutama kota-kota pelabuhan di pesisir, menjadi kuali percampuran antara penduduk lokal dengan para pendatang dari India, Arab, Persia, Siam, Cina, dan lain-lain. Setelah itu, datanglah para penjelajah, saudagar, dan kolonis dari berbagai negara barat.

Dengan adanya semua migrasi dan peleburan yang terus berlangsung tanpa henti selama ribuan tahun itu, masih bisakah kita menunjukkan mana yang disebut “darah Indonesia sejati” atau “gen Indonesia asli” itu?

Jadi, sudah seharusnya kita menyikapi bahwa hubungan antara darah dengan kebangsaan dan nasionalisme adalah tidak relevan lagi. Rakyat Indonesia harus mulai menyadari akan makna nasionalisme yang lebih substantif, nasionalisme yang menimbulkan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.

Dengan substansi tersebut, nasionalisme tidak terbatas pada identitas semata. Semua pihak dapat membangun semangat nasionalisme, semua pihak dapat makmur bersama, dan berkomitmen bersama, terlepas dari identitas apapun yang melekat pada dirinya.

 

Epilog: Nasionalisme Itu Adalah Tentang Rasa

Identitas kebangsaan sesungguhnya adalah tentang dua rasa: rasa diterima dan rasa memiliki. Seseorang, apa pun darah dan latar belakang budayanya, bisa menjadi bagian dari bangsa mana pun, asalkan bangsa itu menerima dia apa adanya, dan dia pun meyakini bahwa bangsa itu adalah bangsanya.

Ketika seseorang telah menjadikan sebuah bangsa sebagai identitas penting dalam dirinya, maka tanpa perlu dipaksa pun, orang itu akan rela berkorban demi kepentingan bangsanya. Nasionalisme pertama-tama adalah tentang rasa, dan sama sekali bukan urusan darah.

Pada akhirnya, kita harus senantiasa mengingat bahwa bangsa adalah khazanah keberagaman yang terlahir dari gagasan dan imajinasi. Sebuah bangsa akan bertahan lebih lama, apabila elemen-elemen dalam bangsa itu lebih menonjolkan persatuan nilai-nilai dan cita-cita besar di antara mereka.

Sebuah bangsa akan kokoh berdiri jika dia mewujudkan komitmennya untuk memperlakukan semua elemen bangsa secara adil dan setara. Sebaliknya, ketika manusia dalam bangsa itu sudah mulai sibuk untuk membesar-besarkan perbedaan yang ada di antara mereka, maka bangsa itu akan melaju cepat menuju jurang perpecahan.

Semoga itu tidak terjadi pada Indonesia.

 

 

 

1

0
Resahku  Menuju Berkah-Mu

Resahku Menuju Berkah-Mu

 

 “Nyari rejeki halal sekarang susah, karena yang haram lebih mudah”
Betulkah demikian?

 

Namanya Barok. Mungkin saat lahir orang tuanya ingin kehidupan anaknya menjadi barokah alias penuh kebaikan, baik dalam segala hal termasuk rezeki. Bicara soal rezeki, banyak orang bijak menyebut dua kriteria untuk rezeki yang baik, yaitu halal dan thoyyib. Halal itu mengenai proses memperoleh rezeki, sedangkan thoyyib ialah seberapa banyak rezeki itu bermanfaat.

Tahun 2005, Barok menjadi pegawai honorer di suatu instansi pemerintah. Berbekal ijazah sekolah menengah atas (SMA), tugas pertamanya ialah menjadi penjaga keamanan gedung. Tugas itu ia lalui selama 5 tahun. Di sela-sela tugas ia menyempatkan diri kuliah di sebuah universitas.

Tahun 2010 Barok diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) melalui jalur honorer dan ditugaskan sebagai penjaga garasi kendaraan dinas sebuah instansi. Demi menambah pendapatan, dia memanfaatkan waktu luang untuk berjualan makanan ringan di sebuah taman yang ramai dikunjungi orang.

Usahanya terus berkembang. Dari yang awalnya hanya berjualan snack ringan di pinggir jalan hingga membuat kios snack di beberapa tempat. Alhasil, dari usahanya itu ia mendapatkan pemasukan tambahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tahun 2015 Barok pindah ke kantor pusat  di bagian program dan anggaran. Tak sulit bagi nya menjalani tugas di kantor baru itu, berbekal pengalaman selama menjalankan usaha, ia hanya perlu adaptasi dan sedikit belajar perundang-undangan, ia sudah bisa bekerja dengan baik.

Keuletan dan kerja keras Barok membawanya pada tugas-tugas strategis yang mestinya tidak ditangani oleh seorang staf selevel dia. Pimpinan instansi mempercaykanhal teknis penganggaran hingga proses pengawalan anggaran kepadanya.

Di sini ia sering melihat banyak praktik manipulasi anggaran dan upaya pengawalan anggaran dengan berbagai cara. Banyak hal baru yang dialaminya, yang di kemudian hari ia anggap sebagai sebuah hal yang bertentangan dengan hati nurani.

Waktu terus berjalan, Barok tidak merasa asing lagi dengan praktik perjalanan dinas fiktif; misalnya berangkat 2 hari tapi dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) menjadi 4 hari, rekayasa nota, sampai mengirim “paket” ke pihak tertentu supaya anggaran instansinya disetujui.

Di mata pimpinan, Barok sangat dipercaya dan memuaskan dalam menjalankan tugasnya. Sudah tidak terhitung berapa rupiah tambahan penghasilan yang dia dapatkan dari pekerjaan tugas “khusus” itu.

Dia terus menjalani tugas-tugas itu dengan baik sembari mengurus beberapa bisnis kios snack-nya. Hingga suatu saat ia mengalami beberapa kejadian yang nantinya mengubah total jalan hidupnya.

Beberapa tahun menjalankan bisnis muncul permasalahan besar, mulai dari masalah karyawan hingga salah urus bisnis yang mengakibatkan kerugian besar. Kehidupan keluarga juga dilanda masalah. Istrinya mengalami keguguran setelah mengandung 6 bulan. Sebuah kesedihan mendalam bagi keluarganya yang telah lama menanti sang buah hati.

Bertubi-tubi masalah datang kepadanya menjadi pengingat dan mengubah pandangan hidupnya, terutama soal rezeki. Barok memaknai masalah yang menimpanya sebagai sebuah teguran dari Tuhan.

Ia lantas berpikir ulang mengenai semua rezeki yang ia peroleh, bagaimana proses mendapatkannya dan bagaimana pemanfaatannya. Ia merenungi proses usaha yang dijalaninya, pekerjaannya di instansi pemerintah dan lain sebagainya. Kesimpulanya, Barok merasa telah berada di jalan yang salah. Ia harus kembali dari awal, atau keluar dari jalur yang ia tempuh selama ini.

Bukan perkara mudah untuk memaknai kejadian yang dialaminya. Barok bergelut dengan tekanan dan berbagai pemikiran, selain tentunya berbagai masukan dari orang terdekatnya. Barok pun sempat ragu dalam mengambil keputusan, banyak pertanyaan berkecamuk di pikirannya. Dari waktu ke waktu ia bergelut dengan pikirannya sendiri. Kadang berdamai, kadang berkecamuk. Hal itu terjadi terus-menerus seperti itu.

“Kegagalan itu biasa. Semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Bukan faktor dari mana rezeki itu berasal,” pikir Barok.

Di sisi lain ia juga berpikir, “Rezeki adalah pokok masalah. Memiliki rezeki yang banyak dapat menafkahi keluarga dengan layak dan membuat hidup lebih baik di mata masyarakat. Tetapi jika rezeki itu berasal dari hal yang kurang baik, maka akan membuat hidup mejadi tidak baik”.

Akhirnya Barok mengambil keputusan untuk berhenti sebagai aparat sipil negara (ASN), memulai lagi perjalanan hidupnya dengan menjalani bisnis kecil-kecilan di Yogyakarta. Ia merintis kembali bisnis dari nol dan menata kembali kehidupannya.

Kisah Barok tentu bukan satu-satunya yang terjadi di dunia birokrasi. Ada ratusan orang yang memilih jalan seperti Barok, tetapi masih banyak pula para birokrat yang sedang gelisah dengan lingkungannya. Saat Barok memutuskan keluar dan beritanya menjadi viral,  banyak birokrat dan polisi yang mengirim direct message  ke akun media soial miliknya untuk bercerita tentang hal yang sama.

Keresahan para birokrat seperti yang dialami Barok bisa terjadi di mana saja, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Semua ASN mulai dari jabatan tertinggi sampai terendah pasti memahami permasalahan ini. Namun, responnya berbeda-beda. Ada yang menganggap wajar, ada yang gelisah tapi berdamai, dan ada yang berontak.

Keputusan Barok menuai banyak respon. Banyak orang yang mendukung tapi tidak sedikit yang menyayangkan, bahkan ada yang sampai menuduhya sebagai kelompok Islam Radikal. Menanggapi berbagai respon, Barok hanya tersenyum dan bersabar.Toh keputusan sudah diambil dan dia sendiri yang menjalani konsekuensinya.

Bagi sebagian orang – atau bisa juga dikatakan kebanyakan orang, menjadi ASN itu enak. Gaji tetap bulanan, tunjangan profesi, pensiunan, perjalanan dinas, tunjangan kinerja, dan tambahan penghasilan lainnya adalah jenis-jenis penghasilan yang akan mereka terima.

Ya, semua itu betul banget. Masalahnya, ada sebagian ASN menjadikan kegiatan yang dibiayai negara itu sebagai sumber tambahan pendapatan, menganggap sebagai hak yang harus ia peroleh, dan terkadang dengan alasan yang dibuat-buat.

Perjalanan dinas, misalnya. Setiap ASN yang diberikan tugas ke luar kota akan mendapatkan uang perjalanan dinas. Jumlahnya bervariasi di tiap daerah atau instansi. Umumnya para ASN dijatah mendapatkan perjalanan dinas setiap bulannya. Sebagai hak tambahan bagi semua ASN, terkadang ada ASN yang sebenarnya tidak kompeten dipaksakan untuk melakukan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas terkadang dimanipulasi melalui jumlah hari di surat tugas dengan realisasi yang berbeda. Tidak sedikit yang berangkat hanya 2 hari, tetapi mendapatkan uang perjalanan dinas 4 hari.

Masih banyak lagi praktik-praktik tidak legal seperti itu, yang hampir semuanya menjadi sebab banyak orang memberi stigma negatif kepada ASN dan birokrasi. Apakah semua ASN seperti itu? Apakah dunia birokrasi seburuk itu? Jawabanya tentu tidak. Sekali lagi tidak!

Masih banyak para ASN yang menjunjung tinggi moral dan integritas. Mereka bekerja dengan prinsip pengabdian kepada negara. Niat mereka tulus melayani masyarakat. Mereka bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Sering juga kita mendengar ASN di desa terpencil yang harus berjuang untuk melayani masyarakat.

Rezeki sudah diatur Tuhan. Besar kecilnya tidak tergantung dengan seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi seberapa halal cara mendapatkan dan bagaimana memanfaatkan.

Apa yang dibanggakan oleh ASN yang melancong ke daerah pariwisata dengan dalih rapat koordinasi kantor dengan dibiayai uang rakyat? Sementara hasil rapat hanya berakhir sebagai tumpukan laporan bulanan. Apakah patut berbangga bisa naik pesawat, tidur di hotel dan makan di restoran, tetapi uangnya bersumber dari uang rakyat?

Bagaimana jika ada ASN yang menolak atau melawan praktik-praktik semacam itu? Pertama, dia akan merasa terkucil. Kedua, dia akan menjadi bahan omongan. Dan ketiga, mungkin dia dipindah ke tempat yang lebih “sepi”.

Beruntunglah bagi ASN yang resah seperti Barok. Dia akan kembali merenung dan berpikir mengenai prinsip rezeki. ASN yang resah akan mereposisi perannya sebagai abdi negara. Keresehan akan membawanya ke jalan yang penuh berkah.

Tapi, jika keresahan terus diabaikan hingga akhirnya berdamai dengan praktik buruk yang selalu diwariskan dalam birokrasi, maka ia akan hilang tergantikan oleh paradigma materialis, dan akan terus-menerus mencari pembenaran bagi praktik tersebut.

Mengapa demikian? Yah, begitulah. Sekarang ini mencari rezeki yang halal saja susah, karena lebih mudah mencari yang haram.

Setuju?

 

 

 

2

0
Perilaku “Dapat Langsung Sebar” Bagi ASN

Perilaku “Dapat Langsung Sebar” Bagi ASN

Beberapa pekan lalu beredar informasi di daerah saya, Kabupaten Lumajang, bahwa akan digelar konser The Godfather of Broken Heart – alias Mas Didi Kempot. Beredar pula sebuah infografis di status media sosial para aparat sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang yang menginformasikan bahwa konser akan digelar pada tanggal 7 Januari 2020. Harga tiket pertunjukan ini pun bervariasi, mulai dari 100 ribu Rupiah hingga 1 juta Rupiah.


 

Hampir semua ASN yang saya simpan nomor kontaknya dalam memori telepon genggam saya menayangkan infografis tersebut dalam statusnya. Tidak mengherankan, sebab popularitas Didi Kempot memang cukup mampu membuat kami warga Lumajang – termasuk para ASN – heboh menanti kedatangannya.

Permasalahan pun muncul ketika beberapa netizen yang kritis mulai mempertanyakan mengenai harga tiket, mengapa mahal sekali. Kisaran harga tiket yang mencapai 1 juta rupiah memang terasa aneh, sebab acara itu bukan sekedar konser biasa melainkan menjadi rangkaian acara yang digelar oleh Pemkab – tentu saja seyogyanya dibiayai oleh Pemkab.

Salah satu komentar netizen yang cukup menarik perhatian saya adalah, “Masa rakyat yang mau dekat sama pemimpinnya saja harus bayar?”

Desas-desus pun akhirnya terjawab saat Bapak Bupati kami memberikan klarifikasi bahwa infografis yang tersebar adalah hoax (baca : informasi yang salah). Konser tersebut ternyata digratiskan.

Semua orang bisa menyaksikan penampilan pelantun Lagu “Stasiun Balapan” itu tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kok sudah ada yang bikin infografis soal harga dan lain-lain. Padahal, bahkan tempat pelaksanaannya saja – menurut Pak Bupati lagi – juga belum final.

 

Hoax: Akibat Butuh Pengakuan?

Inilah yang saya sebut bahwa kedekatan dan kecepatan penyebaran informasi tidak diimbangi kemampuan kita untuk melakukan penyaringan (screening). Seolah-olah saat ini kita sebagai individu lebih sibuk berlomba-lomba dalam mendistribusikan sesuatu ketimbang memahami isi informasi tersebut.

Begitu mendapat informasi, kita sudah terbiasa langsung sebar, tanpa melakukan kroscek terlebih dulu. Individu yang seperti ini, dalam istilah yang saya pakai sendiri, adalah individu yang “gila pengakuan”.

Dia ingin diakui sebagai orang yang lebih dulu tahu, ingin diakui sebagai orang yang dekat dengan kekuasaan. Sebab, dalam banyak hal kedekatan dengan kekuasaan bermakna dekat dengan informasi, sekecil apapun – dalam hal apapun.

Tidak ada yang salah terhadap keinginan untuk diakui. Ini sangat manusiawi sekali. Tetapi ketika kita tidak mampu mengontrolnya, yang justru terjadi adalah runyamnya sebuah keadaan sebagai akibat dari (re) produksi informasi oleh netizen.

Setiap individu pasti ingin diakui eksistensinya di dunia. Soren Kierkagaard, yang dianggap sebagai filsuf eksistensialisme pertama, berpendapat bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memberikan makna bagi hidup dan kehidupan, sekaligus menghidupi makna tersebut secara jujur dan bergairah (baca: otentik).

Pemahaman tersebut kemudian dikembangkan oleh Jean Paul Sartre dengan klaimnya bahwa salah satu konsep sentral eksistensialisme adalah eksistensi mendahului esensi. Ini berarti bahwa pertimbangan terpenting bagi seorang individual adalah bahwa mereka adalah sikap dan tanggung jawab mereka secara independen dan sadar, bukan pada peran.

Dengan kata lain, eksistensialisme menolak determinisme. Dalam hal ini, individu melalui kesadarannya sendiri menciptakan nilai-nilainya sendiri dan menentukan arti bagi kehidupannya sendiri.

Dalam konteks perilaku “dapat langsung sebar” tanpa pernah menyaring terlebih dulu, menunjukkan bahwa perilaku individu tersebut ingin menciptakan nilai untuk dirinya sendiri. Nilai tersebut adalah nilai untuk diakui sebagai orang yang pertama tahu dan orang yang pertama menyebarkan informasi, sehingga nantinya (diharapkan) meningkatkan status sosialnya.

Peningkatan status sosial ini terjadi, karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal, informasi itu dekat dengan kekuasaan. Artinya, ketika individu memperoleh akses informasi, maka secara linear individu juga memperoleh akses terhadap kekuasaan.

Dan, sebagian besar orang (atau mungkin juga semua orang), sangat suka dengan kekuasaan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Nietszche, “Kehendak sebagai azas dari eksistensi manusia adalah kehendak untuk berkuasa.”

 

Bagaimana Sebaiknya ASN Bersikap

Namun, rekan-rekan saya sesama ASN yang berperilaku “dapat langsung sebar” tersebut seolah lupa bahwa dalam kehidupan birokrasi ada yang namanya determinisme yang disebut hierarki. Semua ada jalurnya.

Hal inilah yang saya pegang teguh sampai dengan saat ini, dimulai sejak saya resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Saya cukup beruntung karena saya memiliki seorang pimpinan yang memungkinkan saya belajar tentang hal ini.

Satu hal yang terus saya ingat dari pimpinan saya adalah pesannya untuk tidak mempercayai apapun selama informasi tersebut belum resmi, alias belum ada tanda tangan dan stempelnya. Jika langsung mempercayai berita semacam ini – lebih-lebih jika menyebarkannya – akan berdampak pada kredibilitas kita.

Taruhlah infografis konser Didi Kempot tersebut sebagai contoh. Banyak ASN Pemkab Lumajang yang beradu kecepatan menyebarkan berita. Ketika ternyata kabar dalam infografis itu tidak benar, lalu apa yang terjadi?

Yang terjadi adalah kredibilitas dan akuntabilitas penyebar informasi tercoreng. Jika perilaku tersebut tidak dihentikan, bukan tidak mungkin hal – dan yang paling parah – justru terjadi. Di masa depan, informasi apapun yang keluar dari dirinya akan dipertanyakan kebenaran dan kepastiannya akibat kesalahan di masa lalu.

 

Epilog

Sebagai ASN idealnya kita mampu melakukan penyaringan informasi begitu menerimanya. Baca dulu isinya, jangan hanya baca judulnya kemudian langsung sebar. Setelah membaca isinya, carilah informasi kepada yang pihak berwenang, dalam hal ini mungkin kepada instansi terkait, apakah informasi tersebut benar adanya ataukah tidak.

Jika sudah dipastikan kebenarannya, tetap tunggu saja, jangan kita yang menyebarkannya. Tunggu dari pihak yang berwenang. Jika memang sudah disebarluaskan oleh pihak yang berwenang, barulah kita ikut membantu menyebarkannya.

 

 

 

4

0
Belajar Menjadi Organisasi Pembelajar

Belajar Menjadi Organisasi Pembelajar

Sekitar setahun lalu Ayla, putri saya, meminta dibelikan rubik.
Entah dari mana keinginan itu muncul, mungkin dari teman sekelasnya. Yang jelas, saya menyambut dengan gembira permintaan tersebut.
Dengan cukup mengeluarkan uang lima belas ribu rupiah,
rubik pun sudah berada dalam genggamannya. Permintaan untuk dibelikan rubik melayangkan angan saya ke masa kecil dulu. Bermain rubik sempat mewarnai hari-hari saya di tahun delapan puluhan.
Tak heran kalau kemudian saya pun sering kali tertangkap basah oleh Ayla sedang asyik bermain rubik.

 

Learning Process, Pelajaran dari Menyusun Rubik

Rasa penasaran untuk menyusun enam sisi rubik terus terang masih tersimpan rapi. Waktu kecil prestasi saya hanya mampu menyelesaikan satu sisi saja. Sekian kali diulang hasilnya tetap sama, satu sisi.

Dengan adanya internet saya yakin bisa meningkatkan kemahiran saya dalam bermain rubik. Segeralah saya cari tutorialnya melalui Google dan YouTube. Sesuai prediksi saya, tutorial menyelesaikan rubik bertebaran di internet. Lalu, saya pelajari dan praktikkan tutorial tersebut. Ajaib, kurang dari hitungan hari dua sisi rubik bisa saya selesaikan dengan mengikuti petunjuk tutorial.

Saya baru tahu bahwa penyelesaian rubik ada formulanya dan bisa dipelajari. Dulu, sewaktu saya kecil, ketika sekedar istilah “internet” saja belum sampai ke telinga, saya dibuat takjub dengan keberhasilan anak-anak kecil yang bisa menyelesaikan enam sisi rubik yang saya saksikan melalui layar TV tetangga. Dalam pikiran saya, pastilah anak itu sangat cerdas.

 

 

Ternyata, kini menyelesaikan rubik bukan menjadi satu hal yang istimewa. Banyak anak-anak yang mampu menyelesaikan rubik dengan cepat. Keberadaan internet rupanya memungkinkan siapapun belajar bagaimana menyelesaikan rubik, termasuk saya.

Lalu, apakah saya sudah berhasil menyusun enam sisi rubik? Belumlah. Saya belum sempat menuntaskan tutorial itu hingga mencapai tujuan akhir. Tapi saya percaya, saya akan bisa menyelesaikannya jika saya mempelajari tips-tips-nya suatu saat kelak. Hanya masalah waktu saja karena saya terpaksa harus menangguhkan ikhtiar saya mewujudkan mimpi menata keenam sisi rubik.

Keberhasilan saya meningkatkan kemampuan menyusun dua sisi rubik pada prinsipnya menunjukkan pentingnya proses pembelajaran atau learning process. Sebaliknya, sekeras apapun usaha saya kerahkan di masa silam, sepanjang apapun waktu saya kerahkan untuk menaklukkan rubik, tak akan pernah menampakkan hasil jika saya tidak pernah mempelajari bagaimana caranya.

Hal yang sama juga berlaku dalam setiap proses pembelajaran di mana pun terjadinya. Entah itu di sekolah, di tempat kerja, ataupun dalam organisasi.

 

Organisasi Pembelajar sebagai Pilar Continuous Improvement

Dalam sebuah artikelnya yang berjudul Building a Learning Organization, David A. Garvin menegaskan mengapa organisasi juga butuh belajar.

Menurut Garvin, bagaimana mungkin organisasi akan mengatasi permasalahannya, memperkenalkan produknya, meningkatkan kinerjanya tanpa melakukan proses pembelajaran yang membuat seluruh unsur di dalam organisasi mampu melihat hal-hal baru.

Garvin juga menegaskan bahwa, “the absence of learning, companies and individuals simply repeat old practice.” Hal inilah yang juga dapat digunakan sebagai alat ukur apakah suatu organisasi merupakan sebuah organisasi pembelajar atau bukan. Indikatornya, apakah organisasi Anda melakukan kesalahan yang sama dua kali?

Sama halnya dengan apa yang saya lakukan di masa kecil, sesering dan selama apapun saya bermain rubik, tanpa melakukan proses pembelajaran saya tidak akan pernah mampu menata lebih dari satu sisi. Perubahan baru terlihat ketika saya meluangkan waktu untuk mempelajari bagaimana strateginya menyusun rubik.

Lalu, apa yang dimaksud dengan learning organization atau organisasi pembelajar?

Ada banyak definisi tentang organisasi pembelajar. Salah satunya adalah yang diutarakan oleh Peter Senge. Dia katakan, organisasi pembelajar adalah organisasi di mana orang-orang secara terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam menciptakan sesuatu yang mereka inginkan, pola pikir baru ditumbuhkan, tujuan bersama diberikan ruang, dan orang-orang di dalamnya belajar bagaimana mereka belajar bersama.

Jika demikian, apakah dalam organisasi yang dalamnya terdapat individu-individu pembelajar sudah dapat disebut sebagai sebuah organisasi pembelajar? Garvin menegaskan bahwa organisasi pembelajar tidak hanya terkait dengan subyek dan proses pembelajaran saja, tapi juga harus dikaitkan dengan hasilnya.

Hal ini terlihat dari definsi Garvin tentang learning organization, organisasi pembelajar juga mencakup perilaku bagaimana organisasi merespon pengetahuan dan wawasan baru yang telah diciptakan, didapatkan, dan didistribusikan ke seluruh anggota organisasi. Makanya, Garvin mensyaratkan dua hal yang harus dimiliki oleh organisasi pembelajar: knowing what to do dan doing what we know.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah kita dapatkan. Dalam hal penyajian makanan keluarga, misalnya, saya sering dan suka melihat tayangan memasak baik melalui video, TV ataupun artikel. Sayangnya, ketika saya kembali ke dapur yang saya lakukan hanyalah memasak tanpa membuka kembali resep yang sudah saya peroleh. Alhasil, masakan saya sering dikomplain oleh anak-anak, apalagi kalau terkait dengan per-kue-an.

 

 

Dalam konteks birokrasi hal ini bisa kita lihat dari berapa banyak program training, workshop, dan benchmarking yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pegawai. Namun, apakah peningkatan tersebut sudah diejawantahkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, masih menjadi tanda tanya.

Jadi, individu pembelajar tanpa memperlihatkan sebuah hasil pembelajaran belum bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi pembelajar.

 

Apa yang Dilakukan Organisasi Pembelajar

Garvin, dalam artikel yang sama, menguraikan bahwa dalam implementasinya, organisasi pembelajar dijalankan secara melekat dan terus menerus dalam proses bisnis organisasi. Training, workshop, dan benchmarking hanyalah sebagian dari contoh aktivitas yang dapat dilaksanakan. Garvin menyinggung lima aktivitas utama dalam sebuah organisasi pembelajar.

Pertama, organisasi menggunakan systematic problem solving dalam memecahkan masalah, termasuk dalam hal ini menggunakan statistik dan metode ilmiah, bukan sekedar perkiraan ketika mereka mendiagnosis suatu permasalahan.

Kedua, mendorong experimentation untuk menghasilkan ataupun melakukan pengujian atas pengetahuan baru yang dapat dilaksanakan baik melalui ongoing programs maupun program yang terpisah. Ongoing programs dimaksudkan untuk melakukan eksperimen sebagai salah satu upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Ketiga, learning from the past experience, di mana organisasi belajar untuk melakukan reviu atas keberhasilan dan kegagalannya dengan melakukan pembandingan dengan capaian organisasi di masa lalu. Proses pembelajaran ini harus dilakukan secara terbuka dan hasilnya juga harus dapat diakses oleh seluruh pegawai.

Keempat, tak hanya belajar dari pengalaman di masa lalu, organisasi juga harus bersedia melakukan learning from others, atau belajar dari organisasi lain.

Kelima, Garvin menyatakan bahwa agar pengetahuan tersebar secara cepat dan efisien ke seluruh anggota organisasi, maka pengetahun tersebut harus di-share, bukan disimpan oleh satu atau dua orang saja.

 

Implementasi di Indonesia

Dari kelima aktivitas tersebut, poin ketiga dan keempat pada prinsipnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang mulai dibangun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 sebenarnya sudah mengisyaratkan instansi pemerintah untuk melakukan dua pola pembelajaran sebagaimana yang disarankan oleh Garvin.

Dalam menyajikan laporan kinerja, instansi pemerintah tidak hanya diharapkan dapat membandingkan target dengan realisasi, tapi juga dengan capaian tahun-tahun sebelumnya serta dengan capaian pemda lain.

Sayangnya, terlepas dari semakin banyaknya pemda yang mendapatkan nilai A dalam evaluasi  kinerja, pembelajaran sebagaimana yang diharapkan oleh Garvin perlu menjadi refleksi. Sudahkah pengukuran kinerja dilakukan secara dialogis dan melibatkan seluruh pegawai? Jika yang dilakukan hanya sebatas pemenuhan pelaporan, maka proses pembelajaran tidak akan pernah berjalan dan memberikan hasil sesuai harapan.

Dari sisi pembandingan dengan instansi lain, Garvin sempat menyebut tentang benchmarking atau comparative study. Dalam hal ini instansi pemerintah di Indonesia juga sudah melakukan. Lagi-lagi, perlu direfleksikan, sejauh mana proses pembelajaran berjalan? Sudahkah studi banding memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan?

Tentang hal ini Garvin menyindir, benchmarkingindustrial tourism’. Benchmarking adalah suatu kegiatan yang dimulai dari identifikasi dan penelusuran best-practice instansi-instansi, lalu dilanjutkan dengan mempelajari praktik yang diterapkan dalam organisasi sendiri, kemudian melakukan kunjungan dan penggalian informasi secara menyeluruh.

Lalu, hasil dari benchmarking dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan sebelum akhirnya dapat diimplementasikan. Makanya, selain biaya dan waktu yang dibutuhkan cukup signifikan, keputusan untuk melakukan benchmarking perlu dipertimbangkan dengan matang.

Yang dimaksud learning from others, karakteristik ketiga dalam organisasi pembelajar, sebenarnya tidak terbatas pada proses pembelajaran dari organisasi lain, tapi juga stakeholders. Mendengarkan pendapat stakeholders akan menstimulasi proses pembelajaran.

Hal ini senada dengan saran Otto Scharmer, pengusung theory U, yang mensyaratkan kita untuk melakukan listening atau mendengar dari berbagai penjuru, dari diri sendiri, orang lain, dan dari diri kita di masa yang akan datang jika ingin menjadi pemimpin perubahan.

 

Epilog

Jika demikian, apa prasyarat agar proses pembelajaran dalam suatu organisasi dapat tumbuh subur? Pada paragraf awal dalam artikelnya, Garvin menyatakan bahwa organisasi pembelajar tidak lahir begitu saja, tanpa sebuah kesengajaan.

Organisasi pembelajar juga tidak muncul sebagaimana cendawan di musim hujan. Perlu upaya yang secara sengaja dirancang dan diimplementasikan secara terus menerus agar proses pembelajaran terus berlangsung sehingga akhirnya menjadi sebuah culture yang melekat pada organisasi.

Salah satu kata kunci dalam membangun organisasi pembelajar adalah keterbukaan manajemen terhadap kritik, bukan sebaliknya bersifat defensif. Tujunnya agar iklim dialogis yang menjadi basis untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi dapat tercipta.

Dalam hal ini, pegawai juga harus diberikan kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan, baik dalam hal rutinitas aktivitas sehari-hari maupun terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

Berani mencoba?

 

“Learning organizations cultivate the art of open, attentive listening. Managers must be open to criticism. (David A Garvin)

 

 

 

2

0
error: