Ironi Pelaku Pengadaan: “Seolah-olah” Ahli Hukum

Ironi Pelaku Pengadaan: “Seolah-olah” Ahli Hukum

Profesional bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah para pelaku PBJ Pemerintah. Dalam pasal 8 Perpres Nomor 16 tahun 2018, para pelaku PBJ tersebut di antaranya adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.

Para pelaku Pengadaan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali memandang tugasnya dalam proses PBJ seperti layaknya seorang Ahli Hukum alih-alih sebagai seorang profesional pengadaan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Perpres 16/2018 memiliki landasan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN) dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara (UUAN).

Dengan demikian kecermatan ASN dalam melaksanakan proses PBJ memang selaiknya berdasarkan hukum Perbendaharaan Negara dan Administrasi Negara. Namun demikian, tetap ada batasannya. Bukan kepada Ilmu Hukum secara mazhab aliran positivisme, ilmu hukum yang diterapkan secara kaku dan berlebihan.

Positivisme dalam Ilmu Hukum

Secara ringkas Aliran Positivisme dalam ilmu hukum menganggap seluruh hal harus ditegaskan sebagai peraturan perundang-undangan mengikat (kontraktual) secara konkrit dan tidak secara abstrak demi kepastian hokum. Salah satu tokohnya ialah filsuf era Renaissance, Hugo de Groot (1583-1645), dengan pemikirannya memicu munculnya aliran hukum alam yang rasionalitis yang mendorong pemikiran-pemikiran lanjutan.

Positivisme menggunakan pendekatan berbagai ilmu berbeda dalam memandang ilmu hukum sesuai dengan tolak ukurnya. Ia mendasarkan kepentingan umum menggunakan perspektif kebudayaan dan sejarah suatu bangsa.

Pandangan ini melanjutkan filsafat hukum yang bersumber dari aliran sosiologi hukum dan aliran realisme hukum, dan berkaitan dengan bagian kehidupan etis dengan menghubungkan antara positivisme dengan pribadi manusia.

Pelaksanaan aliran positivisme ilmu hukum yang diterapkan secara kaku berlebihan hendaknya perlu dikurangi dalam PBJP yang berakar pada UUPN maupun UUAN karena mengeliminasi tujuan dari PBJP yang termaktub dalam Perpres16/2018. Salah satunya pada Pasal 4 huruf a yang berbunyi

“menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.”

Penerapan Positivisme dalam Penyusunan HPS

Contoh penerapan aliran positivisme hukum secara kaku berlebihan yang dapat diangkat adalah tentang penyusunan harga perkiraan. Seseorang menyampaikan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) miliknya berdasar pada data pasar rata-rata nominal dari beberapa pelaku usaha including Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).

Secara “rambu” hal ini memenuhi sebagian dari kaidah dalam Perpres16/2018, di antaranya HPS dihitung secara keahlian; menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dengan keberadaan data pasar tersebut maka pemenuhan data dapat dipertanggungjawabkan tersedia. Untuk melengkapi perlu merujuk Pasal 26 Perpres16/2018 yang menjelaskan istilah Nilai HPS dan Total HPS. Di mana pembedanya? Nilai HPS adalah nilai yang kemudian diperhitungkan dengan PPN menjadi Total HPS.

Nilai HPS merupakan nilai sebelum ditambahkan PPN dan menjadi Total HPS. Dengan demikian Total HPS adalah Nilai HPS yang telah ditambahkan PPN. Ketika menggunakan data yang dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan informasi harga pasar include PPN, maka nilai tersebut bila digunakan sebagai sumber penyusunan HPS menjadi Total HPS.

Dalam proses persiapan pengadaan, HPS memang merupakan salah satu informasi yang perlu ditetapkan, dan dalam Penetapan HPS tersebut memerlukan Nilai HPS dan Total HPS. Jika Total HPS adalah penjumlahan Nilai HPS dengan PPN, maka bagaimana memperoleh Nilai HPS dari Total HPS?

Sangat banyak terjadi seseorang melakukan kekeliruan yang mendasar namun fatal, mengurangi Total HPS dengan besaran dari Tarif PPN sebesar 10% yang tertuang dalam aturan. Ia mengasumsikan bahwa bila harga termasuk PPN merupakan hasil penambahan maka dianggap demikian juga pengurangannya menghasilkan nilai yang inline.

Contoh Kasus

Untuk memperjelas hal ini maka digunakan contoh pengadaan kendaraan operasional kesehatan. Terdapat beberapa sumber harga pekerjaan karoseri dari beberapa sumber harga dari pelaku usaha Karoseri. Karoseri A memberikan informasi untuk jasanya senilai Rp80.000.000, Karoseri B memberikan harga Rp85.000.000, dan Karoseri C memberikan harga Rp81.000.000. Ketiganya sudah termasuk PPN. Dengan demikian harga tersebut bila dirata-ratakan hitung menjadi Rp82.000.000 dan menjadi Total HPS karena sumber harganya sudah termasuk PPN.

Kekeliruan ini saya temui bukan sesekali. Banyak yang beranggapan untuk mencari nilai Dasar Pengenaan PPN prakteknya sesimpel dengan mengurangi sebesar Hasil Perkalian tarif dengan Total Nilai sudah termasuk PPN. Total HPS dari Rp82.000.000 di atas langsung dikalikan 10% untuk memperoleh Nilai PPN Rp8.200.000, sehingga hasil pengurangannya yaitu Rp73.800.000 yang dianggap Nilai HPS.

Bagi rekan-rekan yang memang memiliki literasi matematika hal ini memang menggelitik dan lucu. Bagaimana mungkin hal sesederhana ini bisa keliru?

Sama lucunya dengan masih banyak yang menjawab dengan cepat nilai 2 + 3 x 4 = 20 dan bukan 14,

Karena masih belum memahami konsep PEMDAS (parenthesis, exponents, multiplication, division, addition, subtraction) yang merupakan konvensi umum yang mengatur urutan prioritas prosedur perhitungan operator matematika.

Kekeliruan di atas dapat dibuktikan dengan menghitung Rp73.800.000 terhadap tarif PPN sebesar 10% menghasilkan Nilai PPN Rp7.380.000. Penjumlahan keduanya menghasilkan Total HPS Rp 81.180.000 yang selisih dengan Total HPS sebenarnya yaitu Rp82.000.000. Perhitungan korektif-nya adalah Total HPS dikalikan 100/110 sehingga diperoleh Nilai HPS menjadi Rp74.545.454,55.

Bila dilakukan pembuktian diperoleh Nilai PPN sebesar Rp7.454.545,45, hasilnya Nilai HPS ditambah Nilai PPN akan menjadi sesuai  Rp82.000.000 dan menjadikan Total HPS dapat dipertanggungjawabkan dan dihitung dengan benar secara keahlian.

Seolah-olah Ahli Hukum

Sebagaimana disebutkan pada permulaan, ASN profesional Pelaku PBJP memandang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti seseorang Ahli Hukum. Di sini saya menggunakan istilah “seperti” dengan makna “seolah-olah”, ketika beberapa kali saya sampaikan koreksi kekeliruan di atas feedback-nya.

“UU PPN adalah 10%. Apa dasarnya anda menyebutkan perkaliannya dilakukan dengan (100/110)?”

“Peraturan darimana yang anda gunakan?”

“Pada Pasal mana saya bisa menemukan tulisan dikalikan (100/110) tersebut?”

“Aturan menggunakan rumus itu gak ada!”

Ahli hukum masa kini menggunakan salah satu pendekatan Sociological Jurisprudence yang merupakan perwujudan hukum yang selaras dengan kenyataan masyarakat dalam menerapkan ajaran hukum yang fungsionil, sehingga hukum digunakan oleh ahli hukum mencapai tujuan secara relevan dengan situasi dan keterkaitan satu sama lain.

Pendekatan formil tekstual untuk memecahkan persoalan di zaman sekarang sudah tidak lagi dominan. Maka tidaklah berlebihan bila saya menyebutkan seseorang pelaku PBJP yang sangat formil dalam membaca perundangan dengan menggunakan pendekatan pemecahan persoalan secara textbook secara berlebihan sebagai Pelaku PBJP yang bertindak “seolah-olah” seseorang Ahli Hukum.

Ironi yang saya hadapi ditinjau secara matematis tidak keliru. Permasalahannya adalah yang diminta adalah hal di luar dari kemampuan saya, yaitu aturan tersebut harus ada dalam UU PPN. UU PPN memang tidak menuliskan formula matematis cara pengenaannya dan demikian juga tidak ditulis formula membaliknya secara tekstual.

Ironi ini agar jangan dipersepsikan sebagai sebuah amarah pribadi, sebagai pribadi yang senang berkelakar saya menunjukkan salah satu innuendo hukum yang tidak pada tempatnya sebagai puncak gunung es permasalahan serius dengan cara pikir oleh para pelaku PBJP.

Ketika membahas proses PBJP umum ditanyakan terlebih dulu dasar hukumnya. Mencari dasar hukum tertulis itu baik tapi sebaiknya tidak secara berlebihan sebagai persyaratan melakukan tindakan logis-konkrit. Misalnya, untuk urusan sesederhana di atas bentuk positivisme secara berlebihan  tidak pada tempatnya telah menghilangkan ruang untuk berlogika.

Padahal seharusnya pelaku PBJP melakukan PBJP secara ter-optimasi (optimized) dan menjadikan PBJP sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasinya dengan menggunakan pendekatan keilmuan dari ilmu lain, secara terkait satu sama lain, sama kuatnya dan berimbang dengan empasis pada  kepatuhan hukum.

Hukum hendaknya dipandang sebagai rambu dalam artian positivisme yang wajar dan diletakan pada tempatnya. Profesi hukum yang merupakan atribut melekat dari Ahli Hukum memiliki ciri serupa dengan profesi lainnya, profesi hukum sebagai profesi di antara profesi lain tidak dapat lepas berdiri sendiri.

Sebagai contoh saat suatu perusahaan akan go-public, selain profesi hukum berperan juga profesi  bidang ekonomi yang ikut andil di dalamnya. Sehingga, terdapat “interaksi antarprofesi” yang merupakan ciri dari profesi. Ciri dari profesi ini juga berlaku pada Ahli Pengadaan yang memiliki atribut melekat profesi sebagai Pelaku PBJP.

Maka sebagai Pelaku PBJP maka “tidak perlu” kita menjadi “seolah-olah Ahli Hukum”. Yang perlu digunakan adalah kemampuan dan keahlian manajemen dengan rasa tanggung jawab dalam menunjang kinerja organisasi. Saya sengaja memberikan tanda petik (“) pada “tidak perlu” dan “seolah-olah ahli hukum” agar  kita teringat tidak mengedepankan positivisme secara berlebihan.

Jangan seolah menjadi “Ahli Hukum” hendaknya dimaknai bahwa Ahli Pengadaan yang baik tetap perlu mengetahui “Hukum” dalam batas wajar. Bila hal ini dipahami dengan baik maka Pelaku PBJP dapat dengan fokus menjawab pertanyaan, “Apa tujuan PBJP?”, yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan dan kinerja Organisasi – alih-alih bertanya dasar aturan hukumnya apa?

Epilog

Dengan demikian dalam proses PBJP yang diperlukan adalah menyusun dengan baik program kerja untuk memperoleh barang/jasa yang baik pula. Prioritasnya melakukan manajemen dengan fokus kinerja, optimasi secara cermat dan tidak melanggar hukum. Focal Point-nya adalah proses manajemen dalam PBJP ter-optimasi dan selaras hukum, sehingga ilmu manajemen turut digunakan. Namun begitu, tidak lantas serta-merta menafikan rambu-rambu yang dituliskan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila muncul bottleneck atau hambatan teknis di luar pengetahuannya, manajemen memungkinkan optimasi salah satunya dengan pengorganisasian personil. Sehingga, pada proses PBJP dengan risiko hukum dapat dilakukan pemenuhan kebutuhan dengan menghadirkan “Ahli Hukum” yang memang profesional.

Sekali lagi, bukankah interakasi antarprofesi merupakan ciri dari profesi. Harapan kita bersama ke depannya para Ahli Pengadaan hendaknya jangan tergopoh-gopoh bertanya, “Dasar Hukumnya apa?”. Akan tetapi, prioritaskan “Bagaimana melakukan optimasi pemenuhan kebutuhan barang/jasa?”

Mari berfokus pada manajemen PBJP yang baik guna memenuhi kebutuhan dari organisasi agar dapat mencapai tujuan dan berhasil dengan implementasi manajemen secara logis. Manajemen dilakukan dengan baik dan seluruh informasi dalam proses PBJP dikelola dengan lengkap.

Sehingga, ketika di-challenge dari sisi hukum tetap menjadi legal, berfokus pada pencapaian terbaik, dan optimasi sumber daya untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi. Dari sisi manajemen sebagai Ahli Pengadaan dan bukanlah sebagai “seolah-olah” Ahli Hukum.

2
0
Refleksi Singkat WFH: Perspektif Seorang Birokrat Keuangan

Refleksi Singkat WFH: Perspektif Seorang Birokrat Keuangan

Sebulan lebih telah berlalu sejak pertama kali saya melaksanakan Work From Home (WFH) sesuai instruksi pimpinan tertinggi instansi kami. Hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Jokowi (Kompas, 16 Maret 2020) agar kita “Kerja dari rumah, Belajar dari rumah, Ibadah  di rumah” dalam rangka menyikapi pandemik COVID-19. WFH menjadi metode bekerja resmi instansi pemerintah yang ditetapkan oleh KemenpanRB, sebagian besar perusahaan swasta, dan menjadi tren secara internasional sebagai pilihan untuk tetap produktif.

Pada praktiknya, tidak semua pegawai bisa melaksanakan WFH. Secara terbatas beberapa pegawai kebagian tugas untuk piket, terutama di beberapa kantor pelayanan dan kantor pengawasan (seperti kantor Bea dan Cukai, Kantor Pajak, Kantor Pos, PLN dan Unit Transmisi dan kantor lain yang beroperasi selama PSBB).

Tentunya jumlahnya sangat minimal, tetapi dedikasi mereka sangat luar biasa memastikan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat atau pengguna layanan pada instansi kami. Demikian halnya untuk rekan-rekan yang melaksanakan tugas sebagai garda terdepan menghadapi COVID-19 seperti dokter, perawat, tenaga medis, petugas keamanan, penjaga mini-market, jasa pengiriman serta essential workers lainnya yang bekerja di lapangan. Keep save teman-teman, selamat berjuang dan kiranya selalu terlindungi. 

Pengalaman work from home saya

Bekerja dari rumah menjadi pengalaman berharga buat saya. Ada plus minusnya (baca ulasan yang sistematis Trantri Dewayani; Liputan6), tapi sejujurnya bagi saya lebih banyak sisi plusnya. Misalnya, saya tidak lagi harus berdesakan di commuter-line ketika berangkat dan pulang kerja. Bisa memiliki waktu yang banyak dengan dua anak-anak saya yang masih SD dan Pre-school. Overall, saya menikmati menjalankan WFH.

Mungkin karena kondisi yang mendukung, antara lain, saya memiliki ruangan kerja sendiri, dilengkapi laptop dan ekstensi monitor selebar 30 inci yang bisa saya bagi untuk beberapa ruang tampilan. Juga tersedianya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan instansi saya sejak tahun lalu untuk melaksanakan tugas sehari-hari perkantoran.

Selain system security jaringan yang terjaga, juga telah teridentifikasi dengan baik Business Continuity Plan (bacaan BCP).  Ketepatan juga saya sudah berlangganan paket internet unlimited yang di-bundling dengan beberapa channel buat keluarga sejak lama. Selain itu, mayoritas tim yang bekerja di kantor adalah generasi yang melek teknologi yang sehari-hari familier bekerja dengan menggunakan media sosial.

Di sisi lain, bekerja dari rumah memiliki tantangan tersendiri. Terutama, hilangnya interaksi yang sangat berharga dengan rekan-rekan sejawat di kantor. Suasana bekerja dari rumah memberikan dampak psikologis seolah-olah berjarak dengan profesi sebenarnya.

Saya juga merindukan interaksi informal dengan para kolega misalnya kebiasaan menikmati kopi pagi bersama sambil berbagi cerita ringan. Juga interaksi jokes dan humor di pagi hari yang biasa terjadi di ruangan, semacam building rapport untuk tim. 

Bekerja tanpa interaksi langsung secara face-to-face juga dapat memiliki kesulitan yang signifikan. Bahkan ada penjelasan secara scientific-nya (baca The science of why remote meetings don’t feel the same). Misalnya, manusia sudah melakukan komunikasi face-to-face sejak 70.000 tahun lalu, sementara menggunakan tele-conference pun media on-line mungkin baru sekitar 100 tahun (negara berkembang mungkin bahkan baru beberapa dekade).

Sehingga, memahami instruksi dan meneruskan instruksi melalui bahasa tulis pada kolom chat rentan untuk mendistorsi informasi. Narasi yang dipahami sangat tergantung dari pemahaman dan kondisi subjektif penerima pesan.

Pun demikian ketika melakukan video conference (vikon), baik menggunakan zoom atau pun aplikasi lainnya juga tidak semudah berinteraksi langsung. Beberapa ada yang memerlukan penyesuaian pada awalnya. Terbatasnya waktu juga menjadikan komunikasi kurang efektif, selain itu tidak semua bisa berkesempatan untuk berbicara dengan durasi yang tepat.

Secara biaya, terjadi off-set antara pengeluaran transportasi dengan tambahan biaya listrik, biaya komunikasi, dan perlengkapan internet lainnya penunjang WFH. Meskipun THR tidak beserta tunjangan, namun penghasilan tetap gaji dan tunjangan yang masih diberikan full adalah sesuatu yang sangat patut untuk disyukuri.  

Terkait biaya komunikasi yang meningkat, beberapa sinisme menyebutkan istilah “fakir-pulsa”, dan saya kurang sependapat. Jika memang dipastikan kebutuhan biaya tersebut dalam rangka efektivitas menjalankan tugas dan sepanjang alokasi anggaran masih tersedia, menurut hemat saya dapat diberikan dengan selektif, efisien (at cost), dan bertanggung jawab terutama untuk kelompok pelaksana dan host vikon.

Demikian juga refocusing dan realokasi biaya lain terutama dalam rangka penanganan pandemi dan dampak COVID-19 baik di tingkat pusat dan daerah selaras dengan kebijakan Kemenkeu.   

Tips peningkatan kualitas work from home

Menyikapi plus-minus bekerja dari rumah, berdasarkan pengalaman pribadi lebih dari sebulan terakhir, serta hasil googling topik sejenis dari media on-line, terdapat 9 poin reflektif utama yang menurut saya dapat meningkatkan efektivitas WFH. Secara khusus saya memberikan penekanan pada tips penggunaan fasilitas vikon yang lebih tepat.

1Mengenakan pakaian kerja sesuai jadwal, dapat meningkatkan rasa profesionalisme ketika menjalankan WFH. Kebiasaan itu juga memudahkan bagi keluarga, khususnya anak-anak memahami bahwa kita akan fokus untuk beberapa jam ke depan untuk pekerjaan kantor. Ketika istirahat break misal pukul 10.30-10.45 dan 12.00-13.00 upayakan meluangkan waktu dengan keluarga khususnya anak-anak.

2Ketika menggunakan media vikon, jika jumlah pesertanya sedikit, sebaiknya tidak usah mematikan mikrofon. Biarkan saja menyala, sehingga ketika ada yang menyampaikan pendapat, gagasan atau ide maka respons-respons singkat seperti “Ok”, “Baik..”, “Betul.. betul.. betul..” “Siap!” akan sangat membantu penyaji, atau pembicara untuk menunjukkan respons bahwa peserta sedang aktif mendengarkan.

3Luangkan dan jadwalkan waktu khusus dalam seminggu dengan tim untuk melakukan vikon untuk saling menyapa dan menanyakan kabar tanpa membahas pekerjaan kantor. Misalnya, update kabar-kabar keluarga dan tantangan selama CV di wilayah masing-masing. Dalam konteks budaya timur itu sangat diperlukan untuk mendekatkan yang jauh dan merapatkan yang sudah dekat. Secara psikologis, tim building akan selalu terjaga.

4Ketika melakukan vikon sebaiknya semua bagian wajah peserta dapat terlihat dengan jelas, pencahayaan yang cukup, background yang tidak mengganggu sehingga mimik wajah terlihat lengkap. Hal ini penting bagi pemberi pesan, jika ada respons non-verbal yang kurang memahami dapat segera direspons. Bekerja dengan metode baru dari kebiasaan sehari-hari memang memerlukan penyesuaian yang luar biasa. Beberapa pekerjaan yang dilakukan di kantor saja memerlukan komunikasi yang jelas dan explisit. Ketika bekerja menggunakan media internet, pastikan memberikan instruksi dan respons secara jelas terutama untuk jenis pekerjaan/penugasan baru yang bukan rutin. Jika tidak memahami penugasan segera disampaikan sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi penyelesaian pekerjaan.

5Upayakan semua peserta mendapatkan alokasi waktu yang cukup (fair) untuk memberikan masukan, feedback, respons terhadap topik pembicaraan. Karena hal itu merupakan hak peserta, sehingga tidak terjadi dominasi pembicaraan. Jika memang untuk menyampaikan informasi secara searah (one-way) sebaiknya menggunakan email atau fasilitas chat jalur pribadi, hindari menggunakan vikon.

6Ketika melaksanakan team meeting yang terjadwal sebaiknya mempersiapkan catatan terkait hal-hal yang akan diklarifikasi yang disampaikan. Demikian juga ketika mendaptkan informasi sebaiknya dituangkan dalam catatan pribadi meskipun ada fasilitas recording oleh host.

7Ada baiknya hindari perbedaan pendapat (perdebatan) yang terlalu mengkonsumsi banyak waktu. “Sepakat untuk tidak sepakat” adalah norma yang lumrah ketika komunikasi jarak dekat apalagi secara on-line jarak jauh (remote communication). Hambatan komunikasi dapat diselesaikan dengan pembahasan lanjutan dapat dilakukan melalui channel lain atau jalur pribadi.

8Di sela-sela waktu yang tersedia, upayakan membuka diri mempelajari hal-hal yang baru yangmeningkatkan skill dan kebutuhan anda baik dalam berkarir maupun sebagai individu. Atau untuk sekedar mengusir kejenuhan namun memiliki nilai tambah (value added). Saya sendiri meluangkan waktu untuk belajar sketsa, drawing dengan fasilitas aplikasi gratis yang tersedia di internet. Saya juga banyak belajar dari video-video di internet tentang pentingnya psikologi parenting untuk mendidik anak-anak zaman-now. Pasangan saya memanfaatkan waktu untuk bereksperimen membuat kue dan penganan baru yang menjadi kejutan selama Stay at Home.

9Terakhir, tetap bersikap positif dan berimbang antara pekerjaan, peran dalam rumah tangga serta sosial. Perlu sekali menjaga keseimbangan rasa harap dan takut. Partisipasi dalam donasi baik extended-family maupun komunitas  bisa menjadi penyeimbang kekhawatiran kita menyikapi krisis akibat pandemik. Selain tentunya berolahraga ringan secara rutin untuk menjaga kebugaran. Saya lebih sering menikmati menggunakan sepeda lipat bersama anak-anak di lingkungan kompleks. Aktivitas ini juga bermanfaat untuk menyalurkan energi di usia yang sangat membutuhkan gerakan-gerakan perkembangan otot dan syaraf motorik mereka.

Epilog

Demikian, refleksi singkat yang dapat saya bagikan dari pengalaman pribadi dan berdasarkan riset kecil-kecilan melalui internet. Menurut saya tips ini penting untuk birokrat tatkala harus menghasilkan kebijakan dan tetap memberikan dukungan layanan kepada masyarakat. Mungkin ada satu dua poin hal baru yang bermanfaat untuk rekan-rekan Birokrat dan pembaca laman Birokrat Menulis.

Sebagaimana semangat komunal Birokrat Menulis, para Birokrat dituntut untuk tetap berkinerja optimal di tengah pandemik. Sehingga, kehadiran “Kinerja itu tidak semata kehadiran tetapi benar-benar kinerja nyata”. Mungkin strategi kolektif pemerintah dan masyarakat kita belum sehebat negara maju (seperti pengalaman Selandia Baru misalnya tulisan terkini salah satu Professional Writer BM Bergman Siahaan), tetapi mari kita memaksimalkan peran kita masing-masing. 

Semoga pandemik ini segera berlalu, dan kebiasaan yang baik WFH bisa menjadi budaya yang tidak saja menambah efisiensi belanja negara tetapi juga menciptakan work-life harmony. Kelak setelah pandemic berakhir mungkin saja kita perlu belajar kembali transisi bagaimana sebaiknya Work From Ofice (WFO).   

Disclaimer: Melanjutkan catatan Diyan Nur Rakhmah (Satu Bulan Bekerja Di Rumah: Sebuah Catatan Reflektif), tulisan ini fokus untuk memberikan sharing kepada ASN yang berkesempatan melaksanakan WFH di tempat tinggal (home-based). Empati yang luar biasa saya sampaikan kepada rekan-rekan yang melaksanakan WFH di tempat penugasan. Juga empati yang luar biasa untuk rekan-rekan non-PNS, seperti pengusaha maupun profesional lainnya yang pekerjaannya terdampak oleh pandemik ini. Saya percaya, dan saya mengajak kita semua yakin “badai pasti berlalu”.

2
0
Quo Vadis Perguruan Tinggi Kedinasan

Quo Vadis Perguruan Tinggi Kedinasan

Hari-hari ini masyarakat menengah ke bawah, khususnya yang akan menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, mendapat ujian tambahan – selain ujian karena kehadiran COVID-19. Diberitakan bahwa salah satu kampus kedinasan terkemuka di negeri ini, secara tiba-tiba, tidak akan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2020.

Sebelumnya, informasi yang beredar hanya menyebutkan tentang penundaan proses penerimaan karena pandemi COVID-19. Tentu saja, keputusan terakhir membuat jagat sosial-media milenial para calon “pejuang” (mereka menyebut begitu) untuk diterima di kampus tersebut, menjadi cukup mengharu-biru.

Kampus yang kita bicarakan adalah satu dari beberapa perguruan tinggi kedinasan (PTK) yang ada, yang menurut kajian KPK jumlahnya sampai tahun 2018 mencapai 179 kampus (KPK, 2018). Mungkin para pembaca sudah bisa menebak kampus yang mana.

Perdebatan tentang Keberadaan PTK

Jika kita menengok keberadaan PTK, sejarahnya dari dahulu memang sering diliputi perdebatan apakah PTK boleh ada atau tidak boleh ada. Pendukung eksistensi PTK merasa mereka membutuhkan SDM siap pakai terkait kompetensi kementerian / lembaga mereka, yang pada umumnya belum bisa didapat dari perguruan tinggi (PT) umum.

Tambahan lagi, kebutuhan akan SDM umum, yang dapat disediakan PT umum, tetap dibuka. Sebaliknya, PT umum merasa dengan adanya PTK maka kesempatan lulusan untuk mendapat pekerjaan atau mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuan lulusan mereka menjadi lebih sulit. Jadi menyelenggarakan perguruan tinggi, apa lagi untuk PTS yang harus swadaya, menjadi semakin berat tantangannya.

Saat ini, sebetulnya persoalan telah bergeser kepada apakah keberadaan PTK tidak tumpang tindih dengan PT umum? Lanjutan masalah tersebut adalah, apakah keberadaan PTK memunculkan peluang korupsi atau inefisiensi?

Paling tidak itulah masalah yang menjadi tujuan KPK dalam kajiannya di tahun 2018 (KPK, 2018). Tentang keabsahan eksistensi PTK relatif telah selesai pasca terbitnya Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Salah satu pasalnya mengakui keberadaan perguruan tinggi kedinasan (yaitu di Bab X Ketentuan Lain-Lain, Pasal 94).

Kebijakan yang Menggelitik

Namun, dengan absennya satu PTK populer dari penerimaan mahasiswa pada tahun ini, maka masalah tidak perlunya eksistensi PTK karena sudah ada PT umum rasanya akan muncul kembali. Bagi yang mengetahui dunia perguruan tinggi, mungkin akan merasa tergelitik dengan kebijakan absen tersebut.

Sebab, untuk suatu kampus yang sudah eksis dan tidak ada masalah legalitas apa-apa, menjadi disayangkan kok tiba-tiba tidak menerima mahasiswa. Tidakkah pengambil kebijakan tersebut memahami bahwa dalam akreditasi PT, kesinambungan penerimaan antartahun menjadi sangat vital untuk mendapat penilaian baik.

Bagi perguruan tinggi umum, tidak melakukan penerimaan mahasiswa pada suatu prodi pada satu tahun tertentu, menunjukkan adanya permasalahan penyerapan lulusan prodi tersebut di dunia kerja.

Sehingga, jikalau dikatakan bahwa alasan awal  keberadaan PTK tersebut karena adanya kebutuhan SDM dengan kompetensi khusus, alasan tersebut menjadi tidak cukup kuat lagi. Kenyataannya, tidak menerima mahasiswa pun tidak apa-apa. Apalagi kejadian sekarang bukan peristiwa pertama.

Di masa PTK tersebut masih status quo, belum memiliki dasar hukum untuk keberadaannya, pernah juga dilakukan penghentian penerimaan mahasiswa. Khalayak mungkin akan berpikir, ya sudah, tidak usah dilakukan penerimaan untuk seterusnya saja.

Sekarang, dengan telah terbit peraturan eksistensi PTK dan telah ditetapkan statuta dari kebanyakan PTK, yaitu mengambil bentuk Politeknik, dan telah mendapat restu Kemendikbud, mengapa ada PTK masih melakukan moratorium penerimaan? Apakah peraturan yang dulu sengaja diterbitkan untuk mendasari keberadaan PTK tersebut, yang usianya masih belum lama, tidak dipikirkan secara matang?

Mungkin PTK bisa mengajukan alasan akan melakukan penataan penghitungan kebutuhan pegawai kembali dan memikirkan untuk lebih menganekaragamkan sumber penerimaan SDM. Tujuan lainnya agar tidak didominasi dari satu kampus tertentu, supaya nilai yang berkembang pada kementerian tempat PTK tersebut berada, lebih majemuk.

Alasan tersebut, sebenarnya secara tidak langsung membenarkan argumen pendukung tidak perlu ada PTK. PT umum dapat kembali terdorong meminta PTK dihapuskan kembali. Jadi seakan muncul keadaan bahwa sebenarnya dari PT umum dan Kemendikbud sendiri sudah rela dengan adanya PTK, tetapi dari PTK sendiri menunjukkan bahwa eksistensi mereka tidak benar-benar urgent.

Introspeksi untuk Perguruan Tinggi

Terlepas dari perdebatan di atas, semua perguruan tinggi selayaknya melakukan introspeksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

  1. Sejauh manakah kualitas kurikulum yang telah mereka desain pada program-program studi mereka?
  2. Sejauh manakah mereka memprediksikan dunia kerja di masa depan akan seperti apa?
  3. Bagaimana tantangan masa depan tersebut telah dijawab dengan menyiapkan SDM mahasiswa dari sekarang, tiga-empat tahun sebelum masanya tiba?
  4. Sejauh manakah mereka tidak dikendalikan oleh keyakinan keliru masyarakat, bahwa gelar kesarjanaanlah yang penting, bukan kompetensi di pekerjaan?

Data lulusan PT kita menunjukkan jauh lebih banyak sarjana akademik yang diluluskan dibanding para profesional kompeten yang siap bekerja. Padahal, suatu bangsa tidak hanya butuh para sarjana yang memang dicetak untuk menjadi manajer, para pengambil keputusan, dan menjadi para peneliti, yang akan menjawab berbagai problem organisasi.

Akan tetapi perguruan tinggi juga harus mencetak SDM yang kompeten dan memang siap bekerja. Keadaan sekarang para sarjana kita lebih banyak yang tanggung, menjadi peneliti atau manajer kurang mumpuni, tapi masuk di lapangan tidak siap.

Yang terpenting, mengapa peristiwa suatu kampus tidak menerima pendaftaran mahasiswa gaungnya terasa besar, bisa dilihat dari pupusnya harapan para lulusan SMA atas kampus yang menjadi sandaran terakhir mereka. Kunci suatu perguruan tinggi dapat menjadi magnet sangat kuat kepada  lulusan SMA sebetulnya hanya  ada dua.

Pertama, syarat ringan secara biaya, yaitu PT tersebut memberikan beasiswa atau tidak mengenakan biaya pendidikan. Syarat ini hanya menjadi syarat cukup saja (sufficient condition), yang membuka kesempatan banyak warga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan anak-anak mereka di sana. Kedua, syarat penting yang harus ada (necessary condition), yaitu setelah lulus, mereka mendapat jaminan kerja dan penghasilan relatif baik.

Epilog

Jadi sebenarnya bentuk PT atau PTK tidak penting bagi masyarakat. Bagi mereka, yang penting ialah bagaimana PT yang ada mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan di atas. Khusus bagi pemerintah, dapat membuka beberapa PT semacam ini, masih sangat dinantikan masyarakat.

Jika semua masalah dan syarat tersebut sudah dapat dijawab, rasanya kita tidak akan lagi kehabisan energi memperdebatkan hal yang tidak esensial. Karena akan cukup sibuk melaksanakan pekerjaan yang efektif, yaitu mendesain kurikulum dan mengawal proses pendidikan di PT dengan baik sehingga bisa link and match dengan kebutuhan dunia kerja (semua lulusan PT terserap dengan baik) serta PT dapat memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya dengan biaya terjangkau. Semoga.

7
0
Keresahan Warga dalam Pelaksanaan PSBB Surabaya Raya

Keresahan Warga dalam Pelaksanaan PSBB Surabaya Raya

Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberlakukan kebijakan PSBB di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik (Surabaya Raya) telah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Hal itu disambut baik oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan menggulirkan Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Data kasus COVID-19 di wilayah Jawa Timur yang telah dipublikasikan di laman resmi pada Rabu (06/05/2020), menunjukan sebanyak 883 orang positif, 3.645 PDP, dan 20.608 ODP. Peningkatan kasus yang cepat dan persebaran virus ini didominasi oleh Kota Surabaya, yang kemudian melatarbelakangi kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa melalui otoritasnya meneken pemberlakuan PSBB.

Seperti yang telah dilakukan sebelumnya dalam penanggulangan COVID-19, pemerintah pusat secara umum berupaya membatasi mobilitas masyarakat. Secara teknis aktivitas masyarakat disarankan dilakukan di tempat tinggal masing-masing atau via daring. Hal tersebut dilakukan guna membatasi dan memutus mata rantai persebaran virus COVID-19.

Persiapan PSBB Surabaya Raya

Untuk PSBB Surabaya Raya, dari segi persiapan Pemerintah Provinsi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya yang sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan walikota untuk pelaksanaannya selama kurun waktu dua minggu. Jangka waktu tersebut merujuk pada masa inkubasi COVID-19 itu sendiri.

Tidak menutup kemungkinan akan ada perpanjangan waktu melihat pengalaman pelaksanaan PSBB wilayah DKI Jakarta dan PSBB Bodebek, di mana masing-masing pemerintah daerah mengajukan penambahan masa PSBB setelah melihat kondisi di lapangan masih belum menunjukan penurunan kasus yang signifikan.

PSBB Kota Surabaya tentu akan memakan dana yang tidak sedikit, karena pada pelaksanaannya banyak dari pekerja yang dirumahkan dan pelaku bisnis tradisional mengalami penurunan omzet. Menurunnya kemampuan ekonomi membuat mereka harus mendapatkan bantuan dari pemda.

Meskipun pada Pasal 10 Bab IV Pelaksanaan PSBB Perwali Surabaya Nomor 16 tahun 2020 terdapat pengecualian penghentian sementara bagi beberapa sektor usaha, tetapi secara umum dampak PSBB terhadap penghasilan sangat dirasakan. Kerumitan ini adalah pekerjaan bersama yang melibatkan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Pemerintah pusat dengan APBN-nya.

Pembiayaan PSBB di Kota Surabaya

Untuk membiayai pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kota Surabaya menggelontorkan anggaran Rp196 Miliar dengan alokasi Rp181 Miliar untuk pemenuhan kebutuhan pokok warga yang berpenghasilan minim dan Rp10 Miliar untuk penanganan kesehatan terdampak COVID-19, termasuk di antaranya penyediaan ruang isolasi.

Pemerintah Kota Surabaya juga mengalokasikan untuk kebutuhan cairan desinfektan, wastafel yang tersebar di beberapa titik, dan bilik sterilisasi. Anggaran tersebut digunakan selama periode April-Mei 2020.

Namun, DPRD Surabaya merilis angka simulasi anggaran untuk penanganan dampak COVID-19  yang berbeda, jauh lebih besar daripada hitungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam hitungan anggota dewan PSBB memerlukan biaya Rp 1,9 Triliun untuk kurun waktu tiga bulan (sumber).

DPRD beralasan anggaran yang disediakan oleh Pemkot Surabaya masih belum terukur dan belum mencukupi kebutuhan secara maksimal masyarakat Kota Surabaya.

Di samping itu, masyarakat yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa bertambah gusarnya atas kondisi kenaikan harga kebutuhan pangan sebagaimana biasa terjadi si bulan puasa dan menjelang hari raya. Misalnya, harga 1 kg gula dan 1 kg cabai masing-masing sudah menyentuh Rp17.000 dan Rp60.000.

Menurut DPRD, kondisi ini harus menjadi acuan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan rebudgeting dalam pemenuhan hak masyarakat yang mesti dipenuhi selama PSBB. Jangan sampai penduduk Surabaya mengalami apa yang telah terjadi dalam PSBB Kabupaten Tangerang. Ada warga wilayah itu yang meninggal akibat tidak makan selama dua hari.

Belajar dari Daerah Lain

Pemkot Surabaya harus belajar dari pengalaman kasus yang terjadi pada PSBB wilayah lain dan segera mengambil langkah-langkah preventif. Tentu, kompetensi Pemerintah Kota Surabaya diuji kemampuannya dalam kondisi saat ini. Lagipula, masyarakat mulai skeptis terhadap kemampun pemerintah daerah.

Contoh pada pelaksanaan PSBB di wilayah DKI Jakarta yang sudah lebih awal pemberlakuannya, setiap keluarga mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1 juta berturut-turut selama 3 bulan, dengan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Sedangkan pada pelaksanaan PSBB Bodebek, bantuan untuk masyarakat diberikan dalam bentuk Bansos Presiden senilai Rp600.000, dana sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp500.000 selama empat bulan, dan dana sosial dari pemerintah kota atau masing-masing pemerintah kabupaten sesuai domisili masyarakat.

Untuk pemberian bantuan kepada msyarakat pada PSBB Kota Surabaya Raya, Pemerintah Kota Surabaya belum mengantongi jumlah pasti angka masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga belum dapat segera merealisasikannya. Baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui mekanisme yang dibangunnya sendiri telah memberikan bantuan senilai Rp600.000 per KK.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyatakan bahwa angka yang masuk baru sebanyak 227.908 KK atau 702.127 jiwa. Menurutnya, kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang masuk kategori MBR dan belum diakomodir. 

Epilog

Selain soal anggaran, sikap skeptis masyarakat terhadap PSBB Kota Surabaya pun timbul karena alasan lain. Melihat pola pelaksanaan PSBB pada hari pertama, di beberapa titik perbatasan justru timbul kemacetan.

Yang paling menghebihkan misalnya di CITO. Antrean kendaraan menuju Surabaya justru membludak. Situasi ini justru tidak sesuai dengan pedoman PSBB yang mengharuskan penerapan physical distancing.

Jika untuk hal yang kasat mata seperti itu Pemerintah Kota Surabaya masih abai lantas bagaimana dalam pengalokasian pos-pos anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 pada masyarakat?

Pemerintah Kota Surabaya sudah sepatutnya jeli dan tanggap dengan kondisi di lapangan serta menjadikannya sebagai evaluasi bersama agar ke depan lebih mumpuni dalam mengontrol jalannya PSBB.

Selanjutnya, penulis berharap agar Pemerintah Kota Surabaya lebih tegas dalam pemberlakuan PSBB dan melakukan analisa lebih lanjut mengenai realokasi anggaran yang difokuskan terlebih dahulu untuk penanganan COVID-19.

8
0
Kisah Gaji Rp80 Juta, Tukang Urut, dan Mengapa PNS Susah Menabung

Kisah Gaji Rp80 Juta, Tukang Urut, dan Mengapa PNS Susah Menabung

Beberapa waktu yang lalu, “Gaji Rp80 juta” mendadak menjadi trending topic di Twitter dan kemudian viral di berbagai platform media sosial. Kehebohan ini berawal dari cuitan akun @_pasiholan yang menceritakan temannya, seorang karyawan swasta bergaji Rp80 juta per bulan.

Sang kawan ini baru 2 bulan dirumahkan, tetapi rumah tangganya sudah menjadi berantakan. Ternyata selama ini keluarganya terbiasa hidup dengan biaya tinggi, mengambil kredit mobil mewah dan KPR rumah senilai Rp3 M. Tabungannya? Ternyata tipis saja. Wajar kalau dalam kondisi ekonomi seperti sekarang keluarga itu kebingungan.

Sementara itu, beredar juga cerita lain yang tidak seviral kisah pertama. Cerita datang dari seorang tukang urut yang berhenti menerima orderan sejak pandemi ini melanda. Ia bisa bertahan hidup karena punya tabungan untuk kebutuhan hidupnya selama 8 bulan lebih, termasuk untuk bayar kontrakan dan biaya sekolah anaknya.

Uang tabungan itu ia kumpulkan selama 3 tahun terakhir, dengan disiplin memisahkan uang jasa dan uang tip yang ia terima. Si tukang urutpun disiplin untuk tidak mengutak-atik tabungannya.

Dua kisah di atas bertolak belakang tapi ada benang merahnya. Besar dan kecilnya penghasilan ternyata tidak menjamin besar kecilnya tabungan. Bahwa penghasilan besar tak menjamin seseorang bisa bertahan dalam kondisi krisis jika tak pintar-pintar mengelolanya.

Kisah pertama, mungkin awalnya menjadi impian banyak orang. Bayangkan, gaji Rp80 juta per bulan! Saya ulangi, per bulan. Sekali lagi, PER BULAN. Tahukah Anda bahwa bahkan gaji saya setahun sebagai PNS di daerah pun masih kalah jauh dari gaji bulanan temannya Mas @_pasiholan ini.

Sulitnya PNS Menyisihkan Penghasilan

Semenjak saya jadi PNS dan tiap tahun rutin mengirim SPT Tahunan Pajak Penghasilan, status SPT saya selalu nihil. Mengapa? Tak lain karena jumlah penghasilan saya disetahunkan jumlahnya selalu di bawah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pengamatan saya pada teman-teman sesama PNS – baik yang sekantor maupun lain kantor, menabung adalah hal yang sulit sekali kami lakukan. Seorang teman bahkan pernah bertanya, bagaimana caranya agar bisa rutin dan disiplin menabung? Kenapa sulit sekali untuk menabung?

Disiplin di sini maksudnya adalah disiplin menyisihkan uang untuk ditabung dan disiplin untuk tidak mengutak-atik tabungan, bukan hanya sekedar menumpang lewat di rekening. Terus terang ini adalah pertanyaan sulit meskipun sebenarnya jawabannya mudah. Cuma perlu TEKAD, tapi implementasi dari tekad ini yang sulitnya minta ampun.

Mayoritas teman-teman saya bahkan berpendapat, seorang PNS tidak akan bisa mempunyai barang berharga semacam rumah dan mobil tanpa mengambil kredit di Bank, Koperasi, atau apalah namanya. Terlepas dari hukum riba dan hitung-hitungan untung-rugi mengambil kredit, mereka berpendapat mengambil kredit adalah salah satu cara menabung yang paling efektif.

Dengan mengambil kredit, mau tak mau kita dipaksa menyisihkan sebagian gaji. Gaji otomatis dipotong sesuai nominal yang disepakati selama kurun waktu tertentu yang kita pilih. Jika tidak terpaksa disisihkan seperti ini, mereka beralasan, uang tadi toh akan habis juga untuk sesuatu yang tak jelas wujudnya.

Menyisihkan sebagian dari gaji dengan kesadaran dan usaha sendiri untuk ditabung memang bukan perkara gampang, hingga sebagian orang butuh paksaan dari pihak lain untuk melakukannya. Bentuk paksaan ini kadang bisa berubah menjadi berbau kekerasan saat kita sengaja atau tidak sengaja melalaikan kewajiban membayar cicilan, mulai dari surat peringatan, teror debt collector – baik yang  datang langsung atau lewat telepon, sampai pengambilalihan aset dari kredit yang macet tadi.

Ngeri sebenarnya, tapi apa mau dikata, sebagian dari kita masih merasa membutuhkannya dan (mungkin) menikmatinya.

Ada juga yang berpendapat, cicilan yang harus dibayar adalah penyemangat kerja. Jadi, selain ibadah dan keluarga, sekarang cicilan pun bisa menjadi sumber motivasi tersendiri. Dengan mengingat adanya cicilan yang harus dibayar tiap bulan, kerja jadi lebih bersemangat. Quote pupoler tentang ini contohnya:

“Saat semua pekerjaan dirasa makin tidak menyenangkan, ingatlah akan cicilan” atau “Saya kerja keras, karena saya sadar cicilan saya masih banyak.”

PNS: Profesi Paling Stabil dalam Segala Kondisi

Sebagian yang lain berpendapat, rugi jika SK sebagai PNS tidak “disekolahkan”. Diakui atau tidak, PNS adalah nasabah istimewa bagi sebagian besar bank. Terutama untuk produk kredit, PNS menjadi anak emasnya.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa PNS lebih mudah mendapatkan kredit bank. Bank lebih percaya dengan SK PNS yang menjamin adanya penghasilan tetap setiap bulannya daripada profesi lain yang penghasilannya belum tentu nominalnya.

Beberapa bank bahkan memberi fasilitas khusus untuk PNS semisal dengan memberi keringanan bunga lebih rendah dari warga biasa, plafon pinjaman yang lumayan tinggi, sampai proses pencairan dana yang lebih mudah dan cepat.

Pengalaman saya sebagai debitur, ketika cicilan saya tinggal 1-2 bulan lagi lunas, pihak bank sudah menghubungi dan “memanas-manasi” saya untuk mengambil pinjaman lagi dengan iming-iming bunga turun.

Pola pikir bahwa PNS sebagai jenis pekerjaan paling aman dan stabil di segala kondisi, ditambah dengan berbagai pendapat di atas, membuat menabung seakan menjadi pilihan terakhir. Apalagi kalau menabungnya menunggu ada sisa, pasti rasanya semakin berat saja.

Melirik kalender tanggal masih segitu, tapi rindu tanggal satu sudah menggebu. Boro-boro menabung, tengah bulan saja sudah murung. Meski sulit, tapi jangan jadikan alasan untuk berkelit.

Duh, apakah benar demikian? Kalau Anda masih berpikir begitu, sepertinya kita harus lebih banyak membaca berita tentang kondisi keuangan negara yang mulai mengancam penghasilan kita.

Epilog

Pandemi di bulan Ramadhan ini sedikit banyak mengajarkan pada kita untuk mulai benar-benar belajar menahan diri. Selain berpuasa, menabung bisa menjadi salah satu bentuk latihannya.

Memang butuh tekad dan mental baja untuk menjadi pribadi yang gemar menabung. Harus pandai membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Harus tahan godaan. Tahan tak tergoda saat orang lain bisa punya rumah sementara kita baru bisa ngontrak.

Tahan tak tergoda saat orang lain tiap tahun upgrade motor dan mobil sementara kita masih bertahan dengan motor butut dan “odong-odong” yang alhamdulillah masih bisa jalan.

Tahan tak tergoda saat orang lain bisa piknik dan kulineran tiap week end sementara kita jalan-jalan paling jauh ke rumah mertua di kecamatan sebelah.  

Tahan iming-iming berbagai kemudahan dari kreditur yang merayu kita memperdalam lubang utang atau membuat lubang utang yang baru. Tahan berjuta godaan lainnya.

Sebesar apa pun penghasilan kita, seaman apa pun kedudukan kita, nyatanya langit tak selalu cerah dan roda juga tak selalu di atas. Bahkan hewan-hewan pun mempersiapkan diri dengan mengumpulkan dan menyimpan banyak makanan jika menjelang musim dingin. Apalagi kita manusia. Seharusnya kita lebih paham untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok.  

Sabda Rasulullah: “Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (H.R Bukhari) cukuplah untuk dijadikan pegangan. Jadi, tunggu apalagi, yuk nabung!

— Catatan seorang PNS yang masih berjuang melunasi cicilan dan baru belajar menabung —

3
0
Renungan untuk Para (Calon) Pemudik 2020

Renungan untuk Para (Calon) Pemudik 2020

Berbicara tentang mudik artinya membahas tentang sesuatu yang sangat dirindukan oleh para perantau. Sebab, mudik adalah perjalanan kembali ke kampung halaman, untuk merayakan lebaran bersama keluarga besar di hari raya. Setiap tahun di Indonesia, mudik menjadi suatu tradisi “sakral” yang dilakukan oleh para perantau atau pemudik menjelang sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

Bahkan, berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, setiap tahunnya para pemudik semakin meningkat jumlahnya.  Mereka sangat berharap untuk dapat bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan dengan sanak saudara dan handai taulan di kampung halaman. 

Tahun 2020: Tahun yang Menyedihkan

Periode mudik tahun 2020 ini menorehkan catatan sebagai mudik yang sangat menyedihkan bagi para perantau atau pemudik yang bekerja di kota-kota besar, terutama di sekitar Jakarta.  Mengapa? Karena sejak awal tahun 2020 hingga hari ini kita sedang diuji dengan pandemi. Setidaknya, masa mudik tahun ini boleh dibilang menjadi yang terberat sejak saya dilahirkan dan menjadi seorang perantau.

Di negeri kita, sudah banyak korban yang terpapar COVID-19 bahkan meninggal dunia akibat wabah ini. Beberapa di antara jenazah mereka pun meninggal dengan membawa lebih banyak kesedihan, karena banyak ditolak oleh masyarakat yang tidak paham tentang prosedur pemakaman COVID-19.

Dalam surat terbuka dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, para tenaga medis menyatakan telah sangat lelah dan resah. Mereka harus berjibaku di garda terdepan – mirisnya dengan memakai Alat Perlindungan Diri (APD) seadanya saja.

Tenaga kesehatan harus menghadapi bertambah banyaknya pasien COVID-19 setiap hari, yang kini sudah semakin dekat dengan angka sepuluh ribu orang terkonfirmasi positif. Tidak sedikit dari para tenaga kesehatan ini yang harus rela berkorban nyawa demi menyelamatkan jiwa dan raga para pasiennya.

Perayaan Idul Fitri dan Wabah yang Meluas

Pemerintah Indonesia memprediksi puncak penyebaran virus mematikan ini adalah pada pertengahan bulan Mei sampai Juni 2020. Hal ini karena bulan Mei 2020 bersamaan dengan datangnya bulan suci bagi umat muslim, bulan puasa atau Ramadhan. Pada akhir bulan Mei 2020 bahkan ritual ibadah Ramadhan akan diakhiri dengan hari raya Idul Fitri.

Bulan Mei ini mempunyai muatan religius yang tinggi. Para pemudik biasanya sudah merencanakan pulang kampung sebagai bagian dari kebiasaaan mereka setiap Idul Fitri tiba. Akan tetapi, kebiasaan yang baik itu di tahun 2020 ini diperkirakan justru akan menyebabkan situasi pandemi semakin lama untuk diakhiri.

Pergerakan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang terjadi sebagai bagian dari aktivitas merayakan Idul Fitri akan menjadi penyebab semakin banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19.  

Himbauan Pemerintah untuk Tidak Mudik

Pemerintah telah berupaya untuk menghimbau bagi para pemudik agar tidak bepergian/melakukan mudik di tahun 2020 ini, sampai dinyatakan bahwa negeri kita telah bersih dari COVID-19. Himbauan tersebut sejatinya ditujukan kepada masyarakat secara umum, tetapi secara khusus diatur bagi para aparatur sipil negara (ASN).

Pada tanggal 06 April 2020,  Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/Atau Kegiatan Mudik dan/Atau Cuti Bagi ASN. Pemerintah melarang bagi ASN untuk mudik pada tahun ini dan memberikan ancaman sanksi disiplin apabila ada yang melanggar.

Selain itu pada Surat Edaran ini, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat untuk sementara waktu tidak bepergian atau tidak mudik, selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali, menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu, secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Tidak hanya melarang mudik, pemerintah pusat dan daerah juga sudah menyiapkan bantuan sosial baik bagi masyarakat tidak mampu maupun para perantau (antara lain berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, diskon tarif listrik, dapur umum, dll) yang bertujuan untuk menahan laju mudik demi memutus mata rantai virus corona.

Bantuan ini diharapkan pula dapat menjadi bekal hidup bagi mereka untuk tetap tinggal di rumah selama masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama, situasi perekonomian menjadi lesu, banyak pekerja sektor informal yang kesulitan mencari penghasilan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Mari Merenung

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, seyogyanya kita sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai tanah air mulai merenungkan kembali dampak dari wabah virus yang sedang melanda seluruh dunia ini. Kita, sebagai masyarakat Indonesia wajib peduli dan bergotong royong dalam menjaga kesehatan bangsa kita demi masa depan negeri Indonesia tercinta. Salah satunya, dengan memahami bahwa mudik bukanlah pilihan yang tepat pada masa lebaran tahun ini.

Jika kita mencintai diri sendiri, sanak saudara, orangtua, kampung halaman dan Indonesia tercinta ini, sebaiknya kita mulai mengurungkan niat kita tahun ini untuk tidak bepergian atau mudik dulu. Karena nantinya malah akan memperburuk situasi ini.

Banyak yang akan dirugikan dalam segala aspek dan bahkan banyak korban yang mati dengan cara menyedihkan. Namun, atas nama kemanusiaan, saya ingin mengajak kita semua merenung.

“Hai pemudik, renungkanlah dulu keputusan ini.
Sangat berat, tetapi kita berharap badai ini pasti berlalu.
Tuhan Yang Maha Esa sedang memberi ujian terberat ini agar semua umat manusia saling menjaga diri dan sesama dari dampak pandemi.”

Yakinlah, bahwa situasi ini akan berakhir dengan kemenangan bersama apabila kita seluruh masyarakat Indonesia mulai bersatu melawan virus corona – dengan mengikuti anjuran dari pemerintah yakni di rumah saja, menjaga jarak dan memakai masker ketika berada di luar.

Dengan bersatu, bangsa Indonesia akan menjadi kuat di dalam kesehatan, perekonomian, sosial, keamanan, dan pembangunan di masa depan.  Kita akan secepatnya bangkit dari keterpurukan dan membangun bangsa Indonesia dengan masa depan yang cerah.

Dengan doa dan ikhtiar dalam melawan COVID-19, semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar seruan umat-Nya di dalam situasi yang sangat menyedihkan ini. Kita pasti akan melewati krisis ini dengan penuh sukacita. Penulis tidak bermaksud untuk menyakiti hati, tapi harap renungkanlah kembali kata-kata ini.

“Berdoalah yang terbaik sesuai dengan keyakinanmu.
Dukunglah pemerintah dan tenaga medis dalam memutus mata rantai virus ini. Dengarkan hati nuranimu demi kemanusiaan dan kesehatan bangsa.  Untuk sementara waktu di rumah sajalah dulu sampai situasi kembali normal dan bebas dari COVID-19.”

Epilog

Sejujurnya, masih banyak kata-kata yang tidak dapat diungkapkan dalam tulisan ini. Betapa kepiluan hati penulis menyadari bahwa negeri ini sungguh sedang diuji dengan pandemi. Namun, masih ada harapan bagi kita semua umat manusia agar semakin lebih bijaksana menyikapi wabah.

Percayalah, sejarah akan mengingat tahun ini sebagai sebuah kenangan pahit bagi generasi selanjutnya – karena begitu banyak korban yang meninggal dunia secara tidak layak. Akan tetapi, sejarah juga akan mencatatnya sebagai kenangan termanis karena kita bisa melewati situasi ini dengan semangat kebersamaan NKRI.

#Indonesia bangkit#

1
0
error: