Sebuah Surat di Jumat Keramat

Sebuah Surat di Jumat Keramat

Halo.
Perkenalkan namaku Ahmad, seorang pegawai negeri sipil di sebuah instansi pemerintah pusat.
Ini adalah ceritaku tentang suatu hari yang akan selalu kuingat. Hari ini, satu di antara sekian hari yang bersejarah dalam hidupku. Satu hari Jumat yang terpilih di antara 52 hari Jumat yang Tuhan ciptakan pada tahun 2019.

Mengapa keramat? Karena pada hari-hari Jumat yang tak bisa diprediksi tanggal persisnya dua atau tiga kali dalam setahun semacam ini, tiba-tiba terbit surat sakti di kantor kami. Mengapa sakti? Sebab dengan surat ini kehidupanku sekeluarga bisa jadi berubah menjadi sangat bahagia atau sebaliknya, berada di ambang kekacauan, berserakan tak tentu jalan.

Sebenarnya, hanya ada dua buah kalimat singkat yang tertuliskan dalam surat itu.
Lugas, jelas, tetapi sangat tegas.

Sekian detik tanpa kata-kata.
Speechless.

Surat sakti itu telah membuatku panik. Surat keramat itu juga telah berhasil memporakporandakan keceriaan yang kubangun sejak pagi tadi ketika melihat anakku tersenyum sumringah di balik pintu gerbang memasuki sekolahnya. Rifat, anakku, berkata,
“Makasih ya Abi telah mengantarkan kakak ke sekolah pagi ini. Semangat ya Bi, cari rizki halal dan berkah untuk kami”.

Seketika terbayang beberapa kemungkinan buruk yang akan terjadi padaku dan keluargaku sebagai kelanjutan dari sepucuk surat dengan dua kalimat sakti itu. Rupanya, satu dekade berdinas di ibukota telah membuatku berada dalam zona yang terlalu nyaman.

Jakarta yang macet, individualis, dan penuh dengan polusi udara dan suara telah menancapkan rasa sayang yang mendalam pada kami sekeluarga. Rifat, anakku, bahkan telah terdaftar jadi murid di salah satu sekolah menengah atas (SMA) swasta terbaik di kota metropolitan ini.

Betapa bangga tak terkira ketika dia lulus seleksi masuk sekolah itu beberapa bulan yang lalu. Tagihan uang pangkal dan uang bangunan yang puluhan juta rupiah besarnya tak lagi kupedulikan. Sebab, selain konsekuensi dari kebijakan zonasi yang mempersulitnya masuk sekolah negeri, soal uang pendidikan bagiku bukan persoalan.

Bolehlah kami ayah ibunya makan nasi dengan garam asalkan anak-anak kami, Rifat dan kedua adiknya, mendapatkan sekolah yang terbaik untuk mereka. Untunglah, koperasi kantor masih menyediakan pilihan untuk mendapatkan pinjaman yang bisa kami angsur dengan potongan tunjangan bulanan.

Umi, maaf ya karena Abi harus pergi, tidak bisa kalian jumpai setiap hari.
Tenang mi, walopun nanti semakin bengkak pengeluaran kita untuk beli tiket pesawat Abi
menengok kalian ke Jakarta, tetapi setidaknya Abi bisa mencari pekerjaan sambilan di luar jam kerja.
Tenang mi, keluarga kita akan tetap baik-baik saja,
hanya harus sedikit lebih bersabar untuk berkumpul komplit kita berlima.
Sebulan atau dua bulan sekali ya
”,

Begitu kira-kira narasi penjelasan yang akan kuberikan pada istriku nanti di rumah, seusai sembahyang maghrib berjamaah. Sepertinya bijaksana dan legawa. Akan tetapi, baru membayangkan untuk mengatakannya saja, mataku sudah berkaca-kaca.

Menambah 10 juta rupiah untuk membeli tiket pesawat PP sebulan sekali mungkin masih bisa diakali dengan kerja lembur dan honor lain yang resmi, selain berjibaku menambah penghasilan sebagai penulis lepas di surat kabar. (Iya, aku terbiasa menulis untuk menghilangkan kegalauan sekaligus memanfaatkan masa-masa ketika jauh dari keluarga. Ketika tugas ke luar kota beberapa hari misalnya.)

Tetapi, sejujurnya bukan lagi soal bengkaknya pengeluaran bulanan ini yang kutakutkan. Lebih dari itu, aku adalah seorang penganut paham bahwa keluarga itu seharusnya selalu bersama-sama. Seperti yang selalu dikatakan oleh orang tuaku di masa kecil dulu. Sayangnya, kali ini aku harus melanggarnya. Sejak resmi diangkat menjadi abdi negara di negeri ini, tanda tangan telah kutorehkan pada sebuah surat pernyataan: bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia.

Yang jadi masalah adalah ketakutanku akan sulitnya mendidik anak dari kejauhan sementara Rifat dan adik-adiknya masih sangat membutuhkan kehadiran seorang bapak. Selain itu, keutuhan rumah tangga dalam sebuah pernikahan jarak jauh, yang akan kujalani, dipertaruhkan dengan kehadiran sebuah surat mutasi.

Betapa banyak mahligai pernikahan yang dirajut puluhan tahun hancur seketika hanya karena suami dan istri berbeda domisili, atas nama pengabdian pada negara. Teman-temanku telah banyak mengalami itu.

Sedih rasanya saat aku, yang kebetulan menjadi pengawas kedisiplinan pegawai, harus terbang jauh dari Jakarta ke kantor di daerah, menginterogasi temanku sendiri yang melanggar aturan disiplin kepegawaian. Salah satu fakta yang paling sering kutemui ialah ketidakharmonisan rumah tangga karena adanya orang ketiga. Penyebabnya? Karena terlalu sering jauh dari keluarga. Miris.

Tak bisa diingkari, setiap lelaki membutuhkan kehadiran istri dan buah hati untuk menyegarkan kembali segala lelah sepulang kerja, mengantarkannya pada sebuah tempat peraduan yang nyaman bernama rumah. Rumah adalah keluarga, seperti apapun bentuknya. Baik rumah kontrakan maupun rumah milik sendiri yang dicil dengan kredit bulanan.

Belum lagi soal makanan dan segala sesuatu berkaitan dengan kebutuhan harian. Bagi seorang lelaki sepertiku, menjadi single fighter jauh dari istri bukannya memberikan kebebasan layaknya bujangan. Akan tetapi, “kembali menjadi single” justru akan merusak keseimbangan pola hidupku. Pada akhirnya, kombinasi antara problematika jasmani dan psikis itu kemudian menjadi sebuah kontradiksi bagi semangat kerja dan produktivitasku.

Hmmmmmmm…..

“Pak Ahmad, maaf pak. Silahkan bangun, pesawat kita sudah mendarat di Soekarno-Hatta sejak 10 menit yang lalu”, sebuah tepukan perlahan di bahuku disertai dengan suara seorang pramugari muda membuatku terjaga. Ternyata, aku terlalu lelap tidur selama penerbangan sejak dari Manokwari, hingga tak menyadari bahwa seluruh penumpang lainnya telah turun dari pesawat yang kami tumpangi.

Oh, rupanya surat sakti di Jumat Keramat itu tadi cuma mimpi.

Alhamdulillah….
Ini cuma perjalanan berkunjung 4 hari dari Jakarta ke Manokwari, menggunakan surat tugas (ST) bukan surat keputusan (SK) mutasi. Dengan begini, aku bisa bernafas lebih lega sekali lagi. Besok Jumat, bisa jadi Jumat Keramat.

Ah, aku tak peduli.

Yang penting saat ini aku masih di Jakarta bersama anak-anak dan istri. Soal mutasi yang kapan saja bisa terjadi, kita pikirkan lagi nanti. Lepas dini hari malam nanti, kan kupanjatkan doa kepada Yang Mahakuasa supaya namaku tak muncul esok hari.

Sejujurnya, di sanubari ini masih kokoh terpatri semangat untuk mengabdi kepada negeri. Tapi saat ini, kalau boleh aku menyampaikan isi hati, kan kukatakan pada pimpinan mohon jangan pisahkan dengan anak istri. Lalu pada akhirnya jikalau memang harus mutasi, itu pasti takdir pilihan ilahi. Ya nanti ceritanya lain lagi.

Namaku Ahmad.
Duhai Jumat Keramat, segeralah lewat.
Jangan besok, suatu hari akan menyambutmu dengan hangat.

 

 

 

9
0
Seolah-olah (Menjadi) Pejabat

Seolah-olah (Menjadi) Pejabat

Beberapa hari ini saya dipusingkan oleh mengambeknya laptop kesayangan saya. Disebut kesayangan karena selama ini dia telah setia menemani saya dalam suka dan duka, mereka-reka gambar dan memberi warna berbagai macam materi presentasi.

Tak ada alasan untuk tidak menyebutnya kesayangan oleh sebab pengabdiannya tersebut. Terlebih lagi karena dialah satu-satunya laptop yang saya miliki. Piranti ini mewakili rumitnya pengambilan keputusan logis tentang pengalokasian sumber daya keuangan yang saya miliki saat ini.

Laptop mungil saya itu tiba-tiba berhenti beroperasi dengan inisiatifnya sendiri tanpa saya minta apalagi saya perintahkan. Seketika itu pula berbagai ide kreatif dan ilustrasi terhenti untuk diwujudkan. Performa kerja saya tertahan.

Sampailah saya pada satu titik, merasa perlu mengganti ‘buah hati’ saya itu dengan pertimbangan tuntutan kebutuhan dan sedikit sikap egois. Egoisme itu tergambar dari betapa pusingnya saya menimbang dan memilih berbagai jenis laptop keluaran terbaru, mulai dari yang bisa dilipat dan disentuh layarnya, dari yang posisi untuk mengetiknya sangat tradisional sampai yang sangat modern, dari yang hanya bisa untuk sekedar mengetik dan membuat paparan, sampai yang bisa menggambarkan hamparan berbagai detil bangunan.

Banyak pilihan, sangat cantik dan sangat menarik. Akan tetapi nurani saya yang terdalam bersuara, pilihan itu rasanya terlalu mewah untuk jenis pekerjaan saya. Apalagi bulan-bulan ini,  “rakyat” saya memerlukan alokasi dana lebih untuk kemaslahatan bersama.

Alokasi dana itu harus sudah dianggarkan untuk biaya daftar ulang sekolah, berbagai pajak yang jatuh tempo dengan waktu yang kompak, dan kebutuhan si cantik batita yang mulai mengalami kesempitan pakaian. Warna warni kebutuhan menari-nari di depan mata.

Seketika, saya teringat akan sebuah peristiwa di suatu malam…

Malam itu, di saat mata mulai mengantuk meski otak dan jari harus berkoordinasi untuk menyiapkan materi, perhatian saya tertuju pada diskusi para pakar akuntabilitas yang berlangsung di telepon genggam saya. Mengapa nomor saya ada di grup itu? Ah, itu cuma karena kecelakaan saja. Saya dapat masuk di sana meski saya bukan pakar.

Diskusi itu mencuat karena seorang kawan sedang menceritakan pengalamannya. Dia berada dalam dilema antara menyetujui atau menolak usulan terkait aturan pemberian fasilitas khusus untuk pejabat, sangat ekslusif dan sedikit berlebihan. Hal itu tentu saja dalam pandangannya.

Dilema tersebut terjadi karena sesungguhnya fasilitas itu masihlah sesuai aturan yang berlaku. Usulan dan pengaturan tersebut sangat bisa diaktualisasikan. Selain karena sumber daya yang memadai, secara ‘kelumrahan’ yang berlaku di kalangan para petinggi, hal tersebut wajar dan bisa direalisasi.

Namun di sisi lain, bila aturan tersebut diterapkan akan muncul pertentangan. Dari kacamata hati nurani, kebijakan itu melukai rakyat, yang katanya justru harus dilayani. Bagaimana tidak, di era perekonomian yang katanya sedang sulit, muncul berbagai fasilitas tambahan buat pejabat yang tidak terlalu perlu.

Analoginya, bila makan sehari tiga kali saja sudah dapat dikatakan sejahtera, untuk apa menuruti keinginan membuat menunya menjadi mewah. Bukankah gaya hidup demikian berlawanan dengan gerakan hidup sederhana menuju kemandirian bangsa.

Belum lagi bila dikaitkan dengan istilah-istilah reformis birokrasi saat ini, seperti money follows program dan pendekatan holistik dalan perencanaan dan penganggaran, yang tanpa perlu saya sebutkan inisiatif baru yang menjadi diskusi kawan yang pakar itu, akan ditemukan kesulitan tambahan. Yaitu, ke dalam program atau prioritas pembangunan yang manakah kegiatan dan fasilitas tambahan tersebut harus dikaitkan.

Belum lagi sampai pada tataran tersebut, menurut prediksi seorang kawan yang pakar tadi, dikuatkan dengan pendapat para pakar lain dalam grup, kecuali saya, akan ada kesulitan besar untuk mengaitkan inisiatif itu dengan mata angggaran yang telah tersedia.

Berat untuk terhubung, sulit pula untuk menyambungkan inisiatif baru itu dengan peningkatan kinerja birokrat di suatu institusi. Apalagi mengaitkannya dengan tujuan pembangunan nasional yang katanya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ah, sulit.

Ingatan lain menyeruak ketika suatu saat memiliki kesempatan menghadap para pejabat di ruang kerjanya. Lorong-lorong menuju ruangannya dilengkapi begitu banyak televisi berukuran raksasa. Entah siapa yang sempat menikmatinya.

Pun juga dengan instrumen komputasi dan komunikasi yang terkini, yang hanya jadi tentengan para ajudan karena seringnya tidak berfungsi sesuai nilainya. Berlebihan yang kadang kadang rasanya keterlaluan. Tapi saya cuma tamu yang menghadap saja, mana bisa sembarangan mengajukan suara.

Pejabat itu pemegang amanat, karena Itu pastilah berat!

Pada titik ini sontak kesadaran saya muncul dan menjadi  sangat bersyukur tidak ada di posisi mereka.

Coba kalau saya menjadi pejabat, berapa lama keputusan akan diambil? Sedangkan untuk laptop mungil saja butuh waktu berpikir yang panjang. Tidak hanya hari, minggu, bahkan hampir bulan, itulah waktu yang saya habiskan untuk memutuskan ya atau tidaknya pengadaan baru.

Coba kalau saya menjadi pejabat, berapa banyak dan seberapa berkualitasnya pertarungan antara egoisme dengan kebutuhan apalagi dengan kepatutan.

Coba kalau  saya menjadi pejabat, berapa banyak rapat dan pertimbangan yang saya perlukan untuk sekedar memutuskan, tentang berapa besar meja yang harus saya miliki untuk bekerja, seberapa canggih handphone dan komputer yang menjadi alat kerja saya, apa merek mobil yang pantas saya kendarai, sebanyak apa kamar dan ruang dari rumah jabatan yang akan saya tinggali, dan banyak lagi pertarungan egoisme dan hati nurani akan terjadi sebagai seorang pejabat tinggi.

Sampai titik ini, saya bersyukur setengah mati, tidak berada di posisi mereka. Ternyata hanya mencoba berpikir seolah pejabat tinggi di birokrasi pun ternyata susah.

Selain susah, menjadi pejabat itu berat karena katanya semua adalah amanah, bukan memilih tapi terpilih. Amanah itu harus dipertanggungjawabkan nantinya, bukan saja kepada rakyat tapi yang terpenting pada Yang Mahakuasa sebagai pembuat manusia dan rakyat.

Dan akhirnya…

Sebuah keajaiban menghampiri. Sentuhan ‘malaikat kecil’ saya merubah segalanya. Di saat saya sudah merelakan laptop mungil saya jadi mainannya, laptop itu hidup kembali dengan sukarela. Mungkin laptop itu terbangun berkat sentuhan si batita cantik yang belum terlibat dosa.

Alhamdulillah..

 

 

*Suatu pagi di awal Juli, di atas awan menuju ibukota Jawa Tengah.
Terima kasih untuk Mas Abin ‘The Outbonder’, kawan, sesama ‘alien’, senior, dan sekaligus salah satu mentor saya yang luar biasa, atas pencerahannya.

 

 

 

4
0
Kaum Pelontar  di Tengah ‘Megahnya’ Birokrasi

Kaum Pelontar di Tengah ‘Megahnya’ Birokrasi

Kaum pelontar bisa saja kaum proletar.
Kaum yang merangkum pemandangan menjadi pegangan para berwenang untuk menentukan arah pandang. Kaum pelontar mungkin saja orang-orang pintar, meskipun ada juga yang hanya sekedar berkontribusi cepat dengan cara yang tepat. Berimajinasi untuk memberi visi hingga hal-hal implementasi. Kaum pelontar mungkin tak terhampar. Mereka mungkin masih tertutup dan hampir tak terdengar, sayup.

Siapakah mereka dan bagaimana perannya?

 

Dalam setiap organisasi, kaum pelontar ini hadir. Pun juga mereka ada di area birokrasi. Rasanya kaum ini hampir dipastikan ada dalam birokrasi dari zaman dulu hingga kini, meskipun bisa saja bukan dari kalangan birokrat. Kaum ini memberikan masukan dan asupan tentang berbagai hal yang biasanya diperlukan oleh para petinggi dan calon petinggi di suatu organisasi.

Apapun bisa diolah oleh kaum pelontar, bisa dari informasi informal dan formal, data statistik meskipun tidak harus yang rumit dan pelik, pengamatan dan prediksi, serta berbagai pandangan untuk kemajuan atau untuk pengawasan.

Siapa Para Pelontar?

Kaum pelontar berupaya menjadikan data menjadi terang benderang informatif, sehingga dapat digunakan secara reliabel untuk pengambilan keputusan atau sikap untuk menentukan arah strategis organisasi. Kaum pelontar berharap mampu mengubah pandangan atas fenomena menjadi apa saja yang berguna untuk kaum yang dilontarkannya.

Adapun kaum terlontar adalah kaum yang nantinya laksana rudal melesat ke angkasa, menduduki jabatan-jabatan tinggi jauh di atas yang telah diembannya, karena hasil lontaran dari kaum pelontar.

Kaum terlontar yang menduduki kedudukan-kedudukan baru berbekal berbagai kinerja yang diwarnai dengan sentuhan ‘sihir’ para kaum pelontar, entah bawahan atau rekan sekerjanya. Kaum terlontar selalu memerlukan bisikan dan masukan dari para pelontar.

Kaum pelontar tidak harus duduk di kursi-kursi penting di sekitar kekuasaan. Para pelontar hanya harus berjaga setiap saat, mengamati dan memberi, tanpa indikator kinerja yang pasti, sehingga yang ‘terlayani’ merasa percaya diri.

Bila yang dilontarkan memberikan senyuman setelah memberi materi, itu mungkin lebih dari cukup. Keberhasilan kaum pelontar menjadikan ide dan pemikirannya dibawakan oleh para petinggi untuk kemudian diimplementasi merupakan kebanggaan tersendiri yang tidak terperi.

Karena kaum pelontar penuh visi meski tidak pada ambisi. Idealismenya ada dalam jangkauan pandang yang panjang, yang mungkin tidak bisa terselami oleh organisasi.

Idealisme yang kadang harus mati dan terpatri hanya dalam angan-angan, bila tidak tersalurkan melalui para terlontar dalam jabatan-jabatan yang strategis untuk memberi masukan pada perbaikan institusi.

Para pelontar tidak hanya terkungkung dalam wadah think tank organisasi, karena pada dasarnya mereka bisa bekerja sendiri. Meskipun tetap memerlukan diskusi, dengan egonya kaum pelontar bekerja bebas dan mandiri.

Berbekal dengan sedikit amanat dan sedikit tantangan yang mungkin sarat serta berat, mereka segera bertekad memberikan yang terhebat. Para pelontar adalah pelaku nyata dogma good followership yang dikenal dalam berbagai buku organisasi.

Para pelontar menjadikan dirinya anggota organisasi yang baik yang karenanya mampu berteriak paling lantang untuk memperbaiki organisasi melalui berbagai caranya.

Mengelola Kaum Pelontar

Para pelontar merupakan sumber daya organisasi berupa human capital yang mungkin belum bersinar karena lebih banyak anggota organisasi lain yang mencoba memendarkan sinar, yang hanya mencoba menyilaukan pandangan tanpa kinerja, yang hanya pintar berkoar tanpa hasil yang bisa benar-benar berpendar. Kaum pelontar bukan itu, mereka tidak perlu harus terlihat, tetapi terus melihat.

Dalam paradigma organisasi modern yang selayaknya dapat mengoptimalkan potensi seluruh komponen organisasi, mendorong kaum pelontar untuk dapat terbang tinggi dengan kinerja dan prestasi merupakan keharusan bagi organisasi. Meski tak mudah mengelola kaum pelontar, mengingat potensi kontribusi bagi organisasi, rasanya tak ada yang mahal bagi organisasi.

Untuk itu kaum pelontar perlu dikenali dan dimengerti, suatu saat akan keluar potensi berujung kontribusi riil bagi organisasi. Kaum pelontar perlu diidentifikasi karena mungkin saat ini masih tersembunyi di balik tugas-tugas rutin yang bagi mereka sudah tidak manantang dan memberi arti.

Kaum pelontar perlu dikenali karena mungkin masih tertutupi pada egoisme para petinggi untuk mampu mendengar hal-hal baru untuk kemajuan organisasi. Kaum pelontar perlu disayangi karena mungkin dari merekalah muncul objektivitas tinggi untuk memacu kinerja organisasi, meski dalam bentuk kritisi yang bisa menyakiti.

Kaum pelontar meskipun demikian perlu untuk diapresiasi secara manusiawi. Pada beberapa kasus para petinggi yang telah menemukan kaum pelontar menjadi terlalu bahagia untuk mengeksplorasi tak terperi.

Bila sudah demikian, jangankan kontribusi, pada titik tertentu kaum pelontar dapat menjadi musuh organisasi yang ’nggegirisi’ (menakutkan, dalam Bahasa Jawa, red.). Bukan hanya menyerah dan layu untuk kemudian kontraproduktif, kaum pelontar dapat menjadi musuh organisasi untuk kemudian lari menghindari yang jadi suatu kehilangan besar organisasi.

Mengolah Berlian

Pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalamnya tersembunyi kaum pelontar bagaikan mengolah berlian yang belum terasah, pasti susah. Tapi meskipun susah sedemikian, pasti banyak hikmah.

Kaum pelontar mungkin adalah pemimpin di masa datang, tinggal bagaimana para petinggi sebagai pemimpin masa kini mengelola dan menanganinya. Keberhasilan mengoptimalkan kaum pelontar untuk menjadi mesin penggerak organisasi, apalagi menjadi suksesor di masa datang, adalah salah satu indikator keberhasilan para pemimpin masa kini.

Bukankah pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola para calon pemimpin?

Note: Terima kasih pak Yan Eka Milleza, saya ‘pinjam’ pilihan kata dan ‘saya tuangkan’ ide Anda.

‘Para pelontar!’

3
0
Ujian Hidup di Birokrasi

Ujian Hidup di Birokrasi

Mengelola negara itu susah, maka tanyakan pada teman-teman, saudara, dan handai taulan, yang pergi pagi-pagi, tapi pantang pulang sampai petang.

Mengelola negara itu susah, maka saksikan pada layar kaca betapa banyak keriuhan dan gegap gempita dari para pejabat.

Mengelola negara itu susah, maka tanyakan pada ratusan kawan yang tersebar di seluruh negeri yang tidak bisa bertemu anak istri ketika idul fitri.

Mengelola negara itu lelah, tapi tak boleh patah.

 

Mengelola negara, terutama dalam hal keuangan melahirkan kelelahan-kelelahan yang mengharuskan setiap birokrat haruslah cukup sehat selain harus tetap mempunyai martabat, sehingga jauh dari maksiat.

Siklus pengelolaan keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dimulai dari perumusan kebijakan sebagai suatu awal proses membangun yang melelahkan.

Pembangunan merupakan tahapan yang panjang yang saling kait-mengait, terhubung, dan saling bergantung antar komponen dalam suatu pemerintahan.

Perjalanan Panjang itu Dimulai

Perumusan kebijakan dengan pendekatan yang sangat demokratis seperti yang kita alami bersama saat ini, menambah langkah-langkah birokrasi yang terkesan sulit dalam alam birokrasi yang sudah terlahir rumit.

Pembicaraan berbagai pihak yang, katanya, berkompeten dan berkepentingan dalam menentukan arah pembangunan, dilakukan seawal mungkin agar dapat menjadi panduan bagi para eksekutif untuk menjalankan pembangunan.

Selain itu perlu dicatat bahwa sebelum menentukan siapa yang berkompeten untuk mewakili yang berkepentingan, dalam hal ini mewakili rakyat, diperlukan proses panjang dan juga berbiaya dalam perhelatan nasional yang sering diberikan tajuk sebagai pesta.

Setelah itu, tidak serta merta rantai penyiapan pekerjaan terhenti dan dilanjutkan untuk mulai merealisasikan pembangunan. Tahapan itu belum selesai.

Untuk memencet tombol on pembangunan, masih diperlukan berbagai tahapan kritis yang akan menentukan kepada siapa prioritas pembangunan diarahkan, di daerah mana, dalam bentuk apa, dan berbagai kriteria kritis lainnya sebelum pembangunan secara nyata dilaksanakan.

Dengan demikian, masih diperlukan berbagai perumusan-perumusan aktual dan relevan yang bermanfaat sebagai panduan untuk melaksanakan pembangunan.

Pertemuan para pihak yang mempunyai kompetensi pribadi dan dari institusi yang memiliki kapabilitas dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengarahan pembangunan, harus dilakukan.

Serangkaian rapat untuk mendukung rapat dan menyediakan bahan untuk rapat-rapat lainnya kemudian perlu dilakukan. Rapat-rapat yang seharusnya membuat semakin dekat dan merapat, terkadang berakhir dengan keputusan yang bisa juga membuat semakin menjauh.

Beda visi, lain misi, dapat berimbas ke alokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan (atau mungkin sebenarnya memang tidak terlalu dibutuhkan). Beda lokasi, lain proyeksi, sehingga satu upaya pembangunan tidak jadi dijalankan (atau mungkin sebenarnya memang tidak diperlukan).

Beda perhitungan, lain kepentingan, sehingga satu rancangan panjang rencana pembangunan diperdebatkan (atau mungkin seharusnya semua mengikuti pada jalur yang sama).

Bahkan, setelah kesepakatan diperoleh pun, pekerjaan melelahkan untuk memulai pembangunan tidak berhenti dengan sendirinya. Selesainya rapat-rapat tersebut menandakan dimulainya ‘genderang perang’ para pelaksana di bawahnya.

Sesegera dan sesigap mungkin mereka akan beraksi, dimulai dari mengaktualisasikan perencanaan yang telah dibuat jauh-jauh hari, mencari rekanan yang akan menyediakan barang dan jasa untuk diadakan, menyiapkan kontrak, dan seterusnya sampai benar-benar terselenggara dan terealisasikan anggarannya.

Belum lagi, mereka mesti berkutat dengan dokumen dan berkas pelaksanaan, fotokopi, dan foto sana-sini agar berkas lengkap dan akuntabel. Berkejaran dengan jadwal-jadwal penagihan, baik pekerjaan maupun pembayaran, dan koordinasi sana-sini untuk output yang sudah diperjanjikan membuat waktu berjalan serasa lebih cepat.

Sungguh kesibukan yang membuat lelah, padat, dan penat.

Ujian Sesungguhnya

Setelah melalui ujian untuk memulai pembangunan dan merealisasikan pembangunan, ujian sesungguhnya adalah ketika pada akhirnya tiba pada tahapan pertanggungjawaban.

Setelah sebelumnya melalui tahapan termonitor dan terevaluasi oleh berbagai pihak internal pemerintahan, para pelaksana pembangunan terutama para pengelola sumber daya pembangunan dihadapkan pada satu ujian yang sesungguhnya dari para pemeriksa eksternal.

Para pemeriksa yang selain memiliki kompetensi di atas rata-rata sebagai bagian dari lembaga tinggi negara yang menjalankan amanat undang-undang, juga memiliki objektivitas dan integritas yang tinggi.

Objektivitas yang muncul dari kedudukan dan sumber dayanya tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh kedudukan pemerintahan.
Para pemeriksa yang menjalankan tugasnya dalam tiga dimensi jenis pemeriksaan -pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu- yang dalam lingkup objektivitasnya tidak dapat dibatasi kapan waktunya bekerja.

Semua orang harus siap dan bersiap dalam pemeriksaan yang secara alamiah melelahkan bagi semua pihak, terutama bagi yang terperiksa tentunya. Pemeriksaan ini tidak hanya mensyaratkan kelengkapan bukti dokumentasi formal, tetapi juga mengevaluasi output dan dampak pembangunan yang dihasilkan.

Bukti dokumentasi menjadi keharusan meski tidak lagi cukup. Teknik pemeriksaan terus berkembang jauh, tidak hanya memeriksa yang tertulis, tetapi juga yang mengkonfirmasi silang ke sana sini dalam analisis-analisis kritis, dengan pendekatan tradisional sampai dengan digitalisasi.

Bagi para pengelola anggaran dan bagian-bagian yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, khususnya bagi yang memiliki alokasi anggaran yang melimpah ruah, ini menjadi tantangan yang sesungguhnya.

Untuk kepentingan pertanggungjawaban yang mahapenting bagi seluruh masyarakat, awal pemeriksaan sering berhimpit dengan waktu mulainya tahapan realisasi pembangunan.

Para pelaksana yang biasanya tidak terganti dengan demikian akan menghadapi dua ‘ujian’ sekaligus – pelaksanan anggaran tahun berjalan dan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran tahun lalu- dalam satu waktu!

Bila sudah seperti ini, mereka, para pahlawan keluarga itu, selain bagian dari motor pembangunan, biasanya sudah sering susah beristirahat.

Ini adalah dua ujian yang harus dilakukan dengan sama baiknya, sama konsentrasinya, karena tidak hanya berpengaruh pada kinerja organisasinya, tetapi dapat pula menjangkau pada kinerja individu.

Irama siklus ini terbentuk dari peraturan-peraturan yang mereka juga mungkin belum tentu mengerti, tetapi harus diikuti.

Rangkaian kerumitan ini ialah suatu rangkaian pekerjaan yang datang silih berganti yang membutuhkan energi dan konsentrasi.

Demikian rapatnya ‘jadwal ujian’ tersebut memunculkan satu hipotesa bahwa rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada awal-awal tahun anggaran, sebagai salah satu indikator mulai berjalannya pembangunan, sedikit banyak disebabkan karena terkonsentrasinya energi dan pikiran para pelaksana kegiatan untuk mempersiapkan diri menghadapi ‘ujian’ dari para pemeriksa.

Bagaimana mungkin berkonsentrasi untuk memulai pekerjaan bila harus dihadapkan untuk berkonsentrasi mempertanggungjawabkan pekerjaan yang lalu. Kira-kira begitu.

Penutup

Mengelola negara itu lelah dan itu mungkin tak terbantah. Mengelola negara itu susah namun tidak harus membuat lemah. Perbaikan pengelolaan harus terus dilakukan karena manusia sebagai bagian dari birokrasi sebagai pelaksana pembangunan tetaplah mempunyai batasan-batasan.

Karakteristik bangsa secara umum, kondisi dan potensi yang ada tentunya dapat dijadikan pertimbangan bahwa ada batas-batas pelaksanaan tugas dari sisi waktu dan bagaimana mengelolanya.

Berita meninggalnya seorang karyawati di Jepang beberapa waktu lalu karena terlalu keras bekerja dan banyak kisah tragis tidak berhasil terbangunnya keluarga yang harmonis dari warung-warung kopi cukuplah menjadi pengingat.

Bahkan, beberapa waktu belakangan ini kembali mengemuka berita gugurnya para pahlawan pesta tertinggi di negeri ini karena ditengarai terlalu lelah bekerja, menjadi pengingat yang nyata bahwa ada batas-batas kemampuan fisik manusia.

Meskipun birokrasi kita masih diliputi stigma bermalas-malasan, tidak optimal dan maksimal dalam bekerja, tetapi tidak menutupi fakta bahwa sebagian birokrat lainnya berada dalam tekanan tinggi saat menunaikan kewajibannya. Inilah sebuah ironi pengelolaan sumber daya manusia dalam birokrasi yang perlu kita renungkan.

Mengelola pembangunan itu memang melelahkan. Namun, bukankah tiada tantangan yang tak terkalahkan, kecuali memang atas kehendak Tuhan?

Paling tidak masih ada yang namanya harapan untuk disandangkan, untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya, hidup adalah ujian, dan bukankah ujian itu harus kita kerjakan?

 

Jakarta, di akhir penantian perjuangan si merah yang masih belum berujung, Mei 2019
Y.N.W.A (red: You’ll Never Walk Alone)

Terima kasih buat mas Yudis yang menginspirasi!

 

 

 

4
0
“PNS Dimanja di Tahun Politik”, Benarkah?

“PNS Dimanja di Tahun Politik”, Benarkah?

Pengantar

Beberapa hari menjelang pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, media mengabarkan bahwa kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) akan cair pada pertengahan bulan April ini, lengkap dengan rapelannya. Respon yang muncul atas salah satu kebijakan pemerintah ini pun terbilang beragam, mulai dari yang biasa-biasa saja hingga yang menganggap kebijakan ini bermuatan politik.

Membaca beberapa ulasan di media massa, memori saya kembali teringat pada salah satu berita di salah satu laman berita online pada Maret 2018. Judul beritanya cukup menggelitik, yaitu “Bersyukurlah PNS yang Selalu Dimanja di Tahun Politik”.

Isi berita tersebut menyampaikan kembali rencana kenaikan gaji PNS, sebagaimana telah dicantumkan pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Rencana tersebut bahkan telah diutarakan dalam pembacaan nota keuangan tanggal 16 Agustus 2018. Kebijakan menaikkan gaji PNS juga beberapa kali diberitakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya di tahun pemilu.

Yang menggelitik bagi saya pribadi adalah pemilihan istilah “dimanja”. Saya rasa, frasa tersebut menggunakan majas hiperbola. Sebab menurut saya, kenaikan gaji PNS bukanlah sesuatu yang wah atau pantas disebut memanjakan. Apalagi, kenaikannya cuma 5% dari gaji. Catat hanya gaji, tidak termasuk tunjangan.

Kondisi Penggajian PNS

Birokrat Menulis pernah mengulas tentang rincian penghasilan yang diterima oleh PNS pada berbagai instansi pemerintah, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Pada beberapa instansi pusat dan pemerintah daerah, mereka menerima tambahan remunerasi dan atau tambahan penghasilan PNS (TPP).

Pendapatan tesebut akan bertambah jika PNS memegang peranan tertentu, misalnya sebagai pengelola anggaran. Dengan posisi ini, yang bersangkutan akan mendapatkan honor tambahan, seperti honor pengelola anggaran dan honor kelompok kerja unit lelang pengadaan.

Belum lagi jika kita hitung rupiah yang bisa didapatkan dari uang perjalanan dinas, nilainya sangat fluktuatif. Meskipun begitu, perhitungan penghasilan di atas bisa sangat berbeda antara instansi satu dengan lainnya. Bahkan, dalam satu instansi yang sama pun penghasilan para pegawai dengan jabatan yang sama sangat mungkin berbeda.

Poin yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa gaji pokok hanya merupakan salah satu dari beberapa instrumen pendapatan seorang PNS. Dengan demikian, jika presiden ingin memanjakan PNS, yang perlu dinaikkan semestinya bukan hanya gaji pokok, tapi juga tunjangan kinerja atau tunjangan remunerasi.

Apalagi jika kita analisis secara ekonomi, nilai kenaikan gaji pokok yang diterapkan pada tahun ini 2019 ini tidak cukup signifikan. Kenaikan gaji sebesar 5% ternyata lebih rendah daripada besaran akumulasi penurunan nilai mata uang atau inflasi yang terakhir kali dinaikan pada tahun 2014 yang lalu.

PNS Serba Salah di Pemilu

Keberadaan PNS, kadangkala disebut juga aparatur sipil negara (ASN), sejatinya merupakan instrumen negara yang mejalankan fungsi dalam menyejahterakan rakyat  dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan pastinya selaras dengan arah kebijakan pembangunan.

Meskipun rencana pembangunan di negara kita ini disusun secara rapi dan teliti demi kepentingan bangsa, unsur-unsur politis terkadang masih terasa hangat dalam pelaksanaan program pembangunan. Kondisi ini telah menjadi rahasia umum dan terjadi hingga tingkat pemerintahan level terendah sekalipun.

Saya tidak mengatakan hal ini salah, tetapi justru menganggapnya wajar. Hal ini mengingat jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan memang tidak bisa dilepaskan dari peran mekanisme politik. Sementara, kewenangan seorang pemimpin yang memperoleh jabatan lewat jalur politik mau tidak mau harus menunjukan haluan politiknya. Kalau kata pengamat politik, hal ini disebut incumbent advantages.

Bagi seorang ASN, melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya dan melayani tanpa pilih kasih dan pandang bulu adalah sebuah kewajiban. Bahkan, kadang-kadang ASN juga harus menjalankan program kebijakan yang dirasa kurang berkenan dengan keyakinan politisnya sebagai seorang warga negara. Berkaitan dengan ini, kadangkala ada pula pimpinan instansi yang mengarahkan bawahannya untuk mendukung afiliasi politik tertentu.

Tidak ada alasan untuk tidak menaati apapun perintah pemimpin selagi hal tersebut tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Meski kemudian isi hati kecilnya hanya bisa diketahui Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya, konflik batin ASN seperti ini tidak terjadi hanya di tahun pemilu. Bagi ASN, sebagaimana semua pekerja pada umumnya, tidaklah etis untuk mengekpresikan ketidaksukaannya terhadap kebijakan pimpinan di tempat dia bekerja.

Menjadi ASN berarti juga menghilangkan kesempatan untuk terjun ke dunia politik praktis dengan menjadi pengurus partai politik ataupun calon anggota legislatif. ASN pun juga tidak diperbolehkan menunjukan dukungannya pada partai politik atau calon pemimpin jabatan politis. Bukan hanya tidak menghadiri acara resmi, dukungan di sosial media dengan sekedar foto pun juga “tidak diperbolehkan”. Maka menjadi serba-salah bagi ASN yang memiliki keluarga yang bertarung di pemilu karena mereka tidak dapat terang-terangan menyatakan dukungan langsung.

Netralitas ASN

Birokrat Menulis juga pernah membahas tentang netralitas ASN dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Telah dijelaskan bahwa netralitas ASN berarti pelayanan pegawai pemerintah kepada siapapun pejabat politik dan dari partai politik (parpol) manapun ia berasal. Artinya, pelayanan kepada masyarakat tidak akan berubah sedikitpun walau pejabat politiknya telah berganti.

Pegawai negeri yang netral tidak akan mengurangi atau memberikan kelebihan pelayanan kepada pejabat politik dari parpol manapun yang mememerintah. Dengan demikian, netralitas pegawai negeri adalah memastikan profesionalisme mereka dalam menjalankan roda pemerintahan agar tidak bergeser, walaupun pejabat politik dari parpol yang memerintah itu berubah.

Disampaikan juga dalam artikel yang sama bahwa salah satu penyebab permasalahan netralitas birokrat adalah “Adanya upaya dari para Kepala Daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang secara tidak profesional yang menghendaki bawahannya mendukung dukungan politiknya atau partai pengusungnya”.

Artinya, netralitas birokrasi merupakan sebuah produk berkesinambungan yang tidak hanya menjadikan ASN sebagai sosok yang wajib netral, namun juga semua lini yang terkait dengan pelayanan birokrasi.

Penutup

Menghadapi dinamika kondisi politik yang sedikit banyak mempengaruhi lingkungan kerjanya, para pegawai negeri harus cermat dalam bersikap. Seorang ASN semestinya sadar dan siap menerima resiko yang akan dihadapi atas pilihannya di masa-masa seperti ini.

Salah satunya adalah apakah kenaikan gaji akan mempengaruhi pilihan politiknya? Jawabannya ada di benak masing-masing ASN dan di tangannya ketika memilih dari hari pemilu nanti. Meski demikian, saya sangat yakin bahwa pada dasarnya ASN tidak mau “dimanja”.

Setuju?

 

 

2
0
Optimalisasi Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Sekolah

Optimalisasi Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Sekolah

Tiap tahun ada saja masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada PPDB 2018 terjadi kecurangan pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di berbagai daerah. Kita berharap PPDB 2019 yang akan dilaksanakan bulan Mei nanti masalah dan kecurangan seperti itu tidak terjadi lagi.

Aturan Zonasi 2019

Tahun ini Kemendikbud memasifkan sistem zonasi dalam PPDB. PPDB zonasi dimaksudkan untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa. Adanya zonasi bisa mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, sekaligus menghilangkan pengastaan pada sekolah. Tidak ada sekolah favorit dan non favorit. Adanya sekolah berkualitas.

Kini Kemendikbud dan Dinas Pendidikan setempat tengah menyosialisasikan aturan PPDB 2019. Sosialisasi dilakukan lebih awal agar masyarakat tahu aturan zonasi yang terbaru. Pun mencegah permasalahan yang timbul saat PPDB.

Aturan baru di Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB 2019,di antaranya mengatur bahwa hanya ada tiga jalur dalam PPDB, yaitu zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan jalur perpindahan domisili orang tua (kuota maksimal 5 persen). Pun penghapusan SKTM, bagi siswa tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Untuk jalur perpindahan orang tua, domisili berdasar kartu keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dari RT/RW dilegalisasi kepala desa setempat yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Pemalsuan surat mutasi domisili maupun surat mutasi kerja, serta praktik jual-beli kursi, akan dipidana.

Pengelompokan zonasi ditentukan berdasarkan akses rumah calon peserta didik ke sekolah. Bukan lagi berdasarkan administrasi pemerintah. Maka, harus ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona.

Kemudian setiap sekolah peserta PPDB 2019 diwajibkan mengumumkan jumlah daya tampung sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kendala Berkeadilan

Bila kita tengok tujuan PPDB zonasi sejatinya adalah untuk pendidikan yang berkeadilan. Tidak ada lagi sekolah favorit dan non favorit. Semuanya jadi sekolah yang berkualitas. Sekolah yang menerima semua siswa apa adanya, hanya fokus pada kualitas pembelajaran (best process) bukan pada kualitas input (siswa).

Prasyarat menjadikan semua sekolah berkualitas adalah pemerataan fasilitas pendidikan dan kualitas guru. Nyatanya pemerintah belum mewujudkan hal itu. Sehingga orang tua sampai kini masih punya mindset soal adanya sekolah favorit dan nonfavorit.

Tak sedikit orang tua yang masih memburu sekolah favorit. Sekolah tersebut dipandang mampu menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas baik dan menghasilkan lulusan yang baik pula ketimbang sekolah lain.

Hal itu juga dipicu oleh pemerintah yang seharusnya memenuhi kelengkapan sarana belajar pada sekolah non favorit. Tetapi pada kenyataannya, jurang perbedaan sekolah favorit dan nonfavorit masih kentara.

Sekolah yang favorit sarana prasarananya lengkap. Buku-buku pelajaran tersedia lengkap. Ada LCD projector yang telah terpasang menggantung di plafon kelas. Anak-anak sudah bisa mengakses sumber belajar dari internet di ruang kelas.

Beda kondisinya dengan sekolah yang non favorit, mereka masih serba kekurangan. Buku-buku pelajaran tidak mencukupi dengan jumlah anak. Gedung perpustakaan belum ada. Alih-alih anak mau pakai internet, di sekolah itu belum ada komputer/laptop untuk pembelajaran.

Terkendalanya pemerataan sarpras pendidikan juga akibat dana pendidikan dikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data sepanjang 2018, ada 15 kasus korupsi infrastruktur pendidikan yang merugikan negara Rp 34,7 miliar. Juga 38 kasus di sektor pendidikan non-infrastruktur yang merugikan negara Rp 30 miliar (Kompas, 08/02/2019). Sungguh terlalu!

Selain itu, pemberlakuan zonasi mestinya diikuti pemerataan jumlah guru PNS. Sebaran guru PNS masih jomplang antara di perkotaan dan perdesaan. Di kota-kota besar, jumlah guru yang berstatus PNS dapat dikatakan kelebihan kuota. Sedang di perdesaan kekurangan guru cukup mengganggu jalannya proses belajar mengajar di kelas. Bahkan ada guru yang merangkap dua kelas sekaligus. Ketimpangan jumlah guru ini menghambat pemerataan kualitas pendidikan di tanah air.

Saran

Maka dari itu, setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan sekolah untuk mengoptimalkan sistem zonasi PPDB 2019.

Pertama, pemerintah harus meyakinkan orang tua calon peserta didik bahwa semua sekolah adalah sekolah berkualitas. Caranya dengan segera mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan. Dapodik sebenarnya bisa dipakai pemerintah pusat maupun daerah sebagai instrumen pemetaan bantuan fasilitas pendidikan. Kemudian sekolah yang minim sarpras belajarnya segera diberi bantuan tanpa ada korupsi.

Pun merotasi guru PNS. Kemendikbud bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam merotasi guru PNS. Ini penting agar kebijakan pemerataan guru yang dilakukan Kemendikbud tidak bertabrakan dengan Pemda yang punya kewenangan memutasi guru PNS. Sehingga kerja sama ini bisa menghasilkan distribusi guru merata antara di desa dan kota.

Kedua, mengoptimalkan sistem PPDB. Kemendikbud bisa mendesain aplikasi PPDB yang tersinkron dengan Dapodik. Jadi, pihak panitia PPDB SMP misalnya, saat input data calon peserta didik dapat menarik data dari Dapodik SD yang dalam zonasinya. Ini akan menyahihkan data calon peserta didik sesuai zonasi.

Ketiga, panitia PPDB harus melakukan verifikasi faktual data calon peserta didik. Khususnya surat keterangan domisili dengan mengecek langsung ke kelurahan/desa setempat. Ini penting untuk mencegah manipulasi data.

Keempat, semua pihak harus mengedepankan taat aturan. Baik sekolah maupun orangtua calon siswa harus mengutamakan kejujuran dan integritas dalam PPDB. Ini kunci utama membangun pendidikan yang berkualitas.

Akhir kata, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas di semua wilayah tanah air, mari kita dukung sistem zonasi PPDB.

 

 

2
0
error: