Dirgahayu Indonesiaku: Catatan Kecil Seorang Birokrat Kelas Teri

Dirgahayu Indonesiaku: Catatan Kecil Seorang Birokrat Kelas Teri

Ada suatu masa, sebagai warga negara biasa aku merasa tidak bangga menjadi orang Indonesia. Rasa itu datang saat aku membaca di media massa tersiar kabar korupsi merajalela. Aparat negara dengan amanah berat yang diembannya dan setumpuk kepercayaan yang diberikan, ternyata harus tertunduk malu dalam sebuah operasi tangkap tangan.

Tidak hanya sebagai warga negara, khususnya sebagai pegawai negeri, pada saat itu terjadi ada rasa kecewa yang luar biasa. Satu titik noda bisa merusak putihnya susu dalam sebuah belanga, begitu kira-kira perumpamaannya.

Selain itu, ada kalanya dada saya merasa sesak menyaksikan kawan-kawan sendiri sibuk saling mencaci. Diskusi di berbagai media sosial bukan lagi soal bagaimana memperbaiki kinerja, tetapi berebutan saling melempar bahan olokan hanya karena berbeda pilihan pemimpin idaman.

Bukankah kita, para birokrat, mempunyai tugas berat sebagai pelayan masyarakat? Untuk memastikan amanah itu berjalan dengan semestinya, tak ada pilihan selain saling menjaga persatuan dan bekerja sama. Pilihan boleh tak sama asalkan hanya menjadi pertarungan di bilik suara pada harinya.

Aku Kecewa

Ada cerita lain yang membuat perasaan ini kecewa. Bagi yang tinggal di Jakarta, setiap hari saat kita berangkat dan pulang kerja, Jakarta selalu menyuguhkan keruwetan aneka rupa. Di jalan raya, debu asap knalpot dan emosi para pengemudi beradu dalam kompetisi kesabaran menghadapi kemacetan. Di kereta, para penumpang baik tua-muda, wanita-pria, hampir semuanya sama saja. Dalam pikirannya cuma ada dua hal, yaitu bisa masuk kereta dan tidak kehilangan barang berharga. Maka benar ungkapan Jakarta sebagai kota yang kejam seperti kejamnya ‘ibu tiri’.

Jakarta yang kejam mengubah orang-orang yang tinggal di dalamnya menjadi kejam. Jalanan dan kereta adalah saksinya betapa kami yang menghuni kota ini telah menjadi orang-orang yang individualis karena satu alasan, yaitu keterpaksaan.

“Aku terpaksa melanggarnya, karena jika tidak, maka pemotor-pemotor di belakangku akan marah,” begitu kata pemotor yang baru saja menerobos lampu merah.

“Aku terpaksa mendorongmu makin berjejal ke dalam gerbong, karena jika aku tak terbawa kereta ini, maka tak bisa kupenuhi janjiku untuk sholat maghrib di rumah dengan anak istri,“ begitu kata roker (rombongan kereta) Tanahabang-Bogor yang baru naik dari Stasiun Manggarai.

“Aku terpaksa melawan arus jalan, karena hari ini belum banyak orderanku, bisa jadi tak lunas cicilan motorku,” begitu kata driver ojek online rute Salemba-Sudirman.

“Aku terpaksa mencampur minyak jelantah dengan plastik, karena harga minyak goreng semakin tak terbeli,” begitu kata tukang gorengan yang sudah kusam wajahnya karena terpapar udara Jakarta dan uap panas penggorengannya.

“Aku terpaksa menaikkan standar penerimaan bagi anak baru, mereka harus sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung, karena sekolah ini hanya menerima calon-calon juara lomba di level dunia,” begitu kata seorang kepala sekolah dasar swasta di pinggiran Jakarta.

“Dan aku, terpaksa ngomel dalam tulisan ini karena aku bukan siapa-siapa. Bukan seorang pejabat, camat, walikota, gubernur, menteri, apalagi presiden yang memiliki kekuasaan dan disegani. Aku cuma seorang birokrat level teri yang gelisah menjadi orang Indonesia, mencari nafkah di Jakarta dengan segala permasalahannya,” begitu kataku.

Kehebatan Mereka

Kawan, aku tak akan bosan menceritakan padamu tentang Jerman, Belanda, dan Swiss. Sekali saja kamu bisa datang langsung ke sana dan merasakan bagaimana kehidupan manusia di sana, sungguh pasti batinmu akan berontak, “Kenapa tidak begini Indonesia?”

Ya, negara-negara itu memang kaya. Jerman telah ratusan tahun membangun saluran kereta bawah tanah berlapis-lapis di ibukotanya dan membangun pabrik-pabrik mobil terkemuka yang merajai pasar dunia karena kualitasnya. Belanda telah mengubah rawa-rawa menjadi sawah perkebunan dan industri bahkan saat negeri Indonesia masih belum ada namanya, saat kita masih terpecah-pecah dalam kerajaan kesultanan dan dirongrong penjajahan.

Swiss pun tak kalah majunya. Meski negara itu tak memiliki banyak kekayaan alam selain pegunungan dan musim salju yang membekap penduduknya dalam keterbatasan, dengan wilayah hanya sepertiga dari pulau Jawa, tetapi  Swiss memiliki Zurich sebagai kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia.

Kalau saja Indonesia seperti mereka, kita mungkin akan bahagia rasanya.

Mimpikah Aku?

Ya, aku yakin ini pasti masih mimpi. Aku masih memimpikan bangsa ini bisa sebahagia mereka yang tinggal di Eropa. Karena nyatanya, kita tidak mempunyai harta sebanyak mereka. Buat membangun jalan saja, negeri ini masih membutuhkan hutang luar negeri. Bagaimana tidak, rakyat Indonesia sebagian besar masih malas membayar pajak.

Karena nyatanya, segala peraturan lalu lintas hingga soal kewajiban bayar-membayar diyakini ada untuk dilanggar.

Karena nyatanya, memberi harga murah pada penumpang commuter line dengan subsidi public service obligation tidak cukup untuk mengubah kebiasaan tetap berjalan pada eskalator sebelah kanan.

Karena nyatanya, subsidi elpiji yang jelas-jelas menjadi hak orang miskin diserobot dengan mudahnya oleh para orang kaya.

Karena nyatanya, segala urusan, kunjungan, dan kebijakan kepala pemerintahan selalu jadi bahan gunjingan dan seringkali dibumbui prasangka yang berlebihan. Memang semuanya belum ada yang sempurna, tetapi selalu dicari kekurangannya.

Aku Mau Bilang Apa?

Aku mau bilang bahwa kita terlalu jauh “ketinggalan”. Kita ketinggalan kekayaan, zaman, dan peradaban dibandingkan mereka yang tinggal di negara-negara itu.

Mungkin kita belum mempunyai uang sebanyak mereka, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah kecenderungan mental kita yang masih buruk. Mulai dari yang kecil-kecil dan dari yang sederhana saja dulu, seperti mengantri secara tertib di depan kasir minimarket, tidak membunyikan klakson berlebihan, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya. Mulai dari yang remeh saja, membuang sampah pada tempatnya, mematikan handphone saat berkendara, ataupun mendahulukan orang cacat dan lansia di kereta.

Mari kita mulai dari berbesar hati untuk menghindari konflik soal politik, tersenyum saat bendera merah putih sedang naik pada tiangnya, mengingat siapa nama pahlawan yang terlukis pada gurat-gurat uang kertas, syukur-syukur menelusuri kiprah dan jasa-jasanya, lalu mendoakannya tenang di alam sana. Selanjutnya kita mesti percaya pada negara dan pemerintahnya, percaya pada kebijakan-kebijakannya, dan juga percaya pada aturan-aturan yang mereka tetapkan. Baru setelah itu, aku pun percaya bahwa kita benar-benar cinta Indonesia.

Bagiku, nantinya Indonesia akan hebat seperti negara-negara di Eropa itu. Indonesia akan menjadi hebat karena kita negara kaya akan sumber daya alam dan manusia.

Sungguh Kaya Alam Indonesia

Indonesia memang kaya akan alamnya. Kalau tak percaya, tanyakan saja pada bapak dan ibu haji yang pernah berkunjung ke tanah suci. Mereka akan meyakinkanmu tanpa berfikir lagi bahwa alam Indonesia jauh lebih indah dan nyaman dari Kerajaan Arab Saudi.

Jika di sana, pesawat Saudi Arabian Airlines mendarat dengan anggun di atas sebuah bandara yang dibangun di hamparan padang pasir tandus berbatu-batu, maka di Indonesia hampir di semua kota landing dan take-off adalah momen bagus bagi kita untuk mencuplik potret indahnya sawah-sawah lambang kesuburan pertanian, pantai-pantai dan pelabuhan perlambang kekayaan lautan. Belum lagi saat melintas di atas pegunungan yang kokoh dihiasi warna biru langitnya, putih awannya, dan hijau hutan-hutannya.

Sumber daya alam Indonesia memang kaya. Namun, di balik kekayaan alamnya penduduknya masih banyak yang jauh lebih sengsara dari kebanyakan orang di Arab Saudi. Hingga sebagian dari kaumku, para wanita, memilih jadi pekerja di Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita. Tentu saja, demi janji menjadi kaya dan demi membiayai keluarganya yang tercinta yang masih papa di Indonesia.

Sungguh, Kita Juga Kaya Sumber Daya Manusia

Penduduk Indonesia yang hampir berjumlah 260 juta didominasi manusia muda usia pekerja. Sungguh sebuah modal demografi yang sangat berharga untuk menghasilkan kemajuan. Komposisi itu hanya selisih 20% dari populasi penduduk negara adidaya, Amerika Serikat.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, masih beruntung kita. Tengoklah bagaimana lelahnya pemerintah Jepang dan Singapura merayu warganya untuk berkeluarga, menikah, dan melahirkan putra atau putrinya. Setiap kelahiran mereka disambut sukacita karena sang negara kaya sedang dalam ketakutan tak punya generasi muda penggerak perekonomian negaranya.

Coba saja, andai para generasi muda angkatan kerja Indonesia bekerja dengan semangat menggelora. Apalagi jika mereka menjadi wiraswasta yang membuka semakin banyak lapangan kerja, pasti negeri ini akan menjadi lebih produktif dan berdaya.

Para anak muda itu tak perlu lagi putus asa dalam harap di antara lowongan kerja yang ada. Temukan saja bakatmu, gunakan peluangmu, dan lakukan sesuatu di zaman yang menjanjikan berbagai kemudahan. Tak ada lagi alasan bahwa hari ini kita tak bisa menciptakan pekerjaan untuk kita sendiri.

Mari Mengubah Mental Kita

Yang paling susah adalah mengubah mental buruk kita. Program besar pemerintahan yang bertajuk revolusi mental dengan cita-cita luar biasa dan pendanaan yang tak sedikit jumlahnya saja masih ‘terpental’, meskipun terlalu dini juga untuk dibilang gagal.

Sebagai gambaran, kota London yang begitu tertata rapi dan melegenda saja, pada ratusan tahun yang lalu masih lebih jorok dari Jakarta. Ada sampah dan kotoran di mana-mana. Kriminalitas pun pernah merajalela.

Ya, London saat itu mungkin tidak jauh berbeda dengan Jakarta saat ini. Yang menjadi masalah apa iya kita butuh selama itu, ratusan tahun lagi untuk mengubah Jakarta dan Indonesia menjadi lebih tertata. Aku berharap tidak.

Kemajuan teknologi harus digunakan lebih banyak lagi untuk kebaikan. Semakin banyak orang Indonesia yang berpendidikan, semakin banyak generasi milenial yang melek dengan tuntutan peradaban untuk berbuat sesuatu, dan semakin banyak pemimpin yang peduli dan memberi teladan, akan menjadikan ratusan tahun waktu yang diperlukan untuk mengubah mental buruk itu menjadi masa yang lebih singkat.

Akhirnya Kawanku

Menurutku tak ada lagi pilihanku dan pilihanmu. Mencintai negeri ini harusnya bersama-sama.  Mari kita mulai lagi hari ini. Kita mulai dari sini, dari Jakarta, dan dari mana saja meski di sudut terjauh negara Indonesia.

Kamu yang tahu apa peranmu. Kalau aku, hari ini aku akan menjadi birokrat kelas teri dengan sedikit sumbangsih berupa coretan-coretan sederhana.

Aku percaya, tidak ada pekerjaan apapun yang tak penting di negara ini asalkan kita benar-benar mau bekerja. Tak mungkin seorang presiden menjalankan pemerintahan tanpa bantuan wakilnya, menterinya, dirjen-dirjennya, kabid-kabidnya, hingga kroco-kroco macam aku.

Karena ini sudah zaman kebebasan, seorang presiden sekalipun bisa berubah pikiran hanya karena sebuah tulisan dari anak TK yang baru mengenal huruf dan angka. Maka berkaryalah, bersemangatlah, dan berubahlah demi cintamu pada negeri ini, Indonesia.

Terima kasih pahlawanku, tetaplah berjuang kawan-kawanku!

Dirgahayu, Indonesiaku!

 

 

Generasi Milenial: Sebuah Asa Untuk Mengubah Birokrasi Indonesia

Generasi Milenial: Sebuah Asa Untuk Mengubah Birokrasi Indonesia

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk kementerian dan lembaga sudah dilaksanakan pada penghujung 2017 lalu. Rata-rata pelamar adalah mereka yang memiliki usia antara 22 hingga 30 tahun karena memang rentang usia itulah yang disyaratkan oleh kebanyakan instansi. Meskipun demikian, ada juga beberapa instansi yang mensyaratkan usia minimal 18 tahun untuk kualifikasi pendidikan SMA atau usia maksimal 35 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2.

Pelamar pada rentang umur tersebut dikenal sebagai generasi milenial atau disebut juga dengan generasi Y. Generasi milenial ini adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan awal tahun 2000.

Karakter Pekerja Generasi Milenial

Beberapa ahli memiliki perbedaan identifikasi tentang rentang usia generasi milenial, tetapi mereka mayoritas sepakat bahwa generasi milenial adalah generasi muda yang lahir saat globalisasi teknologi digital berkembang sangat kuat. Oleh karena itulah generasi milenial pada umumnya lebih ahli dalam penggunaan teknologi dibandingkan dengan generasi sebelumnya (generasi X).

Karakter generasi milenial tentu berbeda di setiap wilayah dan juga bergantung pada kondisi sosial-ekonomi. Yoris Sebastian,  seorang penulis buku Generasi Langgas Millennials Indonesia, melihat karakter milenial dalam lingkup pekerjaaan adalah sekumpulan anak muda yang menyukai hal serba instan, efisien, suka belajar, dan menyenangi tantangan.

Generasi ini adalah generasi yang melek teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat ternyata memengaruhi karakter para generasi milenial. Sebut saja misalnya saat mereka membutuhkan informasi, mereka akan memilih berselancar ke dunia maya daripada mencari data di buku. Mereka cenderung ingin bekerja praktis dan tidak mau susah. Saat menerima tugas baru yang belum pernah dikerjakan, mereka akan meminta contoh format pengerjaan yang gunanya untuk menghemat waktu pekerjaan.

Bukan hanya gaji dan fleksibilitas waktu, generasi milenial juga menginginkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan terus belajar.

Generasi milenial pun ternyata menolak terjebak pada zona nyaman. Mereka tidak segan untuk mencari tantangan baru jika dirasa pekerjaannya terlalu monoton. Hal itu bukan berarti mereka tidak loyal terhadap pekerjaannya, tetapi mereka hanya loyal pada sesuatu yang memang perlu disetiakan.

Bonus Demografi

Generasi milenial memiliki proporsi usia yang besar dibandingkan rentang usia lainnya. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 271 juta jiwa. Jika penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) diperkirakan mencapai 67,7%,—dimana sebanyak 35% dari jumlah penduduk adalah generasi milenial—maka sebanyak 51,7% dari jumlah penduduk usia produktif tersebut adalah generasi milenial (usia 20-40 tahun).

Hal ini berarti Indonesia sedang mengalami bonus generasi milenial dibandingkan penduduk usia produktif lainnya. Dengan demikian, generasi ini menjadi bagian penting yang memiliki peran dalam kemajuan bangsa, termasuk di dunia birokrasi pemerintahan.

Generasi Milenial di Birokrasi

Terlepas dari karakter negatif yang dimiliki generasi milenial seperti ingin instan, tidak mau susah, narsis, pemalas, dan senang melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, generasi milenial juga dapat membawa keuntungan bagi organisasi asalkan mereka dikelola secara proporsional.

Generasi milenial yang melek teknologi dapat membantu perbaikan berbagai persoalan pemerintah di negeri ini, seperti peningkatan standar pelayanan publik yang lebih efisien, salah satunya adalah penerapan sistem e-government yang lebih transparan dan terintegrasi.

Namun, karena pada umumnya generasi ini memiliki sifat ‘labil’, keberadaan mereka masih harus selalu diarahkan untuk mengacu kepada nilai-nilai mental yang baik, sebagaimana yang diamanatkan pada area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi jilid ke-2.

Pada area perubahan tersebut, mental aparatur negara harus mengacu pada upaya peningkatan profesionalisme, peningkatan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, dan peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Survei Terbatas tentang Generasi Milenial

Seluruh instansi pemerintahan pasti sudah merasakan kehadiran generasi milenial setelah penerimaan CPNS tahun 2017 silam. Apakah kehadiran mereka memiliki potensi memberikan manfaat bagi organisasi, atau mereka hanya menambah beban keuangan negara karena perilaku mereka yang cenderung banyak dianggap negatif? Saya ingin mengetahui motivasi dan ide perubahan yang ingin mereka bawa ke birokrasi.

Untuk menjawabnya, saya mencoba melakukan survei terbatas pada bulan Maret 2018. Survei tersebut saya tujukan ke sejumlah CPNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebanyak 132 orang lolos pada penerimaan CPNS BKN tahun 2017 silam. Namun, hanya 27 responden atau hanya sekitar 20% saja dari jumlah formasi yang berpartisipasi mengisi survei melalui Google Form.

Tentu saja jumlah tersebut tidak memenuhi teori sampling manapun, dan tulisan ini tidak bisa disebut sebagai penelitian ilmiah. Namun, saya tetap mencoba membagikan apa yang saya dapatkan agar kiranya bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya tentang pekerja milenial ini.

Beberapa pertanyaan yang saya lontarkan dalam suvei tersebut adalah: alasan bekerja di birokrasi, harapan untuk birokrasi, rencana atau ide untuk memajukan birokrasi, dan peran apa yang dilakukan untuk memperbaiki birokrasi.

Untuk pertanyaan pertama tentang alasan mereka ingin bekerja di birokrasi, hanya sedikit responden yang menjawab ingin mencari uang dan karena pekerjaan di pemerintahan lebih menjanjikan dibandingkan bekerja di sektor swasta. Namun, yang membuat saya bangga lebih banyak responden yang menjawab karena mereka ingin berkecimpung di dunia birokrasi. Lebih dari sekedar motif mencari uang, mereka ingin menjadi agen perubahan, atau ingin mengubah birokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Pada pertanyaan kedua, yaitu tentang harapan mereka untuk birokrasi, kebanyakan mereka menginginkan prosedur yang tidak rumit, lebih efisien, dan transparan. Bisa jadi mereka menjawab itu karena mereka sudah lelah dengan prosedur birokrasi saat ini yang masih terkesan ribet dan tidak efisien. Mereka hadir di birokrasi untuk membenahinya.

Di pertanyaan ketiga soal rencana atau ide untuk memajukan birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi (TI) adalah jawaban yang paling mendominasi. Jawaban tersebut tidak mengherankan mengingat tipikal generasi milenial yang memang melek teknologi. Bahkan, mereka memiliki ide untuk mengadakan pelatihan TI terpadu bagi pegawai yang belum melek teknologi.

Pertanyaan terakhir tentang peran untuk memperbaiki birokrasi, mereka menjawab bahwa salah satu jalan perbaikan adalah dengan berperan masuk ke dalam birokrasi dan mengubahnya dari dalam. Mereka tak sungkan menuangkan ide dan kemampuannya, terutama dalam bidang TI untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah dan lebih efisien.

Epilog

Berdasarkan pandangan mereka yang saya kumpulkan dari hasil survei, saya melihat bahwa mereka memiliki potensi memberikan manfaat kepada organisasi. Hal ini dibuktikan dari jawaban pertanyaan ketiga bahwa mereka concern dalam pemanfaatan TI untuk efisiensi dan perbaikan pelayanan ke masyarakat.

Pada akhirnya, potensi ini tergantung pada generasi old apakah akan memberikan kesempatan kepada mereka agar potensi tersebut dapat direalisasikan atau tidak. Sebagaimana kita tahu, jika potensi tersebut terealisasi dengan baik, maka pada akhirnya akan membawa manfaat bagi organisasi.

Pembaca perlu berhati-hati dalam melihat simpulan survei yang saya lakukan. Sebab, survei hanya mengumpulkan data dari CPNS yang diterima di BKN pada tahun 2017 silam. Jumlah responden yang berpartisipasi hanya 27 orang, atau sekitar 20% dari 132 responden yang ada. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah melakukan penelitian lebih dalam atas generasi milenial ini.

Namun, dari hasil survei kecil ini, paling tidak saya merasa optimis bahwa generasi milenial yang terlibat di dunia birokrasi pemerintahan dapat membawa perubahan positif, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik.

Saya, dan juga mungkin Anda, berharap semoga mereka masih tetap berdiri dengan idealismenya sehingga mampu mengubah budaya birokrasi yang sudah terlanjur dipandang negatif di mata masyarakat, bukan malah terkontaminasi ikut larut di dalamnya. ***

 

P.S. Saya mengucapkan terima kasih kepada I Gusti Ayu Agung Diah Acintya yang telah membantu menyebarkan kuesioner dan kepada seluruh responden yang telah berkenan mengisi kuesioner.

 

 

Mengejar Keadilan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah

Mengejar Keadilan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah

Sampai dengan saat ini proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih jamak dianggap sebagai arena terjadinya korupsi. Secara kenyataan, memang sebagian besar korupsi terjadi pada proses PBJ. Namun, pernahkah kita merenungkan kembali apakah korupsi selalu menghantui proses PBJ di manapun berada?

Beragamnya Pengertian Korupsi

Semua lapisan masyarakat dari muda hingga tua, dari desa hingga kota, dari masyarakat awam hingga sang penguasa, semua pasti mengenal kata korupsi. Bahkan, ketika saya amati dua bocah yang sedang bermain game di telepon genggamnya, saat salah satu kedapatan melakukan cheating, rivalnya langsung menuduh “korupsi”.

Berbagai pengertian korupsi dari para ahli pun berbeda-beda. Syed Hussein Alatas, seorang sosiolog sekaligus politisi Malaysia, mengatakan bahwa korupsi adalah pencurian yang melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.

Gunnar Myrdal, seorang ekonom Swedia, memberi pengertian tentang korupsi sebagai suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan.

Pemahaman menarik datang dari Mubyarto, seorang akademisi Indonesia. Dia mengatakan bahwa korupsi adalah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik, dan para pegawai pada umumnya.

Adapun Webster Dictionary menyebutkan bahwa korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Dari beberapa banyak pengertian korupsi, ternyata kita belum satu kata atau sepakat tentang apa itu korupsi. Bahkan, sekalipun istilah itu sudah menjadi produk perundang-undangan.

Tampak sepele, tetapi banyaknya pemahaman tentang korupsi membawa implikasi pada penindakan terhadap kasus korupsi menjadi kian subjektif. Akibatnya Aparat Penegak Hukum (APH) dapat dengan leluasa menjustifikasi suatu tindakan yang sebenarnya termasuk urusan maladministrasi atau perdata menjadi masuk dalam kategori sebuah tindakan korupsi.

Pasal Sakti Pemicu Kriminalitas

Salah satu pemicu terjadinya kriminalisasi adalah adanya pasal sakti dari UU Tipikor yang melihat kejadian tanpa mendasari bagaimana pelaku berbuat. APH selaku pemegang peran bekerja pada tataran dogmatis. Dengan demikian tujuan hukum untuk mencapai keadilan masih jauh dari kenyataan.

Pasal sakti tersebut di antaranya adalah pasal 2 dan 3 pada UU Tipikor. Pada pasal  2 ayat(1) UU Tipikor menyebutkan bahwa:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sedangkan pasal 3 menyebutkan:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Jika kita mencermati pasal 2 ayat (1) tersebut, terlihat pasal itu sangat ampuh untuk menjerat setiap orang, meski yang bersangkutan tidak mempunyai jabatan/wewenang/kuasa. Ibarat penjaga kantor yang ikut menemani lembur seorang tersangka,  dia dapat dianggap ikut berperan di dalam timbulnya kerugian negara.

Sedangkan pada pasal 3 hanya bisa menjerat setiap orang yang mempunyai wewenang, jabatan, kesempatan dan kedudukan yang berakibat pada timbulnya kerugian negara tetapi justru mendapat ancaman hukuman yang lebih rendah daripada pasal 2.

Persamaan kedua pasal tersebut adalah sama-sama belum pasti tentang kriteria unsur melawan hukum dan pembuktian adanya unsur merugikan negara. Terkadang berdasarkan dari hasil pemeriksaan, meski termasuk dalam kesalahan administrasi, suatu tindakan dapat dipaksakan untuk masuk pada kategori korupsi (Baca juga http://birokratmenulis.org/menolak-kriminalisasi-pbj/).

Subjektivitas Berujung Kriminalitas

Dalam proses PBJ, subjektivitas APH dalam menyatakan suatu tindakan korupsi dapat berujung pada kriminalisasi yang mengoyak keadilan hukum. Untuk mencari keadilan hukum bagi kasus PBJ, kita perlu mengurai sistem, pelaku, dan pemegang peran.

Sementara di sisi perhitungan kerugian negara, yang menjadi kewenangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai auditor negara pun masih bersifat subjektif.

Kasus berikut dapat menjadi contoh betapa subjektivitas pemeriksaan dan proses penegakan hukum terjadi.

Sebuah kegiatan pemeliharaan berkala/rutin suatu jalan di awal tahun menjadi objek pemeriksaan. Sementara pada tahun berikutnya jalan tersebut dilakukan pengaspalan. Oleh pemeriksa hal tersebut dianggap sebagai temuan adanya pekerjaaan fiktif dikarenakan pekerjaan dimaksud sudah tidak tampak dan terukur.

Sementara di daerah lain dengan peristiwa serupa, hal tersebut tidak menjadi permasalahaan dalam pemeriksaan sepanjang bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan dapat diyakini kebenarannya.

Sialnya, pada pemeriksaan yang menjadikan peristiwa tersebut sebagai temuan, oleh APH ditingkatkan statusnya menjadi suatu tindakan korupsi.

Kriminalisasi Akibat Pelaksanaan Mandat

Contoh kasus menarik lainnya tentang kriminalisasi terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Seorang pejabat pengadaan (PP) menjadi tersangka akibat melakukan proses pengadaan langsung dengan mengikuti petunjuk norma tidak tertulis secara turun-temurun di daerahnya.

Petunjuk norma tidak tertulis tersebut adalah penentuan rekanan pengadaan langsung yang ditentukan oleh atasan pejabat pengadaan. Sedangkan tugas pejabat pengadaan hanyalah memproses rekanan yang telah ditetapkan.

Memang disayangkan mengapa sebuah kebiasaan menjadi norma tidak tertulis yang ditaati dan dijadikan acuan dalam proses pengadaan di pemda tersebut, yang ternyata kebiasaan tersebut menyimpang dari ketentuan (peraturan presiden) tentang PBJ.

Namun demikian, dalam kasus tersebut, pejabat pengadaan yang dijadikan tersangka sesungguhnya hanyalah menjalankan perintah atasan untuk memproses pengadaan dengan rekanan pilihan berdasarkan mandat.

Merujuk pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan yang menjalankan tugasnya melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Demikian juga jika mengacu pada teori hukum perdata, pada pasal 1367 KUHPerdata, penanggung jawab sebuah tindakan yag dilakukan oleh seseorang dalam pelaksanaan tugas adalah pemberi mandat.

Adapun sebagai pelaku pengadaan, sering karena mengejar target kinerja atau pelaksanaan yang harus segera, kadang kurang begitu mencermati beberapa kaidah norma yang ada sehingga tidak menyadari jika bertentangan dengan hukum di atasnya.

Atas kejadian tersebut, setelah menyadari adanya inkonsistensi, sebaiknya para pelaku pengadaan mengajukan toetsingrecht (hak menguji). Dari toetsing review, pengujian dapat dilakukan secara formal, yaitu berkenaan dengan prosedur pembentukannya dengan menilai apakah sesuai dengan norma yang telah diatur sebelumnya. Pengujian juga dapat dilakukan secara material, yaitu berkenaan dengan apakah isinya sesuai atau bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, jika didapati norma tentang  petunjuk pelaksanaan PBJ yang tidak jelas prosedur pembentukannya dan/atau  bertentangan dengan perpres tentang pengadaan barang dan jasa, maka isinya dapat ditinjau kembali untuk dilakukan revisi.

Pelaksanaan Tugas atau Konflik Kepentingan?

Di dalam kasus korupsi PBJ, untuk menilai apakah peran seseorang tersebut layak diperiksa secara intensif sebagai tersangka, dapat kita amati dari batasan wewenang/diskresi.

Untuk mengetahui apakah tindakan seorang pengguna anggaran (PA), pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia lelang, dan panitia penerima hasil pengadaan (PPHP) adalah dalam rangka untuk kelancaran proses ataukah dalam kategori konflik kepentingan, dapat kita lihat dari masing-masing tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Misalkan seorang PPK mengganti salah satu personil tenaga ahli konsultan yang berhalangan tetap demi kelancaran tugas dan dia memilih orang dengan kompetensi yang sesuai, maka tindakannya adalah dalam rangka melancarkan tugas.

Sedangkan jika mengganti personil dengan teman dekatnya yang ternyata secara kompetensi berada di bawah persyaratan, maka dalam hal ini tindakannya terindikasi konflik kepentingan.

Atau, seorang PPK yang telah menandatangani perintah pembayaran, meski pengawas lapangan dan PPHP belum merekomendasi besaran volume terpasang di lapangan. Demikian juga panitia lelang yang melakukan hal melebihi wewenangnya. Terhadap keduanya dapat terlebih dahulu kita lakukan uji secara formal dan materiil atas alasan-alasan yang mendasari perbuatannya, agar kita bisa mengurai apakah perbuatannya dapat dikategorikan melawan hukum atau demi kelancaran tugas.

Epilog

Dengan beragamnya pemicu kriminalitas sudah selayaknya para pemeriksa dan APH tidak berada dalam tingkatan kelas dogmatis, melainkan harus melihat kasus secara lebih utuh. Dengan demikian, hasil keputusan merupakan hasil dari gabungan beberapa lapisan dalam ilmu hukum. Manakala APH hanya berada pada tataran dogmatic hukum, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan.

Ketika pemeriksa dan APH berpikir dalam beberapa tingkatan ilmu hukum, yaitu dogmatic hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, maka hasil keputusan akan lebih humanis dan berkeadilan. Dalam kondisi demikian tujuan hukum untuk membuat orang bahagia bukan suatu kemustahilan.

Penerapan tuntutan hukuman maksimal hanya akan menciptakan nilai bargaining yang semakin tinggi. Untuk lebih tercapainya keadilan dan kepastian hukum perlu dipertimbangkan untuk mengajukan judicial review terhadap UU Tipikor.

Sudah seharusnya tujuan hukum dibuat adalah untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum. Tujuan hukum menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang baik. Sedangkan Thomas Aquinas mengatakan bahwa tujuan hukum bagi pembentuk undang-undang adalah sebuah niat untuk menjamin kebaikan umum sesuai dengan keadilan Illahi.***

 

 

Tradisi Mudik Lebaran di Indonesia, Dampak Tular Positif sebagai Pemerkuat Ekonomi di Daerah

Tradisi Mudik Lebaran di Indonesia, Dampak Tular Positif sebagai Pemerkuat Ekonomi di Daerah

Pengantar

Sebelum menjelang Ramadhan, di media terangkat berita tentang protes para pengusaha atas tambahan cuti bersama lebaran tahun 2018. Protes ini muncul karena tambahan cuti ini dikhawatirkan akan mengganggu roda perekonomian para pelaku usaha.

Akhirnya, Wakil Presiden Juduf Kalla memberikan pernyataan bahwa libur tambahan tidak akan membuat ekonomi macet. Sebaliknya, mudik ini cuma membedakan porsinya, yaitu menggerakkan ekonomi wisata di daerah, terutama wisata kuliner.

Mudik Menggeliatkan Ekonomi Daerah

Di Indonesia, mudik lebaran dipandang sekadar ritual tahunan yang menyertai setiap perayaan hari raya Idulfitri. Padahal, jika dicermati peristiwa mudik lebaran di Indonesia bisa dibilang cukup fenomenal. Bagaimana tidak?

Pertama, mudik lebaran melibatkan pergerakan jutaan penduduk di seluruh wilayah Indonesia yang terjadi hampir serentak dengan pola yang searah. Utamanya, pergerakan ini dari kota-kota besar menuju daerah-daerah perdesaan dan kota-kota kecil. Sebagai contoh, Kementerian Perhubungan memperkirakan arus mudik tahun 2016 mencapai sekitar 30 juta orang.

Kedua, masyarakat yang melakukan mudik tidak terpengaruh kondisi apapun, termasuk adanya perlambatan ekonomi. Bahkan, mereka mengabaikan tingginya biaya tiket perjalanan dan rela terjebak kemacetan panjang hanya untuk dapat mudik.

Ketiga, sekalipun terjadi perkembangan era teknologi komunikasi, hasrat untuk bersilaturahim secara langsung melalui mudik tetap tinggi. Padahal, sebenarnya silaturahim tidak lagi hanya dapat dilakukan melalui telepon atau email, tetapi dapat bertatap muka langsung melalui video conference.

Keempat, kegiatan mudik juga disertai pergerakan ekonomi yang cukup besar. Buktinya, pemerintah mewajibkan para pelaku usaha memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya minimal sebesar satu kali gaji.

Dengan jumlah pekerja sektor formal sekitar 47,5 juta orang dan asumsi rata-rata upah minimum sekitar Rp2 juta per bulan, setidaknya terdapat lebih dari Rp90 triliun yang terbawa oleh pergerakan para pemudik.

Jika kita memperhitungkan efek perputaran uang (velocity of money), nilai riil perputaran uang dapat mencapai dua kali lipat suatu nilai. Artinya, selama Idulfitri terdapat potensi perputaran uang tunai dan potensi transfer dana dari kota ke desa yang mencapai Rp200 triliun. Hal ini belum memperhitungkan ketika pemerintah tidak hanya memberikan gaji ke-13 (THR), tetapi juga gaji ke-14 untuk PNS dan pejabat pemerintahan.

Keempat hal tersebut minimal cukup untuk merefleksikan bahwa tradisi mudik lebaran tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga sangat kental dengan dimensi sosial, budaya, serta pergerakan ekonomi masyarakat.

Jika mampu dikapitalisasi dan dioptimalkan, tradisi mudik ini dapat menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi yang sangat besar. Sebab, potensi peningkatan kemampuan belanja masyarakat ini mampu mendongkrak permintaan dan memacu produksi.

Sayangnya, tambahan amunisi belanja masyarakat dengan adanya tradisi mudik lebaran selalu dihadang dengan melambungnya harga kebutuhan pokok dan kenaikan tarif transportasi untuk pemenuhan kebutuhan mudik lebaran. Artinya, momentum peningkatan permintaan yang sedianya memacu produksi tertiadakan oleh tingginya inflasi.

Jika saja pemerintah mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok, peningkatan permintaan ini tentu akan menjadi daya dorong dalam memacu produksi secara nasional. Dengan demikian, jumlah produksi akan meningkat dan penciptaan lapangan kerja akan meluas sehingga dalam jangka berikutnya akan semakin memompa daya beli masyarakat.

Di samping menjadi momentum memacu produksi, tradisi mudik lebaran juga dapat sebagai instrumen pemerataan kue pembangunan, perbaikan infrastruktur, dan menggerus kesenjangan ekonomi antara kota dan desa.

Seiring pergerakan pemudik, pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang terkonsentrasi di kota besar berpeluang tertransfer dan terdistribusi secara alami ke berbagai pelosok daerah.

Setidaknya, terdapat tiga kegiatan pemudik di daerah yang efektif menggerakkan potensi ekonomi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, kegiatan konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan selama pemudik berada di daerah. Kegiatan ini mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, dan jasa transportasi.

Kegiatan konsumsi merupakan pengeluaran pemudik yang langsung tertransfer pada kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Konsumsi ini akan semakin marak jika pelaku ekonomi daerah mempunyai berbagai kreativitas seperti industri makanan dan kerajinan yang dapat menjadi suvenir untuk dapat dibawa pulang pemudik ke kota.

Kedua, kegiatan penyaluran zakat, infak, dan sedekah pemudik. Kegiatan ini tidak hanya sebatas menyalurkan zakat yang bersifat santunan kepada fakir miskin, tetapi juga dapat diperluas dengan penggalangan dana dari para pemudik yang telah sukses untuk memperbaiki berbagai infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan di desa.

Ketiga, mengoptimalkan kegiatan wisata. Banyak daerah yang memiliki objek destinasi wisata yang menawan.

Sayangnya, masih banyak pemerintah daerah yang kurang peduli dan kreatif untuk memberdayakan potensi wisata tersebut. Jika mampu mempersolek berbagai objek wisata daerah, tentu pemerintah daerah dapat menyedot kunjungan para pemudik.

Penutup

Demikian uraian sekilas tentang pengaruh positif tradisi mudik lebaran dan ketok tular (multiflier effect) ekonomi bagi daerah. Tradisi ini mestinya tidak hanya dilihat menggeliatkan ekonomi temporer, tetapi bisa berkesinambungan.

 

 

The Greatest Showman: Panggung Tepat Belajar Manajemen Risiko

The Greatest Showman: Panggung Tepat Belajar Manajemen Risiko

All the shine of a thousand spotlights,

All the stars we steal from the nightsky,

Will never be enough..

(Never Enough-Original Soundtrack The Greatest Showman)

 

Salah satu lirik lagu tersebut menambah gegap gempita megahnya panggung yang ditampilkan oleh Phineas Taylor Barnum, sang legenda pertunjukan di Amerika Serikat, yang cerita perjuangan hidupnya dikisahkan dengan apik dalam film The Greatest Showman.

Film  yang disutradarai oleh Michael Gracey ini meroket menjadi box office dalam waktu singkat dan akhirnya bertengger cukup lama di banyak bioskop di berbagai negara pada medio Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

Salah satu lagu indah yang menghiasi film tersebut, This is me, berhasil meraih gelar sebagai lagu orisinal terbaik pada gelaran Golden Globe tahun 2018 ini.

Bagi saya, panggung berikut kisah dibaliknya itu bukan saja menyiratkan kebahagiaan dan kekaguman penonton, tetapi juga penuh makna dan pelajaran berharga dalam menimba ilmu bagaimana mengelola risiko.

Sebelum mulai membaca tulisan ini, satu hal perlu saya sampaikan bahwa tulisan ini mengandung spoiler bagi pembaca yang belum menonton filmnya.

Sikap Risiko Barnum

Diceritakan pada awal perjalanan bisnisnya, Barnum kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami kondisi pailit. Barnum, yang diperankan oleh Hugh Jackman, yang digambarkan sebagai seorang yang ambisius untuk membahagiakan keluarganya, yaitu istri dan dua anaknya, tidak mudah berputus asa begitu saja.

Setelah mendapatkan pinjaman dari bank ia memutuskan untuk mendirikan sebuah museum yang berisikan benda-benda unik. Namun, sayangnya museum itu tidak mendapatkan sambutan positif dari masyarakat di sana. Barnum’s Museum pun kemudian kolaps dan tutup.

Barnum memang tidak pernah kering dari ide. Museum yang tadinya berisi barang unik tetapi mati, diubahnya menjadi sebuah tempat pertunjukan sirkus yang berisi benda unik dan hidup. The Barnum’s Circus mencoba eksis dengan menunjukkan competitive advantage dengan menampilkan sesuatu yang berbeda.

Dalam pertunjukan tersebut, Barnum mengumpulkan orang-orang dengan penampilan yang unik, yaitu manusia jangkung, obesitas, albino, manusia berbulu, dan manusia dengan keunikan lainnya.

Ide tersebut adalah strategi yang berani dan tentu saja berisiko. Keberanian Barnum untuk mengambil risiko tersebut menunjukkan bagaimana sikap Barnum terhadap risiko.

Sikap risiko atau dikenal dengan risk attitude sangat bervariasi karena berbentuk spectrum. Terdapat empat risk attitude yang diketahui dan telah didefinisikan secara luas, yaitu risk averse, risk tolerant, risk neutral, dan risk seeking/risk taking.

Jika Barnum adalah seseorang yang memiliki sikap risk averse maka ia tidak akan mungkin mencari penampil unik untuk sirkusnya, karena pada dasarnya manusia unik tersebut digambarkan sebagai manusia yang dijauhi oleh masyarakat.

Para risk averse akan merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian. Mereka hanya memiliki sedikit toleransi terhadap ambiguitas dan mencari keamanan dalam menghadapi risiko. Mereka akan cenderung lebih memilih opsi yang kurang menguntungkan, tetapi minim risiko.

Sedangkan dua klasifikasi risk attitude lainnya yaitu risk tolerant dan risk neutral memiliki unsur yang sama yaitu tidak terpolarisasi ke salah satu kutub, risk averse maupun risk seeking.

Perbedaannya adalah seseorang yang toleran terhadap risiko merasa bahwa ketidakpastian adalah sesuatu yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut dapat menyebabkan orang gagal dalam mengelola risiko dengan tepat yang berujung pada dua hal, yaitu terkena dampak atas risiko yang terjadi sekaligus kehilangan kesempatan atas keuntungan yang ada di balik risiko.

Sedangkan orang yang netral terhadap risiko (risk neutral person) selalu memilih strategi yang jelas akan mendatangkan keuntungan di masa depan (future pay-offs). Dalam menghadapi ancaman dan peluang orang jenis ini sangat dewasa, hanya akan mengambil tindakan saat sebuah kondisi secara jelas memiliki potensi memberikan manfaat. Bisa dibilang risk neutral person merupakan sikap ideal dari risk attitude yang cenderung hanya ada di teori saja.

Berkebalikan dengan risk averse, seseorang yang terkategori sebagai risk seeking cenderung cepat beradaptasi dan tidak ragu-ragu untuk bertindak. Orang dengan tipe seperti ini akan sangat antusias dalam menangani ketidakpastian. Namun, kadang antusiasme itu justru dapat menyebabkan keputusan dan tindakan yang tidak tepat serta dapat menghalangi pandangannya terhadap adanya potensi bahaya.

Barnum adalah seorang risk seeking person. Ia melihat ancaman dan peluang secara terbalik. Ia cenderung meremehkan ancaman baik dari sisi probabilitas maupun konsekuensinya.

Di sisi lain ia menilai terlalu tinggi akan pentingnya sebuah peluang, yang kemudian memancingnya untuk mengejar peluang itu dengan sangat agresif serta bersedia menoleransi kemungkinan hasil yang merugikan.

Faktor yang Memengaruhi Sikap Risiko

Sikap Barnum dalam melihat risiko disebabkan oleh berbagai faktor antara lain conscious, subconscious, dan affective factors.

Conscious merupakan faktor yang memiliki karakteristik measurable dan controllable. Seseorang mengambil keputusan atau penilaian secara sadar dan penuh perhitungan. Faktor ini juga didasari oleh pengetahuan dalam menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan.

Perhitungan Barnum mengenai jumlah pinjaman dana dikaitkan dengan biaya mendirikan museum ataupun sirkus adalah salah satu penggunaan faktor conscious dalam menyikapi risiko. Namun, faktor ini tidak terlihat menonjol dalam diri Barnum. Ia lebih mengutamakan faktor kedua dalam segala tindakannya.

Faktor kedua adalah subconscious, suatu faktor yang lebih bersifat tidak disadari, sulit diukur, dan juga sulit dikendalikan. Subconscious ini mirip dengan intuisi, yaitu asumsi seseorang terhadap suatu hal yang tidak disadari dan sulit dijelaskan, tetapi dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Subconscious ini berpotensi mendatangkan sebuah jebakan (confirmation trap). Barnum terlalu percaya diri dengan ide-idenya, hal yang membuat sudut pandangnya terhadap sesuatu menjadi sempit dan hanya berasal dari suatu perspektif tertentu. Bahkan, ketika Barnum diingatkan oleh asisten pertunjukannya yang telah berpengalaman, ia tidak pernah menggubrisnya.

Subconscious juga berpotensi menghadirkan fatalism bias, yaitu semacam optimisme berlebihan. Barnum tidak menghiraukan adanya kemungkinan lain dan hanya berfokus pada hasil. Ia selalu optimis bahwa skenario yang telah direncanakan adalah skenario terbaik yang akan terjadi.

Faktor ketiga adalah affective factors, yaitu berbagai faktor yang terkait dengan emosi dan perasaan seperti rasa takut, keinginan, cinta, kebencian, kebahagiaan, ataupun kesedihan yang mampu mendorong seseorang untuk memutuskan sesuatu  maupun melakukan suatu tindakan.

Affective factor dalam diri Barnum jelas tergambar di berbagai percakapan dengan Charity, istrinya. Barnum selalu menjelaskan bahwa ia ingin mengubah nasib dirinya dan keluarganya agar lebih terpandang oleh masyarakat.

Perasaan benci dan dendam terhadap anggapan masyarakat yang selalu meremehkan keluarganya saat ia kecil sangat mendorong segala tindakan Barnum.

Ditambah lagi faktor kecintaan kepada keluarga kecilnya membuat ia selalu bersemangat dan agresif dalam memutuskan segala sesuatu tentang bisnisnya.

Ketiga faktor tersebut bagaikan sebuah untaian tali yang erat dan saling terkait. Masing-masing faktor memengaruhi persepsi yang kemudian mendorong sikap seseorang dalam memerlakukan risiko.

Dilematika Mengelola Risiko vs Tindakan Etis

Barnum mengembangkan usahanya secara agresif, bahkan ketika Barnum’s Circus semakin menunjukkan keberhasilan, ia belum juga puas.

Barnum memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang penyanyi wanita bertalenta, Jenny Lind, untuk menggelar serangkaian tour dengan kembali bermodalkan pinjaman dari bank.

Ia lupa melihat bahwa ancaman datang dari berbagai hal termasuk risiko yang secara frekuensi sangat kecil tetapi jika terjadi akan berdampak sangat besar,  yang biasa disebut sebagai black swan. Di sinilah bagian paling menarik dari manajemen risiko terlebih jika fenomena black swan dikaitkan dengan tindakan etis.

Dikisahkan dalam film, Barnum selalu memperlakukan Jenny Lind dengan sangat baik agar kebutuhannya sebagai artis selalu terpenuhi. Barnum pun terlihat menjaga jarak dengan Jenny agar relasi profesionalitas tetap terjaga.

Risiko kegagalan tour yang disebabkan oleh kecewanya si artis terlihat sangat diperhitungkan oleh Barnum. Namun demikian, terdapat satu faktor yang kurang diantisipasi oleh Barnum yaitu adanya kedekatan personal antara Barnum dan Jenny seiring dengan intensitas pertemuan dan kerjasama mereka yang semakin solid.

Kedekatan personal yang sebenarnya dapat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan, yaitu kesuksesan penyelenggaraan tour yang berujung pada bertambahnya pundi-pundi kekayaan Barnum dan Jenny.

Sampai pada suatu saat, Barnum menolak ajakan Jenny untuk melangkah lebih jauh terkait dengan kedekatan mereka. Tindakan yang dilakukan Barnum untuk tidak ingin mengkhianati cinta istri dan keluarganya merupakan tindakan etis yang dipilih oleh Barnum.

Namun siapa sangka, justru dengan tindakan etis tersebut, Jenny kecewa, marah, dan berujung pada pembatalan kontrak kerjasama secara sepihak. Pembatalan kontrak itu mengakibatkan kerugian besar bagi Barnum.

Sebuah paradoks muncul antara melakukan tindakan etis dengan terjadinya sebuah risiko. Risiko justru terjadi sebagai akibat tindakan etis yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak serta merta segala tindakan etis yang dilakukan selalu aman dan berkorelasi positif dalam mencegah terjadinya suatu risiko.

Sepertinya, peristiwa dilematis semacam itu seringkali tidak dapat dihindari oleh siapa pun juga meski dalam bentuk lain. Dalam kondisi demikian, tampaknya diperlukan sikap berani sebagai seorang risk taking untuk dapat berdiri tegak melakukan tindakan etis.

Epilog

Akhirnya, menyaksikan film tersebut mengajarkan banyak hal kepada kepada banyak orang yang menontonnya. Selain pesan-pesan kekeluargaan, semangat pantang menyerah, dan pesan persamaan hak dalam kehidupan sosial, film ini juga memberikan sarana bagi kita untuk mempelajari hal-hal utama dalam manajemen risiko.

Berbagai alur kisah dalam film ini telah berhasil menunjukkan bahwa manajemen risiko sebenarnya bukanlah sebuah ilmu yang rumit, melainkan aplikatif. Meskipun demikian, aplikasi yang diterapkan dalam mengelola risiko tidak selalu dalam bingkai measurable (dapat diukur) dan predictable (dapat diprediksi), tidak dapat juga menafikkan relasi sosial dalam masyarakat sebagai kehidupan nyata dalam berorganisasi.

Film ini mampu menunjukkan bahwa mengelola risiko adalah sebuah keberanian, tidak terkecuali bagi seseorang yang memiliki sikap risk averse.

“I never minded the risk, but we always did it together.”

–  Charity Barnum to her husband

 Salam Risiko.

 

 

Masyarakat Paling Beragama adalah Masyarakat yang Suka Korupsi?

Masyarakat Paling Beragama adalah Masyarakat yang Suka Korupsi?

Mungkinkah negara yang masyarakatnya paling taat beragama justru menjadi negara yang paling korup? Rasanya mustahil. Namun, kita akan tercengang jika kita mencoba menyandingkan dua macam hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International dan Telegraph.

Survei yang dilakukan oleh Transparency International adalah survei mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di berbagai negara. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Telegraph—sebuah surat kabar ternama di Inggris—adalah survei tentang the world’s most (and least) religious countries.

Perbandingan Negara pada Dua Hasil Survei

Sebagai gambaran, di tahun 2017 Yaman dan Somalia merupakan dua negara yang masyarakatnya paling beragama, yang ditunjukkan dengan 99% lebih penduduknya menganggap agama penting dalam kehidupannya. Anehnya, IPK mereka tergolong sangat rendah.

Sebagai contoh, pada tahun 2017 Yaman berada pada peringkat 175 dengan skor IPK 16, sedangkan Somalia berada pada peringkat terbawah, yaitu 180, dengan skor IPK  9. Di sisi lain, Indonesia yang 82% penduduknya menganggap agama itu penting berada di peringkat 96 dengan skor IPK 37.

Bagaimana dengan negara-negara yang memiliki IPK tinggi? Ternyata, Norwegia menduduki peringkat 3 dengan skor IPK 85, tetapi penduduknya tidak menganggap agama penting dalam kehidupan mereka. Hanya 21% penduduk Norwegia yang mengatakan agama bagi mereka penting.

Begitu pula dengan Swedia. Persentase masyarakat yang mengatakan agama berperan penting dalam kehidupan mereka hanya 19%, tetapi peringkat IPK negara ini adalah 6 dengan skor IPK 84.

Tentu saja kita perlu berhati-hati dalam merelasikan hasil kedua survei tersebut.  Selain survei tersebut adalah survei yang terpisah dan memiliki tujuan yang berbeda, kita tidak dapat dengan serta merta mengaitkan keduanya sebagai suatu hal yang saling berhubungan dan memiliki relasi sebab akibat.

Dengan kata lain, tidaklah selalu negara yang paling korup adalah negara yang masyarakatnya paling beragama, atau sebaliknya bukan berarti pula bahwa karena masyarakatnya beragama maka membuat negara menjadi korup.

Sebab, berbagai faktor akan mempengaruhi hubungan ketaatan beragama dan praktik korupsi. Sebagai contoh, Singapura berhasil menapaki peringkat 6 dengan skor IPK 84 walaupun masyarakatnya cukup beragama, yaitu 70% di antara mereka memandang agama penting bagi kehidupan mereka.

Namun demikian, akan selalu menarik memperbincangkan keduanya, yaitu ketaatan beragama dan praktik korupsi. Hal ini terutama jika kita ingin melihat lebih jauh kaitan keduanya dan kemudian kita berusaha menekan praktik korupsi melalui pendekatan  agama.

Beragama Hanya Sebatas Ritual?

Berbagai pertanyaan kemudian sering hinggap di kepala saya, seperti bagaimana masyarakat Indonesia menginternalisasikan ajaran agamanya? Juga, lupakah para pelaku korupsi itu bahwa mereka adalah makhluk beragama?

Saya pun yakin bahwa setiap agama akan mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk berbuat curang, menyakiti, atau mengambil hak orang lain. Yang saya lihat adalah adanya kegagalan kebanyakan masyakarat kita dalam memahami ketaatan beragama.

Dalam pandangan saya, saat ini ketaatan beragama masih dipahami sebagai ketaatan melakukan ritual ibadah pokok semata (mahdhah) yang disertai dengan penampilan religius secara simbolik, seperti dengan sorban atau menggantungkan salib di dada. Padahal, ketaatan beragama seharusnya menyangkut ketaatan terhadap Sang Pencipta melalui perilaku yang terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ketaatan beragama ini adalah kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti menghindari diri dari menyakiti orang lain, mencuri atau merampas hak orang, dan berbagai tingkah laku yang secara jelas dilarang dalam kitab-kita suci berbagai agama.

Karena itu, metode pengajaran ketaatan beragama yang menekankan pada aspek ritual yang bersifat personal mestinya diikuti pengajaran perubahan aspek perilaku yang bersifat sosial. Sebagai contoh, adalah penting meningkatkan pemahaman makna ajaran agama untuk memunculkan kesadaran dalam berperilaku baik. Transformasi pemahaman ini menjadi perilaku harus melalui suatu proses yang panjang. Pengajaran ini juga harus dilakukan sejak kecil.

Itulah sebabnya peran guru—seperti ustadz dan pendeta—adalah sangat penting untuk membentuk karakter manusia melalui pesan-pesan keagamaan yang mengaitkan aspek ritual dan aspek perilaku.

Namun, orang tua dan pihak lain di lingkungan keluarga juga berperan dalam mengajarkan hal itu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada manusia yang sudah tercerahkan secara agama, dalam arti mampu menyeimbangkan aspek ritual dan aspek perilaku sehari-hari, maka ia adalah contoh ideal ketaatan beragama.

Memaknai Korupsi Sebagai Dosa

Kita juga sudah melihat bahwa korupsi ternyata bisa dilakukan oleh siapa pun dan dalam situasi apa pun, tidak terkecuali korupsi terkait dengan urusan keagamaan. Sebagai contoh, telah terjadi korupsi pada pembuatan patung Yesus senilai Rp 6,2 miliar. Begitupun seorang menteri agama dapat terlibat dalam perkara korupsi dana haji.

Siapa yang tidak tahu kalau agama melarang kita untuk berbuat curang, menyakiti, atau mengambil hak orang lain? Begitu banyak ayat-ayat di kitab suci yang membahas tentang korupsi.

Dalam hukum agama, ketentuan mengenai larangan korupsi juga sangat tegas berlandaskan dalil-dalil yang kuat, sama tegas dan kuatnya dengan larangan-larangan keagamaan lainnya, seperti larangan berzina, larangan memakan riba, dan larangan meminum minuman beralkohol.

Namun, dalam pengamatan saya, larangan-larangan keagamaan yang disebut terakhir relatif lebih dipatuhi daripada larangan melakukan korupsi. Karenanya, pemahaman keagamaan yang membahas tentang dosa dari korupsi sepertinya harus sering disampaikan pada setiap acara keagamaan, yaitu pada ceramah sholat jumat atau acara hari besar keagamaan.

Amal Baik Tidak Menghapus Dosa Korupsi

Para pelaku korupsi mengesankan bahwa tindakan korupsi mereka dapat ditoleransi dari segi agama jika mereka membagi-bagikan sedekah. Karena itu, seringkali kita lihat mereka yang tertangkap tangan korupsi adalah mereka yang sering memberikan sedekah, yaitu mulai sedekah kepada kerabat, tetangga sekitar, rumah yatim, panti-panti asuhan, dan kaum dhuafa.

Bagi masyarakat awam, tindakan kedermawanan ini tentu saja suatu kebajikan. Logika mereka sangat sederhana, mereka tidak perduli dari mana uang yang disedekahkan tersebut asalkan sedekah tersebut dapat mendatangkan rezeki bagi mereka.

Tidak mengherankan kemudian bila kita sering melihat situasi paradoks, yaitu masyarakat awam malah menganggap para pelaku korupsi yang suka bersedekah ini adalah pahlawan.

Padahal, uang hasil korupsi merupakan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Oleh karena itu, hukum harta ini sama dengan harta-harta haram lainnya. Dalam konteks agama Islam, Rasulullah pernah bersabda:

Tidaklah diterima shalat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul (harta haram) (HR. Muslim).

Pemegang harta haram, jika ia mengeluarkan sedekah atas harta tersebut maka amal sedekahnya tidaklah sah secara keagamaan dan kemungkinan tidak akan diterima amalnya oleh Sang Pencipta, dan tentunya tidak akan menghapus dosa korupsinya.

Epilog

Sebagai penutup, kita perlu membangun kesadaran banyak pihak untuk mendalami hubungan ketaatan beragama dan praktik korupsi. Hal ini bukan berarti kita antipati terhadap ketaatan beragama, tetapi kita ingin mengetahui latar belakang pelaku korupsi mereka yang taat beragama agar kita dapat meminimalkan praktik korupsi dengan pendekatan agama.***

 

 

error: