Kredibilitas KPU dan Dilema Mahar Saksi Pilkada

Ribut-ribut mahar parpol yang kemudian dipelesetkan menjadi biaya saksi, biaya kampanye, dan biaya operasional pilkada lainnya membuat kita semakin sadar betapa politik yang sejati masih jauh dari negeri ini. Penyediaan saksi yang menuntut pembiayaan besar itu menunjukkan masih besarnya potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam perhelatan pesta demokrasi, termasuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Faktanya, kecurangan-kecurangan itu memang bisa dilakukan oleh penyelenggara atau kontestan pemilu. Maka akibatnya, diperlukan pengeluaran ekstra berupa biaya saksi.

Perlukah ada biaya saksi? Sebenarnya tidak. Jika sebagian besar masyarakat sadar politik, tidak perlu ada saksi dari setiap calon yang menuntut pembiayaan. Rakyat yang sadar politik akan mengawasi jalannya pemilu dan memastikan semua proses berlangsung dengan jujur dan adil. Rakyatlah yang akan secara proaktif berusaha meluangkan waktu, memantau jalannya setiap tahapan pemilu, untuk memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi. Rakyat yang sadar politik tahu bahwa pemilihan itu akan berdampak pada kehidupannya, dan kesalahan dalam prosesnya akan berakibat buruk pada masa depan mereka.

Gong Pilkada Mulai Bergaung

Gong Pilkada Mulai Bergaung

Mulai 8 Januari 2018, daerah yang menggelar pilkada serentak 2018 ini akan segera memasuki salah satu tahapan krusial, yaitu pendaftaran peserta pemilu yang menggunakan jalur parpol. Beberapa pekan sebelumnya, pendaftaran peserta pemilu dari jalur perseorangan juga telah berlangsung dan sudah merampungkan verifikasinya.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 10 Januari itu sekaligus merupakan finalisasi dukungan parpol terhadap pasangan calon kepala daerah. Mengapa kita menyebutnya sebagai finalisasi? Karena komunikasi bakal calon dan parpol yang telah berlangsung intens sejak pertengahan tahun 2017 lalu ternyata belum berakhir sampai dengan diterimanya berkas pendaftaran itu di KPUD.

Jelang saat-saat pendaftaran ini, tarik-menarik dukungan parpol terhadap calon justru makin gencar terjadi. Hal itu tentu saja menyisakan tanda tanya, mengapa parpol kita seperti tak punya sikap politik yang tegas? Mengapa harus menunggu sampai detik-detik terakhir untuk memberikan dukungan? Mungkin ada di antara kita yang tahu jawabannya?

 

***

Batas bebas pajak barang pribadi dari luar negeri kini dinaikkan maksimal US$500

Bagi Anda yang ingin kembali ke Indonesia atau sedang mengadakan perjalanan kembali ke Indonesia dari luar negeri, pemerintah telah menerapkan aturan lebih ketat atas barang pribadi yang dibeli dari luar negeri. Karenanya, banyak yang terkaget-kaget ketika barang pribadi yang dibawanya dari luar negeri, baik bekas atau baru, mesti membayar pajak di airport Indonesia. Maklum, pemerintah telah menerapkan target penerimaan pajak yang begitu tingginya belakangan ini.

Syukurnya, nilai maksimal barang pribadi yang bebas pajak kini dinaikkan dari dulunya US$250 per orang sekarang menjadi US$500 per orang. Kemudian, tidak ada batasan untuk keluarga. Misalnya, jika Anda mengadakan perjalanan atau kembali ke Indonesia dengan 4 anggota keluarga, maka batas maksimum tidak dihitung dari per keluarganya, tetapi atas barang yang dibawa per orang oleh masing-masing anggota keluarga. Sederhananya, jika masing-masing belanja US$500, maka total belanja maksimal US$2.000 masih bebas pajak. Selamat menikmati aturan baru ini.

error: