“Too many, but not enough”

Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan Indonesia kelebihan ASN, tetapi kekurangan ASN yang kompeten.

Too many, but not enough,” katanya.

Bukankah hal inilah tugas utama Pak Menteri? Meningkatkan kompetensi ASN dan mengurangi ASN yang berlebihan. Kalau Pemerintah Indonesia gagal meningkatkan ASN yang kompeten, berarti Pak Menteri juga yang gagal menjalankan tugas utamanya.

Ayo Pak Menteri, tetap semangat membangun kompetensi ASN Indonesia! Rumahkan segera ASN yang tidak kompeten dan berlebihan itu.

Para Birokrat Indonesia Tetaplah Berkinerja di Tengah Pendemik Ini

Wabah pendemik yang melanda negeri ini tak bisa dihadapi dengan cara-cara biasa. Para birokrat harus mempunyai sense of crisis dan tetap berkinerja, sampai titik terakhir.

Kita percaya bahwa kita bisa melaluinya bersama. Karenanya, sudah saatnya dalam situasi krisis ini para pemimpin berani mengambil risiko melakukan tindakan yang bukan lagi business as usual, tapi tindakan extra-ordinary. Berani melakukan terobosan-terobosan besar agar tidak banyak lagi korban berjatuhan.

Jangan Nistakan Pegawai Honorer Pak Menteri!

Tjahjo Kumolo bilang bahwa pegawai honorer membebani anggaran pemerintah pusat. Tampaknya, menteri kita ini kurang paham bahwa sebenarnya mereka inilah yang sekarang banyak berkinerja dan menggerakkan instansi pemerintah. Di negara maju, peran mereka sejajar dengan PNS, termasuk penghargaannya. Pak menteri perlu melihat lapangan dan menawarkan program dirumahkan atau pensiun dipercepat untuk PNS yang tidak berkinerja. Janganlah malah mencari panggung dengan menistakan para pegawai honorer.

Desakan untuk Menghilangkan Segera Praktik Diskriminasi Aparat Sipil dan Militer

Tindakan diskriminasi akan berujung pada perpecahan bangsa. Karena itu, kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Komisi Independen yang melibatkan Komisi Hak Asasi Manusia guna menyelidiki tindakan diskriminasi aparat sipil dan militer terhadap mahasiswa Papua.

Kami juga mendesak agar Presiden Republik Indonesia mendidik para aparat agar ke depan lebih berhati-hati atas tindakan yang dapat mengakibatkan warga bangsa Indonesia diberlakukan diskriminatif, baik terhadap suku, ras, agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin, umur, jabatan, pekerjaan, ataupun afiliasi partai politik seseorang.

Janji Tunjangan Sosial Sang Calon Presiden

 

Seorang calon presiden mengusung ide tentang tunjangan (benefit) sosial bagi mereka yang sedang mencari kerja. Ide ini adalah hal lazim dan telah lama diterapkan di beberapa negara maju, yaitu warga negara yang sedang mencari pekerjaan karena memasuki usia kerja atau karena diberhentikan dari pekerjaannya diberikan tunjangan sosial agar mereka dapat membiayai pelatihan sebagai bekal mereka mencari pekerjaan baru. Tunjangan itu juga akan menopang kehidupan mereka selama tidak bekerja. Sayangnya, ide ini kurang dikemas dengan baik karena tanpa didukung riset yang kuat dan malah menumbuhkan resistensi dari banyak pihak. Sudah saatnya para calon presiden mengampanyekan ide-idenya dengan basis riset yang kuat. Jika tidak, ide-ide yang baik di negeri ini akan punah dan terpuruk di tengah jalan.

 

“Empati Elite Politik pada Bencana Nasional”

Bencana demi bencana telah melanda Indonesia. Sayangnya, para elite politik malah disibukkan dengan pencitraan untuk mengambil hati pemilih dalam rangka menuju pemilihan umum 2019. Pentingnya pemulihan (recovery) yang sesegera mungkin setelah bencana sepertinya terlupakan oleh gemuruh menuju pemilihan umum. Alih-alih bersama-sama berpikir bagaimana memulihkan dengan cepat kondisi setelah bencana di berbagai daerah, para elite malah sibuk saling bersahutan dengan materi-materi perdebatan yang tidak mutu.

error: