Kelembaman Organisasi Publik dan Kegagalan Reformasi

Kelembaman Organisasi Publik dan Kegagalan Reformasi

Tantangan terbesar dari  reformasi sektor publik adalah kelembaman organisasi (organisational inertia). Dengan kelembaman ini, anggota organisasi sektor publik cenderung akan kembali ke zona nyaman mereka ketika program reformasi sedang melemah. Sebagai contoh, kita  kini melihat birokrasi Pemerintah Daerah DKI yang telah berhasil direform oleh gubernur sebelumnya  kembali ke zona nyaman mereka. Keluhan dari masyarakat telah muncul bahwa kelurahan yang dulunya sudah berhasil meningkatkan kualitas pelayanannya, kini kembali mempraktikkan kebiasan-kebiasan buruk masa lalu, seperti menerima ‘uang pelicin’ dari para warga. Gubernur baru mestinya menjaga agar anggota organisasi sektor publik tidak kembali ke zona zaman mereka dengan mempertahankan keberhasilan program reformasi yang telah diusung pemerintahan sebelumnya jika ia ingin terpilih kembali atau bahkan ingin bertarung di tingkat nasional.

“Mengawal Akuntabilitas Para Elite Hasil Pilkada”

Pilkada serentak pada beberapa wilayah di Indonesia baru saja berakhir. Kita melihat beberapa hal menarik pada ‘proses penyeleksian elite’ ini. Misalnya, walaupun politik identitas masih dominan di beberapa daerah, kita melihat proses demokrasi Indonesia yang semakin matang. Kemudian, beberapa partai—walaupun gagal memenangkan calonnya—ternyata telah berani memilih kadernya sendiri untuk berkompetisi pada Pilkada ini. Artinya, mereka tidak sekadar mengusung calon yang populis sebagaimana penyeleksian elit beberapa waktu lalu.

Namun, yang terpenting bagi kita adalah bukan pada proses Pilkada, tetapi bagaimana kita menjaga akuntabilitas para elite terpilih ini. Karena itu, janganlah Anda berleha-leha jika calon yang Anda puja ternyata berhasil terpilih menjadi elite. Anda mesti fokus mengawal akuntabilitas para elite ini apakah mereka menjalankan janji-janji yang dikampanyekannya.

“Horeee, ASN Mendapatkan Tambahan Penghasilan Lagi”

“Horeee, ASN Mendapatkan Tambahan Penghasilan Lagi”

Pemerintah meluncurkan pembayaran gaji (salaries), pensiun (pension), dan tunjangan (benefits) ke-13 dan THR untuk ASN. Walaupun dipenuhi kontroversi, penghasilan tambahan ini cukup menghibur ASN mengingat rendahnya daya beli mereka belakangan ini.

Seluruh ASN akan menerima penghasilan tambahan tersebut sepanjang mereka tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan negara (unpaid leave). Artinya, penghasilan tambahan ini diberikan ke seluruh ASN dengan prinsip ‘sama rata, sama rasa’ tanpa memperhitungkan kinerja mereka.

Dengan kata lain, kita masih jauh dari niat baik untuk mempromosikan sistem pembayaran berbasis kinerja (performance-related pay).

Duka Kami Untuk Negeri

Duka Kami Untuk Negeri

Pergerakan Birokrat Menulis mengecam aksi teror bom di Surabaya. Kami turut berbelasungkawa untuk saudara kami yang menjadi korban. Kiranya aparat dapat bertindak dengan baik. 

Kami menghimbau rekan-rekan Pergerakan Birokrat Menulis untuk ikut bersama-sama dan bersatu melawan radikalisme dan terorisme. 

Kami juga mengajak rekan-rekan profesional birokrasi untuk dapat menyikapi dan menanggapi kejadian tersebut dengan lebih kritis, arif, dan bijaksana.

 

***

 

 

Mengulang Kesuksesan Pilpres dengan Program Padat Karya Tunai

Mengulang Kesuksesan Pilpres dengan Program Padat Karya Tunai

Jokowi ternyata ingin mengulang keberhasilan presiden sebelumnya—SBY—untuk menang mudah pada periode kedua. Setelah cukup gencar mendekati kelompok keagamaan dan merekrut kembali PNS, ia meluncurkan Program Padat Karya Tunai.

Padahal, Ketua Umum PDIP Megawati, partai yang mengusung Jokowi, dulu sangat menentang program ini ketika digencarkan oleh SBY. Waktu itu sangat populer wacana “kail” versus “ikan”. Itulah politik.

Karenanya, janganlah Anda pernah menjadi “tuna politik”!

 

 

Tantangan Jokowi, Pemeliharaan Infrastruktur

Tantangan Jokowi, Pemeliharaan Infrastruktur

Beberapa waktu belakangan ini kita mendengar runtuhnya beberapa infrastruktur yang dibangun Jokowi. Keruntuhan infrastruktur ini telah memakan korban manusia. Hal ini bisa menjadi isu krusial bagi Jokowi dalam menghadapi Pilpres 2019. Lawan tanding Jokowi pada Pilpres 2019 bisa menggunakan isu ini untuk menyerang kepemimpinan Jokowi sebagai ‘panglima infrastruktur’. Jika ingin maju kembali dalam Pilpres 2019, saatnya Jokowi memastikan tidak ada lagi infrastruktur yang runtuh. Jangan ada lagi keruntuhan infrastruktur yang memakan korban manusia Indonesia. Cukup sudah kita menitikkan air mata.

12
error: