Jangan Nistakan Pegawai Honorer Pak Menteri!

Tjahjo Kumolo bilang bahwa pegawai honorer membebani anggaran pemerintah pusat. Tampaknya, menteri kita ini kurang paham bahwa sebenarnya mereka inilah yang sekarang banyak berkinerja dan menggerakkan instansi pemerintah. Di negara maju, peran mereka sejajar dengan PNS, termasuk penghargaannya. Pak menteri perlu melihat lapangan dan menawarkan program dirumahkan atau pensiun dipercepat untuk PNS yang tidak berkinerja. Janganlah malah mencari panggung dengan menistakan para pegawai honorer.

Desakan untuk Menghilangkan Segera Praktik Diskriminasi Aparat Sipil dan Militer

Tindakan diskriminasi akan berujung pada perpecahan bangsa. Karena itu, kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Komisi Independen yang melibatkan Komisi Hak Asasi Manusia guna menyelidiki tindakan diskriminasi aparat sipil dan militer terhadap mahasiswa Papua.

Kami juga mendesak agar Presiden Republik Indonesia mendidik para aparat agar ke depan lebih berhati-hati atas tindakan yang dapat mengakibatkan warga bangsa Indonesia diberlakukan diskriminatif, baik terhadap suku, ras, agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin, umur, jabatan, pekerjaan, ataupun afiliasi partai politik seseorang.

Janji Tunjangan Sosial Sang Calon Presiden

 

Seorang calon presiden mengusung ide tentang tunjangan (benefit) sosial bagi mereka yang sedang mencari kerja. Ide ini adalah hal lazim dan telah lama diterapkan di beberapa negara maju, yaitu warga negara yang sedang mencari pekerjaan karena memasuki usia kerja atau karena diberhentikan dari pekerjaannya diberikan tunjangan sosial agar mereka dapat membiayai pelatihan sebagai bekal mereka mencari pekerjaan baru. Tunjangan itu juga akan menopang kehidupan mereka selama tidak bekerja. Sayangnya, ide ini kurang dikemas dengan baik karena tanpa didukung riset yang kuat dan malah menumbuhkan resistensi dari banyak pihak. Sudah saatnya para calon presiden mengampanyekan ide-idenya dengan basis riset yang kuat. Jika tidak, ide-ide yang baik di negeri ini akan punah dan terpuruk di tengah jalan.

 

“Empati Elite Politik pada Bencana Nasional”

Bencana demi bencana telah melanda Indonesia. Sayangnya, para elite politik malah disibukkan dengan pencitraan untuk mengambil hati pemilih dalam rangka menuju pemilihan umum 2019. Pentingnya pemulihan (recovery) yang sesegera mungkin setelah bencana sepertinya terlupakan oleh gemuruh menuju pemilihan umum. Alih-alih bersama-sama berpikir bagaimana memulihkan dengan cepat kondisi setelah bencana di berbagai daerah, para elite malah sibuk saling bersahutan dengan materi-materi perdebatan yang tidak mutu.

Antara Ilusi dan Realitas

 

Iris Murdoch, seorang penulis dan filsuf dari British pernah menulis:

“We live in a fantasy world, a world of illusion. The great task in life is to find reality.”

Artinya, kita hidup di suatu dunia fantasi, sebuah dunia ilusi. Tugas terbesar dalam kehidupan kita adalah menemukan realitas. Tampaknya, saat ini kita begitu menikmati berbagai fantasi atau ilusi itu. Padahal, realitanya nilai mata uang rupiah semakin terpuruk dibandingkan dengan nilai mata uang dollar Amerika Serikat.

Ketika kita masih menganggap penurunan nilai mata uang rupiah ini bukanlah sebuah krisis besar, maka kita tinggal menunggu waktu datangnya sebuah bencana besar yang tidak dapat dikendalikan lagi.

 

Kelembaman Organisasi Publik dan Kegagalan Reformasi

 

Tantangan terbesar dari  reformasi sektor publik adalah kelembaman organisasi (organisational inertia). Dengan kelembaman ini, anggota organisasi sektor publik cenderung akan kembali ke zona nyaman mereka ketika program reformasi sedang melemah. Sebagai contoh, kita  kini melihat birokrasi Pemerintah Daerah DKI yang telah berhasil direform oleh gubernur sebelumnya  kembali ke zona nyaman mereka. Keluhan dari masyarakat telah muncul bahwa kelurahan yang dulunya sudah berhasil meningkatkan kualitas pelayanannya, kini kembali mempraktikkan kebiasan-kebiasan buruk masa lalu, seperti menerima ‘uang pelicin’ dari para warga. Gubernur baru mestinya menjaga agar anggota organisasi sektor publik tidak kembali ke zona zaman mereka dengan mempertahankan keberhasilan program reformasi yang telah diusung pemerintahan sebelumnya jika ia ingin terpilih kembali atau bahkan ingin bertarung di tingkat nasional.

error: