Melawan “Kriminalisasi” PNS Melalui Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan serta Penyetaraan Kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum*

Melawan “Kriminalisasi” PNS Melalui Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan serta Penyetaraan Kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum*

Masih ingatkah Anda dengan surat terbuka yang dimuat di Birokrat Menulis dengan judul “Surat Terbuka untuk Jaksa dan Hakim yang Menjeruji Kawan Kami, Palupi”? Surat itu menyatakan:

Kami terpukul dan merasa sangat kecewa. Bukan saja karena yang menjalani ini adalah seorang PNS yang berintegritas, tetapi karena kami melihat ketidakadilan itu kini nyata di depan mata.

Bila kesaksian penulisnya tentang integritas kawannya tersebut benar, maka mau tidak mau kita harus menghadapi kenyataan adanya peluang besar “kriminalisasi PNS” di masa datang akan berulang, sebagaimana tampak di kutipan berikut:

Mungkin deretan nama-nama kami tinggal menunggu waktu, terjerembab dalam ketidakadilan itu.

Selain Palupi, pernah terjadi seorang PNS yang melakukan tugas negara dalam urusan pengadaan juga harus mendekam di bui. Padahal, ia menyatakan: “Saya tidak korupsi.”

Boleh jadi ia bersalah, tetapi mungkin saja sebenarnya kesalahannya hanyalah kesalahan administratif dan bukan kesalahan yang bersifat tindak pidana korupsi.

Perlindungan dalam Menjalankan Tugas dan Pencegahan Korupsi

Surat terbuka itu mengingatkan penulis pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan (nomor 30 tahun 2014) yang sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada PNS dalam menjalankan tugasnya.

Undang-undang tersebut telah mengatur dengan jelas tentang larangan penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi), jenis-jenis penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan atas penyalahgunaan wewenang aparat pemerintahan.

Undang-undang tentang administrasi pemerintahan tersebut juga mengatur bentuk hasil pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang seorang PNS menjadi tiga jenis, yaitu tidak terdapat kesalahan administratif,  terdapat kesalahan administratif, dan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Undang-undang tersebut mengakui bahwa kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat terjadi bukan karena disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, tetapi lebih karena aspek administratif.  Menurut penulis, undang-undang ini merupakan salah satu alat penting pencegahan korupsi.

Mengapa demikian? Sebab, undang-undang tersebut telah memberikan batasan yang jelas mengenai penyalahgunaan wewenang PNS. Dengan demikian, terdapat rambu-rambu yang jelas dalam melaksanakan administrasi negara.

Selain itu, di dalamnya juga telah menetapkan aturan mengenai sanksi administratif atas penyalahgunaan wewenang yang dapat memberikan efek jera. Sanksi administratif dalam undang-undang tersebut malah jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman disiplin PNS seperti diatur dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil (nomor 53 tahun 2010).

Sebagai perbandingan, bila dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil dikenal hukuman disiplin tingkat sedang kedua berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hukuman tingkat sedang kedua pada sanksi administratif pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan malah langsung berupa pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan.

Peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil dipandang kurang memberikan efek jera karena ancaman pemberhentiannya baru ada pada hukuman disiplin tingkat berat keempat. Sementara itu,  pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan sejak sanksi administratif tingkat sedang kedua sudah berupa pemberhentian sementara. Kemudian, sanksinya semakin meningkat ke pemberhentian tetap pada sanksi administratif tingkat berat.

Beratnya ancaman sanksi administratif di undang-undang tentang administrasi pemerintahan dimaksudkan memberikan efek jera kepada PNS agar tidak menyalahgunakan wewenangnya sehingga dapat dicegah perbuatan yang koruptif.

Kesetaraan Kewenangan APIP – APH

Menariknya, di sisi lain, undang-undang tentang administrasi pemerintahan juga memberikan kesetaraan kewenangan kepada aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH). Sebab, kewenangan APIP diperjelas dalam undang-undang ini, yaitu pengawasan atas penyalahgunaan wewenang para PNS di lingkungannya.

Kesetaraan kewenangan ini sangat terasa sekali bila kita membaca peraturan pemerintah tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan (nomor 48 tahun 2016) yang merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Menurut  peraturan pemerintah tersebut, pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada APH dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja sejak diterima oleh APH harus dilakukan pemeriksaan oleh APH setelah mereka berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP. Dengan demikian, APIP kini memiliki kewenangan yang jelas untuk dilibatkan sejak awal oleh APH dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Pelibatan sejak awal ini memberikan kewenangan kepada APIP untuk ikut memberikan pandangannya ke APH bila ternyata penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat hanyalah bersifat administratif belaka. Bila penyimpangan itu hanya bersifat administratif, maka kewenangan pemeriksaan selanjutnya menjadi kewenangan APIP.

Dengan adanya mekanisme ini, maka penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan terkait PNS telah melalui proses penelaahan yang ketat (due process) dan PNS dapat terhindar dari “kriminalisasi” atau tindakan semena-mena APH.

Tentu saja, apabila terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi, misalnya seperti pada kasus e-KTP, maka APH tetap berwenang menjalankan fungsinya.

Perjuangan Keadilan

Undang-undang tentang administrasi pemerintahan juga memberikan hak kepada PNS yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya, yaitu dengan mengajukan keberatan dan banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karenanya, Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang (nomor 4 tahun 2015). Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan memutus atas permohonan evaluasi administrasi terkait penyalahgunaan wewenang setelah adanya hasil pengawasan APIP.

Sayangnya, peraturan Mahkamah Agung ini juga mengakui bahwa kewenangan pengadilan itu sebelum adanya proses penanganan pidana oleh APH. Akibatnya, peraturan ini masih membuka peluang seorang PNS yang diadukan kehilangan haknya untuk menyampaikan keberatan di PTUN apabila APH langsung memproses dirinya sebagai pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana.

Peluang ini lebih terbuka lagi jika APH malah lebih mengedepankan hukum pidana ketimbang undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya. Bahkan, peluang ini akan semakin besar jika APH kurang tersosialisasi dan secara diam-diam menolak legitimasi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tersebut.

Langkah Selanjutnya

Sebagai aparatur sipil negara (ASN), PNS semestinya berkepentingan atas diakuinya legitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan, yang  pada dasarnya merupakan “adik kandung” undang-undang tentang aparatur sipil negara (nomor 5 tahun 2014).

Jika mengharapkan pihak lain — terutama APH – mau melegitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan secara formal dan informal, tanpa usaha sungguh-sungguh dari insan birokrasi sendiri, ia ibarat ‘pungguk merindukan bulan’.

Karenanya, seluruh ASN mesti bersatu padu melakukan ‘perlawanan’ dengan mensosialisasikan undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya dengan sepenuh jiwa raga agar “kriminalisasi” atas PNS yang berintegritas tidak terjadi lagi.

Terdapat beberapa langkah-langkah perlawanan yang perlu kita lakukan. Pertama, APIP dan seluruh ASN mesti sejak awal memahami undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya. Karenanya, gerakan penyadaran secara masif perlu dilakukan, terutama dengan memasukkan materi undang-undang ini sebagai kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ASN (Diklatpim).

Kedua, APIP hendaknya meningkatkan mentalnya agar secara formal dan informal penampilannya setara dengan APH, yaitu dengan cara memahami dan menguasai kesalahan yang bersifat tindak pidana, dapat membedakan kesalahan yang bersifat administratif dan kesalahan yang bersifat tindak pidana korupsi, dan mengenal petunjuk-petunjuk yang dapat memberikan simpulan apakah ada “mens rea” atau niat jahat dalam kesalahan yang dilakukan PNS. Sebab, niat jahat merupakan unsur dalam suatu tindak pidana.

Salah satu cara agar mental APIP dapat meningkat dan mereka setara dengan APH adalah dengan mendidik semua auditornya (auditor pertama, muda, madya, dan utama) tentang perbedaan kesalahan administratif dan kesalahan yang bersifat tindak pidana korupsi di pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor (diklat JFA). Cara lainnya adalah mengirim para auditor ini ke pelatihan militer di Kopassus ataupun Marinir.

Ketiga, manajemen APIP, terutama pimpinan puncaknya, mesti lebih berani memberikan tekanan kepada APH agar mereka secara sadar mau menerima legitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya.

Keempat, ASN melakukan kampanye masif, baik formal maupun informal, kepada APH terkait dengan kewajiban mereka mesti berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP bila terdapat pengaduan masyarakat.

Kelima, ASN perlu menyampaikan masukan kepada Mahkamah Agung agar merevisi peraturan mereka menjadi berbunyi:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana yang telah mengindahkan PP 48/2016 (pasal 2 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015).

Akhirnya, mari kita songsong 2018 ini dengan semangat pencegahan yang bersamaan dengan upaya pemberantasan korupsi, yaitu dengan memperkuat legitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, terwujud birokrasi yang bersih dan berdaya dan tidak terdengar lagi PNS yang mengalami “kriminalisasi” mulai tahun 2018 ini.

*) Tulisan ini merupakan buah pemikiran penulis bersama Ferdy Haris Pandoe, S.H.

 

 

Debat Kursi dan Debat Kusir  Antara Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Debat Kursi dan Debat Kusir Antara Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Secara semantik, kursi dan kusir berasal dari huruf yang sama dengan formulasi yang berbeda. Perbedaan formulasi memberikan pemahaman yang berbeda pula. Kursi identik dengan kedudukan, sedang kusir identik dengan pekerjaan kewenangan.

Secara konotasi, perdebatan tentang kursi artinya berdebat tentang kedudukannya, berdebat tentang kusir artinya berdebat tentang pekerjaan dan kewenangannya.

Debat kursi biasanya kita dengar tatkala ada beberapa orang/pihak yang saling bertengkar memperebutkan sebuah kursi jabatan/kedudukan. Debat kusir sering kita dengar pula sebagai sebuah perdebatan yang tidak jelas tujuannya, tidak jelas kapan berhentinya, dan biasanya menggunakan argumentasi yang cenderung asal.

Debat kursi tidak jarang berujung menjadi sebuah debat kusir. Melelahkan, dan membuat bingung pihak-pihak yang menyaksikannya, baik sengaja maupun tidak.

Pada tulisan ini, penulis ingin membawa makna konotasi keduanya ke dalam suatu kasus tentang kedudukan dan tugas seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.

Saya analogikan kasus tersebut dengan sebuah kereta kuda yang berjalan menuju sebuah tujuan. Di kereta itu tentunya ada kursi dan kusir.

Lengkapnya begini: Ada kuda di depan sebagai pelaksana untuk tercapainya tujuan; kusir yang duduk di kursi untuk mengendalikan laju, dan arah, serta kecepatan lari kuda; serta terdapat kursi di dalam kereta berikut penumpangnya (barang/orang).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebuah jabatan yang sangat strategis, karena dia adalah penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungannya. Demikian menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang berbunyi:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung  jawab atas pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan adanya tugas yang cukup berat, yaitu penanggung jawab pengadaan, PPK adalah ‘ kursi’,  yang ditakuti oleh banyak ‘kusir’. Banyak orang yang berkedudukan menjadi PPK ikut terseret pusaran hukum akibat kesalahan administratif maupun kesalahan lainnya yang sebenarnya belum tentu sumber kesalahan dilakukan oleh PPK.

Lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya tugas PPK secara spesifik, mengingat PPK sebagai ‘kusir’ membawa penumpang yang memiliki berbagai macam keinginan dan kepentingan. Kejelasan itu diperlukan supaya tidak semua kesalahan dibebankan kepada PPK.

Namun demikian, sungguh disayangkan Peraturan Menteri Keuangan, yang seharusnya mengatur lebih spesifik dari Peraturan Presiden, justru semakin membuat bias tentang pemahaman siapa PPK.

Perhatikan bunyi Permenkeu No. 190/PMK.05/2012, berikut ini:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Istilah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA ini masih dirasa bias, sementara pada pasal lainnya tidak secara tegas menyebutkan batasan kewenangan PPK.

Dengan demikian, PPK sebagai ‘kusir’ akan mengendalikan kudanya sesuai dengan arahan PA/KPA sebagai ‘penumpang’ kereta kuda. Namun apa lacur, setiap kesalahan yang mengakibatkan perjalanan terganggu, entah karena kuda mendadak sakit, atau penumpang ingin berubah tujuan, kusir-lah yang selalu mendapat hukuman.

Kuda hanya mendapatkan perawatan dokter, lalu sehat kembali. Penumpangnya mungkin lecet sedikit, dibalut perban lalu pulih kembali. Namun kusir tetaplah masuk sebagai pesakitan meskipun sebenarnya justru dia yang paling sehat.

Begitupun pada beberapa pasal tentang tugas yang harus dilakukan, Permenkeu tersebut justru semakin meluaskan (tidak spesifik mengatur) pekerjaan yang diemban oleh PPK. Salah satu contoh, terlihat pada perbandingan pasal berikut.

Pada Perpres No. 54 (2010), berbunyi:

PPK menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

  • spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Penjelasan:

Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir.

  • Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  • rancangan kontrak.

Sedangkan Permenkeu 190 (2012) berbunyi:

PPK menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA.

Dari contoh perbandingan dua pasal tersebut, dapat terlihat bahwa peraturan menteri yang lahir dua tahun setelah Perpres, alih-alih memberikan ketegasan batasan kewenangan terhadap PPK, namun justru mengaburkannya.

Maka tidak mengherankan jika ‘kursi’ PPK semakin tidak diminati karena selalu berujung pada debat kusir yang tidak tentu ujungnya.

Semoga segera ada ‘asosiasi penarik kereta kuda’ yang sadar dengan hal tersebut, yang mengembalikan fungsi ‘kusir’ pada tempatnya sehingga ‘kusir’ merasa nyaman dan aman berada di ‘kursi’nya. Dengan demikian laju kereta kuda dapat semakin terarah dan cepat sampai ke tujuannya. Semoga….

 

 

Surat Terbuka untuk Jaksa dan Hakim yang Menjeruji Kawan Kami, Palupi

Surat Terbuka untuk Jaksa dan Hakim yang Menjeruji Kawan Kami, Palupi

 

Pengantar:

Pergerakan Birokrat Menulis menerima sebuah surat terbuka dari seorang birokrat muda negeri ini. Surat ini ditulis untuk menyuarakan rasa ketidakadilan yang dialami oleh salah seorang sejawat kita, birokrat profesional negeri ini.

Sejawat kita itu kini berada dalam sebuah jeruji besi setelah menghadapi tuntutan jaksa yang terhormat dan vonis hakim yang mulia dirasakan jauh dari rasa keadilan.

Kami berharap, Anda yang masih mempunyai nurani keadilan dapat meluangkan waktu untuk membaca surat terbuka ini.

 

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Pada hari Selasa, 24 Oktober 2017, pukul 22.01 WIB dengan berlinang mata, kami mendapat kabar bahwa hakim yang mulia di Pengadilan Tipikor Surabaya telah mengetukkan palunya, memvonis rekan kami Palupi.

Saudara jaksa yang terhormat telah mendakwanya sebagai pihak yang turut-serta melakukan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa di sebuah rumah sakit daerah kebanggaan kami.

Itulah hari paling menyesakkan bagi kami. Perjuangan kami selama berbulan-bulan untuk membelanya pupus sudah. Harapan kami akan datangnya keadilan kandas sudah.

Ntah usaha apalagi yang harus kami lakukan untuk memuliakan harga dirinya, dan mempertahankan perannya yang membanggakan sebagai PNS, birokrat profesional, pelayan rakyat ini.

Kami terpukul dan merasa sangat kecewa.

Bukan saja karena yang menjalani ujian ini adalah seorang PNS yang berintegritas, tetapi karena kami melihat ketidakadilan itu kini nyata di depan mata.

Kapan pun sewaktu-waktu bisa menjerat kami.

Mungkin deretan nama-nama kami tinggal menunggu waktu, terjerembab dalam ketidakadilan itu.

Naudzubillahimindzalik, sungguh kami tidak pernah mengharapkan hal itu terjadi.

 

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Sekedar untuk Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia pahami, Palupi itu hanyalah seorang ibu muda sederhana, dengan dua anak yang mungil.

Namun, bagi kami, ia adalah seorang pejuang yang memiliki pengetahuan mumpuni di bidang pengadaan.

Ia dipercaya oleh negara ini menjadi pejabat pengadaan di rumah sakit daerah milik rakyat Indonesia.

Ketidakmampuannya menuruti segala bentuk formalitas aturan yang dijalankan telah menjerumuskannya ke jeratan ketidakadilan ini.

Ketidakberdayaannya sebagai seorang PNS yang membuatnya harus menanggung rasa pilu ini.

 

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Sesuai dengan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 pasal 9 ayat 3 huruf a yang kami taati pada konteks saat itu, salah satu persyaratan dan tugas pokok pengguna barang/jasalah yang menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.

Perencanaan pengadaan selain pemaketan pekerjaan termasuk dalam tugas ini adalah membuat jadual pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan.

Dapatlah Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia pahami, apatah yang terjadi apabila dokumen perencanaan baru diserahkan oleh pengguna barang/jasa kepada pejabat pengadaan setelah berjalannya proses pelaksanaan pekerjaan fisik?

Itulah Palupi, seorang pejabat pengadaan, dengan rela menata-ulang jadual pelaksanaan pengadaan agar dapat memenuhi jadual pengguna barang/jasa, di tengah kelalaian pengguna barang/jasa itu sendiri.

Itulah posisi dilematis seorang Palupi saat itu. Sebagai birokrat yang bersertifikasi pengadaan barang/jasa, yang masih rendah di negeri ini, ia dengan rela meluangkan waktunya untuk pekerjaan tambahan itu.

Kesalahan Palupi adalah ia begitu rela meluangkan waktunya untuk menata jadual itu, sebuah tugas negara, yang sebenarnya lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri jika ia mengabaikannya dan bercengkerama dengan anak-anaknya yang belia itu.

Namun, apatah daya seorang pejabat pengadaan seperti Palupi tuk menolak permintaan pengguna barang/jasa atasannya itu.

Ia memang tidak memiliki keberanian itu, sebagaimana begitu beraninya Saudara jaksa yang terhormat menuntutnya di muka pengadilan, walaupun Saudara jaksa yang terhormat bisa merasakan pedihnya jika berada di posisi Palupi itu.

Bagi seorang Palupi, keberanian menolak itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Ini menyangkut jabatan yang diembannya dari negara.

Saudara jaksa yang terhormat tentu pernah mengalami juga dilema itu.

 

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Kami juga ingin bertanya kepada Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia, apakah kesalahan pengguna barang/jasa yang berakibat pada kurangnya kuantitas/kualitas hasil pekerjaan karena kelalaian dan ketidakprofesionalannya layak ditimpakan kepada pejabat pengadaan?

Perlulah Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia pahami, dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, setidaknya dalam waktu tujuh hari setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa mesti melakukan Rapat Pra Pelaksanaan atau Pre Construction Meeting (PCM).

Rapat ini begitu penting karena ia akan menyamakan persepsi seluruh isi dokumen kontrak serta membuat kesepakatan terhadap hal-hal yang belum terdapat di dalam dokumen kontrak.

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia, siapakah yang terlibat dalam rapat penting itu?

Untuk lagi Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia pahami, yang terlibat itu adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor, dan konsultan pengawas.

Alangkah teledornya Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia jika tidak memahami bahwa pejabat pengadaan tidak lagi terlibat di dalam rapat ini.

 

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Lagi-lagi, Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia, bukanlah maksud kami tuk menggurui.

Akan tetapi, perlulah Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia pahami, pelaksanaan pekerjaan yang telah disampaikan di rapat itu seharusnya menjadi momen penting tentang hal-hal yang akan dipenuhi berbagai pihak.

Bila dalam rapat itu–dan kenyataannya di lapangan–tidak disepakati adanya konsultan pengawas, apakah kesalahan kesepakatan itu mesti ditimpakan ke pejabat pengadaan?

Bukankah Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia sendiri bisa memahami bahwa hal itu adalah kewenangan pengguna barang/jasa?

Jika Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia dalam posisi sebagai pengguna barang/jasa, tentulah bisa memahami bahwa seharusnya mitigasi risiko dapat dilaksanakan dari berbagai laporan proyek.

Laporan-laporan itu tentulah dibuat untuk memberikan keterangan atas berbagai tindakan penting, secara berkala maupun waktu tertentu.

Selain itu, laporan-laporan itu adalah alat kendali dalam rangka koordinasi proyek. Laporan-laporan itu juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan alat komunikasi untuk menyampaikan keputusan-keputusan penting.

Begitupun, Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia tentu memahami, apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, pengguna barang/jasalah yang harus memberikan peringatan secara tertulis.

Bukan Palupi, seorang pejabat pengadaan.

Serah terima pekerjaan pun dilaksanakan oleh tim tersendiri.

Sekali lagi, bukan Palupi, seorang pejabat pengadaan.

 

Nah, Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Dengan begitu banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, sungguhlah tidak adil apabila kesalahan malah ditimpakan kepada Palupi, seorang pejabat pengadaan yang sederhana itu.

Sekali lagi, dalam kondisi tidak berdaya, kami menggugat nurani keadilan Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia, pantaskah seorang pejabat pengadaan disangkakan dengan pasal turut serta itu?

 

Tertanda,

Warga negara biasa,

Yang berkumpul di sebuah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia.

Menyelamatkan Lembaga Keagamaan dari Pragmatisme, Oligarki, dan Superioritas Uang Melalui Reformasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Menyelamatkan Lembaga Keagamaan dari Pragmatisme, Oligarki, dan Superioritas Uang Melalui Reformasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Bangsa Indonesia sedang dicengkeram oleh kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Dari situlah timbul kasus-kasus korupsi, mega-skandal, kejahatan kerah putih, dan pelanggaran HAM berat. Ternyata reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 belum mampu mengubah bangsa ini menjadi semakin baik. Hampir semua lembaga terjerumus ke dalam pusaran skandal itu, termasuk lembaga-lembaga keagamaan yang dihuni oleh kaum agamawan.

Salah satu diantaranya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah lembaga keagamaan sektor publik yang sangat khas karena berisi kumpulan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan agama. Namun sayangnya, lembaga ini tercoreng citranya karena sebagian birokratnya belum mampu menjaga integritasnya sebagai lulusan pendidikan tinggi agama.

Ada beberapa kasus korupsi yang mendera lembaga ini dalam kurun waktu antara tahun 2010 hingga 2014, yaitu (1) Pengadaan perlengkapan laboratorium tahun anggaran 2010; (2) Pengadaan Kitab suci Al Qur’an tahun anggaran 2011 dan 2012; (3) Proyek haji dan dana abadi umat tahun anggaran 2012 2013; (4) Pengadaan buku tahun anggaran 2012; dan (5) Penyalahgunaan anggaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun anggaran 2014.

Jika kita mengenang peran agamawan di masa perjuangan kemerdekaan dulu, maka kita pasti akan merasa terpukul. Dulu para agamawan kita berjuang mewujudkan kemerdekaan dengan sungguh-sungguh. Para agamawan sekaligus birokrat di masa lalu itu lebih karismatik dan jauh dari profit oriented. Dengan jiwa nasionalisme dan militansi, mereka mempersatukan rakyat, memperjuangkan kemerdekaan, dan memberi makna pada Republik Indonesia yang saat itu baru merdeka. Namun oknum-oknum agamawan yang sekarang bekerja mengurusi agama justru melakukan perbuatan nista.

Jika kita menelaah lebih jauh, sumber penyebab banyaknya kasus korupsi di lembaga keagamaan ini sebagian besar berasal dari kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal itu menjadi masuk akal karena pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang memerlukan keahlian khusus sehingga tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki keahlian tersebut.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang hanya memiliki keahlian untuk itu. Agama juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maraknya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa di lembaga keagamaan disinyalir disebabkan kurangnya keahlian para agamawan yang ditunjuk sebagai pengelola pengadaan di bidang pengadaan barang/jasa.

Para pelaku dalam proses pengelolaan — sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan — pengadaan barang/jasa memerlukan pengorganisasian yang dilakukan oleh orang yang kompeten. Mereka itu adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PA/KPA bertugas dan berfungsi sebagai perencana pengadaan barang/jasa sejak identifikasi kebutuhan, penyusunan kerangka acuan kerja, pemaketan pekerjaan hingga diumumkannya rencana umum pengadaan.

Namun, di lembaga keagamaan ini PA/KPA tidak dibekali keahlian secara khusus tentang bagaimana merencanakan pengadaan barang/jasa. Pengangkatan seorang PA/KPA, sesuai Perpres 54 Tahun 2010, tidak disyaratkan harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa jika yang bersangkutan pejabat eselon II dan eselon I.

Maka tidak mengherankan jika kemudian banyak PA/KPA yang akhirnya terjerat kasus tindak pidana korupsi. Mereka bahkan baru mengetahui perbuatannya itu dikategorikan sebagai korupsi setelah menjalani persidangan di pengadilan tipikor.

Hal yang sama juga dialami oleh PPK. Di lembaga keagamaan tersebut PPK adalah pejabat struktural yang dikondisikan dengan sebuah aturan yang memaksanya harus merangkap/menjalankan fungsi manajemen kontrak pengadaan. Bertolak belakang dengan ketentuan yang berlaku, di lembaga keagamaan ini kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa juga tidak menjadi syarat penunjukkan seseorang sebagai PPK. Akibatnya, PPK tidak tahu bagaimana menjalankan fungsinya dengan benar dan tidak menyadari dampak atau resiko pekerjaannya.

Itulah kondisi yang dihadapi oleh lembaga keagamaan kita. Sangat dimungkinkan agamawan yang tidak memiliki keahlian dalam bidang pengadaan barang/jasa itu terjebak dalam konspirasi dengan pihak lain terkait kasus korupsi pengadaan barang/jasa di lembaga keagamaan ini. Di tengah kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang dalam setiap aspek kehidupan kenegaraan sangat disayangkan apabila agamawan justru ikut larut di dalamnya, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Bagaimana mengembalikan peranan agamawan yang juga birokrat yang nasionalis dan militan? Menurut saya cukup dengan melakukan reformasi pengadaan barang/jasa di lingkungan lembaga keagamaan. Reformasi di area ini sangat mendesak dilakukan karena pengadaan barang/jasa mempunyai peran penting dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, termasuk dalam urusan keagamaan.

Reformasi pengadaan barang/jasa yang saya maksudkan adalah upaya memformat ulang bagaimana pola pengadaan barang/jasa di lingkungan lembaga keagamaan itu dilaksanakan. Untuk itu, pengadaan barang/jasa di lembaga keagamaan ini harus diserahkan kepada ahlinya.

Sebenarnya SDM pada lembaga keagamaan ini sudah banyak yang memiliki sertifikat ahli pengadaan yang disertifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Namun, SDM pengadaan barang/jasa yang bersertifikat tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Alih-alih merekrut para birokrat dengan pendidikan keagamaan yang telah bersertifikat untuk mengelola pengadaan barang/jasa, dalam praktiknya justru diserahkan kepada personil yang belum memiliki sertifikat keahlian. Pengelolaan pengadaan barang/jasa masih dilakukan secara adhoc, bahkan bisa berganti-ganti personilnya setiap tahun, serta masih rawan mengalami benturan kepentingan (conflict of interset) dan intervensi. Mereka juga masih banyak yang merangkap jabatan lain sehingga tidak fokus dalam bekerja.

Agar pengadaan barang/jasa berjalan secara efektif, pengelola pengadaan barang/jasa perlu ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen, berupa struktur yang mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi, personilnya memiliki kemampuan dan kompetensi berjenjang sesuai kualifikasi(bersertifikasi) sehingga profesionalitas lebih terjamin dan terukur, serta tidak merangkap jabatan lainnya sehingga lebih fokus dalam bekerja. Selain itu  akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana akan menjadi lebih efektif, dan peningkatan karier di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa dapat lebih terjamin.

Lebih jauh, untuk mencegah agamawan terkena noda kesalahan pengadaan barang/jasa yang berujung pada tindak pidana korupsi, agamawan yang sebelumnya bertindak sebagai PA diposisikan hanya sebagai perencana kebutuhan dan pengguna barang/jasa. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa selanjutnya dilakukan oleh unit kerja pengadaan/agen pengadaan tersendiri yang berperan mendukung peningkatan pelayanan agamawan bagi masyarakat pengguna layanan.

Unit kerja pengadaan/agen pengadaan ini adalah unit kerja yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dipercayakan. Organisasi tersebut merupakan struktur independen yang memiliki tugas mengelola pengadaan barang/jasayang selama ini dipraktikkan oleh lembaga keagamaan ini.

Selain itu, organisasi ini juga mengelola fungsi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), membina SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Jadi, mereformasi pengadaan barang/jasa di lingkungan lembaga keagamaan berarti menyerahkan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan lembaga keagamaan dalam menjalankan tugas dan perannya kepada unit kerja pengadaan/agen pengadaan yang independen dan perlunya ULP menjadi jabatan struktural tersendiri.

Menuntut agamawan untuk menduduki jabatan sebagai pengelola pengadaan barang/jasa sama artinya memberikan kemungkinan agamawan terseret pada pusaran masalah pengadaan barang/jasa, di tengah-tengah kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang.

Agamawan tidak perlu dituntut untuk berada pada posisi yang bukan menjadi keahliannya, tetapi cukup sebagai pemersatu, penjaga nilai kejuangan mempertahankan kemerdekaan, dan memberi makna kepada kemerdekaan. Dalam konteks itulah, peran agamawan seperti itu menjadi penting dan sangat mendesak untuk dilakukan.

Kita semua merindukan lembaga-lembaga keagamaan kembali memainkan peranan seperti saat perjuangan kemerdekaan dahulu, yaitu menyatukan Indonesia yang saat ini dirasakan mulai retak,  mengembalikan kekuatan idealisme, dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

 

Ketunanetraan Politik Warga: Sumber Permasalahan Bangsa

Ketunanetraan Politik Warga: Sumber Permasalahan Bangsa

Barangkali karena terperangkap stigma negatif bahwa “politik itu kotor” sehingga banyak orang yang tidak mau terlibat dalam urusan politik. Mereka menjauh dan mengambil jalur yang “bersih”, tak mau mengotori tangan (atau pikiran) mereka dengan politik praktis. Mereka menjaga jarak dari politik, tidak mau terlibat dalam kegiatan politik apapun. Saat pemilihan umum tiba, mereka memilih untuk tak memihak alias golput (abstain) dan membiarkan proses politik berlalu tanpa kontribusinya sama sekali.

Ada juga orang yang sebenarnya tidak tahu apa politik itu. Tidak mengerti apa, bagaimana, dan mengapa berpolitik tetapi mereka terlibat dengan intens dalam kegiatan-kegiatan politik. Mereka menikmati berlangsungnya pesta demokrasi yang gegap gempita. Dalam peristiwa politik seperti pemilihan, mereka mendukung kontestan tertentu dan membenci yang lainnya walau sebenarnya mereka tidak tahu mengapa dan untuk apa mereka mendukung kontestan tersebut, dan untuk apa pula mereka membenci  kontestan lainnya.

Saat menang mereka ikut merayakan kemenangan, turut larut dalam eforia. Begitupun jika kontestan yang didukungnya kalah, maka merekapun ikut bersedih. Padahal mereka sesungguhnya tak mengerti untuk apa mereka senang atau mengapa mereka sedih.

Di luar kedua golongan di atas, ada lagi golongan yang sama sekali tak terlibat, dan juga sama sekali tidak mau tahu proses politik apa yang sedang berlangsung. Mereka tidak menghindar karena mereka memang tidak ‘ngeh’ dengan apa yang terjadi. Politik adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Bahkan konsep tentang politik tak pernah terlintas dalam benak mereka.

Di dalam keterbatasan wawasan mereka, politik bukanlah apa-apa. Bukan sesuatu yang perlu dipikirkan, apalagi dilakukan. Ada hal yang jauh lebih penting dari politik yang harus mereka pikirkan. Ada hal lebih mendesak yang harus mereka selesaikan. Sekiranya mereka bisa membuat daftar prioritas pasti bukan politik yang akan masuk di dalamnya.

Ketiga kondisi di atas disebut Bertolt Brecht sebagai The Worst Illiterate. Kebutaan (ketiadaan pengetahuan) yang terburuk. Orang yang mengalami political illiterate seperti itu disebutnya tidak mendengar dan tidak melihat apa-apa. Tidak menyadari bahwa segala hal yang terjadi di sekelilingnya adalah akibat dari politik.

Penetrasi politik dalam kehidupan warga justru makin dalam di era demokrasi lokal seperti sekarang ini. Desentralisasi politik telah menggiring hampir seluruh proses politik yang penting ke daerah. Hal itu berakibat pada semakin dekatnya proses politik kepada khalayak. Rakyat, tanpa kecuali, bisa terlibat, bermain, berkontribusi, bahkan turut serta menciptakan sejarah perpolitikan daerahnya.

Seperti misalnya dalam proses kelahiran seorang pemimpin politik di daerah rakyat daerah itu sendirilah yang menjadi penentunya. Mekanisme pemilihan one man one vote (satu orang satu suara) memungkinkan setiap orang, yang sudah dianggap dewasa secara hukum memberikan pendapat tentang siapa yang paling pantas menjadi seorang kepala daerah. Bukan hanya itu, kebijakan-kebijakan publik yang kemudian diambil oleh sang kepala daerah terpilih dapat diapresiasi, dikritik, atau bahkan ditolak oleh rakyatnya.

Dari satu aspek itu saja bisa dilihat dengan jelas bahwa politik sudah begitu dekat dengan rakyat. Apalagi dampak dari terpilihnya seseorang menjadi kepala daerah bisa menentukan masa depan rakyat dan daerah itu kelak karena kepala daerah terpilih itu akan membuat keputusan-keputusan politik yang menyentuh seluruh aspek kehidupan rakyatnya.

Hal itu senada dengan kata Bertolt bahwa keputusan politik itu memengaruhi biaya yang dibutuhkan untuk hidup, harga kedel, atau tepung (baca: beras), juga biaya-biaya sewa. Dari keputusan politik itu pulalah pelacuran bisa muncul, pengemis dan anak terlantar bisa menyebar, perampokan atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara bisa terjadi dan meluas ke mana-mana.

Bahkan, jika siang tadi kucing kesayangan Anda hilang dicuri orang, maka bisa jadi itu adalah dampak dari sebuah proses politik. Coba Anda telusuri dan cari maka Anda akan temukan bahwa ada tangan-tangan politik yang bekerja dan membuat kucing Anda hilang. Nah, masih beranikah Anda berpikir bahwa politik itu kotor dan harus dihindari?

Banyak proses politik yang tidak boleh dilewatkan oleh rakyat agar kenyamanan hidupnya sebagai warga tidak terganggu. Pemilihan pemimpin yang akan menjadi penentu kebijakan, pemilihan anggota perlemen yang akan menyetujui kebijakan, dan perumusan kebijakan-kebijakan publik itu sendiri adalah event politik yang akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Hasil dari kejadian-kejadian itulah yang menempatkan orang-orang penting yang berperan mengatur hidup kita. Mereka bisa menjadikan kita sebagai orang yang lebih sejahtera di kemudian hari atau sebaliknya serta dapat menjadikan kita orang yang lebih bahagia di masa depan, atau sebaliknya. Melalui proses politik kita menobatkan mereka menjadi penguasa atas segala hajat hidup kita.

Kekuasaan sebesar itu tdak boleh jatuh ke tangan orang-orang curang. Anda bisa melihat begitu banyak kepala daerah atau anggota DPRD yang tertangkap karena korupsi, gratifikasi, pemerasan, dan sebagainya. Betapa banyak pejabat publik yang miskin integritas, jauh dari norma agama, dan mengabaikan kepentingan orang banyak. Itu terjadi antara lain karena kita buta politik.

Oleh sebab itu, jika Anda masih juga enggan “berpolitik,” berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Anda bukan saja tak peduli pada orang lain, Anda bahkan tak peduli pada diri Anda sendiri. Karena dari uraian singkat kita ini tidak ada sedikitpun ruang bagi kita untuk menghindar dari politik.

Politik memang bukan segala-galanya tetapi kita tidak bisa menafikan fakta bahwa hidup kita ternyata sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekitar kita. Jika kita mengambil posisi yang berjauhan dengan politik, maka kita tidak akan bisa berkontribusi dalam hal-hal yang bisa mengubah hidup kita.

Sengaja kata berpolitik di atas saya beri tanda kutip karena makna berpolitik dalam persepsi saya jauh lebih besar dibandingkan dengan sekedar berpartai politik lalu berjuang merebut kekuasaan. Berpolitik itu adalah menempatkan diri dalam koridor hukum dan administrasi pemerintahan. Melibatkan diri secara aktif dan kolektif (partisipatif) merupakan salah satu pilar yang membentuk good governance.

Politik bisa menghadirkan rasa aman yang merangkul Anda di waktu malam. Politik bisa menyuguhkan sarapan pagi yang nikmat. Politik bisa membuat seseorang menjadi miskin atau kaya, menjadi sehat atau sakit, menjadi cerdas atau bodoh. Bahkan, politik bisa membuat seseorang terbunuh. Dan hebatnya, Anda sebagai warga bangsa dari negara demokratis ini bisa menentukan corak dan warna politik itu. Kita seharusnya melek politik, melek semelek-meleknya, karena politik itu bekerja untuk kita.

 

-o0o-

 

 

Menumbuhkan Birokrat Yang Kritis dan Membangun

Menumbuhkan Birokrat Yang Kritis dan Membangun

Michael G. Roskin (2007) menyebut birokrasi sebagai organisasi berskala besar yang terdiri atas para pihak yang diangkat. Fungsi utama birokrasi adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan.

Birokrasi lazimnya dijalankan di atas rel yang bernama konstitusi dan aturan-aturan lain yang menjadi turunannya. Biasanya terdapat prosedur standar yang mengatur tata-laksananya. Walaupun demikian, kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk mencapai target kinerja, sepanjang ia tak keluar dari jalur yang ada.

Menurut Max Weber (1974), karakteristik birokrasi terdiri dari:

  1. Organisasi yang disusun secara hirarkis
  2. Setiap bagian memiliki wilayah khusus
  3. Pelayanan publik terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan dipilih, berdasarkan kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian.
  4. Pelayan publik menerima gaji berdasarkan posisi.
  5. Pekerjaan merupakan jenjang karir.
  6. Para pekerja tidak memiliki kantor mereka.
  7. Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.
  8. Promosi didasarkan atas penilaian atasan.

Kenyataan di lapangan memang selalu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Weber itu. Delapan karakteristik ideal itu sering tidak terpenuhi. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagai contoh, poin nomor 5 sering tidak berjalan. Bahkan, poin 5 ini sering diabaikan untuk jabatan politisi, seperti kepala daerah dan presiden. Posisi ini terbuka untuk mereka yang berada di luar birokrasi. Padahal, mereka adalah pemimpin tertinggi birokrasi pada level daerah dan negara.

Kepatuhan Terhadap Pimpinan

Apakah birokrat harus patuh kepada pimpinan? Berdasarkan definisi birokrat dan aturan kepegawaian, hakikatnya birokrat mesti patuh kepada pimpinan.

Apakah pemimpin itu selalu benar? Mengingat bahwa pemimpin adalah manusia biasa, sangatlah terbuka kemungkinan munculnya pemimpin yang keliru, apakah dalam kategori lalai atau sengaja.

Apakah barometer yang kita gunakan untuk mengukur pemimpin yang keliru? Tentunya, ukurannya adalah peraturan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan terendah, seperti surat keputusan di setiap level hirarki.

Dapat kita simpulkan, birokrat idealnya tunduk kepada pimpinan. Kemudian, pimpinan tunduk kepada peraturan, di mana peraturan itu merupakan produk kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, birokrat sejatinya pada akhirnya tunduk pada peraturan juga (secara tidak langsung kepada rakyat) dan berlaku absolut jika suatu waktu pimpinan mengabaikan atau menabrak peraturan.

Fenomena ini sering diperbincangkan dan mendorong berbagai reaksi. Bahkan, ia sering diinterpretasikan sebagai “pemberontakan”. Misalnya, ketika menyikapi pandangan Panglima TNI belakangan ini. Tentu juga kita bisa melihat kondisi internal di beberapa partai politik, seperti kritik pengurus Partai Golkar dalam kasus Setya Novianto.

Fenomena pemimpin melanggar aturan banyak ditemui di lapangan sehingga menghasilkan ketidakpercayaan bawahan, masyarakat, hingga melahirkan pemeo dan stigma seakan-akan birokrasi itu bobrok, yang kesannya birokrat cenderung menyalahgunakan wewenang dan korup.

Namun, perlu dipahami, tidak semua birokrat buruk. Selalu ada orang baik yang punya kemampuan kerja yang baik. Termasuk, pada kelompok-kelompok yang reputasinya sudah terkenal sangat buruk.

Orang-orang ini mungkin merupakan golongan minoritas. Ada yang hanya diam, tetapi tetap menjalankan tugasnya dengan baik.

Dilema Birokrat

Birokrat adalah orang yang bekerja bagi birokrasi dan digaji oleh negara atau korporasi. Birokrat haruslah menjalankan visi dan misi organisasi, baik misi organisasi publik ataupun privat (swasta). Mereka menerjemahkan kebijakan pimpinan melalui program dan kegiatan. Birokrat adalah bagian dari sistem birokrasi itu sendiri. Hal ini tidak bisa diingkari.

Masalahnya, birokrat juga bisa mengalami dilema. Berikut ini beberapa ilustrasi yang mungkin bisa menginspirasi munculnya dilema birokrat. Pertama, dalam sebuah kelompok manusia di benua antah berantah terdapatlah kelompok Suku Putih dan Suku Hitam. Suku Putih mempunyai tradisi tertentu. Demikian pula halnya dengan Suku Hitam.

Apa yang terjadi jika seorang dari Suku Putih ternyata menolak tradisi kelompoknya? Bagaimana jika ia menjelek-jelekkan Suku Putih dan pemimpinnya?

Kedua, bagaimana pula jika seorang ahli Agama A ternyata tidak percaya pada ajaran agamanya, lalu menyebarkan penolakan terhadap agamanya dan melecehkan pemimpinnya, sementara ia masih tetap menganut agama tersebut?

Lalu, apakah pandangan kita terhadap seorang pemain klub olahraga X yang ternyata tidak sepenuh hati mencintai klubnya. Diam-diam, ia memfavoritkan Klub Y yang notabene adalah rival Klub X. Di warung-warung kopi tempat ia biasa minum kopi, ia kerap mengolok-olok klubnya sendiri dan mendukung Klub Y.

Apakah anggota Suku Putih, ahli Agama A, dan pemain Klub X tak bercacat? Apakah mereka ini tidak berhak untuk berbeda pandangan dan keyakinan dengan para pemimpinnya?

Jika demikian, bagaimana seharusnya setiap anggota kelompok bersikap? Tentu, jawabannya sangat variatif, tergantung konteks masalahnya. Namun, secara umum, diyakini bahwa anggota kelompok akan melaksanakan ritual dan peran yang sudah diatur masing-masing kelompok.

Idealnya, ada mekanisme untuk pelaporan, saran, dan musyawarah di setiap kelompok. Namun, jika yang menjadi perdebatan adalah hal fundamental, maka tentunya anggota Suku Putih tadi akan keluar dari lingkungannya, ahli Agama A akan keluar dari Agama A, dan pemain Klub X pindah ke Klub Y.

Tidaklah tepat karena alasan nafkah dan kehidupan ia tetap bertahan di dalam dan menjadi perongrong dan akhirnya memberikan sumbangsih kinerja yang sangat minim bagi anggota kelompoknya.

Masalahnya, Johannes C. Princen seorang pejuang HAM, pernah dianggap pengkhianat oleh Belanda karena ia membelot dan membela pejuang Indonesia. Kendati demikian, ia jauh lebih terhormat sebagai manusia dengan memilih keluar dari kesatuannya untuk menuruti suara hatinya.

Birokrat yang Kritis

Lalu, apa kaitannya dengan birokrat? Idealnya, kita sebagai birokrat melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah diberikan seiring penghargaan yang kita terima. Kita bersungguh-sungguh untuk kesuksesan organisasi yang pada akhirnya membangun lingkungan, masyarakat, dan negara.

Kita kemudian memaksimalkan peralatan yang ada di tangan. Meski terseok-seok, tetaplah perlu kita membajak tanah dengan cangkul, walaupun tidak tersedia traktor.

Kita dikompensasi bukan untuk berpangku tangan atau mengerjakan urusan yang bukan merupakan tugas kita. Apalagi, untuk sekedar menjadi pengamat yang tanpa sadar dapat saja membangun citra buruk tentang negara.

Sebab, akademisi telah diberikan kompensasi untuk peran itu. Pelurusan dari penyimpangan yang terjadi memang merupakan bagian dari tugas mereka.

Anggota parlemen, terlebih yang berada pada oposisi, memang dikompensasi untuk mengontrol eksekutif.

Para jurnalis dan pengamat memang diberikan penghargaan untuk membantu pemerintah melalui saran dan kritik mereka. Intinya, setiap peran bekerja sesuai porsinya. Walaupun, kenyataannya, bisa saja tercampur-aduk peran itu.

Sebab, jika kesan terhadap partai politik cenderung negatif, siapa lagi yang bisa mengubahnya jika bukan kader partai tersebut? Jika stigma masyarakat terhadap kepolisian terlanjur jelek, bukankah hanya bisa diubah oleh anggota polisi itu sendiri?

Saya adalah generasi reformasi yang berhari-hari berdiri di jalanan untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Saya adalah generasi yang dicekoki kritik dan hujat kepada pemerintah Orde Baru yang berkuasa saat itu. Namun, hingga lima presiden berganti, gaya protes yang sama masih tetap ada. Bahkan, ada yang masih dilakukan oleh orang yang sama pula.

Saya mendapatkan pelajaran bahwa jika ingin mengubah keadaan, ubahlah dengan kapasitas yang kita miliki. Setiap pemerintahan di berbagai masa selalu hadir dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita perlu belajar untuk mensyukuri pemimpin dan mencari jawaban dari setiap kekurangannya.

Bobroknya birokrasi sebaiknya kita lawan dengan integritas. Citra buruk pemerintah bisa kita balas dengan citra baik pribadi, walaupun berupa titik cahaya lilin kecil, yang jika menyebar akan mengubah suasana dan pandangan orang banyak.

Itulah idealnya cara berjuang birokrat, yaitu menjadi birokrat yang kritis dan membangun. Birokrat yang kreatif, inovatif, dan kritis sangat dibutuhkan di setiap elemen saat ini dan di masa depan. Tanpa kreasi dan inovasi maka kinerja birokrasi akan menjadi sangat kaku dan ketinggalan jaman.

Karenanya, birokrat perlu merancang perubahan dan menulis semangat yang membangun. Menulis yang membangun bukan berarti manipulatif, tetapi secara kritis, dan jika memungkinkan dengan solusi.

Lebih hebat lagi jika kita bisa menuliskan ide-ide brilian serta potret keberhasilan kerja kita untuk menjadi inspirasi bagi orang lain secara kritis. Tanpa pikiran yang kritis maka birokrasi akan terperosok ke jurang penyimpangan yang selalu dibiasakan.

Namun, KRITIS bukanlah singkatan dari: mengKRITIk teruS. Perlu dipahami, ‘kritis’ dan ‘kritik’ adalah hal yang berbeda. Kritis mengambil serapan kata dari ‘critical’, sementara kritik mengambil serapan dari kata ‘critics’.

Kritis adalah sebuah proses reflektif pada diri kita, sementara kritik adalah pandangan yang kita sampaikan ke pihak lain. Kritik yang baik adalah hasil dari proses reflektif yang tentunya membutuhkan ketajaman berpikir dan proses yang panjang.

Salam birokrat!

 

 

 

 

 

123
error: