Reviu Liar atas  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Reviu Liar atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tulisan ini saya dedikasikan untuk salah satu rekan terbaik saya, Alm. Sunu S. S., eks Pokja ULP Kabupaten Belitung Timur

—-

 Prolog

Pengadaan barang dan jasa yang “merdeka” dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur pengadaan yang teruji, praktik tata kelola pengadaan yang terbaik, serta terbebas dari berbagai ancaman atau intervensi para pemilik kewenangan.

Beberapa pengalaman yang saya jumpai di lapangan menunjukkan masih adanya “gagal paham” dalam pengadaan yang menghinggapi para pihak eksternal dan masyarakat awam pada umumnya. Gagal paham itu pada akhirnya membelenggu dan menjajah nurani para pengelola pengadaan. Gagal paham itu terjadi karena adanya penggunaan konsepsi yang tidak tepat dalam mengukur sebuah praktik yang sebetulnya justru sudah relevan dengan best practice.

Peraturan presiden (perpres) terbaru tentang pengadaan barang/jasa, yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018, baru saja terbit. Saya mencoba memberikan penekanan penting di beberapa poin, terkait dengan hal-hal yang membuat gagal paham pada proses pengadaan barang/jasa selama ini.

Jebakan Harga Paling Murah

Saat ini, masih ada pemahaman umum yang berkembang di masyarakat atas ketentuan lama tentang pengadaan barang/jasa yang masih saja terjebak pada harga terendah atau harga paling murah.

Selama ini, tujuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah cenderung kurang berkorelasi dengan tujuan instansinya. Pengadaan dibangun tidak dalam kerangka perencanaan jangka panjang instansi, tetapi hanya dalam kerangka berpikir jangka pendek yaitu memperoleh barang dan jasa dengan harga yang paling murah.

Pengadaan barang dan jasa yang terjebak pada harga yang paling murah hanya akan melahirkan kenyamanan jangka pendek. Kenyamanan yang diukur dengan bebas dari pertanyaan auditor, kecurigaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jadi-jadian, atau kecurigaan aparat penegak hukum.

Jika kita menggunakan nalar sehat, maka setiap upaya yang dilakukan akan mengandung konsekuensi pengorbanan termasuk biaya yang harus ditanggung. No pain no gain, begitu banyak orang mengisitilahkan. Apabila pelanggan menghendaki layanan premium, maka harga dan biaya yang mesti disiapkan pun harus memadai.

Apabila organisasi menghendaki barang pabrikan yang andal, maka harganya pun juga bukan harga barang standar. Apabila organisasi menghendaki konsultan dengan reputasi internasional, maka organisasi tersebut dapat menggunakan standar biaya yang berjenis non Standar Biaya Minimal (SBM). Apabila organisasi membutuhkan bangunan gedung yang bagus, maka tentunya tidak tepat bila menggunakan standar harga lokal semata.

Dalam ketentuan perpres terbaru, seluruh pelaku pengadaan mendapatkan penegasan yang lebih memadai mengenai tujuan dari sebuah pengadaan: “Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia (Pasal 4 huruf a).”

Konsep yang dianut oleh regulasi terbaru tersebut adalah konsep value for money. Konsep ini merupakan konsep pengukuran kinerja yang menurut Mardiasmo diukur berdasarkan input, output, sasaran antara, dan dampak.

Konsep ini tetap bicara ekonomis dan efisien, tetapi tidak memiliki maksud sekadar menghemat anggaran. Konsep ini lebih menitikberatkan hasil pekerjaan memiliki nilai (value) yang manfaatnya dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Dengan kata lain, anggaran yag dilaksanakan sedapat mungkin memiliki dampak optimal bagi masyarakat.

Penjajahan Pelelangan/Seleksi Umum

Pemahaman umum masyarakat awam tentang pengadaan barang/jasa menyatakan bahwa jika nilai pekerjaan sudah di atas 200 juta rupiah, maka pekerjaan mesti dilaksanakan dengan pelelangan/seleksi umum.

Di masa lalu, bunyi norma dalam regulasi pengadaan bisa menimbulkan kegalauan luar biasa bagi para pengelola pengadaan. Misalnya, dalam salah satu pasal regulasi yang lama dinyatakan bahwa “Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi”. Atau, dalam pasal yang lain dinyatakan “Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui metode seleksi umum.”

Walaupun dalam regulasi tersebut juga dijelaskan adanya metode lainnya selain metode pelelangan umum atau seleksi umum, tetapi penyebutan pelelangan umum dan seleksi umum dalam ketentuan tersebut seolah menunjukkan hirarki bahwa metode default dalam pengadaan barang atau jasa adalah yang dilaksanakan melalui kompetisi atau persaingan terbuka (pelelangan umum/seleksi umum).

Kegalauan mereka semakin menjadi ketika banyak pimpinan satuan kerja yang antipati dengan proses selain pelelangan atau seleksi. Seringkali mereka berpendapat, yang penting tidak timbul pertanyaan macam-macam dari auditor, sebaiknya metode yang dipilih adalah pelelangan atau seleksi.

Pernah saya jumpai sebuah satuan kerja (satker) memaksakan diri untuk melakukan pelelangan terhadap barang kompleks yang merupakan hasil industri pertahanan resmi dari sebuah negara maju. Hal itu dilakukan karena rasa takutnya terhadap metode non lelang.

Padahal, dalam konsepsi yang sudah maju, proses pelelangan/seleksi umum hanya relevan dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan umum yang relatif standar dengan proses kompetisi di antara para penyedia.

Untuk memahami pernyataan di atas, kita perlu mempelajari kembali konsep pemetaan barang atau jasa dalam rezim yang lebih maju. Sebagaimana dijelaskan dalam diagram supply positioning model yang dipopulerkan oleh Peter Kraljic, barang dan jasa dikategorikan berdasarkan nilai belanja dan dampak/risikonya terhadap organisasi. Pengategorian barang/jasa tersebut dibagi ke dalam empat kuadran.

Kuadran leverage, berupa kategori barang atau jasa yang memiliki nilai belanja besar, tetapi dampak/risiko bagi organisasi tergolong kecil. Barang atau jasa ini, umumnya dapat disediakan oleh banyak penyedia barang jasa atau pelaku usaha.

Kuadran routine, barang atau jasa yang memiliki nilai belanja rendah (semisal kebutuhan operasional harian), dan dampak/risiko kecil bagi organisasi. Barang atau jasa ini umumnya juga dapat disediakan oleh banyak penyedia barang jasa atau pelaku usaha.

Kuadran bottleneck, yaitu barang atau jasa yang memiliki nilai belanja rendah, tetapi mempunyai dampak/risiko yang besar bagi organisasi. Barang atau jasa ini, umumnya disediakan oleh penyedia barang jasa atau pelaku usaha yang spesifik/khusus.

Kuadran critical/strategic, adalah barang atau jasa yang dibutuhkan organisasi memiliki nilai belanja tinggi dan memiliki dampak/risiko yang besar bagi organisasi. Barang atau jasa ini umumnya disediakan oleh penyedia barang jasa atau pelaku usaha yang memiliki bisnis utama di bidangnya.

Dari keempat kuadran tersebut, hanya barang atau jasa yang berada dalam kuadran leverage saja yang proses pengadaannya sesuai dengan kriteria metode pelelangan umum (tender).

Norma dalam regulasi pengadaan barang/jasa yang baru telah membebaskan belenggu penjajahan “pelelangan/seleksi” karena yang utama adalah belanja secara elektronik (e-purchasing). Sementara itu, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender menjadi alternatif lainnya.

Penempatan tender sebagai alternatif terakhir dalam mekanisme kompetisi para penyedia barang/jasa telah mencerminkan suatu tata kelola terbaik (best practice) dalam bidang pengadaan.

Salah Kaprah Batasan Keuntungan Yang Wajar

Dalam sebuah acara pembekalan pejabat struktural di lingkungan penegak hukum di salah satu provinsi, saya menyampaikan adanya salah kaprah pembatasan keuntungan dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

Sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah penyedia barang jasa yang menjadi korban dengan adanya “tragedi 15%”. Sudah banyak para pesakitan yang menjadi korban “tuah angka 15%”, karena dianggap merugikan negara oleh pihak-pihak eksternal pengadaan.

Pandangan awam selalu menyatakan bahwa batasan keuntungan adalah 15%. Angka ini memang muncul dalam regulasi pengadaan di masa lalu, tertulis dalam penjelasan sebuah pasal terkait dengan penyusunan HPS. Namun, penjelasan itu bukanlah sebuah aturan yang mengatur batasan keuntungan dalam sebuah transaksi pengadaan barang/ jasa yang sesungguhnya, melainkan hanyalah sebuah ilustrasi atau contoh belaka.

Negeri ini patut bersyukur, karena dalam regulasi pengadaan barang/jasa yang baru, angka 15% tersebut tidak muncul kembali. Lebih bersyukur lagi karena norma aturannya sudah tidak perlu menggunakan penjelasan lagi.

Agen Pengadaan: Solusi Keterbatasan Birokrasi Mengelola Pengadaan

Sebelum terbitnya regulasi pengadaan barang/jasa yang baru, beberapa satuan kerja kewalahan dalam mengelola pengadaan.

Di masa lalu, sebuah sekolah dasar dengan jumlah personil kurang dari 10 orang, sudah termasuk tenaga administrasi dan kepala sekolah, harus berjibaku mengurus perbaikan ruang kelas serta pengadaan alat peraga.

Hal ini terpaksa dilakukan karena sekolah mereka mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lebih parah lagi, mekanisme swakelola yang disyaratkan dipahami sebagai kegiatan yang harus dilaksanakan sendiri oleh sekolah yang menerima dana tersebut.

Dari 10 orang personil yang ada, separuhnya terlibat secara intensif dalam proses pengadaan, mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pada akhirnya, proses pendidikan anak sekolah menjadi terabaikan hanya gegara mereka sibuk melakukan pengadaan.

Ketentuan terbaru pengadaan barang/jasa telah mengatur adanya agen pengadaan. Agen pengadaan dapat berbentuk suatu Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Agen pengadaan tersebut dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dan  pelaksanaan tugasnya secara mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tata kelola pengadaan seperti ini pun sebenarnya sudah lazim dilakukan di negara-negara maju dan lingkungan korporasi.

Saya berharap, di masa selanjutnya, tidak ada lagi cerita miris tentang kualitas pendidikan terabaikan karena para personilnya hanya sibuk mengurus pengadaan. Biarlah sekolah atau dinas yang nantinya melimpahkan tugas pengadaan tersebut kepada agen pengadaan.

Epilog

Semoga beberapa perbaikan dalam regulasi terbaru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ini dapat menggema ke seluruh negeri. Semoga “gagal paham” yang selama ini menggelayuti para personil juga masyarakat tentang proses pengadaan barang/jasa di negeri ini dapat lenyap dari tata kelola birokrasi kita.

Semoga cita-cita kemerdekaan dapat terwujud dalam rangka memberikan kontribusi maksimal bagi kemakmuran negeri kita tercinta, seperti yang pernah dinyatakan oleh salah satu rekan terbaik saya, Alm. Sunu SS, berikut ini:

“Kemerdekaan pengadaan adalah bebas dari kriminalisasi, bebas dari intimidasi, dan bersih dari korupsi….

Kerja bersama seluruh stakeholder dalam mewujudkan pengadaan bersih dan berintegritas….

Semoga ini bukan hanya mimpi….

Semoga ini terwujud….

Kemerdekaan pengadaan merupakan kesuksesan pembangunan Indonesia”  

(diposting di laman Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-72 (2017)).

 

 

Guru, Ditakuti atau Takut? Sebuah Refleksi Catatan Kelam Pendidikan Kita

Guru, Ditakuti atau Takut? Sebuah Refleksi Catatan Kelam Pendidikan Kita

Saya cukup prihatin mengamati perkembangan dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai media, baik audio, visual, maupun online banyak mewartakan kabar tentang berbagai peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan.

Maraknya kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh murid dan orang tuanya  merupakan suatu tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Siswa yang tega mencaci dan menganiaya seorang guru, menandakan moralitas pendidikan anak bangsa telah goyah. Beberapa kasus justru orang tua membela anaknya dengan cara melaporkan guru ke ranah hukum. Guru mengajar, siswa dan orang tua menghajar. Miris.

Sungguh malang nasib salah seorang guru, sekadar cubitan kepada muridnya dengan tujuan mendidik justru berujung penjara. Dibalik jeruji besi dan dinginnya ruang penjara, seorang guru tidak berdaya, hanya bisa bersedih dan meratapi nasibnya. Adilkah ini?

Perlindungan Terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas

Dalam menjalankan profesinya, sudah selayaknya guru dihargai dan dilindungi. Hukuman yang bersifat mendidik, bukan merupakan tindakan kekerasan terhadap anak. Memidanakan seorang guru dengan permasalahan yang sepele bukanlah menegakkan supremasi hukum, malah sebaliknya, hal itu merupakan kriminalisasi terhadap guru.

Pada dasarnya, seorang guru memang dapat memberikan sanksi kepada anak didiknya asalkan sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, guru bahkan mendapatkan perlindungan atas tindakannya tersebut.

Tindakan dan perlindungan tersebut, secara positif, jelas termaktub dalam sebuah peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Salah satu pasal dalam aturan tersebut menyebutkan:

Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan tentang perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dalam kewenangannya (pasal 39).

Dalam hal perlindungan atas tindakan pemberian sanksi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas guru, peraturan tersebut menyebutkan bahwa:

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing (pasal 40 ayat 1).

Lebih lanjut, aturan tersebut menjelaskan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain (pasal 41 ayat 1).

Melalui aturan tersebut, guru memiliki hak untuk memberikan sanksi sekaligus hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun, sangat disayangkan, pada praktiknya guru masih tetap dipidanakan dengan permasalahan yang sebenarnya tidak dalam kategori melanggar hukum.

Beberapa tindakan guru yang bermaksud untuk mendisiplinkan muridnya, dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan kerap dijadikan delik aduan untuk menyeret guru ke ranah hukum, menggunakan undang-undang perlindungan anak.

Belajar dari Kasus Aop Saopudin

Aop Saopudin, seorang guru SDN Panjalin Kidul V, Majalengka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga bulan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka.

Vonis tersebut berawal dari sebuah kejadian pemotongan rambut terhadap beberapa murid SDN Panjilin Kidul V Majalengka, yang tidak mengikuti aturan sekolah untuk tidak berambut panjang/gondrong.

Aop Saopudin melakukan tindakan itu sebagai seorang guru yang sekaligus mendapatkan tugas khusus untuk mendisiplinkan para siswa yang berambut panjang.

Meskipun Aop divonis bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tinggi, tetapi putusan tersebut kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung akhirnya menyatakan bahwa Aop Saopudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Putusan hakim tersebut mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa sudah menjadi bagian dari tugas, bukan merupakan suatu tindak pidana. Aop dinyatakan tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Dari kasus tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa sanksi yang dilakukan oleh seorang guru dalam mendidik siswanya, jika dalam batas yang wajar, adalah tindakan yang baik dan justru patut diapresiasi.

Ketakutan Para Guru

Kasus Aop di atas adalah sebuah kasus yang berakhir membahagiakan, tetapi tidak bagi guru lain. Beberapa guru ‘berhasil’ dipenjarakan akibat tindakan pelaporan oleh orang tua siswa. Kasus serupa yang berujung lebih tragis pun masih saja terjadi.

Belum hilang dari ingatan kita ketika seorang guru harus kehilangan nyawa karena diserang oleh siswanya sendiri, setelah memberi peringatan atas tertidurnya si siswa di kelas.

Indonesia berduka, ribuan guru meneteskan air mata. Semua geram dan mengutuk aksi kekerasan terhadap rekan seprofesi mereka. Masyarakat pun turut mengutuk dan berharap agar pelaku diberi hukuman yang setimpal.

Guru yang seharusnya dihormati dan dihargai jasanya justru teraniaya oleh siswa  ataupun orang tua siswa. Berbagai peristiwa memalukan dan memilukan, menjadi catatan kelam dunia pendidikan Indonesia.

Beberapa kejadian tersebut tidak menutup kemungkinan membuat ketakutan para guru. Ketakutan yang dapat mengakibatkan menurunnya kepedulian guru terhadap kualitas karakter anak didiknya. Perlu kita ingat kembali, tugas guru bukan hanya sekedar mengajar, tapi mendidik dan membimbing agar anak memiliki budi pekerti yang luhur.

Guru dapat saja kemudian acuh tak acuh terhadap penyimpangan aturan yang dilakukan oleh muridnya, demi keselamatan dirinya. Kecenderungan tersebut membuat daya pikir guru untuk mencari solusi dan cara terbaik dalam mendidik juga menjadi lemah.

Epilog

Permasalahan ini sebaiknya menjadi refleksi dan tanggung jawab bersama, bukan hanya menuntut perbaikan sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan yang mengarah pada pendidikan karakter yang mengedepankan sisi humanisme perlu terus didorong.

Namun, di sisi lain masyarakat perlu melakukan refleksi kembali bahwa pendidikan karakter tidak cukup dilakukan di sekolah. Pendidikan dan bimbingan orang tua di lingkungan rumah tangga turut dan dominan menentukan perangai anak bangsa.

Pendidikan karakter anak seharusnya diperhatikan dan dilakukan sejak usia dini. Peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk membentuk perilaku anak, agar etika dan moral tidak tergerus oleh arus perkembangan teknologi yang semakin pesat. Orang tua yang kurang peduli, atau justru melakukan perlindungan yang berlebihan kepada anak dapat menjadikan anak merasa kebal sanksi di lingkungan sekolahnya.

Akan lebih bijaksana jika orang tua bersama guru mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan. Guru adalah mitra orang tua dalam mendidik anak, bukan justru memisahkannya dari konsep pendidikan anak. Para guru dan orang tua murid sebaiknya aktif melakukan komunikasi terhadap perkembangan seorang anak.

Para guru pun sebaiknya lebih aktif menyosialisasikan hukuman yang bersifat mendidik dalam rangka tindakan pendisiplinan terhadap murid yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru.

Menyatukan persepsi hukuman/sanksi di antara keduanya dan membangun sinergi, menjadi bagian yang terpenting agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap orang tua murid.

Seorang guru pun seharusnya dapat memberikan keyakinan kepada anak didiknya bahwa dirinya bukanlah sosok yang perlu ditakuti, tetapi mampu memosisikan dirinya sebagai sosok panutan yang dapat diteladani.

Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan mampu melahirkan generasi yang cerdas serta memiliki budi pekerti yang luhur.

Begitu beratnya tugas seorang guru, tidak hanya mengajar materi akademis, tetapi memiliki kewajiban mendidik, dan membimbing anak bangsa menuju karakter yang diharapkan. Sudah selayaknya kita, masyarakat, memberikan posisi yang lebih tinggi kepada profesi guru.***

 

 

Retorika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Retorika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Para pekerja migran Indonesia (PMI)—dulu dikenal sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI)—seakan tidak pernah selesai dilanda masalah. Padahal, instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja ini—baik di lingkup nasional maupun internasional—sudah banyak disahkan. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labor Organization) juga telah menetapkan Konvensi Pekerja Domestik nomor 189 pada 2011 untuk melindungi para buruh migran ini.

Sampai saat ini, PMI masih berada dalam posisi rentan akan diskriminasi, eksploitasi, dan beragam tindakan kurang manusiawi lainnya. Padahal, mereka telah memberikan kontribusi yang tidak bisa dipandang sebelah mata bagi perekonomian nasional dan global.

Kelompok pekerja ini mampu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan dengan transfer uang yang masuk ke kas dalam negeri, yang sering disebut dengan ‘remitansi’. Sebagai contoh, pada 2016 PMI menghasilkan remitansi sekitar Rp118 triliun. Tentu saja ini bukan angka yang sedikit.

Buruh Migran Perempuan di Sektor Informal

Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)—dikenal sebagai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia—penempatan PMI sepanjang tahun 2017 mencapai angka 261.820 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Jumlah tersebut merupakan PMI yang terdata secara formal. Kemungkinan, jumlah sebenarnya bisa mencapai tiga kali lipat. Sebab, terdapat juga PMI yang tidak mengikuti jalur formal, seperti mereka yang mengikuti suami atau istrinya yang sedang studi atau berdinas di luar negeri.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30% di antara mereka adalah pria, sedangkan sisanya adalah perempuan. Para PMI perempuan umumnya bekerja di sektor informal sebagai pekerja domestik dengan majikan perseorangan.

PMI perempuan ini sering mengalami ketidakadilan. Salah satu contoh yang viral baru-baru ini adalah meninggalnya Adelina, berumur 21 tahun, di Malaysia. Ia adalah PMI yang berasal dari NTT. Kematiannya diduga karena disiksa oleh majikannya. Tingginya penyiksaan kepada PMI perempuan ini kemungkinan karena rendahnya perhatian pada mereka.

Susan Blackburn, dalam bukunya Women and the State in Modern Indonesia, menjelaskan bahwa PMI perempuan telah muncul sejak masa penjajahan. Dahulu, warga negara Belanda yang kembali ke negaranya dari Indonesia sering membawa PMI perempuan. Para PMI perempuan ini kemudian dipekerjakan di sana untuk merawat anak-anak dari warga negara Belanda.

Kemudian, di penghujung abad ke-20 terjadi pertumbuhan pesat arus pergerakan tenaga kerja internasional, termasuk PMI. Mereka meninggalkan daerahnya untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik di luar negeri.

Sebagian besar dari mereka ini bekerja sebagai pekerja domestik atau penata laksana rumah tangga (PLRT) di negara-negara kaya di Timur Tengah. Sebagian di antara mereka juga merambah negara-negara industri Asia seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Namun, diskursus terkait PMI perempuan baru mendapatkan perhatian luas pada dua dekade terakhir.

Risiko Pekerja Migran

Memang, bila dilihat dari risiko pekerjaan, bekerja di sektor informal dengan majikan perseorangan memiliki tingkat risiko yang lebih besar daripada bekerja di sektor formal dengan majikan badan hukum.

Mereka yang bekerja di sektor informal ini memiliki kebebasan yang terbatas. Sebab, hampir sepanjang hari mereka mesti berada di dalam rumah majikannya. Kondisi ini menempatkan mereka pada posisi rawan dari tindak kekerasan, baik fisik maupun psikis, tanpa adanya pihak lain yang mengetahui.

Risiko ini akan semakin tinggi bila keputusan untuk bekerja di luar negeri diambil tanpa terlebih dulu mencari informasi yang jelas mengenai prosedur penempatan PMI yang benar.

Namun demikian, minat perempuan untuk menjadi PMI di sektor informal tetap tinggi. Pemerintah juga tidak bisa memaksa mereka untuk tetap tinggal di tanah air. Sebab, mencari nafkah adalah hak mendasar individu untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Terlebih lagi, pemerintah Indonesia belum mampu menyediakan lapangan kerja di dalam negeri yang dapat menyerap angkatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka.

Kondisi seperti ini akan menarik para calo memanfaatkan situasi. Mereka melakukan bujuk rayu kepada calon PMI bahwa bekerja di luar negeri akan memperoleh gaji besar. Kemudian, mereka menjanjikan calon PMI untuk dapat berangkat ke luar negeri dengan cepat melalui jalur nonformal.

Situasi ini akan meningkatkan risiko PMI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia. Mereka rawan dari eksploitasi, dipekerjakan di tempat prostitusi, atau menjadi korban sindikat penjualan organ tubuh manusia.

Upaya yang Telah Dilakukan

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam memberikan perlindungan bagi PMI. Salah satu upaya itu adalah dengan penghentian sementara (moratorium) penempatan PMI sektor informal ke seluruh negara di wilayah Timur Tengah. Pemerintah juga mencabut izin usaha pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta  (PPTKIS) yang melanggar.

Selain itu, BNP2TKI yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI telah mengoperasikan jaringan hotline bebas pulsa pengaduan 24 jam Halo TKI 0-800-1000. Mereka juga mengembangkan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKO-TKLN).

Sistem komputerisasi ini telah mempermudah pengawasan atas penempatan PMI secara terintegrasi, yaitu dari mulai pendaftaran calon pekerja migran di dinas tenaga kerja kabupaten/kota hingga diterbitkannya kartu elektronik tenaga kerja luar negeri (e-KTKLN). Dengan memiliki kartu tersebut, PMI akan mudah mendapatkan perlindungan hukum.

Regulasi dan Implementasinya

Hadirnya negara menjadi vital untuk memberikan perlindungan kepada PMI, baik ketika prapenempatan, masa penempatan, maupun purnapenempatan. Sayangnya, regulasi yang ada cenderung kurang memberikan perlindungan pada PMI.

Sebenarnya, undang-undang terkait PMI baru saja direvisi (Undang-Undang nomor 18 tahun 2017). Pada revisi ini, terdapat penambahan beberapa pasal terkait perlindungan PMI.  Namun demikian, permasalahan lain muncul saat implementasi. Salah satu contohnya, perlindungan di masa prapenempatan.

Peraturan menteri telah menyatakan bahwa pendaftaran calon PMI mesti diawali dengan penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan. Dinas ini mesti bekerja sama dengan PPTKIS (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 22 tahun 2014).

Peraturan tersebut sangat jelas mengarahkan bahwa dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan harus memberikan perlindungan kepada pencari kerja yang ingin bekerja di luar negeri. Perlindungan yang dimaksud adalah memberikan informasi yang diperlukan sehingga para calon PMI mendapatkan gambaran menyeluruh tentang apa yang akan dialaminya saat bekerja di luar negeri.

Kenyataannya, pada umumnya, hingga saat ini proses perekrutan dijalankan tanpa melibatkan dinas tenaga kerja kota/kabupaten dan hanya dilaksanakan oleh petugas lapangan, sponsor, atau perantara yang kadang bukan karyawan PPTKIS. Karena itu, PMI seringkali tidak melalui persiapan dan pelatihan yang memadai. Karenanya, banyak para majikan di luar negeri yang mengeluh terkait persoalan kompetensi ini.

Hal seperti ini membuat posisi PMI semakin rentan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan oleh para oknum pemburu keuntungan. Selain itu, PMI juga berpotensi mendapatkan informasi tidak benar mengenai hak dan kewajibannya. Risiko pembengkakan biaya proses penempatan (over–charging) pun meningkat.

Perlu ditekankan lagi, permasalahan yang lebih fundamental terletak pada koordinasi antar dua lembaga besar yang menangani domain ini, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BNP2TKI. Dua lembaga ini mestinya semakin harmonis dan berkoordinasi lebih baik lagi.

Kemnaker mestinya semakin jeli dan cekatan menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di negara penempatan maupun di dalam negeri. Mereka juga mesti semakin terbuka terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BNP2TKI sebagai pelaksana di lapangan. Dengan demikian, mereka dapat membuat regulasi yang tepat sasaran dan tepat waktu, seperti regulasi terkait pencabutan izin perusahaan penempatan yang lalai dan penetapan standar biaya penempatan.

Di sisi lain, BNP2TKI juga harus sepenuh hati melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kemnaker. Mereka juga mesti memastikan bahwa perpanjangan tangannya di daerah menerapkan prosedur yang baku.

Epilog

Satu hal yang patut disadari, upaya-upaya yang telah dicanangkan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan PMI tidak akan bisa berjalan optimal tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat,

Peran Kemnaker sebagai pembuat regulasi dan BNP2TKI sebagai pelaksana regulasi juga harus optimal dan seiring sejalan. ‘Egosentrisme’ dua lembaga ini akan mengorbankan pelayanan penempatan dan pelindungan kepada PMI.

Negara juga mesti selalu hadir melindungi PMI. Pemberian gelar kehormatan sebagai pahlawan devisa seharusnya diejawantahkan secara nyata dalam pelindungan yang baik dan menyeluruh dan tidak sekadar retorika atau lip service semata.***

*) Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak terkait dengan tempat dimana penulis bekerja.

 

 

Dilema Pustakawan Di Kancah Perpolitikan Lokal

Dilema Pustakawan Di Kancah Perpolitikan Lokal

Prolog

Seperti biasa, ketika sebuah event pemilihan umum menjelang, profesional birokrasi dibombardir dengan aturan tentang netralitas beserta berbagai ancaman sanksi. Namun, seperti biasanya pula, aturan tersebut selalu saja tidak bisa ditegakkan secara an sich karena berbagai faktor (baca juga: Pernyataan Sikap Pergerakan Birokrat Menulis Menyikapi AturanTerkait Netralitas Profesional Birokrasi, dan Netralitas ASN dari Sudut Pandang Seorang ASN).

Mengamati fenomena di atas, maka sebagai ASN yang bekerja di perpustakaan umum sebuah kabupaten, saya terdorong untuk memberikan respon dalam konteks kepustakawanan khususnya terkait peran pustakawan sebagai bagian dari profesional birokrasi dalam proses demokrasi yang berfokus pada hajatan pilkada.

Peran Perpustakaan dalam Sistem Demokrasi

Perpustakaan umum pada dasarnya merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Begitupun sebaliknya, demokrasi memerlukan perpustakaan sebagai ruang bagi siapa saja untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Perpustakaan hadir untuk memenuhi hak dasar masyarakat akan kebutuhan mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan.

Jika diperhatikan lebih seksama, peran perpustakaan sebenarnya tidak sebatas menyediakan informasi sesuai kebutuhan pemustaka melalui bahan bacaan semata. Perpustakaan sebagai institusi sosial juga mempunyai peran sebagai katalisator perubahan atas dinamika sosial yang terjadi di lingkungannya.

Salah satu dinamika sosial yang sedang terjadi saat ini adalah pesta demokrasi dalam pilkada. Respon perpustakaan terhadap agenda pesta demokrasi tersebut ditunjukkan dengan kesiapan layanan informasi yang komprehensif dan berimbang. Di antaranya ialah menyajikan referensi seputar pemahaman demokrasi, proses pemilu, hingga profil dan berita tentang calon-calon pemimpin daerah.

Diharapkan, berbekal informasi yang ada, masyarakat memiliki referensi dalam menentukan pilihan politiknya sehingga mampu menginisiasi terjadinya perubahan kehidupan berbangsa ke arah yang lebih baik. Informasi yang tersedia tentu saja juga mampu membentuk opini publik, bahkan mampu mengubah arah dukungan terhadap sebuah pasangan kandidat.

Dilema Pustakawan

Bagi pustakawan, sebagai pengelola perpustakaan umum, kadang tidak mudah memfasilitasi ketersediaan informasi secara setara dan berimbang untuk masyarakat.

Kesulitan tersebut bisa jadi akibat dominannya kekuatan media yang dimiliki oleh salah satu kandidat, atau dominasi kekuasaan yang dimiliki sang petahana.  Informasi terkait petahana selalu akan lebih dominan karena seringnya mendapat liputan. Dengan demikian, dari segi kuantitas kecenderungannya sulit untuk mencapai posisi berimbang.

Pemilihan bahan informasi yang disediakan oleh pustakawan tentunya tidak dapat dilakukan untuk keuntungan pihak tertentu. Meskipun sebenarnya ada banyak karakter yang unik pada setiap pustakawan, tetapi keberpihakan itu tidak boleh meruntuhkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.

Pustakawan dituntut oleh profesinya untuk selalu bersikap netral dalam memilih dan menentukan bahan pustaka, lebih-lebih pustakawan yang bekerja di kantor perpustakaaan daerah. Mereka adalah seorang birokrat yang netralitasnya harus terjaga.

Menyediakan referensi tentang para calon pemimpin daerah memang bukanlah suatu layanan khusus. Komitmen pustakawan dari profesional birokrasi untuk menyediakan informasi lokal memang bagian dari tugasnya. Perlu diingat, pustakawan menempati salah satu posisi garda terdepan dalam hal keterbukaan informasi.

Peran pustakawan dalam memberikan edukasi terkait demokrasi dapat pula diperluas dengan memfasilitasi masyarakat untuk belajar memahami dan menganalisis suatu informasi. Untuk dapat memiliki kemampuan tersebut, profesi pustakawan dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan literasi informasi, literasi media, dan juga literasi digital.

Selanjutnya kemampuan yang diperoleh oleh masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam mengarungi lautan informasi, serta menyaring informasi yang valid untuk menentukan sebuah pilihan ideal dan berdasar.

Politisasi dan Birokratisasi Perpustakaan

Dalam suasana pilkada, pustakawan harus mampu memainkan peran fungsinya sehingga perpustakaan umum dimana ia bekerja terlepas dari politisasi pihak-pihak yang bersaing, terlebih oleh petahana.

Pengelolaan perpustakaan umum yang dilaksanakan oleh sebuah Organisasi Perangkat daerah (OPD)  berpotensi dipolitisasi karena pimpinannya merupakan pejabat struktural yang diangkat oleh kepala daerah terpilih dan jika ia seorang petahana, maka perpustakaan umum yang dikelola oleh pustakawan berpotensi dijadikan sebagai alat pemenangan.

Di sisi lain, lingkungan kerja perpustakaan umum milik pemerintah yang birokratis tak ayal juga menampakkan wajah birokrasinya. Perpustakaan umum ini seringkali lebih terlihat sebagai perpustakaan kantor/dinas yang terkesan lamban, kaku, dan tidak inovatif.

Perpustakaan umum seringkali masih dijalankan secara mekanis dengan kontrol administrasi yang ketat, seperti apa yang dikatakan oleh Putu Laxman Pendit sebagai birokratisasi pustaka. Berbeda dengan sekolah atau kampus yang strukturnya dominan diisi oleh ASN fungsional (profesi guru/dosen).

Meskipun perpustakaan pemerintah dominan dikelola oleh pejabat struktural, tetapi bukan berarti perpustakaan harus ‘terjebak’ di dalam lingkaran kekuasaan yang birokratis, apalagi sampai melambat kinerjanya karena intervensi pejabat yang terikat belenggu hirarkis bahkan terlibat urusan politis. Di sinilah peran pustakawan dituntut lebih jauh mampu mengubah wajah perpustakaan umum menjadi lebih humanis, inovatif, dan responsif.

Epilog

Pustakawan sebagai pengelola perpustakaan umum dituntut mampu membangun opini yang bebas dari keberpihakan. Dengan demikian setiap bacaan  yang tersedia  bisa menjadi sumber pencerahan bagi para pemustaka.

Posisi dan peran pustakawan yang sebelumnya didominasi kultur kerja yang teknis dan birokratis, sudah sepatutnya disegarkan dalam budaya kerja yang dinamis, inovatif, dan responsif. Pustakawan harus mampu mengembalikan ‘khittah’ perpustakaan umum yang berkata dasar ‘pustaka’, yang bermakna sebagai penghormatan kepada ilmu  dan keadilan sosial dalam pencarian informasi dan pengetahuan.

Arah ini memberi refleksi bagi pustakawan sebagai pengelola perpustakaan umum agar senantiasa melakukan demokratisasi di dalam dirinya. Tugas ini seharusnya disadari oleh pustakawan dari profesional birokrasi bahwa demokrasi adalah ruh perpustakaan. ***

 

 

Secuil Cerita dari Tjikini Lima: Dimulainya Era Pencerahan (Aufklarung) Bagi Birokrasi Indonesia

Secuil Cerita dari Tjikini Lima: Dimulainya Era Pencerahan (Aufklarung) Bagi Birokrasi Indonesia

Cikini, terpilih sebagai tempat diskusi perdana Pergerakan Birokrat Menulis (BM) bukan tanpa alasan. Cikini, adalah sebuah kawasan tua di Jakarta yang menyimpan banyak sejarah dan makna yang jarang terekspos oleh berbagai media. Beberapa bangunan tua seperti Taman Ismail Marzuki, Kantor Pos Cikini, Toko Roti Tan Ek Tjoan, Istana Raden Saleh hingga Gedung Joeang 45 menjadi buktinya.

Gedung Joeang 45 menyimpan sejarah tersendiri. Gedung yang pernah dikuasai oleh kolonial Jepang saat itu, justru sering dimanfaatkan oleh para pemuda sebagai pusat pergerakan pendidikan politik untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Dahulu, di sepanjang jalan Cikini tak pernah sepi dari berbagai aktivitas mulai dari diskusi politik, olah raga, pertunjukan seni, hingga menonton film. Dengan demikian, tidak mengherankan jika di kawasan ini sampai sekarang banyak berjajar kafe dan restoran.

Kafe Tjikini Lima menjadi pilihan tempat yang pas bagi bertemunya para pegiat Pergerakan Birokrat Menulis yang berharap mampu mengulang kembali sejarah pergerakan yang dulu pernah diukir dari sebuah kawasan bernama Tjikini.

***

Sore itu, 23 Februari 2018, cuaca cerah mengiringi datangnya malam. Satu per satu peserta diskusi tiba di lokasi dengan wajah penuh suka cita dan harapan. Kelelahan akibat kesibukan seharian di kantor dan kampus, serasa tak mereka hiraukan. Bahkan, ada beberapa peserta yang datang dari luar kota. Mereka dipertemukan pertama kali setelah sekian lama hanya dapat berdiskusi lewat media sosial dan tulisan online, tanpa melihat wajah dan bersalaman secara langsung.

Berbagai buku telah dipajang di meja bulat menyambut para peserta diskusi dan juga pengunjung kafe. Buku-buku tersebut adalah hasil karya para pegiat Pergerakan BM, diantaranya adalah Adrinal Tanjung, Massaputro Delly, Dedhi Suharto, Nur Ana Sejati, Andi P. Rukka, Yudisrizal, dan tentu saja buku perdana Pergerakan BM yang berjudul ‘Bagaimana Saya Menulis’.

Setelah para narasumber datang secara lengkap dan sejenak beramah tamah dengan para peserta, acara inti dimulai pada pukul 19.30. Kegiatan dibuka dengan pemutaran sebuah video, hasil karya Kwaci Production, pemenang kompetisi video pendek dalam rangka haul pertama Pergerakan BM.

Video pendek ini menceritakan tentang refleksi personal akan inspirasinya terhadap tokoh guru Murdiyanto yang berjuang menghadapi pungli dan korupsi yang terjadi pada birokrasi pendidikan di Sukoharjo.

Diskusi sederhana dan informal mengalir secara apik dipimpin oleh Rudy M. Harahap, sebagai moderator. Diskusi bertujuan membahas buku perdana terbitan BM yang berjudul Bagaimana Saya Menulis (BSM), serta memperbincangkan kondisi birokrasi.

Beberapa peserta, yaitu Aisyah Mun’im, Dhedi Suharto, Massaputro Delly,  Sri Rahayu, dan dua orang CPNS dari STIA LAN menyampaikan kesan positif terhadap kegiatan dan pergerakan, serta mengutarakan pendapat konstruktif yang bertujuan untuk perkembangan birokrasi.

Birokrasi yang Illiterate

Sesi diskusi dimulai dengan penuturan Rudy M. Harahap, yang juga sekaligus Editor in Chief pada Pergerakan BM. Dijelaskan oleh Rudy, bahwa Pergerakan BM merupakan sebuah gerakan kolaborasi dari berbagai unsur profesional birokrasi, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Bergabung pula para akademisi, pengamat birokrasi, bahkan para mantan birokrat sebagai penulis maupun penikmat artikel dan diskusi.

Pergerakan BM, yang lahir di bulan Januari 2017 ini, adalah gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan literasi di kalangan birokrasi. Literasi yang dimaksud bukan sekedar mampu menulis, seperti anggapan keliru banyak orang, tetapi sebuah kemampuan melalui pengetahuannya untuk dapat memahami fenomena yang ada di sekeliling birokrasi secara lebih jernih.

“Harus diakui bahwa birokrasi saat ini masih illiterate (belum ter-literasi), karena banyak para elit maupun profesional birokrasi yang masih belum mampu memahami peristiwa dengan kesadaran nalar yang dilandasi oleh pengetahuan.”

“Mereka masih terjebak dengan kenyamanan semu birokrasi dengan segenap aturan yang melenakan, sehingga sering lupa apa hakikat menjadi profesional birokrasi”, demikian dijelaskan oleh Rudy tentang kondisi birokrat terkait literasi.

Menurutnya, masih banyak profesional birokrasi yang hanya bisa mengeluh, bahkan nyinyir dengan situasi di sekitarnya. “Kami ingin mereka lebih dari itu, kami ingin melatih profesional birokrasi agar mampu menganalisis keadaan dengan argumen yang tepat dan kemudian berdaya serta bergerak melalui tulisannya”, tegasnya.

Dilanjutkan oleh Rudy, bahwa Pergerakan BM lebih senang menyebut kawan-kawan di birokrasi sebagai profesional birokrasi dari sekedar sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Aparat Sipil Negara (ASN).

Sebutan profesional birokrasi memiliki makna bahwa seseorang tidak hanya sebagai pegawai atau aparat yang selalu harus tunduk pada perintah senior/atasan, tetapi mampu berdaya dengan literasinya yang profesional. Mereka menjadi lebih mampu menghargai profesi dan fungsinya untuk berperan dalam tugas negara.

Beberapa artikel di laman birokratmenulis.org, dijelaskan oleh Rudy, memang terkesan tajam dalam mengingatkan akan kondisi birokrasi. “Kita menyebutnya bukan sebagai kritik, tetapi refleksi”, demikian ia menjelaskan.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa refleksi mempunyai maksud untuk menyadarkan pembaca akan sesuatu yang selama ini dianggap taken for granted (begitulah adanya), tetapi sebenarnya tidak demikian adanya.

Beberapa artikel seperti perlunya memperdebatkan orientasi rule based dengan performance based, tentang penyebab kriminalisasi, pemaknaan korupsi dan etika, dan juga menguak berbagai mitos dalam birokrasi, adalah contoh-contoh tema artikel yang bersifat reflektif.

Seribu Langkah Besar Dimulai Dari Sebuah Langkah Kecil

Sebagai narasumber pertama yang mendapat giliran berbicara, Ani Maharsi, seorang Direktur Membership Association Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia, menyatakan apresiasinya kepada seluruh pihak yang aktif di BM.

Ia sangat mendukung komunitas (Pergerakan) BM dan berharap pergerakan mampu mendorong birokrat lain yang masih merasa tidak bisa menulis menjadi berani untuk menulis. Ia juga berharap, komunitas pergerakan ini semakin membesar agar manfaatnya semakin cepat dirasakan oleh birokrasi.

Ani Maharsi bercerita tentang pengalamannya bagaimana ia menulis. Baginya menulis adalah sebuah kegiatan yang tidak mudah, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Pernah suatu ketika dia memiliki ide untuk membuat sebuah kompetisi penulisan makalah.

Tidak cukup sebagai pemilik ide, ia didorong oleh rekan-rekannya untuk juga mampu menulis. Akhirnya, pada suatu waktu ia pun memberanikan diri untuk menulis dan tulisannya mampu mendapatkan penghargaan dalam sebuah kompetisi bergengsi.

Begitupun pengalamannya dalam menyusun sebuah buku, diakui sebagai sebuah pengalaman yang unik. Diawali dari berbagai diskusi di media sosial tentang integritas, tercetuslah ide bahwa diskusi tersebut perlu didokumentasikan agar tidak terbuang dan lenyap begitu saja.

Melalui bantuan Sudirman Said, sebagai editor, maka lahirlah sebuah kumpulan tulisan dalam sebuah buku yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh banyak pembaca. Buku itu berjudul “Sampai Kapan pun Kami Pilih Berintegritas”.

Menurutnya, berbagai macam cara unik dapat dikembangkan untuk membuat sebuah tulisan atau buku.

Terkesan dengan pemutaran video pendek di awal acara, ia mengingatkan bahwa media video perlu dan penting untuk dikembangkan dalam sebuah pergerakan. Karena selain menarik, makna dari video juga akan mudah ditangkap oleh para ‘pembaca’nya.

Mengenai komentar tentang buku BSM, menurutnya buku itu belum menyampaikan hal-hal tajam terkait birokrasi, tetapi baru mengajak birokrat lain untuk mau dan mampu menulis. Namun, hal ini dirasa sebagai awal dari tulisan-tulisan di buku selanjutnya. Buku selanjutnya diharapkan setajam artikel-artikel yang ada di laman birokratmenulis.org.

Dia pun mengutip sebuah pernyataan klasik tetapi selalu relevan, yaitu “seribu langkah besar ke depan dimulai dari satu langkah kecil”, untuk menggambarkan betapa pentingnya buku perdana BSM berikut Pergerakan BM untuk langkah besar selanjutnya.

“Saya yakin pergerakan seperti ini, yang anggotanya mempunyai visi dan semangat sama, akan mampu berkembang dan menginspirasi banyak pihak”, tutupnya.

Menjadi Critical Mass di Birokrasi

Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia, mendapat giliran kedua sebagai narasumber. “Saya sangat senang bisa berada di tengah komunitas yang keren ini”, demikian kalimat pertama yang dinyatakan olehnya.

Keren yang ia maksud adalah komunitas BM ternyata berisi para birokrat yang berbeda dari biasanya.  Bukan birokrat yang sering ia saksikan sehari-hari, tetapi birokrat yang memiliki kemampuan dengan pikirannya dan bersedia meluangkan waktunya untuk menulis.

Dadang pun berharap banyak pada komunitas BM untuk terus menggaungkan gerakannya lebih besar lagi. Sebab, menurutnya gerakan BM mampu menjadi critical mass di birokrasi, yaitu sekumpulan orang yang mampu mengubah keadaan genting/kritis (di birokrasi) menjadi keadaan (birokrasi) yang lebih maju.

Ia pun membagi pengalamannya terkait dunia menulis, yang mirip dengan maksud berdirinya Pergerakan BM. Ia pernah membuat sekolah menulis untuk para aktivis di Non-Government Organisation (NGO), untuk membantu mereka agar dapat menuliskan pengalamannya ketika terjun langsung ke lapangan.

Kenapa itu penting, karena biasanya aktivis itu tidak bisa menulis. Mereka biasa berteriak tanpa argumen yang matang. Dengan menulis, mereka menjadi mampu berargumen dengan baik. Hasilnya, mereka mampu menghasilkan buku dan presentasi dalam Bahasa Inggris sehingga dapat ditampilkan pada konferensi-konferensi internasional.

Mengenai buku perdana BM, ia berkomentar bahwa buku tersebut sepertinya dapat menjadi satu modal besar untuk menyebarkan pesan bahwa literasi itu penting. Pesannya, “yang kami tunggu terhadap Pergerakan ini adalah bahwa BM dapat menulis banyak hal yang bersifat mengimbangi berita negatif yang saat ini semakin banyak berkembang.

Saya berharap tulisan pengalaman positif semakin banyak sehingga semakin banyak pula birokat yang merasa optimis dengan kondisi birokrasi ke depan.”

Selanjutnya, ia pun berharap dan mengajak Pergerakan BM untuk sering bertemu dengan teman-teman aktivis di NGO. Dadang berkeyakinan jika keduanya sering bertemu, maka akan dapat saling merapatkan barisan sekaligus menguatkan dalam memajukan birokrasi.

Mewarnai Birokrasi Yang Pucat Pasi

Malam semakin larut, tetapi energi diskusi seperti tak kunjung surut. Sebaliknya, semangat justru semakin menyala di saat narasumber ketiga menyampaikan materinya.

Tri Widodo Wahyu Utomo, seorang Deputi Inovasi Administrasi Negara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), tampil sebagai narasumber ketiga. Ia menyatakan menyesal karena tidak terlibat sebagai penulis dalam buku perdana BM.

Baginya, buku yang memuat kumpulan tulisan pendek dan ringan itu sangat inspiratif karena memberikan narasi pengalaman dan pembelajaran tentang bagaimana seseorang berusaha menulis.

Tulisan ringan seperti dalam buku itu maupun artikel di laman birokratmenulis.org, baginya lebih mengena bagi pembaca daripada membaca buku teks yang penuh dengan teori.

Menurut Tri Widodo, yang juga suka sekali menulis, menulis adalah sebuah kontruksi sejarah masa depan. Seseorang mampu membangun jembatan masa silam dengan masa depan. Menulis memiliki dimensi waktu ke belakang dan ke depan.  Apa yang kita tulis saat ini adalah refeksi keinginan kita di masa depan.

Baginya, buku perdana BM mempunyai dua fungsi, pertama merangsang otak birokrasi agar lebih aktif lagi, bukan sekedar target pada individu birokrat. Kedua, menjadi media sebuah gerakan moral untuk peduli terhadap problematika dalam birokrasi.

Dengan meminjam istilah Winston Churchill, “Pena lebih tajam dari sebuah pedang”,  menurutnya buku ini belumlah setajam pedang yang mampu mengajak pembaca untuk melakukan rekayasa sosial.

Namun, jika membaca tulisan-tulisan yang ada di laman BM, dia meyakini bahwa buku berikutnya akan mampu setajam pedang. Sarannya, buku berikutnya selain tajam juga bersifat tematik, seperti tema diskusi malam itu, yaitu “Birokrat, Bergeraklah!”.

Tentang tema diskusi yang diangkat malam itu, menurutnya sudah tepat sekali. Tepat karena kondisi saat ini berada di dunia yang serba paradoks. Para birokrat sendiri sebenarnya mengalami rasa benci tapi rindu dengan birokrasi.

Benci karena birokrasi yang lamban dan membelenggu, birokrasi yang tidak humanis, dan serba kaku. Namun demikian, kebanyakan birokrat tetap saja tidak bisa lepas dari situ, banyak birokrat yang masih merasa perlu dan bahkan menikmati kondisi birokrasi.

Kecintaannya bahkan membuatnya berada pada zona nyaman. Untuk itulah perlu sebuah pergerakan agar kecintaan yang dilandasi kebencian mampu membongkar selubungnya. Salah satunya melalui tulisan.

Birokrasi, diceritakan oleh Tri Widodo, awalnya justru diperlukan sebagai alat perubahan. Melalui hukum kontrak sosial saat itu, pemerintahan diberikan otorisasi untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan warga.

Untuk mendukungnya, otorisasi dilengkapi dengan struktur dan regulasi. Namun, lambat laun otoritas, struktur, dan regulasi kemudian membentuk sebuah zona nyaman yang luar biasa sehingga birokrasi terjebak dalam sebuah ruang yang membentuk dirinya lebih inward looking daripada outward looking.

Birokrasi kemudian mengalami pendangkalan makna, bahkan stagnasi. Birokrasi yang seharusnya melayani publik, akhirnya lebih sibuk melayani diri sendiri. Contoh nyata misalnya, reformasi birokrasi diwacanakan dengan dangkal sebagai sarana  untuk meningkatkan remunerasi.

Menurutnya, itulah peran penting BM untuk dapat mengingatkan (otokritik) kepada otak birokrasi. Meskipun belum begitu masif pengikutnya, namun BM diyakini mampu mewarnai birokrasi.

Birokrasi yang pucat pasi seperti susu, dapat diwarnai dengan setitik nila. Pergerakan BM diyakininya mampu menghidupkan kembali ruh birokrasi, menghangatkan kembali darah birokrasi.

“Berbagai tulisan yang provokatif tetapi inspiratif harus tetap hidup dan berlanjut. Tidak perlu takut ditolak saat ini, sebab suatu saat akan semakin banyak birokrat yang menyadarinya”, demikian serunya.

Pada akhir sesi, Tri Widodo menyeru dengan semangat menyala, “Inilah saat yang tepat sebagai sebuah momentum, untuk kita jadikan pertemuan ini sebagai era gerakan aufklarung atau pencerahan baru bagi kegelapan yang menyelimuti birokrasi.”

“Tidak perlu kita malu apalagi takut. Siapa lagi yang akan mengambil peran dan tanggung jawab itu kalau bukan kita. Saya menyarankan, kita tandai dimulainya era aufklarung birokrasi pada tanggal ini, 23 Februari 2018.”

***

Malam yang larut mengiringi perpisahan satu demi satu anggota pergerakan. Masing-masing memiliki harapan yang sama akan berwarnanya wajah birokrasi di negeri ini. Mereka bertekad akan terus menyalakan api diskusi dan menulis untuk perbaikan birokrasi, meneruskan perjuangan aufklarung birokrasi.

Tjikini, kembali menjadi saksi menyalanya semangat sebuah pergerakan untuk perubahan.

 

 

Memanusiakan Cuti Pegawai Sektor Publik

Memanusiakan Cuti Pegawai Sektor Publik

Pemerintah akhirnya lebih memanusiakan cuti pegawai sektor publik, yaitu dengan munculnya kebijakan baru terkait cuti pegawai negeri sipil (PNS). Namun, tidak banyak PNS yang memahami kebijakan baru ini. Karena itu, artikel ini mengupas kebijakan baru tersebut dan mencoba membandingkannya dengan praktik di sektor lain dan di luar negeri.

Menjelang awal tahun 2018, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian cuti (leave). Kebijakan baru ini cukup memberikan angin segar bagi para pegawai sektor publik.

Kebijakan ini tampaknya semakin memanusiakan para pegawai sektor publik. Hal ini terlihat pada peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 24 tahun 2017. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari UU Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal terkait dengan cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti tahunan.

Cuti Melahirkan

Sebagaimana kebijakan lama, para PNS perempuan dapat mengambil hak cuti melahirkan sampai dengan anak ketiga. Namun, dalam kebijakan baru ini para PNS perempuan dapat bernafas lebih lega karena mereka tidak perlu ‘harap-harap cemas’ (H2C) lagi ketika menunggu kelahiran sang buah hati.

Pada kebijakan baru ini,  para PNS perempuan bisa mengajukan cuti melahirkan kapan pun, sepanjang mereka mendapatkan rujukan dari dokter. Sebab, ketentuan bahwa cuti melahirkan hanya dapat diambil satu bulan sebelum dan dua bulan setelah hari persalinan (HPL), seperti diatur dalam kebijakan lama, kini telah ditiadakan.

Namun, cuti melahirkan ini hanya dapat diambil untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga. Untuk anak keempat dan seterusnya, PNS perempuan mesti menggunakan cuti besar selama tiga bulan.

Yang sangat melegakan adalah PNS perempuan tidak mesti bekerja lima tahun terus menerus agar dapat mengambil cuti besar tersebut. Dengan kata lain, mereka dapat mengambil cuti besar ini tanpa menunggu masa kerja lima tahun berturut-turut.

Sebagai contoh, jika kebetulan seorang PNS perempuan melahirkan anak keempat, kelima, dan keenam setiap tahunnya, mereka bisa mengambil cuti besar setiap tahun. Tampaknya, kini pemerintah selaku pemberi kerja sudah semakin memerhatikan kepentingan para PNS perempuan.

Kesannya lagi, pemerintah tidak lagi membatasi jumlah anak PNS sebagaimana terkesan dalam kebijakan lama. Dengan kebijakan baru ini, PNS perempuan tidak perlu ragu lagi untuk memiliki anak lebih dari tiga orang. Sebab, ketika melahirkan anak keempat dan seterusnya mereka tetap bisa mendapatkan cuti melahirkan.

Di masa lalu, para PNS perempuan yang akan melahirkan anak keempat dan seterusnya hanya dapat mengambil cuti di luar tanggungan negara (CLTN) jika pengajuan hak cuti besar mereka belum terpenuhi syaratnya. Akibatnya, selama cuti di luar tanggungan negara ini mereka tidak mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah selaku pemberi kerja.

Mari kita bandingkan dengan cuti melahirkan di sektor swasta. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, pegawai di sektor swasta memiliki hak cuti melahirkan selama tiga bulan. Namun, cuti ini hanya bisa direalisasikan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah hari persalinan.

Karenanya, para PNS perempuan perlu mengapresiasi kebijakan baru ini karena kini mereka dibebaskan untuk menentukan sendiri kapan akan melaksanakan cuti melahirkan. Sepanjang dokter kandungan memberikan rekomendasi dan masa cuti tidak melebihi batas waktu 3 bulan, mereka dapat mengambil cuti melahirkan kapan pun.

Namun, jika dibandingkan dengan praktik di beberapa perusahaan swasta di Indonesia, kebijakan baru terkait cuti melahirkan untuk PNS perempuan ini masih tertinggal jauh.

Sebagai contoh, Unilever Indonesia memberikan kebijakan cuti hamil selama empat bulan untuk setiap karyawatinya, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 2,5 bulan setelah melahirkan. Sementara itu, Danone Indonesia memberikan kebijakan cuti melahirkan kepada karyawatinya selama enam bulan.

Beberapa organisasi di sektor swasta ini berpandangan bahwa memberikan cuti melahirkan yang cukup kepada para karyawatinya adalah penting agar anak-anak mereka berkembang dengan baik.

Di Australia dan Selandia Baru sendiri, pegawai sektor publik bisa menikmati cuti melahirkan (parental leave) lebih lama lagi. Berbeda dengan di Indonesia di mana cuti diatur dengan peraturan Kepala BKN, cuti pegawai sektor publik di negara ini diatur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau Public Service Committee.

Di sana, penghasilan pegawai sektor publik selama cuti melahirkan juga ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Sebagai contoh, di Australia para pegawai sektor publik mendapatkan penghasilan penuh selama 16 minggu yang diambil dari anggaran negara. Selain itu, mereka dapat mengajukan cuti tambahan selama 32 minggu dengan penghasilan sebesar 50% dari penghasilan normal.

Menariknya lagi, mereka juga dapat mengajukan perpanjangan cuti melahirkan hingga 52 minggu. Akan tetapi, atas tambahan cuti ini mereka tidak mendapatkan penghasilan dari kantornya. Cuti ini lebih dikenal sebagai cuti tanpa pembayaran (unpaid leave).

Cuti Alasan Penting Ayah untuk Kelahiran Anak

Berbeda dengan kebijakan lama yang belum mengatur kebijakan cuti PNS pria terkait istrinya yang melahirkan, pada kebijakan baru ini mereka bisa mendapatkan cuti alasan penting (CLP). Lamanya cuti alasan penting ini adalah selama istrinya dirawat inap.

Mereka cukup melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan untuk kepentingan mendapatkan cuti alasan penting ini.

Namun, jika dibandingkan dengan kebijakan cuti di sektor swasta, kebijakan baru ini sebetulnya jauh tertinggal. Sebab, sejak tahun 2003 sektor swasta di Indonesia sudah memberikan hak cuti selama 2 hari bagi karyawan yang istrinya melahirkan atau mengalami keguguran. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Hebatnya lagi, beberapa perusahaan di Indonesia memberikan cuti sejenis ini kepada karyawannya selama dua bulan. Sebagai contoh, Johnson & Johnson Indonesia baru-baru ini memberikan cuti kepada karyawannya untuk kelahiran anak selama dua bulan. Selama cuti ini, mereka tetap mendapatkan penghasilan dari perusahaan sebagaimana ketika mereka bekerja.

Perusahaan ini beralasan memberikan cuti selama dua bulan akan memberikan kesempatan para orang tua untuk lebih dekat (bonding) dengan anak mereka yang baru dilahirkan. Mereka juga akan mendapatkan waktu yang berkualitas (quality time) bersama keluarga. Kebijakan ini pun akan sangat membantu meringankan para perempuan saat menjalani masa nifas.

Sementara itu, di Australia dan Selandia Baru, suami atau pasangan yang istrinya sedang hamil juga bisa mengajukan cuti. Sebagai contoh, di Australia para suami bisa mengambil cuti hingga lima belas hari dengan tetap mendapatkan penghasilan penuh dari kantornya.

Di Selandia Baru, jumlah cuti melahirkan bisa dibagi dua antara istri dan suami. Sebagai contoh, seorang istri bisa mengambil jatah cuti enam bulan dan sisanya selama enam bulan lagi diambil oleh suaminya.

Tujuan pemberian cuti ini adalah agar mereka dapat memberikan dukungan (support) kepada pasangannya yang sedang hamil. Maklumlah, di sana para keluarga tidak memiliki asisten rumah tangga. Karenanya, seorang suami mesti benar-benar mendukung istrinya yang sedang melalui masa melahirkan.

Cuti Tahunan

Kebijakan baru terkait cuti tahunan ini memiliki aspek yang menyenangkan, tetapi juga hal yang kurang menyenangkan. Aspek menyenangkannya adalah pada kebijakan lama cuti tahunan harus diambil untuk paling sedikit tiga hari. Pada kebijakan baru ini, para PNS dapat mengajukan cuti satu atau dua hari.

Aspek yang kurang menyenangkan adalah cuti tahunan ini bisa terkurangi oleh cuti bersama. Sebab, sampai saat ini belum ada keputusan presiden baru yang menyatakan bahwa cuti bersama tidak mengurangi jatah cuti tahunan PNS.

Tahun 2017 yang lalu presiden menerbitkan keputusan bahwa cuti bersama tahun 2017 tidak mengurangi jumlah cuti tahunan ASN. Bisa jadi hak cuti tahunan PNS pada 2018 ini akan terkurangi lima hari oleh cuti bersama yang mengacu pada surat keputusan bersama tiga menteri. Artinya, jatah cuti tahunan mereka pada 2018 hanya tersisa 7 hari saja.

Menjadi penting untuk menjadi catatan, Kepala Biro Humas BKN sendiri menyatakan bahwa surat keputusan bersama tiga menteri tersebut ternyata tidak konsisten dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Karenanya, para PNS sedang menunggu apakah Jokowi akan mengeluarkan keputusan presiden terkait cuti bersama yang dapat membatalkan keputusan bersama tiga menteri tersebut.

Para PNS sangat berharap agar Jokowi mengeluarkan keputusan presiden tersebut. Sebab, para PNS merasakan bahwa cuti tahunan 12 hari jika dikurangi cuti bersama dapat memengaruhi tunjangan kinerja mereka karena mereka mesti mengambil ijin tambahan tidak masuk kerja.

Jika kita bandingkan dengan sektor swasta, kebijakan baru terkait cuti tahunan ini memiliki keterbatasan, terutama perlakuan terhadap mereka yang tidak menggunakan jatah cuti tahunan.

Sebab, beberapa perusahaan di Indonesia sudah memiliki kebijakan bahwa pegawainya bisa mengonversi jatah cuti tahunannya dengan uang, terutama ketika mereka mengundurkan diri. Lagi-lagi, hal ini mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, jika kita menengok praktik cuti tahunan di beberapa negara lainnya, cuti tahunan terlama dipegang oleh Finlandia (38 hari), disusul Kuwait (30 hari), Perancis (25 hari), serta Inggris dan Australia (20 hari).

Manfaat Cuti bagi Organisasi Sektor Publik

Pada organisasi sektor publik di Indonesia terdapat persepsi bahwa pemberian cuti pegawai tidak mendukung langsung pencapaian kinerja organisasi. Persepsi ini perlu diubah. Sebab, negara-negara maju (developed countries) belakangan ini justru semakin meningkatkan jumlah hari cuti pegawai.

Sebab, pemberian cuti yang cukup bisa memberikan manfaat secara nasional. Sebagai contoh, pengasuhan seorang ibu yang lebih baik akan menghasilkan anak yang sehat.

Pada akhirnya, anak yang sehat ini berdampak terhadap pengeluaran negara di bidang kesehatan. Sebab, negara tidak perlu lagi mengeluarkan subsidi yang terlalu besar untuk meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia seperti terjadi saat ini.

Selain itu, kebijakan cuti merupakan salah satu faktor yang dapat mempertahankan para pegawai berkinerja tinggi untuk tetap bekerja di suatu organisasi. Sebab, hasil survei Harvard Business Review menunjukkan bahwa waktu berlibur (vacation time) merupakan alasan yang dipilih oleh para pegawai berkinerja tinggi untuk tetap bekerja di organisasinya dibandingkan fasilitas kesehatan.

Kemudian, organisasi publik juga bisa menarik para pegawai ‘generasi milenia’, yaitu mereka yang lahir pasca 1982, agar mau bekerja di organisasi sektor publik.  Nevbahar Ertas (2015) menemukan bahwa para pegawai generasi milenia ini memiliki kecenderungan mengundurkan diri dan pindah ke tempat lain jika organisasi tidak bisa mendukung mereka untuk menyeimbangkan urusan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Epilog

Kebijakan terbaru yang mengatur cuti PNS dinilai cukup memanusiakan para PNS. Meskipun demikian, kebijakan itu perlu didukung oleh kebijakan lainnya, terutama surat keputusan bersama tiga menterinya. Semoga pemerintah dapat memastikan konsistensi ini.

***

 

*) Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada senior di tempat kerja, Bapak Ade Judi Basma Hantana, yang mau diajak berdiskusi untuk keperluan menulis artikel ini. Tuhan mbalas.

 

 

error: