Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas dan Inovasi  pada Pemda Banyuwangi, the Sun Rise of Java

Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas dan Inovasi pada Pemda Banyuwangi, the Sun Rise of Java

Ada dua peristiwa mengesankan yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang kawan lama dari Manado. Saat ini beliau menduduki jabatan struktural Eselon III di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Kami makan malam bersama di restoran Kampoeng Popsa di Kota Makassar, sekedar mengobrol berbagi cerita. Beberapa hari sebelumnya Azwar Anas Sang Bupati Banyuwangi, yang juga adalah pimpinan kantor kawan saya itu, diundang tampil di acara Kick Andy “Succes Story”.

Wah, sudah ada bahan pembicaraan menarik nih”, pikir saya waktu itu.

Penghargaan Paramsamya Purnakarya Nugraha

Salah satu berita menarik tentang Banyuwangi terbit di beberapa surat kabar lokal pada 18 Juli 2019. Isinya tentang penghargaan Paramsamya Purnakarya Nugraha, yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada hari sebelumnya.

Parasamya Purnakarya Nugraha berasal dari Bahasa Sansekerta, berarti anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang. Penghargaan ini mengapresiasi hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan 5 tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat pada level pemerintah daerah. Banyuwangi lah yang menyabetnya tahun ini.

Prestasi Nasional Lainnya

Selain penghargaan bergengsi di atas, setiap tahun Kabupaten Banyuwangi juga tidak pernah sepi dari prestasi. Dalam hal pelaporan keuangan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diperoleh sebanyak 6 kali.

Tahun ini pula, Banyuwangi mendapatkan peringkat ke-3 nasional hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Banyuwangi juga mendapatkan predikat A dalam evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB) atas Sistem Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijalankannya.

Menggali Informasi tentang Keberhasilan Banyuwangi

Tak ingin sia-sia, pertemuan dengan kawan dari inspektorat Banyuwangi itupun saya manfaatkan untuk menggali lebih jauh tentang “Bagaimana praktek pengelolaan layanan masyarakat dan pengawasan di Kabupaten Banyuwangi”. Menjawab pertanyaan itu, ada beberapa hal yang saya catat.

  1. Inovasi berupa e-audit

E-audit, singkatan dari electronic audit, merupakan sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Manajeman Risiko, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Tentative Audit Objective (TAO), Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Formulir Kendali Mutu, perumusan temuan, dan pemantauan tindak lanjut.

E-audit telah hadir di Banyuwangi dan dimanfaatkan oleh APIP. E-audit tersebut sangat membantu pekerjaan auditor. Hanya perlu “klik” pada salah satu di antara berbagai pilihan kegiatan audit akan muncul pilihan permasalahan dan alternatif solusinya. Pilihan TAO, jenis-jenis PKA, prosedur audit serta teknik audit bahkan format KKA bisa langsung didownload.

Tak mengherankan jika sistem informasi ini menjadi benchmarking institusi audit lainnya. Berkat kegunaannya, aplikasi tersebut bahkan sudah diadopsi oleh 11 instansi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain di Indonesia.

  1. Pengembangan Manajemen Risiko bekerja sama dengan Universitas Jember

Cukup menarik cerita kawan ini terkait dengan proses pengelolaan risiko. Di Banyuwangi tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) sudah melakukan identifikasi dan analisis risiko. Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi bekerja sama dengan Universitas Jember, salah satu kampus ternama di Jawa Timur.

Berkat program ini, pengelolaan risiko menjadi lebih mumpuni. Berbagai dokumen yang mendokumentasikan komitmen pemda tentang manajemen risiko, misalnya peta risiko, sudah diibuat sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mudah diketahui risikonya. Hal demikian merupakan sebuah langkah yang patut diacungi jempol.

  1. Melakukan Audit Kinerja terhadap OPD

Secara khusus pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terdapat inovasi penting lainnya. Inovasi ini ialah mengubah pendekatan pengawasan yang dulunya berdasarkan rencana reguler tahunan berbentuk PKPT, yang didominasi oleh audit ketaatan/compliance audit, kini sudah bergeser ke audit kinerja berbasis risiko.

Dengan begitu, laporan hasil audit oleh inspektorat tidak lagi dominan di temuan keuangan, tetapi lebih banyak menjangkau hingga efektivitas kegiatan-kegiatan pemda. Bukankah memang seperti itu semestinya praktik audit internal berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan publik?

  1. Alokasi Anggaran Khusus untuk Inovasi

Pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) inspektorat dalam 3 tahun terakhir selalu dialokasikan dana lebih dari Rp.100 juta secara spesifik untuk program inovasi. Eaudit merupakan salah satu hasil program inovasi ini.

Tidak hanya di inspektorat, pada setiap OPD lainnya pun dianggarkan juga biaya khusus untuk inovasi. Berkat dukungan sumber daya finansial ini, pada tahun 2019 ini sudah ada 4 inovasi dari Pemerintah Daerah Banyuwangi yang masuk di antara 100 inovasi nasional.

  1. Monitoring Pelaksanaan Anggaran di OPD secara online.

Pengembangan integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran di Pemda Banyuwangi dalam kurun 5 tahun terakhir telah berbuah manis. Kondisi tersebut tentu saja merupakan bagian dari upaya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

­­­­Telah terintegrasinya SPIP tersebut memudahkan inspektorat untuk melakukan monitoring jarak jauh (remote audit). Metode ini sangat cocok misalnya jika diterapkan pada pengawasan tentang penyerapan anggaran tiap-tiap OPD.

Dengan metode pengawasan ini, apabila terdapat OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai Standar Harga, maka tim inspektorat dapat dengan cepat mendeteksinya. Mekanisme semacam ini sangat sesuai dengan konsep peringatan dini atau “Early Warning System“.

  1. Pengamanan Aset Kendaraan

Kendaraan operasional harus disimpan di kantor pada periode di luar jam kerja. Terhadap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan penalty, berupa pemotongan atas tunjangan kinerja pengguna kendaraan tersebut selama dua bulan.

Para pejabat pemda seperti sekretaris daerah dan kepala dinas bepergian berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan kendaraan pribadi. Adapun kendaraan operasional hanya dipakai saat jam kantor. Rupanya, kebijakan ini bisa menghemat anggaran operasional kantor sebanyak lebih dari 20%.

  1. Fasilitator Check and Balance Unsur Legislatif dan Eksekutif

Mengelola hubungan antara kepala daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif bukanlah perkara mudah. Sebagus apapun kepemimpinan seorang kepala daerah, jikalau ia tidak mampu berkordinasi baik dengan legislatif maka akan jadi kendala dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk masalah ini, APIP Banyuwangi turut serta menjaga keharmonisan relasi legislatif dan eksekutif. Sebab, dalam urusan pengawasan APIP dan DPRD punya peran yang “beririsan”. Legislatif berperan dalam penyusunan dan pengesahan APBD, sementara APIP mengawal pelaksanaan.

Berkaitan dengan APBD ini, inspektorat sebagai APIP di Kabupaten Banyuwangi menjalankan peran dengan sangat baik. Inspektorat mendukung koordinasi Bupati sebagai eksekutif sekaligus menjadi pengawas pada tahapan pelaksanaan APBD. Dengan kata lain, inspektorat melaksanakan peran check and balance.

Epilog

Sebagai catatan saya, berbagai prestasi yang telah diraih Pemda Banyuwangi tidak terlepas dari inovasi yang tiap tahun ditargetkan oleh kepala daerahnya. Program inovasi pun telah diimbangi dengan alokasi anggaran di masing-masing OPD.

Inovasi-inovasi tersebut juga memenuhi satu di antara dua kriteria. Yaitu, terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, atau bisa memberikan manfaat tidak langsung terhadap kemajuan pembangunan. Misalnya, event-event spesial di Banyuwangi yang terbukti mampu mendatangkan wisatawan dari luar daerah, bahkan dari mancanegara.

Untuk program inovasi ini, peran APIP sangat strategis sebagai pengawal akuntabilitas. Inovasi yang dicanangkan di Banyuwangi dicita-citakan bukan sekedar menjadi inovasi yang menghabiskan anggaran daerah, tetapi menjadi inovasi yang betul-betul meningkatkan layanan pemda kepada masyarakat.

Pemda Banyuwangi ingin mewujudkan sebuah kondisi ideal sebagaimana slogan mereka “Banyuwangi Bahagia”. Demikian sejumput inspirasi yang saya catat dari obrolan tentang Banyuwangi, the Sunrise of Java.

Semoga menginspirasi rekan-rekan APIP lainnya.

 

 

4
0
Berkaca pada Gerakan #MeToo:  Sudahkah ASN Terlindungi?

Berkaca pada Gerakan #MeToo: Sudahkah ASN Terlindungi?

Tagar, atau dalam istilah aslinya disebut hashtag (oleh anak-anak gaul dipelesetkan dengan ‘hestek’) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mem-viralkan suatu informasi atau berita, terutama di media sosial.

Penggunaannya pun beragam, ada yang serius ada pula yang hanya merupakan candaan, tapi ujungnya tetap sama, yakni menjadi viral dan trending topic. Pada tulisan ini, penulis ingin mengajak pembaca untuk membahas tentang satu tagar yang menyita perhatian dua tahun yang lalu, yakni tagar #MeToo.

Gerakan #MeToo

Me Too Movement atau Gerakan Me Too (gerakan #MeToo), yang pada praktiknya, istilahnya disesuaikan dengan negara masing-masing, memiliki pesan yang sama, yaitu merupakan gerakan melawan pelecehan seksual dan kekerasan seksual.

Gerakan ini mulai menyebar secara viral pada bulan Oktober 2017 sebagai tagar di media sosial dalam upaya untuk menunjukkan prevalensi yang luas dari kekerasan dan pelecehan seksual, khususnya di tempat kerja.

Lalu apa dampaknya? Ternyata gerakan tersebut memberikan dorongan yang sangat kuat bagi legislatif untuk concern pada hal itu, terutama di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Tidak hanya legislatif, dewan komisaris dan direksi di berbagai perusahaan di sana dengan serius bergerak untuk dapat menjawab gerakan tersebut.

Dampak Negatif Pelecehan Seksual

Kenapa gerakan ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dan kemudian ditindaklanjuti? Pertama, karena gerakan ini pada hakekatnya merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia, khususnya dalam hal kesetaraan gender dan tentang banyaknya masyarakat yang masih bersikap seksis.

Kedua, jika tidak ditangani dengan baik, kinerja organisasi akan terancam. Begini argumennya, Ed Lynch, asisten profesor di Departemen Akuntansi di California State University di Mihaylo College of Business and Economics Fullerton menjelaskan bahwa pelecehan seksual memiliki dampak negatif jangka panjang kumulatif pada kinerja.

Hal ini karena para korban merasakan keraguan diri yang berubah menjadi menyalahkan diri sendiri, dan kemudian berubah menjadi depresi. Bagi sebagian perempuan, hal itu dapat berujung pada gangguan stres pascatrauma, misalnya, serangkaian reaksi fisiologis seperti stres, gangguan tidur, nyeri leher, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, dan dalam kasus ekstrim, peningkatan risiko bunuh diri.

Selain kinerja, tentu reputasi merupakan hal yang sangat penting, yang harus menjadi pertimbangan bagi organisasi untuk memberikan perhatian besar kepada pencegahan terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja.

Robert Kuling, partner pada Enterprise Risk Services di Deloitte Canada di Calgary, menjelaskan bahwa berita yang masuk ke ranah publik dengan isu-isu seputar diskriminasi dan pelecehan benar-benar dapat menghancurkan reputasi dan kepercayaan terhadap organisasi.

Praktiknya di Indonesia?

Salah satu kasus pelecehan seksual yang menarik, yang dapat dijadikan contoh praktik sekaligus pelajaran mengenai penanganan praktik pelecehan seksual di tempat kerja di Indonesia adalah Kasus Rizky Amelia (Amel), yang bekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Amel, yang kasusnya sempat menjadi ‘ramai’ beberapa waktu lalu, pada akhirnya harus menahan siksaan pelecehan seksual di tempat ia bekerja selama 2 tahun. Siksaan selama itu ia alami lantaran ia tidak menemukan jalur yang tepat untuk ia mendapatkan perlindungan dan keberpihakan.

Siksaan itu terpaksa ia alami akibat belum kondusifnya lingkungan kerja dalam merespon kejadian pelecehan seksual. Bahkan, saat kasus itu terkuak, masih saja banyak masyarakat yang mencelanya.

Begitu pun di lingkungan birokrasi pemerintahan, ternyata memang belum ada kebijakan khusus mengenai hal itu. Juru Bicara Badan Kepegawaian Negara (BKN), Muhammad Ridwan, mengakui tak ada aturan khusus untuk menangani korban kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang dilakukan sesama aparatur negara.

Segala pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS) hanya menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 yang menjabarkan jenis tindakan dan hukuman untuk pelaku. Mulai dari sanksi ringan berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian. Kondisi ini tentu tidak ideal mengingat potensi terjadinya pelecehan seksual di dunia birokrasi tidak berbeda dengan di tempat kerja lainnya, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian yang sama.

Contoh Kebijakan

Penulis sempat berdiskusi dengan seseorang yang menjadi inisator implementasi pengelolaan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di perusahaannya. Restu Flazona, seorang Compensation Benefit and Payroll Manager pada Aditya Birla Yarn Co., pada tahun 2018 berhasil mewujudkan kebijakan POSH yang merupakan singkatan dari Prevention of Sexual Harrasment.

Gerakan itu menjadi gerakan nyata yang didukung oleh peraturan dan infrastruktur di lingkungan perusahaaannya. Ia menceritakan bahwa tantangan besar yang dihadapi pada awal rencana pembangunan POSH ini adalah sedikitnya referensi yang ada di Indonesia, sehingga perlu mengekstraksi dari berbagai sumber rujukan internasional.

POSH sendiri sejatinya merupakan pembuatan regulasi terkait apa saja perbuatan yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual, dan bagaimana cara pelaporannya. Termasuk juga dijelaskan hukuman seperti apa yang akan dikenakan bagi pelakunya.

Selain itu, perlu dibangun komite yang secara khusus menangani permasalahan tersebut, yang nantinya menjadi satu-satunya pihak yang berhak turun menangani ketika ada masalah.

Tantangan berikutnya adalah memberikan pemahaman kepada pimpinan dan pegawai bahwa POSH merupakan sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian.

Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh, melalui workshop kepada seluruh pegawai, sekali lagi, seluruh pegawai, sehingga tidak ada satu orang pun yang beralasan tidak tahu ada regulasi tersebut.

“Ya waktu sosialisasi awalnya banyak yang kurang serius dan terkesan becanda. Tapi setelah saya jelaskan bahwa setelah keluar dari ruangan workshop ini, jika ada yang terbukti melakukan hal-hal yang termasuk kategori pelecehan seksual, langsung dipecat, mereka langsung enggak main-main lagi”, demikian jelas Zona, panggilan akrab wanita tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa kunci dari jalannya program tersebut adalah adanya komitmen pimpinan. Pimpinan memberikan dukungan dan berani memberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Hal tersebut dinyatakan dalam berbagai arahan dan dinyatakan tegas dalam aturan yang disusun.

Ketika penulis menanyakan bagaimana implementasinya, Zona menegaskan bahwa sistem yang dibangun telah teruji karena telah melakukan penanganan beberapa kali kejadian, di mana pada akhirnya seluruh pelaku dikeluarkan dari perusahaan.

“Yang jadi masalah sebenarnya adalah banyak korban yang tidak tahu bahwa apa yang mereka alami itu merupakan pelecehan seksual. Selain itu, banyak yang tidak tahu harus melaporkan kemana, dan apakah aman baginya jika melaporkan.

Itulah kenapa POSH itu penting, karena ini melindungi pegawai untuk bisa bekerja dengan tenang”. Faktanya, ketidaktahuan tentang batasan perbuatan apa saja yang dikategorikan pelecehan seksual, bukan hanya pada wanita yang notabene kebanyakan menjadi korban, tetapi juga pada kaum prianya juga. Artinya, awareness merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

Epilog

Kembali lagi, pertanyaan yang muncul adalah perlukah ada aturan khusus terkait pencegahan pelecehan seksual ini di dunia birokrasi kita? Jika pertanyaan itu diajukan kepada penulis, tentu penulis akan menjawabnya dengan tegas, perlu.

Tentu saja, perlu komitmen yang kuat dari pimpinan dan regulasi yang memadai, sehingga jika terjadi, sang korban tahu bahwa ia harus bicara, dan tahu harus bicara kepada siapa, tidak perlu takut terhadap sang pelaku, bahkan jika sang pelaku memiliki jabatan yang tinggi sekalipun.

Karena mendapatkan kenyamanan dan keamanan di tempat kerja merupakan hak semuanya, sama. Karena pada hakekatnya, dengan adanya gerakan #MeToo ini justru bukan berarti membatasi interaksi antara satu individu dengan individu lain di tempat kerja, tetapi justru dapat menciptakan batasan yang jelas dan membuat interaksi menjadi lebih nyaman dan tetap professional.

2
0
Pentingnya Revolusi Mental dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Pentingnya Revolusi Mental dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Revolusi mental dan revolusi industri, dalam judul besar di atas, sesungguhnya berkaitan satu sama lain. Sebab, keduanya sama-sama membahas mengenai revolusi. Pada dasarnya revolusi adalah sebuah perubahan besar yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Seperti yang kita lihat dan rasakan sekarang, revolusi itu tengah terjadi.

Sesuatu yang dulunya butuh proses waktu yang lama, kini menjadi serba “instan” dan sangat mudah dijumpai. Fenomena ini adalah bagian dari revolusi, sesuatu yang tidak akan bisa dipisahkan dari manusia zaman now. Bagi manusia zaman now, jika tidak berevolusi, maka hidup akan menjadi biasa saja dan tidak ada artinya.

Mari kita bandingkan bagaimana kehidupan manusia pada 10 atau 20 tahun yang lalu dengan sekarang, tentu akan terasa sekali perbedaannya. Hal ini terjadi karena revolusi itu sendiri terus berkembang melalui banyaknya hal baru yang diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupannya. Manusia modern dengan revolusinya menginginkan sesuatu yang mudah, terjangkau, tetapi tetap berkualitas.

Revolusi Mental

Mari kita mengupas mengenai revolusi yang dikumandangkan oleh pemerintah. Revolusi yang pertama digaungkan adalah revolusi mental. Mental berkaitan dengan batin dan watak manusia.

Dalam revolusi mental ini kita sebagai manusia diarahkan untuk mengubah apa yang ada dalam di diri kita sendiri, seperti sikap, karakter, akhlak, dan pemikiran agar menjadi lebih baik dan lebih beradab. Revolusi mental akan berhasil apabila kemauan untuk berubah berasal dari dalam diri kita sendiri.

Jika revolusi mental tidak berhasil, maka akan semakin sulit bagi kita untuk dapat menghadapi revolusi jenis kedua, yakni revolusi industri 4.0.

Program revolusi mental di Indonesia sempat berantakan saat berlangsungnya proses pemilihan umum (pemilu) tempo hari. Di antara beberapa tahapan pemilu tersebut, pemilihan presiden (pilpres) menjadi momentum yang paling menimbulkan rasa miris. Saat itu, betapa banyak dari masyarakat kita yang memperlihatkan sikap dan karakter yang bukan asli Indonesia. Sebuah karakter yang masih jauh dari cita-cita revolusi mental di Indonesia.

Hal itu ditandai dengan sengitnya “permusuhan” di antara mereka yang berbeda pilihan pasangan calon (paslon) presiden. Sikap yang tidak selaras banget dengan revolusi mental ialah ketika mereka dengan mudahnya berkata kasar, mencaci, menghina, dan memfitnah paslon lain dan pendukungnya, tidak hanya di media sosial tetapi juga di media elektronik seperti televisi. Sungguh sikap dan karakter yang sangat mengganggu keharmonisan relasi sosial yang sudah lama terjaga baik. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa revolusi mental sedikit terganggu dengan adanya pemilihan presiden.

Padahal di sisi lain, pemilihan presiden adalah sebuah tantangan untuk melatih revolusi mental seorang warga negara. Apakah ia mampu untuk menghargai, atau malah dengan mudahnya menghina pilihan orang lain yang berbeda dengannya. Pada kasus ini, jika ada pertanyaan di mana letak hasil revolusi mentalnya? Mungkin hanya mereka (para pencaci dan para penghina) yang bisa menjawabnya.

Revolusi Industri

Beralih kepada revolusi industri 4.0. Revolusi industri generasi keempat adalah segala sesuatu yang bersifat ‘membuat nyata’ suatu imajinasi, seperti adanya supercomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, dan masih banyak lagi hal lainnya.

Salah satu ciri yang menonjol dalam revolusi ini adalah mudahnya seseorang mengakses internet. Hampir setiap orang kini memiliki gadget yang dapat dengan mudah mengakses berita maupun sesuatu yang penting di internet.

Maraknya penggunaan media sosial adalah salah satu imbas dari revolusi industri 4.0. Komunikasi dan aliran informasi dari seluruh penjuru dunia menjadi semakin cepat bermutasi melalui media sosial dengan bantuan teknologi (gadget dan internet).

Kondisi ini menuntut manusia zaman now untuk mampu memahami dan menguasai penggunaan teknologi, karena teknologi adalah bagian penting dari revolusi 4.0 itu sendiri.

Di tengah derasnya revolusi industri 4.0, manusia zaman now juga harus bisa beradaptasi. Yang dimaksud beradaptasi bukan hanya mengenai kemampuan penggunaan gadget semata, tetapi juga memiliki adab dalam penggunaannya.

Kaitan Keduanya

Revolusi industri 4.0 akan berjalan baik jika mental para manusianya juga telah baik. Oleh karenanya, manusia zaman now sebaiknya bisa lebih mampu menjaga etika, misalnya jangan memaki di media sosial. Sebaliknya, jadikanlah media sosial untuk bertegur sapa dengan baik. Jika ada masalah jangan dibesar-besarkan.

Namun, yang terjadi sekarang netizen sangat mudah sekali menyindir, baik sindiran halus atau sindiran yang keras (menghina). Seolah-olah, konflik yang sedang terjadi hanya berlangsung di dunia maya semata, padahal imbasnya bisa berdampak pada kehidupan nyata.

Potret media sosial menjadi negatif karena manusianya menggunakannya dengan tidak bijak. Jika manusianya tidak bijak, maka dapat dipastikan mentalnya juga tidak cukup baik. Artinya, revolusi mental pada diri seseorang tersebut juga belum tertanam secara baik.

Lalu bagaimana mungkin kita mampu menghadapi revolusi industri jika mempunyai mental yang buruk. Sebab, revolusi industri 4.0 menuntut kita agar lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak secara lebih bijaksana.

Untuk itu, langkah pertama untuk kembali pada jalur revolusi mental adalah dengan memperbaiki terlebih dahulu sikap dan karakter kita yang belum baik. Setelah itu, barulah kita akan siap menghadapi revolusi industri 4.0.

Epilog

Jika kita ingin survive dalam revolusi industri 4.0, maka kita semua harus mempunyai keinginan untuk terus belajar tentang segala hal terkait revolusi industri 4.0. Syaratnya, kita mesti dapat mengendalikan mental. Paling tidak, kita bisa memulai dari salah satu sikap paling sederhana tapi penuh makna. Yaitu, tidak merendahkan orang lain, menjaga etika, dan bijak menggunakan media sosial.

Salam Revolusi Mental!

 

 

 

3
0
Apa Kabar Kebijakan Kantong Plastik Berbayar?

Apa Kabar Kebijakan Kantong Plastik Berbayar?

Di era revolusi industri 4.0, sampah plastik menjadi salah satu permasalahan serius lingkungan hidup yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu upaya dalam mengurangi sampah plastik ialah dengan menetapkan kebijakan kantong plastik berbayar, yakni melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.1230/PSLB 3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

SE tersebut dijalankan untuk memenuhi suatu program yang dinamakan green policy (kebijakan hijau), yakni kebijakan mengenai komitmen keberlanjutan dan manajemen lingkungan hidup.

Memiliki kebijakan hijau secara formal dalam suatu negara adalah sangat penting, karena hal itu menunjukkan adanya perhatian yang sungguh-sungguh oleh pembuat kebijakan dan masyarakat dalam mengelola masalah lingkungan hidup.

Terdapat beberapa negara yang juga sudah melarang atau meminimalisir penggunaan kantong plastik. Denmark, misalnya, negara itu menerapkan pajak untuk kantong kepada usaha ritel sejak tahun 1994. Pada tahun 2003, Denmark memberlakukan pajak khusus bagi pengecer yang menyediakan kantong plastik bagi pembeli.

Di benua Afrika, Afrika Selatan bersama sejumlah negara lainnya seperti Uganda, Somalia, Rwanda, Bostwana, Kenya dan Ethiopia memberlakukan pelarangan penggunaan tas plastik. Afrika Selatan yang paling ketat memberlakukan aturan pelarangan. Sejak 2003, pengusaha ritel modern akan didenda US$13.800 (setara Rp193.200.000) atau hukuman penjara 10 tahun. Sebelumnya penggunaan tas plastik di negara ini mencapai 8 miliar per tahun. Kini setiap pembeli membawa tas sendiri dari rumah masing-masing.

Adapun di Hongkong, kebijakannya dikenal dengan kampanye “No Plastic Bag Day” atau “Hari Tanpa Kantong Plastik” sejak 2006, di mana terdapat 30 usaha ritel besar serta sejumlah LSM yang bergabung secara sukarela untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

Sedangkan di negara tetangga, Singapura mengampanyekan “Bring Your Own Bag” atau “Bawa Kantong Anda Sendiri” sejak April 2007. Sejak itu konsumen harus mengeluarkan ekstra biaya jika ingin menggunakan kantong plastik. Hasil dari kampanye tersebut adalah di hari pertama mampu mengurangi 100.000 penggunaan kantong plastik, terjualnya 200.000 kantong non plastik yang dapat dipakai berulang kali, serta menurunnya konsumsi kantong plastik sampai dengan 60%.

Uji Coba yang Mengesankan

Di Indonesia, pada tanggal 21 Februari 2016, di Hari Peduli Sampah Nasional, kebijakan tersebut mulai diujicobakan pertama kali. Uji coba ditujukan kepada beberapa toko ritel modern di 23 kota/kabupaten.

Awalnya, aturan soal pembatasan penggunaan kantong plastik melalui uji coba kantong plastik berbayar berhasil dijalankan sampai dengan 31 Mei 2016. Selama uji coba, pengelola ritel modern melaporkan pengeluaran kantong plastik kepada KLHK melalui Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan hasilnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi KLHK, terlihat penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25 hingga 30 persen selama masa uji coba tiga bulan pertama. Sesuai hasil survei, sebanyak 87,2% masyarakat menyatakan dukungannya dan 91,6% bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah.

Karena bentuknya surat edaran, aturan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) ini memiliki masa berlaku, yakni selama empat bulan. Aturan itu pernah sekali diperpanjang, yakni pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Namun, setelah masa perpanjangan selesai, surat edaran itu tidak diperpanjang lagi. Akhirnya, per 1 Oktober 2016, banyak ritel yang akhirnya kembali menggratiskan kantong plastik.

Sejak saat itu, belum ada lagi aturan induk soal penggunaan kantong plastik. Untungnya, sejumlah pemerintah daerah (Pemda) berinisiatif untuk merumuskan peraturan sendiri, yakni dengan melarang penggunaan kantong plastik di daerahnya.

Beberapa daerah tersebut adalah Kota Banjarmasin, Balikpapan, Bogor dan Denpasar. Sebagai contoh Banjarmasin, daerah berjuluk ‘Kota Seribu Sungai’ ini telah konsisten menerapkan program tersebut dalam upaya mengurangi sampah plastik. Bahkan, melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2016, kota Banjarmasin berani menerapkan larangan kantong plastik di tiap ritel modern mulai 1 Juni 2016.

Hingga kini hal itu masih berlaku di kota ini. Masyarakat yang ingin berbelanja ke toko-toko modern seperti Hypermart, Martplus, Alfamart, ataupun Indomaret, menjadi terbiasa membawa kantong sendiri sehingga menimbulkan suatu budaya diet kantong plastik di daerahnya.

Sedangkan di beberapa daerah lainnya di Indonesia terlihat masih belum konsisten dalam penerapan pembatasan penggunaan kantong plastik, terutama bagi pengusaha/penjual di pasar-pasar tradisional.

Pertanyaan kritis yang kemudian muncul adalah bagaimana konsistensi peran Pemerintah Indonesia membangun komitmen terhadap keberlanjutan budaya pengurangan kantong plastik di seluruh daerah di Indonesia?

Aturan Hukum yang Bermasalah

Cerita punya cerita, ternyata SE KLHK yang dijelaskan di atas, sempat digugat oleh sejumlah komunitas pengusaha ritel karena dinilai bertentangan dengan Pasal 612 KUHP.

Hal itu dinilai bertentangan, karena SE tersebut memberlakukan plastik sebagai barang yang diperjualbelikan. Sedangkan menurut penggugat, kantong plastik adalah alat dari pihak penjual yang muncul dari pola hubungan hukum jual-beli, bukan bersumber dari pihak pembeli, sehingga seharusnya kantong plasik disediakan tidak berbayar.

Hal itu dianggap mirip dengan pola jual beli dalam KUHP, yakni adanya kewajiban penjual untuk menyerahkan kebendaan secara nyata dan utuh kepada setiap pembeli, seperti layaknya menyerahkan kunci seperti saat jual-beli bangunan.

Selain itu, SE tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang kausa perjanjian yang diperbolehkan/halal/legal, yang mengatakan bahwa proses perikatan jual-beli harus disempurnakan dengan cara-cara yang sah. Pihak penggugat merasa, bahwa kantong plastik adalah benda yang sah yang dapat menyempurnakan proses jual beli di toko ritel.

Beberapa permasalahan tersebut dinilai membebani pengelola ritel modern. Mereka harus memisahkan harga pembelian kantong plastik yang sebelumnya telah disertakan dalam harga produk dan membuat laporan khusus tentang penggunaannya.

Oleh karena itu, hanya beberapa pengelola ritel modern yang berkomitmen dalam penerapan pengurangan kantong plastik. Apalagi dengan belum adanya sanksi yang tegas, menambah kesan bahwa budaya diet kantong plastik hanya sekedar basa basi.

Untuk menjaga keberlanjutan kebijakan pengurangan kantong plastik di Indonesia terkait Surat Edaran itu, maka sebaiknya diperlukan evaluasi kembali aturan hukum atas kebijakan tersebut.

Diperlukan aturan hukum yang lebih jelas dan berkelanjutan dalam rangka penerapan sustainable development yang terintegrasi. Lebih baik lagi, aturan itu kemudian diikuti kembali dengan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat luas tentang budaya green policy, terutama terkait diet kantong plastik, baik melalui media massa atau media elektronik.

Epilog

Pada dasarnya, kebijakan kantong plastik berbayar merupakan suatu gagasan untuk mengubah pola perilaku dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman bahwa sudah saatnya kita mengurangi penggunaan plastik, sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menuju Indonesia yang ramah lingkungan.

Namun, konsistensi dan peran pemerintah sepertinya perlu dievaluasi lagi. Terutama dalam hal memperkuat peraturan perundang-undangan, penatalaksanaan, kelembagaan, dan pengawasan untuk menjaga keberlanjutan kebijakan tersebut demi mewujudkan efektivitas green policy di Indonesia.

..

1
0
Membangun Daya Kritis Birokrat dengan Library Café: Mungkinkah?

Membangun Daya Kritis Birokrat dengan Library Café: Mungkinkah?

Lima tahun terakhir ini kedai kopi begitu marak di Indonesia. Kedai kopi tak hanya menawarkan kopi, tapi juga suasana yang nyaman untuk berbincang. Bagi banyak mahasiswa, kedai kopi merupakan tempat yang tepat untuk menyelesaikan tugas.

Selain menyediakan snack dan kopi, kedai kopi juga memfasilitasi pengunjung dengan free wifi yang memungkinkan mereka untuk berkelana di dunia maya sepuasnya. Kedai kopi sangat mudah ditemui di sudut-sudut kota. Tak hanya itu, kedai kopi juga mulai merambah instansi pemerintah.

Sementara di sisi lain, perpustakaan selama ini masih sering diidentikkan dengan tempat yang sunyi, serius, dan suram. Bahkan, dalam banyak hal, perpustakaan instansi pemerintah sering menjadi tempat terindah kala rasa kantuk menerpa. Image yang teramat buruk, bukan?

Tulisan berikut memberikan gambaran bagaimana kedai kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menikmati secangkir kopi, tapi menjadi strategi untuk mengakumulasikan pengetahuan, melesatkan potensi, membangun daya kritis, dan mendorong komunikasi yang egaliter di lingkungan instansi pemerintah. Begitu juga dengan perpustakaan, yang tidak lagi diperuntukkan sebagai lokasi melepas lelah dan kantuk di kesunyian.

Dengan mengambil contoh Library Café BPKP sebagai pengantar, tulisan ini juga akan memaparkan bagaimana akar sejarah serta kontribusi kedai kopi dan perpustakaan dalam membangun peradaban di masyarakat.

Library Café BPKP

Jum’at 25 Januari 2019, menjadi catatan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang me-launching kedai kopinya pada hari itu. Kedai kopi BPKP bukan sekedar kedai kopi biasa, bukan sekedar kedai yang menyuguhkan kopi dari segala penjuru Indonesia, dan bukan hanya menawarkan suasana yang nyaman dan santai. Library Café BPKP menggabungkan konsep library dengan café.

Pada prinsipnya Library Café BPKP merupakan upaya untuk merevitalisasi fungsi perpustakaan. Di sini, perpustakaan didesain dengan menggunakan konsep kafe, yang menawarkan kenyamanan dan kegiatan-kegiatan yang menarik, tanpa mengabaikan tujuannya untuk menumbuhkembangkan pengetahuan.


Library Café
BPKP dirancang tak hanya sebagai arena baca, tapi juga sebagai salah satu strategi untuk mengakumulasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki masing-masing pegawai dan mendorong mereka untuk saling berbagi pengetahuan (sharing knowledge), yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam peningkatan kapabilitas pegawai. Tak hanya itu, Library Café BPKP juga bertujuan untuk melesatkan potensi dan talenta, serta mengikis sekat-sekat jabatan yang sering menjadi penghambat komunikasi.

Sejarah Kedai Kopi

Tradisi kedai kopi ternyata dapat ditelusur dalam sejarah, tepatnya dengan berdirinya English coffeehouse atau kedai kopi di Inggris pada abad ke-18. Dalam artikelnya yang berjudul Coffee-House Libraries in Mid-Eighteenth Century London, Markman Ellis menyatakan bahwa kedai kopi merupakan salah satu ciri khas London pada abad ke-18.

Peran kedai kopi di London pada masa itu adalah sebagai salah satu institusi sosial yang memungkinkan masyarakat umum untuk saling bertemu, berbincang, berdiskusi, berdebat, atau sekedar membaca berita. Tak hanya, itu karena sifatnya yang lebih terbuka dan tidak dibatasi aturan, obrolan apapun dapat dinikmati di sini, termasuk gosip dan skandal politik.

Yang pasti, kedai kopi ini mengedepankan aspek egalitarian, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpendapat, tak dibatasi oleh status sosial. Harga kopi yang terjangkau membuat masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul bersama membincangkan banyak hal.

Kedai kopi ini juga dapat dikaitkan dengan budaya intelektual masyarakat kala itu. Masih menurut Ellis, kedai kopi juga memiliki peran dalam bisnis perbukuan. Pelelangan buku merupakan hal umum di akhir abad ke-17, hingga berlanjut pada akhir abad ke-18. Dalam rentang waktu antara tahun 1.676 hingga 1.800, telah diperjualbelikan 7.000 buku.

The Library of Alexandria

Jauh sebelum kedai kopi menjadi tren pada abad ke-17 di Inggris, sekitar 250 tahun sebelum masehi (SM), berdiri Perpustakaan Iskandariah atau The Library of Alexandria di Mesir. Perpustakaan Iskandariah dibangun oleh penerus Alexander the Great, Ptolomy I Soter, yang merupakan salah satu jenderal, sahabat kecil, sekaligus juga saudara tiri Alexander.

Perpustakaan tersebut sesungguhnya bukan sekedar perpustakaan biasa, tapi sebuah research center atau pusat penelitian besar yang menarik minat para ilmuwan dari seluruh penjuru dunia untuk datang. Dalam film dokumenter yang berjudul The Library of Alexandria disebutkan bahwa Perpustakaan Iskandariah merupakan pusat pembelajaran paling penting pada masa sejarah kuno, atau bahkan terpenting dalam sejarah intelektual manusia.

Dalam artikel yang berjudul Culture and Power in Ptolomaic Egypt: The Museum and Library of Alexandria, Andrew Erskine menggambarkan aktivitas para ilmuwan di masa itu. Mereka tak hanya mempelajari dunia kedokteran, matematika, dan astronomi, tapi juga kesusasteraan. Aktivitas belajar sekaligus mengajar mewarnai aktivitas mereka sehari-hari.

Mengapa perpustakaan dipandang begitu penting untuk didirikan? Jauh sebelum Alexander menakhlukkan Mesir, Athena menjadi pusat intelektual Yunani Kuno, di mana wacana dan debat menjadi tradisi yang sangat dihargai pada masa itu. Tradisi semacam itu telah melahirkan filosof-filosof seperti Socrates, Plato, dan Atistoteles yang meletakkan landasan pemikiran-pemikiran modern.

Upaya Melestarikan Ilmu Pengetahuan

Sejarah menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki peran yang besar dalam mengakumulasikan, memproduksi pengetahuan, dan membangun masyarakat yang egaliter. Kala itu, perpustakaan menjadi tempat berkumpul, berdiskusi, dan berdebat tentang banyak hal.

Karya-karya pemikir seperti Euclid, Archimedes, Eratosthenes, Herophilus, Erasistratus, Hipparchus, Aedesia, Pappus, Theon, Hypatia, and Aristarchus of Samos lahir di Perpustakaan Iskandariah, Mesir.

Baitul Hikmah atau The House of Wisdom di Baghdad juga telah menjadi pusat ilmu pengetahuan yang telah menjadi magnet dan menarik ilmuwan dari seluruh penjuru dunia untuk datang. Di sana Ibnu Sina, Ibnu Rusd, Al Kindi dan lainnya telah menghasilkan karya besar yang masih relevan dan menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan di masa selanjutnya.

Begitu strategisnya peran perpustakaan dalam membangun peradaban, sepertinya disadari oleh pemerintah di banyak negara maju. Lihat saja, negara-negara tersebut bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membangun perpustakaan yang tak hanya megah dengan bangunan-bangunan artistiknya, tapi juga begitu giat mengumpulkan buku maupun benda-benda bersejarah yang bernilai tinggi.

University of Birmingham, misalnya, memiliki begitu banyak koleksi buku-buku langka, manuskrip kuno, dan berbagai artefak. Dalam website universitas disebutkan bahwa mereka memiliki lebih dari 3.000 manuskrip kuno Middle Eastern dalam lebih dari dua puluh bahasa, termasuk lembaran-lembaran Qur’an asli yang dikumpulkan oleh Alphonse Mingana.

Di sisi lain, sejarah kedai kopi juga menunjukkan bagaimana perannya dalam membangun masyarakat egaliter tanpa dibatasi oleh status sosial. Kedai kopi saat itu mampu menjadi perekat yang memungkinkan interaksi yang cair antar anggota masyarakat. Tradisi berdiskusi dan berdebat tentu juga menjadi arena untuk membangun pemikiran kritis masyarakat.

 

Epilog

Library Café sebagai salah satu upaya untuk merevitalisasi perpustakaan sepertinya dapat menjadi jawaban atas tantangan birokrasi di negara kita. Dalam pemerintahan, birokrat cenderung tenggelam dalam rutinitas yang menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja.

Selain itu, kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan serta mengasah daya pikir seolah terabaikan. Hasilnya, birokrat pun seringkali kehilangan arah ke mana harus menentukan langkah.

Sebagaimana tradisi yang berkembang dalam sejarah perpustakaan maupun kedai kopi, Library Café merupakan perpustakaan yang didesain dengan menyuguhkan suasana kafe tak hanya dapat menumbuhsuburkan pengetahuan, tapi juga membangun kohesivitas baik antar pegawai maupun dengan atasan mereka.

Tradisi berbagi pengetahuan dalam suasana yang cair tentu juga dapat menumbuhkan jiwa egalitarian para birokrat. Library Café juga dapat menjadi tempat lahirnya birokrat kritis yang sadar akan potensinya untuk melakukan perubahan di negeri ini.

Tumbuhnya iklim diskusi, berdebat, dan berbagi pengetahuan juga dapat memunculkan pergerakan birokrat yang dapat mengimbangi kekuatan-kekuatan lain yang dapat mengintervensi kinerja mereka.

 

2
0
Merancang Strategi Pengawasan  atas Program Pembangunan SDM di Era Industri 4.0*

Merancang Strategi Pengawasan atas Program Pembangunan SDM di Era Industri 4.0*

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu program penting setelah pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pada periode pembangunan 2015-2019.

Hal ini telah tampak dari rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pada rancangan teknokratik itu, pembangunan manusia adalah salah satu fokus pembangunan, selain pembangunan ekonomi, kewilayahan, infrastruktur, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Program pembangunan sumber daya manusia juga telah menjadi materi kampanye calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kemudian, dalam pidatonya baru-baru ini, presiden wakil presiden terpilih periode 2020-2024 ini juga mengulangi keinginannya untuk memfokuskan pembangunan sumber daya manusia dalam periode kedua pemerintahannya.

Karena itu, menjadi penting untuk menyusun strategi pengawasan terkait program pembangunan sumber daya manusia. Namun, kebanyakan strategi pengawasan biasanya hanya meng-copy paste strategi pengawasan yang lalu.

Tulisan ini akan memberikan pencerahan bagaimana organisasi pengawasan dapat mengembangkan strateginya berbasis empat pengungkit pengendalian. Sebelum membahas hal ini, bagian berikut akan menguraikan konteks program pembangunan sumber daya manusia.

Konteks

Program pembangunan sumber daya manusia adalah salah satu program pembangunan yang berfokus pada pengembangan modal atau aset manusia (human capital or asset). Modal manusia ini sangat penting karena pemerintah pada periode pembangunan 2015-2019 telah membangun begitu banyak infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur ini sangat memerlukan modal manusia untuk memelihara dan mengembangkannya. Jika kita gagal mengembangkan modal manusia, maka terdapat risiko bahwa investasi kita atas infrastruktur tersebut menjadi kurang bernilai atau kurang memberikan manfaat ke masyarakat.

Kedua, modal manusia menjadi penting mengingat Indonesia akan menyongsong Era Industri 4.0 yang kemudian juga akan menuju ke Era Industri 5.0. Dalam Era Industri 4.0, banyak proses-proses yang akan dijalankan dengan teknologi artificial intelligence.

Bahkan, mungkin beberapa pelayanan pihak swasta maupun pemerintah akan dijalankan dengan dukungan teknologi robot (robotic technology). Namun, pada akhirnya berbagai teknologi tersebut akan memberikan manfaat besar ke sisi manusia jika manusia itu sendiri dikembangkan kapasitasnya secara terus-menerus.

Jika kita gagal mengembangkan sumber daya manusia di era munculnya berbagai teknologi tersebut, maka kita akan dikuasai oleh teknologi, dan bukan kita yang mengendalikannya.

Ketiga, dalam Era Industri 4.0, batas-batas negara juga menjadi kurang jelas. Setiap orang bisa bekerja di mana saja. Perbedaan waktu tidak akan menghambat kolaborasi para pihak di Era Industri 4.0.

Dengan teknologi internet, setiap orang bisa bekerja selama 24 jam. Karena itu, sumber daya manusia harus dikembangkan agar mereka dapat berkolaborasi tanpa mengenal batas wilayah dan negara. Selanjutnya, bagian berikut akan menguraikan program pembangunan sumber daya manusia menurut rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024.

Program Pembangunan SDM

Menurut rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, program pembangunan sumber daya manusia adalah program yang akan dikembangkan di keseluruhan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan korporasi (cross-organisations).

Program ini terdiri dari aspek (1) layanan dasar dan perlindungan sosial, (2) produktivitas, dan (3) pembangunan karakter.

Gambar 1:
Kerangka Pembangunan Manusia (Sumber: Bappenas)

 

Sebagai contoh, ketika Joko Widodo dalam pidatonya menyatakan bahwa ia akan memastikan bahwa ibu hamil akan terjaga kesehatannya sehingga tidak melahirkan anak kerdil (stunting), kegiatan ini termasuk dalam aspek layanan dasar dan perlindungan sosial.

Contoh lain, pada aspek produktivitas, program akan mendidik tenaga-tenaga terampil yang akan memungkinkan sumber daya manusia Indonesia menguasai teknologi terbaru, termasuk teknologi informasi yang berkembang demikian pesat.

Hanya saja program pembangunan sumber daya manusia sampai dengan saat ini belum ditetapkan penanggung-jawab utamanya karena dokumen perencanaan nasional masih berproses.

Namun, kemungkinan besar program ini akan dipimpin langsung oleh Presiden, seperti halnya program pembangunan infrastruktur pada periode pembangunan 2015-2019. Karena itu, program ini akan sangat strategis ke depannya.

Agar berhasil, program pembangunan sumber daya manusia membutuhkan manajemen program (programme management). Di United Kingdom (UK), rerangka (framework) manajemen program telah dikembangkan.

Bahkan, telah terdapat sertifikasi terkait hal ini. Rerangka tersebut mencakup prinsip-prinsip (principles), tema governansi (governance themes), dan proses transformasi (transformation flow).


Gambar 2:
Rerangka Manajemen Program (Sumber: Axelos)

 

Sebagai contoh, suatu program di UK mesti memiliki prinsip bahwa hasilnya akan memberikan manfaat ke lebih banyak orang daripada hanya manfaat untuk orang per orang ataupun kelompok.

Pada tema governansi, sebagai contoh, suatu program mesti memiliki manajemen risiko. Pada proses transformasi, sebagai contoh, di sana diatur proses pengadaan sampai dengan serah terima dan tutup buku proyek (closing).

Di Indonesia, kita sudah banyak mengenal proses transformasi ini, yaitu dalam regulasi pengadaan, tetapi belum cukup kuat mengimplementasikannya di sisi prinsip-prinsip dan tema governansi.

Mengingat program pembangunan sumber daya manusia sangat strategis dan begitu kompleksnya manajemen programnya, strategi pengawasan yang berfokus pada program ini menjadi sangat penting.

Strategi Pengawasan

Tulisan ini menyarankan agar strategi pengawasan dikembangkan berbasis pada rerangka empat pengungkit pengendalian (levers of control) yang dikembangkan oleh Simons (1995). Rerangka ini memperluas peran sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang sudah dipromosikan di Indonesia.

Rerangka empat pengungkit pengendalian ini dikembangkan oleh Simons berdasarkan studinya selama 10 tahun atas 50 perusahaan di Amerika Serikat. Studi ini mendalami bagaimana para eksekutif puncak menggunakan sistem-sistem pengendalian untuk membangun strategi organisasi.

Intinya, rerangka ini menekankan pentingnya melihat sistem pengendalian secara inovatif jika organisasi ingin memformulasikan strategi yang dapat mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, organisasi akan berkinerja tinggi dan akuntabel (high-performance and accountable).

Gambar 3:
Strategi Komprehensif dalam Pengawasan Program Pembangunan Sumber Daya Manusia

 

Sebagaimana tampak pada Gambar tersebut, strategi pengawasan yang diusulkan adalah organisasi pengawasan menerapkan dan menggunakan empat sistem pengendalian untuk membangun strategi mereka, yaitu:

  • Sistem pengendalian batasan (boundary control systems);
  • Sistem pengendalian keyakinan (belief control systems);
  • Sistem pengendalian diagnostik (diagnostic control systems); dan
  • Sistem pengendalian interaktif (interactive control systems).

Pada sistem pengendalian batasan, organisasi pengawasan menggunakan sistem pengendalian yang dapat mengarahkan dan membatasi gerak anggota organisasi agar mereka tidak menyimpang dari regulasi atau prosedur-prosedur yang sudah dibangun.

Pengendalian ini bersifat negative control, yaitu akan memberikan warning jika anggota organisasi menyimpang atau terdapat risiko yang akan membahayakan program pembangunan sumber daya manusia (avoiding or minimising risks).

Bentuk nyatanya adalah organisasi pengawasan mendorong diterapkannya fraud risk management dan internal control assessment di program pembangunan sumber daya manusia.

Selain itu, organisasi pengawasan mesti bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Tujuannya, jika terjadi pelanggaran rules, maka mereka dapat mendeteksinya sejak dini. Selain itu, organisasi pengawasan juga perlu mendorong pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan program pembangunan sumber daya manusia membangun berbagai prosedur internal. Dengan demikian, setiap anggota organisasi pengelola program pembangunan sumber daya manusia akan memahami batasan-batasan yang tidak boleh mereka lakukan.

Pada sistem pengendalian keyakinan, organisasi pengawasan mesti mengoptimalkan core values organisasi. Sebagai contoh, kita di Indonesia mempunyai founders yang mempunyai nilai-nilai kejuangan (altruism).

Nilai-nilai itu akan menghindarkan para-pihak yang terkait dengan pengelolaan program pembangunan sumber daya manusia dari mengutamakan kepentingan kelompok atau dirinya (self-interests).

Bentuk nyata yang dapat dilakukan organisasi pengawasan adalah dengan mendorong diterapkannya ‘masyarakat pembelajar anti korupsi’ di pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan program. Masyarakat pembelajar ini akan menumbuhkan clan control, yaitu pengendalian akan muncul dari komunitas itu sendiri, seperti komunitas profesional.

Pada sistem pengendalian diagnostik, organisasi pengawasan menggunakan sistem-sistem pengendalian yang dapat membangun dan mengukur pencapaian indikator dan target program pembangunan sumber daya manusia.

Di sini, organisasi pengawasan perlu mendorong pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan program pembangunan sumber daya manusia merumuskan indikator dan target kinerja mereka yang kritikal (critical performance indicators or variables).

Secara praktik, organisasi pengawasan mesti mendorong diterapkannya pengukuran dan penilaian akuntabilitas pengelolaan program pembangunan nasional (AP3N) di pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan program.

Indeks tersebut mesti dicatat dalam suatu sistem dashboard yang dapat dimonitor oleh pimpinan puncak. Dengan demikian, mereka dapat melakukan evaluasi internal atas pencapaian target kinerja mereka terkait program.

Pada sistem pengendalian interaktif, organisasi pengawasan menggunakan sistem-sistem pengendalian secara interaktif dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan program pembangunan sumber daya manusia.

Penggunaan sistem pengendalian secara interaktif ini akan membangun komunikasi para pihak. Mereka akan lebih terbuka dan jujur dalam melihat keberhasilan atau kegagalan program dan kemudian merumuskan strategi baru (emergent strategies).

Pendekatan ini juga penting agar mereka bisa menyikapi perubahan lingkungan politik yang serba tidak pasti (uncertainty political environment). Secara praktik, organisasi pengawasan perlu mengajak para pihak yang terkait dengan pengelolaan program berdiskusi secara informal, misalnya di library cafe, coffee morning pimpinan, atau media lain. Pendekatan kultural ini akan bermanfaat mengingat masyarakat Indonesia pada umumnya tidak terbuka dalam forum-forum formal.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, agar bisa mendorong penerapan dan penggunaan keempat sistem pengendalian secara inovatif tersebut, organisasi pengawasan perlu membangun sumber daya manusia dan kultur organisasi pengawasan. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbaikan atas kurikulum diklat perjenjangan auditor dengan memasukkan materi pengawasan program pada setiap level penjenjangan.

Pada aspek kultur, organisasi pengawasan mesti mengomunikasikan strategi yang telah dirumuskan ke seluruh pegawai mereka, termasuk visi organisasi pengawasan ke depan. Selain dengan diklat, empat strategi yang telah dirumuskan tersebut mesti terus dikomunikasikan. Artinya, perubahan kultur di organisasi pengawasan juga mesti diritualisasi agar kultur yang diharapkan dapat terbentuk.

Epilog

Saya berharap bahwa organisasi pengawasan dapat mengembangkan strategi pengawasannya dari tulisan ini. Dengan demikian, kinerja pengawasan akan semakin meningkat di masa datang dan peran organisasi pengawasan akan semakin terlihat dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam menuju Era 4.0, termasuk ketika Indonesia memasuki periode RPJMN 2020-2024.***

 

*) Tulisan ini adalah versi ringkas makalah yang disampaikan pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP tanggal 23 April 2019 setelah dimodifikasi.


 

2
0
error: