Menjadi Pembicara yang Kompeten

Menjadi Pembicara yang Kompeten

Prolog

Pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ternyata tidak mudah. Berbagai dokumen sebagai kelengkapan dan bukti dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus dipenuhi. Sosialisasi dan bimbingan teknis dari pembuat kebijakan perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih detail tentang dokumen tersebut.

Saya beberapa kali ditugaskan pimpinan untuk menyampaikan materi terkait reformasi birokrasi, terutama di area tata laksana, lebih khusus lagi tentang penyusunan sistem operasional prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Belakangan ini saya juga sering ditugaskan pimpinan untuk memberikan materi penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah.

Penyusunan SOP dan peta proses bisnis instansi pemerintah bukanlah materi yang mudah untuk dipahami. Dengan demikian, dalam penyampaian materi saya berupaya untuk interaktif agar materi dapat mudah dipahami. Saya meyakini interaksi dengan para peserta menjadi hal yang penting agar proses knowledge transfer tidak monoton dan membosankan peserta.

Tulisan berikut mencoba mengulas tips-tips untuk menjadi narasumber yang baik agar materi yang kita sampaikan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi audiens.

Penguasaan Materi

Bagi saya, menjadi pembicara atau narasumber itu tidaklah mudah. Ada tanggung jawab moral memberikan materi dengan baik sehingga para peserta mampu memahami materi dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Paparan/slide yang lengkap dan bagus tidaklah cukup, tetapi juga harus menguasai permasalahan secara tuntas. Sehingga, ketika ada yang bertanya, saya tidak kebingungan dan bermandikan keringat.

Beruntung jika audiens tidak terlalu mengejar dan memberondong dengan pertanyaan lain. Jika ini terjadi tentu tidak baik bukan hanya bagi pembicara yang bersangkutan, tetapi juga bagi institusi yang sudah menugaskan pegawai tersebut juga. Cerita ini bukan pertama kali saya dapatkan.

Beberapa waktu yang lalu saat saya ditugaskan di sebuah kementerian, saya mendapatkan kisah yang sama dari salah seorang pejabat eselon III di Kementerian tersebut. Hal ini disampaikan dengan gamblang kepada saya, termasuk lokasi acara dan materi yang disampaikan. Pemateri yang ditugaskan terlihat kurang menguasai materi sehingga saat ada peserta yang bertanya, pemateri kebingungan menjawab.

Saya mendengarkan cerita tersebut dengan seksama, sambil mengevaluasi diri sendiri terkait penugasan yang sering dibebankan kepada saya.

Selain pengusaan materi, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bisa memberikan yang terbaik atas substansi yang disampaikan agar para peserta merasa puas dan memahami materi yang disampaikan.

Kompetensi Pembicara

Untuk menjadi pembicara yang ideal, saya mencoba mencari apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pembicara. Berikut empat hal yang harus dikuasai.

Pertama adalah percaya diri.
Percaya diri merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh pembicara. Jika seorang pembicara tidak percaya diri, akan sulit baginya untuk menyampaikan ide dan gagasan yang ada di dalam pikirannya. Hal ini disebabkan hatinya sudah diliputi rasa grogi, malu atau takut sehingga bingung harus menyampaikan apa dan tidak tahu dari mana memulai presentasinya. Rasa percaya diri ini dapat dilatih perlahan dengan mulai berlatih berbicara dalam forum-forum kecil dengan tema pembicaraan ringan dan santai.

Kedua, kejelasan suara.
Gunakan suara yang dapat didengar jelas oleh audiens (pendengar). Volume suara cukup sedang-sedang saja dan jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh audiens karena tingkat pengetahuan mereka tidak sama.

Ketiga, ekspresi (mimic).
Seorang pembicara juga merupakan seorang aktor di hadapan audiensnya. Penggunaan ekspresi yang tepat sesuai tema pembicaraan akan dapat membuat audiens menjadi lebih semangat untuk mengikuti setiap detail pembicaraan kita dan terhindar dari kantuk akibat kebosanan melihat cara berbicara kita.

Keempat, kelancaran komunikasi.
Agar audiens dapat menangkap maksud penyampaian pembicara maka cara menyampaikannya pun haruslah lancar dan terunut dengan baik. Berbicara dengan tersendat-sendat dapat mengurangi antusiasme audiens sehingga menimbulkan kejengkelan yang dapat merugikan pembicara itu sendiri.

Tipe Audiens

Beberapa waktu yang lalu dalam Diklat Reform Leader Academy (RLA), saya mendapatkan pencerahan dari Bapak Suyoto, Bupati Bojonegoro, terkait tipe peserta dalam sebuah pelatihan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, peserta yang benar-benar ingin belajar dan ingin menguasai materi yang disampaikan nara sumber. Peserta kategori ini betul betul serius dan fokus selama belajar di kelas. Dia ingin mengetahui banyak hal terkait materi yang disampaikan. Dia juga selalu aktif bertanya untuk menjawab rasa ingin tahunya.

Kedua, peserta bertipe profesor. Peserta pelatihan jenis ini selama di kelas sering mengkritisi dan bahkan menguji narasumber dengan berbagai pertanyaan. Tujuannya tidak untuk mendalami materi yang disampaikan pemateri, namun untuk mengetahui sejauh mana kedalaman materi yang disampaikan oleh nara sumber. Kadang peserta jenis ini senang jika narasumber tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik.

Kategori peserta ini hanya ingin tampil dan mencari panggung. Mereka tidak banyak memberikan kontribusi selama pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis. Menghadapi jenis ini pembicara harus tetap rendah hati. Peserta jenis ini bisa tetap menyimak apa yang kita sampaikan. Namun, bisa juga dia ikut memberikan tanggapan dan komentar yang barangkali akan menunjukkan dia lebih mengetahui materi yang disampaikan. Dan menghadapi jenis ini kita sebagai pembicara dapat memberikan sudut pandang yang berbeda.

Ketiga, peserta yang ikut pelatihan/ bimbingan teknis hanya sekedar datang untuk menggugurkan kewajiban. Peserta jenis ini hanya duduk, mendengar, dan diam. Mereka tidak pernah aktif untuk bertanya terkait materi yang disampaikan. Berbeda dengan tipe kedua yang sering menguji narasumber, tipe ketiga ini bak anak manis di kelas, namun tak memberikan kontribusi apa pun selama pelaksanaan pelatihan.

Peserta jenis ketiga ini sama dengan tipe patung sebagaimana digambarkan oleh Hilbram Dunar dalam bukunya Speaking for Money. Menurut Hilbram, tipe ini datang dalam sebuah acara karena terpaksa atau dipaksa. Jenis ini hanya diam, tidak banyak mencatat apalagi bertanya dalam pelatihan. Menghadapi tipe ini maka pembicara harus bisa membuat dia tertarik dengan materi yang disampaikan. Misalnya dengan memberi hadiah atau semacam doorprize.

Setali tiga uang dengan tipe patung, Hilbram juga menyinggung tipe negatif yang punya karakteristik hampir sama. Bedanya, dia sering memberikan aura negatif kepada peserta lain. Misalnya dengan memberikan pertanyaan yang kurang bermutu sehingga mempengaruhi peserta lain di kelas. Bisa juga membuat gaduh di kelas dengan berbicara saat pemateri memberikan paparan.

Tipe-tipe audiens sebagaimana diuraikan di atas haruslah dipahami oleh narasumber di sebuah diklat ataupun bimbingan teknis. Jika banyak yang termasuk tipe pertama, maka kelas menjadi sangat dinamis dan memudahkan pembicara dalam menyampaikan materinya.

Sebaliknya jika peserta jenis kedua dan ketiga yang mendominasi, maka pembicara harus pintar-pintar dalam mengelola kelas selama pelatihan agar tujuan diklat atau bimbingan teknis tetap bisa dicapai.

Tips Menjawab Pertanyaan

Selain itu, ada satu hal yang juga cukup penting untuk dipahami pembicara. Lima menit pertama merupakan penentu seluruh acara karena kesan pertama akan menentukan kegiatan berjalan baik dan menyenangkan.

Saya sering memberikan beberapa hal yang menarik kepada audiens saat lima menit pertama. Misalnya dengan menceritakan pengalaman mengajar atau mengisi pelatihan di beberapa tempat, termasuk berkisah tentang buku yang pernah saya tulis terkait materi yang disampaikan.

Terkait keluhan yang disampaikan oleh sebuah pemda dan dari kementerian terkait ketidakmampuan narasumber dalam mengendalikan sebuah pelatihan berikut terdapat beberapa tips untuk dapat menjawab pertanyaan sehingga bisa memuaskan para peserta:

Pertama, jujur.
Pembicara harus jujur tidak boleh mengada ada. Kejujuran membuat pembicara rileks dan mampu menjawab pertanyaan dengan tenang.Disebutkan bahwa mulut bisa berbohong, namun bahasa tubuh tidak bisa berbohong. Ketidakjujuran akan dapat terbaca dari bahasa tubuh.

Kedua, mendengar.
Pembicara yang baik harus banyak mendengar. Jangan berbicara satu arah. Buatlah suasana di kelas menjadi diskusi dua arah (interaktif). Ada kalanya pertanyaan yang disampaikan telah dirangkum dalam pertanyaannya. Untuk hal tersebut, kepiawaian dari pembicara menjadi hal yang penting.

Selain itu juga kita harus tahu alasan apa yang menyebabkan peserta tersebut bertanya. Misalnya, bertanya karena memang ingin tahu, karena ingin menggali lebih dalam, atau ingin menguji pembicara.

Bisa juga peserta bertanya karena ingin terlihat pintar di depan peserta lainnya. Kemampuan pembicara untuk mengetahui alasan bertanya dari peserta ini biasanya ditentukan oleh jam terbang pembicara. Semakin sering pembicara tampil di banyak kegiatan semakin mudah dia mengetahui jenis peserta yang ingin bertanya di kelas pelatihannya.

Dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka hal yang juga tak kalah penting adalah menjaga emosi. Pembicara tidak bisa mengatur cara bertanya peserta pelatihan. Namun, pembicara bisa mengatur cara menjawabnya. Untuk peserta yang bertanya dengan gaya menyerang tidak perlu ditanggapi dengan bahasa yang sama.

Tetap tenang namun perlu dijawab dengan lugas dan tegas. Pemilihan kata yang tepat dengan bahasa yang tenang dan meyakinkan diperlukan agar peserta yang menanyakan hal tersebut menjadi puas dengan jawaban pembicara.

Epilog

Sebagai penutup tulisan ini, buatlah peserta terkagum-kagum dengan materi yang disampaikan. Jangan hanya hadir sebagai pembicara dengan standar yang rendah sehingga materi yang disampaikan hanya sebatas informasi yang tidak berdampak bagi peserta yang hadir dalam kegiatan dimaksud.

Sebagai pembicara berikanlah yang terbaik. Saat kita mampu memberikan materi, kita bisa melihat ekspresi puas dari para peserta.Sehingga kehadiran kita dengan materi yang sudah dipersiapkan bisa memuaskan para peserta.

SELAMAT MENCOBA!

1
0
CPNS, Amunisi atau Beban?

CPNS, Amunisi atau Beban?

Prolog

Tahun 2018 Pemerintah mengumumkan dibukanya 238.000 formasi CPNS. Masyarakat menyambut dengan penuh antusias. Lebih dari 4 juta orang berebut mendaftar, mulai dari orang yang baru lulus kuliah sampai orang yang sudah bekerja masih mengincar status sebagai PNS.

Berbagai cara pun ditempuh untuk bisa lulus seleksi, dari cara yang wajar hingga tidak wajar. Kejadian tidak wajar di antaranya ada peserta seleksi yang membawa jimat saat pelaksanaan ujian, atau adanya peserta yang rela membayar jutaan rupiah supaya lulus ujian walaupun belakangan diketahui itu bagian dari penipuan.

Tingginya animo masyarakat terhadap lowongan CPNS menandakan harapan yang sangat besar bahwa PNS dapat membawa kehidupan yang lebih baik.  Motivasi pendaftar sangat beragam, di antaranya mendambakan gaji bulanan yang stabil, uang pensiun, waktu kerja yang fleksibel, hingga peningkatan status sosial.

Beberapa di antaranya barangkali terpaksa mengikuti jejak orang tua yang berprofesi sebagai PNS. Di antara para pendaftar, mungkin hanya sedikit yang memiliki keinginan tulus untuk mengabdi kepada negara sebagai motivasi utama menjadi PNS.

Wajah Birokrasi

Indonesia negara besar yang memiliki sejarah panjang dalam hal birokrasi, kita bisa melihat perjalanan birokrasi dari era kerajaan hingga pasca reformasi saat ini. Warisan yang diturunkan secara turun temurun hingga sekarang adalah budaya paternalisme.

Paternalisme adalah sistem yang menempatkan  pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Paternalisme tumbuh sumbur karena dipengaruhi oleh warisan  kultur feodal sejak jaman kerajaan. Dalam sistem kerajaan masyarakat mempunyai nilai dan norma yang menjunjung tinggi dan mengagungkan penguasa karena dianggap telah memberikan kehidupan dan perlindungan.

Dampaknya bisa kita lihat dalam birokrasi, segala sesuatu bersifat top down, kreativitas dan keberanian untuk memulai dari bawah sangat minim.  Pegawai yang berusia muda tidak akan bisa melakukan terobosan jika pimpinan tidak menghendaki.

Upaya untuk menyenangkan atasan dengan cara apa pun juga menjadi contoh dari sistem ini, tak jarang memosisikan pimpinan sebagai seseorang yang harus dilayani. Akibatnya, birokrat lebih ingin dihormati dan dilayani oleh masyarakat.

Isu lain dalam birokrasi ialah masih simpang siurnya postur ideal birokrasi. Berapa banyak jumlah ideal PNS yang dibutuhkan oleh negara ini? Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuat  policy brief yang di dalamnya menyatakan tidak adanya komposisi ideal antara jumlah PNS dan penduduk di antaranya disebabkan oleh tidak adanya perencanaan strategis PNS secara nasional.

Sebagian besar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah belum mempunyai standar kompetensi PNS, sehingga penempatan PNS menghasilkan ketidaksesuaian antara kualifikasi pegawai dengan kualifikasi jabatan.

Di lapangan dapat kita lihat masih banyak pegawai yang pekerjaannya sangat sedikit, waktunya lebih banyak dihabiskan dengan bermain game atau sekedar ngobrol bersama teman, pola kerja yang lambat, dan tidak akrab dengan kemajuan teknologi.

Padahal, di era sekarang dituntut adanya keterbukaan, profesionalitas, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Grand design Reformasi Birokrasi yang sudah dicanangkan melalui Perpres 81 Tahun 2010 masih berjalan hingga saat ini, tetapi dalam penerapan maupun dampaknya belum banyak berimbas terhadap perilaku korup para birokrat. Bahkan, lima tahun terakhir banyak sekali OTT yang dilakukan KPK terhadap orang-orang di lingkaran birokrasi.

Belum lagi jika kita mengacu pada perkembangan teori administrasi terbaru yakni New Public Management (NPM), sebuah  manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Kondisi nyata pengelolaan pemerintahan butuh banyak perbaikan.

Konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. New Public Management memberikan perubahan yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih  mengakomodasi pasar. Sepertinya, perlu upaya yang lebih keras untuk membawa birokrasi kita menuju NPM.

Adaptasi CPNS

Beberapa waktu terakhir ini wajah gembira terpancar dari para pendaftar yang lolos menjadi CPNS. Setelah melalui tahapan yang panjang, usaha teriring doa membuahkan hasil yang menggembirakan.

Ribuan orang secara resmi telah bergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia, menambah tenaga birokrasi untuk menjalankan mesin pemerintahan demi terwujudnya cita-cita bangsa. Namun, apakah mereka bisa menjadi amunisi dalam perubahan birokrasi atau justru menambah beban?

Salah satu faktor yang menghambat adanya perubahan birokrasi ialah adanya upaya mewariskan kebiasaan buruk kepada para pendatang baru. Ada yang menyebutkan upaya regenerasi koruptor, dengan ditemukan fakta bahwa pelaku korupsi  banyak yang berasal dari pegawai berusia muda.

Para birokrat muda berasal dari berbagai latar belakang, pastinya mereka memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup dalam hal keilmuan. Beberapa sudah pernah bekerja di dunia swasta dengan budaya kerja yang cukup kompetitif, tetapi ada yang lulusan baru (fresh graduate), baik dari sekolah kedinasan maupun umum.

Mereka belum mengetahui secara langsung kebiasaan buruk dalam dunia birokrasi. Umpamanya mereka tidak tahu cara memanipulasi SPJ, memanipulasi perjalanan dinas, memotong anggaran penyedia jasa, suap, dan upaya manipulatif lainya dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Begitu masuk di lingkungan birokrasi, lambat laun mereka akan mengetahui secara langsung hal tersebut. Sebagai pegawai baru dengan lingkungan yang paternalistik mereka akan selalu mengikuti perintah atasan atau pegawai yang lebih senior.

Awalnya akan ada gejolak dalam diri mereka, tetapi lambat laun karena melihat hal itu dilakukan oleh banyak orang, diam-diam perilaku itu dibenarkan oleh mereka. Pada akhirnya proses regenerasi koruptor pun terjadi.

Lain halnya jika mereka masuk di lingkungan birokrasi yang bersih, mengutamakan profesionalitas dan kompetisi antar pegawai. Mereka dengan mudah dapat mendorong upaya menciptakan birokrat yang ideal, karena lebih mudah menerapkan hal baru kepada pegawai baru daripada mengubah kebiasaan pegawai lama.

Akan sangat disayangkan jika seluruh proses rekrutmen yang menghabiskan banyak biaya, serta seleksi yang ketat untuk mendapatkan pegawai yang ideal kemudian luntur oleh upaya transfer budaya yang buruk di lingkungan birokrasi.

Sebagai pegawai baru mestinya mereka memiliki idealisme dan komitmen yang tinggi dalam bekerja dan mewujudkan perubahan. Akan tetapi jika keberadaan mereka hanya untuk memelihara budaya yang buruk dalam birokrasi maka beban perubahan semakin berat.

Epilog

Kita berharap pada angin segar yang berembus melalui para pegawai baru, mereka dapat dimaksimalkan sebagai agen perubahan, mengakselerasi reformasi birokrasi, dan memotong mata rantai korupsi.

Kuncinya adalah pandai beradaptasi. Sebaiknya CPNS memiliki pemahaman bahwa beradaptasi bukan hanya melebur dengan kebiasaan lama, tetapi bernegosiasi dengan budaya lama untuk kemudian menggerakkan perubahan, ke arah yang lebih baik tentunya.

Dengan demikian, CPNS ini nantinya bukan menjadi beban buruknya birokrasi, tetepi justru mampu menjadi amunisi dalam perubahan birokrasi yang lebih baik. Kebanggaan mereka menjadi PNS tidak akan tercoreng oleh perilaku korup, tetapi kebanggaan itu dipupuk untuk menumbuhkan semangat dalam melayani masyarakat dan menjadi abdi negara yang mulia.

Untuk para CPNS, jaga idealisme! Di tanganmulah nasib bangsa!

 

 

 

4
0
Menghitung Potensi Ekonomi Untuk Kesejahteraan Anggota Korpri

Menghitung Potensi Ekonomi Untuk Kesejahteraan Anggota Korpri

Pada tanggal 29 November 2018 yang lalu diselenggarakan upacara memperingati Hari Korpri yang usianya genap 47 tahun. Pada umumnya upacara ini hanya dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan instansi BUMN/BUMD dan pemerintah desa jarang melaksanakan upacara ini, mungkin karena Korpri diasosiasikan hanya pada PNS kementerian/lembaga dan pemda saja.

Korpri, yang menyandang singkatan dari Korps Pegawai Republik Indonesia, dibentuk dengan Keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971. Pada masa orde baru, Korpri sangat efektif sebagai mesin politik penopang kekuasaan.

Namun, pada era sekarang Korpri diposisikan netral dan sudah tidak banyak lagi kekuatan politik yang berminat menariknya dalam permainan politik. Paling hanya para pimpinan instansi yang ‘ditarik-tarik’oleh politisi, itupun hanya untuk menjadi mesin uang semata.

Kesejahteraan Kopri?

Korpri saat ini juga masih memiliki “Panca Prasetya Korpri”, yakni semacam janji para anggotanya untuk berkomitmen memajukan masyarakat, negara, dan bangsa.

Saya tertarik dengan komitmen kelima yakni, “Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Saya masih rancu dengan kata ‘kesejahteraan’ pada janji kelima tersebut. Apakah berjanji menyejahterakan masyarakat atau menyejahterakan dirinya sendiri?

Bisa jadi kata ‘kesejahteraan’ itu dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kesejahteraaan anggotanya sendiri? Menjadi pertanyaan penting, apakah PNS yang belum sejahtera mampu ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Selama ini Korpri telah memiliki koperasi simpan pinjam di beberapa daerah. Anggota Korpri dapat ikut bergabung dalam koperasi tersebut dan memanfaatkannya sebagai salah satu wadah untuk meminjam uang demi kebutuhan diri PNS dengan membayar iuran. Namun, apakah ini sudah cukup dibilang sebagai menyejahterakan anggotanya?

Saya mencoba mengajak para pembaca dan juga pemangku kepentingan Korpri untuk berefleksi kembali, sekaligus sedikit berhitung dengan istilah kesejahteraan tersebut.

Potensi Jumlah Anggota

Jika kita lihat jumlah PNS saat ini sebanyak 4,4 juta orang, sepertinya bukan jumlah yang sedikit untuk dapat bersama-sama saling menyejahterakan dirinya. Lebih rinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 3,1 juta orang berada pada instansi pemerintah kabupaten/kota, 0,3 juta orang berada di instansi pemerintah provinsi dan sisanya sekitar 1 juta orang berada di instansi pemerintah pusat.

Untuk menggambarkan potensi yang lebih besar lagi, mari kita hitung pegawai BUMN dan BUMD yang sejatinya adalah anggota Korpri juga, yang selama ini jarang dianggap oleh Korpri. BUMN memiliki pegawai (mereka lebih memilih disebut karyawan) sebanyak 1,7 juta orang yang tersebar di 144 perusahaan BUMN. Setengahnya belum terdaftar pada BPJS Kesehatan. Mungkin karena penghasilannya sudah tinggi jadi tidak membutuhkan BPJS lagi.

Sedangkan BUMD berjumlah lebih dari 1.000 perusahaan, tetapi sebagian besar tidak sehat. Hanya ada beberapa puluh BUMD yang berkinerja baik, seperti perbankan daerah ataupun PDAM. Jumlah pegawai BUMD tidak terdata dengan baik.

Adapun jumlah pemerintahan desa di Indonesia berkisar pada 82.000 desa. Namun demikian, jumlah perangkat desa pun belum terdata dengan baik.

Potensi Ekonomi

Kita akan mencoba menghitung potensi ekonomi dari PNS pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN saja dulu. Total anggota Korpri dapat berjumlah 6,1 juta orang. Ini merupakan jumlah yang fantastis untuk dijadikan sebagai potensi ekonomi.

Saya mencoba berandai-andai jikalau seluruh anggota Korpri bergotong-royong menghimpun dana lalu menghasilkan sesuatu yang dapat kembali kepada anggotanya, alangkah sejahteranya kita!

Bila sebanyak 6,1 juta orang memiliki iuran dana abadi tetap sebesar Rp100.000,00, maka akan diperoleh angka Rp610 milyar setiap bulan dan Rp7,32 trilyun dalam satu tahun. Iuran ini bisa dikelola oleh Yayasan Dana Abadi Korpri dan diinvestasikan dalam bentuk usaha profit oriented ataupun pembelian saham unggulan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pengelolaannya dilakukan seefisien mungkin dengan organisasi yang minimal agar tidak menyedot anggaran. Pengelolaannya pun diaudit secara independen agar lebih akuntabel serta menghindari dijadikannya sapi perahan baru oleh oknum yang serakah.

Hasil dari usaha dan saham unggulan ini sebagian akan dibagikan sebagai deviden setiap bulan, setiap lebaran ataupun hari-hari penting lainnya. Sebagian lagi dipakai untuk ekspansi ke usaha yang menguntungkan lainnya.

Namun, angka di atas sebenarnya belum proporsional. Penghasilan dari setiap pegawai sangat bervariasi, mulai dari gaji pokok, tunjangan, serta variasi lainnya seperti di BUMN. Pada level jabatan tertentu di BUMN, penghasilan per bulan bisa lebih dari Rp100 juta. Bahkan pada level top manajemen ada yang lebih dari Rp500 juta per bulan.

Dengan demikian iuran dana abadi sebesar Rp100.000 per bulan menjadi tidak proporsional dan tidak rasional. Lebih proporsional dan rasional apabila kita lakukan iuran dana abadi berdasarkan prosentase. Bila kita asumsikan iuran dana abadi sebesar 3%, maka seorang PNS golongan IIIa dengan pengalaman 0 tahun yang bergaji sebesar Rp2.456.700,00 akan menyetor iuran bulanan sebesar Rp73.000,00. Apabila prinsip iuran dana abadi diambil dari total penghasilan dan bukan sekedar gaji pokok, maka iuran akan lebih tinggi lagi.

Bila manajemen puncak BUMN dengan penghasilan Rp500 juta per bulan, dengan perhitungan yang sama, akan menghasilkan iuran Rp15.000.000,00 perbulan. Dengan demikian, bila iuran dana abadi kita pakai prinsip proporsional antara 2% sampai 4% (2% untuk penghasilan di bawah Rp50 juta perbulan, 3% untuk penghasilan Rp50-Rp100 juta perbulan dan 4% untuk penghasilan di atas Rp100 juta per bulan), maka jumlahnya akan lebih dari Rp610 milyar per bulan

Dengan potensi sebesar itu, sepertinya kondisi “sejahtera bersama” dapat tercapai.

Epilog

Saya tidak tahu apakah angan-angan saya ini terlalu muluk dan melambung tinggi. Namun, sebagai salah satu anggota Korpri wajar saja apabila saya mempertanyakan sekaligus memberikan usulan mengenai istilah kesejahteraan, seperti yang tercantum dalam Panca Prasetya Korpri yang kelima.

Kita semua berharap wadah Korpri bisa memenuhi peningkatan kesejahteraan anggotanya, bukan lagi hanya sekedar menjadi KORban PeRIntah. Bila anggota sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi berpikir untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara yang tidak halal, seperti menipu ataupun melakukan tindak korupsi

Mengingat saat ini adalah masa kampanye, apakah ada calon presiden atau calon legislatif yang setuju dengan ide di atas ?

Selamat Hari Korpri.

Salam reformasi.

 

 

0
0
PERNYATAAN SIKAP GERAKAN BIROKRAT MENULIS ATAS REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH, YANG MELIBATKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN KANTOR STAF KEPRESIDENAN

PERNYATAAN SIKAP GERAKAN BIROKRAT MENULIS ATAS REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH, YANG MELIBATKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN KANTOR STAF KEPRESIDENAN

  1. Sejak tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan kajian atas peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), terutama peran inspektorat daerah di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Kajian ini mencakup penguatan kelembagaan inspektorat daerah, yaitu agar inspektorat daerah dapat lebih berkinerja, independen, dan berintegritas. Dengan penguatan ini, diharapkan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan kepala daerah sebagai tersangka dapat menurun di daerah.
  2. Kemudian, Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kantor Staf Kepresidenan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Revisi Peraturan Pemerintah ini telah disampaikan ke Presiden dan sampai dengan saat ini masih dalam proses
  3. Terdapat lima aspek strategis terkait revisi Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu:
    • Pelaporan hasil pengawasan inspektorat daerah akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk kepentingan supervisi pengawasan, khususnya atas hasil pengawasan yang memuat informasi indikasi tindak pidana korupsi;
    • Penguatan peran inspektorat daerah dalam pencegahan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah;
    • Penambahan unit kerja di inspektorat daerah yang akan bertugas melakukan pemeriksaan investigatif;
    • Pengangkatan dan pemberhentian inspektur daerah atas izin pemerintah pusat; dan
    • Penyetaraan eselon inspektur daerah menjadi setingkat sekretaris daerah.
  4. Oleh beberapa pihak, beberapa aspek strategis di atas dipandang dapat memperkuat posisi inspektorat daerah sehingga hasil-hasil pengawasan mereka secara nasional nantinya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya pemerintahan Sebagai contoh, penyetaraan eselon inspektur daerah menjadi setingkat sekretaris daerah akan menjadikan inspektorat daerah bekerja lebih profesional, independen, dan berintegritas ketika mengawasi sebuah organisasi perangkat daerah (OPD).
  5. Namun demikian, oleh beberapa pihak, argumentasi bahwa peningkatan eselon inspektur daerah setara dengan sekretaris daerah dapat meningkatkan profesionalitas, independensi, dan integritas inspektorat daerah masih dapat dipertanyakan. Hal ini mengingat hasil penilaian atas kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan rendahnya jumlah inspektorat daerah yang memiliki kapabilitas level 3.
  6. Rendahnya kapabilitas inspektorat daerah tersebut mengindikasikan terdapat persoalan kompetensi dan profesionalitas inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan. Hingga saat, ini secara umum, inspektorat baru mampu melaksanakan tugas-tugas terkait dengan kepatuhan OPD terhadap peraturan (compliance-oriented) daripada melaksanakan pengawasan yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan (governance) dan pencapaian tujuan strategis pemerintahan daerah (governance-and performance-oriented).
  7. Selain itu, narasi besar peningkataan eselonisasi inspektorat untuk mencegah korupsi politik (di tingkat kepala daerah) dapat menjadi bumerang bagi inspektorat sendiri. Saat inspektorat telah diberi kewenangan lebih, kemudian masih saja terjadi korupsi politik yang notabene berada di luar jangkauan sistem, maka inspektorat akan tertuduh menjadi biang kelemahan sistem. Inspektorat akan menjadi kambing hitam atas terjadinya korupsi tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka usaha pencegahan korupsi politik akan lebih difokuskan lagi untuk perbaikan kelemahan inspektorat, hal itu justru akan semakin menjauh dari substansi akar masalah kenapa korupsi politik masih saja terjadi.
  8. Beberapa kasus tindak pidana korupsi juga telah membuktikan bahwa peningkatan eselon di daerah tidak menunjukkan semakin independen dan berintegritasnya seorang pejabat Sebagai contoh, sekretaris daerah sering tidak berkutik jika berhadapan dengan kepala daerah, yang dipilih melaiui proses politik, yang melakukan tindakan tidak benar. Selain itu, masih terdapat juga sekretaris daerah yang justru menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi walaupun eselonnya adalah tertinggi di pemerintahan daerah.
  9. Karena itu, Pergerakan Birokrat Menulis memandang upaya peningkatan eselon inspektur daerah setara dengan sekretaris daerah adalah kontra produktif karena permasalahan mendasar terkait kompetensi dan profesionalitas inspektorat daerah serta penyebab terjadinya korupsi politik kurang diperhatikan. Jika dibiarkan, upaya peningkatan eselon inspektur daerah hanya akan menghasilkan inspektur daerah yang memiliki kewenangan yang besar, tetapi tetap tidak dapat berbuat banyak.
  10. Pergerakan Birokrat Menulis memandang bahwa yang perlu dilakukan pertama sekali adalah perbaikan sistem rekrutmen inspektur daerah agar dapat menghasilkan inspektur daerah yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Dengan perbaikan sistem rekrutmen ini, kita dapat menghasilkan inspektur daerah yang memiliki kemampuan untuk mendorong dan memotivasi OPD menindaklanjuti hasil pengawasan, menegakkan tata kelola pemerintahan di daerah, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani publik.
  11. Dengan menimbang berbagai hal di atas, Pergerakan Birokrat Menulis menyatakan sikap menolak peningkatan eselon inspektur daerah menjadi setara dengan sekretaris daerah.
  12. Sebagai alternatifnya, kami menyatakan sikap:
    • Mendorong Pemerintah untuk menetapkan syarat-syarat yang lebih ketat terkait proses rekrutmen inspektur daerah, yaitu dengan mengedepankan aspek kompetensi, profesionalitas, dan integritas. Perlu juga kiranya dilakukannya sertifikasi atas calon inspektur daerah oleh BPKP;
    • Mendorong perbaikan sistem rekrutmen inspektur daerah, yaitu dengan proses seleksi secara terpusat yang dikelola oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar lebih akuntabel dan transparan serta menghasilkan inspektur daerah yang kompeten, profesional, dan berintegritas; dan
    • Mendorong Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung sepenuhnya peningkatan kapabilitas APIP, terutama dari segi peningkatan kompetensi, fasilitas, dan kesejahteraan para personil inspektorat daerah.

16 November 2018

Kontak Person: M. Rizal (0813-4880-7899)

Email: [email protected]

 

 

0
0
Kriminalisasi Insan PBJ:  Berada pada Waktu dan Tempat yang Salah

Kriminalisasi Insan PBJ: Berada pada Waktu dan Tempat yang Salah

Ada dua kemungkinan capaian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), yakni berhasil (memberi manfaat bagi pengguna) atau gagal. Meskipun demikian, berhasil ataupun gagal sama-sama memiliki peluang untuk bersinggungan dengan masalah kriminalisasi.

Manakala beberapa orang sudah berasumsi bahwa semakin besar anggaran semakin banyak keuntungan yang bisa didapat, maka ‘mereka’ akan terdorong untuk ikut menikmati atau merasakan manisnya ‘kue’ PBJ. ‘Mereka’ biasanya bermodalkan berbagai macam aturan dan ketentuan.

Siapa ‘mereka’? Mari kita simak perlahan uraian demi uraian dalam tulisan ini.

 

Proyek Gagal Berarti Mengandung Pidana?

Apakah  proyek PBJ yang gagal mengindikasikan adanya tindakan pidana?  Bisa ya, kalau dalam uji materiil ditemukan adanya unsur kejahatan, alias unsur mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan melawan hukum) dapat ditemukan dan dibuktikan.

Sementara itu, jika ternyata kegagalan tersebut disebabkan karena faktor administrasi, menurut saya tidak selayaknyalah kegagalan itu lantas digiring ke arah pidana. Apalagi jika mens rea-nya sering tidak pernah diungkap ataupun dicari tahu oleh yang berwenang.

Di sisi lain, keberhasilan sebuah proyek PBJ tak jarang dilakukan dengan cara ‘berdarah-darah’ dari sebuah tim. Apalagi jika tim yang ditunjuk adalah orang-orang yang secara rutin juga mengerjakan pekerjaan lainnya, alias pekerjaan proyek PBJ adalah sambilan.

Adapun mengenai banyaknya proyek gagal atau wanprestasi dari sebab administrasi, ternyata di dalamnya mengandung berbagai macam  permasalahan. Uraian di bawah ini menggambarkan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam proses administrasi, tapi seringkali ‘dipaksa’ berujung pada pidana.

Kasalahan Rancangan Pengadaan Berarti Memperkaya Diri Sendiri?

Proses rancangan pengadaan yang kurang akurat yang mencakup metodologi, waktu, dan biaya, biasanya terjadi karena kurangnya kemampuan petugas pengadaan terhadap penguasaan materi kegiatan yang akan dilaksanakan.

Namun, di dalam pemeriksaan, ‘mereka’ terbiasa langsung menuduh insan pengadaan melakukan penyimpangan dengan niat memperkaya diri sendiri. Padahal, seharusnya, adanya penyimpangan oleh insan pengadaan perlu diteliti apakah disengaja ataukah karena sebab lain.

Beberapa rancangan pengadaan yang dilakukan oleh insan pengadaan yang tidak  kompeten bisa jadi disebabkan oleh penempatan pegawai yang didasarkan atas pesanan (bukan atas kehendak pribadi mereka). Jika yang terjadi adalah sang pegawai menjadi korban salah penempatan, apakah adil jika dia dipersalahkan? Siapakah yang bertanggung jawab dalam hal ini?

Adalah wajar ketika di dalam pengaturan  rancangan pengadaan yang dilakukan oleh orang yang tidak sesuai kompetensinya akan menghasilkan suatu kesalahan teknis terhadap rancangan metodologi dan waktu, yang akhirnya berimbas pada muara besaran biaya.

Jika ditelusur lebih jauh, kesalahan rancangan pengadaan sebenarnya dilakukan oleh banyak pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat di dalam sistem. Di dalam penyidikan, si aktor di luar sistem yang justru menikmati hasil, sementara jejaknya tidak pernah terlacak.

Dokumen Perencanaan Tidak Berkualitas Adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Terdapat beberapa dokumen perencanaan yang disusun dengan suatu kondisi khusus. Di antaranya, ada dokumen perencanaan yang disusun untuk memenuhi ‘pesan sponsor’,  atau di bawah tekanan pihak tertentu. Masih banyak insan pengadaan yang tidak berkutik atas tekanan tersebut karena alasan keselamatan dirinya, meskipun hati nurani menentangnya.

Akibatnya, banyak dokumen perencanaan yang tidak berkualitas. Hal tersebut disebabkan oleh adanya ‘pesan sponsor’, yang menyebabkan penyedia jasa dokumen perencanaan menggunakan tenaga ahli di bawah spesifikasi.

Hasil Detail Engineering Design (DED) dengan asumsi dasar perencanaan yang kurang tepat, tentunya berakibat fatal terhadap terjadinya kegagalan suatu struktur (pekerjaan konstruksi).

Ketika pemeriksaaan ataupun penyelidikan dilakukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak memiliki kompetensi tidak akan tahu di mana letak kesalahannya. Ia pun kemudian dipaksa untuk bertanggung jawab atas hal yang tidak dilakukannya dan tidak diniatkannya.

Pemaksaan pertanggungjawaban tersebut lantas digiring menuju adanya suatu bentuk perlawanan hukum yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Padahal, pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan.

Hal itu terlihat naif tatkala ‘mereka’ tidak meneliti lebih lanjut tentang bagaimana isi kualitas dokumen perencanaan dan siapa yang ada di balik itu. Bahkan, ketidakhadiran satu pun peserta tender saat aanwijzing tidak juga diperhatikan oleh ‘mereka’.

Sementara itu, pihak penekan yang ada di balik penyebab dokumen perencanaan tidak berkualitas tidak pernah tersentuh.

Menjadi Kambing Hitam

Sering terjadi pelaksanaan pekerjaan fisik tertunda karena belum terpenuhinya keabsahan dokumen kepemilikan tanah. Tertundanya status tanah sering terkendala karena proses pengukuran yang membutuhkan biaya ‘plus-plus’.

Tentunya tidak mungkin di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, dianggarkan biaya ‘plus-plus’ di luar ketentuan norma yang berlaku. Dalam formulir proses pengukuran tanah yang membutuhkan tanda tangan dari berbagai pihak pun, juga tak luput dari ketamakan orang yang terkesima dengan besaran nilai pekerjaan fisik, sehingga mematok ‘biaya tanda tangan’ di luar batas kewajaran.

Dalam hal ini, sebenarnya terlihat siapa yang mempunyai niatan melawan hukum. Namun, di dalam pembuktian tindak pidana, hal semacam ini sering diabaikan. Bagi ‘mereka’, tetap insan pengadaan yang bersalah.

Dalam proses administrasi pengalihan hak kepemilikan tanah untuk kepentingan umum, insan pengadaan sering dijadikan kambing hitam dan dituduh melakukan kejahatan.

Ketika pemenuhan permintaan ‘plus-plus’ diambilkan dari marjin keuntungan penyedia jasa pekerjaan fisik, lantas ‘mereka’ langsung berasumsi telah terjadi tindak pidana mark up harga atau pencurian kualitas pekerjaan.

Berbagai ‘Pengeluaran’

Banyaknya intervensi dan  tekanan  dalam pelaksanaan pekerjaan menambah panjang derita insan pengadaan. Sering insan pengadaan dipaksa untuk melakukan kebijakan di luar kewenangannya  untuk mengatasi hambatan administrasi.

Dalam banyak kasus, PPK, sebagai manajer pengadaan yang mewakili negara untuk mengikat kesepakatan bersama penyedia jasa dipaksa menjadi manusia super yang dituntut mampu bekerja di luar batas kewenangannya. Posisi seperti itu membuat PPK bak telur di ujung tanduk.

Di sisi lain, PPK harus mempertanggungjawabkan kualitas pekerjaan sejak awal proses pengadaan hingga Final Hand Over. Dalam hal ini insan pengadaan diharuskan untuk siap dengan berbagai kemungkinan ‘pengeluaran’.

‘Pengeluaran’ itu  antara lain untuk biaya seremonial, kunjungan pejabat, permohonan bantuan/proposal, sewa lokasi pekerjaan, kunjungan aparat penegak hukum (APH), tunjangan hari raya (THR) dan bonus akhir tahun, sampai pada sarana prasarana jalur mudik lebaran.

Biaya seremonial meliputi jamuan makan, sewa meja kursi, tenda, soundsystem, panggung dan segala pernak-perniknya. Biaya kunjungan pejabat meliputi tiket pulang pergi, akomodasi, sewa mobil dengan segala kegiatan ‘entertainment’-nya.

Sedangkan permohonan bantuan/proposal dari berbagai kalangan dapat berujud apa saja, mulai dari permintaan gapura, pos ronda, biaya tujuh belasan, biaya sewa/kontrak kantor suatu lembaga, biaya iklan, sampai pada permintaan pribadi oknum.

Permohonan bantuan/proposal tersebut ada yang bersifat memaksa dan mengancam akan dibawa ke ranah hukum dan dilaporkan kepada aparat, biasanya dilakukan dengan modal UU Pemberantasan Tipikor , UU Keterbukaan Informasi Publik, UU  Perlindungan Konsumen, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Ketenagakerjaan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ataupun produk perundang-undangan lainnya.

Mengenai permintaan ‘biaya kunjungan’ APH, seringkali sungguh di luar kendali, sangat tergantung keinginan dan selera pribadi mereka. Meski tidak ditemukan permasalahan dan tidak ditemukan kerugian keuangan negara, tetap saja para APH menganggap banyak permasalahan yang seolah perlu diselesaikan segera. Kasus-kasus yang umum dipermasalahkan adalah kasus konflik interen pekerja, hutang piutang, kecelakaan kerja, juga kebersihan dan lingkungan.

Adapun pada saat bulan puasa menjelang lebaran, terdapat dua macam pengeluaran yang biasanya harus ditanggung, yaitu pemberian THR dan sarana prasarana jalur mudik lebaran. Biaya sarana prasarana jalur mudik lebaran, khusus untuk pengadaan berupa pembangunan fisik jalan, seakan sudah menjadi tuntutan wajib dilaksanakan meski sebenarnya tidak disertakan di dalam kontrak.

Ancaman Berdatangan

Berbagai ‘pengeluaran’ tersebut di atas sekali lagi adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh insan pengadaan. Mau tidak mau, beban ‘pengeluaran’ itu pun terpaksa dikomunikasikan dengan para penyedia jasa karena tidak mungkin PPK atau insan pengadaan lainnya memiliki dana sebesar itu.

Telah banyak ancaman yang diderita oleh insan pengadaan jika pengeluaran itu urung disediakan. Bukan hanya insan pengadaan, perihal ancaman ini, penyedia jasa pun ikut terkena imbasnya.

Ancaman kepada penyedia yang seringkali dilakukan adalah berupa pemberhentian pekerjaan. Akhirnya, daripada menanggung rugi dari sewa alat kerja jika pekerjaan dihentikan, maka penyedia terpaksa harus memenuhi permintaan sejumlah biaya.

Adapun ancaman yang diderita insan pengadaan sangat beragam, mulai dari ancaman karir sampai pada ancaman kriminalisasi.

Khusus mengenai ancaman kriminalisasi, strategi ampuh yang digunakan untuk menjerat insan pengadaan adalah dengan pasal pembiaran kepada pelaku tindak pidana. Berikut bunyi pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Dengan pasal pembiaran tersebut, oknum APH bergerak leluasa untuk mengambil keuntungan dari suatu proyek. Insan pengadaan yang diperiksa dan didatangi pun terpaksa menemani mereka hingga malam hari dengan segala entertainment-nya selama berhari-hari. Bahkan, terkadang pemeriksaan dilakukan selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.

Tentu saja kondisi itu akan sangat mengganggu waktu kerja dan jam biologis manusia normal pada umumnya. Terpaksa jalan yang ditempuh oleh insan pengadaan adalah kooperatif. Melawan pun percuma, toh insan pengadaan hanya akan menjadi sitting duck.

Epilog

Dalam pelaksanaan kegiatan, atasan seolah-olah tidak mau tahu tentang segala permasalahan tersebut. Pelaku pengadaan diposisikan harus mampu mengatasi segala tekanan dari bawah, samping dan atas tersebut, meski itu di luar kewenangannya.

Manakala segala biaya permasalahan tersebut di atas sudah sampai pada batas maksimal marjin keuntungan penyedia jasa, pelaku pengadaan pastilah berpikir dari mana biaya tersebut akan diambilkan kalau bukan dari mengurangi kualitas pekerjaan.

Tentu saja, hal ini akan sangat membahayakan bagi posisi PPK yang sudah menandatangani kontrak/perjanjian kerja. Posisi PPK dapat dikriminalisasi dengan mudah meski segala permasalahan tersebut datang dari luar kendali seorang PPK yang bekerja  dalam sebuah tim. Lagi-lagi, pasal pembiaran menjadi senjata ampuh tanpa memedulikan actus reus dan mens rea.

Itulah yang menjawab pertanyaan, “Mengapa orang baik bisa korupsi?” Karena memang perbedaan antara dipaksa korupsi dengan dituduh korupsi adalah sangat tipis, setipis kertas koran.

Di saat banyak pejabat publik, sekelompok golongan masyarakat, dan oknum APH terlihat sedang ‘kelaparan’, insan pengadaan seperti berada pada waktu dan tempat yang salah.

 

 

0
0
Bangun Tradisi Literasi, Jadilah Birokrat yang Kritis

Bangun Tradisi Literasi, Jadilah Birokrat yang Kritis

Tonggak peristiwa besar dalam sejarah manusia banyak dipengaruhi oleh tulisan. Bagi sebuah kekuasaan, tulisan bahkan bisa dianggap begitu menakutkan. Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka keluar masuk bui dan diasingkan oleh kolonial Belanda karena tulisan mereka.

Pramoedya Ananta Toer (Pram) dibekap bertahun-tahun di Pulau Buru karena tulisannya dianggap mengganggu kekuasaan. Tulisan mereka dilarang beredar dan buku-bukunya dibakar. Atas tindakan ini Pram pun berseloroh, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”

Hari itu, Selasa siang di penghujung bulan Juli 2018, puluhan birokrat dari berbagai instansi pemerintah berkumpul di sebuah aula di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Jakarta.

Mereka menjadi peserta sebuah diskusi publik bertajuk “Birokrasi dan Literasi Kritis: Tantangan Pasca-Reformasi”. Diskusi tersebut dipantik oleh dua orang luar bisa yaitu Nurul Qomariyah Pramisti (Redaktur Eksekutif Tirto.id) dan Rudy M. Harahap (editor in chief birokratmenulis.org.) Benang merah yang selalu digaungkan selama diskusi adalah menumbuhkan literasi kritis.

Para peserta diskusi sebagian besar merupakan birokrat dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan lain-lain.

Latar belakang kebirokratan mereka memang bervariasi, tetapi satu persamaan yang menyatukan semangat belajar pada hari itu adalah ketertarikan mereka menjadi penulis. Lebih tepatnya lagi, sesuai dengan tema acara hari itu, niatnya adalah untuk menjadi birokrat yang aktif berkontribusi meningkatkan kualitas membaca, menulis, dan berdiskusi secara produktif. Khalayak menyebutnya sebagai kegiatan literasi.

Moderator diskusi, Alih Aji Nugroho (STIA-LAN Jakarta) mengawali diskusi dengan memaparkan statistik rendahnya tradisi literasi di Indonesia. Terpuruk, mungkin adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan betapa tertinggalnya bangsa kita dalam soal literasi. Disarikan dari berbagai studi, literacy rate, tahun 2016 kita menjadi juru kunci di level ASEAN.

Dalam hal produktivitas tulisan, baik nasib penerbitan buku dalam berbagai genre maupun paper karya ilmiah akademis kita masih sangat jauh tertinggal dibandingkan negara lain di Asia Timur. Indonesia baru mampu menerbitkan rata-rata 800 judul buku setiap tahunnya. Angka yang sangat jauh dibandingkan negara tetangga, Malaysia, dengan produksi 1500-an judul. Lebih memprihatin lagi jika disandingkan dengan Jepang yang rata-rata menelurkan 15.000 judul buku setiap tahunnya.

Adakah yang salah? Sebagai bagian dari birokrasi, pedulikah kita?

Birokrat Kritis, Bukan Birokrat Pengritik

Rudy memulai paparannya dengan menyoroti kultur masyarakat Indonesia, yang lebih mengedepankan aspek oral daripada tulisan sebagai salah satu penyebab rendahnya tingkat literasi. Sebagai masyarakat yang memiliki oral culture, kita lebih senang berkomunikasi secara verbal dengan bertatap muka.

Sebagian masyarakat kita lebih menyukai sowan sebagai sarana menyampaikan pendapat kepada atasan, daripada menyampaikannya melalui tulisan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan cepatnya pertukaran informasi secara tulis, melalui e-mail, ternyata kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sangat berbeda dengan budaya barat yang lebih mengedepankan komunikasi teks, dibandingkan dengan komunikasi secara verbal.

Karena tradisi literasi teks yang rendah itu, masyarakat terlihat gagap dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi. Alhasil, ketika media elektronik memudahkan proses komunikasi, kita lebih banyak disibukkan dengan bermedia sosial, sekedar mengalihkan komunikasi oral ke dalam huruf-huruf. Sebaliknya, kita semakin sulit fokus pada satu hal.

Alih-alih merancang strategi untuk membangun literasi, yang justru muncul adalah solusi sesaat tanpa memikirkan dampak lainnya. Aplikasi Slido adalah salah satu contohnya di mana khalayak dapat menyampaikan pendapat maupun pertanyaan secara online real time saat sebuah seminar atau workshop di laksanakan.

Efektivitas strategi sepertinya masih disangsikan. Dalam hal ini, Rudy menekankan pentingnya menanamkan etika dalam menggunakan media elektronik. Terasa menjadi sebuah ironi manakala masyarakat yang belum literate, di sisi lain tidak ada dukungan etika menggunakan media elektronik yang kuat.

Rudy juga menekankan pentingnya seorang birokrat memiliki pemikiran kritis. Dalam paparannya, Rudy mencoba menjawab “Mengapa birokrat harus terliterasi?”. Jawabannya adalah karena kita para aparatur sipil negara sedang hidup di zaman demokrasi, di mana siapa pun warga negara Indonesia bisa menjadi seorang presiden negeri ini. Siapa pun dengan level pendidikan apapun bisa menjadi pemegang kekuasaan dalam lembaga legislatif, asalkan berhasil melalui seleksi politis bernama pemilihan umum.

Sistem demokrasi nyata-nyata menghasilkan para politisi, yang mana tidak sedikit jumlahnya, adalah politisi tanpa kompetensi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mayoritas media massa pun belakangan ini terbukti tak mampu benar-benar independen, dikooptasi oleh politisi yang berkuasa ataupun oposisi. Padahal tindakan ini sangat berbahaya bagi stabilitas negara dan mengacaukan upaya edukasi. Mereka menjadi oportunis karena tidak memiliki social security selayaknya yang dimiliki oleh birokrat.

Birokrat dianggap lebih settle posisinya, karena telah diangkat menjadi pegawai resmi pemerintah yang digaji secara rutin. Tinggal dikembalikan saja pada individu masing-masing apakah birokrat itu akan menjadi ‘pegawai negeri’ biasa-biasa saja, atau menjadi birokrat yang kritis.

Birokrat kritis inilah yang nanti akan mampu mendobrak paradigma lama bahwa birokrasi identik dengan prosedur berlebihan yang mempersulit, rumit, dan kurang produktif.

Kritis, apakah perlu dan pantas seorang birokrat bersikap kritis? Pertanyaan ini berkali-kali muncul dalam diskusi. Bukankah para ASN adalah pelaksana teknis tugas dari kepala negara, menteri, dirjen, dan seterusnya, dan semuanya telah disusun rapi berdasarkan urutan perencanaan jangka panjang, menengah, tahunan, bulanan dan sedetail-detailnya?

Jika birokrat berlaku kritis, tidakkah sikap kritis itu nanti akan justru kontraproduktif bagi institusi sebagai suatu badan, dan manajemen negara secara keseluruhan? Bukankah sikap kritis, terutama yang ditunjukkan ke khalayak umum, cenderung berkonotasi melemahkan nama baik pemerintah?

Rudy lalu menegaskan perbedaan antara kritis (being critical) dengan kritik (critic, to criticize). Kritis yang dimaksud di sini adalah critical thinking, yaitu pola berpikir yang mengedepankan cara pandang terhadap suatu isu secara tajam tetapi dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan berbagai aspek positif maupun negatifnya. Sikap ‘kritis’ (being critical) berbeda dengan ‘mengkritik’ (to criticize) yang hanya memberikan komentar negatif tanpa turut berpikir mencari solusi atas suatu permasalahan.

Bagi seorang birokrat, sikap kritis menunjukkan bahwa ia terpelajar, peduli akan kualitas kinerja pemerintahan, dan tentunya lebih berkontribusi dalam rangka memperbaiki kondisi. Dengan sikap kritis itu pula, para birokrat yang sejak disahkan menjadi pegawai negeri, telah terseleksi dan dipercaya berkompetensi, tidak mati kreativitasnya hanya karena telah aman memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

Namun, jiwa birokrat perlu disadarkan kembali bahwa ada banyak sekali hal yang harus dibenahi di negeri ini. Sebagai birokrat, kita adalah ujung tombak untuk bergerak. Di era teknologi informasi yang luar biasa pesat perkembangannya, birokrat Indonesia harus lebih banyak berkontribusi. Dengan sikap kritisnya, setiap birokrat tidak akan menjadi sekedar pegawai negeri biasa-biasa saja, tetapi akan lebih terliterasi, lebih termotivasi untuk membaca, menulis, dan berdiskusi.

Tentang bersikap kritis ini, Rudy juga memberikan warning agar berhati-hati dengan agenda kapitalisme. Agenda ini dapat menyusup secara halus sehingga tanpa sadar kita sudah menjadi bagiannya. Agenda reformasi birokrasi yang selama ini kita yakini sebagai ‘obat’ dari segala permasalahan birokrasi masih perlu kita kritisi.

Bagaimanapun, reformasi birokrasi tak lepas dari agenda-agenda neoliberal yang dalam proses kelahirannya tidak mempertimbangkan konteks negara berkembang. Bisakah agenda yang lahir di negara maju diterapkan di negara kita? Sudahkah agenda-agenda tersebut sesuai dengan tradisi dan konteks masyarakat kita?

Kualitas, Bukan Kuantitas Tulisan

Diskusi semakin menarik saat pembicara kedua, Nurul Qamaria Pramisti mulai bercerita tentang Tirto.id yang lahir sebagai media alternatif di saat sebagian besar media online berlomba menjadi media yang mengedepankan kuantitas pemberitaan.

Tirto.id memiliki misi untuk menyajikan tulisan dengan konteks yang utuh. Berkat kegigihan Nurul dan kawan-kawannya di media ini, Tirto.id yang baru berdiri pada Januari 2016, saat ini menjadi satu-satunya media online Indonesia yang dipercaya oleh media sekelas Facebook dalam program third party fact checking untuk menulis secara lengkap, objektif, dan menarik isu-isu yang kontradiktif di kalangan netizen.

Dengan program tersebut, Tirto.id mampu mengetahui sebaran unggahan (konten) di Facebook, termasuk memprediksi potensi viral dan misinformasi. Sebagi contoh, Tirto.id mampu melakukan fact check atas kasus bendera Zohri dan juga misinformasi tentang kasus pengembangan Lapangan Banteng yang baru beberapa saat lalu menjadi viral di media sosial.

Bagi Nurul, menyajikan tulisan yang berkualitas jauh lebih penting daripada kecepatan pemberitaan ataupun hit atau total views pembaca terhadap konten tulisan mereka. Untuk menghasilkan tulisan yang kritis dan berkualitas, ada sebuah proses yang harus dilalui.

Untuk membangkitkan daya kritis penulis Tirto.id, Nurul mewajibkan penulis dalam satu hari membaca buku. Tak hanya itu, setiap hari Rabu, para penulis juga diwajibkan untuk mengikuti diskusi. Nurul tidak ingin penulis-penulis Tirto.id hanya menjadi mesin penghasil tulisan, yaitu seorang penulis yang mampu menghasilkan banyak tulisan, tetapi miskin perspektif. Jika yang dilakukan hanya sekedar menulis dan menulis, kualitas tulisan tidak akan bisa terjaga.

Dalam hal membaca, Nurul pun sangat menegaskan pentingnya membaca berbagai bacaan yang multi perspektif, dari yang kekiri-kirian, tengah, hingga haluan kanan. Semakin banyak ragam buku yang dibaca akan membentuk kekritisan penulis.

Dalam membaca, Nurul juga mengharuskan untuk membaca seluruhnya, bukan hanya pendahuluan atau kesimpulan saja. Untuk kategori indepth, salah satu kategori tulisan Tirto.Id, referensi tulisan yang harus dibaca oleh penulis juga harus banyak, minimal lima tulisan. Harapannya, akan lahir tulisan yang tidak hanya berdasarkan satu narasi, tapi tulisan yang kaya narasi.

Epilog

Diskusi yang digelar siang hingga sore hari itu menjadi pembuka rangkaian acara literasi yang akan diadakan oleh STIA LAN Jakarta. Secara simultan STIA LAN akan mengadakan kelas menulis dan kelas penelitian sosial yang merupakan aktualisasi dari CPNS STIA LAN Jakarta untuk meningkatkan tradisi literasi.

Menjadi sebuah kesimpulan menarik di akhir diskusi, bahwa literasi di kalangan masyarakat, terutama birokrat, tidak hanya berhenti pada kebiasaan membaca dan menulis. Birokrat terliterasi tidak hanya sekedar menghasilkan birokrat sebagai mesin penghasil tulisan. Namun, lebih dari itu, yaitu perlunya berpikir kritis dalam mengamati berbagai fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Kemampuan memahami fenomena dengan berbagai sudut lalu membingkainya dalam sebuah analisis tajam inilah yang disebut sebagai berpikir kritis.

Dengan berpikir kritis, maka tulisan pun akan semakin memiliki ketajaman analisis dan kaya perspektif. Dengan berpikir kritis, maka solusi yang ditemukan pun bukan sekedar menghentikan gejala, tetapi mampu menyentuh akar permasalahan.

Birokrat perlu terliterasi secara kritis agar tidak selalu terjebak pada ilusi ‘solusi tiada henti’.***

 

 

 

error: