ASN Berolahraga: Yuk, Bersepeda!

ASN Berolahraga: Yuk, Bersepeda!

Tidak hanya membawa kematian dan kesedihan, pandemi Covid-19 tampaknya juga banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagaimana tidak, dengan adanya pandemi ini, kita dipaksa untuk hidup lebih disiplin. Kita “terpaksa” mematuhi seluruh protokol kesehatan, serta yang tidak kalah penting, berupaya untuk menjaga kesehatan.

Semenjak dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) begitu riuh terasa semangat masyarakat untuk melakukan olahraga. Khususnya, olahraga yang masih tetap dalam jangkauan protokol kesehatan (jaga jarak), yaitu bersepeda.

Tren Bersepeda

Bersepeda kini telah menjadi tren yang sangat masif, walaupun sebenarnya olahraga ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sejak sebelum hadirnya pandemi. Namun, sejak Covid 19 hadir di Indonesia, tren bersepeda masyarakat melonjak sangat tajam.

Untuk mengakomodasi tren bersepeda tersebut, pemerintah bahkan memberlakukan kebijakan khusus demi keselamatan pesepeda. Sebagai contohnya pada Pemerintah DKI Jakarta yang menyediakan jalur khusus pesepeda.

Pemprov ini juga menempatkan petugas keamanan daerah (Satuan Polisi Pamong Praja), khusus untuk menjaga daerah-daerah tertentu agar tidak terjadi penumpukan jumlah pesepeda. Lihat saja contohnya di wilayah Bunderan Hotel Indonesia.

Ada juga kebijakan lain seperti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya beserta aparat kepolisian, mereka menghalau pesepeda yang akan menyeberang jembatan Suramadu dengan alasan keamanan.

Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk mengayomi para pesepeda agar bisa dengan aman dan nyaman melakukan aktivitas bersepeda. Lebih khususnya lagi ketika bersinggungan dengan kendaraan lain, seperti motor dan mobil.

ASN Berolahraga, ASN Bersepeda

Semakin maraknya budaya bersepeda ini tentunya akan lebih menarik apabila diikuti dengan pencanangan gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berolahraga. Boleh juga jika dispesifikkan menjadi gerakan ASN Bersepeda.

Sebenarnya, gagasan ASN berolahraga sudah sejak lama digemuruhkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menyebutkan bahwa hari Jumat merupakan hari Krida bagi ASN. Yaitu, hari di mana ASN dikerahkan untuk berolahraga dan melakukan aktivitas outdoor.

Namun, ketika pandemi Covid-19 melanda, praktis tempat terbuka yang dapat digunakan untuk berolahraga menjadi berkurang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selama ini menjadi lokasi paling nyaman untuk berolahraga justru ditutup selama masa pandemi.

Sebagai contoh, kawasan Monas dan Lapangan Banteng di Jakarta yang biasanya dijadikan lokasi berolahraga, praktis tidak bisa digunakan. Sehingga, semakin kuatlah motivasi untuk mengkampanyekan ASN bersepeda.

Alternatif agar ASN bisa tetap berolahraga dan tidak bergantung dengan RTH adalah dengan menggalakkan bersepeda di hari tertentu. Misalnya, Jumat. Khususnya di masa Pandemi Covid 19, bersepeda menjadi pilihan yang relatif aman.

Bersepeda, Risiko Moderate-Low

Sebagaimana publikasi yang dikeluarkan oleh Texas Medical Association (Texmed.org), bersepeda memiliki tingkat risiko penyebaran Covid-19 yang moderate-low dengan angka indeks 3, dari skala indeks 1-9. Bersepeda dianggap masih aman apabila dibandingkan dengan aktivitas olahraga lain –seperti bermain basket atau sepakbola, yang memiliki nilai indeks 7.

Bersepeda juga memberikan manfaat lain, di antaranya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sebelum Pandemi Covid-19, beberapa Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan one day no pollution.

Kampanye ini bertujuan mengurangi polusi dengan tidak membawa kendaraan bermotor. Namun, kampanye ini hilang ketika Pandemi Covid 19 muncul. Memang car free day sempat diaktifkan kembali pada masa PSBB transisi, tetapi kebijakan itu belum diteruskan lagi hingga hari ini.

Nah, kampanye berolahraga dengan bersepeda bisa dijadikan sebagai alternatif bebas polusi. Menggunakan kendaraan pribadi tanpa menghadirkan kembali kemacetan di tengah kota. Bersepeda bisa meneruskan tradisi kampanye mengurangi polusi, juga berolahraga tentunya.

Sedangkan untuk kesehatan, bersepeda juga memberikan manfaat yang begitu besar. Bersepeda memiliki beragam manfaat, yaitu memperbaiki kardiovaskuler, meningkatkan kekuatan otot, merawat sendi, menjaga berat badan, menurunkan tingkat stres, dan menurunkan risiko terkena penyakit lain (Sumber: Alodokter).

Epilog

Melihat besarnya manfaat bersepeda, kampanye ASN bersepeda memberikan banyak dampak baik bagi ASN itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila kebijakan yang mewajibkan ASN untuk berolahraga dengan bersepeda bisa diimplementasikan juga akan meningkatkan kinerja ASN.

Bagaimana jika kebijakan tersebut tidak didukung oleh ASN? Salah satu solusi bisa diadopsi dari beberapa perusahaan swasta. Beberapa perusahaan swasta sudah menggunakan indikator kesehatan sebagai target kinerja. Bisa saja, hal ini diadopsi untuk meningkatkan gairah berolahraga ASN. Khususnya bersepeda.

Misalnya, terdapat target kinerja pegawai tertentu untuk bisa menurunkan berat badan ke angka ideal. Batas waktunya seperti halnya target kinerja tahunan pegawai. Siapa yang monitor? Monitoring dilakukan oleh atasan langsung.

Melalui kampanye bersepeda, ke depan bisa diciptakan sebuah pola kerja-olahraga yang seimbang. Sehingga, setiap ASN bisa sadar untuk tetap menjaga kebugaran diri dengan bersepeda.

Salam ASN!
Salam Olahraga!

1
0
Lepas Tergantung

Lepas Tergantung

Faktor apa saja yang menyebabkan negara-negara Eropa dan Amerika Utara makmur sedangkan di belahan dunia lain, seperti banyak negara Afrika, Amerika Selatan, dan Asia (dunia ketiga) masih bermasalah dengan tingkat kemiskinannya? Ada yang berpendapat, karena negara-negara negara-negara Eropa dan Amerika Utara mengeruk sumber daya (alam dan manusia) di dunia ketiga untuk membangun negaranya, ditambah ketergantungan mereka pada negara maju.

Ketergantungan Ekonomi dan Politik

Ketergantungan ini tidak hanya dalam bidang ekonomi berupa kebutuhan untuk berutang, namun juga politik dan, bahkan, budaya. Dalam bidang ekonomi, kita lihat utang terkadang membuat distorsi kedaulatan ekonomi dari negara debitur. Sementara dalam bidang politik, kita bisa melihat kepemimpinan suatu negara yang terkadang memerlukan “restu” dari negara-negara kuat.

Kondisi inilah yang seringkali memecah-belah suatu negara dan menjadikannya sebagai arena konflik bertahun-tahun. Sedangkan untuk ketergantungan budaya –ini mungkin yang paling samar karena terkadang kita tidak menyadarinya, kita menjadi terasing dari tempat kita berasal meskipun ruang hidup kita masih sama dengan nenek moyang kita.

Ketergantungan-ketergantungan ini dapat bermuara pada hegemoni, yang saat ini berlangsung lebih samar. Sebab, hegemoni secara fisik, seperti model pendudukan dan peperangan, tidak bisa lagi dilakukan dengan leluasa seperti ratusan tahun yang lalu.

Menurut Paul Baran, ketergantungan ini menyebabkan negara-negara dunia ketiga (negara pinggiran/negara lemah) ibarat manusia yang menderita penyakit kretinisme, yaitu suatu penyakit yang menyebabkan seseorang tetap kerdil dan tidak bisa besar.

Eksploitasi oleh Negara Maju

Baran sendiri menyatakan jika ketergantungan di negara-negara pinggiran disebabkan karena eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara kuat (negara maju). Sejarah awal terbentuknya akumulasi modal (surplus) di negara kuat berasal dari kelompok tuan tanah dan pedagang di dalam negerinya, yang seiring berjalannya waktu kemudian mengalihkan surplusnya (investasi) ke sektor industri.

Dari sini negara kuat menjadi kekuatan ekonomi yang bersifat ekspansif, yaitu mengalirkan modal ke negara-negara pinggiran. Kemudian, mereka menciptakan surplus di negara pinggiran itu. Surplus ini tidak dinikmati oleh negara tersebut, tetapi oleh “pendatang”, yang membawa keluar surplus dari sumbernya (negara pinggiran) menuju sumber modal (negara kuat).

Pola ini sering terjadi dengan bantuan penguasa dan tuan tanah setempat, yang biasanya mendapatkan keuntungan dari pemberian akses untuk bahan mentah, sementara industriawan dalam negeri dirugikan karena kekurangan bahan mentah tersebut.

Yang terjadi selanjutnya adalah membanjirnya produk industri dan barang mewah dari negara asing, sedangkan di dalam negeri masih mengandalkan komoditas pertanian dan produk yang berasal dari alam lainnya. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, modal dalam negeri akan menyusut, yang berarti kemampuan untuk membangun (berproduksi) tidak optimal.

Penyebab Utama Keterbelakangan

Pendapat hampir senada juga diutarakan Andre Gunder Frank, bahwa sebagai akibat dari kerjasama antara pemerintah dengan pemodal asing, akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pemodal asing dan borjuasi lokal dengan mengorbankan rakyat banyak. Pada tahap tertentu, pembangunan ekonomi dengan mengandalkan borjuasi lokal adalah pekerjaan sia-sia karena sifat ketergantungan borjuasi lokal tersebut.

Permasalahan ketergantungan ini dapat dibilang sebagai salah satu permasalahan utama penyebab keterbelakangan dunia ketiga. Namun demikian, solusi untuk keluar dari ketergantungan tersebut juga tidak mudah, mengingat pengaruh negara-negara maju terhadap negara pinggiran sudah sedemikian kuatnya.

Kita bisa saja berdamai, karena tidak semua kepentingan negara maju harus kita respon dengan apriori. Kita juga tidak harus menempuh langkah revolusioner. Namun, kita perlu konsisten untuk mereformasi struktur perekonomian yang ada.

Menarik kita cermati pendapat Acemoglu dan Robinson. Menurut keduanya, akar dari permasalahan kemiskinan negara adalah institusi dari negara tersebut.

Alih-alih mencari kambing hitam sifat eksploitatif negara maju, dengan pendapat ini setidaknya kita selangkah untuk melihat ke dalam bahwa perilaku institusi politik (dan birokrasi) dapat menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Jika perilaku kontraproduktif tersebut terjadi dalam dosis besar dan berlangsung lama, dapat bersifat menghancurkan seperti yang terjadi di Zimbabwe dan Korea Utara.

Politik dan Solusi Ketergantungan

Setidaknya terdapat dua kunci utama solusi menurut Acemoglu dan Robinson, yaitu institusi politik yang inklusif dan sentralisasi politik. Negara tanpa sentralisasi politik (yang berfungsi menjamin ketertiban umum, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak kekayaan rakyat) akan kesulitan menciptakan institusi yang inklusif. Kebalikan dari sifat inklusif adalah ekstraktif, yang biasanya diciptakan oleh institusi politik yang absolut.

Sesuai pendapat Andre Gunder Frank, kesempatan negara maju mencari dan mengalihkan surplus hadir karena pemerintah negara pinggiran memberi jalan untuk itu. Maka, sifat dari pemerintahan inilah yang juga dikritik Acemoglu dan Robinson.

Model pemerintahan ini bersifat ekstraktif, yaitukeuntungan” dari hubungan ketergantungan hanya dinikmati oleh segelintir golongan tertentu, sembari mempertahankan dengan berbagai cara agar keuntungan tersebut dapat dinikmati secara terus-menerus. Dampak dari pola ini adalah hilangnya kesempatan pelaku ekonomi lain dalam negeri untuk berperan membangun.

Politik dan Industrialisasi

Di sisi lain, absolutisme dengan ketiadaan (atau lemahnya) sentralisasi politik merupakan penghalang utama bagi proses industrialisasi. Pola pemerintahan (institusi politik dan birokrasi) yang ekstraktif ini menghambat tumbuhnya inovasi yang penting untuk mendukung industrialisasi.

Agar industri tumbuh, setidaknya kita memerlukan penguasaan teknologi, kemampuan manajerial pelaku ekonomi dan dukungan pemerintah. Dua hal pertama tersebut sarat dengan kemampuan inovasi.

Dalam institusi ekstraktif, kesempatan berusaha, terutama untuk bidang-bidang strategis, juga hanya diberikan kepada pelaku usaha yang segolongan dengan kelompok elit dalam lingkaran sosial-ekonomi penguasa (status quo), sehingga kompetisi menjadi tidak sehat.

Kolusi ini menciptakan zona nyaman yang membuat golongan tersebut malas melakukan inovasi. Model ini juga dapat menghilangkan kesempatan pelaku usaha potensial lain untuk masuk ke pasar, karena toh seberapa kuat pun mereka berusaha, tidak akan berguna selama tidak masuk dalam lingkaran status quo.

Belajar dari Korea Selatan

Ada contoh menarik dari Korea Selatan. Pada tahun 1954 setelah Perang Korea selesai, Korea Selatan adalah negara terbelakang yang PDB per kapitanya bahkan tak lebih baik dari Kenya. Korea Selatan kemudian membangun perekonomiannya dengan model perencanaan.

Park Chung-hee menggalakkan revolusi industri yang bermula dari industri dasar, seperti baja dan semen. Untuk mendukung perkembangan ekonomi, Park juga membangun dunia pendidikan secara masif.

Pada dekade 70an, pembangunan ini mulai menampakkan hasil. Industri berat yang memiliki nilai tambah tinggi mulai tumbuh. Akhir dekade 90an, Korsel mulai melirik industri kreatif, untuk mengantisipasi potensi lesunya industri manufaktur.

Pada awal pembangunannya, Korea Selatan memang tergantung pada asistensi Amerika Serikat. Saat ini pun Amerika Serikat masih menjadi mitra strategis Korsel, dengan kadar ketergantungan yang mulai berkurang. Korea Selatan juga pada awalnya otoriter.

Korea Selatan adalah contoh nyata jika kepentingan negara maju itu ada. Keberhasilan pembangunan ekonomi juga awalnya tidak harus didukung oleh pemerintahan demokratis.

Namun demikian, demokrasi penting untuk memelihara kemajuan tersebut karena demokrasi dapat menjadi kunci untuk menciptakan perekonomian yang inklusif, sebagaimana Korea Selatan mulai membuka keran demokrasinya tahun 90-an.

Epilog

Kuncinya adalah, bagaimana pemerintah dapat berstrategi keluar dengan negara maju untuk membesarkan ukuran ekonomi dalam negeri, sambil berstategi kedalam agar kue ekonomi ini dapat dinikmati oleh rakyatnya secara merata dan berkesinambungan.

Dari pengalaman Korea Selatan juga kita dapat bercermin bahwa ketergantungan tidak harus selalu ditanggapi dengan negatif. Untuk menghindari dampak buruk ketergantungan, selain institusi inklusif dan sentralisasi politik, yang perlu dilakukan adalah inovasi dalam sains dan teknologi seperti yang dilakukan Korea Selatan.

Inovasi ini pula yang menjadi resep agar negara keluar dari middle income trap. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

1
0
Inovasi, Memetik Hikmah di Balik Pandemi

Inovasi, Memetik Hikmah di Balik Pandemi

Hingga pertengahan tahun 2020, beberapa negara di dunia masih bergelut dengan pandemi Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan Covid-19, termasuk Indonesia. Worldometers mencatat, hingga tanggal 20 Juli 2020 telah terjadi 14.645.949 kasus Covid-19 di dunia. Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus terbanyak.

Tercatat sebanyak 3.898.550 kasus Covid-19 terjadi di Amerika dan menyebabkan 143.289 jiwa melayang. Di Indonesia, menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga tanggal 20 Juli 2020 secara kumulatif terdapat 86.521 kasus positif Covid-19. Jumlah tersebut tersebar di 452 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Pandemi Covid-19 tidak hanya membawa dampak terhadap dunia kesehatan sebagaimana terlihat pada data di atas. Penyebaran pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai belahan negara di dunia, juga memberikan pukulan telak bagi ekonomi global. International Monetary Fund (IMF) bahkan memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus 3%.

Kondisi ekonomi global yang mengalami kontraksi cukup dalam tentu juga akan membawa pengaruh pada kondisi perekonomian nasional Indonesia. Menteri Keuangan mengemukakan, meskipun pertumbuhan ekonomi di kuartal I tercatat 2,97% tetapi telah membuat kinerja ekonomi pada kuartal II diperkirakan minus 3,1%.

Bahkan, ING Group memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional minus 5,1%. Oxford Economics juga memprediksi ekonomi Indonesia akan terkontraksi lebih dalam lagi sampai minus 6,1%.

Kehidupan sosial juga mengalami dampak yang tidak jauh berbeda. Hal ini terlihat sejak pemberlakukan pembatasan sosial, nyaris seluruh kehidupan sosial masyarakat terpukul. Mudik yang telah menjadi tradisi tahunan mayoritas masyarakat Indonesia, untuk pertama kalinya dilarang –berbeda jauh di luar kebiasaan.

Demikian pula dengan pendidikan, proses pembelajaran jarak jauh menjadikan sebagian besar orang tua kelimpungan. Pada satu sisi, orang tua harus memikirkan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Pada sisi lain mereka juga harus berbagi peran pembelajaran dengan sekolah.

Inovasi Di Balik Pandemi

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sejatinya tidak hanya menyajikan cerita sedih. Banyak hal positif yang terjadi semenjak pandemi melanda negeri ini. Mulai dari membaiknya kondisi lingkungan hidup semenjak pemberlakukan pembatasan sosial, hingga meningkatnya kepedulian sosial di masyarakat. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Covid-19 juga membawa berita gembira.

Hikmah lain yang juga dapat dipetik dari pandemi Covid-19 adalah kran inovasi yang semakin terbuka lebar. Sebagai contoh kecil yang menarik adalah masker. Manakala keberadaannya menjadi langka, maka di tangan manusia-manusia kreatif hadirlah berbagai macam varian masker kain. Bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya terdapat masker karakter seperti bagian wajah, sehingga sekilas tidak terlihat sedang menggunakan masker.

Maka pandemi Covid-19 sejatinya merupakan momentum yang tepat bagi pengembangan inovasi Indonesia. Mari kita ingat catatan sebelumnya, melalui Making Indonesia 4.0 yang dideklarasikan Presiden Jokowi pada April 2018, Indonesia bersiap menyambut era Revolusi Industri 4.0 yang merupakan era di mana kreatifitas dan inovasi menjadi energi utama bagi peningkatan efisiensi produksi dan daya saing.

Sejak dideklarasikan pada tahun 2018, Making Indonesia 4.0 nyatanya belum memberikan dampak sebagaimana diharapkan. Dalam Global Innovation Index 2019, Indonesia menempati posisi 85 dari 129 negara yang direkam aktivitas inovasinya. Posisi ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun 2018.

Di tingkat Asia, Indonesia menempati posisi 12 dari 17 negara Asia yang direkam. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi 7 dari 8 negara ASEAN yang dilakukan penilaian. Pandemi Covid-19 harusnya dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi kreatifitas dan inovasi bangsa Indonesia untuk survive sekaligus meningkatkan daya saing.

Selain itu, pandemi juga memberikan peluang untuk membangun sebuah gerakan Pushing Indonesia 4.0. Covid-19 untuk secara nyata mendorong masyarakat mencari solusi terhadap tantangan yang ditimbulkan. Kolaborasi antara lembaga negara dengan perguruan tinggi di tanah air dalam sebuah Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 telah mampu menciptakan berbagai inovasi.

Sejak dibentuk pada Maret 2020, setidaknya telah lahir 57 produk inovatif guna menanggulangi pandemi Covid-19. Inovasi yang dihasilkan meliputi alat tes cepat, alat tes PCR, ventilator hingga produk-produk lainnya. Belum lagi, Pandemi Covid-19 telah berhasil memaksa masyarakat beralih dari kegiatan konvensional ke dalam era digital.

Perubahan semacam ini dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat manakala diterapkan dalam kondisi tanpa adanya pandemi Covid-19. Kondisi saat ini tentu harus menjadi momentum bagi lahirnya berbagai inovasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan kita dalam menangkap momentum inilah yang dapat menjadi solusi bagi bangsa Indonesia untuk dapat bertahan dalam masa tatanan baru.

Peran Pemda, Menjaga Momentum Inovasi

Momentum yang bagus ini tentu sangat sayang jika dilewatkan. Bukan hanya pemerintah pusat, Pemerintah Daerah juga memiliki peran yang signifikan guna menjaga momentum pengembangan inovasi, mengingat dampaknya untuk daerah; mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik.

Pada sisi lain, pengembangan inovasi di daerah tampaknya belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan. Menyadari hal tersebut pemerintah pusat perlu melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan inovasi di daerah.

Berbagai upaya sejatinya telah dilakukan pemerintah pusat, baik dalam bentuk regulasi maupun program. Tercatat setidaknya ada dua Undang-Undang, dua Peraturan Pemerintah, dan satu Peraturan Presiden yang menaungi implementasi inovasi daerah.

Berbagai program juga telah diluncurkan guna meningkatkan inovasi di daerah oleh beberapa kementerian maupun lembaga. Salah satunya adalah Indeks Inovasi Daerah yang diinisiasi oleh BPP Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Melalui Indeks Inovasi Daerah diharapkan akan dapat dipetakan daerah-daerah menurut tingkat inovasinya. Harapannya, daerah akan terpacu untuk melakukan inovasi guna mewujudkan efektifitas pelayanan publik, mampu menciptakan nilai tambah, serta terbuka terhadap persaingan.

Komitmen kepala daerah menjadi kunci bagi sukses tidaknya pengembangan inovasi di daerah. Kabupaten Banyuwangi yang menempati peringkat pertama Indeks Inovasi Daerah tahun 2019 misalnya, menunjukkan komitmen yang kuat dari Bupati Abdullah Azwar Anas terhadap inovasi. Menurutnya inovasi menjadi keharusan guna mensiasati berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari anggaran yang terbatas, sumber daya manusia, hingga waktu.

Komitmen kepala daerah tentunya harus diimplementasikan dalam sebuah dokumen perencanaan daerah yang mampu mendorong inovasi di daerah, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen tersebut setidaknya harus mencantumkan secara eksplisit tujuan yang hendak dicapai sekaligus disertai tolok ukur keberhasilannya. Tujuannya agar pengembangan inovasi daerah menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Tanpa adanya manifestasi komitmen ke dalam dokumen perencanaan yang dapat dioperasionalkan, maka pengembangan inovasi daerah sulit diwujudkan.

Sayangnya, laporan Global Innovation Index 2019 menunjukan bahwa Indonesia masih mengalami peringkat yang stagnan. Mereka menilai bahwa perencanaan pemerintah Indonesia dalam mendorong kebijakan inovasi masih belum kuat. Dampaknya, Indonesia masih tertinggal dalam aspek aktivitas inovasi maupun investasi penelitian dan pengembangan.

Tahun 2020 ini setidaknya 270 daerah akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Menurut saya, perhelatan ini akan menjadi kesempatan baik. Pilkada hendaknya dapat dimanfaatkan untuk memilih kepala daerah yang memiliki orientasi pengembangan inovasi daerah dan membuktikan bahwa Indonesia mampu mengakselerasi inovasi.

Epilog

Berbagai peristiwa besar yang terjadi di tahun 2020, baik pandemi Covid-19 maupun Pilkada serentak, hendaknya dapat dijadikan momentum bagi upaya pengembangan inovasi daerah. Dokumen perencanaan daerah memegang peranan yang sangat signifikan bagi upaya memanfaatkan sekaligus menjaga momentum tersebut.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menuangkan indikator inovasi secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan daerah. Apalagi, upaya tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di dalam regulasi tersebut terdapat program Penelitian dan Pengembangan Daerah, di mana salah satu kegiatannya adalah Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Dokumen perencanaan daerah seyogyanya dapat mengakomodir indikator pengembangan inovasi dan teknologi yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan demikian, pengembangan inovasi daerah dapat berkelanjutan dan memberikan dampak bagi peningkatan daya saing daerah.

2
0
COVID-19, Ujian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

COVID-19, Ujian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ketika kasus pertama Covid-19 diumumkan Pemerintah RI pada tanggal 2 Maret 2020, disusul dengan penularan yang bersifat eksponensial, pemerintah segera melakukan berbagai langkah. Langkah paling nyata yang terlihat adalah instruksi dan regulasi yang mengucur deras bagai air hujan turun dari langit.

Tentu yang menjadi obyek penderita adalah pemerintah daerah dengan keharusan melakukan ini dan itu, hingga terkadang mengalami kegamangan dan kebingungan akibat regulasi yang tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

Hambatan Daerah Menyikapi Kebijakan

Kebijakan paling populer adalah realokasi dan refocusing anggaran belanja untuk penanganan Covid-19. Kebijakan ini kemudian disusul dengan penyesuaian pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer.

Sebagai akibatnya, banyak daerah yang kehilangan pendapatan karena pemangkasan dana transfer dan juga karena realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dalam kondisi seperti itu, banyak pemerintah daerah yang terjepit. Tertekan dari atas melalui pemangkasan pendapatan yang berimbas pinalti; menahan gempuran berupa desakan untuk segera memenuhi target pembangunan tahunan; dan dari bawah, dikejar-kejar oleh rakyat yang menjerit menuntut bantuan jaring pengaman sosial.

Jika skema pemangkasan dana transfer dari pusat tidak mengalami perbaikan sampai akhir tahun, maka dapat dipastikan banyak pemerintah daerah yang gagal memenuhi kewajibannya terhadap rakyat.

Target pembangunan yang sudah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang, tidak mungkin akan tercapai.

Mungkin ada yang berpikir, bagaimana kalau kita revisi target dan mengubah seluruh dokumen perencanaan agar sesuai dengan kondisi? Betul, tetapi proses revisi dan perubahan dokumen perencanaan tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Revisi  dokumen perencanaan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak kecil. Ironisnya, pelaksanaan revisi itupun harus termuat dalam dokumen perencanaan. Akibatnya, lagi-lagi daerah mengalami guncangan. Dari situ terlihat bahwa sistem perencanaan kita tidak cukup bersahabat dengan fleksibilitas.

Selayang Pandang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem perencanaan kita dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam beleid sepanjang  10 bab dan 37 pasal itu, pemerintah mengatur penyusunan dan sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.  

Regulasi ini juga mengatur keterkaitan antardokumen perencanaan yang disusun melalui berbagai tahapan, termasuk di antaranya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara tahunan berjalan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional. 

Namun, seluruh aturan tentang perencanaan yang berlaku itu tidak menyediakan exit strategy jika suatu ketika entitas pemerintahan mengalami gangguan tidak terduga. Padahal, pembangunan tidak boleh terhenti.

Pembangunan harus terus berjalan sebagai wujud eksistensi negara terhadap warganya. Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi pelayanan yang diberikan oleh negara agar seluruh masalah yang dihadapi oleh warga negara bisa dipecahkan, demi mengantarkan warga negara ke kondisi sejahtera.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama filenya adalah silhouettes-81830_1280-1024x723.jpg

Setiap pemerintahan di dunia bekerja (membangun) untuk memperbaiki kehidupan warga di negaranya. Terserah bagaimana kita mendefinisikan, semua upaya yang dilakukan oleh pemerintahan itu, diakui atau tidak, pasti bisa disepakati sebagai upaya mewujudkan kebaikan dan kenyamanan yang kadang diterjemahkan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Apakah itu terkait dengan aspek manusia, lingkungan, atau aspek sistem kehidupan.

Tujuan setiap negara sejak dibentuk hingga sekarang dan di masa yang akan datang, tentu tidak stagnan. Tujuan itu bergerak secara dinamis sesuai dengan kondisi ideal yang dibayangkan oleh para pengambil kebijakan pada masanya. Sehingga, pembangunan yang dilaksanakan merupakan proses berkelanjutan tanpa akhir demi mengejar tujuan negara.

Kondisi ideal yang hendak dicapai pada masa tertentu belum tentu masih ideal di masa depan. Bahkan jika kondisi ideal yang semula dikejar berhasil dicapai, maka tetap ada peluang masih ada kondisi tidak ideal yang tersisa dan masih harus diperbaiki lalu menjadi tujuan baru.

Di sinilah pembangunan untuk mencapai tujuan negara itu membutuhkan perencanaan yang baik. Pandangan ini diamini, misalnya, oleh Antoine de Saint-Exupéry yang berkata: A goal without a plan is just a wish. Tujuan tanpa perencanaan hanya sekadar keinginan.

Juga oleh Albert Waterston (1965) yang menyebutkan bahwa perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Hal ini senada dengan Conyers dan Hills (1984) yang mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses yang kontinyu, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

Jika mengelaborasi pendapat-pendapat itu, maka poin terpenting dari perencanaan pembangunan adalah proses memilih alternatif tindakan terbaik yang paling cepat membawa kita pada pencapaian tujuan negara, no more no less.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama filenya adalah silhouettes-81830_1280-1024x723.jpg

Jika kita sepakat dengan itu, maka proses menentukan pilihan dan cara mencapainya tidak boleh kaku. Harus memasukkan faktor kemampuan manusia dalam memprediksi masa depan yang amat terbatas. Oleh karena itu, perlu ada fleksibilitas dalam kegiatan yang mahapenting itu.

Sistem yang Fleksibel: Mungkinkah Terwujud?

Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mendengar orang – atau bahkan mungkin kita sendiri – berkata, “Manusia merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan”. Ungkapan itu biasanya diucapkan ketika seseorang merasa kecewa karena harapannya tidak terpenuhi atau rencananya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. 

Dengan ungkapan tersebut, si pembicara ingin “meminta maaf” atas keterbatasannya sebagai manusia dengan kuasa yang amat terbatas. Sebaik apapun rencana manusia, selalu ada kemungkinan mengalami kegagalan ketika Tuhan berkehendak lain.

Sampai di sini, semua orang yang religius sepakat mengakui kuasa Tuhan itu sebagai kekuasaan absolut yang mutlak dan wajib diyakini keberadaannya.

Akan tetapi, di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kita, ungkapan transendental itu sepertinya tidak dikenal. Seluruh regulasi tentang sistem perencanaan pembangunan kita tidak mengenal “kemungkinan” gagal. Semua dokumen perencanaan dibuat tanpa mempertimbangkan faktor kekuasaan atau apabila Tuhan berkehendak lain.

Akibatnya, ketika sesuatu yang luar biasa terjadi di tengah proses pembangunan yang sedang berjalan, yang kita kenal dengan istilah keadaan kahar atau force majeure, pelaku pembangunan tidak memiliki rencana cadangan yang tangguh untuk segera dijalankan begitu rencana utama berantakan.

Secara singkat, mari kita lihat apa yang terjadi pada tahun 2020 ini. Rencana pembangunan tahunan yang telah disusun dan berujung sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di seluruh Indonesia, sudah direncanakan sejak bulan Desember tahun 2018. Proses Panjang itu akhirnya buyar karena Covid-19.

Apakah cukup sampai di situ? Belum. Itu baru satu hal. Baru soal perencanaan pembangunan tahun 2020. Bagaimana dengan perencanaan tahun 2021 yang prosesnya sudah dimulai sejak bulan Desember 2019?

Dalam bayangan saya, seluruh rencana pembangunan yang tertuang dalam draf Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 belum berbicara tentang wabah Covid-19 ini.

Draf RKP tersebut juga belum mengantisipasi gagalnya berbagai program dan kegiatan tahun 2020 yang dananya hilang akibat realokasi dan pemangkasan dana transfer. Mengapa demikian? Karena proses penyusunan RKP Tahun 2021 sudah berjalan jauh sebelum kehadiran Covid-19.

Lalu bagaimana dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah disusun dan terlanjur ditetapkan sebelum tahun 2020?

Tentu dapat kita pastikan bahwa target yang memuat tahun 2020 tidak dapat tercapai. Akibatnya, harus dilakukan koreksi terhadap target tahun-tahun berikutnya yang diurai secara bertahap untuk dicapai.

Pendek kata, seluruh dokumen perencanaan kita “berantakan” gara-gara Covid-19. Padahal proses penyusunannya telah berjalan sesuai dengan tuntunan regulasi. Itupun diperkuat dengan penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Perangkat lunak perencanaan telah diciptakan untuk menjaga konsistensi rencana ke target agar tak berubah di tengah jalan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010, perubahan rencana dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama filenya adalah silhouettes-81830_1280-1024x723.jpg

Akhirnya, pemerintah daerah harus kembali merangkak melakukan penyeimbangan antara target yang telah ditetapkan sebelum kehadiran Covid-19 dengan anggaran belanja yang tersisa pasca kebijakan dalam penanganan Covid-19.

Jika tidak ada perbaruan kebijakan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mengakomodir hal tersebut, maka saya yakin bahwa capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2020 akan berada jauh di bawah angka 100%. Pemerintah daerah juga tentu tidak berani melakukan upaya penyeimbangan target dan anggaran tanpa kerangka umum dari pemerintah pusat.

Epilog

Solusi yang ditawarkan adalah sistem perencanaan pembangunan kita dibuat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan faktor-faktor di luar kemampuan manusia yang serba terbatas. Memberi ruang diskresi kepada seluruh stake holder pembangunan pada setiap entitas pemerintahan untuk menilai secara cermat kondisi obyektif daerahnya, mulai dari tujuan sampai kepada prosesnya.

Yang terpenting, regulasi jangan sampai menjadi jebakan yang menutup ruang improvisasi dan menyulitkan para pelaku pembangunan memburu tujuan pembangunannya, yakni kesejahteraan masyarakat. Perlu ditekankan kembali, regulasi dibuat untuk mengatur jalannya pembangunan, bukan menyulitkan para pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan berupa kesejahteraan rakyat.

2
0
Menakar Konflik Laut China Selatan

Menakar Konflik Laut China Selatan

Pada bulan April 2020 China membentuk 2 (dua) distrik baru, Xisha dan Nansha, di Laut China Selatan. Kedua distrik tersebut mencakup Kepulauan Paracel, Kepulauan Zhongsha, Scarborough Shola, Pulau Woody, Kepulauan Spratly, dan Fiery Cross Reef. Pemerintahan Xisha akan berbasis di Pulau Woody atau Pulau Yongxing, yang diklaim oleh dua negara: China dan Vietnam. Xisha akan mengelola Kepulauan Paracel dan Zhongsha serta perairan sekitarnya. Kepulauan Paracel ini sendiri diklaim oleh China, Vietnam, dan Taiwan. Sedangkan Scarborough Shoal diklaim oleh China dan Filipina.

Sementara itu, pemerintahan Nansha akan ditempatkan di Fiery Cross Reef atau Yongshu Reef dan akan mengelola Kepulauan Spratly dan perairan sekitarnya. Fiery Cross Reef ini pun diklaim oleh China, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Sedangkan Kepulauan Spratly diklaim oleh China, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan.

Ekspansi Laut China Selatan

Di tengah wabah pademi Covid-19, China tanpa henti melakukan klaim dan ekspansi di Laut China Selatan (LCS), meskipun klaim terhadap hampir seluruh wilayah LCS ini ditentang oleh Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Kehadiran kekuatan asing di perairan yang terjadi secara terus menerus semakin memanas dengan masuknya Australia yang bergabung dengan militer Amerika Serikat. Sehingga China merasa perlu meningkatkan kehadiran militer dan membangun lebih banyak infrastruktur di wilayah tersebut.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan ASEAN, dengan China, AS, maupun Australia. Hal ini tidak terlepas dari politik luar negeri kita yang bersifat bebas aktif.

Akan tetapi di sisi lain kita juga menyiagakan kekuatan militer di Laut Natuna Utara. Pertanyaannya, menghadirkan militer di wilayah Laut Natuna Utara apakah tidak menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara yang ikut dalam konflik?

Manikam di Pagar Nusantara

Indonesia memiliki wilayah pemerintahan yang paling dekat dengan Laut China Selatan, tepatnya Kabupaten Natuna. Pemerintahannya berpusat di Ranai yang terletak di Pulau Bunguran (Natuna Besar).

Secara geografis Kabupaten Natuna terletak pada 1º16’ – 7º19’ LU dan 105º00’ – 110º00’ BT. Kabupaten Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara, Kabupaten Bintan di sebelah Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Semenanjung Malaysia di sebelah Barat, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Serawak (Malaysia) dan Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten Natuna memiliki 154 pulau dengan perbandingan luas daratan 0,75% dan luas lautannya 99,25%. Panjang garis pantainya sejauh 460 km2. Tak heran jika Natuna menjadi surga bahari di perbatasan.

Selain memiliki potensi bahari yang cukup besar, Natuna juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya yang tak kalah melimpah. Dengan memandang potensi sumber daya alam dan fakta geopolitik, maka pemerintah mencanangkan 5 (lima) program prioritas di Kabupaten Natuna yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, jasa industri migas, lingkungan laut, dan pertahanan dan keamanan.

Sebagai wilayah negara yang terdepan dan berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, wilayah Kabupaten Natuna baik yang berada di pulau-pulau maupun laut merupakan garis koordinat yang memiliki titik dasar dan titik pangkal untuk menentukan lebar laut teritorial.

Di Laut China Selatan ini, Indonesia pun memiliki landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Terhadap wilayah ini kita menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara. Di wilayah Laut Natuna Utara inilah kita memiliki hak berdaulat.

Sikap Indonesia terhadap LCS

Permasalahan di Laut China Selatan adalah sengketa saling klaim atas fitur-fitur kepemilikan kedaulatan di Kepualaun Spratly dan Paracel oleh negara-negara yang mengklaim (claimants states), yaitu: China, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan.

Hal ini disebabkan karena China melakukan klaim ilegal terhadap Laut China Selatan yang dikenal dengan Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus. Klaim dengan Nine dash line inilah yang melingkupi wilayah maritim negara-negara sekitarnya. Bahkan, kepulauan Natuna pun termasuk di dalamnya.

Dalam 30 tahun terakhir LCS merupakan zona power projection antara China dengan Amerika Serikat. Namun, keduanya menghindari perang terbuka di kawasan tersebut. 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan beberapa negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim).

Batas darat berbatasan langsung dengan 3 (tiga) negara yakni Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea (PNG).

Perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga masih menyisakan 9  (sembilan) outstanding boundary problems antara Indonesia – Malaysia. Dan masih terdapat 2 (dua) segmen yang bermasalah (unresolved) dan 1 (satu) segmen yang belum dapat disurvei (unsurveyed) di perbatasan Indonesia – Timor Leste.

Sedangkan batas maritim diantaranya masih belum diselesaikan, baik batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Salah satunya batas maritim di Laut China Selatan.

Satu hal yang harus ditekankan, Indonesia bukan negara claimant dan tidak ada indikasi tumpang tindih klaim batas maritim dengan China.

Klaim China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pada tahun 1993 delegasi China membagikan peta klaim maritim atas nine dash line pada lokakarya Laut China Selatan di Surabaya. Tetapi, pada tahun 1995 Wamenlu China menyampaikan kepada Dubes RI bahwa RRT tidak memiliki klaim kewilayahan atas Kepulauan Natuna.

Pada tahun yang sama Menlu Qian Qichen juga menegaskan hal yang serupa kepada Menlu Ali Alatas, “Tidak ada klaim tumpang tindih di Kepulauan Natuna” dan “China mengakui kedaulatan RI atas Kepulauan Natuna”, meski membisu soal perairannya.

Ketika kapal penjaga pantai China (China Coast Guard) mengawal kapal nelayan China memasuki wilayah perairan Kepulauan Natuna untuk melakukan penagkapan ikan, maka Indonesia mengirim nota protes diplomatik terhadap pelanggaran kedaulatan di ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (Laut Natuna Utara) tersebut.

Hal itu terjadi pada tahun 2016 dan 2019. Tetapi balasan China saat itu adalah adanya hak historis di relevant waters dan sudah lama nelayan China beraktivitas di perairan tersebut (traditional Chinese fishing ground).

Atas dasar tersebut Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 melalui Kementerian Luar Negeri mengeluarkan sikap tegas:

1) telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia, 2) wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan dalam hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982,

3) China merupakan salah satu anggota dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi China untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,

4) Indonesia tidak pernah mengakui nine dash line karena tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

Sikap China ini sering ambigu. Memberi bantuan dan dukungan medis dalam penanganan wabah pandemik tetapi selalu menekan di lapangan. China seringkali melakukan pelanggaran kedaulatan dengan memasuki wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Sehingga hal ini dapat memberikan spill over effect, meskipun Indonesia bukan negara yang terlibat konflik di Laut China Selatan.

Fakta di lapangan, pada April 2020 kapal penjaga pantai China menabrak kapal nelayan Vietnam. Sementara pertengkaran masih berlangsung di sekitar LCS, ketegangan China dengan Taiwan dan Hongkong pun meningkat karena China masih menganggap sebagai wilayah kedaulatannya. Belum selesai sampai disini, China pun harus berhadapan dengan India terkait konflik di perbatasan Kashmir.

Pemberdayaan Hak Berdaulat

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan hak berdaulatnya secara maksimal di ZEE Indonesia, yaitu Laut Natuna Utara dengan sinergi antar K/L/Pemda.

Menurut Kepala Bakamla, Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., strategi yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan hak berdaulat di Laut Natuna Utara adalah:

1) sustainable maritime presence yaitu kehadiran di laut secara terus menerus,

2) sustainable maritime exploration & exploitation seperti mendorong eksplorasi dan ekspolitasi sumber daya laut, pariwisata bahari, litbang lingkungan kelautan, serta pengerahan kapal-kapal nelayan lokal di Laut Natuna Utara,

3) sustainable maritime trust building yaitu membina hubungan baik dan kerja sama dengan semua pihak yang terlibat konflik.

Kehadiran secara terus menerus di ZEE Indonesia dengan mengedepankan civilian instrument agency, seperti Bakamla, menunjukan ketidakikutan konflik di LCS. Begitu pula penegakan hukum dalam bidang perikanan. Banyak kapal ikan asing seperti Vietnam dan China yang selalu melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

Oleh karena itu kapal-kapal pengawas milik Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu beroperasi bersama-sama dengan Bakamla di ZEE Indonesia.

Saat ini TNI sudah menggelar kekuatannya bersama dengan Bakamla dan KKP. Akan tetapi, kapal-kapal dan sumber daya yang dimiliki Bakamla dan KKP, yang menjadi lapis pertama dalam operasi penegakan hukum ini, belum mampu beroperasi hingga ZEE. Hanya TNI AL lah yang mampu.

Oleh karena itu, selagi kekuatan Bakamla dan KKP belum mampu beroperasi hingga ZEE Indonesia, maka tidak masalah penegakan hukum di ZEE Indonesia ini dilakukan oleh TNI AL.

Epilog

Kita memang perlu penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Melihat situasi geopolitik yang dihadapi China saat ini, maka TNI perlu tetap waspada.

Dalam masa damai seperti saat ini, memang tidak akan terjadi perang terbuka, tetapi masih dimungkinkan adanya soft small war (provokasi), konflik yang bersifat low level, bahkan terjadi perang terbatas.

TNI AL sebagai lapis kedua dalam operasi penegakan hukum di ZEE Indonesia adalah back up Bakamla dan KKP, tetapi akan menjadi unsur utama apabila terjadi gesekan yang menimbulkan konflik antar negara.

 

Dalam rangka penegakan hukum di daerah konflik, perlu antisipasi hal-hal paling buruk terjadi. Sehingga kita perlu mendukung Kemhan/TNI untuk melakukan antisipasi dengan menghadirkan militer di wilayah Laut Natuna Utara. Di samping itu, Kementerian Luar Negeri perlu untuk selalu melakukan diplomasi yang bersifat bebas aktif, guna menghindari status kita sebagai Pro China atau Pro Amerika Serikat.

22
0
Artificial Intelligence dan Pemulihan Penerimaan Pajak di Era New Normal

Artificial Intelligence dan Pemulihan Penerimaan Pajak di Era New Normal

Tiga bulan ke belakang tidak terasa bahwa tatanan kehidupan masyarakat Indonesia telah berubah sebagai dampak pandemi covid-19. Untuk mencegah penularan virus Covid-19 semakin meluas di masyarakat, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan. Salah satunya dengan membatasi aktivitas keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak.

Pada akhirnya, perubahan tatanan bermasyarakat tersebut berdampak luas bagi berbagai sektor di seluruh dunia. Semua aktivitas semaksimal mungkin dilakukan secara daring (online) untuk menghindari berkumpulnya manusia dalam jumlah besar.

Otomatis terjadi peningkatan penetrasi penggunaan internet. Menurut data Badan Pusat Statistik (2020) penggunaan internet di Indonesia melonjak lebih dari 20% selama pekerjaan, sekolah, atau aktivitas lainnya berubah menjadi online. Tak terkecuali ini juga berdampak pada kebiasaan hidup masyarakat saat ini.

Kebijakan Pemerintah dengan menggelontorkan seujumlah dana APBN maupun APBD hingga APBDes telah dikerahkan untuk mengatasi masalah penanganan virus covid-19, baik dalam segi kesehatan, sosial, pendidikan, hingga ekonomi.

Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah memberikan dampak yang sangat kentara pada sektor ekonomi. Perekonomian masyarakat semakin melemah akibat batasan-batasan tersebut.

Di sisi lain, pengidap virus Covid-19 ini terus bertambah setiap harinya di Indonesia. Hingga 6 Juli 2020, pemerintah menyiarkan bahwa lebih dari 63.000 orang terkonfirmasi positif, korban meninggal juga terus meningkat. Sedangkan dalam hal kekuatan ekonomi, terjadi pelemahan kemampuan untuk menyelesaikan pandemi ini akibat kurangnya penerimaan negara.

Tidak mengherankan jika pemerintah kemudian memutuskan untuk menyelamatkan negara melalui tatanan kehidupan baru atau disebut dengan ”New Normal.”

Kebijakan New Normal

Kata new normal artinya perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan menambahkan penerapan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang masih begitu masif.  

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa pemerintah di suatu wilayah atau negara dapat melonggarkan pembatasan terkait pandemi covid-19, tetapi pengaturan akan protokol kesehatan dalam kehidupan era baru secara normal harus diatur sedemikian rupa dengan kebijakan yang jelas.

New normal untuk bidang ekonomi bertujuan untuk memulihkan aktivitas masyarakat, yakni memperbaiki pendapatan yang sementara hilang akibat pembatasan.

Pemerintah mulai membuka sektor-sektor yang dirasa perlu untuk dibangkitkan kembali seperti pariwisata, penjualan ritel, terus mendorong UMKM, dan kegiatan online lainnya, tetapi tetap pada pemantauan dan secara perlahan.

Terkait dengan penerimaan pajak daerah maupun pusat, otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, menyebutkan pelayanan berbasis elektronik saat ini sangat berguna selama masa pandemi covid-19. Oleh sebab itu, pengembangan teknologi bagi Direktorat Jenderal Pajak harus terus dilakukan dalam menyesuaikan kehidupan baru saat ini.

Antisipasi Kondisi Traffic

Fungsi Pajak di era new normal fokus dalam pembelajaran secara intens dan memiliki kontribusi untuk setiap organisasi atau perusahaan yang telah melemah akibat terdampak pandemi covid-19. Secara umum pendapatan perusahaan atau masyarakat menurun drastis akibat pandemi ini, sehingga kebijakan relaksasi pajak dikeluarkan pemerintah untuk membantu perusahaan atau masyarakat yang terdampak.

Memasuki era new normal, harapan fungsi pajak harus lebih baik, lebih efisien dengan penggunaan teknologi, dan data digital. Hal itu merupakan tuntutan untuk beradaptasi akan tatanan kehidupan baru. New Normal juga bermakna tatanan kehidupan bisnis yang baru.

Dari sisi pemerintahan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak perlu berbenah. Pembenahan ini terutama dalam hal pemanfaatan teknologi, meskipun pekerjaan tidak dikerjakan secara tatap muka.

Berkaitan dengan data perpajakan baik dari sisi perusahaan atau otoritas pajak, yang perlu dipahami adalah siklus data yang sudah terotomatisasi dengan teknologi, persiapan tim yang matang untuk dapat memahami aliran data, dan kemampuan penggunaan teknologi.

Pastikan risiko yang terjadi apabila terdapat kegagalan dalam memaksimalkan penggunaan teknologi. Jika tingkat penilaian risiko teknologi dapat diketahui maka keputusan untuk menangani masalah tersebut dapat dilakukan. Tidak hanya risiko yang harus dapat teratasi, peluang keberhasilan atau pengembangan juga harus dicari agar dapat terus melakukan perbaikan.

Berkaitan dengan akses data yang bisa jadi berubah akibat dari pola bisnis yang juga berubah selama masa pandemi covid-19, perlu adanya antisipasi kondisi traffic. Pemanfaatan teknologi secara maksimal dengan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni perlu terus dikembangkan agar data dapat diperoleh dalam waktu cepat dan akurat.

Pengembangan Artificial Intelligence (AI) saat ini perlu juga dikembangkan agar tidak terdisrupsi pada lingkungan di era new normal, di mana penggunaan internet dan teknologi secara umum terus berkembang.

Peran manusia juga dibutuhkan dalam pengembangan sistem ini, seperti pengembangan alat teknologi penelitian bagi akuntansi dan perpajakan, virtual legal research assistant, penggunaan smart tax kuisioner, dan benchmark terkait transfer pricing.

Pengembangan AI diharapkan mampu membantu dalam hal proses untuk menghasilkan pelaporan pajak secara cepat, tepat, dan efisien, sehingga hasil dapat diperoleh secara real time.

Artificial Intelligence Untuk Efektivitas Penerimaan pajak

Kecerdasan buatan atau yang kita kenal saat ini dengan istilah Artificial Intelligence (AI) menurut Rich and Knigh (1991) adalah suatu studi mengenai bagaimana  membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia.

Hadirnya AI ini telah ada sejak dulu dan terus dikembangkan. Namun, poin utamanya adalah bagaimana manusia menciptakan teknologi yang mampu berpikir seperti manusia itu sendiri.

Dukungan AI ini bisa disiapkan dan dikembangkan agar teknologi di bidang perpajakan tidak terdisrupsi, hal ini juga diharapkan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh AI untuk peningkatan kepatuhan tersebut.

Pertama, mengidentifikasi risiko kepatuhan apabila target kepatuhan tidak tercapai setiap tahunnya. Selain identifikasi, perlu sekaligus melakukan penilaian (assesment) terhadap perubahan atau kejadian yang tidak terduga yang terjadi sebelumnya pada masa pandemi covid, sehingga di masa era new normal dapat diminimalisir,

Kedua, memahami model operasional bisnis yang berubah, misalnya dengan lebih memanfaatkan penggunaan teknologi. Ketiga, memiliki integrasi yang saling berkaitan baik aktivitas bisnis, akuntansi, pengendalian, dan perpajakan, dan dapat dilakukan analisis apabila terjadi permasalahan.

Keempat, memastikan keamanan data, misalnya akses internet atau VPN. Perlu juga memastikan setiap protokol data pada sistem terenkripsi dengan baik. Kelima, pastikan selain terintegrasi, data dapat terotorisasi dengan baik serta dapat berjalan secara realtime dan otomatis antar sistem,

Keenam, pastikan setiap aturan atau kebijakan berkaitan dengan regulasi perpajakan dapat dipatuhi dan dijalankan oleh wajib pajak dengan baik. Adapun pihak konsultan dan otoritas pajak dapat memberikan pelayan yang baik jika terjadi perubahan.  

Yang terakhir, pahami isu-isu yang cepat berubah terkait perpajakan. Misalnya, selama masa pandemi covid-19 capaian target penerimaan tidak tercapai karena pemerintah melakukan restrukturisasi APBN untuk penanganan covid-19 yang membuat aktivitas sosial dan ekonomi berubah.

Respons cepat dan virtual sangat dibutuhkan saat ini. Aturan perpajakan juga beradaptasi guna pemulihan ekonomi negara, tidak terlepas dari tetap pemanfaatan teknologi yang masih menjadi prioritas saat ini.

Pengembangan Artificial Intellegence

Tidak seperti program penerapan teknologi secara tradisional, teknologi saat ini harusnya muncul lebih gesit, cepat, adaptif, dan perlu space yang besar. Pengembangan Artificial Intellligence dalam era new normal dapat berupa:

1) Pengumpulan Data Secara RealTime

Untuk pengumpulan data yang memang sebelumnya telah memanfaatkan teknologi, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nantinya informasi masuk dari wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih cepat dan akurat.

Selain itu, perlu memastikan transfer data tersebut dapat disederhanakan. Mekanisme transfer data tersebut yang semula dari teknologi tradisional dapat mengguanakan algoritma ETL ( Extract, Tranform and Load) yang dikombinasikan dengan RPA (Robotic Process Automation).

2) Kesiapan Data

Data perpajakan yang dimiliki perusahaan dan data yang ada di otoritas pajak harus saling terintegrasi. Aplikasi atau sistem yang dikembangkan harus dengan cepat dapat meninjau, menghubungkan, dan memperkaya data terutama kejadian luar biasa bahkan mengarah ke arah penggelapan pajak atau transfer pricing.

Dikarenakan aktivitas penggunaan teknologi yang tinggi untuk era saat ini, aplikasi atau sistem yang diciptakan dengan pengembangan AI dapat dibuat untuk membantu profesional pajak, seperti konsultan perpajakan perusahaan, ahli pajak, atau pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk mengalokasikan, menghitung, dan memantau jika terjadi permasalahan baik bersifat sementara atau permanen.

3) Pastikan Intergrasi Informasi Terwujud Pasti

Pastikan pada saat perhitungan pajak, rekonsiliasi pajak, analisis pajak, dan laporan pajak dapat terintegrasi dengan baik. RPA dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam aplikasi atau platform perpajakan baik dari sisi wajib pajak dan otoritas pajak.

Sistem yang kelak dikembangkan pada suatu organisasi diharapkan sudah mengurangi ketergantungan pada intervensi data manual dan mengoptimalkan serta percaya atas kerja sistem terbaru yang lebih mutakhir sehingga harapannya adalah lebih efektif hasil yang didapat. Ini juga dapat mengurangi perselisihan perpajakan (sengketa pajak) yang masih banyak terjadi.

4) Optimalkan Sistem yang Telah Dikembangkan

Kombinasi antara ETL dan RPA yang telah dikembangkan dalam Artificial Intelligence nantinya menjadi alat yang ampuh. Tidak hanya untuk manajemen pajak bagi perusahaan, alat analisis pajak, perolehan data perhitungan pajak secara akurat, tetapi juga bagi penyediaan data pajak yang baik.

Hal ini dapat membantu baik perusahaan maupun otoritas pajak membuat keputusan dan memproyeksikan target penerimaan pajak dengan tepat dalam kondisi apapun – termasuk ketidakpastian seperti selama pandemi covid-19. Dengan demikian persiapan dan respons cepat dapat diambil.

Bagi perusahaan, optimalisasi sistem juga bisa membantu untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan dalam aktivitas bisnisnya, dan mampu membuat perencanaan pajak yang lebih baik – walau dalam kondisi terburuk, tanpa bergantung pada relaksasi pajak dari pemerintah.

2
1
error: