Saat duduk di bangku kuliah kebijakan publik 6 tahun lalu, saya berpapasan dengan perdebatan seru dan mendalam antara perubahan yang “perlahan di pinggiran” dengan “perubahan yang cepat dan mendasar”. Dalam bahasa kebijakan publik, perseteruan itu dikenal dengan istilah incrementalism vs rational comprehensive, marginal vs big bang, evolusi vs revolusi, modernisasi vs reformasi vs transformasi (Awas, tiga terminologi yang terakhir ini agak susah dipahami dan cenderung dimaknai sama di abad 21 ini).

Dalam dunia akademis dan praktis, masing-masing sisi punya pendukung fanatiknya. Masing-masing memiliki argumen, landasan teori, referensi, contoh kasus, dan “bukti” yang memadai dalam konteks perdebatan akademis kebijakan publik. Ada yang bertahan pada pendirian, bahwa secara alami perubahan sehari-hari terjadi secara perlahan atau dikenal dengan istilah evolusi. Lihatlah contohnya, tidak ada bayi yang lahir tiba-tiba bisa berjalan, atau anak sekolah dasar tiba-tiba bisa menguraikan perhitungan kalkulus dengan mulus. Atau, mendadak seorang anak lahir, langsung menikah, ngunduh mantu, nikah lagi, lalu punya cucu dalam rentang waktu 30 tahun. Itu dongeng.

Alam mengajarkan kita bahwa perubahan itu terjadi perlahan-lahan dan cenderung linear baik dalam kenaikan maupun penurunan. Lihatlah perokok. Betapa sulit baginya untuk tiba-tiba berhenti. Katanya niat dulu, kurangi sebatang dua batang lalu lama-lama hilang. Sebaliknya, kebiasaan merokok juga sama saja, pertama-tama melihat. Kemudian mencoba, batuk-batuk, mencoba lagi, lalu lama-lama jadi biasa.  Tidak ada yang tiba-tiba kenal rokok, langsung merokok sebungkus sehari sambil minum kopi pahit pula.

Banyak contoh bahwa semua perubahan itu sifatnya hanya tambah-kurang 1%,2%, 5%, 10%, atau mungkin 20%. Untung berdagang juga cenderung seperti itu. Untung sedikit, bertambah dikit, berkurang sedikit, merugi sedikit, kembali untung lagi, dan lagi. Jarang yang tiba-tiba untung 50%, 75% atau 120%. Kecuali berjudi atau spekulasi.

Sedangkan para pendukung revolusi, big-bang atau transformasi menginginkan perubahan yang mendasar, fundamental, tidak mau tanggung-tanggung, dan cenderung terdengar retoris. Seperti ungkapan yang sering kita dengar: Sampai kapan begini-begini saja? Hari ini harus (jauh) lebih baik dari hari kemarin! Kalau bukan kita siapa lagi? Pilihannya merubah diri sendiri atau dirubah orang lain? (lebih sakit mana?). Pendukung pemikiran ini seperti diberi amunisi oleh Einstein saat melempar pernyataan yang menohok bahwa “menginginkan sesuatu yang luar biasa dari cara-cara yang biasa adalah suatu kegilaan”. Kalau Einstein yang bilang gila, siapa pun orangnya akan mikir-mikir juga untuk membantahnya.

Konon, Korea Selatan yang dulu ekonominya sama dengan Indonesia di tahun 1940-1950, melakukan hal yang revolusioner (extra-ordinary), setelah sebelumnya Jepang sudah lebih dulu melakukan lompatan. Meskipun Jepang belakangan agak melambat pertumbuhan ekonominya – cenderung mendekati nol di dalam negeri dan bahkan kalau menyimpan uang di bank bunganya minus – namun jangan tanyakan kiprahnya di kancah Internasional. Kalau tidak percaya, jawab saja pertanyaan ini: Merek mobil apa yang sulit untuk disalip di jalan raya?

Kembali ke diskursus kebijakan publik. Mungkin itulah yang dirasakan publik Amerika pada delapan tahun pemerintahan Obama dengan dukungan partai demokratnya. Nyonya Clinton yang juga kandidat partai demokrat dipersepsikan akan cenderung meneruskan kebijakan Obama. Sebaliknya, semboyan Trump membuat Amerika “Jaya Kembali”, memiliki ciri perubahan transformatif, revolusioner. Dan memang DNA ke-Amerika-an itu cenderung revolusioner. Dari zaman dahulu rasa ingin tahu dan keinginan berubahnya tinggi. Kalau tidak, siapa yang kuat menyeberangi samudera Atlantis dari Eropa bermigrasi ke benua baru (Amerika) dan sudah lebih dulu dihuni oleh bangsa Indian yang terkenal sebagai petarung keras? Jadi mencoba hal baru memang sudah ada di DNA mereka. Cepat bosan dengan hal yang biasa-biasa saja. Mungkin itu juga yang membuat banyak penemuan penting lahir di sana.

Kembali ke Trump. Latar belakang Trump yang bukan politisi, melainkan pengusaha dalam berbagai bidang – termasuk pemilihan ratu sejagat, menjadi “jualan” yang menarik bagi mayoritas publik Amerika yang menginginkan suasana baru. Terbukti, kampanye Trump jauh berbeda dibandingkan dengan para kandidat yang lain. Termasuk caranya membuat kebijakan yang terkesan tidak bisa dibaca oleh lawan politik, bahkan kolega di sekitarnya. Meskipun kontroversial, pada akhirnya kebijakan yang dibuat Trump adalah untuk mewujudkan janji kampanyenya.

Namun, riuhnya respon publik Amerika dan global menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah menginginkan perubahan yang cepat tidak sama dengan kemampuan menerima perubahan itu sendiri? Atau sebaliknya, seandainya Trump melakukan kebijakan yang berbeda dengan janji kampanyenya, maka akan dianggap berbohong? Kenapa rakyat selevel Amerika yang DNA-nya transformer, dimana rata-rata tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita penduduknya tinggi, justru cenderung sulit menerima perubahan yang sebelumnya sudah disampaikan lewat kampanye? Apalagi golongan yang tidak bisa menerima perubahanTrump? Termasuk para elit partai Republik yang dulu mendukung Trump dalam kampanyenya, dan para ahli IT yang terbiasa dengan perubahan yang cepat.  Bukankah Trump dihasilkan dari proses pemilihan yang demokratis?

Ahok bukanlah Trump. Rakyat Indonesia bukan pula Rakyat Amerika. Membandingkan keduanya tentu sulit dan cenderung tidak relevan. Tetapi dalam konteks perubahan incremental vs revolusi saya melihat ada kecenderungan yang sama. Serupa tapi tak sama. Ada kemiripannya, begitu kira-kira. Meskipun dalam pengalaman sebagai pejabat publik tentu Ahok sudah lebih dulu menjabat ketimbang Trump. Tetapi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan, Trump terlihat lebih revolusioner atau tidak biasa, tidak lazim, dan tidak bisa dibandingkan dengan kebijakan serupa.

Terlebih yang sudah dilakukan Ahok. Saya sebut beberapa dari yang sudah berseliweran di media, baik kebijakan maupun perilaku yang dilakukan Ahok, antara lain: mudah memecat dan mengganti pejabat; berkonflik, dan berkonfrontasi dengan DPRD; berkonfrontasi dengan BPK dan “tidak peduli” dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; lebih memilih anggaran tidak terserap banyak daripada dipakai sebagai bahan bancaan korupsi; suka berucap “brengsek”, marah-marah dulu baru minta maaf; menertibkan bantaran sungai dengan tegas, tetapi juga menerima keluh kesah warga hampir setiap hari di Balai Kota; dan sekian banyak tindakan “kontroversial” yang mengundang banyak pro dan kontra. Kalau yang pro, daftar yang baik-baiknya pasti panjang sekali. Sebaliknya kalau yang kontra, daftar kejelekannya lebih panjang lagi.

DISCLAIMER

Saya tidak akan memberikan penilaian apakah perubahan yang dibuat  atau ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut itu baik, benar, tepat, etis, atau sesuai konstitusi. Saya hanya mengaitkan fenomena Ahok dan Trump dalam konteks dikotomi konsep perubahan incremental vs big-bang sebagaimana saya sampaikan panjang lebar di atas.

Dikotomi “perubahan kecil, pelan, penyesuaian vs perubahan cepat, mendasar, korektif” semakin terasa sekali mengingat hasil Pemilu Amerika dan hasil Pilkada putaran I menempatkan adanya dua kubu (dengan jumlah suara berimbang, lebih kecil dari 5%). Kalau di Amerika dimenangkan oleh sisi perubahan komprehensif, revolusioner, ekstrim nasionalis yang fundamental. Setidaknya berdasarkan kebijakan Trump sejauh ini seperti pembatasan imigran dan pembangunan tembok di Meksiko. Sementara untuk di Indonesia masih akan menunggu putaran kedua.

Tetapi ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri di acara Mezzanine Club Kamis 23 Februari lalu. Menurut beliau “Presiden akan cenderung “normal” setelah 6-9 bulan”. Menarik sekali. Jika boleh dimaknai, ada pemimpin yang menggebu-gebu saat akan menduduki suatu jabatan publik dengan segala retorika perubahan, konsep, ideologi, dan segudang inisiatif strategis. Tetapi setelah beberapa waktu, akan terjadi titik equilibrium, penyesuaian-penyesuaian di mana tercipta kesepakatan menuju perubahan yang cenderung stabil, dan perlahan. Semacam kompromi, win-win solution atau lose-lose solution. Nah, menurut saya hipotesa menarik ini akan mendapatkan salah dua lokasi pengujian empiris di Amerika dan (mungkin) di Jakarta.

Intermezzo sekaligus menutup dengan pertanyaan. Di tingkat nasional sejauh ini saya melihat dan membaca pemberitaan media masih menunjukkan aktivitas  “revolusi” setidaknya dalam bidang infrastruktur, mempertahankan keberagaman, dan negosiasi dengan asing. Bagaimana tidak, perusahaan sekelas Freeport pun ikut “berteriak” yang dulu-dulunya (mungkin) bisa diselesaikan “baik-baik”.  Pertanyaannya, seberapa cepat laju “revolusi” dari Jalan Medan Merdeka bisa bertransformasi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote? Apakah peran gubernur dan bupati/walikota penting untuk mengakselerasi perubahan yang cepat? Apakah peran non-government actors juga penting? Atau justru apakah “revolusi” itu penting? Buat siapa?

 

 

Marudut R. Napitupulu ▲ Active Writer

ASN pada Kementerian Keuangan. Tulisannya banyak berfokus pada area-area strategic planning, public budgeting, public policy, dan monitoring and evaluation. Hal itu tak mengherankan, karena latar belakang pendidikannya di Master Public Policy in Economics dari Crawford School of Public Policy, Australia National University.

error: