Untuk memenuhi kebutuhan barang publik melalui proses pengadaan barang/jasa (PBJ), terdapat sebuah konsep yang membahas tentang pengadaan berkelanjutan. Konsep itu pun telah masuk di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2018 tentang PBJ.

Konsep tersebut sangatlah penting karena bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, sosial, dan lingkungan. Keuntungan itu tidak hanya untuk kementerian/ lembaga/ perangkat daerah, tetapi terutama justru untuk masyarakat. Selain itu konsep tersebut signifikan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Konsep pengadaan berkelanjutan memiliki 3 aspek penting, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dilihat dari aspek ekonomi, konsep tersebut berbicara mengenai keberlanjutan biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut.

Dari aspek sosial, konsep itu meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman. Sedangkan aspek lingkungan hidup, konsep tersebut meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inovasi Aspal Plastik

Contoh pengadaan berkelanjutan dilihat dari aspek lingkungan hidup yaitu penerapan aspal plastik yang menjadi bagian dari inovasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mengurangi limbah plastik sejak 2017.

Sampah plastik merupakan sampah non organik, yang sulit untuk di urai oleh mikro-organisme dan tidak mudah hancur selama 450-1000 tahun. Pengelolaannya tidak cukup hanya dibuang ke tempat pembuangan sampah namun perlu pengolahan lebih lanjut, salah satunya dengan menggunakan bahan sampah plastik sebagai campuran aspal.

Aspal, seperti yang kita ketahui merupakan bahan utama untuk konstruksi jalan dan umumnya berasal dari olahan langsung minyak bumi. Sedangkan sampah plastik berdasarkan data dari Penelitian Jenna Jambeck (2015), yang berjudul “Plastic waste inputs from land into the ocean”, mengatakan bahwa potensi sampah plastik yang ada di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun masuk ke laut. Hal ini tidak saja berdampak terhadap ekosistem laut tetapi juga memiliki dampak penurunan pariwisata terhadap wilayah yang lautnya kotor atau tercemar.

Dalam penerapan aspal plastik tersebut, terdapat batas optimum yang harus diperhatikan saat mencampur aspal dengan plastik. Dengan demikian, jika batas optimal tersebut terlewati, maka aspal akan mudah getas atau mengalami keretakan.

Plastik sebagai campuran pada aspal dengan takaran yang sudah ditentukan yaitu Penambahan 6 persen limbah plastik terhadap berat aspal pada campuran akan meningkatkan stabilitas sebesar 40 persen dan lebih tahan terhadap deformasi serta retak lelah.

Kelebihan dan Kekurangan

Berdasarkan penelitian Widi Wantoro dkk. (Undip: 2013), penggunaan campuran limbah plastik dalam proses pengaspalan jalan memiliki kekurangan dan kelebihan.

Kelebihannya adalah campuran lebih tahan terhadap deformasi plastis, gelombang (washboarding), alur (rutting), dan bleeding. Hal itu dikarenakan kelelehan yang lebih kecil dengan adanya penambahan plastik, masih berada diatas standar yang ditentukan oleh bina marga. Selain itu, marshall quotient yang lebih besar daripada campuran aspal tanpa penambahan plastik.
Kelebihan kedua, campuran tersebut dapat mengurangi limbah plastik yang sukar terurai untuk dimanfaatkan sebagai filler pada campuran beraspal. Selain itu, kelebihan ketiga adalah dapat mengurangi kebutuhan aspal.

Adapun kekurangan dari campuran tadi adalah campuran menjadi kurang rapat, sehingga air dan udara mudah memasuki rongga-rongga dalam campuran yang menyebabkan aspal mudah teroksidasi. Hal itu mengakibatkan lekatan antar butiran agregat berkurang dan terjadi pelepasan butiran (revelling) serta pengelupasan permukaan (stripping) pada lapis perkerasan.

Kekurangan kedua adalah menurunnya keawetan campuran. Hal ini terlihat dari rongga yang terisi aspal yang semakin menurun, stabilitas marshall sisa yang semakin menurun, serta rongga dalam campuran yang semakin meningkat yang menyebabkan campuran kurang rapat sehingga aspal mudah teroksidasi.

Sedangkan kekurangan ketiga, yakni plastik harus dihaluskan terlebih dahulu sebelum digunakan, dengan cara memanaskannya kemudian dihaluskan dan diloloskan pada saringan no. 200.

Beberapa Penelitian

Aspal berbahan campuran plastik merupakan solusi dari epidemi plastik sampah dan kualitas jalan yang buruk yang harus kami lewati. Beberapa negara yang telah menggunakan plastik sebagai aspal adalah India dan Swedia.

Beberapa penelitian yang dilakukan di negara-negara maju, salah satunya oleh Rajagopalan Vasudevan, seorang profesor kimia dari India, merancang sebuah cara untuk mengubah sampah plastik menjadi pengganti aspal. Sampah plastik ini menggantikan 15% aspal yang otomatis menghemat dana karena plastik lebih murah dibandingkan aspal yang biasa digunakan.

Juga menurut Toby McCartney, pemilik MacRebur Plastic Roads Company dari Scotlandia, yang berhasil menciptakan jalan yang lebih kuat dan tahan lama karena racikan limbah plastik itu dicampur dengan aspal biasa.

Awalnya, plastik diolah menjadi pelet (butiran kecil padat) yang menggantikan 20% unsur aspal, kemudian setiap ton aspal yang digunakan untuk membangun jalan diberi unsur kimia dari olahan 20.000 botol plastik sekali pakai, atau serupa dengan hasil yang didapat dari 70.000 kantong plastik sekali pakai.

Jalan-jalan yang dilapisi oleh aditif plastik hasil temuannya itu lebih efektif secara biaya dan mampu menghasilkan “perekat” yang lebih kuat. Aspal plastik ini terbukti 60 persen lebih kuat dari jalan tradisional.
Uji coba di laboratorium dan lapangan telah membuktikan (aspal plastik) tiga kali lebih lama usia pakainya dibandingkan aspal konvensional. Hal ini telah di aplikasikan untuk jalan di Inggris dan kawasan teluk, serta Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Tataran Kebijakan

Pada konferensi Waste to Energy di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemerintah Indonesia akan menggandeng empat negara maju yakni Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark untuk mengelola sampah menjadi sumber energi seperti listrik dan aspal.

Tujuannya untuk mengurangi limbah sampah yang jumlahnya terus meningkat. Di sisi lain, pemerintah juga akan menyiapkan peraturan presiden mengenai kerja sama ini. Ini digunakan sebagai payung hukum kerjasama Indonesia menangani sampah dengan pihak asing. Selain itu, pemerintah daerah di Indonesia nantinya dihimbau untuk dapat menerapkan hal ini.

Penerapan strategi pengadaan ini perlu kerjasama berbagai pihak, karena tidak hanya melibatkan satu-dua kementerian/lembaga/perangkat daerah maupun instansi terkait, tetapi masyarakat juga bisa diajak ikut ambil bagian.

Salah satu caranya adalah untuk memilah sampah plastik rumah tangga. Menurut Dr.Riant Nugroho (2012) kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan publik yang membangun keunggulan bersaing dari setiap pribadi rakyat Indonesia, setiap keluarga, setiap organisasi (masyarakat maupun pemerintah), baik yang mencari laba maupun nirlaba.

Epilog

Peran kepemimpinan dalam kebijakan publik sangatlah penting karena mereka bertanggungjawab atas keefektifan organisasi, menjadi tempat berlindung, dan merupakan inti integritas kelembagaan.
Demikian pula dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kebijakan-kebijakan yang diambil harus sesuai dengan tujuan dan kebijakan Pengadaan Barang Jasa pada Perpres 16/2018, salah satunya pada pasal 4 dan 5, yang mendorong pengadaan berkelanjutan.

Untuk Kabupaten Tanah Laut, yang beberapa kali mendapatkan Piala Adipura, seharusnya hal ini menjadi motivasi dalam mengembangkan kebijakan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Begitu juga bagi pemerintah daerah lainnya, saya berharap inovasi pengadaan berkelanjutan semakin menjadi nafas dalam pengadaan barang/jasa.

Dengan melaksanakan sustainable procurement, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh, yaitu efisiensi keuangan, membantu pencapaian tujuan sosial, mengurangi emisi gas rumah kaca, menggerakan inovasi, menunjukkan komitmen politik, meningkatkan daya saing rantai pasok (supply chain), dan memenuhi tujuan lingkungan lainnya.

 

 

0
0

Penulis adalah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Ahli Muda dan
Trainer Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tingkat Dasar
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

error: