Di kawasan Timur Tengah yang sama-sama diberkahi minyak dan gas, tidak semua negara melaju dengan kecepatan yang sama. Uni Emirat Arab (UAE) menonjol sebagai pengecualian.
Dari gurun dan pelabuhan kecil, negara ini menjelma menjadi pusat logistik global, hub finansial, magnet talenta internasional, dan simpul diplomasi baru. Mengapa UAE bisa lebih progresif dibandingkan banyak negara Arab kaya minyak lainnya?
Kunci utama modernisasi UAE terletak pada kombinasi tata kelola yang baik, visi jangka panjang, keberanian mengambil risiko geopolitik, dan kemampuan mengubah kekayaan sumber daya menjadi infrastruktur, institusi, dan jaringan global.
Dari Negara Minyak ke Negara Logistik dan Jasa Global
Banyak negara Teluk memiliki cadangan hidrokarbon besar. Namun, UAE—khususnya Dubai dan Abu Dhabi—lebih awal menyadari bahwa minyak bukan fondasi yang cukup untuk masa depan. Sejak 1990-an, Dubai secara agresif membangun diri sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan keuangan.
Bandara internasional, pelabuhan Jebel Ali, dan kawasan bebas (free zones) seperti Jabel Ali Free Zone Authority (JAFZA) dan Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) menjadikan UAE simpul rantai pasok global.
Model ini berbeda dengan beberapa negara Arab lain yang masih sangat bergantung pada rente migas untuk belanja negara dan subsidi domestik.
UAE justru menggunakan pendapatan minyak sebagai seed capital untuk membangun ekosistem: logistik, real estate, aviasi (Emirates, Etihad), pariwisata, hingga keuangan syariah dan fintech.
Efisiensi logistik dan keterbukaan perdagangan terbukti secara empiris berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan integrasi global (World Bank Logistics Performance Index; studi-studi tentang trade openness dan logistics efficiency di G20).
Pendekatan ini menjadikan UAE bukan hanya eksportir energi, tetapi platform economy, tempat perusahaan global berkantor, bertransaksi, dan mengelola operasi regional.
Tata Kelola dan Kecepatan Keputusan
Keunggulan lain UAE adalah struktur politik yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat. Dalam banyak isu strategis seperti pembangunan infrastruktur, reformasi visa, hingga kebijakan investasi, UAE dapat bergerak jauh lebih gesit dibandingkan negara-negara dengan birokrasi besar dan fragmentasi politik tinggi.
Contohnya, reformasi visa jangka panjang (golden visa), kebijakan kepemilikan asing, dan insentif investasi teknologi mempercepat arus talenta dan modal. Negara ini secara sadar membangun citra sebagai tempat “mudah berbisnis” di kawasan yang sering dianggap rumit secara regulasi.
Dalam konteks ekonomi berbasis pengetahuan, UAE juga berinvestasi pada AI, smart cities, dan inovasi digital. Negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), khususnya UAE, memposisikan AI sebagai pilar diversifikasi ekonomi, meskipun tantangan tata kelola dan etika masih ada.
Namun, dibandingkan banyak negara Arab lain, UAE jauh lebih agresif dalam menginstitusikan kebijakan teknologi dan menarik ekosistem global.
Diversifikasi Nyata
Hampir semua negara Teluk berbicara soal “diversifikasi”. Tetapi perbedaan utama UAE terletak pada implementasi. Di beberapa negara, diversifikasi masih sangat terikat pada belanja negara dan proyek besar yang tidak selalu menghasilkan sektor swasta dinamis.
Di UAE, diversifikasi diikuti oleh penciptaan ekosistem bisnis yang menarik perusahaan multinasional dan startup global. Sektor non-migas seperti pariwisata, logistik, perdagangan, keuangan, real estate, dan teknologi menjadi penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan kata lain, UAE tidak hanya memindahkan ketergantungan dari minyak ke sektor lain, tetapi juga menghubungkan sektor-sektor tersebut ke jaringan global. Inilah yang membuat UAE sering diposisikan sebagai “gateway” antara Asia, Afrika, dan Eropa.
Sebuah peran yang tidak otomatis dimiliki oleh negara Arab kaya minyak lain yang kurang terintegrasi secara logistik dan institusional.
Implikasi Normalisasi dengan Israel
Keputusan UAE untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords (2020) bukan sekadar langkah diplomatik simbolik. Ini adalah bagian dari strategi ekonomi dan keamanan jangka panjang. Secara ekonomi, perjanjian ini membuka pintu pada perdagangan bebas dan kerja sama teknologi.
Perjanjian perdagangan bebas UAE–Israel atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang mulai berlaku pada 2023 menghapus atau menurunkan tarif untuk sekitar 96% produk dan menargetkan peningkatan perdagangan bilateral hingga lebih dari USD 10 miliar dalam beberapa tahun.
Laporan Chatham House menekankan bahwa kerja sama ini mencakup teknologi, smart cities, AI, agritech, hingga kesehatan digital.
Hasilnya, terjadi lonjakan perdagangan dan investasi pasca-normalisasi, dengan sektor seperti berlian, agritech, teknologi medis, dan komunikasi menjadi pendorong utama. UAE bahkan menjadi salah satu mitra dagang Israel yang tumbuh paling cepat.
- Bagi UAE, Israel menawarkan ekosistem teknologi yang sangat maju, khususnya dalam AI, cybersecurity, agritech, dan defense tech.
- Sementara bagi Israel, UAE adalah pintu masuk ke pasar Middle East and North Africa (MENA) dan Asia.
Di sisi keamanan, normalisasi juga memperkuat kerja sama menghadapi ancaman regional, terutama Iran dan proksinya. Dalam lanskap Timur Tengah yang semakin multipolar dan dengan persepsi berkurangnya komitmen AS, diversifikasi mitra keamanan menjadi rasional secara strategis.
Namun, normalisasi ini juga menimbulkan kritik tajam, terutama terkait isu Palestina. Banyak pihak melihat langkah UAE sebagai pengkhianatan terhadap solidaritas Arab.
Dari sudut pandang Abu Dhabi, kebijakan ini lebih merupakan realpolitik: menjaga stabilitas, mengamankan kepentingan ekonomi, dan memaksimalkan posisi geopolitik.
UAE tidak sendirian dalam pendekatan ini. Banyak negara Teluk kini menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih otonom, menyeimbangkan hubungan dengan AS, China, Rusia, Iran, dan Israel sekaligus.
Ini merupakan strategi diversifikasi aliansi untuk mengurangi risiko dalam lingkungan geopolitik yang tidak stabil. Maka, hubungan dengan Israel bukan berarti mengadopsi penuh agenda politik Israel. Ia lebih merupakan instrumen untuk memperkuat posisi UAE dalam ekonomi global dan arsitektur keamanan regional.
Dukungan Terhadap Palestina
Lalu, apakah mungkin menjalin hubungan erat dengan Israel sambil tetap mendukung Palestina? Secara resmi, UAE tetap menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.
Dalam berbagai forum internasional, Abu Dhabi juga menyuarakan keprihatinan terhadap eskalasi kekerasan dan krisis kemanusiaan di Gaza. Namun, secara politik, ruang manuver UAE menjadi lebih terbatas.
Normalisasi menciptakan dilema karena semakin dalam keterikatan ekonomi dan keamanan dengan Israel, semakin sulit bagi UAE untuk menggunakan tekanan politik yang berarti.
Dukungan terhadap Palestina cenderung mengambil bentuk bantuan kemanusiaan dan diplomasi lunak, bukan tekanan keras atau sanksi. Ini mencerminkan transformasi solidaritas Arab dari posisi ideologis menuju pendekatan yang lebih pragmatis. Bagi banyak negara Teluk, stabilitas domestik, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan nasional kini menjadi prioritas utama.
Penutup: Pentingnya Membangun Institusi
Keunggulan UAE dibandingkan banyak negara Arab kaya minyak lainnya menunjukkan satu pelajaran penting bahwa sumber daya alam bukan penentu utama kemajuan jangka panjang.
Yang lebih menentukan adalah bagaimana negara membangun institusi, infrastruktur, dan konektivitas global. UAE berinvestasi pada logistik dan konektivitas global; tata kelola pro-bisnis dan kecepatan kebijakan; ekosistem inovasi dan teknologi; dan diplomasi ekonomi yang agresif.
UAE hari ini adalah contoh negara kecil dengan ambisi besar, yang memanfaatkan kekayaan minyak sebagai batu loncatan, bukan tujuan akhir.
Keberhasilan relatif dibandingkan banyak negara Arab lain bukan karena sumber daya yang lebih besar, tetapi karena keputusan strategis yang lebih konsisten dan pragmatis. Namun, kemajuan ini juga datang dengan harga politik dan moral.
Normalisasi dengan Israel membuka peluang ekonomi dan teknologi, tetapi juga mempersulit posisi moral UAE dalam isu Palestina. Bagaimana dengan Indonesia?
0 Comments