Kerja Bakti Berbuah Macet
Jumat pagi yang sedikit mendung memayungi jalan yang padat, macet, berisik dan bau asap. Lalu lintas di kota besar sudah biasa membuat penggunanya emosi pada jam berangkat dan pulang kerja. Tidak perlu ada suatu kejadian di jalan, lalu lintas sudah sangat padat dan bahkan macet.
Pagi ini ada yang berbeda.
Lebih macet.
Di sebuah jalan raya protokol kota metropolitan, banyak orang menggunakan baju olah raga bekerja bakti di taman yang menjadi pembatas antara dua jalur jalan raya. Mereka sedang mengecat hitam putih pembatas jalan beton.
Tentu saja kegiatan itu membuat lalu lintas macet. Beberapa dari mereka berjaga dan meminta pengendara menurunkan kecepatan. Niat mereka baik, membuat taman menjadi indah tapi waktunya yang tidak tepat.
Pada titik ini saya menyimpulkan: “Menyerahkan pekerjaan pengecatan kepada vendor adalah pilihan yang tepat”. Vendor bisa melakukannya di malam hari saat lalu lintas tidak padat. Alih-alih dipuji oleh masyarakat, kegiatan tersebut justru mengganggu.
Saya yakin, peserta kerja bakti tadi juga keberatan melakukan itu, harus bangun pagi-pagi, melakukan kegiatan mengecat yang bukan keahlian mereka. Mereka tidak mungkin dapat menyelesaikannya dalam sehari.
Jadi, kegiatan tersebut tidak memberi manfaat signifikan bagi siapa pun.
Potret Keruwetan Lalu Lintas di Kota Metropolitan
Pengguna jalan di kota metropolitan tidak dapat diganggu oleh kegiatan apapun atau force major yang terjadi di jalan raya. Karena setiap pagi dan sore hari, kami sebagai manusia urban sudah menghadapi macetnya lalu lintas.
Saya mengategorikan kepadatan lalu lintas menjadi tiga tingkat.
- Tingkat pertama adalah tingkat kemacetan biasa saja, seperti mengantri melewati traffic light hingga 3 kali.
- Tingkat kedua adalah pada saat hujan. Pada saat hujan, lalu lintas lebih rumit dari biasanya. Di beberapa traffic light biasa terjadi chaos. Macet di tengah-tengah pertigaan, perempatan atau perlimaan. Satu jalur sudah jalan atau lampu hijau, tapi macet di tengah-tengah. Jalur yang lain berganti menjadi lampu hijau. Mereka tetap maju dan lagi-lagi terhalangi. Akhirnya tersaji pemandangan yang kacau dengan backsound klakson yang bersahut sahutan. Tentu tidak ada polantas saat itu.
- Tingkat ketiga adalah hari sebelum dan sesudah long weekend. Ini puncak dari kata lelah berkendara. Waktu tempuh bisa dua kali lipat, bahkan lebih untuk pengendara mobil. Mirisnya ini nyata di Indonesia.
Masalah tidak berhenti pada banyaknya volume kendaraan tapi juga kualitas aspal yang membuat penggunanya tepuk jidat. Bentuk aspal yang buruk tercermin pada jalan-jalan di Indonesia mulai dari kawasan pedesaan sampai perkotaan.
Masalah di pedesaan seputar kurangnya jalan aspal atau beton. Kalau di perkotaan, jalannya ada tapi dengan kualitas seadanya, seperti berlubang, bergelombang, dan tambalan yang tidak rata di mana-mana.
Sebagai pengendara motor, kami harus memiliki kemampuan melihat secara luas karena yang dilihat tidak hanya depan tapi juga aspalnya.
Sebuah Masalah Namun Dianggap Biasa
Saya berkendara menggunakan motor sejauh 18 km ke kantor. Waktu tempuh sekitar 45 menit hingga 1 jam tergantung kondisi lalu lintas. Saya sudah mencoba menggunakan transportasi masal yang disediakan pemerintah. Ternyata, saya harus menghabiskan 2 jam dalam sekali perjalanan, dengan 2 kali transfer dan lanjut ojek online.
Saya juga pernah mencoba ke kabupaten tetangga menggunakan bus trans provinsi.
Saya datang ke terminal pada 05.00. Di sana sudah ada antrian, padahal bus baru beroperasi pada 06.00. Untungnya saya masih bisa masuk ke bus pertama, walaupun di dalamnya seperti batang korek api yang baru dibuka, penuh sesak.
Berdasarkan pengalaman saya, transportasi publik bukan pilihan. Walau harus menghadapi panas, hujan dan lelah, namun motor adalah pilihan yang paling efektif dan efisien.
Mungkin ada yang berkomentar, kenapa tidak cari rumah dekat kantor? Saya akan menjawab dengan pertanyaan lanjutan, memangnya kalau dekat kantor terhindar dari macet?
Saya masih syok dengan keadaan lalu lintas ini. Pada tahap ini, saya tidak suka melihat orang menyetir dengan lambat. Karena saya sudah tidak sabar menghadapi kemacetan berikutnya. Maklum saja, saya baru pindah dari daerah kecil.
Setiap hari saya mengeluh ke keluarga atau teman. Mereka menjawab dengan santai, hanya berkata, “memang begitu” atau “itu setiap hari”.
Rupanya itu bukan masalah bagi mereka.
Mereka seperti sudah terbiasa. Sebelum saya ketularan mereka yang menganggap hiruk pikuk jalan bukan sebuah masalah, saya tuangkan keresahan ini melalui tulisan.
Penambahan Jalan Bukan Solusi
Pemerintah sebaiknya menambah jalan. Walaupun menambah jalan bukan solusi permanen. Itu hanya mengurangi sedikit dan hanya solusi jangka pendek. Metode itu sudah dilakukan dari puluhan tahun lalu.
Selama saya tumbuh di kota ini, beberapa jalan telah diperlebar, dibuat jembatan layang, dibuat underpass, dibangun tol. Lagi-lagi tetap macet.
Berkaca pada negara-negara tanpa macet, mereka menggunakan kereta sebagai alat transportasi utama. Mau kereta di atas tanah atau di bawah tanah. Bus digunakan untuk menjangkau daerah yang lebih dalam. Bukan bus yang melintas di antara lalu lintas yang macet.
Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan jumlah kendaraan bermotor adalah pajak kepemilikan kendaraan bermotor yang telah dinaikkan untuk kepemilikan lebih dari 1 kendaraan.
Selain itu, Di kota besar tarif parkir juga telah dihitung dalam satuan waktu pada gedung-gedung atau tempat-tempat tertentu. Semakin lama parkir semakin tinggi biayanya. Ternyata aturan ini juga tidak dapat mengurangi kemacetan.
Berarti, penggunaan kendaraan bermotor lebih efektif dan efisien dibanding menggunakan kendaraan umum. Kembali lagi karena transportasi umum tidak terjangkau dalam hal waktu dan kenyamanan.
Alternatif lain untuk warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi adalah transportasi online. Transportasi online pun juga kendaraan bermotor. Jadi semakin menumpuk saja kendaraan yang ada di jalan.
Lebih Baik Macet-macetan Karena Kerja, Daripada Menganggur
Bukan orang Indonesia namanya jika tidak selalu bersyukur. Saat kita mengeluh tentang kemacetan, kita akan dihadapkan dengan pernyataan, “Lebih baik macet-macetan karena kerja daripada menganggur tidak berpenghasilan“.
Berdasarkan data terbaru BPS yang tersedia sampai Agustus–November 2025, Tingkat Pengangguran terbuka di Wilayah Perkotaan (Urban Area) menunjukkan 5,75%.
Asumsikan saja para pengangguran itu tidak berlalu lalang di jalan pada jam berangkat dan pulang kerja, itu saja sudah membuat jalanan macet. Walaupun tidak dibenarkan, jika macetnya lalu lintas menandakan tingkat pengangguran yang rendah.
Mengatasi Kemacetan vs Mengentaskan Kemiskinan
Perjalanan panjang dari rumah ke kantor membuat saya sering mengobrol dengan diri sendiri selama perjalanan. Saya bertanya-tanya, kenapa pemerintah tidak mengurusi kemacetan ini. Bukankah Pemerintah dapat membangun infrastruktur yang layak dan akomodasi yang nyaman?
Mengatasi kemacetan juga bentuk pelayanan publik mereka kepada masyarakat. Mungkin jawabannya karena anggaran kita terkuras untuk mengatasi kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, atau mengatasi kemiskinan.
Rakyat Indonesia lebih butuh Bantuan Langsung Tunai (BLT) daripada lalu lintas yang longgar atau lebih butuh makanan bergizi daripada transportasi publik yang layak. Lagi-lagi pemerintah menyuruh kita bersyukur karena bukan menjadi penerima BLT.
Epilog
Setiap hari kita menempuh rute yang sama, antrian yang sama, keluhan yang sama, kekacauan yang sama, hingga perlahan-lahan menjadi terbiasa, bukan dimaknai menjadi sebuah masalah.
Masalah yang dimiliki oleh republik ini terlalu complicated untuk diselesaikan sekaligus. Skala prioritas pasti telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang.
Di balik deru knalpot dan klakson yang tidak pernah berhenti, saya tetap berharap transportasi masal di Indonesia akan seperti negara Jepang.
0 Comments