
Prolog: Lampung, Gerbang yang Luka
Sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatra, Provinsi Lampung menjadi jalur vital lintas logistik, wisata, dan mobilitas antarwilayah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, rata-rata lebih dari 25.000 kendaraan melintas per hari melalui Jalur Lintas Tengah dan Jalur Lintas Timur Sumatra yang membelah Lampung.
Ironisnya, data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
menunjukkan bahwa 60 persen ruas jalan di Lampung berada dalam kondisi rusak ringan
hingga berat. Jalan berlubang, aspal terkelupas, hingga jalur tergenang
menjadi pemandangan lazim.
Kondisi ini tak sekadar mengganggu kenyamanan, tapi juga menyebabkan kerugian besar: 448 kasus kecelakaan lalu lintas tercatat di jalur utama Lampung sepanjang 2023 yang menyebabkan 78 korban jiwa dan kerugian ekonomi ditaksir lebih dari Rp150 miliar per tahun akibat keterlambatan distribusi barang dan kerusakan kendaraan.
Siapa Bertanggung Jawab Menurut Hukum?
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 memberikan kerangka hukum yang jelas. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab atas jalan kabupaten dan kota, sedangkan jalan provinsi menjadi kewajiban Pemprov, dan jalan nasional oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PU).
Pasal 24 UU Jalan menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki kerusakan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Bila tidak, maka dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan 64, serta Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:
“Setiap penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak sehingga menimbulkan korban, dapat dipidana paling lama 6 tahun dan denda Rp12 juta.”
Alasan Pemda Tidak Memperbaiki dan BantahannyaAlasan: Tidak Ada Anggaran
Pemda Lampung sering menyebut keterbatasan anggaran sebagai alasan utama. Namun menurut laporan APBD 2023, total belanja infrastruktur Provinsi Lampung mencapai Rp1,2 triliun, tetapi hanya 3,2% yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan, jauh di bawah rekomendasi Bappenas sebesar minimal 10%.
- Alasan: Jalan Bukan Kewenangan Pemda
Beberapa ruas diklaim sebagai kewenangan pusat. Namun, banyak kasus seperti di Lampung Tengah atau Pringsewu yang berada jelas dalam lingkup jalan kabupaten. Hal ini dibuktikan dalam Peta Jalan Provinsi oleh Kementerian PUPR sebelumnya, yang menyebut lebih dari 70% jalan rusak di Lampung berada dalam kewenangan Pemda. - Alasan: Kondisi Alam (Curah Hujan Tinggi)
Cuaca ekstrem disebut memperparah kondisi jalan. Namun, data BMKG menunjukkan bahwa curah hujan Lampung masih di bawah rata-rata nasional, dan cuaca ekstrem tidak bisa menjadi pembenaran atas kerusakan kronis yang telah terjadi lebih dari 4 tahun berturut-turut.
Kasus Lampung Tengah: Potret Rusaknya Pemerintahan Jalan
Lampung Tengah menjadi contoh nyata. Ruas Jalan Seputih Banyak hingga Bandar Surabaya telah rusak berat sejak 2019, namun hingga kini belum diperbaiki secara tuntas.
Masyarakat telah melaporkan keluhan berkali-kali melalui kanal resmi Dinas PUPR, tetapi tak ditanggapi. Bahkan, laporan BPK 2023 menyebut adanya penyimpangan anggaran pemeliharaan jalan sebesar Rp 17 miliar.
Tak hanya itu, data-data lain juga menunjukkan keparahan:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan 2023 menyebut Lampung sebagai salah satu provinsi dengan pengawasan lemah dalam tata kelola jalan.
- Salah satu kasus besar terjadi pada 2021, saat Eks Kepala Dinas PUPR Lampung Tengah divonis 6 tahun penjara karena menerima suap proyek jalan senilai Rp1,5 miliar.
- Pada 2022, Kejaksaan Tinggi Lampung juga menyita aset senilai Rp6 miliar dari proyek fiktif perbaikan jalan kabupaten di Tulang Bawang.
Dana Desa: Tidak Digunakan untuk Perbaikan Jalan Strategis
Sejak 2015, Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana desa ke Lampung senilai Rp15,3 triliun hingga 2023. Namun menurut BPK, lebih dari 40% dana desa digunakan untuk kegiatan seremonial, pengadaan barang, dan honor aparat desa, sementara hanya 18% yang dialokasikan untuk pembangunan fisik jalan lingkungan.
Bahkan, pada 2022 ditemukan 164 desa di Lampung yang tidak menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sama sekali.
Hak Masyarakat dan Alur Gugatan
Konstitusi menjamin hak atas infrastruktur yang layak melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) bahwa:
“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk sarana umum yang layak.”
Jika masyarakat ingin menggugat, jalurnya terbuka melalui mekanisme class action berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum). Masyarakat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat dengan bukti:
- Kondisi jalan yang rusak
- Surat pengaduan yang diabaikan
- Bukti kerugian (materiil/immateriil)
- Saksi ahli atau dokumentasi kecelakaan
Contoh Gugatan yang Pernah Menang: Jakarta dan Polusi Udara
Pada 2021, sekelompok warga Jakarta menggugat Presiden dan Gubernur DKI Jakarta terkait pencemaran udara. Gugatan dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Meski Pemerintah DKI tak mengajukan banding, eksekusi keputusan pengadilan tetap tersendat karena ketidakjelasan mekanisme pengawasan. Ini menjadi pelajaran penting: menang di pengadilan bukan jaminan perubahan nyata tanpa dorongan publik dan pengawasan media.
Lalu, agar gugatan menang, apa yang harus dibahas? Agar meningkatkan peluang menang, isi gugatan harus mengandung:
- Kerugian nyata dan sistemik akibat kelalaian
- Bukti upaya administratif telah dilakukan (aduan, surat, berita)
- Permintaan konkret: perbaikan, ganti rugi, audit anggaran, dan sanksi
Permintaan bisa mencakup: audit proyek jalan, pengembalian dana korupsi ke rakyat, perintah Mahkamah untuk memperbaiki jalan dalam jangka waktu tertentu, hingga pengawasan dari lembaga eksternal seperti KPK atau Ombudsman.
Penutup: Jalan Rusak adalah Simbol Politik Gagal
Gugatan publik pasti menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung karena merasa terdampak, namun sebagian lainnya terutama pelaku birokrasi dan kontraktor akan menyebut gugatan sebagai “serangan politik”.
Tantangan lain adalah pelaksanaan putusan yang seringkali lemah jika tidak ada pengawasan dari KPK, Ombudsman, atau media.
Mari sejenak membandingkan Lampung dengan Provinsi Jawa Barat yang memiliki mekanisme partisipatif melalui e-Monitoring Jalan Rusak, yang mampu mempercepat respons Pemda terhadap laporan masyarakat.
Bahkan di Jawa Tengah, anggaran pemeliharaan jalan mencapai 10% dari APBD setiap tahun. Lampung “ternyata” hanya mengalokasikan sekitar 3,2%, jauh dari ideal dan fakta begitu banyaknya kerusakan jalanan di sana.
Gugatan publik bukan sekadar bentuk perlawanan hukum, tapi juga alarm sosial atas tata kelola yang gagal. Di negeri yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, jalan rusak bukan hanya lubang di aspal tapi lubang kepercayaan pada pemerintah.
0 Comments